25 Januari 2013
PAMEKASAN - DPRD Pamekasan meminta agar sistem pendistribusian Raskin
dirubah, dengan menyerahkan pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) di desa.
Ini perlu dilakukan karena pendistribusian melalui Kepala Desa selama
ini selalu memunculkan masalah, dan tidak optimal sampai kepada pihak
penerima.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Drs. KH Juhaini
mengatakan, bahwa sistem pendistribusian melalui kepala desa selama ini
bermasalah. Beras jatah untuk rakyat miskin itu banyak yang tidak
sampai ke yang berhak menerima. Itu terjadi karena diduga banyak pihak
yang punya kepentingan, sehingga menyalahgunakan Raskin tersebut.
“Karena
itu perlu dirubah, jangan melalui kepala desa dan aparatnya. Serahkan
kepada Pokmas saja. Ini mungkin akan lebih baik, daripada selama ini
selalu bermasalah tanpa kunjung selesai. Titik distribusi nanti langsung
ke Pokmas dan kepala desa hanya memantau dan mengawasi saja,” kata
anggota dewan asal PKB ini.
Sekedar diketahui, terkait dengan
masalah distribusi Raskin ini, Rabu (23/1) kemarin ratusan warga desa
Larangan Selampar Kecamtan Tlanakan, menggelar aksi demo di kantor DPRD
Pamekasan. Mereka menuntut agar distribusi Raskin ke desanya kembali
lancar, sebab selama 3 tahun hanya 9 kali menerima bantuan raskin.
Sebelum
melakukan unjuk Rasa di kantor dewan, mereka juga melakukan aksi yang
sama ke Kantor Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah XII Madura di Jl.
Trunojoyo dan kantor Kecamatan Tlanakan Jl. Raya Sampang.
Mereka
mengaku sudah lelah menunggu bantuan Raskin pemerintah. Sejak tahun
2010 sampai sekarang ini baru sekitar 9 kali kami menerima bantuan beras
miskin. Selama ini tidak ada transparansi dan tidak jelas kenapa Raskin
di desa Larangan Selampar Tlanakan tidak pernah lancar. Dia menduga ada
penyelewengan dalam distribusi Raskin tersebut.
Ketika
pengunjuk rasa berada di kantor DPRD, saat itu KH Juahini sempat menemui
dan berdialog dengan para demonstran, mencari solusi atas persoalan
yang disampaikan oleh warga Larangan Slampar tersebut. Dia berjanji
dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak terkait untuk
menindaklanjuti demo serta laporan raskin ini.
Menurut KH
Juhaini, usulan tentang perlunya pendistribusian Raskin di tingkat desa
ditangani oleh Pokmas berdasarkan hasil studi banding DPRD Pamekasan ke
DPRD Slemen Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Di sana, kata dia,
pendistribusian sudah beberapa tahun diserahkan ke Pokmas, akhirnya
berjalan lancar aman terlepas dari intervensi dan kepetingan pihak
tertentu.
“Pemikiran ini pernah kami sampaikan secara tidak
formal kepada eksekutif terkait. Mengingat kondisinya saat ini maka
secara kelembagaan formal akan kami bicarakan. Karena sentral persoalan
pendistribusian Raskin selalu ada di tingkat desa. Ketika beras itu
sampai ke titik distribusi yakni di desa, selalu setelah itu ada
masalah, “ jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD
Pamekasan Khoirul Kalam menailai, program Raskin selalu memberikan
masalah pada masyarakat. Ini terjadi akibat program itu dilakukan dengan
mekanisme yang kurang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem
pendistribusiannya belum tertata secara profesiaonal. Dia menyarankan
agar program ini dihapus saja dan diganti dengan program lain.
“Saya
sempat ketemu dengan anggota DPR RI dan sempat menawarkan agar raskin
ini dihapus oleh pemerintah pusat, sebab kami melihat tidak ada
perubahan signifikan lebih baik dialihkan ke program yang lebih
menyentuh langsung masyarakat,” ujaranya.
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=d4f69644ed7e89e433845793462c5071&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
Tidak ada komentar:
Posting Komentar