31/10/2012
BERITA RIAU(PEKANBARU), situsriau.com- Kualitas beras miskin (raskin)
yang dikirim Bulog dikeluhkan warga Kelurahan Lembah Damai Kecamatan
Rumbai Pesisir. Sebab beras yang diterima warga kondisinya kotor dan
bau, bahkan sudah terdapat ulat dari dalam karung beras tersebut.
“Wajar saja jika kami keluhkan pengiriman beras dari Bulog ini, masa
kami disuruh makan beras yang kotor dan bau serta sudah berulat,” aku
Yusdar, warga Lembah Damai, saat kunjungan reses anggota DPR RI Ian P
Siagian, Selasa (30/10).
Dikatakannya, kondisi itu mempersulit proses mereka saat memasak,
sedang untuk beralih ke beras yang mempunyai kualitas lebih baik, mereka
mengaku tidak mampu membeli karena harganya lebih tinggi. Selama ini
mereka membeli Raskin dnegan harga Rp 12 ribu untuk enam kilogram. Itu
pun terkadang baru mereka terima dalam waktu tiga bulan sekali.“Mestinya
tidak layak konsumsi, tapi bagaimana lagi mau beli yang kualitas bagus
tidak punya uang,” ujar yusdar.
Menanggapi hal ini Ian mengatakan seharusnya beras yang terbaik
diberikan ke masyarakatmeminta kepada Perusahaan Umum Badan Urusan
Logistik (Bulog) untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas dalam
distribusi beras raskin.
“Dalam nomenklatur sudah ditetapkan kemasannya 15 kilogram tapi yang
kita lihat kan dalam kemasan 50 kilogram, seharusnya beras itu sudah
direpackaging sebelum ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Nah itu kan
menyalahi aturan dan kalau menurut aturan kan yang menyalahi harus
dikenakan sanksi,” kata Ian.
Ian mengharapkan, Bulog juga diminta melakukan usaha pemenuhan beras
raskin dari surplus hasil produksi masyarakat lokal.”Padahal dalam
penyaluran raskin tersebut kuantitas maupun kualitas telah ditentukan.
Kita mengingatkan Bulog,” kata dia.
Politisi PDIP tu menambahkan, sesuai keputusan rapat dengan pihak
Bulog beras yang dibagikan adalah kualitas no 1. “Seharusnya beras yang
terbaik diberikan ke masyarakat bukan beras yang buruk kualitasnya,”
tukas Ian.
Dikatakannya, program pemerintah yang bertujuan untuk
mensejahterahkan rakyat ini diharapkan dapat segera dituntaskan dengan
lebih baik berdasarkan peraturan terkait penyaluran raskin yang telah
ditetapkan.
“Kami terus mendukung program raskin ini dan berupaya untuk memperbaiki
sistem penyalurannya. Ini program pemerintah yang harus dikawal dan kita
ingin semua pihak yang terkait mendukungnya,” ujarnya.(har)
http://www.situsriau.com/2012/10/warga-lembah-damai-keluhkan-raskin-bau-dan-berulat/
Rabu, 31 Oktober 2012
Selasa, 30 Oktober 2012
Ratusan Karung Raskin Buruk Ditolak Warga
Selasa, 30 Oktober 2012
Kontributor Kediri, M Agus Fauzul Hakim
KEDIRI, KOMPAS.com - Warga Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menolak beras untuk warga miskin yang didistribusikan oleh Bulog setempat, Selasa (30/10/2012). Kondisi beras yang tidak layak konsumsi menjadi penyebab penolakan tersebut.
Beras kualitas medium itu dikemas dalam karung ukuran 15 kilogram dengan jumlah total sekitar 408 karung dan diantar petugas Bulog ke kantor Desa Sumberejo pagi tadi. Namun warga yang mengetahui kondisi beras yang setiap kilonya dihargai Rp 1.600 itu enggan menerimanya karena kualitasnya jelek.
"Tadi bapak-bapak RT sebagai perwakilan warga datang dan melihat berasnya. Tapi karena kondisinya yang seperti itu akhirnya tidak mau ngambil," kata Misbah, perangkat desa setempat.
Kondisi beras berwarna hijau kecoklatan dan sedikit lembab. Selain warnanya yang jauh bila dibandingkan dengan kualitas beras layak konsumsi, kondisi beras jatah itu juga sedikit tidak utuh.
"Kondisi beras jatah memang nggak pernah stabil. Tapi kali ini kondisinya paling parah, sampai-sampai nggak layak jika dikonsumsi oleh manusia," kata Suhadi, seorang warga.
Akibat penolakan tersebut, beras akhirnya batal didistibusikan kepada warga dan dibiarkan mangkrak di halaman kantor desa setempat.
Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Bulog Kediri Mamak mengatakan, pihaknya akan memilah beras yang dinilai kurang layak tersebut, dan kemudian akan ditukar dengan beras pengganti.
Ia menambahkan, beras menjadi jelek kemungkinan terjadi karena terlalu lama disimpan di gudang Bulog. "Namanya juga ribuan ton beras, hal seperti ini ya kadang terjadi. Nanti kita akan pilih dan ganti dengan yang layak," kata Mamak yang turun ke Desa Sumberejo.
Sebelumnya, warga Desa Karangrejo di kecamatan yang sama juga mengeluhkan kualitas beras raskin yang dibagikan awal bulan ini. Mereka mendapati beras tersebut bercampur kerikil.
Kontributor Kediri, M Agus Fauzul Hakim
KEDIRI, KOMPAS.com - Warga Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menolak beras untuk warga miskin yang didistribusikan oleh Bulog setempat, Selasa (30/10/2012). Kondisi beras yang tidak layak konsumsi menjadi penyebab penolakan tersebut.
Beras kualitas medium itu dikemas dalam karung ukuran 15 kilogram dengan jumlah total sekitar 408 karung dan diantar petugas Bulog ke kantor Desa Sumberejo pagi tadi. Namun warga yang mengetahui kondisi beras yang setiap kilonya dihargai Rp 1.600 itu enggan menerimanya karena kualitasnya jelek.
"Tadi bapak-bapak RT sebagai perwakilan warga datang dan melihat berasnya. Tapi karena kondisinya yang seperti itu akhirnya tidak mau ngambil," kata Misbah, perangkat desa setempat.
Kondisi beras berwarna hijau kecoklatan dan sedikit lembab. Selain warnanya yang jauh bila dibandingkan dengan kualitas beras layak konsumsi, kondisi beras jatah itu juga sedikit tidak utuh.
"Kondisi beras jatah memang nggak pernah stabil. Tapi kali ini kondisinya paling parah, sampai-sampai nggak layak jika dikonsumsi oleh manusia," kata Suhadi, seorang warga.
Akibat penolakan tersebut, beras akhirnya batal didistibusikan kepada warga dan dibiarkan mangkrak di halaman kantor desa setempat.
Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Bulog Kediri Mamak mengatakan, pihaknya akan memilah beras yang dinilai kurang layak tersebut, dan kemudian akan ditukar dengan beras pengganti.
Ia menambahkan, beras menjadi jelek kemungkinan terjadi karena terlalu lama disimpan di gudang Bulog. "Namanya juga ribuan ton beras, hal seperti ini ya kadang terjadi. Nanti kita akan pilih dan ganti dengan yang layak," kata Mamak yang turun ke Desa Sumberejo.
Sebelumnya, warga Desa Karangrejo di kecamatan yang sama juga mengeluhkan kualitas beras raskin yang dibagikan awal bulan ini. Mereka mendapati beras tersebut bercampur kerikil.
Editor :
Farid Assifa
Fraksi PBB Pamekasan Dukung Pembentukan Pansus Raskin
30 Okt 2012
Penulis : Abdul Azis
Pamekasan - Farksi Partai Bulan Bintang (PBB) DPRD Pamekasan akan mendukung langkah pembentukan pantia khusus dugaan penyimpangan bantuan beras bagi masyarakat miskin seperti yang diusulkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Fraksi PBB Suli Faris, Senin menyatakan pihaknya mendukung upaya sebagian fraksi di DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut masalah bantuan raskin tersebut, karena distribusinya dianggap memang bermasalah.
"Selama pembentukan pansus raskin itu untuk kebaikan bersama, kami jelas akan mendudung upaya itu," katanya.
Suli yang juga Ketua Komisi A DPRD Pamekasan itu lebih lanjut menjelaskan, ada beberapa ketentuan tahapan yang harus dilakukan sebelum membentuk pansus.
Pertama, kata dia, usulan pembentukan pansus itu harus dilakukan oleh beberapa orang yang mencerminkan dari sejumlah fraksi. Kemudian, usulan itu nantinya akan dibahas oleh pimpinan DPRD untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan.
Gagasan membentuk pansus raskin di sebagian anggota DPRD Pamekasan ini sebelumnya telah dilakukan sejak tahun 2011 oleh sejumlah anggota fraksi dari Partai Amanat Nasional.
Akan tetapi usulan itu, kandas di tingkat pimpinan DPRD, karena sebagian unsur pimpinan tidak menyetujui usulan tersebut.
Inisiator pembentukan pansus raskin dari Partai Amanat Nasional Hosnan Achmadi mengatakan, gagasan membentuk pansus raskin tersebut timbul, karena dugaan penyimpangan raskin di Pamekasan terlalu parah.
Hosnan mengemukakan, di sejumlah desa di Pamekasan, bantuan beras itu hanya didistribusikan selama tiga bulan sekali, bahkan ada yang hingga enam bulan tidak menerima bantuan. Padahal distribusi raskin itu setiap bulan sekali dengan ketentuan sebanyak 15 kilogram untuk masing-masing rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
"Atas dasar fakta di lapangan yang seperti itu, saya bersama sejumlah anggota fraksi mengusulkan agar masalah raskin dibenahi," katanya.
Hosnan menjelaskan, usul yang disampaikannya bersama sejumlah fraksi lain memang tidak disertai tekanan karena khawatir akan dinilai politis oleh para politisi lain di DPRD Pamekasan.
"Keinginan kami, agar hak rakyat miskin itu terpenuhi, tidak seperti yang terjadi saat ini," katanya.
Hosnan menceritakan, usul membentuk pansus raskin di Pamekasan sudah disampaikan setahun lalu melalui pimpinan DPRD Pamekasan. Akan tetapi oleh para pimpinan DPRD ketika itu diarahkan agar tidak membentuk pansus lebih dahulu.
Para pimpinan DPRD menyarankan agar sebaiknya berkoordinasi dengan Bagian Kesra Pemkab Pamekasan guna menyelesaikan masalah tersebut.
Ketika itu, tutur Hosnan, pihaknya menyarankan agar ada transparansi penyaluran bantuan raskin ke masing-masing desa di Pamekasan. Salah satu caranya dengan mengumumkan jatah distribusi untuk masing-masing RTS-PM.
Pengumuman jatah distribusi dan penerima bantuan, kata dia, bisa dilakukan dengan cara melalui situs resmi Pemkab Pamekasan, sehingga tidak terlalu membutuhkan biaya maham. Akan tetapi usul DPRD Pamekasan itu tidak dilaksanakan tanpa ada alasan yang jelas.
"Padahal usul mengumumkan jatah distribusi raskin ini untuk meningkatkan kontrol distribusi, sehingga semua masyarakat bisa mengawasi," katanya.
Oleh sebab itu, sambung Hosnan, kali ini pihaknya kembali mengusulkan agar pimpinan DPRD Pamekasan kembali membentuk pansus raskin, agar kasus penyimpangan bantuan bagi warga miskin itu tidak terus berlanjut. (*)
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/97925/fraksi-pbb-pamekasan-dukung-pembentukan-pansus-raskin
Penulis : Abdul Azis
Pamekasan - Farksi Partai Bulan Bintang (PBB) DPRD Pamekasan akan mendukung langkah pembentukan pantia khusus dugaan penyimpangan bantuan beras bagi masyarakat miskin seperti yang diusulkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Fraksi PBB Suli Faris, Senin menyatakan pihaknya mendukung upaya sebagian fraksi di DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut masalah bantuan raskin tersebut, karena distribusinya dianggap memang bermasalah.
"Selama pembentukan pansus raskin itu untuk kebaikan bersama, kami jelas akan mendudung upaya itu," katanya.
Suli yang juga Ketua Komisi A DPRD Pamekasan itu lebih lanjut menjelaskan, ada beberapa ketentuan tahapan yang harus dilakukan sebelum membentuk pansus.
Pertama, kata dia, usulan pembentukan pansus itu harus dilakukan oleh beberapa orang yang mencerminkan dari sejumlah fraksi. Kemudian, usulan itu nantinya akan dibahas oleh pimpinan DPRD untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan.
Gagasan membentuk pansus raskin di sebagian anggota DPRD Pamekasan ini sebelumnya telah dilakukan sejak tahun 2011 oleh sejumlah anggota fraksi dari Partai Amanat Nasional.
Akan tetapi usulan itu, kandas di tingkat pimpinan DPRD, karena sebagian unsur pimpinan tidak menyetujui usulan tersebut.
Inisiator pembentukan pansus raskin dari Partai Amanat Nasional Hosnan Achmadi mengatakan, gagasan membentuk pansus raskin tersebut timbul, karena dugaan penyimpangan raskin di Pamekasan terlalu parah.
Hosnan mengemukakan, di sejumlah desa di Pamekasan, bantuan beras itu hanya didistribusikan selama tiga bulan sekali, bahkan ada yang hingga enam bulan tidak menerima bantuan. Padahal distribusi raskin itu setiap bulan sekali dengan ketentuan sebanyak 15 kilogram untuk masing-masing rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
"Atas dasar fakta di lapangan yang seperti itu, saya bersama sejumlah anggota fraksi mengusulkan agar masalah raskin dibenahi," katanya.
Hosnan menjelaskan, usul yang disampaikannya bersama sejumlah fraksi lain memang tidak disertai tekanan karena khawatir akan dinilai politis oleh para politisi lain di DPRD Pamekasan.
"Keinginan kami, agar hak rakyat miskin itu terpenuhi, tidak seperti yang terjadi saat ini," katanya.
Hosnan menceritakan, usul membentuk pansus raskin di Pamekasan sudah disampaikan setahun lalu melalui pimpinan DPRD Pamekasan. Akan tetapi oleh para pimpinan DPRD ketika itu diarahkan agar tidak membentuk pansus lebih dahulu.
Para pimpinan DPRD menyarankan agar sebaiknya berkoordinasi dengan Bagian Kesra Pemkab Pamekasan guna menyelesaikan masalah tersebut.
Ketika itu, tutur Hosnan, pihaknya menyarankan agar ada transparansi penyaluran bantuan raskin ke masing-masing desa di Pamekasan. Salah satu caranya dengan mengumumkan jatah distribusi untuk masing-masing RTS-PM.
Pengumuman jatah distribusi dan penerima bantuan, kata dia, bisa dilakukan dengan cara melalui situs resmi Pemkab Pamekasan, sehingga tidak terlalu membutuhkan biaya maham. Akan tetapi usul DPRD Pamekasan itu tidak dilaksanakan tanpa ada alasan yang jelas.
"Padahal usul mengumumkan jatah distribusi raskin ini untuk meningkatkan kontrol distribusi, sehingga semua masyarakat bisa mengawasi," katanya.
Oleh sebab itu, sambung Hosnan, kali ini pihaknya kembali mengusulkan agar pimpinan DPRD Pamekasan kembali membentuk pansus raskin, agar kasus penyimpangan bantuan bagi warga miskin itu tidak terus berlanjut. (*)
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/97925/fraksi-pbb-pamekasan-dukung-pembentukan-pansus-raskin
Minggu, 28 Oktober 2012
Adanya Dugaan Raskin Campur Menir Kepala Gudang Nakal Bakal Terkena Sangsi
INDRAMAYU, Jabarkita.com,- Sub
Divre Indramayu tidak akan segan–segan memberikan sangsi tegas terhadap
kepala gudang yang diketahui melakukan tindakan yang tidak terpuji
terhadap pendistrubusian raskin kesejumlah wilayah yang diduga dicampur
menir.
Pernyataan gamblang itu disampaikan Kasub Divre Indramayu H Sudarsono melalui Kepala Seksi Pelayanan Publik Drs.H Otong.R S.Ap kepada jabarkita online dikantornya baru-baru ini.
Menurutnya,sikap Sub Divre itu sebagai jawaban atas banyaknya laporan dan temuan masyarakat terkait pendistribusian raskin yang diduga dicampur dengan menir.
Menurutnya bila dari hasil investigasi ternyata ditemukan adanya kepala gudang yang bermain curang.Maka Sub Divre Indramayu akan melakukan tindakan tegas tandas H Otong.
Dijelaskan,Sangsi yang diberikan Sub Divre terhadap kepala Gudang bisa saja berupa teguran keras terhadap kinerjanya pada akhir tahun,bahkan bisa saja turun dari gudang besar ke gudang kecil.Hingga pencopotan dirinya sebagai kepala gudang.”Jadi kita tidak main-main dalam menyikapi kasus raskin ini”.Jelas H Otong.
Dikatakan sebelum disalurkan kedesa-desa,beras yang keluar dari gudang itu harus disurvey dahulu secara visual baik menyangkut hama,pembungkus karung,maupun kwalitas dan kwantitas dari beras itu sendiri terangnya.
Seraya ditegaskan untuk pendistribusian beras raskin ke desa-desa kita siapkan dari 8 gudang.Untuk wilayah timur yakni dari gudang Singakerta 1 dan 2 meliputi 6 kecamatan,wilayah selatan gudang Kertasemaya 4 kecamatan,gudang Widasari 4 Kecamatan,wilayah utara gudang Bangodua 6 kecamatan,wilayah barat gudang Pekandangan 4 kecamatan,gudang Losarang 3 kecamatan,dan gudang Kedungwungu 4 kecamatan.
Sementara itu menyikapi tingginya harga beras Kasub Divre Indramayu H Sudarsono mengungkapkan,saat ini seluruh gudang yang ada sudah terisi semua.
Menurutnya masyarakat tidak usah khawatir karena Sub Divre Indramayu siap melakukan Operasi Pasar (OP) manakala harga beras dilapangan itu melonjak tinggi.”Kapanpun kita siap untuk melakukan operasi pasar manakala harga beras dilapangan sudah tidak bisa terbendung lagi”.Tandas H Sudarsono kepada jabarkita online di ruang kerjanya belum lama ini.(H Yonif)
http://jabarkita.com/2012/10/adanya-dugaan-raskin-campur-menir-kepala-gudang-nakal-bakal-terkena-sangsi/
Pernyataan gamblang itu disampaikan Kasub Divre Indramayu H Sudarsono melalui Kepala Seksi Pelayanan Publik Drs.H Otong.R S.Ap kepada jabarkita online dikantornya baru-baru ini.
Menurutnya,sikap Sub Divre itu sebagai jawaban atas banyaknya laporan dan temuan masyarakat terkait pendistribusian raskin yang diduga dicampur dengan menir.
Menurutnya bila dari hasil investigasi ternyata ditemukan adanya kepala gudang yang bermain curang.Maka Sub Divre Indramayu akan melakukan tindakan tegas tandas H Otong.
Dijelaskan,Sangsi yang diberikan Sub Divre terhadap kepala Gudang bisa saja berupa teguran keras terhadap kinerjanya pada akhir tahun,bahkan bisa saja turun dari gudang besar ke gudang kecil.Hingga pencopotan dirinya sebagai kepala gudang.”Jadi kita tidak main-main dalam menyikapi kasus raskin ini”.Jelas H Otong.
Dikatakan sebelum disalurkan kedesa-desa,beras yang keluar dari gudang itu harus disurvey dahulu secara visual baik menyangkut hama,pembungkus karung,maupun kwalitas dan kwantitas dari beras itu sendiri terangnya.
Otong mengungkapkan,apabila dalam
perjalanannya terjadi penolakan dari desa-desa terhadap perdistribusian
raskin yang diindikasikan jelek,kotor bahkan berbau.Maka Kasub Divre
menegur langsung terhadap kepala gudang tersebut agar beras itu
distandarkan kembali oleh gudang baik isi maupun mutunya.
”Kita akan ganti beras yang dikembalikan itu dengan beras yang lebih
baik.Jadi kita tidak tinggal diam dalam menyikapi raskin yang tidak
sesuai dengan kwalitas maupun kwantitasnya”.Kata Otong.Seraya ditegaskan untuk pendistribusian beras raskin ke desa-desa kita siapkan dari 8 gudang.Untuk wilayah timur yakni dari gudang Singakerta 1 dan 2 meliputi 6 kecamatan,wilayah selatan gudang Kertasemaya 4 kecamatan,gudang Widasari 4 Kecamatan,wilayah utara gudang Bangodua 6 kecamatan,wilayah barat gudang Pekandangan 4 kecamatan,gudang Losarang 3 kecamatan,dan gudang Kedungwungu 4 kecamatan.
Sementara itu menyikapi tingginya harga beras Kasub Divre Indramayu H Sudarsono mengungkapkan,saat ini seluruh gudang yang ada sudah terisi semua.
Menurutnya masyarakat tidak usah khawatir karena Sub Divre Indramayu siap melakukan Operasi Pasar (OP) manakala harga beras dilapangan itu melonjak tinggi.”Kapanpun kita siap untuk melakukan operasi pasar manakala harga beras dilapangan sudah tidak bisa terbendung lagi”.Tandas H Sudarsono kepada jabarkita online di ruang kerjanya belum lama ini.(H Yonif)
http://jabarkita.com/2012/10/adanya-dugaan-raskin-campur-menir-kepala-gudang-nakal-bakal-terkena-sangsi/
Perempuan Gunungkidul Dilatih Audit Raskin
Perwakilan Idea, Tenti Novari Kurniawati, mengatakan pelatihan itu diberikan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat sipil. “Perempuan juga perlu dibekali pengetahuan audit sosial,” kata Tenti di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari.
Menurutnya, warga diberikan sejumlah informasi tentang raskin. Salah satu informasinya adalah Pedoman Umum Penyaluran Raskin yang dirilis resmi oleh pemerintah. Informasi itu, ujar Tenti, belum banyak diketahui warga.
“Banyak yang tidak tahu, apabila ada penyimpangan, masyarakat dapat melakukan pengaduan,” kata Tenti. Penyaluran raskin dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Penyaluran raskin, ujar Tenti, harus 6T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Contoh penyaluran raskin tak tepat kualitas adalah apabila beras yang dibagikan berkutu atau diberi pemutih.
Salah seorang pelatihan, Sri Lestari, mengatakan pelatihan ini berguna bagi penyebaran pengetahuan tentang raskin. “Misalnya, warga jadi tahu jatah dapat raskinnya berapa,” kata warga Kecamatan Semin ini.
Langganan:
Postingan (Atom)