Jamkesmas dan Raskin Paling Bermasalah

28 Mei 2013

Sejumlah warga kurang mampu di Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Medan Baru, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Maimun, dan Medan Polonia mengeluhkan soal kartu Jamkesmas dan pembagian Raskin.

"Banyak warga miskin yang tidak mendapat kartu Jamkesmas atau Medan Sehat dan Raskin di wilayah itu dan menjadi keluhan masyarakat yang saya terima ketika melaksanakan Reses I 2013. Keluhan warga itu akan kita sampaikan ke Pemko Medan dalam laporan reses, untuk segera ditindak lanjuti," kata Ilhamsyah di gedung DPRD Medan jalan Krakatau, Selasa (28/5/2013).

Selain masalah Jamkesmas dan Raskin, Ilhamsyah mengaku, pihaknya juga menerima keluhan terkait buruknya drainase dan kondisi jalan setapak yang rusak.

"Dalam reses itu warga sudah menyampaikan data-data menyangkut drainase dan jalan setapak yang butuh perbaikan. Data itu akan kita sampaikan ke dinas terkait untuk segera dilakukan perbaikan. Kalau dananya belum ada, saya akan perjuangkan agar dianggarkan pada P-APBD 2013 atau minimal di APBD tahun depan," ujar Ilhamsyah yang duduk di Komisi C DPRD Medan ini. [rob]

http://www.medanbagus.com/news.php?id=12285 

Penyaluran Raskin di Bolsel Bakal Tersendat

28 Mei 2013

METRO,Bolsel- Akibat belum terbayarnya  beras miskin (Raskin) untuk 5  bulan sejak  Januari hingga Mei 2013, ke pihak Bulog Bolmong Raya  mulai berdampak pada penyaluran raskin untuk bulan Juni 2013 mendatang. Hal ini terjadi di  wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Sebagaimana dikatakan Kepala UPP Bulog,  Reky Lengkong, bahwa memang benar Pemkab masih memiliki hutang sekiitar Rp 500-an juta, itu hutang untuk pembayaran beras yang sudah disalurkan selama lima bulan ke masyarakat melalui Sangadi (kepala Desa,red), jadi jika belum diselesaikan maka akan berdampak pada penyaluran raskin untuk kedepan nanti. "Jangan heran jika penyaluran bakal terlambat sebab  masih ada hutang yang perlu diselesaikan oleh Pemkab,"kata Reky.
Disisi lain dirinya mengatakan , bahwa persoalan hutang piutang akan diserahkan ke pihak Kejaksaan. "Saat ini menyangkut tagihan hutang ke Pemkab itu akan ditangani oleh pihak Kejaksaan, karena sudah ada MoU khusus dengan pihak Kejaksaan,"tambah Lengkong.
Sementara itu Kepala Dinas PPKAD Bolsel, Arvan Ohy, STTP, saat dikonfirmasi Senin (27/05) sore kemarin, mengatakan  memang benar Pemkab  masih memiliki  hutang kepihak Bulog, terkait penyaluran raskin.  Namun itu semua akan segera diselesaikan dalam waktu satu atau dua hari ini. "Tak perlu khawatir, sebab pemkab segera menyelesaikan masaalah itu, jadi diminta kepihak Bulog agar bersabar sedikit, karena tetap akan diselesaikan dalam waktu dekat ini,"kata Arvan dengan nada merendah.(tr-4)

http://harianmetro.co.id/index.php/2013-02-02-05-25-09/bolmong-raya/4985-penyaluran-raskin-di-bolsel-bakal-tersendat#.UaWFyNh4f3U

Raskin, Bantuan Tanpa Kesungguhan dari Pemerintah

28 Mei 2013

Suatu sore seorang santri bertanya kepada nenek tua tetangga pesantren mengenai apa yang dia lakukan dengan berlama-lama duduk di depan rumahnya. Nenek tua tua menjawab sedang membersihkan beras jatah dari pemerintah atau lebih sering disebut beras raskin Bulog.

Mengapa kok lama sekali?

img; blogspot.com

Jawabannya adalah karena dia membersihkan kerikil yang banyak serta memilih beras yang memang layak untuk ditanak.

Usai mendengar penuturan santri tersebut saya tidak sempat melihat model berasnya seperti apa, karena harus pulang ke desa. Di sana ternyata juga sedang ada pembagian beras raskin.

Saya sempat melihat proses pembagian beras itu. Yang mengherankan adalah adanya tengkulak yang siap membeli beras itu jika ada yang mau jual. Dari harga belinya orang miskin ke pemerintah 2000/ kg, mereka siap membeli 3000 sampai 4000 /kg.

Ternyata banyak sekali orang miskin yang menjual beras itu kepada tengkulak, lalu mereka membeli beras yang sedikit lebih mahal yakni sekitar 5000-6000/kg agar bisa dimakan.

img; blogspot.com

Informasi yang saya peroleh, beras yang sudah jelek itu kemudian dijual lagi ke Bulog. Boleh jadi ketika di Bulog, beras yang sudah parah itu di timbun untuk beberapa lama kemudian dibagikan lagi kepada rakyat miskin.

Kalau begini caranya, bagaimana rakyat miskin bisa makan beras yang memang layak untuk dimakan? Ini bukti bahwa pemerintah tidak niat sungguh-sungguh membantu orang miskin. Hanya membantu sekadar gebyar dan kelihatannya saja.

Salam Cinta Indonesia

Img: kabarmetro.com

http://regional.kompasiana.com/2013/05/28/raskin-bantuan-tidak-niat-dari-pemerintah--563591.html 

Raskin Tidak Layak Konsumsi, Gubernur Tegur Bulog Lampung

28 Mei 2013

Bandarlampung (Lampost.co): Gubernur Lampung Sjachroedin ZP segera membuat surat teguran kepada Bulog Divisi Regional Lampung atas pendistribusian beras bagi rumah tangga miskin yang tidak layak dikonsumsi sebanyak 70 ton.

"Kejadian ini sangat disesalkan, karena kerap terjadi pada Bulog. Pemerintah Provinsi Lampung akan segera mengambil langkah dengan membuat surat teguran apabila hasil investigasi di lapangan benar," kata Sjachroedin di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan seharusnya Bulog lebih teliti dalam pemesanan beras dan masalah pendistribusian, karena hak rakyat dalam mengkonsumsi beras harus berstandar baik seperti yang dicanangkan pemerintah.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini menegaskan, seharusnya Bulog lebih dulu yang mengecek beras tersebut sebelum didistribusikan kepada masyarakat miskin. Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu laporan hasil penyidikan. Apabila benar Bulog melanggar ketentuan yang ada tentu pemerintah provinsi akan segera mengirimkan surat teguran.

"Kita akan segera kirim surat teguran ke Bulog jika hasil laporan akurat, kita sedang tunggu itu" kata Arinal.

Ia menegaskan, kejadian itu sangat memalukan, apalagi Bulog sudah sering bermasalah soal pendistribusian dan pengoplosan beras secara sembunyi. Buruknya kinerja Bulog Divre Lampung, yang telah mendistribusikan 70 ton beras untuk rumah tangga miskin yang tidak layak mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyesalkan kinerja Bulog yang justru mendistribusikan beras miskin asal Jombang Jawa Timur, untuk dikonsumsi rumah tangga miskin bagi warga Lampung.

"Ini memang, sungguh menyedihkan, sementara Lampung sebagai lumbung beras Sumatera. Justru, mengapa beras jelek yang harus diberikan kepada rumah tangga miskin di daerah ini," ujarnya.

DPRD Lampung akan segera menugaskan Komisi II untuk segera melakukan hearing dengan Bulog menindaklanjuti informasi dan pemberitaan yang meresahkan masyarakat. "Tentu kita akan segera tugaskan, Komisi II untuk melakukan hearing dengan Bulog secepatnya. Minggu depan kita akan jadwalkan waktunya," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Farouk Daniel mendorong Polda Lampung untuk mengungkap indikasi penyelewengan Bulog Lampung. "Tolong diteruskan permasalahnya apabila memiliki berkekuatan hukum dan terbukti alat buktinya. Dan bila tidak terbukti, tolong keluarkan surat penghentian pemeriksaan perkara (SP3)-nya," katanya. (ANT/L-4)

http://lampost.co/berita/raskin-tidak-layak-konsumsi-gubernur-tegur-bulog-lampung

Ribuan Warga di Dua Kecamatan Belum Terima Raskin Lima Bulan

26 Mei 2013


KBRN, Sumenep: Ribuan warga miskin yang tersebar di dua Kecamatan Sumenep, Masalembu dan Dungkek dipastikan belum mendapat jatah bantuan beras murah untuk rakyat miskin (raskin).
Pasalnya, dua Kecamatan itu belum melakukan penebusan ke Gudang Bulog di Kalianget, sejak Januari 2013 lalu. ”Dari 27 Kecamatan, sebagian besar penebusannya tidak mencapai seratus persen, bahkan terdapat dua Kecamatan, Masalembu dan Dungkek yang belum menebus sama sekali,” ungkap Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh Hanafi, Minggu (26/5/2013).
Hanafi menyebutkan, jika diakumulasikan selama lima bulan, alokasi raskin di dua Kecamatan itu menumpuk di Gudang Bulog, yakni Masalembu 63, 4 ton dan Kecamatan Dungkek 233, 1 ton. ”Pagu perbulannya untuk Kecamatan Pulau Masalembu sebanyak 12, 6 ton, kemudian Dungkek sebanyak 46, 6  ton,” terang Hanafi.
Menurutnya, rendahnya penebusan raskin oleh dua Kecamatan itu karena mereka kesulitan mencari dana penebusan. ”Namun khusus untuk Kecamatan Masalembu juga disebabkan kondisi cuaca yang menghambat distribusi ke kepulauan,” kata Mantan Camat Lenteng ini.
Hanafi menambahkan, selain Masalembu dan Dungkek, Kecamatan lainnya yang penebusannya juga rendah, diantarannya Batu-Putih, Bluto, Dasuk, Ganding, Gapura, Lenteng, Kangayan, dan Manding. Pemkab telah menyurati tim raskin kecamatan sekaligus mendesak camat setempat agar raskin yang menumpuk itu segera ditebus, sehingga secepatnya terserap pada penerima manfaat.
”Intinya kami menginginkan agar jatah raskin itu cepat diterima penerima manfaat. Karena, komitmennya raskin itu diharapkan tepat waktu, tepat kwalitas dan tepat sasaran,” pungkas Hanafi di Kantor Pemkab.(Faisal Warid/AKS)

http://rri.co.id/index.php/berita/54485/Ribuan-Warga-di-Dua-Kecamatan-Belum-#.UaKC5Nh4f3U 

Minta Data Raskin Tak Digubris, MDW Ancam Laporkan Bulog Sampang

26 Mei 2013

Sampang (beritajatim.com) - Berdasar keluhan masyarakat tentang pendistribusian bantuan pemerintah, yakni beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang diduga menyusut serta pendistribusian yang molor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) melayangkan surat ke Bulog Sampang untuk meminta data jumlah penerima raskin tahun 2013.

Kendati demikian, surat yang telah dilayangkan sejak 8 Mei itu, hingga kini belum juga mendapat balasan.

Tamsul, Ketua MDW, mengaku kecewa dengan Bulog yang terkesan mempersulit pemberian data jumlah penerima raskin, sehingga dengan kondisi ini dirinya mengancam akan melaporkan Bulog Sampang ke Komisi Informasi (KI) Jawa Timur.

"Surat yang kami layangkan kepada Bulog atas nama lembaga dan sudah sesuai dengan prosedur, bila pihak Bulog tidak memberikan data tersebut, kami akan melaporkan ke Komisi Informasi," terang Tamsul, Minggu (26/5/2013).

Tamsul juga menambahkan, permintaan data jumlah penerima raskin ini, menyusul adanya temuan dan laporan masyarakat terkait menyusutnya bobot beras raskin, serta pendistribusian kepada penerima manfaat raskin yang molor.

"Mengenai surat MDW, kami akan memberitahukan dulu kepada atasan kami di Pamekasan, karena kami juga harus mengikuti aturan yang ada, kebijakan ada pada pimpinan," tegas Nanang, koordinator raskin Sampang.

Sementara itu, informasi yang dihimpun beritajatim.com, pagu untuk raskin di Kabupaten Sampang tahun 2013 ini, Bulog Sampang perbulan harus mengeluarkan beras seberat 1.600 ton yang akan dibagikan ke 14 kecamatan 182 desa dan 6 kelurahan. [sar/kun]

http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2013-05-26/172849/Minta_Data_Raskin_Tak_Digubris,_MDW_Ancam_Laporkan_Bulog_Sampang?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+beritajatim%2FJvaA+%28Portal+Berita+Jatim%29 

Raskin tidak Layak Konsumsi Ditemukan di Kulonprogo

24 Mei 2013

KULONPROGO, berita21.com – Warga masyarakat penerima raskin (beras miskin) minta kepada Bulog untuk meningkatkan kualitas beras yang akan didistribusikan di bulan-bulan mendatang, dibanding yang diterima warga pada pendistribusian sebelumnya.
“Hal ini karena pada pendistribusian bulan lalu ditemukan beras yang tidak layak konsumsi,” kata Martoyo, warga Kulonprogo, Jum’at (24/5) pagi.
Meski dalam kesepakatan bila masyarakat mengetahui dapat menolak apabila beras tidak baik, namun warga tidak melakukan penolakan. Mereka tetap menerima dengan syarat tidak diulang kembali atau kualitas harus lebih baik.
Pada distribusi bulan April 2013, warga di desa Banjarasri Kalibawang sebenarnya tahu, kalau raskinnya yang diterima tidak layak. “Mereka hanya minta agar Bulog tidak mengulangi lagi atau kualitasnya harus lebih baik dibanding yang dibagi sebelumnya,” terang Sri Sudiati, tim raskin Kecamatan Kalibawang.
Pada saat rakor evaluasi distribusi raskin bulan April dan persiapan distribusi raskin alokasi bulan Mei 2013 di Gedung PMI Kulonprogo, Kamis (23/5), Sutarto dari Samigaluh juga mengeluhkan raskin banyak kutunya. “Meski begitu warga tetap menerima beras yang tidak begitu cerah itu,” kata Sutarto.
Berbeda dengan yang terjadi di desa Jatirejo, Lendah, Kulonprogo, raskin yang  tidak layak tersebut ditolak dan langsung diganti oleh Bulog pada hari itu juga. “Semuanya mencapai satu truk,” kata Ngatijo, petugas raskis Kecamatan Lendah.
Selain permasalahan kualitas raskin, Kabid Sosial Dinas Sosnakertrans Kulonprogo Arief Prastowo, S.Sos, MSi, menyampaikan hasil monitoring yang telah dilakukan. Yakni, adanya keterlambatan distribusi di kecamatan Temon sampai siang hari. “Ada perkembangan positif di wilayah Kokap setiap balai desa mencantumkan warga yang berhak menerima raskin,” kata Arief Prastowo.
Terkait keluhan kualitas raskin, Taufiq Budi Santoso dari Bulog DIY mengatakan, setiap beras yang keluar dari gudang Bulog layak untuk dikonsumsi. “Sehingga kalau ditemukan tidak layak konsumsi jangan dibagikan, tapi akan segera diganti,” papar Taufiq sambil menambahkan sekecil apa pun keluhan akan direspon.
Adapun jadwal pendistribusian raskin alokasi bulan Mei diawali Senin (27/5) di kecamatan Samigaluh dan Nanggulan, Selasa (28/5) Kokap, Rabu (29/5) Kalibawang, Kamis (30/5) Temon dan Wates, Jum’at (31/5) Girimulyo, Senin (3/6) Sentolo, Selasa (4/6) Galur dan Lendah, Rabu (5/6) Panjatan, Jum’at (7/6)  Pengasih.

Gun/B21

http://ekonomi.berita21.com/2013/tak-berkategori/raskin-tidak-layak-konsumsi-ditemukan-di-kulonprogo.html 

Permainan Kades dan Mitra Bulog Bikin Karut Marut Penyaluran Raskin

24 Mei 2013

PAMEKASAN - Carut marutnya penyaluran program beras murah untuk rakyat miskin (raskin) di Pamekasan, disebabkan oleh ulah kepala desa dan mitra kerja Bulog dalam pengadaan beras. Kepala Desa ditengarai banyak yang tidak menyampaikan beras raskin pada penerima manfaat, sementara mitra bulog diduga memasukkan beras yang kualitasnya tidak standar.

Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura, Prayitno, mengatakan salah satu indikasi adanya permainan kepala desa dalam kasus itu adalah banyaknya raskin yang tidak sampai pada penerima manfaat. Padahal penyaluran bantuan beras itu dari gudang bulog telah diakukan sesuai ketentuan dan dikawal petugas kepolisian hingga sampai kepada titik distribusi di Kantor Kepala Desa.

“Beras tersebut sudah dikirim dari gudang Bulog ke Balai Desa dengan pengawalan polisi dan disertai tanda bukti terima dari pemerintahan desa. Kami terkejut ketika ada warga masyarakat yang bertanya apakah program raskin masih ada atau tidak. Padahal program tersebut selalu ada setiap bulan,” kata Prayitno, Kamis (23/5).

Selain kades, lanjut Prayitno, penyimpangan raskin juga dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bulog dalam penyediaan beras. Mereka diduga memainkan kualitas beras sehingga kualitas raskin yang beredar seringkali tidak layak konsumsi. Prayitno berjanji akan memperketat pengawasan masuk dan keluarnya beras ke gudang bulog dan akan memberikan sanksi kepada mitra Bulog yang bermain dengan cara pemutusan kontrak kerja sama.

Terkait dengan kualitas beras raskin yang dinilai tidak layak konsumsi ini, Prayitno mengakui beberapa hari yang lalu ada LSM dari Barisan Madura Bangkit membawa raskin yang dipenuhi kapang ke kantor Bulog Pamekasan. Mereka kecewa karena beras raskin yang disalurkan kepada penerima manfaat tidak layak konsumsi

Prayitno mengaku selama ini Bulog selalu menjadi sasaran tudingan saat terjadi aksus pengurangan jatah maupaun jatah yang tidak tersampaikan ke penerima. Padahal terang dia, lembaganya hanya berperan sebagai penyedia beras dan penyalur raskin ke desa. Bisa jadi, kata Prayitno, raskin yang sudah disalurkan ke desa, dijual kembali oleh oknum kepala desa, yang ingin mencari keuntungan.

Ia menyatakan prihatin dengn banyaknya dugaan penyelewengan raskin di Pamekasan yang terkesan terjadi secara berjemaah di sejumlah desa. Dia juga mengaku telah dipanggil oleh Bupati Pamekasan Achmad Syafii untuk membicarakan masalah tersebut dan telah disepakati untuk memerangi penyelewengan raskin di Pamekasan.

“Kita sudah ada kesepahaman dan kesepakatan untuk mengatasai masalah ini. Semoga saja cepat terselesaikan. Kita tidak ingin ini terus berlarut larut. Karena masalahanya sangat jelas yakni penyaluran kami sudah sampai ketitik distribusi. Bapak Bupati Pamekasan Achmad Syafii juga menyatakan komitmennya untuk membenahi penyaluran raskin ini hingga jauh dari penyelewengan lagi,” pungkasnya. mas

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=53437e409e9b4214ea549a7996d6f01b&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Raskin TMS, Aparat Bulog Divre Lampung Tidak Profesional

24 Mei 2013

JAKARTA_BARAKNDO- Gencarnya pemberitaan media masa tentang beredarnya beras Raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Provinsi Lampung, rupanya tidak hanya membuat aparat Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung bergerak dan menggerebek Gudang Bulog Subdivre II Lampung Utara (Lampura), namun juga membuat banyak kalangan pemerhati kaum marhaen mengkritik tajam kinerja aparat Perum Bulog Divre Lampung.

Salah satu kritik tajam itu dilontarkan Koordinator Nasional Protanikita, Bonang. Menurutnya, beredarnya beras Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan di Provinsi Lampung adalah gambaran dari tidak profesionalnya aparat Perum Bulog Divre Lampung.

“Kasus yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2010 lalu, dan menjadi sorotan utama dikalangan Pers Lampung waktu itu. Kenapa hal itu tidak bisa diperbaiki? Ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat luas,” ujarnya kepada beritabarak.blogspot.com, Kamis (24/5/2013) kemarin.

Menurut Bonang, seharusnya Bulog Divre Lampung bisa belajar dari kesalahan masa lalu. “Jika aparat Bulog Lampung itu profesional, seharusnya kesalahan pada 2010 itu tidak perlu terulang. Ini adalah salah satu fakta tentang tidak profisionalnya aparat terkait,” jelasnya.

Kritik keras juga datang dari Ketua Umum Gerakan Pembebasan Warga Terisolir, Jacobus K.Mayong Padang. Kata dia, setelah diamati secara cermat, ternyata banyak sekali persoalan yang terus berulang terjadi di Republik ini.

“ Banyak orang dan pakar-pakar yang mengatakan, bahwa persoalannya terletak pada masalah teknis atau sistem. Tapi menurut saya, masalah terbesarnya berada pada mental aparat. Roh pengabdian aparat kita telah mengalami degradasi yang luar biasa sejak Orde Baru (Orba). Karena Orba memang menekannkan pada pembangunan fisik, bukan karakter seperti pada jaman Bung Karno,” ujarnya.

Jacobus juga menjelaskan, jika idiologi pembangunan fisik itu lalu menumbuhkan roh materialistis yang arahnya untuk memperkaya diri. Maka mayoritas, lanjutnya, walaupun tetap ada segelintir yang teguh pada roh pengabdian, tapi mayoritas telah kerasukan roh materialisme, dan karena itu selalu berusaha mencari kesempatan.

“Makanya, jangan berharap akan ada upaya serius untuk menghentikan banyak persoalan yang menimpa rakyat, termasuk Raskin. Pantaslah sejak dulu Bung Karno mengungatkan kita “Awas, Jangan Sampai Marhaen di Negeri Ini Hanya Menjadi Pengupas Nangka, Kena Getahnya Tapi Tidak Menikmati Nangkanya”, pungkas mantan anggota DPR-RI dua periode yang juga mantan Sekretaris Fraksi PDIP DPR-RI itu.

Akui Raskin Dari Jatim TMS

Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Humas Bulog Divre Lampung, Susana, dengan tegas mengakui, bahwa beras yang berasal dari Jombang, Jawa Timur tersebut memang tidak layak dikonsumsi lantaran tidak memenuhi standar kualitas beras Raskin. Karenanya, secara kelembagaan, Perum Bulog akan mengganti Raskin itu.

”Ya, kami mengakui bahwa Raskin tersebut memang tidak layak untuk dikonsumsi. Karenanya, kami akan mengganti raskin itu. Kami akui terjadi kelalaian dalam penyortiran Raskin, karena seharusnya kami lebih teliti,” ujar Susana layaknya dilansir translampung, kemarin.

Sebelumnya juga diberitakan, aparat Kepolisian dari Polresta Lampura menggrebek gudang Bulog Subdivre II Lampura yang berlokasi di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kotabumi Selatan. Penggrebekan tersebut dilakukan aparat Kepolisian lantaran banyaknya keluhan masyarakat penerima manfaat terkait buruknya kualitas beras Raskin yang mereka terima.

Dari hasil penggerebekan tersebut, Polisi menemukan puluhan karung beras Raskin TMS yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, yang diduga tengah di oplos dengan beras impor. ”Sabtu (11/5/2013) lalu, kami kroscek langsung ke gudang dan meminjam satu karung beras untuk dijadikan sampel,” jelas Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lampura, Iptu Suprianto.

Menurut Suprianto, di karung raskin itu, ditemukan tulisan dari Jombang, Jawa Timur. ”Barang tersebut menurut informasi, masuk sekitar bulan Februari dan Maret 2013 lalu,” terangnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2013/05/raskin-tms-aparat-bulog-divre-lampung.html 

Bulog Lampung Akui 1.000 Ton Raskin TMS

24 Mei 2013

LAMPUNG_BARAKINDO- Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Lampung mengakui, jika beras Raskin yang diterima hasil Movreg dari Bulog Divre Jawa Timur (Jatim) sebanyak 1.000 ton Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Humas Bulog Divre Lampung, Susana kepada wartawan, Selasa (21/5/2013) kemarin.

Susana dengan tegas mengakui, bahwa beras tersebut memang tidak layak dikonsumsi lantaran tidak memenuhi standar kualitas beras Raskin. Karenanya, secara kelembagaan, Perum Bulog akan mengganti Raskin itu. ”Ya, kami mengakui bahwa Raskin tersebut memang tidak layak untuk dikonsumsi. Karenanya, kami akan mengganti raskin itu. Kami akui terjadi kelalaian dalam penyortiran Raskin, karena seharusnya kami lebih teliti,” ujar Susana layaknya dilansir translampung, kemarin.

Sebelumnya, aparat kepolisian dari Polresta Lampura menggrebek gudang Bulog Subdivre II Lampura yang berlokasi di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kotabumi Selatan. Penggrebekan tersebut dilakukan aparat Kepolisian lantaran banyaknya keluhan masyarakat penerima manfaat terkait buruknya kualitas beras Raskin yang mereka terima.

Dari hasil penggerebekan tersebut, Polisi menemukan puluhan karung beras Raskin TMS yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, yang diduga tengah di oplos dengan beras impor. ”Sabtu (11/5/2013) lalu, kami kroscek langsung ke gudang dan meminjam satu karung beras untuk dijadikan sampel,” jelas Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lampura, Iptu Suprianto.

Menurut Suprianto, di karung raskin itu, ditemukan tulisan dari Jombang, Jawa Timur. ”Barang tersebut menurut informasi, masuk sekitar bulan Februari dan Maret 2013 lalu,” terangnya.

Sementara terkait dengan disalurkannya beras tidak layak konsumsi kepada masyarakat penerima manfaat di Lampura, Suprianto menyatakan, pihaknya belum melakukan investigasi lebih lanjut. Namun menurut informasi yang di dapat dari Kepala Gudang Bulog, Lubis, sudah sekitar 70 ton dari 1.000 ton beras asal Jombang yang sudah dibagikan ke masyarakat. ”Nah, sisanya tidak jadi dibagikan, karena waktu itu banyak komplain dari masyarakat miskin. Kita mendapat informasi ada beberapa truk Fuso yang datang untuk membawa beras itu kembali ke Bandarlampung,” jelasnya.

Berdasarkan penelusuran Trans Lampung di wilayah Lampung Utara (Lampura), raskin tersebut disimpan di gudang Bulog Sub Divre II Lampung Utara (Lampura), tepatnya di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kotabumi Selatan. Mirisnya, 70 ton dari total beras telah didistribusikan ke masyarakat, sebelum akhirnya  disetop karena banjir protes dari warga miskin.

Sebelumnya, Mantan Kepala Gudang (Kagud) Bulog Sub Divre II Lampura, Rahimmudin membeberkan asal-usul beras Raskin yang dikeluhkan masyarakat penerima manfaat hingga akhirnya di grebek Polisi. Menurutnya, saat ia menjabat Kagud, jumlah beras dari Divre Jatim yang masuk ke gudang Bulog Mulangmaya adalah sebanyak 1.000 ton, dan sudah disalurkan sebanyak 63 ton lebih.

”Ketika Raskin itu datang, saya mendapat perintah dari Kepala Sub Divre II (Agus Siswantara-Red) untuk menerimanya. Begitu pula ketika ada perintah untuk disalurkan, ya saya salurkan. Jumlah yang sudah tersebar sebanyak 63 ton lebih, sehingga yang tersisa tinggal sekitar 936 ton lebih. Beras itu datang sekitar Februari 2013 lalu,” jelasnya.

Semula, lanjut Rahimmudin, beras itu tidak langsung disebar dan masih berada di gudang Mulangmaya, milik Bulog Sub Divre II Lampura, karena masih ada stok beras dari Vietnam dan India. ”Setelah stok itu habis, barulah beras dari Jatim itu disalurkan,” jelasnya.

Namun berdasarkan informasi, terjadi komplain keras dari masyarakat atas kualitas beras asal Jombang, dan pendistribusian pun langsung dihentikan, dan kemudian diganti dengan beras dari India lagi. ”Kalau tidak salah, waktu itu dihentikan oleh Bulog Divre Lampung,” ujarnya.

Menanggapi soal buruknya kontrol kualitas beras oleh Bulog Lampura, Rahimmudin yang kini tengah menjabat sebagai Kasi Jasa Bulog Divre Lampung, mengaku dirinya sudah pindah ke Divre Lampung terhitung sejak 16 April 2013. ”Saat itu saya menjabat Kepala Gudang dan apapun perintah dari Kasub, ya kita laksanakan. Diminta memasukkan barang kita laksanakan, dan ada perintah mengeluarkan barang, tergantung dengan delivery order (DO), ya kita keluarkan,” tegasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2013/05/bulog-lampung-akui-1000-ton-raskin-tms.html 

Bulog diminta distribusikan raskin layak konsumsi

23 Mei 2013

Kulon Progo (Antara Jogja) - Kalangan masyarakat penerima beras untuk orang miskin di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Bulog mendisbusikan beras yang layak konsumi.

Anggota tim raskin Kecamatan Kalibawang Sri Sudiati di Kulon Progo, Kamis, mengatakan pendistribusian pada April 2013 pada sejumlah titik distribusi di tingkat desa ditemukan beras yang tidak layak konsumsi dan perlu kualitas beras yang baik.

"Pada distribusi yang lalu, warga di Desa Banjarasri Kalibawang sebenarnya tahu kalau raskinnya yang diterima tidak layak. Masyarakat tidak menuntut beras diganti, hanya minta supaya Bulog pada pendistribusian mendatang tidak mengulangi lagi atau kualitasnya harus lebih baik dibanding yang dibagi sebelumnya," kata Sri dalam rapat koordinas "Evaluasi Distribusi Raskin April dan Persiapan Distribusi Raskin Alokasi Mei 2013".

Seorang warga Samigaluh Sutarto mengeluhkan bahwa, raskin yang diterima warga di Kecamatan Samigaluh banyak ditemukannya kutu. Warga tetap menerima namun kualitas raskin berikutnya lebih baik, meskipun tidak begitu cerah berasnya, masyarakat berharap beras yang dibagikan jangan ada kutunya.

Berbeda dengan yang terjadi di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, raskin yang menurut warga tidak layak tersebut ditolak dan langsung diganti oleh Bulog pada hari tersebut yang mencapai satu truk.

"Pada saat distribusi di desa Jatirejo, raskin tidak layak sejumlah satu truk, dan langsung diganti oleh Bulog, meskipun yang terjadi di lapangan sopir truknya juga agak kesal," kata petugas raskin Kecamatan Lendah Ngatijo.

Kabid Sosial Dinsosnakertrans Kulon Progo Arief Prastowo mengatakan, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan yakni adanya keterlambatan distribusi di Kecamatan Temon sampai siang hari. Tidak ditemukan kembali adanya pembagian rata atau bagito (bagi roto) dan masalah kekurangan berat, bahkan perkembangan positif di wilayah Kokap setiap balai desa telah mencantumkan warga yang berhak menerima raskin.

Petugas Bulog DIY Taufik Budi Santoso mengatakan, setiap beras yang keluar dari gudang Bulog layak untuk dikonsumsi, sehingga kalau ditemukan tidak layak konsumsi jangan dibagikan, akan segera diganti.

"Kualitas beras yang didistribusikan Bulog itu kualitas medium. Kami yakin, setiap beras yang keluar dari gudang layak dikonsumsi, sehingga kalau ditemukan tidak layak konsumsi, jangan dipaksakan dibagikan, diinformasikan akan kami ganti dengan yang layak, pokoknya sekecil apapun keluhan akan kami respon, termasuk sopir yang marah untuk balik ke gudang tadi ya," kata Taufik.

Sementara terkait keterlambatan dalam distribusi, Taufik mengatakan, hal ini disebabkan beras diambil dari gudang di Kalasan Sleman yang lokasinya lumayan jauh, karena gudang di Kulon Progo baru dalam pemeliharaan, dan stok 2012 sudah habis. Sehingga pada distribusi selanjutnya dari pengadaan tahun 2013 yang diambilkan dari Kulon Progo.

Adapun jadwal pendistribusian raskin alokasi Mei adalah diawali Senin (27/5) kecamatan Samigaluh dan Nanggulan, Selasa (28/5) Kecamatan Kokap, Rabu (29/5) Kecamatan Kalibawang, Kamis (30/5) Kecamatan Temon dan Wates, Jumat (31/5) Kecamatan Girimulyo, Senin (3/6) Kecamatan Sentolo, Selasa (4/6) Kecamatan Galur dan Lendah, Rabu (5/6) Kecamatan Panjatan, Jumat (7/6) Kecamatan Pengasih.

(KR-STR)

Oleh Sutarmi

Editor: Mamiek

http://www.antarayogya.com/berita/312034/bulog-diminta-distribusikan-raskin-layak-konsumsi 

Dewan Pastikan Panggil Bulog Lampura

23 Mei 2013

LAMPUNG UTARA – Akibat ditemukannya beras raskin yang beredar di masyarakat Lampung Utara, Komisi B DPRD Lampung Utara (Lampura) memastikan akan memanggil Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regenional (Subdivire) setempat. “Kita akan panggil Bulog Lampura Senin (27/5) mendatang,” ujar Ketua Komisi B DPRD Lampura Herwan Mega, Rabu (22/5).

Menurutnya, pihaknya mengaku sangat terkejut setelah membaca masalah raskin tak layak konsumsi yang dilansir oleh sejumlah media cetak. ”Ini tidak bisa dibiarkan, dan harus segera dituntaskan atau dicarikan solusinya apalagi menyangkut kebutuhan orang banyak,” imbuhnya.

Untuk langkah awal kata dia lagi, pihaknya hanya akan memanggil pihak Bulog saja. Baru kemudian tindak lanjutnya akan kemana. ”Yang jelas kita akan dengarkan dulu penjelasan Bulog mengapa melakukan pendistribusian raskin tidak layak konsumsi tersebut,” terangnya seraya memastikan pihaknya tidak akan memenggil bagian ekonomi sebelum mendapat kejelasan dari Bulog.

Diketahui sebelumnya, Polres Lampung Utara (Lampura) mengendus adanya pendistribusian beras masyarakat miskin (Raskin) tidak layak konsumsi.

Ini diketahui pihak polres setelah munculnya kompalin dari beberapa masyarakat.

Pihak Polres juga sudah melakukan croschek ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampura yang ada Desa Mulangmaya, kecamatan Kotabumi Selatan dan menemukan puluhan karung beras asal Jombang-Jawatimur(Jatim) yang diduga tak laik konsumsi.” Sabtu (11/5) lalu, kami cros chek dan meminjam satu karung beras untuk dijadikan sample,” ujar Kanit Tindak Pidana Tertentu(Tipiter) Polres Lampura Iptu Suprianto, mendampingi Kapolres Lampura AKBP Frans Sentoe Senin (20/5). (wan)

http://www.koraneditor.com/daerah/2679-dewan-pastikan-panggil-bulog-lampura

Pemkab-DPRD Panggil Bulog

22 Mei 2013


KOTABUMI – Skandal beras rusak mengejutkan Pemkab dan Komisi B DPRD Lampung Utara. Karenanya, dua instansi tersebut berencana memanggil Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampura. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Azwar Yazid, M.M. menyebut, skandal beras rusak itu merugikan citra pemkab.
’’Terkesan membiarkan pendistribusian raskin (beras untuk masyarakat miskin, Red) tak laik konsumsi tersebut. Jadi segera kita panggil pihak Bulog untuk menjelaskannya,’’ tegas Azwar kemarin.
Kalau perlu, ia menambahkan, dirinya bersama tim raskin dan pihak terkait turun ke gudang Bulog di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kotabumi Selatan. Hal ini untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendistribusian dan melakukan peninjauan ke titik-titik lokasi tempat penyebarannya. ’’Kita akan tinjau langsung ke titik lokasi tempat penyebaran raskin itu,’’ tambah Azwar.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Lampura Herwan Mega, S.E. saat dihubungi via ponsel mengatakan, pihaknya segera memanggil Bulog Subdivre II Lampura. ’’Ya  (masalah, Red) itu akan kita bahas di tingkat komisi. Dan secepatnya ditindaklanjuti,’’ singkatnya.
Sayang, Bulog terkesan meremehkan persoalan tersebut. Kasi Monitoring dan Evaluasi Raskin Idris, S.E. mengatakan, sesuai petunjuk umum raskin dari Bulog Pusat, jika tidak sesuai standar, bisa dikembalikan.
’’Bisa dipulangkan kok. Namun, ini kan sudah tersebar di masyarakat. Jadi akan kita cari keberadaannya. Kalau sudah abis, berarti laik konsumsi. Buktinya habis,’’ katanya setengah bergurau.
Selain itu, untuk monitoring pelaksanaan pendistribusian raskin hingga titik akhir yakni di balai desa ada berita acara yang harus ditandatangani petugas distribusi desa dari pihak Bulog. ’’Salah satunya pointer-nya berisikan hasil pemeriksaan kualitas beras yang didistribusikan, laik atau tidak,’’ jelas Idris.
Untuk itu pihaknya segera turun lapangan untuk meng-cross check adanya dugaan beredar raskin asal Jatim yang tak laik konsumsi. ’’Ya Kamis lah kita akan koordinasikan dan turun lapangan,’’ pungkasnya. (rid/rnn/p5/c3/wdi)

http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/lampura-tuba/59126-pemkab-dprd-panggil-bulog-

Warga Lanrisang Keluhkan Pembagian Raskin

20 Mei 2013

PINRANG, AJPNews -- Sejumlah warga di Kecamatan Lanrisang, Pinrang mengeluhkan pembagian jatah beras untuk keluarga miskin (raskin) yang dinilai berbeda-beda antara satu Kepala Keluarga (KK) dan lainnya.
Pasalnya, ada beberapa KK yang menerima jatah raskin tersebut sebanyak 15 kilogram (kg), sementara sejumlah lainnya hanya memperoleh sekira 7 kg dan 15 kg dalam setiap kali pembagian raskin dilakukan di wilayah tersebut.
Salah seorang penerima raskin di Kecamatan Lansirang yang enggan menyebutkan namanya mengungkapkan, pembagian jatah raskin di daerahnya berbeda-beda, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan warga.
"Pembagian raskin di sini (Lanrisang) tidak adil. Ada yang dapat 15 kg, ada juga yang cuma menerima 7 kg. Kenapa bisa berbeda-beda seperti itu, ada yang mendapatkan banyak ada sedikit," ketus warga itu kepada AJPNews, Senin (20/5).
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Pinrang, Zainal Hafid yang dihubungi mengakui jika pembagian jatah raskin untuk ukuran 15 kg per KK itu harganya Rp1.600 pe kg dan dibagikan setiap bulan kepada warga.
"Biasanya itu memang berbeda karena dari daftar yang ada, cuma 100 orang. Sedangkan daftar di lapangan yang mau menerima raskin jauh lebih banyak, jadi pembagiannya berbeda-beda," kilah Zainal Hafid.
Sementara, Perwakilan Badan Urusan Logistik (Bulog) Pinrang, Edel Trudis mengungkapkan, jumlah raskin yang disalurkan pihaknya untuk kebutuhan warga setiap bulannya sebanyak 280 ton. "Untuk Mei dan Juni 2013 penyalurannya sudah terealisasi," terangnya. (jun/pan)

http://ajatapparengnews.com/index.php/serumpun/3676-warga-lanrisang-keluhkan-pembagian-raskin 

Temukan Raskin Rusak Mahasiswa Datangi Bulog

21 Mei 2013

Pamekasan, 20/5 (mediamadura.com)- terkait dengan temuan Beras Miskin (Raskin) yang rusak,
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Madura Bangkit (BMB) Pamekasan, melakukan audiensi ke Kantor Bulog Pamekasan. Senin (20/05/13)

Ketua BMB dan koordinator audiensi Abd. Rahman mengatakan, pihaknya menyayangkan, Raskin sebagai salah satu program bantuan kepada rakyat miskin kualitasnya sangat jelek.

"Raskin yang diberikan kepada rakyat miskin, kualitasnya sangat rendah dan tidak bermutu, itu kemungkinannya karena terlalu lama disimpan," kata Abd. Rahman.

Kondisi saat Audiensi berlangsung sempat memanas, sebab peserta audensi menabur beras yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi hal itu dibiarkan saja oleh pihak Bulog Pamekasan.

Sementara itu, Kasubag Bulog Pamekasan, Priyatno menjelaskan terkait tuntukan sejumlah mahasiswa itu, pihak bulog hanya menyiapkan beras untuk rakyat miskin, sementara pelaksana program itu Pemerintah Daerah (Pemda) dan itu dari Pemerintah Pusat.

"Bulog jika dalam penyaluran, memang harus melihat kualitas beras dulu, Kalau tidak layak harus pilih yang layak, tetapi jika sudah sampai pada penerima dan ternyata kualitasnya kurang baik, maka silahkan dikembalikan lagi," kata Priyatno.

Prayitno juga menjelaskan, pihaknya melakukan pendistribusian Raskin sesuai dengan aturan yang ada.

"Raskin itu sudah sampai ke penerima manfaat, dan hal itu sudah ada tanda tangan Kades, dengan harga tebus raskin Rp. 1500/1 kg," pungkasnya. (EA)


http://www.mediamadura.com/2013/05/temukan-raskin-rusak-mahasiswa-datangi.html

Jatah Raskin Bulan April di Kota Banjar Belum Turun

19 Mei 2013

BANJAR,(PRLM).-Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kota Banjar, jatah bulan April 2013 belum diterima oleh warga miskin atau rumah tangga penerima mafaat.
Keterlambatan tersebut menyebabkan warga misin belum bisa menikmati raskin gratis seperti yang dijanjjikan sebelumnya.
"Katanya raskin sudah gratis, tetapi nyatanya waktu menerima pembagian bulan April warga masih bayar. Jadi kapan pastinya raskin gratis. Terus terang kami berharap raskin gratis bisa segera dibagikan," ungkap Warso (70) wargaCimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.
Bersama dengan sejumlah warga lainnya yang selama ini sebagai penerima manfaat raskin, mengaku raskin jatah wilayah tersebut dibagikan rata untuk seluruh warga. Dengan demikian setiap keluarga mendapatkan jatah sebanyak lima kilogram raskin.
"Dulu sih sempat tidak dibagi, terima 15 kilogram, tetapi sekarang dibagi rata, terima lima kilogram. Hanya saja bulan kemarin masih bayar, padahal infromasinya sudah gratis," katanya.
Warso yang rumahnya berada persis di sisi rel kereta api, bersama dengan beberapa warga mengaku tidak mengetahui pasti mengapa raskin yang diterimanya pada bulan April masih tetap harus dibayar.
Dia mengaku raskin yang diterima bulan April, kualitasnya dinilai lebih bagus apabila dibandingkan dengan jatah bulan sebelumnya. "Memang banyak yang kusam dan bulir patah, akan tetapi lebih baik dibanding sebelumnya," ungkapnya.
Sementara itu Ketua RT 4/RW 8 Cimenyan, M. Yatim membenarnya warga masih harus membayar raskin yang diterimanya bulan April. Dia mengaku tidak mengetahui apakah beras yang diberikan pada bulan April tersebut adalah jatah bulan April atau bulan sebelumnya.
"Saya juga bingung, sebab infonya memang raskin April gratis. Akan tetapi ternyata masih bayar juga. Saya juga tidak bisa memberi jawaban ketika ada warga yang bertanya mengapa raskin masih harus dibeli. Menurut informasi dari pihak kelurahan raskin yang disalurkan bulan Mei baru gratis," katanya.
Dia mengungkapkan jadwal penyaluran jatah raskin tidak menentu menjadi penyebab kebingungan petugas. Misalnya raskin jatah bulan Januari dan Februari disalurkan pada minggu kedua pada setiap bulannya, akan tetapi bulan berikutnya lebih mundur lagi.
"Kami sih hanya bertugas menyalurkan, setelah mengambil dari kelurahan. Jika terlambat, banyak warga yang menanyakan kenapa raskin belum disalurkan. Terus terang saya sendiri juga kadang bingung ketika mendapat pertanyaan seperti itu," ujarnya.
Yatim mengatakan bahwa tidak semua warga yang masuk kategori miskin di wilayah tersebut tidak mendapatkan jatah. Oleh karenanya untuk mengatasi munculnya kecemburuan, warga sepakat raskin dibagi rata untuk seluruh warga.
Pada awal penyaluran raskin, wilayah yang dipimpinnya mendapat jatah sebanyak 17 karung. Akan tetapi kemudian dikurangi menjadi sembilan karung. Saat ini di RT 4 Rw 8 Cimenyan, hanya mendapat delapan karung raskin.
"Saya bingung memberikan penjelasan kepada warga. hasil kesepakatan bersama, raskin dibagi rata," katanya.
Terpisah Kepala Sub Divisi Regional Bulog Ciamis Bulog Divisi Arwakhudin Widiarso mengatakan adanya keterlambatan penyaluran raskin untuk Kota Banjar. Keterlambatan itu disebabkan karena setoran uang pembayaran raskin dari wilayah tersebut belum seluruhnya lunas.
"Memang untuk Kota banjar ada keterlambatan pembayaran. Ada beberapa wilayah yang belum lunas, akibatnya seluruh daerah tersebut juga terlambat. kami juga berupaya agar pengiriman raskin tidak berlarut, sebab masyarakat juga sangat membutuhkan," tuturnya.
Dia mengatakan bahwa penyaluran raskin yang dilakukan pada bulan April, masih harus dibayar langsung oleh penerima manfaat. Sebab program gratis raskin untuk Kota Banjar baru diberlakukan untuk jatah bulan April.
"Memang raskin Kota Banjar gratis bagi penerima manfaat, akan tetapi itu berlaku untuk jatah mulai bulan April. Sementara untuk jatah bulan sebelumnya, masih ada tunggakkan, sehingga pengiriman juga dilaksanakan setelah pembayaran lunas," ujar Widiarso.
Dia juga menegaskan bahwa Bulog tidak menghambat atau mengulur waktu dalam penyaluran raskin. Hanya saja, untuk penyaluran juga tetap mengacu pada ketentuan menyangkut raskin.
"Bagi kami lebih cepat menyalurkan juga semakin baik. Sebab penerima manfaat juga ikut senang. Di lain sisi, kami juga terikat pada aturan mentgenai penyaluran raskin," tambahnya.
Seperti diketahui Wali Kota Banjar herman Sutrisno mengeluarkan mengeluarkan program terobosan baru, raskin digratis. Raskin gratis tersebut mulai berlaku untuk penyaluran jatah bulan April 2013. terobosan baru tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban hidup keluarga penerima manfaat raskin.
"penerimanya sudah jelas yakni RTS yang daftarnya sudah ada. Data tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan penyaluran raskin. kami juga melakukan validasi lagi, sehingga lebih tepat sasaran," tutur Wali Kota Banjar Herman Sutrisno.
data di Bagian Perekonomian Kota Banjar Tahun 2013, jumlah penerima raskin tercatat sebanyak 9.686 RTS (rumah tangga sasaran). Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 11.611 RTS.(A-101/A-89)***

http://www.pikiran-rakyat.com/node/235424

Bulog Madiun: Jumlah Penerima Raskin 2013 Turun

18 Mei 2013

Madiun (Antara Jatim) - Jumlah penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2013 di wilayah Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre IV Madiun, Jawa Timur, mengalami penurunan dibanding tahun 2012.

"Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin tahun 2013 di Bulog Subdivre Madiun sebesar 155.857 RTS. Menurun jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 185.124 RTS," ujar Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun, Taufan Akib, saat dihubungi, Sabtu.

Menurut dia, penurunan jumlah penerimaan raskin tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Adapun, data rumah tangga sasaran penerima raskin untuk seluruh Indonesia termasuk Bulog Sub Divre Madiun ditentukan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

"Data tim tersebut mengacu pada hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) BPS tahun 2011," jelas Taufan Akib.

Pihaknya merinci, dari jumlah RTS penerima raskin tahun 2013 di Subdivre Madiun sebesar 155.857 RTS tersebut, meliputi Kota Madiun sebanyak 5.560 RTS, Kabupaten Madiun 59.905 RTS, dan Kabupaten Ngawi 90.392 RTS.

"Sedangkan untuk jumlah beras yang diterima oleh masing-masing RTS tetap sama seperti sebelumnya, yakni sebesar 15 kilogram per bulan dengan harga Rp1.600 per kilogram di titik distribusi," kata dia.

Lebih lanjut Taufan menjelaskan, secara umum pendistribusian raskin di wilayah Subdivre Madiun hingga jelang pertengahan tahun 2013 cukup lancar apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya jumlah tunggakan yang terjadi di desa-desa.

"Jika dibandingkan dengan tahun 2012, tunggakan raskin pada tahun ini telah menurun signifikan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pendistribusian raskin," katanya.

Kecilnya tunggakan raskin di desa-desa tersebut tidak terlepas dari bantuan kepala daerah melalui tim raskinnya untuk mendorong aparat pelaksana di lapangan agar mempercepat pelunasan pembayaran.

Sedangkan untuk mengantisipasi adanya komplain dari RTS terhadap raskin yang berkualitas buruk, Bulog Madiun terus mengecek kualitas dan berat timbangan masing-masing karung beras raskin yang akan dikirim pada saat akan diisi di truk pengangkut.

"Bulog juga meminta pelaksana distribusi di desa-desa untuk mengecek kualitas maupun kuantitas beras raskin pada saat beras diterima. Permintaan tersebut diwujudkan melalui surat maupun sosialisasi petugas Bulog ke pelaksana distribusi desa," tambahnya. (*)

  Penulis : Louis Rika

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/110545/bulog-madiun-jumlah-penerima-raskin-2013-turun

Raskin Telat Dipersoalkan Warga

17 Mei 2013

SURYA Online, MADIUN-Ratusan penerima raskin asal Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo resah. Ini menyusul, beras raskin (raskin) yang hingga kini belum didistribusikan ke desa itu.

Yang membuat ratusan warga miskin, di desa Munggu itu karena pihak warga sudah lunas dalam penyetoran uang raskin ke pihak desa. Kejanggalan lain, karena warga sudah berbulan-bulan biasanya setiap usai pembayaran sehari beras sudah datang di kantor desa.

Namun, kini tak kunjung datang. Bahkan hingga sepekan pembayaran.

Kejanggalan itu membuat warga cemas dan geram sehingga banyak warga bertanya-tanya kesana kemari hingga Kepala Desa (Kades) setempat.

Salah seorang penerima raskin, Sarni (50) mengaku adanya keanehan terkait datangnya beras raskin yang telat diterima itu. Pihaknya mengaku jika sudah lima hari ditarik oleh RT untuk membayar raskin. Namun, hingga sekarang beras belum juga diterima. Apalagi raskin belum dikirim ke kantor desa.

"Kami bersama warga lain sudah membayar raskin. Biasanya setiap usai membayar beras, besuk sudah terima. Tetapi bulan ini sampai lima hari belum terima raskin. Soal yang membuat terlambat perangkat desa atau bulog kami tak tahu," terangnya kepada Surya, Jumat (17/5/2013).

Hal senada disampaikan salah satu Ketua RT yang enggan ditulis namanya. Dia mengaku malu dengan warganya karena setiap warga berkumpul selalu ditanyakan soal raskin yang tak kunjung keluar. Padahal semua penerima sudah lunas membayar.

"Kalau seperti ini saya malu. Uang hasil penarikan saya sudah saya setor ke perangkat. Hingga kini beras belum datang. Padahal bulan-bulan sebelumnya setiap sehari habis membayar sembako beras langsung datang. Saya malu dikira uang beras dari warga saya gunakan pribadi," jlentrehnya.

Sementara Kepala Desa Munggu, Andri Catur Darminto (39) menegaskan jika dirinya selalu memantau pengiriman beras untuk warganya. Apalagi, masa jabatanya hendak habis. Dirinya disibukan urusan pencalonannya untuk maju mencalonkan kepala desa lagi.

"Sebenarnya sejak kami menjabat belum pernah beras raskin telat. Saya selalu mengontrol ke bulog dan ke pemegang uangnya, karena ini hak warga miskin jangan sampai telat. Dulu pernah mengalami penunggakan di masa transisi saya waktu awal menjabat, teryata ada tunggakan. Setelah kami aktif menjabat langsung kami tekankan pada yang menangani untuk terbuka dan tidak memainkan uang raskin," paparnya.

Masih menurut Darminto, jika untuk Desa Munggu penerima raskin sangat besar dibanding desa-desa lain di Kecamatan Bungkal.

"Untuk Desa Munggu 600 sekian saya lupa. Untuk pengurusan raskin sudah ada sendiri perangkat yang khusus menaganinya hingga kami hanya memantau dan mengawasi pendistribusian ke warga kami. Saya tahu kalau telat pengiriman raskin dari Bulog, baru semalam banyak warga mengadu. Kami minta perangkat yang menanganinya untuk bertanya kejelasannya sampai telat," pungkasnya.

Editor: Satwika Rumeksa | Reporter : Sudarmawan

Editor: Satwika Rumeksa | Reporter : Sudarmawan
http://surabaya.tribunnews.com/2013/05/17/raskin-telat-dipersoalkan-warga

Polisi Periksa Enam Saksi Pengoplosan Beras

17 Mei 2013

BANDAR LAMPUNG (Lampost.Co): Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung memeriksa enam saksi yang diduga mengetahui proses pengoplosan beras di gudang Bulog Divisi Regional Lampung di Jalan Soekarno-Hatta, Campangraya, Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes M. Nurochman mengatakan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum diketahui adanya pelanggaran hukum. Petugas juga masih memeriksa sampel beras oplosan sebagai bahan penyelidikan.

Terungkapnya pengoplosan beras di gudang Bulog itu bermula dari kecurigaan warga. Kemudian, petugas melakukan pengecekan yang memang rutin dilakukan. Melihat ada proses pengoplosan beras itu, petugas lalu mengambil sampel dan meminta keterangan sejumlah saksi. "Petugas kami telah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi, yaitu dua pengawas gudang bulog dan empat buruh. Jika sampel beras itu memenuhi unsur setelah dilakukan penelitian sampel, itu bisa dijadikan barang bukti," kata Kapolresta, kemarin siang.

Nurochman menjelaskan kasus pengoplosan beras itu masih dalam penyelidikan dan belum bisa memastikan adanya pelanggaran terhadap kasus tersebut. "Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, pemeriksaan juga belum selesai. Saya belum bisa memberi keterangan lebih lanjut. Jika selesai, nanti akan diinformasikan," kata Nurochman.

Terpisah, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bulog Divre Lampung Suzana, di rungan kerjanya, membenarkan adanya proses pengoplosan beras yang mutu atau kualitasnya tidak bagus. "Ya, memang benar dari pihak Bulog sedang melakukan penggolahan kembali (reprocessing) terhadap beras yang mutunya kurang bagus, khususnya beras dari Jawa Timur," kata Suzana kepada Lampung Post, kemarin (16-5).

Menurut Suzana, proses pengolahan kembali beras yang kualitasnya kurang bagus tersebut sudah diketahui petugas dari pusat yang langsung melakukan pengecekan di gudang bulog. Hal itu sudah diatur dalam Keputusan Umum Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KO: 21/DS2000/01/2005 tentang Pedoman Perbaikan Kualitas dan Penyelesaian Beras Turun Mutu atau Rusak. "Beberapa tahap penyelesaian terhadap beras turun mutu atau rusak, antara lain pengolahan kembali, penyelengaraan persediaan, penjualan, dan pemusnahan," ujarnya.

Saat ditanya adanya penggerebekan oleh Polresta, Suzana mengaku sempat kaget setelah pegawai Bulog yang digerebek petugas itu melaporkan kejadian tersbut. Menurut Suzana, aparat kepolisian mempunyai hak untuk melakukan tindakan itu, tetapi pihak Bulog akan menjelaskan tentang aturan pengloplosan beras.

"Petugas mempunyai hak, silakan saja. Tetapi, kami akan menyampaikan dan menjelaskan kepada petugas tentang aturan ini. Mungkin ini hanya kesalahpahaman saja. Kami melakukan pengel olahan kembali sesuai dengan aturan dan diketahui oleh petugas pusat," ujarnya.(CR-1/K-3)

http://lampost.co/berita/polisi-periksa-enam-saksi-pengoplosan-beras-

Penyaluran raskin Sumut terhambat

16 Mei 2013

MEDAN - Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Sumatera Utara pada tahun ini terhambat adanya tunggakan pembayaran uang beras pada tahun 2012 di beberapa kabupaten.

"Penyaluran raskin di Sumut per 13 Mei 2013 masih 66,80 persen atau hanya 37,382 juta kg dari seharusnya 55,966 juta kg karena ada beberapa kabupaten seperti Tapanuli Tengah, Padanglawas Utara, dan Simalungun yang penyalurannnya rendah karena mereka punya tunggakan," kata Humas Bulog Sumut, Rudi, di Medan, hari ini.

Pemkab Simalungun misalnya menunggak hingga Rp1,1 miliar, Tapanuli Tengah (Tapteng) Rp391 juta dan Padanglawas Utara (Paluta)  Rp17 jutaan sehingga Bulog tidak bisa menyalurkan raskin secara maksimal ke daerah itu.

Penyaluran raskin di Simalungun, masih terealisasi sekitar enam persen dari alokasi per bulan daerah itu yang sebanyak 48.768  ton per bulan,  sedangkan Tapteng sebesar 37 persen dan Paluta 37,75 persen.

"Kalau tidak ada masalah tunggakan di kabupaten itu, penyaluran raskin di Sumut sudah bisa capai minimal 80an persen, bukan hanya 66,80 persen seperti dewasa in," katanya.

Rudi mengakui, Bulog sudah kembali mengingatkan agar pemkab/pemkot itu segera menyelesaikan tunggakan raskin tersebut agar penyaluran raskin bisa dilakukan Bulog dengan lancar dan mereka (pemkab/pemkot) sudah menyanggupi.

Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba mengatakan, seharusnya tidak ada tunggakan yang besar apalagi lama karena diketahui masyarakat langsung membayar uang raskin saat beras itu diterima.

"Kelancaran penyaluran raskin sangat diperlukan karena keberadaan beras itu ditangan masyarakat bukan hanya bisa membantu warga dari kesulitan ekonomi, tetapi juga bisa menekan gejolak harga jual bahan pokok tersebut di pasar sehingga otomatis membantu menjaga besaran inflasi," katanya.

Editor: SASTROY BANGUN

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=289811:penyaluran-raskin-sumut-terhambat&catid=15:sumut&Itemid=28 

Polresta Bandar Lampung Grebek Gudang Bulog

16 Mei 2013

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) : Perum Bulog kembali bermasalah. Sekira pukul 14.00, di gudang bulog, Campang, Sukabumi, pihak polresta Bandar Lampung melakukan penggerebekan, Rabu (15-5). Dari penelusuran wartawan Lampung Post di gudang bulog membenarkan adanya penggerebekan siang tadi. Kuli panggul mengatakan benar ada pihak kepolisian yang menggerebek gudang bulog.

"Benar tapi siang tadi jam 2. Kami ini buruh panggul biasa aja. Kalau mau lengkap tanya di Cut Mutia (Kantor bulog-red)," kata buruh yang tidak mau disebut namanya dan bertato. Menurut buruh saat ini para direksi sedang rapat di kantor Bulog. "Jam tujuh masih rapat di Bulog. Kesana aja," ujarnya.

Sementara dari pengamatan di Jalan Cut Mutia No. 29, Rabu pukul 20.30 seorang petugas keamanan membenarkan ada rapat di dalam. Namun, dia berdalih tidak ada humas Bulog yang bisa mengonfirmasi pertanyaan wartawan. Dia mengharapkan agar wartawan kembali lagi besok pagi.

"Besok aja. Sekarang sudah malam. Ini orang dari Bulog memang rapat. Tapi besok aja konfirmasinya," kata satpam yang tidak mau disebut namanya. Petugas keamanan itu juga membenarkan ada penggerebekan di gudang bolog siang pukul 14.00. Namun dia tidak memahami apakah penggerebekan beras bulog khusus raskin itu terdeteksi pihak kepolisian karena ada oplosannya.

Sementara kasatreskrim polresta Bandar Lampung Musa Tampubolon saat dihubungi dan diberikan pesan singkat tidak membalas sama sekali. Begitu pun dengan humas Bulog Suzana tidak mau mengangkat telepon saat dihubungi wartawan. Begitu pun dengan humas Bulog Suzana tidak mau mengangkat telepon ketika dihubungi wartawan. (CR4/L-1)

http://lampost.co/berita/polresta-bandar-lampung-grebek-gudang-bulog

BANDAR LAMPUNG: Diduga Ngoplos Raskin, Gudang Bulog Digerebek

16 Mei 2013

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung memergoki pengopolsan beras di gudang Bulog, Jalan Soekarno-Hatta, Campangraya, Bandar Lampung, Rabu (15-5).

Beras kualitas buruk yang dioplos dengan beras impor asal India itu berasal dari Subsdivre Bulog Lampung Utara. Polisi menggelandang dua orang kerani, seorang mandor, dan buruh untuk dimintai keterangan. Selain itu, petugas juga membawa barang bukti berupa beras oplosan.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, beras yang dioplos di gudang Bulog Soekarno-Hatta itu merupakan beras berkualitas buruk atau rendah yang berasal dari gudang Subdivre Bulong Lampung Utara. Beras itu sempat ditolak warga Lampung Utara lantaran kualitasnya buruk.

Menurut rencana, beras tersebut setelah dioplos akan dikirim ke Jambi dan sebagian dibagikan untuk keluarga miskin (raskin). Beras yang dioplos itu diduga beras untuk keluarga miskin di Lampung Utara yang dikembalikan warga dengan jumlah sekitar 1.000 ton lebih.

Sebenarnya, beras itu tidak layak dikonsumsi lagi karena sudah hancur. Penggerebekan oleh aparat Polresta Bandar Lampung yang bekerja sama dengan Polsek Sukarame itu dibenarkan pegawai intstansi tersebut.

"Benar, tadi siang (15-5) ada penggerebekan waktu ada pengoplosan beras di gudang jalan Soekarno-Hatta, Campangraya. Beras dari Lampung Utara itu sudah bermasalah di sana, malah dibawa ke Bandar Lampung, jelas menimbulkan masalah lagi," ujar pegawai itu.
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Nurochman membenarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait penggerebekan di gudang Bulog di Jalan Soekerno-Hatta, Campangraya, Sukabumi, Bandar Lampung, kemarin (15-5).

Sampai tadi malam, menurut dia, para saksi itu masih dimintai keterangan. "Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Hasilnya belum jelas," kata Nurochman.

Sementara Kadivre Bulog Lampung Alif saat dihubungi untuk konfirmasi melalui ponselnya tidak diangkat. Demikian pula ketika dihubungi via pesan singkat, yang intinya menanyakan kebenaran penggerebekan saat terjadi pengopolosan beras, juga tidak dibalas.

Terkait kualitas beras Bulog untuk warga miskin, Februari lalu Komisi B DPRD Kabupaten Pesawaran mendesak pihak Bulog segera mengganti jatah raskin (beras untuk rakyat miskin) karena tak layak konsumsi.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi B DPRD setempat Mustika Bahrum saat meninjau jatah beras tak layak konsumsi di Desa Cimanuk, Way Lima. "Bulog harus segera menukar beras tersebut. Masyarakat sangat membutuhkan raskin," kata dia. (RIS/CR1/K-1

http://lampost.co/berita/bandar-lampung-diduga-ngoplos-raskin-gudang-bulog-digerebek

Tak Bawa Surat-surat, Polisi Amankan Truk Pengangkut Raskin

15 Mei 2013

TANJUNGBALAI – Personil Polsek Tanjungbalai Selatan menahan 1 unit Dump Truk BK 9298 CO. Truk tersebut ditangkap, Senin (13/5) sekitar pukul 12.00 WIB saat keluar dari Sei Kepayang, Kabupaten Asahan memasuki wilayah Kota Tanjungbalai. Setelah diperiksa, ternyata Dump Truk tersebut datang dari Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, mengangkut ratusan goni beras Bulog untuk warga miskin di Desa Perbangunan.

Kepada petugas, supir Dump Truk mengaku membawa beras bulog jatah warga miskin dari Desa Perbangunan itu untuk dikembalikan ke kantor Bulog yang berada di Kisaran karena sudah rusak. Akan tetapi, supir Dump Truk tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dari instansi terkait yang menyatakan bahwa beras bulog tersebut akan dikembalikan karena sudah rusak.

Anehnya, tidak beberapa lama kemudian, petugas Polsek Tanjungbalai Selatan telah melepaskan Dump Truk tersebut berikut dengan supirnya, sementara beras bulog yang menjadi muatannya diakui telah diturunkan di gudang Bahari, milik masyarakat di kawasan Jalan Asahan, Kota Tanjungbalai. Alasannya, karena sudah ada petugas dari Kantor Bulog Kisaran yang datang ke Polsek Tanjungbalai Selatan, yang membenarkan bahwa beras bulog yang menjadi muatan dari Dump Truk tersebut akan dikembalikan ke kantor Bulog karena sudah rusak.

”Tadi sudah datang petugas dari kantor Bulog ke Gudang Bahari dan mengakui bahwa beras Bulog tersebut akan dipulangkan untuk ditukar karena kualitasnya kurang layak untuk dikonsumsi. Hal itu juga disaksikan oleh sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat yang mengetahui adanya penahanan tersebut, di antaranya adalah LSM Pemberani Tanjungbalai,” kata Kapolsek Tanjungbalai Selatan melalui Kanit Reskrim Aiptu W Hasibuan, Selasa (14/5).

Ketua LSM Pemberani Kota Tanjungbalai, Edward Sihotang yang ditemui membenarkan turut menyaksikan adanya tumpukan beras Bulog di Gudang Bahari, Kota Tanjungbalai. Akan tetapi, Edward Sihotang mengaku tidak tahu-menahu dari mana asal beras Bulog tersebut sehingga tiba-tiba sudah berada di Gudang Bahari, di Jalan Asahan, Kota Tanjungbalai.

”Memang, saat saya datang ke Gudang Bahari itu, saya menemukan beberapa orang petugas Polsek Tanjungbalai Selatan serta beberapa puluh karung/goni beras bermerk Bulog yang dikumpulkan di Gudang Bahari itu, akan tetapi, saya tidak tahu dari mana asal beras Bulog itu. Pada saat saya datang, beras itu sudah berada di lokasi, dan saya tidak melihat lagi Dump Truk yang mengangkutnya. Alasan petugas kepolisian, Dump Truk tersebut sudah dilepaskan karena tidak hanya beras Bulog yang diangkutnya, masih ada barang-barang lainnya,” kata Edwar Sihotang.

Keterangan lain yang diperoleh dari PNS yang bertugas di kantor Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum ada menerima laporan dari Desa Perbangunan tentang adanya beras Bulog jatah warga miskin yang rusak dan akan dikembalikan. Katanya, jika ada beras Bulog yang rusak maupun harus dikembalikan, seharusnya dilaporkan terlebih dahulu ke kantor camat, dan selanjutnya pihak kantor kecamatan yang berkompeten untuk mengembalikannya ke Pemkab Asahan.

”Setahu kami, sampai saat ini kantor Camat Sei Kepayang tidak pernah menerima laporan dari Desa Perbangunan maupun desa-desa lainnya, yang mengatakan beras Bulog yang mereka terima sudah rusak dan tak layak konsumsi. Kalau ada beras Bulog yang rusak, perangkat desa terkait harus melaporkan dan mengembalikannya ke kantor kecamatan, karena kecamatan yang berkompeten untuk meneruskannya ke Kabupaten.

Tidak bisa perangkat desa langsung bertindak sendiri, seakan-akan tidak ada kami di Kantor Kecamatan Sei Kepayang ini,” ujar PNS di Kecamatan Sei Kepayang itu. Keterangan lain yang diperoleh Metro dilapangan mengatakan, bahwa beras Bulog jatah warga miskin di Desa Perbangunan itu diangkut keluar dari desa tersebut, bukanlah untuk ditukar ke kantor Bulog melainkan untuk dijual ke pengusaha kilang padi yang berada di kawasan Desa Simpang Tiga Lemang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dan belum pernah tersentuh hukum.

Hal itu diperkuat dengan pemakain mobil Dump Truk BK 9298 CO tersebut, yang menurut warga adalah mobil milik mantan Kepala Desa Perbangunan dan saat ini ikut kembali sebagai calon kepala desa.  Sehingga, pengakuan dari supir Dump Truk tersebut diyakini adalah dalih untuk mengelabui masyarakat. (ck-5)

http://www.metrosiantar.com/2013/tak-bawa-surat-surat-polisi-amankan-truk-pengangkut-raskin/ 

Raskin Dijual Rp 3.000 Perkilo

14 Mei 2013

MUARA TEBO – Beras untuk warga miskin (Raskin) sesuai dengan petunjuk didistribusikan dengan harga Rp 1.600 perkilo. Tapi di kelurahan Wirotho Agung, tepatnya RT 02, Jalan Patimura, Raskin dijual dengan harga Rp 3.000 perkilo.

Lurah Wirotho Agung, Soedjarijo, ketika dikonfirmasi menjelaskan pembagian raskin di Wirotho Agung dilakukan oleh Ketua RT di wilayah masing-masing. Kelurahan Wirotho Agung hanya perpanjangan tangan dari Bulog yang mendistibusikan Raskin ke Kantor Lurah. Setelah itu Raskin diambil oleh masing-masing RW dan diberikan ke RT untuk dibagi ke masyarakat.

Soal penetapan harga, menurut Soedharijo, itu ditentukan oleh masing-masing RT atas dasar kesepakatan bersama. Jika memang ada biaya tambahan seperti bongkar muat, Lurah meminta agar harga yang ditetapkan antaranya Rp 2.000 hingga Rp 2.500 perkilogram.

“Kalau ada RT yang jual tiga ribu perkilo saya belum dengar,” ujar Soedjarijo.

Soedjarijo juga menjelaskan, kelebihan dari selisih harga yang ditetapkan oleh Bulog sebesar Rp 1.600 perkilo menjadi Rp 2.500 perkilo, setelah dikurangi untuk biasa bongkar muat, agar digunakan untuk kas Raskin. Dana kas Raskin ini berguna untuk menanggulangi jika ada masyarakat yang belum memiliki uang untuk mengambil jatah Raskin.

“Nyatanya RT kami tidak pernah terlambat menyetorkan uang Raskin untuk kami bayarkan ke Bulog, padahal kalau dilihat dilapangan ada beberapa masyarakat yang belum membayar, mungkin itu ditanggulangi menggunakan dana kas tadi,” jelasnya.

Terkait dengan penerima raskin ada sebanyak 262 Rumah Tangga Miskin (RTM). Jumlah tersebut menurutnya menurut dari tahun sebelumnya yang mencapai 364 RTM. Itu artinya sebagian RTM sudah mengalami perbaikan kehidupan selama beberapa tahun terakhir.

Tapi diakui dari data tersebut, masih ada beberapa masyarakat yang layak mendapatkan Raskin tapi tidak masuk dalam daftar. Untuk menanggulangi hal itu, menurutnya lagi, dia sebagai lurah selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya soal Raskin untuk warga yang benar-benar tidak mampu.

Kriteria miskin menurut Lurah, penduduk Wirotho Agung yang tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilan satu hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu hari, keluarga tidak mampu membiayani kebutuhan sekolah anaknya, dan penduduk yang menempati tempat tinggal tidak layak dan sifatnya masih menumpang.

“Soal pembagian raskin ini saya juga selalu memantau untuk menanyakan kepada warga saya yang miskin sudah menerima raskin apa belum,” pungkas Soedjarijo.(ial)

http://www.bungoteboekspres.com/berita-raskin-dijual-rp-3000-perkilo.html

Agus, "Bongkar Lingkaran Mafia Raskin!"

13 Mei 2013

KOTA, (KP).-
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut belum menahan tersangka baru dalam penyalahgunaan beras untuk keluarga miskin (raskin). Jika penyidikan kasus raskin ini terhenti hanya pada kepala desa (Kades), hal itu patut diduga pihak aparatpun melindungi para penadah beras raskin.
Hal itu ditegaskan oleh Sek­jen Garut Governance Watch (GGW), Agus Rustandi kepada "KP" di kantor KPUD. Dia mengatakan, mestinya kalau kejaksaan serius, penyelidikannya bisa dikembangkan agar penyimpangan raskin bisa dibongkar.
"Sekarang ini kejaksaan ter­kesan melokalisir kasus dengan mengorbankan para kades," ucapnya. Disisi lain, kata dia, pihaknya pun sangat menyesalkan kinerja kepolisian dan kejaksaan yang terkesan pula tidak berani untuk mengungkap lebih jauh kasus-kasus penyelewengan yang terjadi di gudang dolog Garut ini.
Atas dasar itulah, kata Agus, pihaknya mendesak agar mafia raskin itu dibongkar lalu ditindak sampai ke akar-akarnya atau penadahnya.
"Pokoknya orang yang bermain di raskin harus ditindak," ujar Agus.
Sementara itu, sejumlah kepala desa menyatakan, kasus raskin hampir terjadi di semua desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Garut. Hanya saja bedanya, kasus itu ada yang ringan, sedang atau berat.
Kasus ringan atau sedang, menurut mereka, bisa diperbaiki. Tapi kalau kasus-kasusnya berat, aturannya itu perlu ditindak tegas dengan hukum.
"Kasus ringan atau sedang biasanya terjadi seperti menjual raskin ke orang terdekat atau saudaranya dan jumlah nya pun hanya satu atau dua karung. Namun kalau kasus berat, beras itu dijual ke pasar atau penadah jumlahnya pun ratusan hingga ribuan kilogram. Nah itu yang perlu ditindak, termasuk para pemain lainnya," kata salah seorang kades.
Sementara itu, sejumlah sopir truk pengangkut raskin menyebutkan, penyelewengan raskin di gudang dolog tidak akan mudah hilang begitu saja, tanpa ada tindakan tegas dari kepolisian atau kejaksaan. Pasalnya, kata mereka, semua orang yang berada di lingkungan dolog telah dan pernah bermain.
"Ibaratnya seperti tim sepak bola, dari mulai pelatih, pemain inti atau cadangan, termasuk official, wasit dan perangkat pertandingan ikut bermain, apa jadinya yang terjadi di lapangan," katanya.
Seperti halnya pengangkutan jatah raskin di malam hari yang dikirim ke kantor desa. Menu­rut mereka, pengiriman tersebut dianggapnya tidak wajar dan akan menimbulkan fitnah, apalagi kasus raskin selalu menimbulkan gejolak.
"Namun pengiriman seperti itu sering dilakukan oleh pihak dolog. Bagi saya tidak jadi masalah karena saya hanya sebagai kuli. Tapi bagi orang lain termasuk masyarakat, pasti akan bertanya-tanya," ujarnya.
Salah seorang Sekretaris Desa di Kecamatan Karang­pawitan, Ade menyatakan pernah dikirim jatah raskin malam hari, namun ditolaknya. Pa­salnya, kata dia, selain takut terjadi fitnah di tengah masyarakat, juga tidak ada petugas di desa yang menerimanya.
"Pertama takut fitnah, dan keduanya petugas desa nya pun sudah pada pulang. Makanya saya pernah menolaknya," ujar dia. Terkait pengangkutan raskin di malam hari, “KP” mencoba mengkonfirmasi ke kepala gudang dolog, Jajang. Namun ketika di telepon tidak diangkat, dan di sms pun tidak dibalas. E-44***

http://www.kabar-priangan.com/news/detail/9388

Data BPS Kacau, Bengkulu Tengah Tolak Raskin

13 Mei 2013

RBI, BENTENG – Tidak hanya Pemkab Mukomuko saja yang menolak bantuan beras miskin (Raskin) dan menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menolak raskin. Hal yang sama dilakukan  Pemda Bengkulu Tengah (Benteng) dan seluruh Kades dari 10 kecamatan secara resmi menyatakan menolak program nasional pengaman sosial berupa kuota beras bagi masyarakat miskin (raskin). Itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Asisten II, Winardi Panggarbesy dengan seluruh camat, bagian pemerintahan setda dan seluruh kades se Benteng yang digelar di aula Setda pada Sabtu (30/6/2012).

Penolakan jatah raskin pada periode ini lantaran kuota bagi Benteng terjadi penurunan sangat drastis, dari sebelumnya 12.792 rumah tangga sasaran (RTS) menjadi 5.084 RTS. Selain itu seluruh Kades juga menganggap data dari BPS merupakan data mengada-ada lantaran tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya Kades juga merasa kesulitan dan keberatan membagikan raskin itu jika dipaksakan. “Jelas kami menolak pembagian Raskin pada periode ini jika data yang digunakan masih menggunakan data dari BPS (badan pusat statistik). Dari angka yang mereka paparkan jelas akan menjadi bumerang bagi kami jika diterima dan dibagikan,” kata Kades Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa, Rahaya.

Pernyataan penolakan juga disampaikan Kades Taba Tengah Kecamatan Merigi Sakti, Hartoni. Menurutnya data BPS yang dijadikan sebagai acuan pembagian raskin periode Juli hingga Desember mendatang sangat tidak akurat. Sebab ada beberapa warga yang sudah lama meninggal masih masuk sebagai penerima, termasuk warganya yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas masih dimasukan sebagai penerima. Sedangkan yang benar membutuhkan malah dicoret atau tak disepakati pihak BPS, bahkan data yang ia ajukan sebagai pendata juga tidak dipakai oleh pihak BPS. “Saya ikut dalam pendataan, di Desa Taba Tengah kami masukan sebanyak 49 RTS, di Desa Talang Donok sebanyak 69 RTS. Namun hasil yang dikeluarkan BPS malah berbeda dengan yang kami usulkan, seperti di Taba Tengah 9 RTS dan Talang Donok 7 RTS semuanya menurut pandangan kami belum layak menerima sebab masih banyak yang lebih pantas membutuhkan. Pertayaan kami, kemana sisa data yang kami ajukan? Sebab itulah kami sangat menolak Raskin jika menggunakan data dari BPS,” kata Hartoni.

Sementara itu, Camat Karang Tinggi Ismail Bakaria yang hadir dalam rapat mengatakan dari data yang ia terima di BPS jelas ia sangat meragukan keabsahan data itu. Pasalnya di kecamatan yang ia pimpin itu hanya 5 desa yang terakomodir menerima raskin, sedangkan 7 desa lainnya tak ada data penerima raskin. “Kecamatan Karang Tinggi ada 12 desa, kok yang masuk hanya 5 desa? Apakah desa lainnya tidak membutuhkan lagi? Ternyata setelah kami cross check ke lapangan mereka sangat membutuhkan. Sebab itu kami meragukan data dari BPS. Kami imbau Raskin jangan dibagikan sebelum ada kejelasan mengenai hal ini. Jika dipaksakan jelas ini akan menjadi petaka dan bumerang bagi Kades,” jelas Ismail.

Setelah cukup lama berdiskusi dan berdebat, akhirnya forum itu mensepakati Benteng secara resmi menolak Raskin pada periode ini. Penolakan itu akan disampaikan langsung pada pihak kementrian kesejahteraan sosial dengan dilampiri berita acara dan pernyataan dari setiap Kades. “Kesimpulannya ya menolak, secepatnya kami akan sampaikan surat dan lampiran-lampiran penguat penolakan itu. semoga saja bisa menjadi dasar bagi pihak kementrian untuk memberikan kebijakan bagi Benteng,” kata Kabag Ekonomi, Mitrul A Jemi sebagai leading sector pembagian Raskin. (tan)

http://radarbengkulu.web.id/bengkulu-tengah/data-bps-kacau-bengkulu-tengah-tolak-raskin.html/ 

Tambrauw belum Tebus Raskin

13 Mei 2013

SORONG – Meski penyaluran beras untuk masyarakat (raskin) untuk periode sebagian besar sudah berjalan, tetapi hinga kini masih ada kabupaten yang belum menebus untuk mengambil jatah raskin bagi warganya. Kabupaten Tambrauw hingga kini belum menebus dan mengambil plafon beras raskin yang telah ditetapkan dan siap disalurkan di distrik-disrik kabupaten setempat.
Kepala Bulog Sub Divre Sorong, Firmansyah kepada Koran ini mengatakan, sampai saat ini hanya Kabupaten Tambrauw saja yang belum merealisasikan penebusan plafon atau jatah raskin bagi masyarakatnya. Pihaknya mengharapkan agar pihak-pihak terkait dalam hal ini kepala distrik (Kadistrik) dapat segera menebus jatah raskin guna disalurkan ke warga penerima raskin tersebut. Mengingat raskin sangat dibutuhkan bagi warga yang berhak menerimanya. Menurut Kabulog Sub Divre Sorong, pihaknya sendiri selalu siap untuk melayani dan melaksanakan pengiriman hingga beras tiba di masing-masing distrik. “Sampai saat ini tingal satu kabupaten ini saja yang belum terealisasi, sementara yang lain sudah berjalan dengan normal,”katanya.
Sementara itu, untuk penyaluran raskin di pemda-pemda dibawah wilayah Bulog Sub Divre Sorong, saat ini sudah berjalan dengan lancar. Diungkapkan oleh Firmansyah, untuk wilayah Kota Sorong raskin sudah tersalurkan sebanyak 290.610 Kg yang terbagi atas total penyaluran ke distrik-distrik. Untuk Kabupaten Sorong sendiri sudah tersalurkan sebanyak 309.195 Kg, sedangkan Raja Amat sebanyak 159.210 Kg , raskin juga sudah tersalurkan ke distrik-distrik.
Lebih lanjut dikatakannya, penyaluran raskin dari Bulog sendiri hanya bertanggungjawab sampai ke tingkat kantor distrik. Sementara penyaluran selanjutnya diserahkan langsung ke Kadistrik atau Pemda setempat, termasuk dalam hal ini biaya ongkos pengiriman. Namun demikian, dalam penyalurannya hingga ke rumah tangga sasaran (RTS) tetap diawasi oleh Bulog dan pihak-pihak lain agar berjalan baik. Ia mengharap dalam waktu dekat penyaluran raskin hingga ke RTS dapat segera terselesaikan.(reg)

http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=11820

Penyidik Panggil Tiga Mantan Camat

11 Mei 2013

Terkait Kasus Dugaan Korupsi Raskin Desa Larangan Slampar

KOTA-Penyidik Polres Pamekasan terus menindak lanjuti kasus dugaan korupsi raskin (beras untuk rakyat miskin) Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan. Perkembangan terakhir, penyidik bakal mengkroscek data pendistribusian raskin untuk Desa Larangan Slampar kepada para camat yang pernah memimpin Tlanakan. Untuk itu, mau tidak mau, tiga mantan camat Tlanakan akan dipanggil ke Mapolres untuk dimintai keterangannya, pekan depan.

Tiga mantan camat itu, Sugianto (2009- 2011), Willy Agusta (2011-2012), dan Fathorrasyid (2012-2013). ”Camat pasti tahu pendistribusian raskin seluruh desa yang ada. Tiga camat itu kami panggil untuk mengkroscek dan memadukan keterangan dari masing-masing, perihal raskin Desa Larangan Slampar, dari tahun ke tahun,” kata Kasubag Humas Polres AKP Siti Maryatun, kemarin (10/5). Lebih jauh, Kanit Idik IV Bidang Tipikor Satreskrim Polres, Iptu Ach.  Soleh menjelaskan, sejak menangani kasus pelimpahan dari Kejari Pamekasan itu, penyidik tipikor sudah memeriksa delapan kepala dusun (Kadus).

Sedangkan, pemanggilan tiga mantan camat, adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan para Kadus tersebut. Bahkan pekan depan juga diagendakan untuk memeriksa dua koordinator lapangan (korlap) raskin Kecamatan Tlanakan yaitu, Syamsul Arifi n (korlap sekarang), dan Usman (mantan korlap). ”Pihak Kejari Pamekasan hingga sekarang belum membalas surat Kapolres, yang meminta hasil pemeriksaan kasus ini, yang sudah dilakukan Kejari sejak Desember tahun lalu.

Jadi kami harus bekerja dari awal lagi, untuk mengusutnya,” tambah Kasubag Humas AKP Siti Maryatun. Sebagaimana diberitakan, kasus yang sempat menjadi rebutan Polres dan Kejari ini, muncul setelah ada laporan Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Subianto. Dalam laporan Subianto itu, dikatakan selama tiga tahun terakhir (2010-2012) raskin hanya sembilan kali sampai ke masyarakat, dengan rincian tiga kali setiap tahunnya.

Menurut Subianto, dalam peraturannnya raskin itu turun setiap bulan, bahkan ada raskin ke-13. ”Ada Rp 2,6 miliar yang dikorupsi, dari 30 kali raskin yang tidak tersalurkan ke masyarakat,” pungkasnya kepada Jawa Pos Radar Madura. (radar)

http://www.maduraterkini.info/berita-pamekasan/penyidik-panggil-tiga-mantan-camat.html 

Beras Raskin di Cirebon Tak Layak Konsumsi

9 Mei 2013

Kab Cirebon-Sejumlah warga mengeluhkan kualitas beras untuk warga miskin (raskin) dari Bulog Cirebon.
Mereka menilai kondisi raskin yang berwarna kekuningan, hancur dan bau apek, tidak layak untuk dikonsumsi.
Sejumlah warga miskin di Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi, Kamis (09/05/2013) menunjukan kualitas beras Raskin yang baru mereka dapat.
Namun, warga mengaku tak berani mengadu. Mereka pun terpaksa mengkonsumsinya, karena tidak ada pilihan lain.
“Kami nggak berani mengadu, karena beras tersebut memang kami beli dengan harga murah,” ujar Kaniah, salah seorang penerima raskin kepada Jurnal Cirebon, Kamis (09/05/2013).
Kaniah membeli raskin tersebut dengan harga Rp 2000 perkilogram. Setiap warga mendapatkan jatah sekitar 4 kilogram.
Buruknya kualitas raskin juga dikeluhkan Sodiyah. Menurut dia, selain kondisinya pecah dan banyak campuran menir, beras juga bau apek. “Kalau dicuci dengan air, kotoran beras langsusng mengambang di air,” ujar dia.
Kondisi seperti ini, tambah dia sudah berkali kali terjadi didaerah tersebut. (Asep)


 http://www.jurnalcirebon.com/beras-raskin-di-cirebon-tak-layak-konsumsi.html

Lima Daerah Belum Ambil Raskin

10 Mei 2013

KUPANG, TIMEX - Hingga saat ini, lima Kabupaten di NTT Masing-masing, Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, TTU, Manggarai dan Kota Kupang belum mengambil jatah raskin tahun 2013. Sementara 16 Kabupaten lainnya sudah mengambil jatah Raskin dan telah didistribusi Bulog NTT.

"Hingga Senin ini masih ada lima kabupaten yang belum mengambil jatah Raskin nya. Sementara 16 Kabupaten lain sudah," ungkap Humas Bulog Divisi Regional (Divre) NTT, Marselina Rihi, baru-baru ini.

Lebih jauh Marselina menjelaskan, untuk periode Januari-Mei 2013 beras yang sudah didistribusi sebanyak 9.770.670. kilogram atau 30,89 persen dari pagu Januari Mei. Jika dihitung secara keseluruhan dari jumlah pagu raskin untuk Provinsi NTT tahun 2013 sebanyak 75.923.820 kilo gram dengan jumlah penerima 421.799 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Relaisasi Raskin di NTT periode Januari hingga 6 Mei baru mencapai 12,87 persen dari pagu raskin secara keseluruhan. "Prosentasenya masih kecil, tapi ini hal yang biasa terjadi pada awal-awal tahun.

Ketika sudah mulai masuk bulan September hingga tutup tahun, permintaan terus meningkat dari dari Kabupaten/Kota,"ungkap Marselina. Dia mengemukakan, masih minimnya penyaluran raskin kepada RTS-MP di NTT, bukan karena kesalahan ataupun kelemahan pihaknya, sebagai lembaga penyedia dan penyalur beras.

Yang terjadi, masih minimnya realisasi raskin diakibatkan belumnya disetornya Harga Tebus Raskin (HTR), oleh pemerintah desa dan kabupaten/kota. Bagi daerah yang telah menyetor HTR, maka pihak Bulog akan segera melakukan distribusi "Rendahnya penyaluran beras hingga saat ini bukan karena kami, tapi karena HTR belum disetor pemerintah setempat.

Jika HTR telah ada, kami akan langsung salurkan ke setiap desa, untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat penerima atau yang berhak," urai Marselina.

Bulog katanya, tidak akan pernah menghambat penyaluran raskin, ketika telah dilakukan penyetoran HTR kepada Bulog di kabupaten/kota se-NTT. Pasalnya, raskin merupakan hak masyarakat, sehingga tidak ada alasan pihaknya menahan atau tarik ulur dalam menyaluran raskin. Bagi Bulog setiap hak masyarakat, haru segera direalisasikan, sebab masyarakat telah membayar HTR.

"Raskin merupakan hak masyarakat, dan kami akan cepat salurkan, jika semua administrasi telah lengkap, Prinsipnya kita tidak mau menunda karena itu kebutuhan mendasar dari masyarakat," katanya.

Diakui, puncak penyaluran raskin sesuai permintaan Kabupaten/Kota biasanya terjadi pada bulan September hingga Desember. Pada waktu tersebut, Bulog sangat sibuk dengan distribusi karena mengejar waktu jatuh tempo untuk tahun berikutnya.

Beberapa kabupaten yang belum mengambil beras Raskinnya, bisa saja pemerintah masih mempertimbangkan berbagai hal, termasuk para petani masih dalam musim panen sehingga kebutuhan terhadap raskin belum terlalu besar.

"Ini bisa saja karena masih sibuk dengan panen, sehingga kebutuhan terhadap raskin belum tinggi. Walaupun demikian kita optimis penyaluran raskin bisa mencapai seratus persen," pungkas Marselina. (lok)

http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=55797

Bulog Diminta Tambah Raskin

9 Mei 2013

TRIBUNNEWS.COM YOGYA,  - Wacana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Perum Bulog Divre) harus menambah pasokan beras untuk warga miskin atau raskin. Mengikuti kenaikan harga BBM, pemerintah juga rencananya akan memberikan kompensasi kepada warga miskin melalui penyaluran raskin di daerah-daerah.
"Jika sebelumnya hanya ada 13 kali penyaluran raskin dalam setahun, maka dengan adanya kompensasi ini penyaluran bertambah menjadi 16 kali," ujar Kepala Bulog Divre DIY, Darsono Imam Yuwono pada Kamis (9/5/2013).
Penambahan penyaluran raskin, tentunya bedampak pada penyerapan beras oleh Bulog. Bila setiap tahunnya DIY hanya memerlukan beras sebesar 56.225 ton, maka dengan adanya aturan baru tersebut Bulog harus menyerap beras sebesar 69.200 ton setahunnya. "Jumlah yang cukup tinggi, berat memang, tapi harus tetap berusaha," katanya yakin.
Saat ini per bulannya, Bulog Divre DIY menyalurkan raskin sebesar 4.325 ton untuk 288.390 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Namun pihaknya masih optimis melihat keberhasilan panen tahun 2012 lalu sehingga Bulog mampu menyerap beras sebanyak 63 ribu ton sepanjang tahun.
Jika kebijakan tersebut jadi dilaksanakan, maka rencananya penambahan akan di lakukan pada Mei, Juni dan menjelang lebaran yakni di Juli nanti, sehingga pada bulan-bulan tersebut akan dibagikan dua kali raskin.  Dengan stok di gudang yang mencapai 21 ribu ton, pihaknya mampu memenuhi lima kali penyaluran raskin. Sedangkan untuk Agustus, Bulog belum memiliki gambaran, bagaimana pasokan beras untuk DIY.
"Mei dan Juni ini menjadi kesempatan kami dan semoga saja kami bisa menyerap cukup banyak sehingga meski 16 kali, kami bisa memenuhi," paparnya.
Sebagaimana tahun lalu, ia berharap curah hujan di DIY bagus sehingga mendukung hasil panen petani. Namun jika panen dari dalam DIY sendiri tidak mencukupi, maka pihaknya akan meminta pasokan dari daerah pemasok lain, contohnya Kebumen, Cilacap, Banyumas, dan Purworejo. "Kami juga masih bisa minta dari daerah timur, antara lain dari Sragen dan Ngawi," tambahnya. (gya)

http://www.tribunnews.com/2013/05/09/bulog-diminta-tambah-raskin

Honor Kuli Angkut Raskin Tak Jelas

8 Mei 2013

KOTA-Persoalan honor tim pendamping distribusi beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang dikurangi belum menemukan titik terang. Setelah sebelumnya tim  pendamping kecamatan nglurug kantor dinsosnakertrans, kemarin (7/5) giliran kantor DPRD yang didatangi. Mereka mempertanyakan hak kuli angkut yang diduga dipotong tanpa alasan. Juga, membahas tentang penurunan honor tim pendamping yang semula Rp 270 ribu menjadi Rp 90 ribu.

Mereka menilai selama ini masing-masing desa tidak ada kuli angkut raskin. Namun, di dinsosnakertrans tetap dianggarkan. Selain itu mereka mempertanyakan honor kepala desa sebesar Rp 100 ribu yang selama ini tidak pernah diterima. ”Terkait dana kuli angkut di bawah tidak efektif, sebagian Kades mengklaim tidak pernah menerima dan ada sebagian mengaku menerima, ini yang benar siapa,” kata Alan Kaisan, salah satu tim pendamping dengan nada bertanya kemarin.

Menurutnya, jika dalam temuan itu DPRD tidak menindaklanjuti, maka pihaknya akan melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum. ”Agar kita bekerja ada hasilnya,” tuturnya. Hal senada juga diungkapkan Hasan, tim pendamping asal Kecamatan Omben. Dia  menuturkan, honor yang diberikan kepada tim pendamping saat ini sangat tidak manusiawi. ”Ia kalau hanya memantau yang dekat, tapi ini kan jaraknya jauh semua,” keluhnya.

 Sementara itu Kepala Dinsosnakertrans A. Malik Amrullah mengungkapkan, pihaknya tidak pernah berupaya menurunkan honor tim pendamping. Malah, pada pengajuan anggaran 2013 lalu, pihaknya mengajukan seperti tahun sebelumnya. ”Pada intinya kami mengajukan sama seperti tahun sebelumnya,” jelasnya. Terkait honor kuli angkut, pihaknya sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yakni dari kecamatan menyetorkan SPj terlebih dahulu sebelum dana dicairkan.

”Sistem yang kita anut adalah laporan SPj, jika SPj lengkap ada tanda tangan penerima, stempel kecamatan dana itu dicairkan,” kilahnya. Sekadar diketahui, dari dana yang diajukan dinsosnakertrans sebesar Rp 703.080.000 hanya mendapat kucuran dana sebesar Rp 502.200.000. Itu untuk kebutuhan honor dan pendistribusian raskin selama satu tahun. (radar)

http://www.maduraterkini.info/berita-sampang/honor-kuli-angkut-raskin-tak-jelas.html 

Pagu Berkurang, Dua Desa Subang Tolak Raskin

8 Mei 2013

TINJAU SUBANG- Dua desa di Kabupaten Subang menolak menerima penyaluran beras untuk orang miskin (raskin) terhitung Januari 2013 akibat turun drastisnya jatah yang diberikan .

Kepala Sub-Bagian Bantuan Sosial Pemkab Subang, Endang Juharian menyatakan kedua desa yang menolak raskin tersebut yakni Desa Tanjungsari Barat dan Cikaum.

“Mereka menolak penyaluran raskin terhitung Januari 2013,” ujar Endang saat ditemui di kantornya Selasa (7/5/2013).

Menurut Endang, penolakan jatah raskin oleh kedua desa tersebut didasarkan pada alasan terus menurun drastisnya jatah raskin mereka dalam dua tahun terakhir.

“Penurunan pagu jatah raskin, bukan pemkab yang menentukan. Tetapi, langsung dari Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” katanya.

Dalam soal penentuan pagu raskin, tutur Endang, pemkab hanya bertindak sebagai pihak yang menjembatani saja. Terhadap penundaan penerimaan jatah raskin oleh kedua desa itu, pihaknya minta supaya mereka mengajukan surat permintaan penambahan pagu.

Kepala Desa Cikaum Timur, Dedeh Sukaesih, mengungkapkan, jatah raskin tahun 2011 sebanyak 14.000 kilogram, lalu tahun 2012 turun jadi 5.970 kilo gram kemudian tahun ini, turun drastis tinggal 2.475 kilogram atau penurunan setara dengan 41 persen.

“Jika kami menerima jatah raskin sebanyak itu, berarti, warga miskin kami hanya mendapatkan jatah rata-rata 1 liter pe bulan,” ujar Dedeh. “Makanya, kami menunda dulu penyaluran raskin sebelum ada penambahan pagu baru.”

Ia berjanji segera membuat surat pemintaan pagu baru tersebut kepada pihak pemerintah melalui Bupati Subang dan dilanjutkan melalui Perum Bulog.

Berdasarkan catatan tahun 2013 pagu raskin untuk Kabupaten Subag tercatat 1.882.510 kilogram perbulan untuk 125.434 rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah tersebut menurun 14 persen dibanding pagu tahun 2012 yang mencapai 2.248.500 kilo gram per bulan dengan 149.900 RTS.

Kepala Sub-Bulog Subang, Siti Kuati, mengaku bukan institusi yang bisa mengurangi dan menambah pagu penyaluran rakin.


“Kewajiban kami hanya menyalurkan saja. Namun, kami tetap menunggu surat dari Kepala Desa Cikaum Timur dan Tanjungsari Barat itu sebagai pedoman bahwa ada dua desa yang melakukan penundaan penyaluran raskin sepanjang tahun 2013," pungkasnya [inilah.com]

http://www.tintahijau.com/pemerintah/39-pemerintah/3858-pagu-berkurangi-dua-desa-subang-tolak-raskin