Kamis, 31 Januari 2013

Legislator Pamekasan Usulkan Bantuan Raskin Dihapus

31 Januari 2013

Pamekasan - Anggota DPRD Pamekasan Khairul Kalam mengusulkan, agar program bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) sebaiknya dihapus, karena faktanya selama ini banyak terjadi penggelapan.

"Lebih baik bantuan raskin ini dihapus saja, karena faktanya selama ini bantuan raskin tidak tepat sasaran dan justru lebih banyak yang digelapkan oleh oknum petugas," kata Khairul Kalam di Pamekasan, Kamis.

Dalam dialog interaktif dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), perwakilan aparat desa, serta organisasi kemasyarakatan di Kontralisan FM Pamekasan Khairul Kalam menjelaskan, bantuan raskin itu sebaiknya diarahkan pada jenis bantuan lain yang bisa lebih bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat miskin.

Kecuali, kata dia, sistem distribusi bantuan raskin itu diperbaiki, sehingga tidak lagi terjadi penyimpangan dan bantuan tepat sasaran.

"Kalau sistem distribusi tetap seperti ini, sehingga penggelapan tetap terjadi, saya lebih setuju bantuan raskin ini dihapus," ucapnya.

Politisi dari Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, secara administrasi, bantuan raskin di Kabupaten Pamekasan memang telah sampai kepada masyarakat.

Akan tetapi, sambung dia, fakta yang sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, bantuan raskin justru lebih banyak yang tidak sampai kepada masyarakat. Salah satunya seperti kasus penggelapan raskin di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Bahkan di desa itu, kerugian negara akibat penggelapan raskin itu hingga mencapai Rp2,6 miliar, sehingga institusi DPRD Pamekasan menyarankan agar kasus tersebut sebaiknya diproses secara hukum.

"Jika hal semacam ini terus berlanjut, maka sebaik apapun program pemerintah, pasti tidak akan berhasil," tegas Khairul Kalam.

Padahal kata mantan Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan tersebut, bantuan raskin yang selama ini diprogramkan pemerintah adalah untuk menekan angka kemiskinan, juga dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/103732/legislator-pamekasan-usulkan-bantuan-raskin-dihapus

Pembagian Raskin Pamekasan Diduga Diselewengkan

30 Januari 2013

LENSAINDONESIA.COM: Pembagian beras untuk masyarakat miskin atau dikenal sebagai beras raskin di Pamekasan diwarnai dugaan penyelewengan. Dugaan penyelewengan raskin itu terjadi di wilayah Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.
Dugaan penyelewengan beras raskin itu dibeberkan oleh komunitas MLSB (Masyarakat Larangan Slampar Bersatu). Aktivis MLSB, Sugianto, menyatakan, penyelewengan raskin senilai Rp 900 juta itu merupakan angka akumulasi nilai rupiah untuk jatah 18 bulan yang diselewengkan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2012.
“Selama dua tahun berjalan, kami ketahui pendistribusian beras raskin untuk warga Desa Larangan Slampar tercatat sembilan kali per tahun absen tak didistribusikan. Artinya, sembilan kali jatah beras raskin tak lagi dibagikan kepada warga miskin. Dalam hitungan kami, kerugian yang diakibatkan mencapai sembilan ratus juta rupiah lebih,” beber Sugianto kepada sejumlah wartawan, Rabu (30/1/2013).
Menurut Sugianto, dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2010 dan 2011, beras raskin hanya dibagikan sebanyak 6 kali. “Pada tahun 2010 hanya tiga kali. Dan setahun kemudian juga hanya dibagikan tiga kali. Dengan demikian selama dua tahun itu warga tak menerima beras raskin sebanyak 18 kali jatah untuk 18 berjalan.
Kerugian yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp 1,8 miliar. Angka itu merupakan kalkulasi antara jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) sebanyak 1.001 keluarga dikalikan dengan uang tebusan 16 kg raskin dikalikan 18 bulan maka didapat angka Rp 1,8 miliar.
“Sementara pada 2012, saat jatah raskin belum berubah 15 kilogram, hanya didistribusikan sekali pada bulan Maret. Sedang saat terjadi perubahan jatah menjadi 9,5 kilogram, jatah hanya diberikan dua kali. Yakni bulan Juli dan November,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Sub Divre Bulog Madura, Akhmad Readi, mengatakan pihaknya telah mendistribusikan raskin setiap bulan sesuai dengan pagu yang ada. Itu dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, yang ditanda tangani oleh kepala desa setempat.
Saat ditanya, apakah raskin Larangan Slampar tahun ini akan tetap didistribusikan meski masih ada persoalan, Readi bersikukuh tetap akan mendistribusikan sesuai permintaan dari pemerintah daerah. “Bulog ini hanya penyimpan dan penyalur raskin, distribusi raskin tetap jalan seperti semula,” tandasnya.

http://www.lensaindonesia.com/2013/01/30/pembagian-raskin-pamekasan-diduga-diselewengkan.html

Rabu, 30 Januari 2013

Warga Tuntut Bulog Keluarkan Data Selama Tiga Tahun

29 Januari 2013

Puluhan warga larangan salampar ini  mendatangi kantor bulog pamekasan karena menageh janji yang di paparkan oleh anggota bulog beberapa hari ini untuk bertanggungjawab terhadap masalah tersebut.
Kemudian para aksi tersebut di ajak audensi untuk membahas persoalan tersebut. Setelah ber audensi  masyarakat meminta foto kopiannya terkait pendistribusian  beras raskin selama tahun 2010 sampai 2012. Namon pihak bulog tidak memberikan karena tidak ada kepala bulog karena ada acara di luar kota.
Selai itu para aksi ini meminta ahmad readi kasubag bulog  untuk keluar menemui para aksi  karena beberapa hari  ahmad readi akan bertanggungjawab terkait raskin di larangan salamapar kecamatan tlanakan. Nanom  kasubag bulog tersebut, masih berupaya untuk menhubungi kepala bulog itu untuk meminta ijin terkait pemberian dokumie itu.
Setelah itu para audensi tersebut, di beritahukan bahwasanya pendistribusian raskin pada tahun tersebut sudah di salurkan  semua.

http://www.madurachannel.com/madura/berita-madura/lain-lain/10405-abdur-rahiem.html

Warga Kembali Demo Bulog Karena Diduga Selewengkan Raskin

29 Januari 2013

KARIMATAFM – Madura, Pamekasan: Puluhan Masyarakat Larangan Slampar Bersatu (MLSB) Kecamatan Tlanakan Pamekasan Selasa (29/01) pagi kembali demo kantor Bulug Sub Divre Madura terkait carut marutnya distribusi raskin selama 3 tahun terakhir.


Massa datang dengan mengendarai sejumlah mobil dan membawa sejumlah poster peringatan dan kecaman terhadap bulog dan meminta agar masalah raskin itu diselesaikan dengan baik.


Korlap Aksi Subianto meminta, raskin selama tahun 2010-2012 yang tidak dibagikan harus dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan data penerima raskin. Kemudian semua pihak yang terlibat kongkalikong dalam penyimpangan raskin harus bertanggung jawab sebab selama 3 tahun ada sedikinya 30 bulan raskinnya tidak dibagikan di Desa Larangan Slampar Tlanakan.


Dan pada saat itu mereka mendesak pihak bulog segera mengeluarkan semua surat-surat yang berkaitan dengan distribusi raskin selama 3 tahun.


“ Kami meminta Bulog transparan untuk memberikan data penerima, sebab ada dugaan Raskin diselewengkan”, katanya.


Sementara dalam audensi dengan perwakilan masyarakat, Kepala Sub Divre Bulug Madura Ahmad Readi menjelaskan pihaknya hanya bertugas mengirim beras sesuai dengan data penerima di masing-masing desa. Dan kalau misalnya ada beras yang tidak sampai itu adalah tanggung jawab pihak desa.

http://www.karimatafm.com/news/detail/4768/1/warga-kembali-demo-bulog-karena-diduga-selewengkan-raskin

Tak Dapat Raskin, Kakek-Nenek Ngemis ke Tetangga

29 Januari 2013

Liputan6.com, Polewali Mandar : Sungguh malang nasib sepasang kakek-nenek di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keduanya terpaksa mengemis ke tetangga karena nama mereka dicoret dari daftar penerima beras miskin. Tak jarang kedua manula berusia di atas 80 tahun ini terpaksa puasa, karena tak punya makanan.

Di gubuk berukuran tak lebih dari 1,5 x 2 meter ini, Haba dan Jalia, sepasang manula di Ammassangang, Binuang, Polewali Mandar, tinggal.

Gubuk ini berdiri hanya beberapa meter dari kolong Jembatan Binuang. Gubuk berdinding plastik bekas ini hanya ditopang bilah-bilah bambu. Agar bisa berdiri kokoh, gubuk beratap daun nipa ini disandarkan pada salah satu pohon kakao.

Gubuk ini berdiri di atas lahan milik warga yang bersimpati pada kedua manula ini. Tak ada perabotan istimewa di dalamnya. Kecuali beberapa piring dan gelas plastik serta panci masak. Listrik pun tak ada.

Karena tak bisa lagi mencari nafkah, Jalia hanya bisa meminta-minta beras ke tetangga. Bahkan, Haba dan Jalia kerap berpuasa jika tidak ada lagi beras untuk dimakan. Haba dan Jalia sempat tercatat menjadi penerima raskin 5 liter per bulan. Namun setahun terakhir mereka dicoret dari daftar penerima raskin.

Masa tua Haba dan Jalia seharusnya dihabiskan dengan berkumpul bersama anak dan cucunya. Namun kedua manula ini masih harus memikirkan bagaimana mendapatkan sedikit beras untuk menyambung hidup.


http://news.liputan6.com/read/499202/video-tak-dapat-raskin-kakek-nenek-ngemis-ke-tetangga

Selasa, 29 Januari 2013

DPRD Pamekasan Rekomendasikan Proses Hukum Penggelapan Raskin

29 Januari 2013

Pamekasan - Komisi D DPRD Pamekasan, Madura, merekomendasikan kepada warga dan petugas kepolisian polres setempat agar penggelapan bantuan beras bagi masyarakat miskin senilai Rp2,6 miliar hendaknya diproses secara hukum.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun, Selasa menjelaskan, rekomendasi itu berdasarkan hasil rapat bersama antara warga dengan perwakilan Bulog, polisi dan Camat Pamekasan.

"Dalam rapat itu, akhirnya tercapai kesepakatan agar persoalan penggelapan raskin ini diproses hukum saja, apabila nantinya masyarakat miskin tetap tidak mendapatkan haknya menerima bantuan beras," kata Makmun, menjelaskan.

Bantuan raskin yang dilaporkan bermasalah karena diduga digelapkan oknum aparat desa itu di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan senilai Rp2,6 miliar, yakni mulai tahun 2010 hingga 2013.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Makmun, para pihak seperti polisi, perwakilan masyarakat penerima bantuan, serta Camat Pamekasan telah sepakat dengan rekomendasi itu dengan tujuan agar pelaku penggelapan raskin jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

"Kami dari DPRD Pamekasan tentunya akan terus memantau proses ini demi kepentingan rakyat kecil," katanya menjelaskan.

Kasus penggelapan raskin di Desa Larangan Slampar ini terungkap, setelah warga penerima bantuan beras itu berunjuk rasa ke kantor Bulog dan DPRD Pamekasan pada tanggal 23 Januari 2013.

Warga penerima bantuan raskin di desa itu memaparkan tentang jumlah bantuan raskin yang selama ini mereka terima, yakni hanya sembilan dari selama kurun waktu 2010 hingga 2013.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, bantuan raskin sebanyak 13 kali dalam satu tahun, yakni setiap bulan sekali, termasuk satu kali distribusi untuk raskin ke-13.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Djuhaini menyatakan, penggelapan bantuan raskin di Pamekasan bukan hanya di Desa Larangan Slampar, melainkan hampir terjadi di semua desa di Kabupaten Pamekasan.

"Ini berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat kepada kami. Bahkan di Kecamatan Pademawu, korlap raskin telah ditangkap polisi karena terbukti melakukan penggelapan," katanya menjelaskan.

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/103579/dprd-pamekasan-rekomendasikan-proses-hukum-penggelapan-raskin

Raskin Berulat dan Berkutu

29 Januari 2013

MANNA--Kabag Ekonomi Setda Bengkulu Selatan Hj. Sri Gusti Sabana, SH mengimbau penerima jatah beras miskin (Raskin) khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk waspada. Hati-hati dengan adanya raskin yang sudah ulatan dan kutuan.

Termasuk juga beras yang sudah berwarna kuning dan merah. Pasalnya dari hasil pantauan di lapangan, dalam pendistribusian raskin di akhir tahun 2012 lalu ditemukan raskin yang sudah ulatan dan kutuan. Diantaranya raskin yang diterima warga di Kelurahan Belakang Gedung, kecamatan pasar Manna.

Dikatakan Sri Gusti, pihaknya meminta warga yang menemukan beras yang sudah ulatan dan kutuan serta warnanya sudah berubah menjadi merah atau kuning untuk segera dilaporkan dan dikembalikan. Baik melalui kelurahan atau perangkat desa. Tujuannya agar bisa ditindaklanjuti untuk dikembalikan ke Bulog. Sejauh ini diakui Sri memang belum ada warga yang melaporkan kejadian itu.

"Kita berharap pendistribusian raskin di tahun 2013 ini tidak ada lagi yang bermasalah. Baik itu kualitas berasnya serta biaya yang dikenakan kepada masyarakat. Karena saat ini jika tidak ada kendala maka akan terjadi pengurangan terhadap kuota raskin di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan jumlah raskin kita bisa berkurang dan tidak menutup kemungkinan juga akan bertambah," kata Sri Gusti.

Di bagian lain Sri Gusti optimis jatah raskin untuk BS tahun ini bertambah sesuai dengan usulannya. Permintaan Raskin di BS bertambah seiring meningkatnya  kebutuhan serta jumlah penerima raskin juga meningkat. Itu disebabkan karena harga beras tinggi, sedangkan raskin harganya murah Rp 1.600/kg-nya. Untuk diketahui kalau kuota calon penerima raskin di BS tahun 2012 lalu sebanyak 12 ribu lebih kepala keluarga. Namun di tahun 2013 ini data sementara itu sebanyak 13 ribu lebih RTM.

http://www.jpnn.com/read/2013/01/29/156141/Raskin-Berulat-dan-Berkutu-

Kejati Periksa Lurah se-Sulut

28 Januari 2013

Pembagian Raskin Tidak Tepat Sasaran
Manado - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, ditengarai tengah mem-bidik dugaan penyimpangan pada penyaluran Beras Miskin (Raskin) oleh pihak Kelurahan di Sulawesi Utara (Sulut).
Bahkan saat ini sedang dalam proses Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket), oleh bagian Intelijen Kejati Sulut.Terbukti, Senin (28/1) bagian Intelijen menggilir tak kurang 6 Lurah di Manado, untuk dimintai keterangan.
Sumber terpercaya di Kejaksaan membeberkan, para Lurah diperiksa atas dasar dugaan pembagian Raskin yang tidak tepat sasaran."Mereka di periksa atas dugaan pembagian Raskin yang tidak tepat sasaran," kata sumber.
Menurutnya Raskin yang sedianya diperuntukan bagi warga miskin, namun oleh pihak kelurahan Raskin sering diperjual belikan.
Kata sumber lagi, kali ini yang mendapat bagian diperiksa yaitu seluruh lurah di Kecamatan Wenang."Semua lurah akan dimintai keterangannya, pekan lalu Lurah dari luar kota Manado," kata sumber.

http://sulutonline.com/berita/1636-kejati-periksa-lurah-se-sulut.html

Minggu, 27 Januari 2013

Distribusi Raskin Kediri Amburadul

26 Januari 2013

Dua pejabat Pemkot dan Bulog diperiksa polisi terkait penyelewengan
Kediri – Distribusi jatah beras miskin (raskin) untuk rumah tangga sasaran (RTS) Kota Kediri, selama ini diduga amburadul alias tidak tepat sasaran. Raskin yang diberikan, sesuai ketentuan setiap RTS mendapat jatah 15 kg. Namun karena adanya kesepakatan di bawah tangan, kadang raskin itu dibagi kepada tiga RTS atau masing-masing 5 kg.  
Tidak tepatnya distribusi raskin itu, dibenarkan Walikota Kediri, Samsul Ashar. Distribusi raskin selama ini dinilainya amburadul dan tidak tepat sasaran, disebabkan oleh pendataan yang tidak akurat. Ditambahkannya,   Badan Pusat Statistik (BPS) mendata sendiri warga dan tidak kulonuwun (permisi) atau konfirmasi ke kelurahan. “Sehingga, mestinya ada warga yang memang membutuhkan tapi tidak kebagian. Sebaliknya, ada warga yang tidak membutuhkan tapi malah menerima,” kata Samsul.
Walikota mencontohkan, di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ada sekitar 90 RTS yang diduga terlewatkan atau lolos dari pendataan. Sehingga mereka sempat tidak mendapatkan jatah raskin. Karena kejadian ini, praktik distribusi di lapangan sering terjadi asal merata. “Biasanya, ini terjadi di tingkat RT atau RW,” kata Samsul.
Dengan kesepakatan bersama itu, jatah raskin dibagi rata, baik pada RTS atau warga lain yang merasa tidak mampu tapi tidak mendapat bagian. Tujuannya, supaya tidak terjadi gejolak sosial. “Tujuannya baik untuk  pemerataan dan untuk menjaga agar tidak terjadi gekolak sosial. Padahal menurut aturan pemerintah itu tidak boleh atau menyalahi ketentuan,” terang Samsul Ashar
Karena itu, Walikota menginginkan data itu dibuat serapi mungkin dan sebenar mungkin. Kalau memang tidak yakin atau ragu terkait kondisi RTS, sebaiknya dikonsultasikan pada yang mengetahui. Ini berlaku untuk Pemkot sendiri maupun BPS. Seperti diketahui, pada Mei 2012, Pemkot pernah mengatakan jika calon penerima raskin bertambah, yaitu sebanyak 2.971 kepala keluarga (KK). Sebelumnya penerima raskin sebanyak 11.405 KK namun dengan kenaikan itu, bertambah menjadi 14.020 KK.
Melonjaknya penerima raskin ini terjadi setelah adanya perubahan dalam pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selama ini penerima raskin masih mengacu pada hasil PPLS yang dilakukan pada 2008 sehingga dimungkinkan ada sejumlah warga penerimanya yang belum terdata.  Data tersebut diperbarui oleh pemerintah pusat lewat program serupa, yaitu PPLS pada 2011.
Sementara adanya dua pejabat Pemkot yang diperiksa Polres Kediri Kota, karena diduga terkait dengan proses distribusi raskin. Walikota sangat mendukung proses hukum yang dilakukan Polisi, terutama dalam upaya membongkar praktek dugaan penyelewengan raskin. Sehingga ke depannya, distribusi raskin menjadi lebih baik dan semuanya tetap sasaran.
Dua pejabat Pemkot yang diperiksa Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kediri, adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Suprapto dan Kabag Perekonomian, Edi Lukmono. Selain kedua pejabat Pemkot, petinggi Bulog Kediri juga ikut dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka menjelani pemeriksaan di ruang tertutup secara bergiliran sejak Rabu (23/1).
Dihubungi terpisah, Kapolres Kediri Kota, AKBP Ratno Kuncoro mengatakan, pemeriksaan terhadap dua orang pejabat Pemkot Kediri dan petinggi Bulog Kediri dilakukan untuk mengungkap dugaan adanya penyelewengan distribusi raskin. Namun Kapolres beum membeberkan hasil pemeriksaan anak buahnya, karena masih terus berjalan.
Pemeriksaan tiga pejabat ini, dipicu oleh percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Tri Kurniawati, warga Kelurahan Banaran, Kota Kediri dengan dua anaknya diduga terkait dengan sistem pendistrubusian raskin yang menyimpang pada Desember 2012. Saat itu Kapolres memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki kemungkinan adanya dugaan penyimpangan distribusi raskin di Kota Kediri. “Imbasnya diduga mengenai Tri Kurniawati dan dua anaknya,” ujar dia.

Pengusutannya tidak dilakukan sendiri melibatkan instansi terkait lainnya, yaitu Bulog Subdivre V Kediri dan Pemkot Kediri. Siapapun yang nantinya terbukti menyalahgunakan pembagian raskin, Kapolres berjanji akan menindak tegas. “Tadi saya sudah menengok korban di rumah sakit. Korban mengatakan kalau tidak pernah menerima raskin. Dia kos di luar kelurahannya tapi tidak pernah dikunjungi perangkat. Padahal dia juga warga Kota Kediri," ujar Kapolres.

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=d1a976668ac68bef48bf214e12b108d6&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Jumat, 25 Januari 2013

Dugaan Penyelewengan Raskin : Duh ! Walikota Kediri cuci tangan

25 Januari 2013

KEDIRI (suarakawan.com) – Pendistribusian jatah beras miskin untuk rumah tangga tepat sasaran, di wilayah kota Kediri berlangsung tidak merata. Ketidakmerataan pendistribusian beras miskin ini diakui secara langsung oleh Wali Kota Kediri Syamsul Ashar.
Dikonfirmasi terkait persoalan ini,pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina klub sepak bola Persik Kediri itu justru menyalahkan kinerja dari Badan Pusat Statistik yang salah dalam melakukan pendataan dan tidak berkordinasi lebih dulu, dengan perangkat desa serta jajaran pemerintahan Bidang Perekonomian.
“BPS, itu terjun langsung ke masyarakat, tanpa permisi ke perangkat kelurahan lebih dulu. tidak ada verifikasi. Akibatnya terjadi pembagian raskin tidak merata, yang seharusnya dapat jatah, malah tidak dapat, mau pun sebaliknya,” ucap Syamsul.
Seperti diberitakan sebelumnya, persoalan pendistribusian beras miskin yang tidak merata ini mencuat, setelah gencarnya pemberitaan di berbagai media massa tentang ibu muda yang nekat mengajak dua anaknya yang masih balita melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum racun tikus dioplos susu.
Diketahui motif, dari percobaan bunuh diri tersebut berlatar belakang ekonomi. Dimana korban selama ini,tidak pernah mendapat bantuan jatah beras miskin. Polisi yang menduga adanya praktek penyelewengan jatah raskin langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Kediri berikut pejabat Sub Drive 5 Bulog Kediri ikut diperiksa.

http://suarakawan.com/2013/01/25/duh-walikota-kediri-cuci-tangan/

Distribusi Raskin Diminta Diserahkan Pokmas

25 Januari 2013

PAMEKASAN - DPRD Pamekasan meminta agar sistem pendistribusian Raskin dirubah, dengan menyerahkan pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) di desa. Ini perlu dilakukan karena pendistribusian melalui Kepala Desa selama ini selalu memunculkan masalah, dan tidak optimal sampai kepada pihak penerima.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Drs. KH Juhaini mengatakan, bahwa sistem pendistribusian melalui kepala desa selama ini bermasalah. Beras jatah untuk rakyat miskin itu banyak  yang tidak sampai ke yang berhak menerima. Itu terjadi karena diduga banyak pihak yang punya kepentingan, sehingga menyalahgunakan Raskin tersebut.
“Karena itu perlu dirubah, jangan melalui kepala desa dan aparatnya. Serahkan kepada Pokmas saja. Ini mungkin akan lebih baik, daripada selama ini selalu bermasalah tanpa kunjung selesai. Titik distribusi nanti langsung ke Pokmas dan kepala desa hanya memantau dan mengawasi saja,” kata anggota dewan asal PKB ini.
Sekedar diketahui, terkait dengan masalah distribusi Raskin ini, Rabu (23/1) kemarin ratusan warga desa Larangan Selampar Kecamtan Tlanakan, menggelar aksi demo di kantor DPRD Pamekasan. Mereka menuntut agar distribusi Raskin ke desanya kembali lancar, sebab selama 3 tahun hanya  9 kali menerima bantuan raskin.
Sebelum melakukan unjuk Rasa di kantor dewan, mereka juga melakukan aksi yang sama ke Kantor Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah XII Madura di Jl. Trunojoyo dan kantor  Kecamatan Tlanakan Jl. Raya Sampang.
Mereka mengaku sudah lelah menunggu bantuan Raskin pemerintah. Sejak tahun 2010 sampai sekarang ini baru sekitar 9 kali kami menerima bantuan beras miskin. Selama ini tidak ada transparansi dan tidak jelas kenapa Raskin di desa Larangan Selampar Tlanakan tidak pernah lancar. Dia menduga ada penyelewengan dalam distribusi Raskin tersebut.
Ketika pengunjuk rasa berada di kantor DPRD, saat itu KH Juahini sempat menemui dan berdialog dengan para demonstran, mencari solusi atas persoalan yang disampaikan oleh warga Larangan Slampar tersebut. Dia berjanji dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti demo serta laporan raskin ini.
Menurut KH Juhaini, usulan tentang perlunya pendistribusian Raskin di tingkat desa ditangani oleh Pokmas berdasarkan hasil studi banding DPRD Pamekasan ke DPRD Slemen Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Di sana, kata dia, pendistribusian  sudah beberapa tahun diserahkan ke Pokmas, akhirnya berjalan lancar  aman terlepas dari intervensi dan kepetingan pihak tertentu.
“Pemikiran ini pernah kami sampaikan secara tidak formal  kepada eksekutif terkait. Mengingat kondisinya saat ini maka secara kelembagaan formal akan kami bicarakan. Karena sentral persoalan pendistribusian Raskin selalu ada di tingkat desa. Ketika beras itu sampai ke titik distribusi yakni di desa, selalu setelah itu ada masalah, “ jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khoirul Kalam menailai, program Raskin selalu memberikan masalah pada masyarakat. Ini terjadi akibat program itu dilakukan dengan mekanisme yang kurang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem pendistribusiannya belum tertata secara profesiaonal. Dia menyarankan agar program ini dihapus saja dan diganti dengan program lain.
“Saya sempat ketemu dengan anggota DPR RI dan sempat menawarkan agar raskin ini dihapus oleh pemerintah pusat, sebab kami melihat tidak ada perubahan signifikan lebih baik dialihkan ke program yang lebih menyentuh langsung masyarakat,” ujaranya.

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=d4f69644ed7e89e433845793462c5071&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

DPRD Pamekasan Sarankan Penyaluran Raskin Melalui "Pokmas"

25 Januari 2013

Pamekasan - Komisi D DPRD Pamekasan, Madura, mengusulkan penyaluran bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) di wilayah itu melalui kelompok masyarakat guna menekan praktik penggelapan.

"Penyaluran bantuan raskin melalui 'Pokmas' ini perlu dilakukan untuk menekan praktik penggelapan raskin yang selama ini sering terjadi di Pamekasan ini," kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Djuhaini, Jumat.

Ia menjelaskan, penyalukan bantuan raskin melalui kelompok masyarakat sudah diterapkan di beberapa kabupaten , salah satunya di Kabupaten Sleman dan ternyata sukses.

Oleh karenanya, sambung Djuhaini, Komisi B DPRD Pamekasan akan mengusulkan kepada pihak eksekutif di lingkungan pemkab Pamekasan agar, raskin disalurkan melalui "Pokmas" saja, sehingga dengan demikian pola penyaluran dan pengawasan distribusi beras bantuan itu akan lebih transparan.

"Belum lama ini kami pernah menyampaikan usulan penyaluran bantuan raskin melalui 'Pokmas' ini kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan, namun belum ada respon positif dari yang bersangkutan," kata Djuhaini.

Alasan Kesra, kata Djuhaini, masih akan membahas usulan tersebut dengan pihak-pihak terkait, seperti para camat, kepala desa dan korlap raskin se-Kabupaten Pamekasan.

Usulan menyalurkan bantuan raskin melalui "Pokmas" ini kian menguat, menyusul banyaknya penyimpangan bantuan yang selama ini terjadi di berbagai desa di Kabupaten Pamekasan.

Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Selama kurun waktu 2010 hingga 2013, bantuan raskin di desa itu hanya dicairkan sebanyak sembilan kali. Padahan sesuai dengan ketentuan, distribusi bantuan raskin setiap bulan.

Sebelumnya pada Rabu (23/1) ratusan warga dari Desa Larangan Slampar, Pamekasan, berunjuk rasa ke kantor Bulog setempat, menuntut agar mengusut dugaan penggelapan bantuan beras bagi masyarakat miskin, senilai Rp2,6 miliar.

Mereka datang ke kantor Bulog Pamekasan dengan mengendarai berbagai jenis kendaraan bermotor, sambil membentang sejumlah poster dan spanduk yang berisi kritikas atas dugaan penyimpangan raskin yang diduga dilakukan oknum pegawai Bulog.

Menurut korlap aksi, Zainullah, penggelapan raskin senilai Rp2,6 miliar lebih yang diduga dilakukan oknum pegawai Bulog, itu terjadi selama kurun waktu 2010 hingga awal 2013.

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/103328/dprd-pamekasan-sarankan-penyaluran-raskin-melalui-pokmas

Kamis, 24 Januari 2013

Penyelewengan Raskin, 2 Pejabat Kota Kediri Diperiksa Polisi

22 Januari 2013

Kediri, Rakyat Media–Dua orang pejabat Kota Kediri akan diperiksa polisi dalam dugaan kasus penyelewengan beras miskin (raksin). Mereka, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapedda) Suprapto dan Kepala Bagian Perekonomian Edi Lukmono.
Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Siswandi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada keduanya. Pemeriksaan akan dilakukan, pada Rabu (23/01/2013) besok. “ Pemanggilan kedua orang pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk mendapatkan keterangan pendistribusian beras untuk warga miskin,” ujar AKP Siswandi, Selasa (22/01/2013)
Selain dua pejabat Pemkot Kediri, pihak Polres Kediri Kota juga memanggil Kepala Bulog Kediri. Seperti halnya dua pejabat pemkot, keterangan dari Bulog sangat penting untuk menambah bahan keterangan dalam proses penyelidikan lebih lanjut Polres Kediri Kota mensinyalir, program Nasional pengentasan kemiskinan melalui pemberian raskin di Kota Kediri bermasalah.
Distrubusi raskin tidak tepat sasaran dan diduga terjadi praktek penyimpangan. Kasus dugaan penyelewengan raskin tersebut terkuak setelah ada seorang ibu rumah tangga nekat mengajak anak balitanya minum racun tikus. Bunuh diri minum racun tersebut berlatar belakang ekonomi. Ialah Tri Kurniawati (35) warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sudah tidak tahan hidup miskin, ditambah perlakuan kasar dari suaminya Roni Setiawan (35). Beruntung nyawa ketiganya selamat.

http://rakyatmedia.com/berita-915-penyelewengan-raskin-2-pejabat-kota-kediri-diperiksa-polisi-.html

Warga Protes Penggelapan Raskin Senilai Rp2,6 Miliar

23 Januari 2013

Pamekasan - Ratusan warga dari Desa Larangan Slampar, Pamekasan, Madura, Rabu, berunjuk rasa ke Kantor Bulog menuntutagar segera mengusut dugaan penggelapan bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin), senilai Rp2,6 miliar.

Mereka datang ke kantor Bulog Pamekasan dengan mengendarai berbagai jenis kendaraan bermotor, sambil membentang sejumlah poster dan spanduk yang berisi kritikas atas dugaan penyimpangan raskin yang diduga dilakukan oknum pegawai Bulog.

Menurut korlap aksi Zainullah, penggelapan raskin senilai Rp2,6 miliar yang diduga dilakukan oknum pegawai Bulog itu, selama kurun waktu 2010 hingga awal 2013 ini.

"Selama kurun waktu 2010 sampai 2013, masyarakat di Desa Larangan Slampar hanya hanya menerima jatah bantuan raskin sebanyak sembilan kali," kata Zainullah.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, bantuan raskin didistribusikan setiap bulan, kepada masyarakat miskin penerima manfaat.

Para pengunjuk rasa dari Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan ini, juga menyebarkan brosur yang menjelaskan tentang alokasi bantuan serta jumlah besaran uang yang seharusnya disalurkan masyarakat kepada penerima manfaat.

Diantaranya disebutkan, pada tahun 2010 alokasi distribusi bantuan raskin di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, seharusnya 909.000.000. Dengan rincian, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di desa itu sebanyak 1.001 RTS dengan jumlah bantuan Rp15 kilogram per RTS.

Harga tebus per satu kilogram beras Rp6.000 per kilogram, sehingga selama 12 bulan pada tahun itu, bantuan beras senilai Rp818.100.000. Jika dengan bantuan raskin ke-13, maka nilai bantuan beras yang seharusnya dialokasikan semuanya Rp909.000.000.

"Pada tahun 2011, nilai bantuan juga sama, karena jumlah RTS penerima bantuan juga sama, yakni senilai Rp909.000.000," kata Zainul menjelaskan.

Sementara pada tahun 2012, menurut catatan pengunjuk rasa, bantuan raskin yang tidak disitsribusikan, karena saat itu, sebagian masyarakat ada yang menerima bantuan, hanya senilai Rp145.400.000.

Sehingga, selama kurun waktu 2010 hingga awal 2013 ini, jatah raskin milik warga yang diduga digelapkan oknum Bulog mencapai Rp2,6 miliar.

"Nah, atas dasar itulah, maka kami mendatangi kantor Bulog ini, juga meminta penjelasan lebih lanjut terkait permasalah ini," kata Zainullah dalam orasinya.

Sebelum ke kantor Bulog, massa pengunjuk rasa dari Desa Larangan Slampar, ini mendatangi kantor Kecamatan Tlanakan.

Disana, mereka juga menggelar orasi, meminta pertanggung jawaban pihak kecamatan, karena mereka diduga terlibat dalam kasus penggelapan raskin dalam tiga tahun terakhir ini.

Puas berorasi, massa melanjutkan aksinya ke kantor Bulog, guna menyampai tuntutan mereka secara langsung kepada Kepala Gudang Bulog Pamekasan.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Program Pengembangan Usaha (PPU) Bulog Pamekasan Achmad Yani membantah, Bulog telah melakukan penggelapan bantuan raskin, seperti yang ditudingkan para pengunjuk rasa.

Ia mengaku, pihak Bulog telah mendistribusikan raskin setiap bulan, mulai dari gudang Bulog hingga titik distibusi, yaitu Kepala Desa.

"Dan kami mempunyai bukti distribusi, yang diketahui Kepala Desa dan Para Camat di Pamekasan ini," katanya menjelaskan.

Ia juga menjelaskan, tugas Bulog bukan menyalurkan bantuan raskin secara langsung kepada masyarakat tetapi hanya sampai pada kepala desa, sedangkan distribusi kepada masyarakat adalah tugas kepala desa beserta para perangkatnya.

Usai berdialog dengan perwakilan pegawai Bulog ini, para pengunjuk rasa dari Desa Larangan Slampar itu, selanjutnya bergerak menuju kantor DPRD di Jalan Kabupaten Pamekasan.

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/103228/warga-protes-penggelapan-raskin-senilai-rp26-miliar

Rabu, 16 Januari 2013

Bulog Mamuju Diduga Salurkan Raskin tak Berkualitas

16 Januari 2013

Metrotvnews.com, Mamuju: Badan Urusan Logistik Sub Divre Mamuju, Sulbar, diduga menyalurkan beras miskin tidak berkualitas kepada masyarakat.

"Berdasarkan laporan masyarakat diduga Bulog Sub Divre Mamuju menyalurkan beras miskin (raskin) tidak berkualitas kepada masyarakat," kata Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Barat, Husaini, di Mamuju, Selasa (15/1).

Ia mengatakan, dari temuan lembaganya dan berdasarkan aduan masyarakat Bulog Mamuju menyalurkan beras tak layak karena bukan beras medium atau beras berkualitas dan layak dikomsumsi masayarakat.

"Beras yang disalurkan Bulog Mamuju ke masyarakat selama ini adalah beras berbau, merah dan pecah sehingga diyakini beras itu tidak berkualitas," katanya.

Menurut dia, Bulog Mamuju juga diduga melakukan kecurangan kepada masyarakat karena mengambil separuh dari jatah raskin yang akan disalurkan kepada masyarakat.

"Jatah raskin yang disalurkan diduga dikurangi hal itu juga diduga kuat terjadi berdasarkan pengakuan salah satu wartawan di Sulbar yang mengaku melihat lansung pengurangan jatah raskin oleh Bulog Mamuju di gudang, setiap karung beras raskin yang akan disalurkan ke masyarakat dikurangi satu piring," katanya.

Oleh karenanya ia berharap agar Bulog Mamuju dapat menghentikan segala aktivitasnya yang merugikan masyarakat seperti menyalurkan beras tak layak dan mengurangi jatah raskin untuk masyarakat miskin yang membutuhkan.

Ia berharap aparat hukum mengusut apabila Bulog Mamuju diduga melakukan tindakan melawan hukum itu dan melakukan proses hukum
"Masyarakat jangan dirugikan dalam menerima raskin seperti yang dilakukan Bulog Mamuju, karena bagaimanapun raskin sangat dibutuhkan masyarakat miskin," katanya.

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/16/6/123063/Bulog-Mamuju-Diduga-Salurkan-Raskin-tak-Berkualitas

Minggu, 13 Januari 2013

Busyet, Raskin Bau Apek Kayak Makanan Bebek

13 Januari 2013

Bulog Diminta Kasih Sanksi Pegawai Abaikan Kualitas Beras

RMOL. Kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin) yang didistribusikan Perum Bulog sepanjang 2012 masih buruk. Sebab, masih banyak ditemukan raskin yang kualitasnya tidak layak dikonsumsi. Terlalu...!
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta Di­rek­tur Utama Bulog Sutarto Ali­moeso tidak mendistribusikan ras­kin yang kualitasnya buruk, seba­gaimana yang terjadi pada 2012. Dia juga berharap keke­li­ru­an ta­hun lalu tak terulang kembali.
   “Kami ingin raskin yang disa­­lur­kan ke masyarakat berkua­litas baik. Pokoknya jangan ada lagi kua­litas beras raskin yang buruk,” kata Herman kepada Rakyat Merdeka.
Anggota Fraksi Partai Demo­krat itu mengimbau Bulog me­me­riksa teliti proses penyaluran ras­kin. Di samping tepat sasaran, pemeriksaan itu harus berulang kali di setiap titik distribusi se­belum disalurkan ke rumah tang­ga sasaran (RTS).
“Kami (Komisi IV DPR) mo­hon ada komitmen, tidak ada lagi pem­bagian raskin yang buruk. Ka­lau kelihatan buruk jangan di­kirim,” tegas Herman.
Herman mengatakan, kalau per­­lu, Bulog memberikan sanksi ba­gi karyawannya yang menga­bai­kan kua­litas raskin, sehingga pe­nga­daan raskin bukan cuma me­ning­katkan kuantitas, tapi juga kualitas.
Berdasarkan data yang dirang­kum Rakyat Merdeka, terdapat se­jumlah kasus temuan raskin ber­kualitas buruk sepanjang 2012. Se­perti yang dialami ma­syarakat di Kabupaten Subang, daerah Suka­sari, November lalu. Kua­litas beras raskin yang biasa mereka terima dan konsumsi layaknya un­tuk pakan bebek, bau dan hancur bah­kan ada yang berkutu.
“Bau apek dan kaya pasir, be­rasnya remuk. Sudah kaya untuk makan bebek saja. Perban­ding­annya 70 persen menir dan 30 per­sen beras,” curhat se­orang war­ga Sukasari, Udin Zaenudin.
Kasus serupa juga ditemukan di Desa Sangkanmanik, Kecama­tan Cimarga, Kabupaten Lebak, awal tahun ini. Masyarakat se­tem­pat mengeluhkan kualitas be­ras raskin yang diterima. War­ga mengaku baru mengetahui kua­li­tas raskin itu bu­ruk setelah di­masak. Bakrudin (37), warga Kampung Sangkanmanik, Desa Cimarga, mengaku dirinya men­dapatkan jatah raskin seminggu lalu melalui aparat desa setempat.
Menurut Bakrudin, warga tidak mengetahui persis kualitas raskin apakah baik atau buruk lantaran tidak ada perbedaan de­ngan beras non raskin. Baik dari segi bentuk maupun warna.
“Tapi setelah ka­mi memasak raskin itu, kok ra­sa­­nya beda ya agak asam gitu dan bentuk na­sinya juga tidak bagus,” kata Bakrudin.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, realisasi pe­nyaluran raskin sam­pai De­sember 2012 mencapai 3.335.376 ton.
Menanggapi temuan raskin yang di dalamnya banyak dite­mukan kutu, Sutarto mengaku pihaknya akan bertanggung ja­wab. Namun, dia mengklaim ke­jadian beras berkutu itu kini su­dah mulai berkurang.
“Ini bukan membela diri. Tapi di tahun 2012, keluhan soal ras­kin berkutu itu sudah lebih turun dibanding 2010,” kilahnya.
Menurut dia, memang kondisi gudang milik Bulog ideal untuk menampung stok beras masya­rakat sebanyak 1 juta ton. Na­mun, karena pemerintah mendo­rong bahwa stok beras nasional harus minimal 2 juta ton, maka beras pun akan dipaksa masuk dalam gudang tersebut.
Sebagai negara tropis, dia ber­kilah wajar kalau kondisi gudang tersebut cukup lembab. Akibat­nya, kutu-kutu bisa hidup dalam beras tersebut, termasuk raskin.
“Apalagi stok beras itu akan dijaga minimal delapan bulan ke depan. Tidak mungkin dipungkiri masih ada kutu di beras ma­s­yarakat,” tambahnya.
Kendati demikian, Bulog akan terus meningkatkan investasi da­lam pemeliharaan gudang mi­liknya. Hal itu untuk mengan­ti­sipasi dan mengurangi kutu atau­pun kualitas beras di gudang. Bulog meminta ketua tim raskin (pemerintah daerah) mengecek beras tersebut sebelum keluar da­ri gudang. Hal itu untuk meng­antisipasi kondisi beras sebelum diterima masyarakat.
“Memang kondisi gudang kita tidak bisa kedap udara. Itu sangat mahal, pemerintah juga akan be­rat membiayainya. Tapi kami akan semaksimal mungkin men­jaga kondisi gudang itu,” janji Sutarto.

http://ekbis.rmol.co/read/2013/01/13/93851/Busyet,-Raskin-Bau-Apek-Kayak-Makanan-BebekBusyet,-Raskin-Bau-Apek-Kayak-Makanan-Bebek,-Bulog-Diminta-Kasih-Sanksi-Pegawai-Abaikan-Kualitas-Beras

Kedaluarsa, Raskin Jadi Komoditi Politik

12 Januari 2013

MAGETAN, (TubasMedia.Com) – Penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, belum lama ini, dipersoalkan terkait undangan Kasub Bulog Ponorogo untuk menghadiri hearing dengan DPRD Kabupaten Magetan.
Lantaran itu karyawan Bulog di Gulun, Maospati, Magetan menjadi kalang kabut dan resah. Pasalnya, Komisi B DPRD dan Bagian Perekonomian Pemkab Magetan mengadakan sidak ke gudang Bulog.
“Bagaimana tidak tergopoh-gopoh karena ada peninjauan mendadak”, kata Budi, Korlap Raskin. Budi mengaku selama mendampingi pendistribusian raskin ke desa/kelurahan tidak ada masyarakat yang komplein raskin tidak layak konsumsi” kata Budi.
Anggota DPRD dari Komisi B, Ali Basri menjelaskan selama ini harga pokok dari pemerintah/bulog lebih rendah dari harga pedagang di pasaran. Dengan harga itu Bulog kesulitan untuk membeli beras.
Wiji Utomo dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang hadir dalam hearing di Gedung DPRD mengatakan harga gabah kering giling yang masuk ke Bulog dengan harga Rp 420 per kilogram. Di pasaran harganya sudah mencapai Rp 450 per kilogram.
Menurut Wiji Utomo, Ketua Komisi B DPRD Magetan Suratman dari partai Golkar dalam hearing itu memojokkan Bulog berdasarkan laporan kader Partai Golkar di masyarakat.“Raskin untuk komoditi politik sudah kedaluwarsa” katanya.

http://www.tubasmedia.com/berita/kedaluarsa-raskin-jadi-komoditi-politik/

Rabu, 09 Januari 2013

Beras Raskin Puluhan KK di Cianjur Disunat

8 Januari 2013

TEMPO.CO, Cianjur -Warga Kampung Pasirsireum, Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengeluh adanya pemangkasan jatah raskin. Selain hanya menerima 9 kali dalam setahun, setiap rumah tangga sangat miskin (RTSM) hanya menerima jatah sebanyak 4 liter dari semula 5-10 liter.

Esih Sukaesih, 49 tahun, salah seorang warga menuturkan, jatah 4 liter raskin dinilainya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluargnya. Pasalnya, untuk kebutuhan makan, sehari bisa lebih dari 1 liter.

"Dalam sehari, saya, suami, dan empat anak, kalau masak nasi bisa lebih dari 1 liter. Makanya jatah hanya 4 liter boro-boro cukup untuk seminggu, dalam tiga hari juga sudah habis," kata Esih di Cianjur, Selasa 8 Desember 2013.

Esih mengaku, distribusi raskin ke wilayahnya kerap terlambat bahkan tidak menentu. Artinya, selama ini Esih kerap kebingungan lantaran raskin sangat diperlukan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. "Jatah raskin bulan Desember 2012 saja belum kami terima. Padahal kami suka membayar langsung pembelian raskin, tapi pendistribusian sering terlambat. Malahan jatahnya dikurangi. Kami heran, kok jatah raskin terus dikurangi. Padahal kami sangat membutuhkan beras, karena untuk membeli beras yang bagus setiap hari kami tidak mampu," keluhnya.

Ketua RT 02 Kampung Pasirsireum, Dadan, mengatakan, sebelumnya jatah raskin untuk warga di RT 02 ini sebanyak 2,5 kuintal untuk 95 RTSM penerima raskin. Namun, beberapa bulan lalu, jatahnya dikurangi menjadi 2,1 kuintal. "Padahal di kampung kami, jumlah penerima raskin paling banyak dibandingkan warga RT lain. Seharusnya bukan dikurangi tapi ditambah. Kasihan warga yang benar-benar membutuhkan raskin," tuturnya.

Di Kampung Pasirsireum terdapat empat RT. Jumlah penduduk di RT 01 sebanyak 65 KK, RT 02 sebanyak 95 KK, RT 03 sebanyak 57 KK, dan RT 04 sebanyak 58 KK. "Protes warga sebenarnya bisa diantisipasi dengan penjelasan yang rasional mengenai hasil kebijakan adanya upaya pengurangan jatah raskin," tandasnya.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan (BPMDKP) Kabupaten Cianjur membenarkan ada beberapa desa yang jatah raskin dikurangi maupun ditambah, meski secara umum adanya penambahan kurang lebih 51 ribu kepala keluarga (KK) se-Kabupaten Cianjur.

"Memang benar ada pengurangan jatah raskin di beberapa desa, tetapi semuanya itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat. Kami hanya bisa mengusulkan saja, tetapi bisa menentukan ditambah atau dikurangi," tutur Kepala BPMDKP Kabupaten Cianjur, Arief Purnawan.

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/08/058452977/Beras-Raskin-Puluhan-KK-di-Cianjur-Disunat

Senin, 07 Januari 2013

Pagu Raskin Jateng Turun 14,9 Persen

6 Januari 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pagu penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Jawa Tengah tahun ini turun 14,9% dibanding dengan tahun lalu. Penyaluran tahun ini sebesar 446.788.260 kilogram, adapun 2011 sebanyak 525.064.170 kilogram.
Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) IV Jateng, Hari Susetyo mengatakan, penurunan pagu raskin disebabkan turunnya jumlah penerima pada 2013 dibanding tahun sebelumnya. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat (PM) raskin tahun ini di Jawa Tengah mencapai 2.482.157 RTS-PM atau turun 15,5% dari pada 2012 sebanyak 2.937.464 RTS-PM.
"Berdasarkan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, kami telah menerima pagu alokasi penyaluran raskin sebesar 446.788.260 kg. Dengan alokasi setiap RTS-PM akan mendapat 15 kilogram per bulan selama setahun, dengan harga beras Rp 1.600 per kilogram di setiap titik distribusi," katanya, Minggu (6/12).
Pada 2012 realisasi penyaluran raskin di provinsi ini ditambah raskin ke 13 tidak sampai 100%, namun hanya 99,95% atau sebanyak 569.095.755 kilogram dari pagu 2012 yaitu 569.122.755 kilogram. Ini disebabkan sejumlah warga RTS-PM di Kabupaten Temanggung yang menolak raskin karena merasa sudah tidak berhak menerima beras subsidi dari pemerintah.
"Mereka yang menolak raskin mulai Juni 2012, berjumlah 172 warga di Kecamatan Kledung, terbagi di tiga kelurahan yakni Kruisan (47 RTS), Tuksai (100 RTS), dan Petarangan (25 RTS). Ini atas permintaan mereka sendiri," ujarnya.

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/01/06/140574/Pagu-Raskin-Jateng-Turun-149-Persen

Minggu, 06 Januari 2013

Bulog Salurkan Raskin 3,35 Juta Ton Selama 2012

6 Januari 2013

Jakarta - Perum Bulog mengungkapkan telah menyalurkan raskin (beras miskin) sebanyak 3,35 juta ton pada periode Januari-Desember 2012. Angka tersebut setara dengan 98,4% terhadap alokasi satu tahun.

Seperti dikutip detikFinance dari siaran persnya, Minggu (6/1/2013), Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan angka tersebut menunjukkan tren yang positif, karena dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2011 yang hanya mencapai 97-98%.

Dia melanjutkan, beras sebanyak 3,35 juta ton tersebut dibagikan kepada sekitar 17,5 juta rumah tangga miskin di Indonesia melalui 13 kali penyaluran dalam setahun.

Selain itu, realisasi pengadaan gabah/beras pada 2012 telah mencapai 3,66 juta ton. Angka tersebut diyakini Sutarto merupakan pencapaian tertinggi perusahaan.

"Realisasi pengadaan beras satu tahun pada 2012 mencapai 3.664.240 ton merupakan pengadaan beras tertinggi selama Bulog berdiri," tuturnya.

Capaian itu menyentuh peningkatan sebesar 210% jika dihitung secara prosentase. Apalagi jika dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya mencapai 1.742.480 ton.

Untuk dapat mempertahankan capaian dan pengadaan beras dalam negeri, perusahaan terus berupaya meningkatkan strategi seperti dorong tarik, jaringan semut,'on farm'.

http://finance.detik.com/read/2013/01/06/131112/2134308/4/bulog-salurkan-raskin-335-juta-ton-selama-2012?f9911023

Rabu, 02 Januari 2013

Kasus Raskin akan Disidang Pengadilan Tipikor Bandung

2 Januari 2013

Kejari Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Gapoktan

BUNGURSARI, (KP).-
Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Zainuddin Achmad, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khu­sus Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Ubaidillah, yang ditemui seusai me­nyaksikan pengesahan APBD Kota Tasikmalaya, di Aula Rapat Wali Kota Tasikmalaya mengatakan, bahwa Kejaksaan Negeri Tasikmalaya akan melimpahkan kasus raskin Bulog kepada pengadilan Tipikor Bandung.
Menurutnya, kasus tersebut telah menetapkan satu tersangka salah seorang mantan staf Bagian Eko­nomi Setda Pemkot Tasik­malaya. “Sidangnya Rabu (2/1) di Pengadilan Tipikor Bandung,” tandas Ubaidillah.
Ubadillah pun melanjutkan, persidangan di Tipi­kor Bandung ditargetkan delapan kali sehingga Feb­ruari sudah ada putusan.
Namun, kata Ubaidillah, dua kasus lain yaitu DAK Dinas Pendidikan 2010, dan kasus korupsi dana Bintek Kube tahun 2010 masih ditangani Kejari.
“Kasus Disdik masih dalam pemeriksaan ahli. Kalau Kube sudah selesai, tinggal pemberkasan,” terangnya.
Pihak Kejari, lanjutnya, juga telah melakukan penahanan tersangka kasus korupsi Gapoktan. Dalam kasus tersebut sudah dua orang yang ditahan pe­nyidik.
Sementara itu, Zainuddin Achmad, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya mengatakan, dari sekian modus korupsi, yang ba­nyak dilakukan kalangan birokrat yaitu pada penya­lahgunaan anggaran. Dan, ia akan melakukan evaluasi menyangkut adanya kasus yang dinilai mandek. “Kasus lain pun kita evaluasi, agar tidak terjadi opini bahwa Kejari tidak serius menangani kasus korupsi,” tegasnya.
Sebelumnya, seperti dimuat “KP” pada pering­atan Hari Antikorupsi, 9 Desember lalu, sebanyak 16 tersangka kasus tindak pidana korupsi di Kota Tasikmalaya mencuat di kalangan publik. Akan te­tapi tidak ada satu pun yang dilakukan penahanan terhadap para tersangka tersebut. Padahal sebelas di antara tersangka tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

http://www.kabar-priangan.com/news/detail/7567