3,4 Ton Raskin Pesawaran Rusak

27 Februari 2013

WAYLIMA – Penduduk miskin di Desa Cimanuk, Kecamatan Waylima, Pesawaran, menjerit. Beras bagi warga miskin (raskin) yang mereka terima pada 24 Februari 2013 ternyata tidak layak konsumsi. Beras patah-patah dan menggumpal seperti batu kapur serta mengeluarkan aroma tak sedap. Warnanya menguning dan banyak kutu. Padahal jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Desa Cimanuk cukup besar, 233 RTS dengan jumlah raskin mencapai 3,495 ton.
Kepala Dusun 4 M. Saca mengatakan, warganya yang menerima raskin sangat kecewa dengan kualitas beras yang jauh dari biasanya. ”Saya tahunya juga setelah beras sudah dibagikan. Makanya, saya langsung konfirmasikan masalah ini kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan mempertanyakan ke DPRD Pesawaran,” geramnya kemarin.
Pihak Bulog selanjutnya meminta beras yang telah dibagikan dikumpulkan kembali. Persoalannya, banyak penduduk desa yang sudah mengonsumsi beras itu untuk menutupi rasa lapar yang mendera mereka selama ini. Sebagaimana diungkapkan Arna, salah satu penduduk Dusun 4. ”Tapi, akhirnya tetap saya buang karena bau dan rasanya pahit,” keluhnya.
Untunglah, M. Saca masih menyimpan 15 kilogram beras untuk sampel yang ia dapatkan dari warga.  ”Besok (hari ini), kami akan gelar rapat bersama masyarakat dan minta solusi dari Bulog serta juga dewan,”  katanya.
Dihubungi terpisah, Kabag Perekonomian Pemkab Pesawaran Ir. Sugiri mengaku, hingga berita diturunkan, dirinya belum menerima laporan dari pemerintah desa setempat. ”Setelah ada laporan resmi dari aparatur desa, kita akan fasilitasi masyarakat dengan pihak Bulog,” janjinya.
    Anggota Komisi A DPRD Pesawaran Rama Diansyah yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Waylima dan Kedondong menyatakan telah menerima informasi raskin tak layak ini dari masyarakat. Secara pribadi, ia telah meminta aparatur desa menarik seluruh raskin bermasalah itu. Selain itu, ia akan memperjuangkan agar Bulog dapat mengganti seluruh raskin karena tak bisa dikonsumsi. ”Saya minta Bagian Ekonomi Pemkab Pesawaran mengecek ke lapangan. Jangan bisanya tunggu laporan!” ungkap mantan anggota DPRD Lampung Selatan itu semalam.  
Humas Bulog Lampung Susan yang dikonfirmasi Radar Lampung semalam tidak mengangkat teleponnya meski handphone-nya dalam kondisi aktif. Begitu juga saat dikirimi pesan singkat terkait persoalan itu, Susan tak menjawab. (irs/rnn/whk/p3/c2/ade)

Kondisi Raskin di Pesawaran

1.    Beras patah-patah
2.    Menggumpal seperti batu kapur
3.    Mengeluarkan aroma tak sedap
4.    Warnanya menguning
5.    Banyak kutu
 POSTED BY: Ayep Kancee 

http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/57050--waduh-34-ton-raskin-tidak-layak-beredar-di-pesawaran

DPRD Lampung Minta Bulog Jelaskan Kualitas Raskin

27 Februari 2013

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Komisi II DPRD Lampung meminta Bulog Divisi Regional Lampung menjelaskan soal adanya temuan 3,4 ton beras miskin di Kabupaten Pesawaran yang kondisinya rusak.
"Bulog harus menjelaskan kepada masyarakat, apa yang sesungguhnya terjadi. Sebab, kebutuhan raskin disuplai dari Bulog. Penjelasan kepada masyarakat sangat ditunggu mengingat peristiwa seperti ini pernah juga terjadi beberapa saat lalu," ujar Ahmad Junaidi Auly, Ketua Komisi II DPRD Lampung, melalui siaran persnya, Rabu (27/2/2013).
Ia mendesak Bulog memperhatikan betul soal kualitas raskin, meskipun itu sekedar diperuntukkan sebagai bantuan.
"Jika rusak dan berbau, kiranya lebih pas jika digunakan sebagai pakan ayam," kata Junaidi yang merupakan Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Hal ini disampaikannya terkait adanya temuan raskin di Kabupaten Pesawaran yang kondisinya rusak dan kurang lain dikonsumsi.
Pada 2010 lalu, Lampung juga digemparkan dengan temuan 10.000 ton beras raskin asal Jawa Tengah yang kualitasnya buruk, yaitu berbau apek.
Menurutnya, kualitas raskin semestinya juga memenuhi standar serapan seperti yang diatur di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Sehingga, kondisinya bagus dan tidak mudah rusak.

 

Penulis : Yulvianus Harjono

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

 

http://regional.kompas.com/read/2013/02/27/22045531/DPRD.Lampung.Minta.Bulog.Jelaskan.Kualitas.Raskin 

Raskin Dijual Rp2.000 Per liter

27 Februari 2013

CIPARAY--Harga beras untuk warga miskin di beberapa desa di wilayah Kabupaten Bandung, diduga menyalahi aturan. Harga yang dipatok dari pemerintah, yakni 1600/kg, yang dalam hal ini tiap KK kebagian 15 kg/KK. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, warga mendapatkan jatah raskin yang tidak sesuai dengan aturan, yakni 5 liter/KK dengan harga Rp 1800-2000/liternya.

"Saya tidak tahu, kalau warga yang kurang mampu diberi jatahnya 15kg/KK dengan harga 1600/kg-nya. Kalau aturan tersebut benar adanya, berarti warga sudah dibohongi," kata Mimin, warga Cisalak Desa Mekar Laksana Kecamatan Ciparay, Selasa (26/2).

Menurutnya, raskin yang diterima warga terkadang dibeli, terkadang juga tidak. Pasalnya sebagian di sini berpenghasilan minim. "Sebagian warga di sini, mayoritas pekerjaannya sebagai buruh," ucapnya.

Sementara itu, Amang Sopandi, ketua RW 14 Desa Mekar Laksana Kecamatan Ciparay, membenarkan bahwa ia menjual beras raskinnya kepada warga Rp2000/liternya. Ini dilakukan, karena perhitungan biaya tranfortasi dan biaya ongkos lainnya. Setiap warga mendapat jatah untuk membeli yakni 4-5 liter. Hal ini juga tergantung dari beras yang diterima desa.

Menurutnya, harga beras raskin yang diperoleh dari desa yakni sebesar Rp1750/Kg. Harga ini, sudah sesuai dengan biaya angkut dan ongkos honor petugas untuk memuat raskin sampai ke kantor RW. Keuntungan yang didapatnya di RW-nya, untuk disumbangkan kepada warga jompo. Hal ini juga sebelumnya atas kesepakatan antar ketua RT bersama warga.

Di tempat terpisah, Dedi Bram selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung mengatakan, di tiap desa, harga raskin yang diterima warga bervareatif, mulai dari Rp1.700-2.000/liternya. Hal tersebut dilakukan, karena tranportasi dan biaya pengangkutan semua dibebankan dalam beras ini. Selain itu, penjualan harga raskin tersebut, juga disesuaikan dengan jarak lokasi desa dengan kantor RW. Dikarenakan jarak kantor desa dengan kantor RW, jaraknya bervareatif. "Biaya tranportasi dan pengangkutan, disesuaikan dengan harga raskin yang akan dijual kepada warga," ujarnya.

Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, pihaknya berharap kepala desa membuat aturan yang jelas, dengan membuat peraturan desa, atau semacam surat pernyataan secara tertulis, dengan terlebih dahulu d koordinasikan bersama BPD maupun LKMD serta para ketua RW.

"Ini penting dilakukan, untuk menentukan jumlah besaran harga jual beras per liternya. Seperti halnya, besaran uang transportasi, ongkos kuli, beli plastik dan biaya lainnya, agar rincian tersebut disertakan. "Bentuk tranparansi kepada warga, harus disampaikan, agar tidak terjadi persoalan baru," tegasnya. (mg1)



http://www.jpnn.com/read/2013/02/27/160271/Raskin-Dijual-Rp2.000-Per-liter-

Tuntut Tersangka Raskin Dicopot, Ratusan Warga Blokir Jalan

26 Februari 2013

seputartuban.com – Ratusan warga Desa Sandingrowo, Kec. Soko, Kab. Tuban, Senin (25/2/2013) menggelar aksi unjuk rasa dikantor kecamatan setempat. Mereka menuntut 7 perangkat desa yang tersandung kasus korupsi dicopot dari jabatanya dan ditahan.

Sambil membawa sejumlah poster yang bernadakan protes, warga juga melakukan orasi agar perangkat desanya yang melakukan korupsi jama’ah ditahan Polisi. Selain itu, juga dicopit dari jabatanya, karena dinilai tidak layak menjadi pemangku jabatan perangkat desa karena terjerat kasus korupsi jatah warga miskin.

Koordinatir aksi, Syukur mengatakan bahwa tuntutan warga ini sebagai bentuk kekesalan atas warganya. Karena mereka menilai, meski perangkat desanya sudah berstatus menjadi tersangka, namun hingga saat ini tidak ditahan. Selain itu juga mereka dianggap tidak pantas lagi menjadi perangkat desa karena korupsi hak warga miskin. “warga menuntut agar 7 perangkat desa tersebut dicopot karena mereka sudah tidak pantas lagi menjabat. Dan ditahan karena selama ini tidak ditahan,” ungkapnya.

Suasana sempat memanas, saat ratusan warga ini tertahan di pintu masuk kantor kecamatan. Karena dilarang masuk oleh petugas yang menjaga jalanya aksi. Warga yang sudah kesal, akhirnya meluapkan kemarahannya dengan memblokir akses jalan utama jalur lintas Kabupaten. Yang menghubungkan wilayah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro, yang berada didepan kantor kecamatan setempat.

Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan, saat warga menutup jalur poros Tuban – Bojonegoro selama beberapa menit membuat kemacetan. Akhirnya petugas menginjinkan pengunjuk rasa yang juga di ikuti oleh ibu ibu dan anak anak ini masuk ke halaman kantor kecamatan soko.

Saat menemui pengunjuk rasa, Camat Soko, Muji Slamet mengaku akan bekoordinasi dahulu dengan Pemkab Tuban. Terkait tuntutan warga yang meminta ke tujuh perangkat desa tersebut di copot dari jabatannya.

Ketujuh perangkat desa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi adalah Mundopar (Kasi Kesra), Munadi (Kadus Semanding). Kundori (Kadus Sundulan), Suyuti (Kadus Karangdowo), Maskub (Kasi Trantib). Muslih (Kaur Ek-Bang) dan Moh Soim (Kasi Pertanian). Dan dalam kasus ini diduga kerugian negara sekitar Rp. 141.174.000, dari dugaan korupsi Raskin jatah bulan Juli sampai Desember 2012.

Penulis : Pito Suwarsono

http://seputartuban.com/2013/02/26/7266/comment-page-1/ 

Kasus Penyelewengan Raskin ‘Jalan di Tempat’

27 Februari 2013

Kediri (kedirijaya.com) – Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan distribusi beras miskin (raskin) di Kota Kediri oleh Tipikor Polres Kediri Kota jalan di tempat alias tidak ada perkembangan yang segnifikan. Polisi terkesan tidak serius dalam menanganinya.

Demikian disampaikan oleh pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Montore’ Rakyat (LSM Montera) Kediri Andhi Mahfudi ” Polisi lebih mengutamakan kasus Jembatan Brawijaya. Sementara kasus lainnya diabaikan. Seperti penanganan dugaan penyelewengan raskin,” ujarnya, Rabu (27/02/13)

Andhi Montera merasa prihatin. Sebab, Polres Kediri Kota sudah mengerahkan 13 orang penyidik terbaik untuk menuntaskan kasus-kasus besar di Kota Kediri. Tetapi, kenyataanya, dugaan kasus penyelewengan raskin yang sangat berhubungan dengan masyarakat tidak mampu, justru terkesan diabaikan.

” Kasus raskin ini berhubungan langsung dengan wong cilik, masyarakat kecil. Tetapi kepolisian sepertinya malah memprioritaskan Jembatan Brawijaya. Seperti kasus raskin ini, berhubungan langsung dengan masyarakat kecil. Sehingga, ke depan tidak menjadi korban praktek-praktek kotor penyaluran raskin yang bermasalah,” tegas Andhi Montera.

Andhi Montera mendorong supaya kepolisian memprioritaskan semua kasus-kasus yang sekarang sedang ditangani, khususnya kasus yang berakitan langsung dengan masyarakat miskin.

Terpisah, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro mengatakan, dugaan kasus penyelewengan raskin, sampai saat ini masih dalam penanganan. Tim penyidik Tipikor terus bekerja untuk mengungkap adanya indikasi kecurangan distribusi raskin.

” Penyelidikan terus berjalan. Saksi-saksi kita mintai keterangan. Yang terpenting, distribusi raskin di tahun yang akan datang lancar, tanpa ada penyelewengan,” kata Ratno Kuncoro.

Polres Kediri Kota kini memang tengah fokus mengungkap kasus-kasus besar di Kota Kediri, khususnya korupsi. Polres sudah menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan korupsi mega proyek pembangunan Jembatan Brawijaya.

Mereka, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan dan Ketua Panitia Lelang Wijanto. Selain itu, Polres Kediri Kota juga menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Poltek II Kediri yang nilai proyeknya sebesar Rp 88 miliar. (nb)

Editorial Dedi Irawan - News

http://www.kedirijaya.com/2013/02/27/kasus-penyelewengan-raskin-jalan-di-tempat.html

Pak, Ini Beras Atau Dedak Sih?

26 Februari 2013

Pekanbaru (katakabar) Beginilah nasib orang miskin di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang. Mereka terpaksa menerima jatah beras miskin (raskin) dari Pemerintah yang dihargai Rp3 ribu perkilo dengan kondisi tak layak konsumsi.

“Mau tak diterima awak butuh, diterima kayak ginilah kondisinya,” keluh seorang warga yang melihat beras jatah itu sudah menguning dan berdedak.

Walau kondisi beras tak layak konsumsi, namun beras raskin itu tetap menjadi primadona bagi sebagaian warga tak mampu di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang itu. “Kalau ditengok macam ketombe. Harus sepuluh kali basuh baru bisa dimasak,” kata Rina, warga Desa Tarai Bangun pada katakabar.com sore ini.

Rina mengatakan, beras yang diberikan Pemerintah jauh dari kata layak konsumsi. Setelah dimasak, kata Rina, nasi itu lebih mirip dengan nasi tumpeng. “Kalau sudah jadi nasi, beras tadi kayak nasi tumpeng, menguning semua nasinya,” sebutnya.

Bukan cuma persoalan kualitas beras yang dikeluhkan warga, kuantitas dan ketepan waktu pembagian juga menjadi persoalan di sana. Satu keluarga yang dijatah hanya 5 Kilogram itu harus menunggu sebulan bahkan tiga bulan sekali untuk mendapatkan beras bersubsidi itu.

“Janganlah selama itu, sudahlah kami menunggu lama, dapatnya juga tak seberapa. Kalau cuma 5 kilo, itu cuma dua hari bagi kami keluarga dengan anak banyak. Satu lagi, kami minta kepada Pemerintah, tolonglah menyeleksi beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Jangan dedak beras yang dikasi ke kami,” Rina berharap.

Penulis : herry

Editor : rian

 

http://www.katakabar.com/2013/02/26/pak-ini-beras-atau-dedak-sih 

Beras Raskin Jelek, Bulog Harus Tanggungjawab

27 Februari 2013

LOMBOKita - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Nusa Tenggara Barat (NTB), Haji Abdul Haris mengatakan Pemerintah Provinsi NTB mendesak Bulog untuk memastikan beras yang didistribusikan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan standar dengan membuat berita acara, karena raskin tersebut bukan gratis.

"Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5.900 perkilogram dari raskin yang disalurkan." ungkapnya, Selasa (26/2/2013)

Dari raskin yang disalurkan di NTB. kata Haris, Pemerintah sudah memberikan subsidi tetapi pada kenyataanya beras yang diberikan untuk masyarakat teryata tidak memenuhi standar atau kualitas yang buruk.

Haris menegaskan kalau beras tersebut tidak memenuhi standar, jangan didistribusikan, karena raskin dibayar oleh pemerintah.

"Raskin jelek itu harus dikembalikan, Bulog harus mengganti jangan sampai rakyat di rugikan." tandasnya.

Dijelaskan Haris, raskin yang dibagikan kesetiap rumah tangga disubsidi sehingga setiap kilogram raskin yang diterima masyarakat hanya membayar 1.600 perkilogram dengan jatah 15 kilogram tiap bulannya.

"Buloq yang sekarang koordinasi dengan pemprov kurang baik." tambahnya

Haris mengharapkan kepada Bulog agar hal ini tidak terus berlanjut dan Bulog NTB agar lebih inten berkoordinasi dengan pemerintah. "Kepala Bulog yang sekarang belum pernah datang ke Pemprov, apalagi datang ke Biro Ekonomi dan Asisten II." jelasnya.

Diakhir wawancara Haris menyebutkan NTB tahun 2013 ini jumlah pagu raskin berjumlah 84. 881.800 kilogram dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yakni 471.566 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. (bud)

Ditulis oleh Zulfahmi

http://lombokita.com/ekonomi-bisnis/1500-beras-raskin-jelek-bulog-harus-tanggungjawab#.US3t7zfag-o 

Raskin Bulan Ini Tidak Sesuai Inpres

27 Februari 2013

CIKARANG PUSAT – Jatah beras miskin (Raskin) untuk warga Kabupaten Bekasi di bulan ini dipastikan tidak sesuai standar mutu. Jatah Raskin yang didistribusikan di tiap desa beberapa waktu lalu banyak mengandung campuran menir dan tidak sesuai dengan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 3 tahun 2012.
Berdasarkan Inpres disebutkan, dalam Raskin, beras sosok (utuh) 95 persen, sisanya baru menir. Sementara Raskin yang diterima masyarakat saat ini, diperkirakan campuran menirnya mencapai 60 sampai 70 persen.
’’Mutunya sudah ditentukan, juga termasuk kualitasnya, jadi tinggal kita cocokkan saja,” ucap Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Bekasi, Ramhatullah, seusai rapat kerja dengan Komisi D DPRD, Senin (25/2).
Dikatakan Rahmat, jatah raskin untuk Kabupaten Bekasi berdasarkan pendistribusian yang dilakukan Bulog. Ia menduga, sebelum raskin didistribusikan tidak dilakukan pengawasan terlebih dulu.
’’Ini bukan keinginan kita. Mungkin Bulog hanya menurunkan raskin dari gudang dan langsung mendistribusikannya tanpa dilakukan pengontrolan beras,” ucapnya.
Pemerintah daerah, sambung Rahmat, sudah melakukan komunikasi dengan Bulog Karawang yang khusus menangani raskin untuk Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Ia meminta agar persoalan serupa tidak terjadi kembali di pendistribusian selanjutnya.
’’Kami sudah menegur pihak Bulog, karena ini bukan persoalan sepele. Bulog juga seharusnya melakukan pengawasan sebelum didistribusikan, jadi sama-sama kita mengontrol,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi, Marjaya Ibrahim mengatakan,  akan menindaklanjuti dengan penelusuran mulai tingkat desa hingga Bulog. Sebab untuk tingkat pelaksana ada mulai desa, kelompok masyarakat, BPMPD dan kelompok padat karya yang turut serta mengatur pembagian Raskin.
’’Keempat pelaksana ini akan dikroscek secara mendetail. Sehingga diketahui kesalahan ada dimana. Jika menir-nya diatas dua persen sudah pasti raskin tidak bagus, belum lagi dari mutu lainnya yang sudah diatur Inpres,” terang Marjaya seusai rapat kerja.
Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Bekasi mengeluhkan mutu dan kualitas Raskin di bulan ini tidak seperti sebelumnya. Dalam Raskin, masyarakat banyak menemukan campuran menir ketimbang beras utuh. (enr)

http://www.radar-bekasi.com/?p=85729

Raskin Selalu Bermasalah Karena Dinikmati Oknum Tertentu

25 Februari 2013

KARIMATAFM - Madura, Pamekasan : Raskin (beras miskin) yang sejatinya diberikan kepada masyarakat miskin ternyata dinikmati oleh oknum tertentu yang menguasai raskin tersebut, hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang melaporkan bahwa raskin tidak sampai kepada penerima manfaat.

Abdul Azis Pemerhati kesejahteraan masyarakat Pamekasan menuturkan Raskin di Pamekasan benar-benar didistribusikan namun tidak semuanya, hanya beberapa saja yang didistribusikan, namun paling banyak Raskin tersebut di endapkan atau di kaburkan oleh oknum tertentu. Sistem distribusi pendistribusian raskin yang selama ini dilakukan ternyata banyak celah dan memungkinkan adanya pengendapan beras hak rakyat itu.

“ Raskin memang didistribusikan namun ada pula yang tidak terdistribusi kepada masyarakat, hal ini karena pola distribusi yang tidak transparan”, katanya.

Sementara Khoirul Kalam Wakil Ketua DPRD Pamekasan juga menyampaikan bahwa sejauh ini, Raskin itu tidak membawa perubahan berarti bagi kesejahteraan masyarakat miskin. Artinya Raskin yang diberikan untuk mensejahterakan masyarakat justru berbanding terbalik.

Maka dari itu dirinya sepakat jika Raskin itu di hapus dan dialihkan kepada program lain yang bersentuhan langsung kepada masyarakat tanpa ada pola distribusi seperti raskin yang selama ini selalu menjadi masalah.

“ Kami lebih sepakat kalau ditiadakan karena keberadaannya hanya menyisakan persoalan yang rumit”, katanya.(Suhil/karimatafm.com)

http://www.karimatafm.com/news/detail/4788/1/raskin-selalu-bermasalah-karena-dinikmati-oknum-tertentu 

Raskin Makin Tak Layak

22 Februari 2013

MALANG– Sekitar 32 sak raskin dikembalikan warga di Kelurahan Tanjungrejo, Sukun kemarin. Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari beberapa RW merasa kondisi beras dalam keadaan tidak layak konsumsi. Beras yang dikembalikan di kelurahan tersebut lantas dicek ulang dan akan dikembalikan ke Bulog untuk ditukar dengan beras raskin yang layak konsumsi. Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kelurahan Tanjungrejo, Sri Utami dibuat kuwalahan akibat puluhan sak raskin yang kembali di ruangannya setelah dibagikan pukul 10.00 kemarin. Wanita yang didapuk mengurusi raskin beberapa tahun terakhir tersebut juga bingung menilai kelayakan dari 32 sak beras tersebut. Menurutnya,  sebagian beras raskin memang tampak sangat jelek, tetapi sebagian besar terlihat layak dikonsumsi. “Ada sekitar enam sak yang menurut kami tidak layak konsumsi. Berasnya hancur, warnanya cokelat kekuningan. Beras seperti ini kalau dicuci banyak yang kopong (mengambang). Yang lainnya sepertinya sama dengan tahun lalu. Beras raskin memang seperti itu, tidak sebaik merek lain,” papar Sri sembari menunjukkan beras rusak tersebut.
Namun untuk mengecek kelayakan beras yang kembali, pihaknya akan menghubungi Bulog untuk melaporkan serta meminta penggantian beras. “Kalau Bulog sedang ada armada biasanya langsung dikirim penggantinya, tapi kalau tidak ada mungkin bisa dikirim Senin,” katanya. Di Kelurahan Tanjungrejo, Sukun tahun ini menerima kuota RTS sebanyak 1.273 RTS. Kuota tersebut menjadi yang terbesar diantara 11 kelurahan lain di Sukun ataupun diantara seluruh kelurahan di Kota Malang. Sementara kuota total Kecamatan Sukun tahun ini sebanyak 4.266 RTS. Masing-masing RTS menerima beras sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp 1.600 per kilo atau Rp 24.000 setiap sak RTS.  Dikonfirmasi terpisah, Bulog Sub Divisi Regional VII/Malang membenarkan tentang adanya raskin yang dikembalikan dari Tanjungrejo.
Namun setelah petugas satuan kerja (satker) datang dan melakukan pengecekan di lokasi, terdapat 11 sak beras yang kemudian diganti karena tidak layak konsumsi. “Prosedurnya memang harus kita lihat dulu, kelurahan atau desa cukup telepon satker dan kami langsung ke lokasi. Di Tanjungrejo ada 11 sak yang diganti dan sudah dilaksanakan,” kata Wakil Kepala Bulog Sub Divre Malang, Ninik Setyowati kepada Malang Post. (pit/mar)

http://www.malang-post.com/tribunngalam/62427-raskin-makin-tak-layak

Kualitas Raskin Kembali Dikeluhkan

23 Februari 2013

MATARAM – Kualitas beras miskin (raskin) kembali dikeluhkan warga penerima. Kondisi beras yang kotor, berukutu dan penuh dengan kerikil membuat warga kebingungan untuk mengonsumsinya.
Seperti yang terjadi RT 4, Lingkungan Pejeruk Kebon Bawaq Timur, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan. Sejak dibagikan beberapa hari yang lalu warga tidak henti-hentinya menggerutu dengan kualitas beras yang buruk. Namun, mereka terpaksa menerima.
Inaq Lumisah misalnya. Dia harus bersusah payah memilah kotoran beras yang baru didapatkannya dari lingkungan sebelum dimasak.  “Baunya apek sekali, kotor, banyak kutu dan kerikil,”keluhnya.
Menurut Lumisah, kondisi itu tidak hanya terjadi saat ini namun sudah sering kali. Bahkan dia pernah mendapatkan beras bercampur dengan beling dari pecahan kaca, namun ia tetap mengonsumsinya karena tidak ada lagi yang bisa dimakan.
“Setiap saya pilah dapat beling sejeput-sejeput (segenggam) lalu saya pisah dan buang, kalau saya makan mungkin tenggorokan saya sudah sakit,” tuturnya.
Lumisah mengaku harus bersusah payah untuk memasak beras tersebut. Jika tidak jeli, nasi yang dihasilkan bisa terasa mentah atau malah terlalu lembek. Untuk itu ia harus pandai-pandai menakar air yang digunakan untuk memasak.
“Salah sedikit cara masaknya pasti tidak enak, cepat benyek,” katanya.
Dengan pengahasilan pas-pasan sebagai pejual rujak membuatnya makin kesulitan saat jatah beras dipangkas dari 15 kg menjadi 5 kg. Hal itu dilakukan agar bisa dibagi rata dengan warga lainnya. Selain itu, dia harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan raskin. Tiap kilogram dibeli dengan harga Rp 2.000 yang mestinya Rp 1.600.
“Tidak apa-apa kalau dibagi, biar kita sama-sama dapat. Tapi harganya lumayan mahal,”katanya.
Sementara  itu, Lurah Kebun Sari, Muhammad Faisal, mengatakan, jika ada beras yang rusak warga dianjurkan untuk segera mengembalikkannya dan akan diganti oleh pihak Bulog. Hal itu sudah menjadi komitmen awal sebelum pembagian dilakukan.
“Bulog sudah siapkan ganti kalau ada yang rusak,”katanya.
Sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan ataupun protes dari warga terkait beras yang rusak. Untuk itu dia akan segera melakukan koordinasi dengan masing-masing kepala lingkungan di kelurahannya. Mengenai harga beras yang mencapai Rp 2.000, dia sama sekali tidak tahu menahu. Sebab, dalam rapat di kelurahan harga raskin disepakati yakni Rp 1.600 per kg-nya. “Harga tetap, kami tidak pernah menaikkannya,” katanya.
Di Kelurahan Kebun Sari setiap bulan mendapat jatah raskin sekitar 264 karnung beras dari Bulog. Lingkungan Pejeruk Kebun Bawak Timur sendiri dijatah sekitar 52 sak beras. Beras-beras tersebut diserahkan langsung kepada lingkungan yang bertugas mendistribusikannya kepada warga. (cr-ili)

http://www.detiknews.net/read/2013/02/23/kualitas-raskin-kembali-dikeluhkan/

Soal Raskin Oplosan, Bulog Jadi Terduga

21 Februari 2013

CIKARANG PUSAT – Terkait laporan pengoplosan Raskin dengan beras menir ke Kejari Cikarang, Wakil Bupati Bekasi menampik Pemkab yang bertanggung jawab. Menurut dia, persoalan Raskin, menjadi tanggung jawab Bulog.

’’Pengolposan raskin dengan beras menir bukan salah kami, salahkan bulognya kalau isi berasnya berbeda. Karena yang langsung mendistribusikan raskin adalah bulog,” keras Wakil Bupati, Rohim Mintareja.
Ia menjelaskan, pendistribusian raskin diangkut dari gudang Bulog langsung ke kecamatan. Di tiap kecamatan langsung melakukan penyebaran raskin ke seluruh desa. Dari desa disebar ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).
’’Ngoplos beras itu nggak mungkin sampai seharian tetapi bisa berhari-hari. Bisa aja itu dilakukan di Bulog untuk pengoplosannya,” ketus politisi asal Demokrat ini.
Kata Rohim, tugas Pemkab hanya memonitoring saja di lapangan supaya pendistribusiannya merata di tiap desa dan kelurahan.
’’Kami kan tugasnya hanya monitor saja di lapangan,” ucapnya.
Senada Sekretaris Komisi A, Daeng Muhammad mengatakan, pengoplosan raskin dengan beras menir sering terjadi hingga merugikan masyarakat Bekasi. Ia malah menuding pengoplosan tersebut permainan dari pihak bulog.
’’Pengoplosan itu cuci tangan bulog,” tegasnya.
Katanya, untuk pengadaan raskin sudah menjadi tanggung jawab bulog yang anggarannya langsung dari pusat.
’’Bulog itu kan anggarannya vertikal dari pusat sehingga kalau dilakukan penyelidikan bisa dilakukan dimulai dari Bulog,” bebernya. (sam)

http://www.radar-bekasi.com/?p=81942

Raskin Oplosan Dilaporkan ke Kejari

20 Februari 2013

CIKARANG PUSAT – Pengoplosan Raskin dengan beras menir, Selasa (19/2) dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang. Ketua Umum LSM Sniper menyerahkan bukti dua karung yang dioplos beras menir masing-masing 15 kg. Selain itu, dia juga menyerahkan satu kantong plastik beras standar yang dikeluarkan Bulog.
’’Kami juga menyerahkan foto dokumen raskin yang dioplos dan aktivitas warga memisahkan beras-berasnya untuk dimasak,” paparnya.
Gunawan langsung menyerahkan laporannya ke Pidana Khusus (Pidsus) untuk bisa ditindaklanjuti. Dia juga mengaku bersama salah satu warga Desa Labansari, Odeng sempat dimintai keterangan tambahan oleh penyidik Kejari Cikarang. Kata dia, dirinya dimintai keterangan sekitar tiga jam.
’’Kami diberi beberapa pertanyaan, terkait lokasi penemuan, jumlah distribusi raskin di desa Cipayung dan Labansari,” bebernya.
’’Saya berharap pihak kejaksaan bisa langsung mengusut kasus Raskin ini. Karena warga kami yang menjadi korbannya,” tambahnya.
Kasi Pidus, Evan Satrya membenarkan pihaknya sudah menerima laporan pengoplosan Raskin tersebut. (sam)

http://www.radar-bekasi.com/?p=80981

Raskin di Indramayu Bau Apek

20 Februari 2013

INDRAMAYU (Pos Kota) – Kegembiraan warga miskin di Indramayu dalam mengkonsumi beras raskin terganggu gara gara kualitas beras raskin yang mereka beli di kantor kepala desa beraroma apek.
Selain apek kata Ini, 35 warga Kecamatan Terisi, raskin juga mengandung cukup banyak dedak halus, berkutu. Sehingga sebelum dikonsumsi, warga terlebih dahulu harus lebih bersih lama mencuci agar beras yang akan dimasak benar benar bersih sehingga bisa menghilangkan baru apek.
Cara lainnya, raskin sebelum dimasak harus dicampur beras normal dengan komposisi setengah raskin setengan beras biasa. Ini dilakukan supaya aroma apek yang muncul dari raskin bisa berkurang.
“Ya paling tidak bau apeknya berkurang setelah dicampur beras nomal,” katanya.
Tak cuma berbau apek, raskin pun hanya bisa dibeli setiap KK maksimal sebanyak 4 liter dengan harga Rp9 ribu.
Karyawan Sub Dolog Indramayu saat dikonfirmasi  Pos Kota Rabu (20/2/2013)  mengemukakan, sebetulnya kualitas raskin sama baiknya dengan beras yang dijual di pasar dengan kualitas beras kelas medium.
Diakui, raskin kurang bersih. Masih mengandung dedak. Butuh perlakuan tambahan yakni dengan  memasukkan ke mesin penggilingan beras atau dengan istilah beras dicuci lagi dengan poliser sehingga keluar nampak mengkilap atau keluar starnya dan bersih dari dedak.
(taryani/sir)

http://www.poskotanews.com/2013/02/20/raskin-di-indramayu-bau-apek/ 

Bupati Perintahkan Kekurangan Timbangan Raskin Dikembalikan ke Dolog

6 Februari 2013

INDRAMAYU (Pos Kota) – Bupati Indramayu memerintahkan kepala desa atau kades yang menemukan adanya kekurangan berat timbangan pada karung raskin agar dikembalikan ke gudang Dolog.
Hal itu katanya untuk menghindari adanya sorotan negatif dari masyarakat terhadap kepala desa  yang menjalankan penyaluran raskin kepada masyarakat.
Menurut bupati saat menghadiri sosialisasi  penyaluran raskin 2013 di Wisma Haji Indramayu, Rabu (6/2/2013).  Memang kata bupati banyak keluhan adanya kekurangan berat raskin yang dikemas karung plastik dari gudang Dolog, sehingga kekurangan itu dapat memicu persoalan di masyarakat.
Hj. Anna Sophanah mengemukakan, tak hanya kekurangan jumlah berat raskin, jika ditemukan kualitas raskin yang tak sesuai spesifikasi sebaiknya juga dikembalikan ke gudang Dolog.
Hal ini untuk menghindari adanya keluhan soal kualitas raskin yang tak sesuai harapan.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Susanto mengemukakan, raskin 2013 dalam waktu dekat akan segera disalurkan. Penyaluran raskin Pebruari ini akan dilakukan dua kali yakni jatah bulan Januari dan Pebruari.
Diperoleh keterangan dari Wadori  Bagian Perekonomian Setda Indramayu, jumlah raskin 2013 seluruhnya 31.320.360 Kg untuk 174.002 rumah tangga sasaran. Masing-masing RTS memperoleh jatah raskin 15 kg dengan harga pembelian Rp1.600 per Kg.
Dibandingkan tahun lalu, jumlah penyaluran raskin turun. Tahun lalu jumlah raskin yang disalurkan 37.522.260 kg untuk 208.457 RTS dengan jumlah jatah pembelian masing masing RTS 15 kg.(taryani/d).

http://www.poskotanews.com/2013/02/06/bupati-perintahkan-kekurangan-timbangan-raskin-dikembalikan-ke-dolog/

46 Lurah Kediri Diperiksa Polisi

4 Februari 2013

Dua pejabat Pemkot dan Bulog juga diperiksa terkait penyimpangan distribusi raskin

Kediri – Sebanyak 46 kepala kelurahan di Kota Kediri secara bergiliran diperiksa oleh Polres Kediri Kota. Pemeriksaan ini guna melengkapi atau melanjutkan penyelidikan dugaan penyelewengan pendistribusian beras untuk warga miskin (raskin). Karena distribusi ditengarai tidak tepat sasaran, diduga mengakibatkan salah satu warga Kota Kediri stress hingga melakukan tindakan nekat, mencoba bunuh diri bersama dua anak balitanya.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota, AKP Surono yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para Lurah. Hingga akhir pekan kemarin, Polres atau Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah memeriksa sekitar 15 Lurah. Pemeriksaan mereka ini terkait pembagian raskin di wilayah Kota Kediri atau di wilayah kelurahan masing-masing yang ditengarai menyimpang.

“Sementara pemeriksaan tidak dapat dilakukan serentak, karena jumlah penyidik kami yang terbatas. Karena itu pemeriksaan Lurah dilakukan terpaksa secara bergiliran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat segera selesai. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat miskin,” ujar Surono, Minggu (3/2).

Pemanggilan mereka, tambah Surono, karena para Lurah itu yang dianggap tahu terkait pendistribusian raskin. Mereka tentu lebih banyak tahu tentang warganya yang mestinya mendapat jatah raskin dan yang tidak mendapakan. “Bahkan, kadang orang yang mampupun juga mendapat jatah dengan berbagai dalih. Padahal itu tidak dibenarkan. Kejadian seperti ini yang kini sedang didalami Unit Tipikor,” jelas dia.

Meski sudah 15 Lurah dipanggil, namun Surono belum bisa menyimpulkan hasil atau perkembangan pemeriksaan dugaan penyelewengan pendistribusian raskin. Karena saat ini masih dalam proses penyelidikan dan belum semua lurah diperiksa. “Nanti kalau sudah waktunya, keterangan tentu akan diberikan,” tutur dia.

Sekadar diketahui, sebelum pemeriksaan para lurah, Unit Tipikor juga memeriksa dua pejabat Pemkot Kediri terkait dugaan penyelewengan distribusi raskin. Dua pejabat yang adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Suprapto dan Kabag Perekonomian, Edi Lukmono. Selain itu polisi juga memeriksa petinggi Bulog Kediri. Pemeriksaan mereka dilakukan secara tertutup.

Pemeriksaan dua pejabat Pemkot dan petinggi Bulog Kediri itu, kata Kapolres Kediri Kota, AKBP Ratno Kuncoro, juga untuk mengungkap dugaan adanya penyelewengan distribusi raskin. Pemeriksaan tiga pejabat ini, dipicu oleh percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Tri Kurniawati, warga Kelurahan Banaran, Kota Kediri dengan dua anaknya diduga terkait dengan sistem pendistribusian raskin yang menyimpang.

Walikota Kediri Samsul Ashar juga mendukung adanya pemeriksaan aparatnya terkait distribusi raskin. Apalagi Samsul menilai, distribusi raskin selama ini dinilainya amburadul dan tidak tepat sasaran. Salah satu penyebabnya adalah pendataan yang tidak akurat. Karena itu, Walikota menginginkan data itu dibuat serapi mungkin dan sebenar mungkin. Kalau memang tidak yakin atau ragu terkait kondisi rumah tangga sasaran (RTS), sebaiknya dikonsultasikan pada yang mengetahui.

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=6fdb842f435e6d871f025ec3d61882d2&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c