Jumat, 25 Januari 2013

Distribusi Raskin Diminta Diserahkan Pokmas

25 Januari 2013

PAMEKASAN - DPRD Pamekasan meminta agar sistem pendistribusian Raskin dirubah, dengan menyerahkan pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) di desa. Ini perlu dilakukan karena pendistribusian melalui Kepala Desa selama ini selalu memunculkan masalah, dan tidak optimal sampai kepada pihak penerima.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Drs. KH Juhaini mengatakan, bahwa sistem pendistribusian melalui kepala desa selama ini bermasalah. Beras jatah untuk rakyat miskin itu banyak  yang tidak sampai ke yang berhak menerima. Itu terjadi karena diduga banyak pihak yang punya kepentingan, sehingga menyalahgunakan Raskin tersebut.
“Karena itu perlu dirubah, jangan melalui kepala desa dan aparatnya. Serahkan kepada Pokmas saja. Ini mungkin akan lebih baik, daripada selama ini selalu bermasalah tanpa kunjung selesai. Titik distribusi nanti langsung ke Pokmas dan kepala desa hanya memantau dan mengawasi saja,” kata anggota dewan asal PKB ini.
Sekedar diketahui, terkait dengan masalah distribusi Raskin ini, Rabu (23/1) kemarin ratusan warga desa Larangan Selampar Kecamtan Tlanakan, menggelar aksi demo di kantor DPRD Pamekasan. Mereka menuntut agar distribusi Raskin ke desanya kembali lancar, sebab selama 3 tahun hanya  9 kali menerima bantuan raskin.
Sebelum melakukan unjuk Rasa di kantor dewan, mereka juga melakukan aksi yang sama ke Kantor Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah XII Madura di Jl. Trunojoyo dan kantor  Kecamatan Tlanakan Jl. Raya Sampang.
Mereka mengaku sudah lelah menunggu bantuan Raskin pemerintah. Sejak tahun 2010 sampai sekarang ini baru sekitar 9 kali kami menerima bantuan beras miskin. Selama ini tidak ada transparansi dan tidak jelas kenapa Raskin di desa Larangan Selampar Tlanakan tidak pernah lancar. Dia menduga ada penyelewengan dalam distribusi Raskin tersebut.
Ketika pengunjuk rasa berada di kantor DPRD, saat itu KH Juahini sempat menemui dan berdialog dengan para demonstran, mencari solusi atas persoalan yang disampaikan oleh warga Larangan Slampar tersebut. Dia berjanji dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti demo serta laporan raskin ini.
Menurut KH Juhaini, usulan tentang perlunya pendistribusian Raskin di tingkat desa ditangani oleh Pokmas berdasarkan hasil studi banding DPRD Pamekasan ke DPRD Slemen Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Di sana, kata dia, pendistribusian  sudah beberapa tahun diserahkan ke Pokmas, akhirnya berjalan lancar  aman terlepas dari intervensi dan kepetingan pihak tertentu.
“Pemikiran ini pernah kami sampaikan secara tidak formal  kepada eksekutif terkait. Mengingat kondisinya saat ini maka secara kelembagaan formal akan kami bicarakan. Karena sentral persoalan pendistribusian Raskin selalu ada di tingkat desa. Ketika beras itu sampai ke titik distribusi yakni di desa, selalu setelah itu ada masalah, “ jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khoirul Kalam menailai, program Raskin selalu memberikan masalah pada masyarakat. Ini terjadi akibat program itu dilakukan dengan mekanisme yang kurang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem pendistribusiannya belum tertata secara profesiaonal. Dia menyarankan agar program ini dihapus saja dan diganti dengan program lain.
“Saya sempat ketemu dengan anggota DPR RI dan sempat menawarkan agar raskin ini dihapus oleh pemerintah pusat, sebab kami melihat tidak ada perubahan signifikan lebih baik dialihkan ke program yang lebih menyentuh langsung masyarakat,” ujaranya.

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=d4f69644ed7e89e433845793462c5071&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Tidak ada komentar:

Posting Komentar