31 Oktober 2013
PAMEKASAN - Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tergolong masih terbelakang. Jalan akses desa rusak dan terkadang longsor. Saat musim kemarau pun, pertanian warga hanya mengandalkan air tadah hujan.
Di tengah kondisi seperti itu, siapa sangka sang kepala desa, Mustahep (36), terjerat kasus korupsi beras miskin (raskin) senilai Rp2,8 miliar.
Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, mengatakan, kasus ini terungkap saat sejumlah LSM dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bulog Sub-Dirve IX Pamekasan dan Kantor Kecamatan Tlanakan pada awal 2013.
Dalam beberapa kali aksi tersebut terungkap bahwa sejak 2010 hingga 2012, jatah raskin untuk warga Desa Larangan Slampar hanya diberikan enam kali.
Warga dan LSM kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Pamekasan dengan membawa sejumlah bukti penyelewengan raskin. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti Polres Pamekasan.
Dari penyelidikan tersebut terungkap bahwa hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa ada penyelewengan dana Rp2,8 miliar yang dilakukan Mustahep.
Kini Mustahep meringkuk di sel Mapolres Pamekasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
http://surabaya.okezone.com/read/2013/10/31/521/889673/kepala-desa-korupsi-beras-miskin-hingga-rp2-8-miliar
Kamis, 31 Oktober 2013
Raskin Bulog Ditolak Warga
31 Oktober 2013
SURYA Online, JOMBANG - 27 Zak beras untuk warga miskin (Raskin) yang dikirim Bulog ditolak warga Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kota sehingga diangkut kembali ke Gudang Bulog Tunggorono, Kamis (31/10/2013).
Ketua RW 4 Dusun Tunggul, Soeparno, mengatakan, warga menolak untuk menerima Raskin karena kualitasnya sangat jelek dan tidak layak konsumsi. ”Banyak mengandung kerikil, warnanya kekuning-kuningan dan berbau apek,” ujar Suparno.
Soeparno berharap, Raskin yang ditolak segera diganti oleh Bulog karena warganya masih sangat membutuhkan. ”Petugas dari Bulog berjanji segera dikirim gantinya,” terangnya.
Menurutnya, Raskin 27 zak itu diangkut pikap dan didrop di rumah Syamsul, Kasun Tunggul, namun saat dibagikan, ketahuan Raskinnya berkualitas jelek. “Seperti itu lho contohnya. Berwarna kekuningan, berbau apek dan banyak kerikil,” kata Soeparno sembari menunjuk beras yang dipegang salah satu warga.
Pjs Kepala Desa Tunggorono, Wid Sudarto belum mendapat laporan Raskin bermasalah dari Dusun Tunggul. Namun dia mengakui akhir-akhir ini kiriman Raskin ke desanya jelek. “Seingat saya sudah tiga kali. Terpaksa kami kembalikan dan kemudian diganti,” kata Sudarto
Kepala Gudang Bulog Tunggorono, Bejo Mujiono, mengakui, ada Raskin yang dikembalikan dari Dusun Tunggul. “Sebenarnya yang rusak hanya dua zak, namun yang dikembalikan 27 zak. Sekarang sudah kami ganti sehingga tidak ada masalah. Anda boleh cek ke lokasi,” kata Bejo.
http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/31/raskin-bulog-ditolak-warga
SURYA Online, JOMBANG - 27 Zak beras untuk warga miskin (Raskin) yang dikirim Bulog ditolak warga Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kota sehingga diangkut kembali ke Gudang Bulog Tunggorono, Kamis (31/10/2013).
Ketua RW 4 Dusun Tunggul, Soeparno, mengatakan, warga menolak untuk menerima Raskin karena kualitasnya sangat jelek dan tidak layak konsumsi. ”Banyak mengandung kerikil, warnanya kekuning-kuningan dan berbau apek,” ujar Suparno.
Soeparno berharap, Raskin yang ditolak segera diganti oleh Bulog karena warganya masih sangat membutuhkan. ”Petugas dari Bulog berjanji segera dikirim gantinya,” terangnya.
Menurutnya, Raskin 27 zak itu diangkut pikap dan didrop di rumah Syamsul, Kasun Tunggul, namun saat dibagikan, ketahuan Raskinnya berkualitas jelek. “Seperti itu lho contohnya. Berwarna kekuningan, berbau apek dan banyak kerikil,” kata Soeparno sembari menunjuk beras yang dipegang salah satu warga.
Pjs Kepala Desa Tunggorono, Wid Sudarto belum mendapat laporan Raskin bermasalah dari Dusun Tunggul. Namun dia mengakui akhir-akhir ini kiriman Raskin ke desanya jelek. “Seingat saya sudah tiga kali. Terpaksa kami kembalikan dan kemudian diganti,” kata Sudarto
Kepala Gudang Bulog Tunggorono, Bejo Mujiono, mengakui, ada Raskin yang dikembalikan dari Dusun Tunggul. “Sebenarnya yang rusak hanya dua zak, namun yang dikembalikan 27 zak. Sekarang sudah kami ganti sehingga tidak ada masalah. Anda boleh cek ke lokasi,” kata Bejo.
http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/31/raskin-bulog-ditolak-warga
Dolog Divre Pendeglang Bagikan Raksin Berkutu dan Bau
31 Oktober 2013
PANDEGLANG, SENTANAOnline.com—
SERING terjadinya beras untuk orang miskin dalam kondisi bau, berkutu dan bewarna kuning membuat Dolog Sub Drive Lebak-Pandeglang kebakaran jenggot. Pasalnya tidak sedikit masyarakat mengeluh mendapat raskin yang kurang layak untuk dimakan.
Menurut Pemerhati Program Pembangunan Propinsi Banten, M.A. Rohani, meski sudah 68 tahun merdeka, tetapi masih saja ada perlakuan orang yang kurang bertanggung jawab membuat rakyat makan beras yang kurang layak dikonsumsi. Ini menandakan rasa kemanusiaannya masih rendah.
“Kita minta Dolog yang diberi kepercayaan mendistribusikan raskin di daerah Pandeglang, tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang benar-benar butuh beras murah dan layak konsusmsi,” tandasnya kepada SENTANA, di Pandeglang, Rabu (/30/10).
Dikatakan, sampai sekarang masih saja terjadi masyarakat menerima raskin yang mutunya kurang layak untuk dikonsumsi, akibat pengawasan Dolog dan Pemda masih lemah. “Buktinya masih ada saja keluhan masyarakat. Saya berharap pendistribusian raskin harus lebih ekstra ketat khususnya kualitas raskinnya,” tambahnya.
Memang, kata dia, masyarakat hanya membayar Rp 1.600/kg atau Rp 2.000/kg, tetapi subsidi pemerintah Rp 5.000/ kg, sehingga harga raskin yang dibeli mencapai Rp 6.600/kg. “Untuk itu Dolog dan Pemda harus berani bertindak tegas terhadap orang-orang yang bermain dengan raskin,” katanya lagi.
Sementara Kepala Sub Drive Dolog Lebak- Pandeglang, Herman, ketika dikomfirmasi seputar kualitas raskin kurang layak dikonsumsi, menyatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi atas adanya keluhan-keluhan yang masuk. “Artinya kita juga tidak tinggal diam dengan masalah itu. Tentunya untuk memechkan masalah tersebut, kita berharap semua elemen ikut berperan serta, terutama pengawasan raskin itu sendiri,” ujarnya kepada wartawan, di kantornya, Rabu (30/10).
Dikatakan, kedepan pihaknya akan merubah kinerja yang memang dianggap kurang maksimal. “Bukan berarti sekarang kita tidak optimal bekerja, tapi memang kelemahan selalu ada, namanya juga manusia,” tandasnya.
Untuk memperkecil maslah pendistribusian raskin, kata Herman, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan Gapoktan-Gapoktan yang ada. “Sehingga selain melakukan pembinaan kepada petani, kita juga akan mengutamakan gabah lokal yang pada akhirnya sama-sama saling menguntungkan,” ujarnya.(JAT)
http://sentanaonline.com/detail_news/main/13956/1/31/10/2013/Dolog-Divre-Pendeglang-Bagikan-Raksin-Berkutu-dan-Bau
PANDEGLANG, SENTANAOnline.com—
SERING terjadinya beras untuk orang miskin dalam kondisi bau, berkutu dan bewarna kuning membuat Dolog Sub Drive Lebak-Pandeglang kebakaran jenggot. Pasalnya tidak sedikit masyarakat mengeluh mendapat raskin yang kurang layak untuk dimakan.
Menurut Pemerhati Program Pembangunan Propinsi Banten, M.A. Rohani, meski sudah 68 tahun merdeka, tetapi masih saja ada perlakuan orang yang kurang bertanggung jawab membuat rakyat makan beras yang kurang layak dikonsumsi. Ini menandakan rasa kemanusiaannya masih rendah.
“Kita minta Dolog yang diberi kepercayaan mendistribusikan raskin di daerah Pandeglang, tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang benar-benar butuh beras murah dan layak konsusmsi,” tandasnya kepada SENTANA, di Pandeglang, Rabu (/30/10).
Dikatakan, sampai sekarang masih saja terjadi masyarakat menerima raskin yang mutunya kurang layak untuk dikonsumsi, akibat pengawasan Dolog dan Pemda masih lemah. “Buktinya masih ada saja keluhan masyarakat. Saya berharap pendistribusian raskin harus lebih ekstra ketat khususnya kualitas raskinnya,” tambahnya.
Memang, kata dia, masyarakat hanya membayar Rp 1.600/kg atau Rp 2.000/kg, tetapi subsidi pemerintah Rp 5.000/ kg, sehingga harga raskin yang dibeli mencapai Rp 6.600/kg. “Untuk itu Dolog dan Pemda harus berani bertindak tegas terhadap orang-orang yang bermain dengan raskin,” katanya lagi.
Sementara Kepala Sub Drive Dolog Lebak- Pandeglang, Herman, ketika dikomfirmasi seputar kualitas raskin kurang layak dikonsumsi, menyatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi atas adanya keluhan-keluhan yang masuk. “Artinya kita juga tidak tinggal diam dengan masalah itu. Tentunya untuk memechkan masalah tersebut, kita berharap semua elemen ikut berperan serta, terutama pengawasan raskin itu sendiri,” ujarnya kepada wartawan, di kantornya, Rabu (30/10).
Dikatakan, kedepan pihaknya akan merubah kinerja yang memang dianggap kurang maksimal. “Bukan berarti sekarang kita tidak optimal bekerja, tapi memang kelemahan selalu ada, namanya juga manusia,” tandasnya.
Untuk memperkecil maslah pendistribusian raskin, kata Herman, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan Gapoktan-Gapoktan yang ada. “Sehingga selain melakukan pembinaan kepada petani, kita juga akan mengutamakan gabah lokal yang pada akhirnya sama-sama saling menguntungkan,” ujarnya.(JAT)
http://sentanaonline.com/detail_news/main/13956/1/31/10/2013/Dolog-Divre-Pendeglang-Bagikan-Raksin-Berkutu-dan-Bau
Rabu, 30 Oktober 2013
Bulog Subdivre Tangerang & Subdivre Pandeglang Diminta Perbaiki Mutu Raksin
30 Oktober 2013
Pemrov Akan Panggil Bulog
Banten_Barakindo- Perum Bulog Subdivre Tangerang dan Subdivre Pandeglang-Lebak diminta segera memperbaiki carut-marutnya kualitas baras bagi masyarakat maskin (Raskin) dikedua daerah tersebut. Pasalnya, selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Nomor 3/2013 tentang Perberasan.
Sebelumnya, pada Selasa (29/10/2013), sejumlah media masa lokal ramai memberitakan rendahnya kualitas Raskin di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.
Seperti yang dikeluhkan warga penerima manfaat Raskin di Kelurahan Salemba Raya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga mengeluhkan beras Raskin yang menggumpal, berwarna kuning, pecah-pecah (menir) dan berkutu.
“Meskipun saya tergolong warga tidak mampu, apakah harus mengkonsumsi beras bantuan dari pemerintah yang kondisinya seperti itu,” ujar Yati, warga RT/RW 04/14 Kelurahan Kosambi Raya layaknya dilansir Radar Banten, kemarin.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tedi, warga Desa Giri Jaya, Kecamatan Saketi mengungkapkan, beras Raskin yang diterimanya dalam beberapa waktu terakhir, kualitasnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Terus terang, kualitas Raskin yang kami terima sangat buruk. Selain bau apek, juga banyak dedak yang seperti debu,” katanya menambahkan, dari informasi yang ia peroleh, beras yang ia terima berasal dari petani lokal. “Tapi apa iya, beras dari petani baunya apek? Jangan mentang-mentang beras untuk orang miskin, maka kualitasnya disepelekan. Kami minta pemerintah mengawasi beras yang dikirimkan Bulog, jangan asal-asalan,” tambahnya.
Sementara sumber Berita Barak menyebutkan, sejak menerima informasi kualitas beras Raskin yang TMS, Pemprov Banten langsung membentuk dan mengutus tim untuk langsung mengusutnya dilapangan. Pemprov Banten pun akan segera memanggil kedua Perum Bulog terkait untuk diminta klarifikasi atas persoalan tersebut. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2013/10/bulog-subdivre-tangerang-subdivre.html
Pemrov Akan Panggil Bulog
Banten_Barakindo- Perum Bulog Subdivre Tangerang dan Subdivre Pandeglang-Lebak diminta segera memperbaiki carut-marutnya kualitas baras bagi masyarakat maskin (Raskin) dikedua daerah tersebut. Pasalnya, selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Nomor 3/2013 tentang Perberasan.
Sebelumnya, pada Selasa (29/10/2013), sejumlah media masa lokal ramai memberitakan rendahnya kualitas Raskin di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.
Seperti yang dikeluhkan warga penerima manfaat Raskin di Kelurahan Salemba Raya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga mengeluhkan beras Raskin yang menggumpal, berwarna kuning, pecah-pecah (menir) dan berkutu.
“Meskipun saya tergolong warga tidak mampu, apakah harus mengkonsumsi beras bantuan dari pemerintah yang kondisinya seperti itu,” ujar Yati, warga RT/RW 04/14 Kelurahan Kosambi Raya layaknya dilansir Radar Banten, kemarin.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tedi, warga Desa Giri Jaya, Kecamatan Saketi mengungkapkan, beras Raskin yang diterimanya dalam beberapa waktu terakhir, kualitasnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Terus terang, kualitas Raskin yang kami terima sangat buruk. Selain bau apek, juga banyak dedak yang seperti debu,” katanya menambahkan, dari informasi yang ia peroleh, beras yang ia terima berasal dari petani lokal. “Tapi apa iya, beras dari petani baunya apek? Jangan mentang-mentang beras untuk orang miskin, maka kualitasnya disepelekan. Kami minta pemerintah mengawasi beras yang dikirimkan Bulog, jangan asal-asalan,” tambahnya.
Sementara sumber Berita Barak menyebutkan, sejak menerima informasi kualitas beras Raskin yang TMS, Pemprov Banten langsung membentuk dan mengutus tim untuk langsung mengusutnya dilapangan. Pemprov Banten pun akan segera memanggil kedua Perum Bulog terkait untuk diminta klarifikasi atas persoalan tersebut. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2013/10/bulog-subdivre-tangerang-subdivre.html
Mendapat Pembagian Beras Busuk, Warga Bongoime Tolak Raskin
29 Oktober 2013
KBRN, Gorontalo : Beras Miskin atau raskin yang disalurkan kepada warga desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sebagian kualitasnya kurang bagus, bahkan tidak layak dikonsumsi.
Hal ini seperti dikeluhkan Ka Mani warga Desa Bongoime Kabupaten Bone Bolango ketika diwawancarai sejumlah wartawan Selasa (29/10/2013). Menurut dia, sebagain beras raskin yang disalurkan tersebut sudah ada yang berkutu, kusam dan sudah halus seperti tepung. Bahkan, beras tersebut sudah berbau busuk.
Ka Mani sendiri mengakui menolak untuk menerima raskin yang tidak layak dikonsumsi tersebut.
“Saya pasti menolak menerima beras ini, karena memang sudah tidak layak lagi dikonsumsi, sudah berbau busuk,” ungkap ka Mani
Sementara itu, Sekretaris Desa Bongoime EDI UTINA mengakui kalau raskin yang disalurkan tersebut sebagian kualitasnya sudah rusak. Ia menegaskan, raskin yang rusak ini akan dikembalikan dan akan mendapatkan gantinya.
“Memang ada yang tidak layak dikonsumsi dan itu sudah kita sendirikan, dan akan kita kembalikan lagi” ungkap Edi Utina
Setelah ada pergatian terhadap raskin yang rusak ini, kata EDI UTINA akan segerak disalurkan kepada masyarakat. Sementara raskin yang layak dikonsumsi sebagian sudah disalurkan kepada masyarakat desa Bongoime. (Fery Apantu/HF)
http://rri.co.id/index.php/berita/75657/Mendapat-Pembagian-Beras-Busuk-Warga-Bongoime-#.UnBLFVMutek
KBRN, Gorontalo : Beras Miskin atau raskin yang disalurkan kepada warga desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sebagian kualitasnya kurang bagus, bahkan tidak layak dikonsumsi.
Hal ini seperti dikeluhkan Ka Mani warga Desa Bongoime Kabupaten Bone Bolango ketika diwawancarai sejumlah wartawan Selasa (29/10/2013). Menurut dia, sebagain beras raskin yang disalurkan tersebut sudah ada yang berkutu, kusam dan sudah halus seperti tepung. Bahkan, beras tersebut sudah berbau busuk.
Ka Mani sendiri mengakui menolak untuk menerima raskin yang tidak layak dikonsumsi tersebut.
“Saya pasti menolak menerima beras ini, karena memang sudah tidak layak lagi dikonsumsi, sudah berbau busuk,” ungkap ka Mani
Sementara itu, Sekretaris Desa Bongoime EDI UTINA mengakui kalau raskin yang disalurkan tersebut sebagian kualitasnya sudah rusak. Ia menegaskan, raskin yang rusak ini akan dikembalikan dan akan mendapatkan gantinya.
“Memang ada yang tidak layak dikonsumsi dan itu sudah kita sendirikan, dan akan kita kembalikan lagi” ungkap Edi Utina
Setelah ada pergatian terhadap raskin yang rusak ini, kata EDI UTINA akan segerak disalurkan kepada masyarakat. Sementara raskin yang layak dikonsumsi sebagian sudah disalurkan kepada masyarakat desa Bongoime. (Fery Apantu/HF)
http://rri.co.id/index.php/berita/75657/Mendapat-Pembagian-Beras-Busuk-Warga-Bongoime-#.UnBLFVMutek
Bulog Lobi Kejari, Kasus Raskin Dihentikan
30 Oktober 2013
SIDRAP, BKM -- Pengusutan kasus penyaluran beras miskin (raskin) di dua kecamatan, masing-maing Panca Lautang dan Kulo, di Sidrap akhirnya dihentikan. Langkah tersebut diambil setelah ada lobi oleh pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) wilayah III Sidrap dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Informasinya, sebanyak 3 orang utusan pihak Bulog Sidrap, termasuk Kadivre, Laode Amy Jaya Kamaluddin mendatangi Kejari Sidrap untuk membahas kasus yang tengah diselidiki tim penyidik Kejari dalam beberapa pekan terakhir ini. Kasus yang dulunya kencang ditangani dan masuk dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), kini berakhir dengan proses kesepakatan pengembalian beras yang tak berkualitas kepada warga miskin.
Dalam hasil pertemuan tim mediasi Bulog Sidrap dan Kejari yang digelar pekan lalu, keduanya menyepakati kasus raskin diproses pengembalian atau pergantian raskin. Bulog sepakat akan mengganti semua beras yang dulunya berkualitas jelek. Beras berkutu, banyak batu dan hitamnya itu akan ditarik dari tangan penerima manfaat.
Sebelumnya, penyaluran raskin oleh pihak Bulog di dua desa, yakni Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang dan Desa Kulo, Kecamatan Kulo yang ditemukan warga karung beras isi 15 kilogram ternyata kualitasnya buruk. Diduga raskin itu disalurkan dari stok lama tersimpan di gudang milik Bulog. Keluhan itu langsung ditanggapi pihak kejaksaan dan melakukan pulbaket. Namun sayang, tidak berlanjut ke proses hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, Muh Arifin Hamid yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (29/10) membenarkan pihak Bulog Sidrap, termasuk Kadivre telah datang menemuinya. Arifin juga mengakui kalau hasil pulbaket kasus raskin Bulog hanya ditindaklanjuti dengan proses pergantian dan penarikan raskin jelek yang sudah diterimah dari tangan warga.
"Iya, kami hanya sarankan proses pengembalian dan pergantian beras yang diterima warga," ujarnya.
Arifin menjelaskan, alasan hanya sanksi pergantian raskin diberlakukan karena hasil penelusuran pulbaket belum bisa diangkat ke tingkat penyidikan, karena barang bukti yang dikumpul dianggap minim dan kecil. "Ya begitu, barang buktinya cuma dua karung isi 15 kilogram. Jadi intinya kita suruh saja pergantian raskin. Pada penyaluran berikutnya diminta tidak terulang lagi ada kualitas buruk. Kami minta Bulog agar lebih profesional bekerja, khususnya memperhatikan kualitas beras yang disalurkan kepada warga miskin," tegas Arifin.
Arifin juga membeberkan kesepakatan yang tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding) antara Kejari dan Bulog soal penaganan kasus-kasus hukum lainnya. Disini, kata Arifin, kesepatakan akan dituangkan dalam penandatangan instrumen perdata dan tata usaha negara (datun) selaku pengacara negara.
"Kita ditunjuk oleh Bulog menjadi pengacara negara yang akan menangani semua bentuk perkara, baik perdata maupun pidana. Insya Allah 6 November kita pendatanganan MoUnya," terang Arifin.
Menurutnya, MoU itu dimaksudkan bukan semata-mata mengesampingkan perkara Bulog jika tersangkut pidana. Namun tetap akan diproses hukum jika memang benar terbukti bersalah. Namun sebaliknya, jika Bulog punya tuntutan dari pihak lain, maka sesuai intrumen Datun selaku pengacara negara, Kejari berhak mendampingi Bulog dalam kasus yang dihadapinya selaku kliennya.
"Kalau ada masalah, misalnya penunggak raskin tak mau membayar tunggakannya, maka kita yang turun melakukan penagihan. Begitu juga kalau ada gugatan ke pihak Bulog, maka kita mendampingi selaku klien. Cuma kalau ada pejabat Bulog yang tersangkut masalah korupsi atau penyelewengan jabatan dan sejenisnya yang sifatnya melawan hukum, tunggu dulu. Kita akan proses hukum dia sesuai aturan yang berlaku," tegas mantan Koordinator Jaksa Kejati Sulselbar ini.
Kepala Bulog Sidrap, Laode Amy Jaya Kamaluddin yang coba dikonfirmasi di kantornya, kemarin tidak berhasil ditemui. Sejumlah staf Bulog Sidrap menyebutkan Kadivre sedang berduka dan belum masuk kantor. "Maaf, Pak Kasubdivre masih berduka karena orang tuanya meninggal dunia. Beliau masih di Kendari dan kemungkinan Senin depan baru masuk kantor," tandas staf yang tak namanya dimediakan. (ady/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/13169-bulog-lobi-kejari-kasus-raskin-dihentikan.html
SIDRAP, BKM -- Pengusutan kasus penyaluran beras miskin (raskin) di dua kecamatan, masing-maing Panca Lautang dan Kulo, di Sidrap akhirnya dihentikan. Langkah tersebut diambil setelah ada lobi oleh pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) wilayah III Sidrap dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Informasinya, sebanyak 3 orang utusan pihak Bulog Sidrap, termasuk Kadivre, Laode Amy Jaya Kamaluddin mendatangi Kejari Sidrap untuk membahas kasus yang tengah diselidiki tim penyidik Kejari dalam beberapa pekan terakhir ini. Kasus yang dulunya kencang ditangani dan masuk dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), kini berakhir dengan proses kesepakatan pengembalian beras yang tak berkualitas kepada warga miskin.
Dalam hasil pertemuan tim mediasi Bulog Sidrap dan Kejari yang digelar pekan lalu, keduanya menyepakati kasus raskin diproses pengembalian atau pergantian raskin. Bulog sepakat akan mengganti semua beras yang dulunya berkualitas jelek. Beras berkutu, banyak batu dan hitamnya itu akan ditarik dari tangan penerima manfaat.
Sebelumnya, penyaluran raskin oleh pihak Bulog di dua desa, yakni Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang dan Desa Kulo, Kecamatan Kulo yang ditemukan warga karung beras isi 15 kilogram ternyata kualitasnya buruk. Diduga raskin itu disalurkan dari stok lama tersimpan di gudang milik Bulog. Keluhan itu langsung ditanggapi pihak kejaksaan dan melakukan pulbaket. Namun sayang, tidak berlanjut ke proses hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, Muh Arifin Hamid yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (29/10) membenarkan pihak Bulog Sidrap, termasuk Kadivre telah datang menemuinya. Arifin juga mengakui kalau hasil pulbaket kasus raskin Bulog hanya ditindaklanjuti dengan proses pergantian dan penarikan raskin jelek yang sudah diterimah dari tangan warga.
"Iya, kami hanya sarankan proses pengembalian dan pergantian beras yang diterima warga," ujarnya.
Arifin menjelaskan, alasan hanya sanksi pergantian raskin diberlakukan karena hasil penelusuran pulbaket belum bisa diangkat ke tingkat penyidikan, karena barang bukti yang dikumpul dianggap minim dan kecil. "Ya begitu, barang buktinya cuma dua karung isi 15 kilogram. Jadi intinya kita suruh saja pergantian raskin. Pada penyaluran berikutnya diminta tidak terulang lagi ada kualitas buruk. Kami minta Bulog agar lebih profesional bekerja, khususnya memperhatikan kualitas beras yang disalurkan kepada warga miskin," tegas Arifin.
Arifin juga membeberkan kesepakatan yang tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding) antara Kejari dan Bulog soal penaganan kasus-kasus hukum lainnya. Disini, kata Arifin, kesepatakan akan dituangkan dalam penandatangan instrumen perdata dan tata usaha negara (datun) selaku pengacara negara.
"Kita ditunjuk oleh Bulog menjadi pengacara negara yang akan menangani semua bentuk perkara, baik perdata maupun pidana. Insya Allah 6 November kita pendatanganan MoUnya," terang Arifin.
Menurutnya, MoU itu dimaksudkan bukan semata-mata mengesampingkan perkara Bulog jika tersangkut pidana. Namun tetap akan diproses hukum jika memang benar terbukti bersalah. Namun sebaliknya, jika Bulog punya tuntutan dari pihak lain, maka sesuai intrumen Datun selaku pengacara negara, Kejari berhak mendampingi Bulog dalam kasus yang dihadapinya selaku kliennya.
"Kalau ada masalah, misalnya penunggak raskin tak mau membayar tunggakannya, maka kita yang turun melakukan penagihan. Begitu juga kalau ada gugatan ke pihak Bulog, maka kita mendampingi selaku klien. Cuma kalau ada pejabat Bulog yang tersangkut masalah korupsi atau penyelewengan jabatan dan sejenisnya yang sifatnya melawan hukum, tunggu dulu. Kita akan proses hukum dia sesuai aturan yang berlaku," tegas mantan Koordinator Jaksa Kejati Sulselbar ini.
Kepala Bulog Sidrap, Laode Amy Jaya Kamaluddin yang coba dikonfirmasi di kantornya, kemarin tidak berhasil ditemui. Sejumlah staf Bulog Sidrap menyebutkan Kadivre sedang berduka dan belum masuk kantor. "Maaf, Pak Kasubdivre masih berduka karena orang tuanya meninggal dunia. Beliau masih di Kendari dan kemungkinan Senin depan baru masuk kantor," tandas staf yang tak namanya dimediakan. (ady/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/13169-bulog-lobi-kejari-kasus-raskin-dihentikan.html
KEJARI CIANJUR PRIORITASKAN KASUS DUGAAN KORUPSI RASKIN
29 Oktober 2013
Antarajawabarat.com,29/10- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Jabar, memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi dan pengelapan raskin yang melibatkan sejumlah tersangka di Kecamatan Sukaresmi.
"Dari enam perkara kasus dugaan korupsi yang sedang kami tanngani, kami sedang fokuskan dalam kasus raskin di Kecamatan Sukaresmi, yang sudah memasuki tahap penyelidikan," kata Kajari Cianjur, Adonis, Selasa.
Dia mengungkapkan, secara umum saat ini pihaknya menangani enam kasus dengan status penyelidikan dan dua penyelidikan dengan tahap mengunpulkan bukti-bukti. Hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat.
"Kita sedang tindaklanjuti kasus dugaan korupsi dari Sukaresmi. Tapi, kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan memperkuat laporan ini," ucapnya.
Selain itu, jelas dia, untuk menanani kasus-kasus tersebut, pihaknya dibantu intansi lain yang bersangkutan untuk menentukan apakah ini merugikan keuangan negara dan berapa kerugiannya.
"Disamping itu, Kejari masih menunggu hasil audit dari BPKP, terkait dengan kerugian negara. Apakah ada kerugian negara dalam kasus ini dan jika ada kerugian negara, berapa kerugiannya," ungkapnya.
Setelah ada hasil penentuan kerugian negara dari BPKP, tambah dia, pihaknya akan segera menentukaan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan koruspi raskin tersebut.
"Untuk tersangka masih kita selidiki dan kita akan tentukan setelah pelaporan selesai, saya belum bisa menyebutkan namun lebih dari satu orang," ucapnya.
Dia menambahkan, dalam kasus tersebut, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum Bulog Namun, pihaknya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan dan buki-bukti yang terkumpul secara bertahap.
"Kami akan tindak lanjuti kalau memang ada keterlibatan orang Bulog di dalamnya. Namun kami masih menunggu hasil dari BPKP," pungkasnya.***2***(KR,FKR)
http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/46118/KEJARI-CIANJUR-PRIORITASKAN-KASUS-DUGAAN-KORUPSI-RASKIN
Antarajawabarat.com,29/10- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Jabar, memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi dan pengelapan raskin yang melibatkan sejumlah tersangka di Kecamatan Sukaresmi.
"Dari enam perkara kasus dugaan korupsi yang sedang kami tanngani, kami sedang fokuskan dalam kasus raskin di Kecamatan Sukaresmi, yang sudah memasuki tahap penyelidikan," kata Kajari Cianjur, Adonis, Selasa.
Dia mengungkapkan, secara umum saat ini pihaknya menangani enam kasus dengan status penyelidikan dan dua penyelidikan dengan tahap mengunpulkan bukti-bukti. Hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat.
"Kita sedang tindaklanjuti kasus dugaan korupsi dari Sukaresmi. Tapi, kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan memperkuat laporan ini," ucapnya.
Selain itu, jelas dia, untuk menanani kasus-kasus tersebut, pihaknya dibantu intansi lain yang bersangkutan untuk menentukan apakah ini merugikan keuangan negara dan berapa kerugiannya.
"Disamping itu, Kejari masih menunggu hasil audit dari BPKP, terkait dengan kerugian negara. Apakah ada kerugian negara dalam kasus ini dan jika ada kerugian negara, berapa kerugiannya," ungkapnya.
Setelah ada hasil penentuan kerugian negara dari BPKP, tambah dia, pihaknya akan segera menentukaan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan koruspi raskin tersebut.
"Untuk tersangka masih kita selidiki dan kita akan tentukan setelah pelaporan selesai, saya belum bisa menyebutkan namun lebih dari satu orang," ucapnya.
Dia menambahkan, dalam kasus tersebut, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum Bulog Namun, pihaknya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan dan buki-bukti yang terkumpul secara bertahap.
"Kami akan tindak lanjuti kalau memang ada keterlibatan orang Bulog di dalamnya. Namun kami masih menunggu hasil dari BPKP," pungkasnya.***2***(KR,FKR)
http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/46118/KEJARI-CIANJUR-PRIORITASKAN-KASUS-DUGAAN-KORUPSI-RASKIN
Soal Raskin, Bulog Harus Bertanggungjawab
29 Oktober 2013
TILONGKABILA – Hasil temuan Aleg Komisi II Dekab Bonbol atas bantuan Raskin di Desa Bongoime diduga kuat tak layak konsumsi terus mendapat sorotan tajam. Kali ini para Aleg, tokoh masyarakat dan LSM menyampaikan tuntutan harus ada pihak yang bertanggungjawab. Terlebih oleh pihak distributor dalam hal ini Bulog wilayah Provinsi Gorontalo.
Hal ini dikemukakan Aleg Komisi II Umar Ibrahim kepada koran ini kemarin. Ia menegaskan, persoalan ini kerap dialami masyarakat penerima bantuan Raskin. Namun, paling memuncak adalah temuan distribusi Raskin yang tak layak konsumsi, karena diduga kadaluarsa atau ekspair. “Buktinya sekitar hampir 3 ton bantuan Raskin didistribusikan pihak Bulog di wilayah Bongoime Kecamatan Tilongkabila sudah berwarna kekuning-kuningan dan berbau. Ini jelas cukup menandakan kondisinya ada kemungkinan sudah lama di gudang atau ekspair, namun tetap disalurkan,” tukas Aleg dari Partai Demokrat itu.
Umar Ibrahim mengatakan, jika kondisi ini tidak sempat ditemukan, khawatirnya akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat luas. Untuk itu persoalan ini tidak bisa didiamkan dan tentu harus dibawah ke ranah hukum. Sehingga bagi pihak-pihak terkait ada efek jera dan lebih meningkatkan tahap pengawasan.
“Harus ada yang bertanggungjawab atas temuan bantuan Raskin diduga kadaluarsa tersebut. Paling tidak pihak distributor harus ada efek jera juga dan lebih teliti sebelum menyalurkan,” tegasnya.
Disatu pihak LSM Kompak Bonbol Paris Jali didampingi pemuda Tilongkabila Afandi Djafar mengaku turut mengutuk keras adanya distribusi bantuan Raskin yang kini mulai meresahkan warga. “Kami mendukung penuh upaya Aleg Dekab Bonbol untuk memproses hukum persoalan ini. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikhawatirkan akan memberi ancaman dampak bagi kesehatan masyarakat,” ungkap Paris Djali. Hingga berita ini diturunkan, pihak Bulog sedianya diminta bertanggungjawab atas persoalan ini belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.(nrt)
http://gorontalopost.com/2013/10/29/soal-raskin-bulog-harus-bertanggungjawab/
TILONGKABILA – Hasil temuan Aleg Komisi II Dekab Bonbol atas bantuan Raskin di Desa Bongoime diduga kuat tak layak konsumsi terus mendapat sorotan tajam. Kali ini para Aleg, tokoh masyarakat dan LSM menyampaikan tuntutan harus ada pihak yang bertanggungjawab. Terlebih oleh pihak distributor dalam hal ini Bulog wilayah Provinsi Gorontalo.
Hal ini dikemukakan Aleg Komisi II Umar Ibrahim kepada koran ini kemarin. Ia menegaskan, persoalan ini kerap dialami masyarakat penerima bantuan Raskin. Namun, paling memuncak adalah temuan distribusi Raskin yang tak layak konsumsi, karena diduga kadaluarsa atau ekspair. “Buktinya sekitar hampir 3 ton bantuan Raskin didistribusikan pihak Bulog di wilayah Bongoime Kecamatan Tilongkabila sudah berwarna kekuning-kuningan dan berbau. Ini jelas cukup menandakan kondisinya ada kemungkinan sudah lama di gudang atau ekspair, namun tetap disalurkan,” tukas Aleg dari Partai Demokrat itu.
Umar Ibrahim mengatakan, jika kondisi ini tidak sempat ditemukan, khawatirnya akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat luas. Untuk itu persoalan ini tidak bisa didiamkan dan tentu harus dibawah ke ranah hukum. Sehingga bagi pihak-pihak terkait ada efek jera dan lebih meningkatkan tahap pengawasan.
“Harus ada yang bertanggungjawab atas temuan bantuan Raskin diduga kadaluarsa tersebut. Paling tidak pihak distributor harus ada efek jera juga dan lebih teliti sebelum menyalurkan,” tegasnya.
Disatu pihak LSM Kompak Bonbol Paris Jali didampingi pemuda Tilongkabila Afandi Djafar mengaku turut mengutuk keras adanya distribusi bantuan Raskin yang kini mulai meresahkan warga. “Kami mendukung penuh upaya Aleg Dekab Bonbol untuk memproses hukum persoalan ini. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikhawatirkan akan memberi ancaman dampak bagi kesehatan masyarakat,” ungkap Paris Djali. Hingga berita ini diturunkan, pihak Bulog sedianya diminta bertanggungjawab atas persoalan ini belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.(nrt)
http://gorontalopost.com/2013/10/29/soal-raskin-bulog-harus-bertanggungjawab/
Selasa, 29 Oktober 2013
Bulog DIY Terima Penukaran Raskin Berkualitas Buruk
29 Oktober 2013
YOGYA (KRjogja.com) - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) DIY menjamin kualitas beras bagi masyarakat miskin (raskin) sesuai dengan standar dan masyarakat bisa menukarkannya apabila berkualitas buruk.
"Apabila sampai Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima raskin dengan kondisi tidak layak misal banyak kutunya atau bau dan lain-lain silahkan ditukarkan ke Bulog. RTS dapat menukarkan raskin yang kualitasnya buruk tersebut dengan yang berkualitas baik," tegas Kepala Perum Bulog Divre DIY, Awaludin Iqbal kepada KRjogja.com, Selasa (29/10/2013).
Iqbal menyampaikan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait raskin yang berkualitas buruk tersebut. Sementara terkait penyaluran raskin, pihaknya hanya tinggal menyalurkan dua bulan jatah akhir tahun yaitu November dan Desember.
"Tim teknis Bulog Divre DIY langsung akan menelusuri penyebab raskin yang diterima RTS tidak sesuai kualitas. Kerusakan raskin tersebut bisa saja terjadi pada saat proses pendistribusian dan penyimpanan terlalu lama yang tidak terkontrol di tingkat desa. Hal ini di luar tanggung jawab Bulog apabila terjadi kesalahan tersebut. (*-24)
http://krjogja.com/read/191900/bulog-diy-terima-penukaran-raskin-berkualitas-buruk.kr
YOGYA (KRjogja.com) - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) DIY menjamin kualitas beras bagi masyarakat miskin (raskin) sesuai dengan standar dan masyarakat bisa menukarkannya apabila berkualitas buruk.
"Apabila sampai Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima raskin dengan kondisi tidak layak misal banyak kutunya atau bau dan lain-lain silahkan ditukarkan ke Bulog. RTS dapat menukarkan raskin yang kualitasnya buruk tersebut dengan yang berkualitas baik," tegas Kepala Perum Bulog Divre DIY, Awaludin Iqbal kepada KRjogja.com, Selasa (29/10/2013).
Iqbal menyampaikan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait raskin yang berkualitas buruk tersebut. Sementara terkait penyaluran raskin, pihaknya hanya tinggal menyalurkan dua bulan jatah akhir tahun yaitu November dan Desember.
"Tim teknis Bulog Divre DIY langsung akan menelusuri penyebab raskin yang diterima RTS tidak sesuai kualitas. Kerusakan raskin tersebut bisa saja terjadi pada saat proses pendistribusian dan penyimpanan terlalu lama yang tidak terkontrol di tingkat desa. Hal ini di luar tanggung jawab Bulog apabila terjadi kesalahan tersebut. (*-24)
http://krjogja.com/read/191900/bulog-diy-terima-penukaran-raskin-berkualitas-buruk.kr
Senin, 28 Oktober 2013
Komisi A DPRD Sumene Sesalkan Kades Kepulauan
27 Oktober 2013
KBRN, Sumenep : Komisi A DPRD Sumenep menyesalkan sikap kepala Desa Kepulauan yang menolak pola distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) dengan sistem diantar hingga balai Desa.
Komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan itu mempertanyakan sikap Kades yang dinilai tidak mendukung program tersebut.
”Saya heran dengan para Kepala Desa yang menolak pola distribusi raskin yang baru ini. Padahal, perubahan pola distribusi raskin dari yang sebelumnya hanya diantar ke Pelabuhan kemudian dirubah hingga ke Balai Desa dinilai sangat membantu Kepala Desa,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan menyesalkan, Minggu (27/10/2013).
Sebelumnya, Kepala Desa di 9 Kecamatan Kepulauan kompak menolak distribusi raskin dengan sistem diantar hingga ke Balai Desa. Bahkan, mereka menolak menandatangani kesepakatan yang disodorkan Pemkab terkait Pola distribusi raskin. Alasannya, mereka menilai distribusi raskin yang baru itu kurang tepat dan pembahasannya tidak melibatkan kades.
Abrori menjelaskan, pola distribusi raskin Kepulauan dari Gudang Bulog hingga Pelabuhan yang diterapkan selama ini dinilai menyulitkan Kepala Desa. Bahkan penerima manfaat banyak mengeluh karena harganya lebih mahal.
”Problemnya selama ini, raskin di kepulauan lebih mahal dibanding di daratan. Penyebabnya karena memang dari bulog hanya diantar ke Pelabuhan. Bukan hingga ke balai Desa,” ungkapnya.
Untuk memperbaiki keluhan itu, pihaknya menganggarkan tambahan biaya angkut distribusi raskin hingga ke balai desa agar realisasinya tepat sasaran, kwalitas, kuantitas dan harga.
”Program ini murni untuk membantu kepala desa sekaligus memperbaiki pola distribusi raskin yang lama,” ujarnya.
Abrori mengaku kecewa sebab program yang sejatinya membantu Pemerintah Desa itu justru ditanggapi negatif oleh Kepala Desa.
”Saya tidak tahu asumsi kepala Desa kok menolak distribusi raskin yang diantar hingga ke balai desa. Mau dipermudah tidak mau, padahal kepaladesa tidak perlu lagi repot-repot mengambil lagi,” tandas Politisi asal PKB ini.
Menurutnya, dengan menggunakan pola baru pendistribusian raskin itu, tentunya kepala Desa tidak lagi direpotkan terkait proses pengangkutannya. Apalagi, jika terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab rekanan yang bertugas sebagai distributor.
Disamping itu, Pemkab lebih mudah melakukan pengawasan karena pertanggung jawaban terserapnya raskin atau tidak pada penerima manfaat langsung pada rekanan yang melakukan distribusi.
”Pemkab tinggal menanyakan pada rekanan yang melakukan distribusi. Apakah raskin itu sampai ke Desa atau tidak. Tentu dengan sistem seperti ini juga akan mengurangi adanya penyimpangan,” pungkasnya. (Faisal/WDA)
http://rri.co.id/index.php/berita/75288/Komisi-A-DPRD-Sumene-Sesalkan-Kades-#.Um3xLFMutek
KBRN, Sumenep : Komisi A DPRD Sumenep menyesalkan sikap kepala Desa Kepulauan yang menolak pola distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) dengan sistem diantar hingga balai Desa.
Komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan itu mempertanyakan sikap Kades yang dinilai tidak mendukung program tersebut.
”Saya heran dengan para Kepala Desa yang menolak pola distribusi raskin yang baru ini. Padahal, perubahan pola distribusi raskin dari yang sebelumnya hanya diantar ke Pelabuhan kemudian dirubah hingga ke Balai Desa dinilai sangat membantu Kepala Desa,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan menyesalkan, Minggu (27/10/2013).
Sebelumnya, Kepala Desa di 9 Kecamatan Kepulauan kompak menolak distribusi raskin dengan sistem diantar hingga ke Balai Desa. Bahkan, mereka menolak menandatangani kesepakatan yang disodorkan Pemkab terkait Pola distribusi raskin. Alasannya, mereka menilai distribusi raskin yang baru itu kurang tepat dan pembahasannya tidak melibatkan kades.
Abrori menjelaskan, pola distribusi raskin Kepulauan dari Gudang Bulog hingga Pelabuhan yang diterapkan selama ini dinilai menyulitkan Kepala Desa. Bahkan penerima manfaat banyak mengeluh karena harganya lebih mahal.
”Problemnya selama ini, raskin di kepulauan lebih mahal dibanding di daratan. Penyebabnya karena memang dari bulog hanya diantar ke Pelabuhan. Bukan hingga ke balai Desa,” ungkapnya.
Untuk memperbaiki keluhan itu, pihaknya menganggarkan tambahan biaya angkut distribusi raskin hingga ke balai desa agar realisasinya tepat sasaran, kwalitas, kuantitas dan harga.
”Program ini murni untuk membantu kepala desa sekaligus memperbaiki pola distribusi raskin yang lama,” ujarnya.
Abrori mengaku kecewa sebab program yang sejatinya membantu Pemerintah Desa itu justru ditanggapi negatif oleh Kepala Desa.
”Saya tidak tahu asumsi kepala Desa kok menolak distribusi raskin yang diantar hingga ke balai desa. Mau dipermudah tidak mau, padahal kepaladesa tidak perlu lagi repot-repot mengambil lagi,” tandas Politisi asal PKB ini.
Menurutnya, dengan menggunakan pola baru pendistribusian raskin itu, tentunya kepala Desa tidak lagi direpotkan terkait proses pengangkutannya. Apalagi, jika terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab rekanan yang bertugas sebagai distributor.
Disamping itu, Pemkab lebih mudah melakukan pengawasan karena pertanggung jawaban terserapnya raskin atau tidak pada penerima manfaat langsung pada rekanan yang melakukan distribusi.
”Pemkab tinggal menanyakan pada rekanan yang melakukan distribusi. Apakah raskin itu sampai ke Desa atau tidak. Tentu dengan sistem seperti ini juga akan mengurangi adanya penyimpangan,” pungkasnya. (Faisal/WDA)
http://rri.co.id/index.php/berita/75288/Komisi-A-DPRD-Sumene-Sesalkan-Kades-#.Um3xLFMutek
Warga Laporkan Penggelapan 10,6 Ton Raskin
28 Oktober 2013
Terjadi Sejak April 2012-Juni 2013
SUKA MAKMUE - Masyarakat Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, melaporkan dugaan penggelapan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang tidak diterima oleh warga di wilayah ini, sejak April 2012 hingga Juni 2013, dengan total beras yang tidak disalurkan mencapai 10,6 ton.
Laporan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Suka Makmue itu dilaporkan warga beberapa hari lalu, karena selama ini tidak ada jawaban dari pihak terkait terkait masalah tersebut.
“Masyarakat terpaksa menempuh langkah hukum atas kasus tidak disalurkannya raskin ini, karena tak ada kepastian kapan hak mereka disalurkan,” kata Musriadi, warga Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, kepada Serambi, Minggu (27/10) kemarin.
Dikatakannya, masyarakat sengaja melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum, mengingat kasus serupa juga terjadi di desa lainnya di Kecamatan Seunagan. Sehingga diharapkan, pihak berwajib bisa mengusut tuntas kasus yang mengorbankan masyarakat miskin itu.
Padahal, masyarakat khususnya dari kalangan miskin sangat berharap mendapat bantuan pemerintah tersebut. Namun, ulah beberapa orang yang mengambil hak masyarakat miskin, sangat tidak beradap dan harus menerima sanksi hukum yang berat. “Kami mendesak pihak Kejari segera mengungkap kasus ini,” kata Musriadi yang mewakili masyarakat di desanya.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Mawardi SH yang dikonfirmasi Serambi, Minggu (27/10) siang, mengaku sudah menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan penggelapan beras miskin yang tidak diterima warga sejak April 2012 hingga Juni 2013.
“Kasusnya saat ini sedang kami selidiki dengan memeriksa para saksi guna mendapatkan keterangan lebih jelas,” kata Mawardi.
Ia menjelaskan, setelah memeriksa para saksi, pihaknya juga akan memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses penyaluran beras miskin di Kecamatan Seunagan ini. “Sehingga bisa diketahui mengapa kasus ini bisa terjadi,” katanya.(edi)
http://aceh.tribunnews.com/2013/10/28/warga-laporkan-penggelapan-106-ton-raskin
Terjadi Sejak April 2012-Juni 2013
SUKA MAKMUE - Masyarakat Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, melaporkan dugaan penggelapan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang tidak diterima oleh warga di wilayah ini, sejak April 2012 hingga Juni 2013, dengan total beras yang tidak disalurkan mencapai 10,6 ton.
Laporan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Suka Makmue itu dilaporkan warga beberapa hari lalu, karena selama ini tidak ada jawaban dari pihak terkait terkait masalah tersebut.
“Masyarakat terpaksa menempuh langkah hukum atas kasus tidak disalurkannya raskin ini, karena tak ada kepastian kapan hak mereka disalurkan,” kata Musriadi, warga Gampong Parom, Kecamatan Seunagan, kepada Serambi, Minggu (27/10) kemarin.
Dikatakannya, masyarakat sengaja melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum, mengingat kasus serupa juga terjadi di desa lainnya di Kecamatan Seunagan. Sehingga diharapkan, pihak berwajib bisa mengusut tuntas kasus yang mengorbankan masyarakat miskin itu.
Padahal, masyarakat khususnya dari kalangan miskin sangat berharap mendapat bantuan pemerintah tersebut. Namun, ulah beberapa orang yang mengambil hak masyarakat miskin, sangat tidak beradap dan harus menerima sanksi hukum yang berat. “Kami mendesak pihak Kejari segera mengungkap kasus ini,” kata Musriadi yang mewakili masyarakat di desanya.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Mawardi SH yang dikonfirmasi Serambi, Minggu (27/10) siang, mengaku sudah menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan penggelapan beras miskin yang tidak diterima warga sejak April 2012 hingga Juni 2013.
“Kasusnya saat ini sedang kami selidiki dengan memeriksa para saksi guna mendapatkan keterangan lebih jelas,” kata Mawardi.
Ia menjelaskan, setelah memeriksa para saksi, pihaknya juga akan memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses penyaluran beras miskin di Kecamatan Seunagan ini. “Sehingga bisa diketahui mengapa kasus ini bisa terjadi,” katanya.(edi)
http://aceh.tribunnews.com/2013/10/28/warga-laporkan-penggelapan-106-ton-raskin
Ada Pemda Tolak Salurkan Raskin, Agung Laksono : Kok Tega
28 Oktober 2013
Liputan6.com, Kabar pemerintah daerah (pemda) yang menolak menyalurkan beras miskin (raskin) langsung menuai reaksi dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono. Dia menegaskan bahwa sikap tersebut sangat merugikan rakyat miskin.
"Itu kan untuk kepentingan rakyat miskin, mestinya tidak boleh seperti itu. Kok tega-teganya menolak (bagikan raskin). Yang rugi rakyat miskin sendiri," ungkap dia kepada Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (28/10/2013).
Lebih jauh dia mengatakan, apapun alasannya, raskin tetap harus tersalurkan kepada rakyat miskin mengingat ini menjadi komitmen pemerintah paska penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Terkait pemda yang menolak menyalurkan raskin karena anggaran, kata Agung, seharusnya mereka dapat menambal dana penyaluran dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas.
"Kalau mau datanya diperbaiki, ya perbaiki saja, tapi tidak boleh menolak.
Pemda semestinya bisa mengambil anggaran dari (anggaran) yang lain, dan harus prioritaskan ini untuk pangan perut. Ini tidak seberapa jumlahnya, coba kurangi perjalanan dinas yang tidak perlu," jelas dia.
Apabila tetap menolak, lanjut Agung, pihaknya akan menyampaikan ke forum tingkat tinggi melibatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Rakyat kecil kan juga membayar, jadi pemda harus segera menyalurkan apa yang mereka bayarkan. Lagipula harga raskin cuma Rp 1.800 per kilo. Supaya Bulog bisa bayar ke supplier dan petani, jadi jangan ditahan-tahan," terangnya.
Sekadar informasi, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan ada beberapa daerah yang menolah menyalurkan raskin lantaran buruknya kualitas raskin ataupun data pemerintah yang kurang akurat.
"Pemda yang menolak mengatakan rakyat mereka tidak butuh raskin," ujarnya. Daerah yang menolak raskin, antara lain Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
http://bisnis.liputan6.com/read/731328/ada-pemda-tolak-salurkan-raskin-agung-laksono-kok-tega?wp.trkn
Liputan6.com, Kabar pemerintah daerah (pemda) yang menolak menyalurkan beras miskin (raskin) langsung menuai reaksi dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono. Dia menegaskan bahwa sikap tersebut sangat merugikan rakyat miskin.
"Itu kan untuk kepentingan rakyat miskin, mestinya tidak boleh seperti itu. Kok tega-teganya menolak (bagikan raskin). Yang rugi rakyat miskin sendiri," ungkap dia kepada Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (28/10/2013).
Lebih jauh dia mengatakan, apapun alasannya, raskin tetap harus tersalurkan kepada rakyat miskin mengingat ini menjadi komitmen pemerintah paska penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Terkait pemda yang menolak menyalurkan raskin karena anggaran, kata Agung, seharusnya mereka dapat menambal dana penyaluran dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas.
"Kalau mau datanya diperbaiki, ya perbaiki saja, tapi tidak boleh menolak.
Pemda semestinya bisa mengambil anggaran dari (anggaran) yang lain, dan harus prioritaskan ini untuk pangan perut. Ini tidak seberapa jumlahnya, coba kurangi perjalanan dinas yang tidak perlu," jelas dia.
Apabila tetap menolak, lanjut Agung, pihaknya akan menyampaikan ke forum tingkat tinggi melibatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Rakyat kecil kan juga membayar, jadi pemda harus segera menyalurkan apa yang mereka bayarkan. Lagipula harga raskin cuma Rp 1.800 per kilo. Supaya Bulog bisa bayar ke supplier dan petani, jadi jangan ditahan-tahan," terangnya.
Sekadar informasi, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan ada beberapa daerah yang menolah menyalurkan raskin lantaran buruknya kualitas raskin ataupun data pemerintah yang kurang akurat.
"Pemda yang menolak mengatakan rakyat mereka tidak butuh raskin," ujarnya. Daerah yang menolak raskin, antara lain Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
http://bisnis.liputan6.com/read/731328/ada-pemda-tolak-salurkan-raskin-agung-laksono-kok-tega?wp.trkn
Kulonprogo Inginkan Desentralisasi Raskin Jadi Rasda
27 Okober 2013
Harianjogja.com, KULONPROGO-Sesuai dengan slogan bela beli Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berencana melakukan desentralisasi beras miskin (raskin) menjadi beras daerah (rasda).
Tujuannya untuk mengoptimalkan ketahanan pangan sehingga produksi lokal dapat langsung dinikmati masyarakat lokal.
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo, Bambang Tri, menuturkan, rencana ini baru berada dalam tahap awal dan masih terus dirapatkan.
Dijelaskannya, selama ini mekanisme raskin, beras dari daerah dikumpulkan ke pusat, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah. “Sementara rasda, beras dari daerah tidak perlu dikumpulkan ke pusat melainkan langsung didistribusikan di daerah,” ujarnya Jumat (25/10/2013) lalu.
Dengan demikian, kata Bambang, kualitas beras pun lebih segar karena tidak disimpan lama melainkan dapat langsung dikonsumsi masyarakat.
Ia optimis Kulonprogo dapat menjalankan desentralisasi raskin menjadi rasda mengingat produksi beras di kabupaten ini melimpah.
Kebutuhan raskin dalam satu tahun sebesar 7.743 ton, sementara produksi beras di Kulonprogo mencapai 80.000 ton per tahun, sedangkan konsumsi hanya 45.000 ton tiap tahun.
http://www.harianjogja.com/baca/2013/10/27/kulonprogo-inginkan-desentralisasi-raskin-jadi-rasda-460070
Harianjogja.com, KULONPROGO-Sesuai dengan slogan bela beli Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berencana melakukan desentralisasi beras miskin (raskin) menjadi beras daerah (rasda).
Tujuannya untuk mengoptimalkan ketahanan pangan sehingga produksi lokal dapat langsung dinikmati masyarakat lokal.
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo, Bambang Tri, menuturkan, rencana ini baru berada dalam tahap awal dan masih terus dirapatkan.
Dijelaskannya, selama ini mekanisme raskin, beras dari daerah dikumpulkan ke pusat, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah. “Sementara rasda, beras dari daerah tidak perlu dikumpulkan ke pusat melainkan langsung didistribusikan di daerah,” ujarnya Jumat (25/10/2013) lalu.
Dengan demikian, kata Bambang, kualitas beras pun lebih segar karena tidak disimpan lama melainkan dapat langsung dikonsumsi masyarakat.
Ia optimis Kulonprogo dapat menjalankan desentralisasi raskin menjadi rasda mengingat produksi beras di kabupaten ini melimpah.
Kebutuhan raskin dalam satu tahun sebesar 7.743 ton, sementara produksi beras di Kulonprogo mencapai 80.000 ton per tahun, sedangkan konsumsi hanya 45.000 ton tiap tahun.
http://www.harianjogja.com/baca/2013/10/27/kulonprogo-inginkan-desentralisasi-raskin-jadi-rasda-460070
SIARAN PERS: Daerah Tolak Raskin, PATTIRO Desak Pemerintah Pusat Juga Ikut Danai Ongkos Distribusi
28 Oktober 2013
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mendesak Pemerintah Pusat untuk segera ikut mendanai ongkos distribusi pada penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin). Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media Rabu, 23 Oktober 2013, setelah ditengarai ada sejumlah pemda yang menolak raskin dengan alasan merasa tidak ada penduduk miskin di daerahnya. Daerah yang menolak raskin antara lain kabupaten Muko-Muko, provinsi Bengkulu, kabupaten Malinau, provinsi Kalimatan Timur dan kabupaten Mentawai, provinsi Sumatera Barat.
Memang perlu ditelusuri lagi apakah betul di daerah yang menolak raskin tersebut sudah tidak ada penduduk miskinnya, namun PATTIRO menduga penolakan tersebut karena pemda tidak memiliki atau mengalokasikan dana untuk distribusi raskin akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk itu, jika kebijakan raskin ini ingin berlanjut, pemerintah pusat sebaiknya juga ikut menanggung ongkos distribusi raskin sehingga tidak ada lagi pemda yang menolak mendistribusikan raskin.
Selama ini sebagai akibat dari ongkos distribusi yang hanya ditanggung oleh pemda, harga beras raskin melebihi ketentuan pemerintah. Meskipun telah ditentukan oleh peraturan bahwa Pemda harus menanggung biaya distribusi, namun dengan alasan Pemda hanya membiayai distribusi raskin hanya sampai titik distribusi, maka pemda menentukan titik distribusi sesuai kemampuan dan keinginan mereka. Sehingga, masyarakat miskinlah yang harus menanggung ongkos angkut dari titik ditsribusi.
Selain itu, dengan berbagai alasan, seperti biaya plastik dan ongkos pengemasan, harga beras raskin menjadi lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di beberapa daerah, berdasarkan data temuan PATTIRO, harga raskin yang harus ditebus oleh masyarakat miskin bisa mencapai Rp 2.500 – Rp. 3.000 perkilogram,
Jika pemerintah ingin terus melanjutkan Program Raskin, tidak hanya persoalan distribusi saja yang perlu dibenahi.
Rekomendasi PATTIRO Kepada Pemerintah agar program Raskin berjalan tepat sasaran.
1. Pertama, harus kuatnya transparansi dari penyelenggara program raskin agar mendapat dukungan dari masyarakat.
2. Kedua, kuatnya partisipasi masyarakat pada program raskin yang tergambar melalui suatu sistem mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan input, tanggapan dan laporan terhadap pelaksanaan program.
3. Ketiga, adanya monitoring program yang berbasis partisipasi masyarakat dan dialog antar para pemangku kepentingan (stake-holder).
4. Keempat, adanya audit sosial terhadap program yang mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan pelaksanaan pogram.
5. Dan yang kelima adalah penguatan keterlibatan pemerintah daerah sebagai pelaksana program raskin yang diikuti dengan peningkatan kepercayaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana.
Kelima rekomendasi tersebut, tidak hanya berlaku untuk program bantuan sosial raskin saja, tapi juga bisa diterapkan oleh Pemerintah untuk program bantuan sosial lainnya seperti bantuan operasional sekolah (BOS), pupuk bersubsudi, bantuan langsung tunai (BLT) dan lain-lain. Khusus program raskin, satu rekomendasi yang juga perlu diperhatikan adalah tidak semua daerah di Indonesia menjadikan beras (nasi) sebagai makanan pokok, sehingga pemberian bantuan raskin berupa beras di beberapa daerah di Indonesia Timur tidak tepat sasaran.
27 Oktober 2013
Sad Dian Utomo | Direktur Eksekutif PATTIRO
http://pattiro.org/?p=2898
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mendesak Pemerintah Pusat untuk segera ikut mendanai ongkos distribusi pada penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin). Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media Rabu, 23 Oktober 2013, setelah ditengarai ada sejumlah pemda yang menolak raskin dengan alasan merasa tidak ada penduduk miskin di daerahnya. Daerah yang menolak raskin antara lain kabupaten Muko-Muko, provinsi Bengkulu, kabupaten Malinau, provinsi Kalimatan Timur dan kabupaten Mentawai, provinsi Sumatera Barat.
Memang perlu ditelusuri lagi apakah betul di daerah yang menolak raskin tersebut sudah tidak ada penduduk miskinnya, namun PATTIRO menduga penolakan tersebut karena pemda tidak memiliki atau mengalokasikan dana untuk distribusi raskin akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk itu, jika kebijakan raskin ini ingin berlanjut, pemerintah pusat sebaiknya juga ikut menanggung ongkos distribusi raskin sehingga tidak ada lagi pemda yang menolak mendistribusikan raskin.
Selama ini sebagai akibat dari ongkos distribusi yang hanya ditanggung oleh pemda, harga beras raskin melebihi ketentuan pemerintah. Meskipun telah ditentukan oleh peraturan bahwa Pemda harus menanggung biaya distribusi, namun dengan alasan Pemda hanya membiayai distribusi raskin hanya sampai titik distribusi, maka pemda menentukan titik distribusi sesuai kemampuan dan keinginan mereka. Sehingga, masyarakat miskinlah yang harus menanggung ongkos angkut dari titik ditsribusi.
Selain itu, dengan berbagai alasan, seperti biaya plastik dan ongkos pengemasan, harga beras raskin menjadi lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di beberapa daerah, berdasarkan data temuan PATTIRO, harga raskin yang harus ditebus oleh masyarakat miskin bisa mencapai Rp 2.500 – Rp. 3.000 perkilogram,
Jika pemerintah ingin terus melanjutkan Program Raskin, tidak hanya persoalan distribusi saja yang perlu dibenahi.
Rekomendasi PATTIRO Kepada Pemerintah agar program Raskin berjalan tepat sasaran.
1. Pertama, harus kuatnya transparansi dari penyelenggara program raskin agar mendapat dukungan dari masyarakat.
2. Kedua, kuatnya partisipasi masyarakat pada program raskin yang tergambar melalui suatu sistem mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan input, tanggapan dan laporan terhadap pelaksanaan program.
3. Ketiga, adanya monitoring program yang berbasis partisipasi masyarakat dan dialog antar para pemangku kepentingan (stake-holder).
4. Keempat, adanya audit sosial terhadap program yang mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan pelaksanaan pogram.
5. Dan yang kelima adalah penguatan keterlibatan pemerintah daerah sebagai pelaksana program raskin yang diikuti dengan peningkatan kepercayaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana.
Kelima rekomendasi tersebut, tidak hanya berlaku untuk program bantuan sosial raskin saja, tapi juga bisa diterapkan oleh Pemerintah untuk program bantuan sosial lainnya seperti bantuan operasional sekolah (BOS), pupuk bersubsudi, bantuan langsung tunai (BLT) dan lain-lain. Khusus program raskin, satu rekomendasi yang juga perlu diperhatikan adalah tidak semua daerah di Indonesia menjadikan beras (nasi) sebagai makanan pokok, sehingga pemberian bantuan raskin berupa beras di beberapa daerah di Indonesia Timur tidak tepat sasaran.
27 Oktober 2013
Sad Dian Utomo | Direktur Eksekutif PATTIRO
http://pattiro.org/?p=2898
Sabtu, 26 Oktober 2013
Mantiri: Kita Akan Hearing Bulog
24 Oktober 2013
BITUNG—Wakil Ketua Dewan Kota (Dekot) Ir Maurits Mantiri menyayangkan kualitas beras miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan masyarakat penerima. Menurutnya, kondisi ini adalah kelalaian Bulog tidak mensortir beras yang layak. “Karena Raskin walaupun beras subsidi tapi kualitasnya harus layak. Apalagi masyarakat tetap membayar walaupun kecil,” katanya, Rabu (23/10) kemarin.
Lanjut Mantiri, Dekot akan memanggil hearing pihak Bulog untuk menjelaskan kasus ini. “Supaya ini tidak terulang lagi. Dan ada solusi serta upaya antisipatif dari Bulog agar masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.(can)
http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=4399:mantiri-kita-akan-hearing-bulog&catid=48:bitung&Itemid=59
BITUNG—Wakil Ketua Dewan Kota (Dekot) Ir Maurits Mantiri menyayangkan kualitas beras miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan masyarakat penerima. Menurutnya, kondisi ini adalah kelalaian Bulog tidak mensortir beras yang layak. “Karena Raskin walaupun beras subsidi tapi kualitasnya harus layak. Apalagi masyarakat tetap membayar walaupun kecil,” katanya, Rabu (23/10) kemarin.
Lanjut Mantiri, Dekot akan memanggil hearing pihak Bulog untuk menjelaskan kasus ini. “Supaya ini tidak terulang lagi. Dan ada solusi serta upaya antisipatif dari Bulog agar masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.(can)
http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=4399:mantiri-kita-akan-hearing-bulog&catid=48:bitung&Itemid=59
Jumat, 25 Oktober 2013
DPD RI: BLSM Harus Beri Manfaat Maksimal
24 Oktober 2013
INILAH.COM, Jakarta - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memahami pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua dan tahap pertama bersama BSM (Bantuan Siswa Miskin) serta Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sebagai program kompensasi (compensatory program) yang khusus (crash) atau program jaring pengaman sosial (social safety net).
Pemerintah menyiapkan kebijakan itu sebagai respon terhadap dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), apalagi pengalaman tahun 2005, 2008, dan 2009 terbukti dapat membantu masyarakat yang kondisi sosialnya terendah.
“Namun, kebijakan itu harus memberikan manfaat yang optimal guna membantu masyarakat miskin agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mencegah penurunan taraf kehidupannya akibat kesulitan ekonomi sebagai tanggung jawab sosial kita bersama,” ucap Ketua Komite IV DPD Zulbahri Madjid (senator asal Kepulauan Riau) di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (23/10). Ia didampingi dua wakilnya, yakni Litha Brent (senator asal Sulawesi Selatan) dan Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koes Indriyah (senator asal Jawa Tengah).
Zulbahri, seperti dikutip dalam siaran persnya, membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat pihaknya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Tarmizi A Karim, Dirjen Rehabilitasi Sosial (Resos) Kementerian Sosial (Kemsos) Samsudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial (Kemkokesra) Sudjana Royat.
Rapat membahas pelaksanaan BLSM yang targetnya ialah rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 15,5 juta keluarga yang meliputi rumah tangga sangat miskin (poorest), rumah tangga miskin (poor), dan rumah tangga hampir miskin (near poor).
Kendati mendukung program BLSM, Komite IV DPD menilai, jumlah alokasi anggaran bantuan tunai Rp9,318 triliun untuk 2013 belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Apalagi, realisasi BLSM tahap pertama yang terserap 94,43 persen, sedangkan 5,57 persen sisanya tidak terserap.
Sisa anggaran belanja BLSM tahap pertama per 10 Oktrober 2013 sebesar Rp259,732 miliar atau sebanyak 865.776 RTS (5,53 persen). Sementara realisasi BLSM tahap kedua yang terserap 95,47 persen, sedangkan 4,53 persen sisanya tidak terserap (per 21 Oktober 2013).
Dalam rapat terungkap bahwa seiring rampungnya pendistribusian BLSM tahap pertama pada Agustus 2012, pemerintah melaksanakan pendistribusian tahap kedua pada September 2013.
Komite IV DPD memahami program kompensasi sebagai tindakan penting untuk menyelamatkan fiskal negara sekaligus mengarahkan subsidi agar tepat sasaran, kendati terungkap beberapa masalah pendistribusian, yaitu banyak warga miskin yang tidak mendapatnya, dan warga yang seharusnya mendapat malah tidak mendapatnya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat.
“Dalam pelaksanannya, eksekusi program BLSM ini bermasalah. Aspirasi yang berkembang antara lain BLSM ini kurang tepat dan kurang merata,” sambungnya.
Sebelumnya, ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah, yang terjaring semasa mereka melakukan kegiatan di daerah, di antaranya BLSM. Pendistribusian BLSM di Papua dan Papua Barat termasuk yang bermasalah. Jika Papua dan Papua Barat dimasukkan dalam perhitungan, presentasi pembagian BLSM tahun 2013 akan meningkat.
Komite IV DPD mengungkapkan harapan dan dukungannya untuk dapat bersama-sama mengawasi pendistribusian BLSM tahap kedua dan tahap pertama, serta pelaksanaan program kompensasi lainnya seperti BSM dan RASKIN.
Berbagai masalah BLSM sesungguhnya dapat segera teratasi asalkan Pemerintah melakukan sinergi kementerian/lembaga, mengeluarkan indikator kinerja kementerian/lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan, membentuk integrasi program dan datanya, memutrakhirkan penerima bantuan yang akurat, serta memahami geografi yang luas, jauh, daerah perbatasan, pulau terluar, dan “indeks kemahalan” antara Jawa dan luar Jawa.
Dalam rapat, Pemerintah mengklaim, kendati mendapat banyak sorotan masyarakat, pendistribusian BLSM tahap pertama telah berlangsung lebih baik ketimbang pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 dan 2008, baik dari segi penyaluran yang sudah mencapai lebih 95 persen, ketertiban dalam pembagiannya, maupun dari segi penggunaan sistem pembayaran.
Ihwal pendistribusian BLSM yang kurang tepat dan kurang merata, dilakukan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk mengganti penerima KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang tidak berhak dengan calon penerima KPS yang berhak.
Mekanisme ini juga dilakukan untuk mengalihkan KPS yang retur karena berbagai sebab seperti RTS tidak ditemukan, anggota keluarga meninggal, serta pengembalian sukarela penerima KPS yang status sosial ekonominya telah meningkat. Musyawarah Desa/Kelurahan ini disiapkan Pemerintah yang dasar hukumnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. [adv]
http://nasional.inilah.com/read/detail/2041126/dpd-ri-blsm-harus-beri-manfaat-maksimal#.UmmltlMutek
INILAH.COM, Jakarta - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memahami pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua dan tahap pertama bersama BSM (Bantuan Siswa Miskin) serta Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sebagai program kompensasi (compensatory program) yang khusus (crash) atau program jaring pengaman sosial (social safety net).
Pemerintah menyiapkan kebijakan itu sebagai respon terhadap dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), apalagi pengalaman tahun 2005, 2008, dan 2009 terbukti dapat membantu masyarakat yang kondisi sosialnya terendah.
“Namun, kebijakan itu harus memberikan manfaat yang optimal guna membantu masyarakat miskin agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mencegah penurunan taraf kehidupannya akibat kesulitan ekonomi sebagai tanggung jawab sosial kita bersama,” ucap Ketua Komite IV DPD Zulbahri Madjid (senator asal Kepulauan Riau) di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (23/10). Ia didampingi dua wakilnya, yakni Litha Brent (senator asal Sulawesi Selatan) dan Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koes Indriyah (senator asal Jawa Tengah).
Zulbahri, seperti dikutip dalam siaran persnya, membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat pihaknya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Tarmizi A Karim, Dirjen Rehabilitasi Sosial (Resos) Kementerian Sosial (Kemsos) Samsudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial (Kemkokesra) Sudjana Royat.
Rapat membahas pelaksanaan BLSM yang targetnya ialah rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 15,5 juta keluarga yang meliputi rumah tangga sangat miskin (poorest), rumah tangga miskin (poor), dan rumah tangga hampir miskin (near poor).
Kendati mendukung program BLSM, Komite IV DPD menilai, jumlah alokasi anggaran bantuan tunai Rp9,318 triliun untuk 2013 belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Apalagi, realisasi BLSM tahap pertama yang terserap 94,43 persen, sedangkan 5,57 persen sisanya tidak terserap.
Sisa anggaran belanja BLSM tahap pertama per 10 Oktrober 2013 sebesar Rp259,732 miliar atau sebanyak 865.776 RTS (5,53 persen). Sementara realisasi BLSM tahap kedua yang terserap 95,47 persen, sedangkan 4,53 persen sisanya tidak terserap (per 21 Oktober 2013).
Dalam rapat terungkap bahwa seiring rampungnya pendistribusian BLSM tahap pertama pada Agustus 2012, pemerintah melaksanakan pendistribusian tahap kedua pada September 2013.
Komite IV DPD memahami program kompensasi sebagai tindakan penting untuk menyelamatkan fiskal negara sekaligus mengarahkan subsidi agar tepat sasaran, kendati terungkap beberapa masalah pendistribusian, yaitu banyak warga miskin yang tidak mendapatnya, dan warga yang seharusnya mendapat malah tidak mendapatnya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat.
“Dalam pelaksanannya, eksekusi program BLSM ini bermasalah. Aspirasi yang berkembang antara lain BLSM ini kurang tepat dan kurang merata,” sambungnya.
Sebelumnya, ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah, yang terjaring semasa mereka melakukan kegiatan di daerah, di antaranya BLSM. Pendistribusian BLSM di Papua dan Papua Barat termasuk yang bermasalah. Jika Papua dan Papua Barat dimasukkan dalam perhitungan, presentasi pembagian BLSM tahun 2013 akan meningkat.
Komite IV DPD mengungkapkan harapan dan dukungannya untuk dapat bersama-sama mengawasi pendistribusian BLSM tahap kedua dan tahap pertama, serta pelaksanaan program kompensasi lainnya seperti BSM dan RASKIN.
Berbagai masalah BLSM sesungguhnya dapat segera teratasi asalkan Pemerintah melakukan sinergi kementerian/lembaga, mengeluarkan indikator kinerja kementerian/lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan, membentuk integrasi program dan datanya, memutrakhirkan penerima bantuan yang akurat, serta memahami geografi yang luas, jauh, daerah perbatasan, pulau terluar, dan “indeks kemahalan” antara Jawa dan luar Jawa.
Dalam rapat, Pemerintah mengklaim, kendati mendapat banyak sorotan masyarakat, pendistribusian BLSM tahap pertama telah berlangsung lebih baik ketimbang pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 dan 2008, baik dari segi penyaluran yang sudah mencapai lebih 95 persen, ketertiban dalam pembagiannya, maupun dari segi penggunaan sistem pembayaran.
Ihwal pendistribusian BLSM yang kurang tepat dan kurang merata, dilakukan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk mengganti penerima KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang tidak berhak dengan calon penerima KPS yang berhak.
Mekanisme ini juga dilakukan untuk mengalihkan KPS yang retur karena berbagai sebab seperti RTS tidak ditemukan, anggota keluarga meninggal, serta pengembalian sukarela penerima KPS yang status sosial ekonominya telah meningkat. Musyawarah Desa/Kelurahan ini disiapkan Pemerintah yang dasar hukumnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. [adv]
http://nasional.inilah.com/read/detail/2041126/dpd-ri-blsm-harus-beri-manfaat-maksimal#.UmmltlMutek
Diduga Korupsi Raskin, Kades Tanjung Ditahan
24 Oktober 2013
REPUBLIKA.CO.ID, PEMEKASAN -- Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, menahan tersangka kepala desa yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan bantuan beras untuk rakyat miskin, Kamis (24/10).
"Kades yang kami tahan itu bernama Urip dan yang bersangkutan merupakan Kepala Desa Tanjung," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pamekasan Firmansyah, Kamis (24/10) malam.
Ia menjelaskan, Kades Tanjung, Urip ditahan oleh tim penyidik Kejari Pamekasan setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang diduga mengatahui kasus penggelapan raskin yang dilakukan oleh tersangka itu.
Kasus penggelapan raskin yang dilakukan Kades Tanjung, Kecamatan Pademawu, ini terjadi pada 2010 hingga 2012.
Jatah raskin di desa itu setiap bulan sebanyak 789 sak atau setara dengan 11,8 ton. Bantuan raskin itu untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang tersebar di 10 dusun yang ada di desa itu.
"Akan tetapi dari jatah 789 sak per bulan itu, si Kades ini hanya menyalurkan maksimal tiap bulan sebanyak 75 sak, sedangkan yang lainnya digelapkan," kata Firmansyah.
Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Urip ini merupakan satu dari puluhan kepala desa yang dilaporkan masyarakat melakukan tindak pidana korupsi dengan menggelapkan bantuan beras untuk rakyat miskin.
Di Pamekasan, kasus penyimpangan bantuan raskin tergolong parah. Bahkan hasil penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyebutkan, dugaan korupsi bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang terjadi di wilayah itu sekitar Rp 58,8 miliar per tahun.
Perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp 58,8 miliar pertahun itu, dengan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun.
Asumsi enam bulan tersebut merupakan asumsi terendah sebab faktanya di beberapa desa di Pamekasan ada yang hanya didistribusikan selama 3 kali dalam dua tahun, seperti yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.
Di Pamekasan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan.
Jumlah ini setara Rp 9.811.530.000 per bulan dengan harga tebus Rp 6.000 per kilogram.
Dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp 127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.
Sehingga jika asumsi beras yang digelapkan oknum enam bulan, maka kerugian negara sekitar Rp58,8 miliar.
"Kami sepakat semua pelaku penggelapan bantuan raskin itu diproses hukum, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelakunya," kata Ketua DPRD Pamekasan Halili.
Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/10/24/mv6gkk-diduga-korupsi-raskin-kades-tanjung-ditahan
REPUBLIKA.CO.ID, PEMEKASAN -- Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, menahan tersangka kepala desa yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan bantuan beras untuk rakyat miskin, Kamis (24/10).
"Kades yang kami tahan itu bernama Urip dan yang bersangkutan merupakan Kepala Desa Tanjung," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pamekasan Firmansyah, Kamis (24/10) malam.
Ia menjelaskan, Kades Tanjung, Urip ditahan oleh tim penyidik Kejari Pamekasan setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang diduga mengatahui kasus penggelapan raskin yang dilakukan oleh tersangka itu.
Kasus penggelapan raskin yang dilakukan Kades Tanjung, Kecamatan Pademawu, ini terjadi pada 2010 hingga 2012.
Jatah raskin di desa itu setiap bulan sebanyak 789 sak atau setara dengan 11,8 ton. Bantuan raskin itu untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang tersebar di 10 dusun yang ada di desa itu.
"Akan tetapi dari jatah 789 sak per bulan itu, si Kades ini hanya menyalurkan maksimal tiap bulan sebanyak 75 sak, sedangkan yang lainnya digelapkan," kata Firmansyah.
Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Urip ini merupakan satu dari puluhan kepala desa yang dilaporkan masyarakat melakukan tindak pidana korupsi dengan menggelapkan bantuan beras untuk rakyat miskin.
Di Pamekasan, kasus penyimpangan bantuan raskin tergolong parah. Bahkan hasil penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyebutkan, dugaan korupsi bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang terjadi di wilayah itu sekitar Rp 58,8 miliar per tahun.
Perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp 58,8 miliar pertahun itu, dengan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun.
Asumsi enam bulan tersebut merupakan asumsi terendah sebab faktanya di beberapa desa di Pamekasan ada yang hanya didistribusikan selama 3 kali dalam dua tahun, seperti yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.
Di Pamekasan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan.
Jumlah ini setara Rp 9.811.530.000 per bulan dengan harga tebus Rp 6.000 per kilogram.
Dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp 127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.
Sehingga jika asumsi beras yang digelapkan oknum enam bulan, maka kerugian negara sekitar Rp58,8 miliar.
"Kami sepakat semua pelaku penggelapan bantuan raskin itu diproses hukum, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelakunya," kata Ketua DPRD Pamekasan Halili.
Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/10/24/mv6gkk-diduga-korupsi-raskin-kades-tanjung-ditahan
Kamis, 24 Oktober 2013
30 Ton Stok Raskin di Lampung "Hilang", Kepala Gudang Diperiksa
24 Oktober 2013
BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Stok beras miskin (raskin) sebanyak 30 ton di Lampung Utara yang menjadi wilayah kerja Bulog Divre Lampung hilang. Atas kasus tersebut, kepala gudang setempat kini tengah diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabannya.
"Kepala gudang di Lampung Utara harus bertanggung jawab atas selisih 30 ton raskin yang tidak ada di gudang sampai batas waktu tidak lebih dari 1 bulan," kata Humas Bulog Divre Lampung Suzana, Kamis (24/10/2013).
Suzana meyakini, kekurangan stok raskin di gudang tersebut karena kesalahan dalam administrasi saat beras tersebut masuk gudang. "Kami yakin tidak ada penyelewengan raskin di sana, namun yang pasti beras tersebut harus segera didistribusikan pada keluarga miskin yang berhak menerima beras tersebut," ujar dia.
Alokasi raskin bulan Januari-November 2013 sebesar 94.702.410 kg terealisasi 78.286.860 kg (82.67 persen). Sedangkan raskin 13, 14, 15 sebesar 25.827.930 kg terealisasi 22.440.045 kg (86,88 persen) dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 573.954 keluarga se-Lampung.
http://regional.kompas.com/read/2013/10/24/1110563/30.Ton.Stok.Raskin.di.Lampung.Hilang.Kepala.Gudang.Diperiksa.
BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Stok beras miskin (raskin) sebanyak 30 ton di Lampung Utara yang menjadi wilayah kerja Bulog Divre Lampung hilang. Atas kasus tersebut, kepala gudang setempat kini tengah diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabannya.
"Kepala gudang di Lampung Utara harus bertanggung jawab atas selisih 30 ton raskin yang tidak ada di gudang sampai batas waktu tidak lebih dari 1 bulan," kata Humas Bulog Divre Lampung Suzana, Kamis (24/10/2013).
Suzana meyakini, kekurangan stok raskin di gudang tersebut karena kesalahan dalam administrasi saat beras tersebut masuk gudang. "Kami yakin tidak ada penyelewengan raskin di sana, namun yang pasti beras tersebut harus segera didistribusikan pada keluarga miskin yang berhak menerima beras tersebut," ujar dia.
Alokasi raskin bulan Januari-November 2013 sebesar 94.702.410 kg terealisasi 78.286.860 kg (82.67 persen). Sedangkan raskin 13, 14, 15 sebesar 25.827.930 kg terealisasi 22.440.045 kg (86,88 persen) dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 573.954 keluarga se-Lampung.
http://regional.kompas.com/read/2013/10/24/1110563/30.Ton.Stok.Raskin.di.Lampung.Hilang.Kepala.Gudang.Diperiksa.
KPK Pantau Penyaluran Raskin dan Pupuk Bersubsidi
23 Oktober 2013
MANTEB.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Litbang melakukan pemantauan tata kelola beras raskin dan pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan penyaluran beras untuk raskin maupun pupuk yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pada hari pertama, tim Litbang KPK mendatangi gudang Bulog Karangwuni untuk melihat pengadaan dan ketersediaan beras miskin serta kualitas beras. Pertemuan dengan pejabat Bulog dilakukan secara tertutup di Kantor Bulog. Menurut koordinator tim Litbang KPK, Lutfi Gana Sukardi, tim KPK yang berjumlah empat orang juga melihat dari dekat gudang penyimpanan beras Bulog Karangwuni Klaten.
Namun pihaknya tidak dapat melihat secara keseluruhan gudang karena sejumlah gudang sedang dilakukan fumigasi atau pensterilan. Dikatakan Lutfi Gana pembagian beras miskin yang tidak tepat sasaran harus dilakukan perbaikan sensusnya agar rumah tangga sasaran lebih tepat dan perbaikan kualitas beras.
Sementara pada hari ke dua Rabu siang, tim Litbang KPK mengadakan pertemuan dengan Bupati Klaten secara tertutup. Selesai pertemuan dengan bupati selanjutnya tim melakukan kroscek lapangan terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Tim Litbang KPK yang berjumlah empat orang itu melakukan kroscek di gabungan kelompok tani, Gapoktan Sudimoro Kecamatan Tulung dan Gapoktan Gempol Kecamatan Karanganom. (Windarto)
http://www.manteb.com/berita/18207/KPK.Pantau.Penyaluiran.Raskin.dan.Pupuk.Bersubsidi.
MANTEB.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Litbang melakukan pemantauan tata kelola beras raskin dan pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan penyaluran beras untuk raskin maupun pupuk yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pada hari pertama, tim Litbang KPK mendatangi gudang Bulog Karangwuni untuk melihat pengadaan dan ketersediaan beras miskin serta kualitas beras. Pertemuan dengan pejabat Bulog dilakukan secara tertutup di Kantor Bulog. Menurut koordinator tim Litbang KPK, Lutfi Gana Sukardi, tim KPK yang berjumlah empat orang juga melihat dari dekat gudang penyimpanan beras Bulog Karangwuni Klaten.
Namun pihaknya tidak dapat melihat secara keseluruhan gudang karena sejumlah gudang sedang dilakukan fumigasi atau pensterilan. Dikatakan Lutfi Gana pembagian beras miskin yang tidak tepat sasaran harus dilakukan perbaikan sensusnya agar rumah tangga sasaran lebih tepat dan perbaikan kualitas beras.
Sementara pada hari ke dua Rabu siang, tim Litbang KPK mengadakan pertemuan dengan Bupati Klaten secara tertutup. Selesai pertemuan dengan bupati selanjutnya tim melakukan kroscek lapangan terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Tim Litbang KPK yang berjumlah empat orang itu melakukan kroscek di gabungan kelompok tani, Gapoktan Sudimoro Kecamatan Tulung dan Gapoktan Gempol Kecamatan Karanganom. (Windarto)
http://www.manteb.com/berita/18207/KPK.Pantau.Penyaluiran.Raskin.dan.Pupuk.Bersubsidi.
Terdakwa Penilep Raskin Minta Keringanan Hukuman
24 Oktober 2013
Laporan Wartawan Tribun Manado, David Sumilat
TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Sidang Kasus dugaan korupsi di Bulog Sulawesi Utara (Sulut) yang berlangsung di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Senin lalu dengan terdakwa Ridwan Nurhamidin alias Iwan kembali
digelar.
Dalam sidang kali ini, penasihat hukum terdakwa, Noorche Jabez Tumundo SH dan tim kepada Tribun Manado
(Tribunnews.com Network), Rabu (23/10/2013) kemarin mengatakan, melakukan pembelaan atas dakwaan yang diberikan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alexander Sulung SH dengan tuntutan selama lima tahun penjara.
"Jika majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya," ungkapnya yang juga dijabarkan dalam pledoi.
Sebelumnya, JPU menuntut lima tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, terdakwa
dibebankan membayar uang pengganti Rp 506.575.000 dengan ketentuan bila uang tersebut tidak dibayar dalam waktu
satu bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka semua harta bendanya disita dan dilelang,
bila tidak mencukupi ditambah hukuman pidana selama 1,8 bulan.
Berdasarkan dakwaan JPU Nomor. Reg. Perkara : PDS-04/M.Ndo/Ft.1/6/201 diketahui Iwan yang merupakan petugas
cleaning service yang berkantor di Bulog Sulut, juga sebagai anggota tim satuan kerja beras raskin dan merangkap
pembantu korlap Satker Raskin perum Bulog. Pada Mei 2012 lalu Iwan menyalurkan beras bersama-sama dengan Alex
Haris Minandar di Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecematan Bunaken, Kelurahan Banjer dan Kelurahan
Tingkulu serta Kelurahan Mahakeret Timur jika dirupiahkan mencapai Rp 4.359.000.000. Namun yang disetornya sesuai
bukti Rp 3.852.425.000 sehingga selisihnya Rp 505.575.000.
Akibat perbuatannya, terdakwa melanggar pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor
31 tahun 1999 tentang pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1)
KUHP.
http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/24/terdakwa-penilep-raskin-minta-keringanan-hukuman
Laporan Wartawan Tribun Manado, David Sumilat
TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Sidang Kasus dugaan korupsi di Bulog Sulawesi Utara (Sulut) yang berlangsung di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Senin lalu dengan terdakwa Ridwan Nurhamidin alias Iwan kembali
digelar.
Dalam sidang kali ini, penasihat hukum terdakwa, Noorche Jabez Tumundo SH dan tim kepada Tribun Manado
(Tribunnews.com Network), Rabu (23/10/2013) kemarin mengatakan, melakukan pembelaan atas dakwaan yang diberikan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alexander Sulung SH dengan tuntutan selama lima tahun penjara.
"Jika majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya," ungkapnya yang juga dijabarkan dalam pledoi.
Sebelumnya, JPU menuntut lima tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, terdakwa
dibebankan membayar uang pengganti Rp 506.575.000 dengan ketentuan bila uang tersebut tidak dibayar dalam waktu
satu bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka semua harta bendanya disita dan dilelang,
bila tidak mencukupi ditambah hukuman pidana selama 1,8 bulan.
Berdasarkan dakwaan JPU Nomor. Reg. Perkara : PDS-04/M.Ndo/Ft.1/6/201 diketahui Iwan yang merupakan petugas
cleaning service yang berkantor di Bulog Sulut, juga sebagai anggota tim satuan kerja beras raskin dan merangkap
pembantu korlap Satker Raskin perum Bulog. Pada Mei 2012 lalu Iwan menyalurkan beras bersama-sama dengan Alex
Haris Minandar di Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecematan Bunaken, Kelurahan Banjer dan Kelurahan
Tingkulu serta Kelurahan Mahakeret Timur jika dirupiahkan mencapai Rp 4.359.000.000. Namun yang disetornya sesuai
bukti Rp 3.852.425.000 sehingga selisihnya Rp 505.575.000.
Akibat perbuatannya, terdakwa melanggar pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor
31 tahun 1999 tentang pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1)
KUHP.
http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/24/terdakwa-penilep-raskin-minta-keringanan-hukuman
Bulog Diharap Merespon Keluhan Masyarakat Atas Raskin Rusak
24 Oktober 2013
Banjarmasin, Pelita
Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Puad Almusawa meminta Perum Dulog agar responsif terhadap keluhan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang rusak atau tidak layak konsumsi.
Permintaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers kepada komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (22/10).
Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel yang kembali mencalon anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 itu, beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut berkualitas medium dan bagus.
"Tapi mengapa raskin tersebut diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi," ujarnya menanggapi adanya keluhan penerima raskin rusak di beberapa daerah, antara lain di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Sumenep Madura, JawaTimur, ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat yang menyandang gelar insinyur tersebut.
Berdasarkan laporan, sebut dia, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara, Sulut sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi.
Warga Minahasa Utara mengeluh raskin tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep Madura.
"Keluhan seperti itu sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja. Padahal, Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah Undang-Undang (UU) Pangan. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi pula di Kalsel," tandas dia.
Karenanya, menurut dia, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana, sehingga hal demikian bisa terjadi. "Segera cari tahu dimana letak kesalahannya," pintanya.
Lebih jauh legislator dari PKS yang murah senyum itu meminta Bulog agar bertindak profesional. "Bulog mengemban amanat Negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium. Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik, jangan biarkan persoalan tersebut belarut-larut atau tidak ditanggapi sama sekali," pintanya. (ck-231)
http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/10/24/bulog-diharap-merespon-keluhan-masyarakat-atas-raskin-rusak#.Umj3BFMutek
Banjarmasin, Pelita
Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Puad Almusawa meminta Perum Dulog agar responsif terhadap keluhan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang rusak atau tidak layak konsumsi.
Permintaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers kepada komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (22/10).
Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel yang kembali mencalon anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 itu, beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut berkualitas medium dan bagus.
"Tapi mengapa raskin tersebut diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi," ujarnya menanggapi adanya keluhan penerima raskin rusak di beberapa daerah, antara lain di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Sumenep Madura, JawaTimur, ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat yang menyandang gelar insinyur tersebut.
Berdasarkan laporan, sebut dia, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara, Sulut sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi.
Warga Minahasa Utara mengeluh raskin tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep Madura.
"Keluhan seperti itu sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja. Padahal, Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah Undang-Undang (UU) Pangan. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi pula di Kalsel," tandas dia.
Karenanya, menurut dia, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana, sehingga hal demikian bisa terjadi. "Segera cari tahu dimana letak kesalahannya," pintanya.
Lebih jauh legislator dari PKS yang murah senyum itu meminta Bulog agar bertindak profesional. "Bulog mengemban amanat Negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium. Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik, jangan biarkan persoalan tersebut belarut-larut atau tidak ditanggapi sama sekali," pintanya. (ck-231)
http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/10/24/bulog-diharap-merespon-keluhan-masyarakat-atas-raskin-rusak#.Umj3BFMutek
30 TON BERAS BULOG RAIB DARI GUDANG
23 Oktober 2013
Kotabumi (SL) - Sekitar 30 ton beras raskin yang ada digudang Mulang Maya dan Gudang Bulog Sementara (GBS) di Simpang Propau milik Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Lampung Utara (Lampura) dikabarkan raib alias tak jelas keberadaannya. Isu raibnya puluhan ton beras jatah masyarakat miskin itu mulai kencang berhembus sejak sepekan terakhir.
Bahkan menurut desas - desus yang beredar, biaya penggantian atas hilangnya puluhan ton beras itu telah dibebankan kepada tiga orang tiga pegawai Bulog Subdivre Lampura seperti Kepala Gudang Lubis Rp. 120 juta, Staf Gudang Mulangmaya, Narto sebesar Rp. 70 juta dan staf GBS Simpang Propau, Junaidi dikenakan Rp. 70 juta
Salah seorang pegawai yang namanya enggan dikorankan menyebutkan bahwa dirinya pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Internal Bulog Divre Lampung Bandarlampung seminggu yang lalu terkait hilangnya beras digudang Bulog. Pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan terhadap para pegawai gudang namun juga dilakukan kepada para petinggi Subdivre Lampura. "Soal kapan waktunya, saya lupa tapi sekitar seminggu yang lalu. Pemeriksaan ini terkait hilangnya beras di gudang bulog," jelasnya sembari mewanti-wanti agar namanya tak ditulis.
Anehnya, Kepala Gudang Lubis saat dikonfirmasi terkait kebenaran isu tersebut membantah keras bila pihaknya telah kehilangan 30 ton beras raskin di dua unit gudang Bulog Subdivre Lampura itu. Ia berdalih bahwa puluhan beras tersebut tidaklah hilang namun hanya keliru dalam persoalan administrasi dan hingga kini masih dalam penelusuran tim dari Bandar Lampung. "Ini tidak hilang. Tapi hanya keliru dalam masalah administrasi dan masih dalam proses penelusuran tim dari Bandarlampung. Kita juga sedang menunggu (hasilnya, Red),” kata Lubis saat dikonfirmasi sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (22/10).
Disinggung mengenai berapa selisih raskin yang ada di gudang Bulog Subdivre Lampura dengan data dari Bulog Divre Provinsi Lampung, Lubis lebih memilih bungkam. Lantaran, pihaknya masih menunggu hasil penelusuran tim dari Bulog Divre Lampung. Sementara saat ditanya siapa saja pihak yang harus bertanggungjawab atas dugaan hilangnya puluhan ton beras tersebut, dengan lugas, ia menyatakan bahwa hal itu menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya dirinya seorang melainkan tanggung jawab seluruh jajaran Bulog Divre Lampung. "Jika memang benar terjadi kehilangan beras, tentu akan jadi tanggungjawab bersama dari Kepala gudang hingga Kepala Divre Lampung,” ungkap dia.
Sementara Kasi Pelayan Publik(PP) Bulog Subdivre Lampura, Dedy tak menyangkal bahwa pihaknya telah mendengar isu hilangnya beras digudang bulog subdivre Lampura tersebut sejak seminggu yang lalu. Kendati begitu, ia mengatakan jika hal tersebut barulah sebatas isu semata yang belum jelas kebenarannya. ”Inikan masih isu. Saya belum tahu faktanya. Kalau isunya sudah seminggu ini beredar dan masih dalam penyelidikan tim,” kata dia seraya menyebutkan, bila beras raskin itu benar hilang digudang, maka akan menjadi tanggung jawab kepala gudang.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan sang Kepala gudang akan mendapat sanksi dari bidang pengawasan bila memang benar beras tersebut telah hilang dari gudang. "Kalau ada beras yang hilang, ya jadi tanggungjawabnya kepala gudang dan akan dikenakan sanksi mengganti dan tak menutup kemungkinan bisa dibawa ke ranah hukum,” pungkas dia.(Feaby)
http://lampungutaranewsonline.blogspot.com/2013/10/30-ton-beras-bulog-raib-dari-gudang.html
Kotabumi (SL) - Sekitar 30 ton beras raskin yang ada digudang Mulang Maya dan Gudang Bulog Sementara (GBS) di Simpang Propau milik Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Lampung Utara (Lampura) dikabarkan raib alias tak jelas keberadaannya. Isu raibnya puluhan ton beras jatah masyarakat miskin itu mulai kencang berhembus sejak sepekan terakhir.
Bahkan menurut desas - desus yang beredar, biaya penggantian atas hilangnya puluhan ton beras itu telah dibebankan kepada tiga orang tiga pegawai Bulog Subdivre Lampura seperti Kepala Gudang Lubis Rp. 120 juta, Staf Gudang Mulangmaya, Narto sebesar Rp. 70 juta dan staf GBS Simpang Propau, Junaidi dikenakan Rp. 70 juta
Salah seorang pegawai yang namanya enggan dikorankan menyebutkan bahwa dirinya pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Internal Bulog Divre Lampung Bandarlampung seminggu yang lalu terkait hilangnya beras digudang Bulog. Pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan terhadap para pegawai gudang namun juga dilakukan kepada para petinggi Subdivre Lampura. "Soal kapan waktunya, saya lupa tapi sekitar seminggu yang lalu. Pemeriksaan ini terkait hilangnya beras di gudang bulog," jelasnya sembari mewanti-wanti agar namanya tak ditulis.
Anehnya, Kepala Gudang Lubis saat dikonfirmasi terkait kebenaran isu tersebut membantah keras bila pihaknya telah kehilangan 30 ton beras raskin di dua unit gudang Bulog Subdivre Lampura itu. Ia berdalih bahwa puluhan beras tersebut tidaklah hilang namun hanya keliru dalam persoalan administrasi dan hingga kini masih dalam penelusuran tim dari Bandar Lampung. "Ini tidak hilang. Tapi hanya keliru dalam masalah administrasi dan masih dalam proses penelusuran tim dari Bandarlampung. Kita juga sedang menunggu (hasilnya, Red),” kata Lubis saat dikonfirmasi sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (22/10).
Disinggung mengenai berapa selisih raskin yang ada di gudang Bulog Subdivre Lampura dengan data dari Bulog Divre Provinsi Lampung, Lubis lebih memilih bungkam. Lantaran, pihaknya masih menunggu hasil penelusuran tim dari Bulog Divre Lampung. Sementara saat ditanya siapa saja pihak yang harus bertanggungjawab atas dugaan hilangnya puluhan ton beras tersebut, dengan lugas, ia menyatakan bahwa hal itu menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya dirinya seorang melainkan tanggung jawab seluruh jajaran Bulog Divre Lampung. "Jika memang benar terjadi kehilangan beras, tentu akan jadi tanggungjawab bersama dari Kepala gudang hingga Kepala Divre Lampung,” ungkap dia.
Sementara Kasi Pelayan Publik(PP) Bulog Subdivre Lampura, Dedy tak menyangkal bahwa pihaknya telah mendengar isu hilangnya beras digudang bulog subdivre Lampura tersebut sejak seminggu yang lalu. Kendati begitu, ia mengatakan jika hal tersebut barulah sebatas isu semata yang belum jelas kebenarannya. ”Inikan masih isu. Saya belum tahu faktanya. Kalau isunya sudah seminggu ini beredar dan masih dalam penyelidikan tim,” kata dia seraya menyebutkan, bila beras raskin itu benar hilang digudang, maka akan menjadi tanggung jawab kepala gudang.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan sang Kepala gudang akan mendapat sanksi dari bidang pengawasan bila memang benar beras tersebut telah hilang dari gudang. "Kalau ada beras yang hilang, ya jadi tanggungjawabnya kepala gudang dan akan dikenakan sanksi mengganti dan tak menutup kemungkinan bisa dibawa ke ranah hukum,” pungkas dia.(Feaby)
http://lampungutaranewsonline.blogspot.com/2013/10/30-ton-beras-bulog-raib-dari-gudang.html
Rabu, 23 Oktober 2013
Sudah Teriaki Raskin gak Layak, Bulognya Budek
22 Oktober 2013
Banjarmasin, MDTV: Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Puad Almusawa meminta Perum Bulog agar responsif terhadap keluhan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang rusak atau tidak layak konsumsi.
Permintaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers kepada komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (22/10)
Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel yang kembali mencalon anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 itu, beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut berkualitas medium dan bagus.
"Tapi mengapa raskin tersebut diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi," ujarnya menanggapi adanya keluhan penerima raskin rusak di beberapa daerah, antara lain di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut).
Selain itu, raskin yang tak layak konsumsi di Sumenep Madura, Jawa Timur, ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat yang menyandang gelar insinyur tersebut.
Berdasarkan laporan, ungkapnya, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara, Sulut sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi.
Warga Minahasa Utara mengeluh raskin tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep Madura.
"Keluhan seperti itu sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja," lanjutnya.
"Padahal Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah Undang Undang (UU) Pangan. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi pula di Kalsel," tambahnya.
Menurut dia, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana, sehingga hal demikian bisa terjadi. "Segera cari tahu dimana letak kesalahannya," pintanya.
Wakil rakyat yang menyandang gelar magister bidang ilmu pertanian itu berharap, keluhan masyarakat tersebut jangan dianggap angin lalu, sebab bisa merusak nama baik Bulog bila mengabaikan keluhan raskin rusak.
Lebih jauh legislator dari PKS yang murah senyum itu meminta Bulog agar bertindak profesional. "Bulog mengemban amanat negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium," ujarnya.
"Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik, jangan biarkan persoalan tersebut belarut-larut atau tidak ditanggapi sama sekali," demikian Habib Nabiel.
http://news.lintas.me/go/menit.tv/sudah-teriaki-raskin-gak-layak-bulognya-budek
Banjarmasin, MDTV: Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Puad Almusawa meminta Perum Bulog agar responsif terhadap keluhan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang rusak atau tidak layak konsumsi.
Permintaan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers kepada komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (22/10)
Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel yang kembali mencalon anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 itu, beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut berkualitas medium dan bagus.
"Tapi mengapa raskin tersebut diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi," ujarnya menanggapi adanya keluhan penerima raskin rusak di beberapa daerah, antara lain di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut).
Selain itu, raskin yang tak layak konsumsi di Sumenep Madura, Jawa Timur, ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat yang menyandang gelar insinyur tersebut.
Berdasarkan laporan, ungkapnya, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara, Sulut sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi.
Warga Minahasa Utara mengeluh raskin tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep Madura.
"Keluhan seperti itu sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja," lanjutnya.
"Padahal Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah Undang Undang (UU) Pangan. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi pula di Kalsel," tambahnya.
Menurut dia, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana, sehingga hal demikian bisa terjadi. "Segera cari tahu dimana letak kesalahannya," pintanya.
Wakil rakyat yang menyandang gelar magister bidang ilmu pertanian itu berharap, keluhan masyarakat tersebut jangan dianggap angin lalu, sebab bisa merusak nama baik Bulog bila mengabaikan keluhan raskin rusak.
Lebih jauh legislator dari PKS yang murah senyum itu meminta Bulog agar bertindak profesional. "Bulog mengemban amanat negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium," ujarnya.
"Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik, jangan biarkan persoalan tersebut belarut-larut atau tidak ditanggapi sama sekali," demikian Habib Nabiel.
http://news.lintas.me/go/menit.tv/sudah-teriaki-raskin-gak-layak-bulognya-budek
Senin, 21 Oktober 2013
Sejuta Penduduk Kab. Bandung Ditargetkan Makan Nasi Sekali Sehari
20 Oktober 2013
SOREANG, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung tahun ini akan mengkampanyekan pada seluruh warganya untuk memakan nasi hanya sekali dalam sehari pada saat sarapan saja, sedangkan makan siang dan malam akan diganti jagung, singkong ataupun makanan pokok lainnya selain nasi.
Bupati Bandung, Dadang Naser menargetkan sebanyak satu juta penduduk Kabupaten Bandung dari total sekitar tiga juta penduduk hanya memakan nasi satu kali dalam sehari. Sisanya masyarakat dianjurkan untuk memakan jagung, kentang, singkong, atau makanan pokok lainnya.
"Rencananya akhir tahun ini akan mulai dikampanyekan. Program ini dilakukan untuk mengantisipasi sulitnya mendapatkan beras. Selain itu jika mengkonsumsi nasi juga bisa menimbulkan sejumlah penyakit, khususnya diabetes dan kolesterol," kata Dadang, Minggu (20/10/13).
Jika program ini berjalan, kata Dadang, beras yang tersisa bisa dijual dan menambah pendapatan. Lahan pertanian yang semakin menyempit juga menjadi salah satu faktor diadakannya program tersebut. Masyarakat harus mempunyai alternatif sebagai makanan pokok pengganti beras.
"Sekarang saja kan sudah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Bisa-bisa nanti beras itu sulit didapatkan. Jadi harus ada makanan pengganti beras. Walaupun sedikit sulit untuk mengganti beras sebagai makanan pokok tapi harus dicoba," ujar Dadang.
Walau Kabupaten Bandung merupakan daerah penghasil beras terbesar, namun Dadang mengakui masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi beras raskin. Hal ini dikarenakan mahalnya harga beras lokal. Sehingga permintaan beras raskin setiap tahunnya juga terus meningkat.
"Memang sebuah ironi karena daerah kita merupakan daerah penghasil beras. Tapi masyarakatnya masih banyak yang makan beras raskin. Jadi dengan adanya program itu diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan makanan yang sesuai," katanya.
Tapi, kata Dadang, banyak juga para petani yang sengaja makan raskin ini untuk dapat keuntungan, karena beras Kabupaten Bandung merupakan beras dengan harga sangat tinggi dan bisa mencapai puluhan ribu rupiah per kilogramnya, sedangkan raskin hanya seharga dua ribu rupiah saja perkilogramnya.
Selain program sehari sekali makan nasi, Pemerintah Kabupaten Bandung juga bersiap untuk mencari alternatif lahan pertanian. Metode hidroponik atau budidaya tanaman tanpa tanah serta menanam padi di polybag telah diuji coba Pemkab Bandung. Kedua cara tersebut sebagai langkah antisipasi di masa datang jika lahan semakin menyempit.
"Metode hidroponik itu memang hanya bisa untuk tanaman yang berumur sekitar satu bulan. Tapi cara ini sangat efektif digunakan karena tidak memerlukan lahan yang besar. Tanaman yang dihasilkan pun merupakan tanaman organik karena tidak diberi pestisida," katanya.
Perkembangan teknologi seperti kedua metode itu kata dia, diharapkan sebagai jawaban jika di masa depan masyarakat kesulitan mendapatkan lahan. Setiap rumah pun bisa memproduksi sayuran tersebut.
"Di rumah-rumah juga kan bisa. Apalagi tanamannya organik. Dijamin kesehatannya kan. Lahan yang diperlukan tidak terlalu besar," ujarnya.(A-211/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255584
SOREANG, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung tahun ini akan mengkampanyekan pada seluruh warganya untuk memakan nasi hanya sekali dalam sehari pada saat sarapan saja, sedangkan makan siang dan malam akan diganti jagung, singkong ataupun makanan pokok lainnya selain nasi.
Bupati Bandung, Dadang Naser menargetkan sebanyak satu juta penduduk Kabupaten Bandung dari total sekitar tiga juta penduduk hanya memakan nasi satu kali dalam sehari. Sisanya masyarakat dianjurkan untuk memakan jagung, kentang, singkong, atau makanan pokok lainnya.
"Rencananya akhir tahun ini akan mulai dikampanyekan. Program ini dilakukan untuk mengantisipasi sulitnya mendapatkan beras. Selain itu jika mengkonsumsi nasi juga bisa menimbulkan sejumlah penyakit, khususnya diabetes dan kolesterol," kata Dadang, Minggu (20/10/13).
Jika program ini berjalan, kata Dadang, beras yang tersisa bisa dijual dan menambah pendapatan. Lahan pertanian yang semakin menyempit juga menjadi salah satu faktor diadakannya program tersebut. Masyarakat harus mempunyai alternatif sebagai makanan pokok pengganti beras.
"Sekarang saja kan sudah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Bisa-bisa nanti beras itu sulit didapatkan. Jadi harus ada makanan pengganti beras. Walaupun sedikit sulit untuk mengganti beras sebagai makanan pokok tapi harus dicoba," ujar Dadang.
Walau Kabupaten Bandung merupakan daerah penghasil beras terbesar, namun Dadang mengakui masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi beras raskin. Hal ini dikarenakan mahalnya harga beras lokal. Sehingga permintaan beras raskin setiap tahunnya juga terus meningkat.
"Memang sebuah ironi karena daerah kita merupakan daerah penghasil beras. Tapi masyarakatnya masih banyak yang makan beras raskin. Jadi dengan adanya program itu diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan makanan yang sesuai," katanya.
Tapi, kata Dadang, banyak juga para petani yang sengaja makan raskin ini untuk dapat keuntungan, karena beras Kabupaten Bandung merupakan beras dengan harga sangat tinggi dan bisa mencapai puluhan ribu rupiah per kilogramnya, sedangkan raskin hanya seharga dua ribu rupiah saja perkilogramnya.
Selain program sehari sekali makan nasi, Pemerintah Kabupaten Bandung juga bersiap untuk mencari alternatif lahan pertanian. Metode hidroponik atau budidaya tanaman tanpa tanah serta menanam padi di polybag telah diuji coba Pemkab Bandung. Kedua cara tersebut sebagai langkah antisipasi di masa datang jika lahan semakin menyempit.
"Metode hidroponik itu memang hanya bisa untuk tanaman yang berumur sekitar satu bulan. Tapi cara ini sangat efektif digunakan karena tidak memerlukan lahan yang besar. Tanaman yang dihasilkan pun merupakan tanaman organik karena tidak diberi pestisida," katanya.
Perkembangan teknologi seperti kedua metode itu kata dia, diharapkan sebagai jawaban jika di masa depan masyarakat kesulitan mendapatkan lahan. Setiap rumah pun bisa memproduksi sayuran tersebut.
"Di rumah-rumah juga kan bisa. Apalagi tanamannya organik. Dijamin kesehatannya kan. Lahan yang diperlukan tidak terlalu besar," ujarnya.(A-211/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255584
Bulog Diminta Responsif Tanggapi Keluhan Raskin Rusak
21 Oktober 2013
BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa meminta Perum Bulog agar responsif dalam menanggapi keluhan beras raskin tak layak konsumsi.
“Beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin (Raskin) berkualitas medium, beras bagus. Mengapa bisa diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi”, kata Habib Nabiel, dalam rilisnya ke "PRLM", Senin (21/10/2013).
Dilaporkan, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi. Warga mengeluh beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep.
”Keluhan seperti ini sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja. Padahal Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah UU Pangan", paparnya
Menurutnya, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana sehingga hal demikian bisa terjadi. “Segera cari tahu dimana letak kesalahannya”, tegasnya.
Keluhan tersebut jangan dianggap angin lalu. “Bisa rusak nama baik Bulog bila mengabaikan keluhan raskin rusak”, ucapnya.
Lebih jauh ia meminta Bulog agar bertindak profesional. “Bulog mengemban amanat negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium. Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik”, pungkasnya. (A-71/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255661
BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa meminta Perum Bulog agar responsif dalam menanggapi keluhan beras raskin tak layak konsumsi.
“Beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin (Raskin) berkualitas medium, beras bagus. Mengapa bisa diterima dalam kondisi rusak atau tak layak konsumsi”, kata Habib Nabiel, dalam rilisnya ke "PRLM", Senin (21/10/2013).
Dilaporkan, warga di Likupang Barat Desa Tambun Minahasa Utara sudah dua bulan terakhir mengeluhkan jatah raskin yang tidak layak konsumsi. Warga mengeluh beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Raskin rusak dikeluhkan juga warga Pulau Sapudi, Sumenep.
”Keluhan seperti ini sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah. Ada apa sebenarnya dengan Bulog ? Kita tidak pernah mendengar langkah-langkah mendasar Bulog dalam memperbaiki kinerja. Padahal Bulog diharapkan akan menjadi Badan Ketahan Pangan sebagaimana amanah UU Pangan", paparnya
Menurutnya, Bulog harus menyelidiki ada kesalahan prosedur atau pelanggaran dimana sehingga hal demikian bisa terjadi. “Segera cari tahu dimana letak kesalahannya”, tegasnya.
Keluhan tersebut jangan dianggap angin lalu. “Bisa rusak nama baik Bulog bila mengabaikan keluhan raskin rusak”, ucapnya.
Lebih jauh ia meminta Bulog agar bertindak profesional. “Bulog mengemban amanat negara untuk menyediakan raskin berkualitas medium. Jadi bila ada keluhan raskin rusak, ganti dong dengan yang baik”, pungkasnya. (A-71/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255661
Rekanan Minta Bulog Indramayu Lunasi Sisa Pengiriman Raskin
20 Oktober 2013
INDRAMAYU, (PRLM).- Mitra Kerja Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Indramayu, CV Jaya Mandiri meminta pelunasan pembayaran kelebihan pengiriman beras ke Gudang Bulog Singakerta 2 pada pengadaan beras 2013 yang mencapai Rp 4,8 miliar.
“Kami minta sisa kelebihan itu dilunasi paling lambat akhir Oktober ini. Jika tidak, kami sudah mempersiapkan langkah hukum selanjutnya,” kata Caripan Assidiq, Kuasa Hukum CV Jaya Mandiri, Minggu (20/10/13).
Caripan mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Indramayu dan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sesuai dengan permintaan, CV Jaya Mandiri telah mengirimkan 11.178.390 kg beras ke Gudang Bulog Singakerta 2 sejak 27 Februari-16 Juli 2013.
Namun, Sistem Informasi Logistik (SIL) Bulog menunjukkan bahwa kuota dalam kontrak hanya 10.450.525 kg sehingga terdapat kelebihan 727.865 kg. Jika dihitung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.600/kg, uang yang belum dilunasi Bulog Subdivre Indramayu kepada CV Jaya Mandiri mencapai Rp 4,8 miliar.
Anggota tim kuasa hukum lainnya, Tarwita menambahkan, pihaknya telah menyiapkan data tambahan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan beras di Gudang Bulog Singakerta 2 untuk dilaporkan kepada tim penyidik. Dia juga mengaku akan terus berkonsultasi dengan Bulog Subdivre INdramayu dan Bulog Divre Jabar untuk menyelesaikannya.
“Kami berharap agar segera ditemukan penyelesaian mengenai masalah ini. Yang jelas, kami minta agar hak klien kami diberikan,” katanya.
Seperti diketahui, penggelapan raskin di Gudang Bulog Singakerta 2 terungkap ketika Perum Bulog Divre Jawa Barat melakukan pemeriksaan stok opname di gudang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kekurangan pasokan fisik beras sebanyak 580.300 kg dengan nilai Rp 4,5 miliar.
Mantan Kepala Gudang Bulog Singakerta 2 yang kini menjadi salah satu tersangka, RD terbukti melakukan perbaikan mutu terhadap pengadaan raskin tahun 2012 pada Februari-Juni 2013 tanpa melalui prosedur resmi. Dia mengeluarkan beras di Gudang Bulog Singakerta II tanpa Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bulog ke mitra kerjanya, CV Jaya Mandiri.
Kepala Bulog Subdivre Indramayu, Atta Rizal sebelumnya menegaskan, segala administrasi pembayaran pengolahan beras sudah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Gudang Bulog Singakerta II. “Jadi, jika ada masalah administasi di gudang itu, kepala gudangnya yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Atta menambahkan bahwa kejadian itu menyebabkan Bulog Subdivre Indramayu mengalami kerugian miliaran rupiah. Kejadian serupa juga sempat dialami pada 2010 lalu, ketika terjadi penggelapan raskin di Gudang Bulog Krangkeng sebanyak 230 ton dengan nilai Rp 1,3 miliar. (A-192/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255581
INDRAMAYU, (PRLM).- Mitra Kerja Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Indramayu, CV Jaya Mandiri meminta pelunasan pembayaran kelebihan pengiriman beras ke Gudang Bulog Singakerta 2 pada pengadaan beras 2013 yang mencapai Rp 4,8 miliar.
“Kami minta sisa kelebihan itu dilunasi paling lambat akhir Oktober ini. Jika tidak, kami sudah mempersiapkan langkah hukum selanjutnya,” kata Caripan Assidiq, Kuasa Hukum CV Jaya Mandiri, Minggu (20/10/13).
Caripan mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Indramayu dan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sesuai dengan permintaan, CV Jaya Mandiri telah mengirimkan 11.178.390 kg beras ke Gudang Bulog Singakerta 2 sejak 27 Februari-16 Juli 2013.
Namun, Sistem Informasi Logistik (SIL) Bulog menunjukkan bahwa kuota dalam kontrak hanya 10.450.525 kg sehingga terdapat kelebihan 727.865 kg. Jika dihitung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.600/kg, uang yang belum dilunasi Bulog Subdivre Indramayu kepada CV Jaya Mandiri mencapai Rp 4,8 miliar.
Anggota tim kuasa hukum lainnya, Tarwita menambahkan, pihaknya telah menyiapkan data tambahan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan beras di Gudang Bulog Singakerta 2 untuk dilaporkan kepada tim penyidik. Dia juga mengaku akan terus berkonsultasi dengan Bulog Subdivre INdramayu dan Bulog Divre Jabar untuk menyelesaikannya.
“Kami berharap agar segera ditemukan penyelesaian mengenai masalah ini. Yang jelas, kami minta agar hak klien kami diberikan,” katanya.
Seperti diketahui, penggelapan raskin di Gudang Bulog Singakerta 2 terungkap ketika Perum Bulog Divre Jawa Barat melakukan pemeriksaan stok opname di gudang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kekurangan pasokan fisik beras sebanyak 580.300 kg dengan nilai Rp 4,5 miliar.
Mantan Kepala Gudang Bulog Singakerta 2 yang kini menjadi salah satu tersangka, RD terbukti melakukan perbaikan mutu terhadap pengadaan raskin tahun 2012 pada Februari-Juni 2013 tanpa melalui prosedur resmi. Dia mengeluarkan beras di Gudang Bulog Singakerta II tanpa Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bulog ke mitra kerjanya, CV Jaya Mandiri.
Kepala Bulog Subdivre Indramayu, Atta Rizal sebelumnya menegaskan, segala administrasi pembayaran pengolahan beras sudah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Gudang Bulog Singakerta II. “Jadi, jika ada masalah administasi di gudang itu, kepala gudangnya yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Atta menambahkan bahwa kejadian itu menyebabkan Bulog Subdivre Indramayu mengalami kerugian miliaran rupiah. Kejadian serupa juga sempat dialami pada 2010 lalu, ketika terjadi penggelapan raskin di Gudang Bulog Krangkeng sebanyak 230 ton dengan nilai Rp 1,3 miliar. (A-192/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/255581
Minggu, 20 Oktober 2013
Warga Desa Tambun Keluhkan Beras Raskin Tak Layak Konsumsi
19 Oktober 2013
Airmadidi,PilarSulut.com-Mendapatkan jatah beras kurang layak, Warga Desa Tambun di Likupang Barat keluhkan jatah beras miskin (raskin) tidak layak konsumsi. pesalnya beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Petrus, satu di antara warga mengaku, sudah dua bulan terakhir dirinya mendapatkan jatah beras kurang layak. Hal itu ia keluhkan ke aparat setempat yang mengaku beras itu sudah dari begitu sejak diterima. "Katanya mereka hanya menyalurkan," kata Petrus, (17/10).
Lili warga lainnya, mengaku terpaksa makan beras raskin meski dengan perasaan jijik. Menurut Lili, hal itu terpaksa dilakukannya, karena uangnya hanya cukup untuk membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. "Suami saya hanya tukang ojek, mana mampu kami beli beras di toko," ucap Lili.
Terkait keluhan tersebut, Kabag Perekonomian Minut Michael Karisoh janji akan mengecek laporan itu, Jika ditemui ada raskin yang tak layak konsumsi, pihaknya akan langsung menarik dan mengganti dengan yang baru. Dikatakan Karisoh , ada 12 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Minut. "Tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 15 kilogram raskin per bulan, seharga Rp 1.600 per kilogram. Penyaluran Bulan September sudah dilakukan, sementara Oktober tengah berlangsung," jelas Karisoh. (*/tm/Isk)
http://pilarsulut.com/view/9177/Minut/Warga-Desa-Tambun-Keluhkan-Beras-Raskin-Tak-Layak-Komsumsi
Airmadidi,PilarSulut.com-Mendapatkan jatah beras kurang layak, Warga Desa Tambun di Likupang Barat keluhkan jatah beras miskin (raskin) tidak layak konsumsi. pesalnya beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Petrus, satu di antara warga mengaku, sudah dua bulan terakhir dirinya mendapatkan jatah beras kurang layak. Hal itu ia keluhkan ke aparat setempat yang mengaku beras itu sudah dari begitu sejak diterima. "Katanya mereka hanya menyalurkan," kata Petrus, (17/10).
Lili warga lainnya, mengaku terpaksa makan beras raskin meski dengan perasaan jijik. Menurut Lili, hal itu terpaksa dilakukannya, karena uangnya hanya cukup untuk membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. "Suami saya hanya tukang ojek, mana mampu kami beli beras di toko," ucap Lili.
Terkait keluhan tersebut, Kabag Perekonomian Minut Michael Karisoh janji akan mengecek laporan itu, Jika ditemui ada raskin yang tak layak konsumsi, pihaknya akan langsung menarik dan mengganti dengan yang baru. Dikatakan Karisoh , ada 12 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Minut. "Tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 15 kilogram raskin per bulan, seharga Rp 1.600 per kilogram. Penyaluran Bulan September sudah dilakukan, sementara Oktober tengah berlangsung," jelas Karisoh. (*/tm/Isk)
http://pilarsulut.com/view/9177/Minut/Warga-Desa-Tambun-Keluhkan-Beras-Raskin-Tak-Layak-Komsumsi
Sabtu, 19 Oktober 2013
Uang Raskin Raib di Gondol Maling
19 Oktober 2013
PULOMERAK – Uang hasil penjualan Beras bagi Warga Miskin (Raskin) Kecamatan Pulomerak senilai Rp 25 juta raib digondol maling, Jumat (18/10). Uang raskin yang hendak di setorkan ke sebuah bank di Kota Cilegon itu hilang ketika disimpan didalam mobil bernomor Polisi A 1489 VJ yang sedang diparkir di halaman Masjid Al-Mujahirin, di Lingkungan/Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol dan ditinggal untuk melaksanakan salat jumat oleh petugas. Berdasarkan keterangan Suhemi yang merupakan petugas Kecamatan Pulomerak, kronologis kejadian sekitar pukul 11.30 WIB. Pada saat itu, dia bersama temannya Mudakir berangkat dari rumah dan berencana hendak menyetorkan uang hasil penjualan raskin ke salah satu perbankan di Cilegon.
Namun, niatnya tersebut tertunda sejenak, karena kebetulan dia ada keperluan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Cilegon, untuk mengurus salah satu berkas hingga menjelang waktu salat jumat. Karena waktu menjelang siang, dia pun akhirnya memutuskan kembali ke Pulomerak terlebih dahulu untuk menunaikan salat jumat. Belum sampai tujuan, waktu salat jumat telah tiba. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melaksanakan salat di Masjid Al-Mujahirin di Lingkungan/Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol. "Tanpa rasa curiga, uang raskin kami simpan di dalam mobil dan kami tinggal sejenak untuk melaksanakan salat jumat," kata Suhemi kepada Banten Raya dengan nada yang tampak bingung.
Usai melaksanakan salat Jumat, lanjut Suhemio, ia merasa terkejut ketika melihat kaca mobilnya pecah. Karenanya, ia langsung bergegas memeriksa kondisi kendaraannya dan barang yang berada di dalam mobilnya. Alhasil, ketika diperiksa uang raskin yang hendak di setorkan ke bank raib. "Saya kaget melihat kaca mobil bagian kanan belakang pecah. Tas beserta uang raskin yang mau disetorkan sudah tidak ada. Saya sempat panik. Tidak berpikir panjang, saya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek (Markas Kepolisian Sektor) Pulomerak," terangnya.
Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Pulomerak Ipda Engkos Junaidi menjelaskan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian itu. Pihaknya juga tengah memintai keterangan terhadap korban dan saksi terkait kasus tersebut. "Kami masih memintai keterangan korban dan saksi mata di lokasi kejadian," akunya.
Dalam hal ini, Engkos menduga, kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Karena itu, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut. "Kami akan melakukan penyelidikan dengan mencari berbagai alat bukti dan keterangan di lokasi kejadian," katanya. (mg-usman)
http://bantenraya.com/metropolis/metro-cilegon/1953-uang-raskin-raib-di-gondol-maling
PULOMERAK – Uang hasil penjualan Beras bagi Warga Miskin (Raskin) Kecamatan Pulomerak senilai Rp 25 juta raib digondol maling, Jumat (18/10). Uang raskin yang hendak di setorkan ke sebuah bank di Kota Cilegon itu hilang ketika disimpan didalam mobil bernomor Polisi A 1489 VJ yang sedang diparkir di halaman Masjid Al-Mujahirin, di Lingkungan/Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol dan ditinggal untuk melaksanakan salat jumat oleh petugas. Berdasarkan keterangan Suhemi yang merupakan petugas Kecamatan Pulomerak, kronologis kejadian sekitar pukul 11.30 WIB. Pada saat itu, dia bersama temannya Mudakir berangkat dari rumah dan berencana hendak menyetorkan uang hasil penjualan raskin ke salah satu perbankan di Cilegon.
Namun, niatnya tersebut tertunda sejenak, karena kebetulan dia ada keperluan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Cilegon, untuk mengurus salah satu berkas hingga menjelang waktu salat jumat. Karena waktu menjelang siang, dia pun akhirnya memutuskan kembali ke Pulomerak terlebih dahulu untuk menunaikan salat jumat. Belum sampai tujuan, waktu salat jumat telah tiba. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melaksanakan salat di Masjid Al-Mujahirin di Lingkungan/Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol. "Tanpa rasa curiga, uang raskin kami simpan di dalam mobil dan kami tinggal sejenak untuk melaksanakan salat jumat," kata Suhemi kepada Banten Raya dengan nada yang tampak bingung.
Usai melaksanakan salat Jumat, lanjut Suhemio, ia merasa terkejut ketika melihat kaca mobilnya pecah. Karenanya, ia langsung bergegas memeriksa kondisi kendaraannya dan barang yang berada di dalam mobilnya. Alhasil, ketika diperiksa uang raskin yang hendak di setorkan ke bank raib. "Saya kaget melihat kaca mobil bagian kanan belakang pecah. Tas beserta uang raskin yang mau disetorkan sudah tidak ada. Saya sempat panik. Tidak berpikir panjang, saya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek (Markas Kepolisian Sektor) Pulomerak," terangnya.
Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Pulomerak Ipda Engkos Junaidi menjelaskan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian itu. Pihaknya juga tengah memintai keterangan terhadap korban dan saksi terkait kasus tersebut. "Kami masih memintai keterangan korban dan saksi mata di lokasi kejadian," akunya.
Dalam hal ini, Engkos menduga, kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Karena itu, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut. "Kami akan melakukan penyelidikan dengan mencari berbagai alat bukti dan keterangan di lokasi kejadian," katanya. (mg-usman)
http://bantenraya.com/metropolis/metro-cilegon/1953-uang-raskin-raib-di-gondol-maling
Tutupi Pengeluaran, Kelurahan Ini Naikan Harga Raskin
19 Oktober 2013
LABUSEL | DNA - Warga di Kelurahan Langga Payung, Labuhan Batu Selatan (Labusel) mengeluh soal naiknya harga raskin yang diterima mereka dimana awalnya raskin di jual kepada masyarakat Rp 25.000 / goni dengan berat pergoni 15 kilo, setelah pergantian lurah raskin naik menjadi Rp30 ribu
sementara itu pihak keurahan Langga Payung mengakui pihak kelurahan menaikan harga per satu goni Rp 30.000,."Awalnya kami mengambil Rp 1000 perak pergoni (15 kilo/goni. red) selama dua bulannya ini, akan tetapi untuk menutupi biaya pengeluaran Kelurahan seperti gaji jaga malam sekaligus kebersihan tidak mencukupi, dengan perincian gaji jaga malam Rp 350.000 setiap bulan, belum lagi ATK, lagi pula berat kiloan beras persatu zak seharusnya 50 kilo, ternyata yang datang kekelurahan setelah kami timbang itu berbeda beratnya per zak," ungkap petugas di kelurahan yang meminta namanya tidak disebutkan
Diungkapkannya terkait kenaikan beras tersebut sudah ada musyawarah di kelurahan untuk menaikan harga beras raskin setiap 1 kilo di naikan Rp 400, dengan perincian pergoni berat 15 kilo menjadi Rp 30.000, dan sisa uang 6 ribu untuk menutupi semua keperluan biaya SPSI, jaga malam dan lain-lain itupun baru berjalan dua bulan.
Dari informasi untuk kelurahan langga payung setiap bulan di berikan jatah 6.450 kilo dan semua di bagikan kepada 430 rumah tangga, apabila warga tidak mengambil dengan artian sisa beras raskin, pihak kelurahan akan mengalihkan kepada warga yang lain dengan catatan warga tersebut jatah raskinnya tidak permanen di keluarkan setiap bulanya. (lbs/nov)
http://www.dnaberita.com/berita-98568-tutupi-pengeluaran-kelurahan-ini-naikan-harga-raskin.html
LABUSEL | DNA - Warga di Kelurahan Langga Payung, Labuhan Batu Selatan (Labusel) mengeluh soal naiknya harga raskin yang diterima mereka dimana awalnya raskin di jual kepada masyarakat Rp 25.000 / goni dengan berat pergoni 15 kilo, setelah pergantian lurah raskin naik menjadi Rp30 ribu
sementara itu pihak keurahan Langga Payung mengakui pihak kelurahan menaikan harga per satu goni Rp 30.000,."Awalnya kami mengambil Rp 1000 perak pergoni (15 kilo/goni. red) selama dua bulannya ini, akan tetapi untuk menutupi biaya pengeluaran Kelurahan seperti gaji jaga malam sekaligus kebersihan tidak mencukupi, dengan perincian gaji jaga malam Rp 350.000 setiap bulan, belum lagi ATK, lagi pula berat kiloan beras persatu zak seharusnya 50 kilo, ternyata yang datang kekelurahan setelah kami timbang itu berbeda beratnya per zak," ungkap petugas di kelurahan yang meminta namanya tidak disebutkan
Diungkapkannya terkait kenaikan beras tersebut sudah ada musyawarah di kelurahan untuk menaikan harga beras raskin setiap 1 kilo di naikan Rp 400, dengan perincian pergoni berat 15 kilo menjadi Rp 30.000, dan sisa uang 6 ribu untuk menutupi semua keperluan biaya SPSI, jaga malam dan lain-lain itupun baru berjalan dua bulan.
Dari informasi untuk kelurahan langga payung setiap bulan di berikan jatah 6.450 kilo dan semua di bagikan kepada 430 rumah tangga, apabila warga tidak mengambil dengan artian sisa beras raskin, pihak kelurahan akan mengalihkan kepada warga yang lain dengan catatan warga tersebut jatah raskinnya tidak permanen di keluarkan setiap bulanya. (lbs/nov)
http://www.dnaberita.com/berita-98568-tutupi-pengeluaran-kelurahan-ini-naikan-harga-raskin.html
Tak Kebagian Raskin, Warga Protes Bupati Nagan Raya
19 Oktober 2013
NAGAN RAYA | DiliputNews.com – Warga miskin di Desa Lung Mane Kecematan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Jumat (18/10) memprotes Bupati Nagan Raya, aksi tersebut dilakukan oleh dua orang janda miskin saat Bupati HT Zulkarnaini sedang menyampaikan pidato pada acara simbolis pembagian ternak di Kecamatan tersebut.
Para janda itu, mempertanyakan ke Bupati HT Zulkarnaini, kenapa nasib mereka yang hingga saat ini tak menerima satu pun bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Sejak dijadikan Desa Persiapan, Lung Mane yang berpisah dari Desa Kuala Trang, kami para janda tak satu pun menerima bantuan baik bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM,red), raskin, dan ternak yang dibagikan pada hari ini,” kata seorang janda yang enggan menyebutkan namanya kepada DiliputNews.com.
Aksi nekad yang dilakukan janda miskin tersebut hanya berlangsung beberapa menit, pasalnya pihak petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Nagan Raya langsung meminta agar kedua janda tersebut tenang, sebab Bupati sedang menyampaikan pidatonya.
Pantuan DiliputNews.com, aksi protes tersebut disambut baik oleh Bupati Nagan Raya, HT Zulkarnaini langsung memerintahkan kepada jajaranya untuk segera mengevaluasi kenerja dinas terkait. Dan HT Zulkarnaini dalam ruang tertutup langsung menyantuni kedua janda anak janda miskin tersebut dengan bantuan spontan. (Red/Mc)
http://diliputnews.com/read/24201/tak-kebagian-raskin-warga-protes-bupati-nagan-raya.html
NAGAN RAYA | DiliputNews.com – Warga miskin di Desa Lung Mane Kecematan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Jumat (18/10) memprotes Bupati Nagan Raya, aksi tersebut dilakukan oleh dua orang janda miskin saat Bupati HT Zulkarnaini sedang menyampaikan pidato pada acara simbolis pembagian ternak di Kecamatan tersebut.
Para janda itu, mempertanyakan ke Bupati HT Zulkarnaini, kenapa nasib mereka yang hingga saat ini tak menerima satu pun bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Sejak dijadikan Desa Persiapan, Lung Mane yang berpisah dari Desa Kuala Trang, kami para janda tak satu pun menerima bantuan baik bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM,red), raskin, dan ternak yang dibagikan pada hari ini,” kata seorang janda yang enggan menyebutkan namanya kepada DiliputNews.com.
Aksi nekad yang dilakukan janda miskin tersebut hanya berlangsung beberapa menit, pasalnya pihak petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Nagan Raya langsung meminta agar kedua janda tersebut tenang, sebab Bupati sedang menyampaikan pidatonya.
Pantuan DiliputNews.com, aksi protes tersebut disambut baik oleh Bupati Nagan Raya, HT Zulkarnaini langsung memerintahkan kepada jajaranya untuk segera mengevaluasi kenerja dinas terkait. Dan HT Zulkarnaini dalam ruang tertutup langsung menyantuni kedua janda anak janda miskin tersebut dengan bantuan spontan. (Red/Mc)
http://diliputnews.com/read/24201/tak-kebagian-raskin-warga-protes-bupati-nagan-raya.html
Raskin Rusak, Petrus : Saya tak Mau Sakit
18 Oktober 2013
Laporan wartawan Tribun Manado Arthur Rompis
TRIBUNMANADO.CO.ID,AIRMADIDI - Warga Desa Tambun di Likupang Barat mengeluhkan jatah beras miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi. Warga mengeluh beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Petrus, satu di antara warga mengaku, sudah dua bulan terakhir dirinya mendapatkan jatah beras kurang layak. Hal itu ia keluhkan ke aparat setempat yang mengaku beras itu sudah dari begitu sejak diterima. "Katanya mereka hanya menyalurkan," kata Petrus, Kamis (17/10).
Petrus yang mengaku jijik dengan beras tersebut, memilih tidak mengkonsumsinya, dan terpaksa membeli beras di Pasar Likupang meski harganya lebih mahal. "Saya tak mau sakit," ujar Petrus.
Lili warga lainnya, mengaku terpaksa makan beras raskin meski dengan perasaan jijik. Menurut Lili, hal itu terpaksa dilakukannya, karena uangnya hanya cukup untuk membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. "Suami saya hanya tukang ojek, mana mampu kami beli beras di toko," ucap Lili.
Anggota DPRD Minut Denni Sompie dalam Paripurna pekan lalu mengemukakan keluhan warga tersebut. Dikatakannya, keluhan tersebut cukup dominan dalam kunjungan Dewan di Wori. "Banyak masyarakat mengeluhkan hal itu," kata dia.
Denny minta Pemkab Minut mengatasi masalah tersebut, agar tidak terulang lagi. Lebih lanjut, Denny meminta Pemkab agar mengubah cara penyaluran raskin, dengan melakukan koordinasi dengan Bulog. Pemkab pun diminta terus mensosialisasikan Program itu kepada warga, utamanya di kepulauan serta daerah terjauh. "Jauh dekat harus mendapat perhatian sama," tutur Denny.
Kabag Perekonomian Minut Michael Karisoh janji akan mengecek laporan itu. Jika ditemui ada raskin yang tak layak konsumsi, kata Karishoh, pihaknya akan langsung menarik dan mengganti dengan yang baru. Dikatakan Karisoh , ada 12 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Minut. "Tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 15 kilogram raskin per bulan, seharga Rp 1.600 per kilogram. Penyaluran Bulan September sudah dilakukan, sementara Oktober tengah berlangsung," terangngya.
Adanya keluhan kali ini, membuat pihaknya akan memperketat pengawasan selama penyaluran dan melakukan evaluasi jika ada permasalahan. "Akan kami evaluasi," tandasnya
Penulis: Arthur_Rompis
Editor: Rine_Araro
http://manado.tribunnews.com/2013/10/18/raskin-rusak-petrus-saya-tak-mau-sakit
Laporan wartawan Tribun Manado Arthur Rompis
TRIBUNMANADO.CO.ID,AIRMADIDI - Warga Desa Tambun di Likupang Barat mengeluhkan jatah beras miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi. Warga mengeluh beras tersebut sudah berulat, berubah warna serta mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Petrus, satu di antara warga mengaku, sudah dua bulan terakhir dirinya mendapatkan jatah beras kurang layak. Hal itu ia keluhkan ke aparat setempat yang mengaku beras itu sudah dari begitu sejak diterima. "Katanya mereka hanya menyalurkan," kata Petrus, Kamis (17/10).
Petrus yang mengaku jijik dengan beras tersebut, memilih tidak mengkonsumsinya, dan terpaksa membeli beras di Pasar Likupang meski harganya lebih mahal. "Saya tak mau sakit," ujar Petrus.
Lili warga lainnya, mengaku terpaksa makan beras raskin meski dengan perasaan jijik. Menurut Lili, hal itu terpaksa dilakukannya, karena uangnya hanya cukup untuk membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. "Suami saya hanya tukang ojek, mana mampu kami beli beras di toko," ucap Lili.
Anggota DPRD Minut Denni Sompie dalam Paripurna pekan lalu mengemukakan keluhan warga tersebut. Dikatakannya, keluhan tersebut cukup dominan dalam kunjungan Dewan di Wori. "Banyak masyarakat mengeluhkan hal itu," kata dia.
Denny minta Pemkab Minut mengatasi masalah tersebut, agar tidak terulang lagi. Lebih lanjut, Denny meminta Pemkab agar mengubah cara penyaluran raskin, dengan melakukan koordinasi dengan Bulog. Pemkab pun diminta terus mensosialisasikan Program itu kepada warga, utamanya di kepulauan serta daerah terjauh. "Jauh dekat harus mendapat perhatian sama," tutur Denny.
Kabag Perekonomian Minut Michael Karisoh janji akan mengecek laporan itu. Jika ditemui ada raskin yang tak layak konsumsi, kata Karishoh, pihaknya akan langsung menarik dan mengganti dengan yang baru. Dikatakan Karisoh , ada 12 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin di Minut. "Tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 15 kilogram raskin per bulan, seharga Rp 1.600 per kilogram. Penyaluran Bulan September sudah dilakukan, sementara Oktober tengah berlangsung," terangngya.
Adanya keluhan kali ini, membuat pihaknya akan memperketat pengawasan selama penyaluran dan melakukan evaluasi jika ada permasalahan. "Akan kami evaluasi," tandasnya
Penulis: Arthur_Rompis
Editor: Rine_Araro
http://manado.tribunnews.com/2013/10/18/raskin-rusak-petrus-saya-tak-mau-sakit
Kamis, 17 Oktober 2013
Aparat Desa Diduga Tilep Setoran Raskin
17 Oktober 2013
PURBALINGGA- Keinginan masyarakat di lima desa untuk menikmati beras untuk masyarakat miskin (raskin) pada pertengahan Oktober kemarin, harus kandas. Pasalnya sebanyak 5 desa di 4 kecamatan itu tercatat masih menunggak raskin pembayaran September 2013. Beredar kabar, uang raskin yang mestinya disetor ke Bulog ternyata dipakai dulu oleh aparat desa yang menjadi Satgas Raskin.
Data dari Tim Monitoring dan Evaluasi Raskin Purbalingga terbaru Oktober, kelima desa itu masing- masing desa Brobot Kecamatan Bojongsari, Larangan (Kejobong), Pengadegan (Pengadegan), Gunung Wuled (Rembang) dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang.
Tim Monev merinci, besaran tunggakan itu masing- masing Rp 438.800 untuk Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, Larangan (Kejobong) Rp 11.544.000, Pengadegan (Pengadegan) Rp 11.194.000, Gunung Wuled (Rembang) Rp 11.016.000 dan Desa Tanalum kecamatan Rembang Rp 9.040.000.
Tunggakan di empat desa selain Desa Brobot tercatat sebagai penunggakan penuh. Artinya raskin tersebut belum dibayar sedikitpun dalam satu kali periode yaitu Bulan September. Seharusnya, mereka sudah melunasi pada kurun waktu sebelum tanggal 7- 12 Oktober lalu atau sebelum penyaluran Oktober.
“Akibat tunggakan itu, penyaluran dipending atau ditahan dulu oleh Bulog. Hingga ada pelunasan secepatnya. Begitu bayar lunas melalui bank yang ditunjuk maupun langsung ke Bulog, beras disalurkan,” terang salah satu anggota Tim Monev Raskin Kabupaten, Sukismo, Rabu (16/10).
Kondisi ini sebenarnya sangat menyalahi pemenuhan hak- hak warga miskin. Namun, di sisi lain ternyata belum ada sanksi yang tegas. Tindaklanjutnya sangat bergantung pada itikad baik satgas di desa tersebut.
“Ada kabar dana itu dipakai satgas raskin di tingkat desa. Bisa aparatur desa atau perangkatnya dan bahkan kepala desa,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Camat Rembang, Suwarto mengakui adanya penunggakan di dua desa di wilayahnya. Pihaknya melalui satgas kecamatan telah memanggil kedua satgas desa masing- masing.
“Mereka mengaku menggunakan uang itu. Padahal masyarakat sudah membayar uang untuk raskin itu. Saya sudah tegas dan tidak mau tahu, pokoknya secepatnya harus dilunasi. Ini hak warga miskin,” tandasnya.
Data yang dihimpun Radarmas, selama tahun 2013 ini kabupaten Purbalingga menerima kuota penyaluran raskin sebanyak 15 kali. Yaitu 12 penyaluran jatah regular dan 3 jatah subsidi bahan baker minyak (BBM). Hingga September kemarin sebanyak 9 kali penyaluran raskin regular sudah dilakukan dan sebanyak 3 kali penyaluran raskin tambahan atau subsidi BBM juga sudah disalurkan. (amr/bdg)
http://www.radarbanyumas.co.id/aparat-desa-diduga-tilep-setoran-raskin/
PURBALINGGA- Keinginan masyarakat di lima desa untuk menikmati beras untuk masyarakat miskin (raskin) pada pertengahan Oktober kemarin, harus kandas. Pasalnya sebanyak 5 desa di 4 kecamatan itu tercatat masih menunggak raskin pembayaran September 2013. Beredar kabar, uang raskin yang mestinya disetor ke Bulog ternyata dipakai dulu oleh aparat desa yang menjadi Satgas Raskin.
Data dari Tim Monitoring dan Evaluasi Raskin Purbalingga terbaru Oktober, kelima desa itu masing- masing desa Brobot Kecamatan Bojongsari, Larangan (Kejobong), Pengadegan (Pengadegan), Gunung Wuled (Rembang) dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang.
Tim Monev merinci, besaran tunggakan itu masing- masing Rp 438.800 untuk Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, Larangan (Kejobong) Rp 11.544.000, Pengadegan (Pengadegan) Rp 11.194.000, Gunung Wuled (Rembang) Rp 11.016.000 dan Desa Tanalum kecamatan Rembang Rp 9.040.000.
Tunggakan di empat desa selain Desa Brobot tercatat sebagai penunggakan penuh. Artinya raskin tersebut belum dibayar sedikitpun dalam satu kali periode yaitu Bulan September. Seharusnya, mereka sudah melunasi pada kurun waktu sebelum tanggal 7- 12 Oktober lalu atau sebelum penyaluran Oktober.
“Akibat tunggakan itu, penyaluran dipending atau ditahan dulu oleh Bulog. Hingga ada pelunasan secepatnya. Begitu bayar lunas melalui bank yang ditunjuk maupun langsung ke Bulog, beras disalurkan,” terang salah satu anggota Tim Monev Raskin Kabupaten, Sukismo, Rabu (16/10).
Kondisi ini sebenarnya sangat menyalahi pemenuhan hak- hak warga miskin. Namun, di sisi lain ternyata belum ada sanksi yang tegas. Tindaklanjutnya sangat bergantung pada itikad baik satgas di desa tersebut.
“Ada kabar dana itu dipakai satgas raskin di tingkat desa. Bisa aparatur desa atau perangkatnya dan bahkan kepala desa,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Camat Rembang, Suwarto mengakui adanya penunggakan di dua desa di wilayahnya. Pihaknya melalui satgas kecamatan telah memanggil kedua satgas desa masing- masing.
“Mereka mengaku menggunakan uang itu. Padahal masyarakat sudah membayar uang untuk raskin itu. Saya sudah tegas dan tidak mau tahu, pokoknya secepatnya harus dilunasi. Ini hak warga miskin,” tandasnya.
Data yang dihimpun Radarmas, selama tahun 2013 ini kabupaten Purbalingga menerima kuota penyaluran raskin sebanyak 15 kali. Yaitu 12 penyaluran jatah regular dan 3 jatah subsidi bahan baker minyak (BBM). Hingga September kemarin sebanyak 9 kali penyaluran raskin regular sudah dilakukan dan sebanyak 3 kali penyaluran raskin tambahan atau subsidi BBM juga sudah disalurkan. (amr/bdg)
http://www.radarbanyumas.co.id/aparat-desa-diduga-tilep-setoran-raskin/
Kabulog Jatim tuding pemerintah daerah sebabkan naiknya harga Raskin
17 Oktober 2013
Warga miskin terpaksa ganti sendiri ongkos transportasi
LENSAINDONESIA.COM: Menyambut hari pangan sedunia yang diperingati setiap 16 oktober, Bulog Jatim menyoroti naiknya harga beras untuk warga miskin (Raskin). Pasalnya, diduga ada penyimpangan dalam proses distribusinya sehingga mengakibatkan harga Raskin melonjak.
Kepala Bulog Jatim, Rusdianto, mengatakan harga Raskin akan semakin naik jika daerah sasaran sangat terpencil. “Apalagi setiap pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran untuk pengangkutan beras miskin, padahal itu merupakan tanggung jawab mereka,” ujarnya saat ditemui LICOM di kantornya, Kamis (17/10/2013).
Rusdianto mengaku sudah mengupayakan pendistribusian Raskin ke setiap daerah bisa tepat waktu dengan harga yang disesuaikan pemerintah setempat. “Namun karena kurang siapnya pemerintah kabupaten, membuat warga miskin harus mengganti sendiri ongkos transportasi pengirimannya,” tambahnya.
Bulog mengklaim setiap bulannya mengirimkan Raskin sebanyak 42.000 ton dengan harga per kilogramnya Rp 1600. Sedangkan jatah per kepala mendapatkan 15 kg. “Itu merupakan harga termurah yang bisa kami berikan, namun jika ditambah ongkos transportasi, maka harganya tentu akan naik dan berbeda di setiap daerah,” ungkapnya.@bagus
http://www.lensaindonesia.com/2013/10/17/kabulog-jatim-tuding-pemerintah-daerah-sebabkan-naiknya-harga-raskin.html
Warga miskin terpaksa ganti sendiri ongkos transportasi
LENSAINDONESIA.COM: Menyambut hari pangan sedunia yang diperingati setiap 16 oktober, Bulog Jatim menyoroti naiknya harga beras untuk warga miskin (Raskin). Pasalnya, diduga ada penyimpangan dalam proses distribusinya sehingga mengakibatkan harga Raskin melonjak.
Kepala Bulog Jatim, Rusdianto, mengatakan harga Raskin akan semakin naik jika daerah sasaran sangat terpencil. “Apalagi setiap pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran untuk pengangkutan beras miskin, padahal itu merupakan tanggung jawab mereka,” ujarnya saat ditemui LICOM di kantornya, Kamis (17/10/2013).
Rusdianto mengaku sudah mengupayakan pendistribusian Raskin ke setiap daerah bisa tepat waktu dengan harga yang disesuaikan pemerintah setempat. “Namun karena kurang siapnya pemerintah kabupaten, membuat warga miskin harus mengganti sendiri ongkos transportasi pengirimannya,” tambahnya.
Bulog mengklaim setiap bulannya mengirimkan Raskin sebanyak 42.000 ton dengan harga per kilogramnya Rp 1600. Sedangkan jatah per kepala mendapatkan 15 kg. “Itu merupakan harga termurah yang bisa kami berikan, namun jika ditambah ongkos transportasi, maka harganya tentu akan naik dan berbeda di setiap daerah,” ungkapnya.@bagus
http://www.lensaindonesia.com/2013/10/17/kabulog-jatim-tuding-pemerintah-daerah-sebabkan-naiknya-harga-raskin.html
Kualitas Raskin Tak Layak
16 Oktober 2013
SUMENEP – Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Eko Wahyudi mempertanyakan kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang didistribusikan oleh Bulog. Menurutnya, seringkali setiap distribusi raskin kepada penerima manfaat, kualitas beras tak layak untuk dikonsumsi.
“Seringkali saya temukan kualitas beras untuk masyarakat miskin tidak sesuai standar yang ada, bahkan beberapa karung beras terlihat rusak,” katanya, Selasa (15/10).
Dia menegaskan, bahwa meski untuk keluarga miskin, tak berarti kualitas beras yang diberikan rendah, seharusnya sesuai standar. “Kasihan masyarakat, memakan beras tak layak konsumsi. Meski untuk orang miskin, kita harap tidak seperti itu. Kualitas harus diperhatikan juga,” paparnya.
Menurut Eko, sebelum beras itu dididstribusikan kepada rakyat, hendaknya beras tersebut diperiksa terlebih dahulu. Jangan sampai yang didistribusikan ke masyarakat dengan kualitas yang jelek.
Warga Pulau Sapudi, Pusawi, mengatakan hal senada. Menurutnya, beberapa beras yang telah distribusi seringkali jauh dari kualitas yang bagus. di Pulau Sapudi, katanya, setiap pendistribusian raskin, masyarakat seringkali mengeluh. “Kami harap beras yang rusak itu, pihak Bulog bisa segera mengganti. Karena beras-beras tersebut sangat tidak layak dikonsumsi oleh keluarga miskin,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala Kantor Bulog Kabupaten Sumenep, M. Ainul Fatah menjelaskan bahwa kondisi beras saat bari tiba di Kantor Bulog kualitasnya bagus, bahkan tak ada yang rusak, apalagi busuk.
“Setelah beras itu datang, langsung kami infokan untuk segera menebusnya di gudang yang kami sediakan. Tetapi kadang, info yang kami berikan kurang dapat tanggapan dari para kades, beras tetap tak cepat ditebus. Sehingga tak menutup kemungkinan ketika lama tak ditebus, kualitas beras mulai menurun,” katanya kepada Koran Madura.
Dia menambahkan, tim raskin kabupaten siap mengembalikan jika terjadi keruskan pada beras tersebut. “Tim itu siap mengembalikan kok ke pusat, dan akan diganti, asalkan raskin itu tidak mengendap beberapa hari di bawah. Jika sudah mengendap beberapa hari, itu bukan tanggung jawab tim, itu sudah tanggung jawab Kades setempat. Tim siap mengganti jika saat didistribuskan beras itu memang dalam kondisi rusak,” jelasnya.
Ainul Fatah berharap kepada para kepala desa agar beras cepat ditebus agar kualitas beras tidak mengalami perubahan. “Termasuk agar raskin itu tidak hangus karena dibiarkan lama mengendap di gudang, seharusnya tiap bulan raskin ditebus, tetapi hampir akhir oktober ini, raskin masih belum banyak yang menebus,” paparnya.
Kini, penyerapan taskin baru berjalan 60 persen, masih tinggal 40 persen stok beras mengendap di gudang. Padahal sudah hampir tutp tahun.
Belum Menerima
Di Desa Daandung, kecamatan Kangean, warga setempat belum menerima raskin selama 3 bulan. Hal tersebut diakui oleh Jatin, warga Desa Daandung, Kecamatan Kangean. Menurutnya, selama 3 bulan warga desa setempat belum terima beras untuk rakyat miskin tersebut.
“Kami sudah konfirmasi kepada ke aparatur desa setempat, menurut Sekdes dan Kadusnya, berasnya masih belum ditebus,” katanya, Selasa (15/10) kepada Koran Madura.
Ketika ditanya tentang jumlah penerima manfaat di desa tersebut, Jatim menyebutkan ada 559 orang. “Ada 559 orang, dan selama 3 bulan ini masyarakat dibiarkan menunggu oleh kepala desa,” jelasnya.
Selain raskin, menurut Jatim, Pembangunan desa atau ADD desa selama 3 tahun masih belum dikerjakan. “Tidak hanya raskin, tetapi pembangunan desa selama 3 tahun belum dikerjakan, yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013,” tegasnya.
Dia berhatap agar pemerintah bertindak tegas terhadap masalah tersebut. “Karena kalau hanya kami yang konfirmasi sepertinya hanya dianggap angin, maka saya berharap ada tindakan tegas dari pemerintah,” harapnya. (sym/mk)
http://www.koranmadura.com/2013/10/16/kualitas-raskin-tak-layak/
SUMENEP – Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Eko Wahyudi mempertanyakan kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang didistribusikan oleh Bulog. Menurutnya, seringkali setiap distribusi raskin kepada penerima manfaat, kualitas beras tak layak untuk dikonsumsi.
“Seringkali saya temukan kualitas beras untuk masyarakat miskin tidak sesuai standar yang ada, bahkan beberapa karung beras terlihat rusak,” katanya, Selasa (15/10).
Dia menegaskan, bahwa meski untuk keluarga miskin, tak berarti kualitas beras yang diberikan rendah, seharusnya sesuai standar. “Kasihan masyarakat, memakan beras tak layak konsumsi. Meski untuk orang miskin, kita harap tidak seperti itu. Kualitas harus diperhatikan juga,” paparnya.
Menurut Eko, sebelum beras itu dididstribusikan kepada rakyat, hendaknya beras tersebut diperiksa terlebih dahulu. Jangan sampai yang didistribusikan ke masyarakat dengan kualitas yang jelek.
Warga Pulau Sapudi, Pusawi, mengatakan hal senada. Menurutnya, beberapa beras yang telah distribusi seringkali jauh dari kualitas yang bagus. di Pulau Sapudi, katanya, setiap pendistribusian raskin, masyarakat seringkali mengeluh. “Kami harap beras yang rusak itu, pihak Bulog bisa segera mengganti. Karena beras-beras tersebut sangat tidak layak dikonsumsi oleh keluarga miskin,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala Kantor Bulog Kabupaten Sumenep, M. Ainul Fatah menjelaskan bahwa kondisi beras saat bari tiba di Kantor Bulog kualitasnya bagus, bahkan tak ada yang rusak, apalagi busuk.
“Setelah beras itu datang, langsung kami infokan untuk segera menebusnya di gudang yang kami sediakan. Tetapi kadang, info yang kami berikan kurang dapat tanggapan dari para kades, beras tetap tak cepat ditebus. Sehingga tak menutup kemungkinan ketika lama tak ditebus, kualitas beras mulai menurun,” katanya kepada Koran Madura.
Dia menambahkan, tim raskin kabupaten siap mengembalikan jika terjadi keruskan pada beras tersebut. “Tim itu siap mengembalikan kok ke pusat, dan akan diganti, asalkan raskin itu tidak mengendap beberapa hari di bawah. Jika sudah mengendap beberapa hari, itu bukan tanggung jawab tim, itu sudah tanggung jawab Kades setempat. Tim siap mengganti jika saat didistribuskan beras itu memang dalam kondisi rusak,” jelasnya.
Ainul Fatah berharap kepada para kepala desa agar beras cepat ditebus agar kualitas beras tidak mengalami perubahan. “Termasuk agar raskin itu tidak hangus karena dibiarkan lama mengendap di gudang, seharusnya tiap bulan raskin ditebus, tetapi hampir akhir oktober ini, raskin masih belum banyak yang menebus,” paparnya.
Kini, penyerapan taskin baru berjalan 60 persen, masih tinggal 40 persen stok beras mengendap di gudang. Padahal sudah hampir tutp tahun.
Belum Menerima
Di Desa Daandung, kecamatan Kangean, warga setempat belum menerima raskin selama 3 bulan. Hal tersebut diakui oleh Jatin, warga Desa Daandung, Kecamatan Kangean. Menurutnya, selama 3 bulan warga desa setempat belum terima beras untuk rakyat miskin tersebut.
“Kami sudah konfirmasi kepada ke aparatur desa setempat, menurut Sekdes dan Kadusnya, berasnya masih belum ditebus,” katanya, Selasa (15/10) kepada Koran Madura.
Ketika ditanya tentang jumlah penerima manfaat di desa tersebut, Jatim menyebutkan ada 559 orang. “Ada 559 orang, dan selama 3 bulan ini masyarakat dibiarkan menunggu oleh kepala desa,” jelasnya.
Selain raskin, menurut Jatim, Pembangunan desa atau ADD desa selama 3 tahun masih belum dikerjakan. “Tidak hanya raskin, tetapi pembangunan desa selama 3 tahun belum dikerjakan, yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013,” tegasnya.
Dia berhatap agar pemerintah bertindak tegas terhadap masalah tersebut. “Karena kalau hanya kami yang konfirmasi sepertinya hanya dianggap angin, maka saya berharap ada tindakan tegas dari pemerintah,” harapnya. (sym/mk)
http://www.koranmadura.com/2013/10/16/kualitas-raskin-tak-layak/
Rabu, 16 Oktober 2013
Konsep Raskin Tak Kunjung Selesai
15 Oktober 2013
Terkait Perubahan Pola Pendistribusian
KOTA-Hingga memasuki tri-wulan terakhir tahun ini, pola distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) baru belum jelas. Alasannya masih seperti dulu, yaitu masih menyiapkan konsep. Sehingga, banyak pihak menilai pemerintah tidak serius, bahkan terkesan lelet. Sejak awal, pemerintahan baru Pamekasan menyatakan perlunya melakukan perubahan pula pendistribusian raskin. Perubahan dari pola kelompok kerja (pokja) menjadi kelompok masyarakat (pokmas).
Sebab, sudah menjadi rahasia umum, pendistribusian raskin selama ini periuh praktik penyelewengan. Ada pihak yang kerap mengurangi jatah raskin untuk warga. Bahkan ada yang berani untuk tidak mendistribusikan raskin bagi warga. Perubahan sistem atau pola distribusi diharapkan dapat meminimalisasi kesempatan penyelewengan. Bupati Pamekasan Achmad Safii pada saat Safari Ramadan lalu pernah menyampaikan pembaruan sistem pendistribusian raskin tidak akan dilakukan secara serentak.
Namun, pihaknya akan mengambil sebagian kecamatan untuk menjadi percontohan. Dipilihlah Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu untuk menjadi pilot project. Sebab, dua kecamatan itu dinilai memiliki reputasi paling baik dalam hal pendistribusian raskin selama ini. Kemarin (14/10) kepada awak media Bupati Achmad Syafii mengatakan sebaliknya. Dia mengungkapkan, hingga saat ini pola pendistribusian raskin belum bisa diubah. Dia kembali beralasan. konsep perubahan sistem itu belum matang.
“Kami masih melakukan pembahasan secara intensif bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Melihat situasi yang berkembang, perubahan tidak dapat dilakukan secara instan.” terangnya. Terkait dua kecamatan yang dijadikan percontohan. Syafii kembali mengakui belum bisa dilaksanakan sebelum berkoordinasi dengan wakil rakyat di DPRD. “Saya belum bisa memastikan. Tetapi, ini (pilot project, Red) harus dimatangkan terlebih dahulu. Kalau tidak nanti percuma kita melakukan perbaikan tapi tak berhasil,” ungkapnya. (radar)
http://www.maduraterkini.com/berita-pamekasan/konsep-raskin-tak-kunjung-selesai.html
Terkait Perubahan Pola Pendistribusian
KOTA-Hingga memasuki tri-wulan terakhir tahun ini, pola distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) baru belum jelas. Alasannya masih seperti dulu, yaitu masih menyiapkan konsep. Sehingga, banyak pihak menilai pemerintah tidak serius, bahkan terkesan lelet. Sejak awal, pemerintahan baru Pamekasan menyatakan perlunya melakukan perubahan pula pendistribusian raskin. Perubahan dari pola kelompok kerja (pokja) menjadi kelompok masyarakat (pokmas).
Sebab, sudah menjadi rahasia umum, pendistribusian raskin selama ini periuh praktik penyelewengan. Ada pihak yang kerap mengurangi jatah raskin untuk warga. Bahkan ada yang berani untuk tidak mendistribusikan raskin bagi warga. Perubahan sistem atau pola distribusi diharapkan dapat meminimalisasi kesempatan penyelewengan. Bupati Pamekasan Achmad Safii pada saat Safari Ramadan lalu pernah menyampaikan pembaruan sistem pendistribusian raskin tidak akan dilakukan secara serentak.
Namun, pihaknya akan mengambil sebagian kecamatan untuk menjadi percontohan. Dipilihlah Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu untuk menjadi pilot project. Sebab, dua kecamatan itu dinilai memiliki reputasi paling baik dalam hal pendistribusian raskin selama ini. Kemarin (14/10) kepada awak media Bupati Achmad Syafii mengatakan sebaliknya. Dia mengungkapkan, hingga saat ini pola pendistribusian raskin belum bisa diubah. Dia kembali beralasan. konsep perubahan sistem itu belum matang.
“Kami masih melakukan pembahasan secara intensif bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Melihat situasi yang berkembang, perubahan tidak dapat dilakukan secara instan.” terangnya. Terkait dua kecamatan yang dijadikan percontohan. Syafii kembali mengakui belum bisa dilaksanakan sebelum berkoordinasi dengan wakil rakyat di DPRD. “Saya belum bisa memastikan. Tetapi, ini (pilot project, Red) harus dimatangkan terlebih dahulu. Kalau tidak nanti percuma kita melakukan perbaikan tapi tak berhasil,” ungkapnya. (radar)
http://www.maduraterkini.com/berita-pamekasan/konsep-raskin-tak-kunjung-selesai.html
Senin, 14 Oktober 2013
Bulog Salurkan Raskin Berlumut dan Bergumpal
13 Oktober 2013
KoranBireuen – Warga Desa Tanjong Paya, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, penerima beras miskin (raskin) merasa kecewa. Sebab, beras Raskin yang disalurkan Bulog tidak bisa dikonsumsi, karena beras tersebut berlumut dan bergumpal.
Selain berlumut dan bergumpal beras itu juga menguarkan bau tak sedap, sehingga beras itu diberikan untuk binatang ternak.”Tidak bisa dikonsumsi, masyarakat memberikan beras itu untuk binatang peliharaannya,” ungkap Keuchik Tanjong Paya, Subarni Jailani kepada KoranBireuen, Minggu 13 Oktober 2013.
Dari 645 kilogram Raskin itu yang ditebus pihaknya untuk disalurkan kepada 127 KK, 60 kilogram diantaranya bergumpal warna kehijauan serta bau tidak sedep.
“Selebihnya tidak dapat dikonsumsi. Masyarakat mengharapkan agar pihak terkait memberikan beras yang layak untuk dikonsumsi,” kata Subarni Jailani.
Menurutnya, beras yang diterima itu sudah dikembalikan ke gudang penyimpanan, namun ditolak.”Bulan yang lalu beras Raskin yang diberikan juga tidak dapat dikonsumsi, karena warnanya sudah berubah dan berbau,” pungkas Subarni. (Zulhelmi Abdul Gani)
http://koranbireuen.com/2013/10/13/bulog-salurkan-raskin-berlumut-dan-bergumpal/
KoranBireuen – Warga Desa Tanjong Paya, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, penerima beras miskin (raskin) merasa kecewa. Sebab, beras Raskin yang disalurkan Bulog tidak bisa dikonsumsi, karena beras tersebut berlumut dan bergumpal.
Selain berlumut dan bergumpal beras itu juga menguarkan bau tak sedap, sehingga beras itu diberikan untuk binatang ternak.”Tidak bisa dikonsumsi, masyarakat memberikan beras itu untuk binatang peliharaannya,” ungkap Keuchik Tanjong Paya, Subarni Jailani kepada KoranBireuen, Minggu 13 Oktober 2013.
Dari 645 kilogram Raskin itu yang ditebus pihaknya untuk disalurkan kepada 127 KK, 60 kilogram diantaranya bergumpal warna kehijauan serta bau tidak sedep.
“Selebihnya tidak dapat dikonsumsi. Masyarakat mengharapkan agar pihak terkait memberikan beras yang layak untuk dikonsumsi,” kata Subarni Jailani.
Menurutnya, beras yang diterima itu sudah dikembalikan ke gudang penyimpanan, namun ditolak.”Bulan yang lalu beras Raskin yang diberikan juga tidak dapat dikonsumsi, karena warnanya sudah berubah dan berbau,” pungkas Subarni. (Zulhelmi Abdul Gani)
http://koranbireuen.com/2013/10/13/bulog-salurkan-raskin-berlumut-dan-bergumpal/
Minggu, 13 Oktober 2013
DPRD Pamekasan Minta Pemkab Realisasikan Kartu Raskin
12 Oktober 2013
Pamekasan (beritajatim.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta pemerintah daerah (Pemda) secepatnya merealisasikan rencana pembuatan kartu yang diberikan kepada penerima beras miskin (Raskin) sebagai persyaratan saat pengambilan jatah raskin.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, Selasa (10/09/2013). Realisasi kartu miskin sebaiknya tidak menunggu tuntasnya pembahasan perubahan pola pendistribusian raskin dari kepala desa (Kades) ke kelompok masyarakat (Pokmas). Tapi bisa diterapkan lebih awal bila anggarannya memungkinkan.
"Jika anggaran pembuatan kartu raskin tersebut sudah tersedia, sebaiknya langsung direalisasikan dan tidak perlu menunggu tuntasnya pembahasan perubahan pola distribusi," kata Khairul.
Untuk menekan terjadinya penyelewengan beras untuk rakyat miskin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan selain berencana merubah pola distribusi juga akan memberikan kartu raskin kepada penerima program tersebut. "Jika pembuatan kartu itu benar-benar bisa menekan tingkat penyelewengan raskin, hal ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," sambungnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir angka penyelewengan raskin. Selain itu, pembuatan kartu tersebut juga sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya salah sasaran.
"Kartu itu diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kasus daftar penerima diubah secara subjektif dan bermanfaat untuk mempercepat sosialisasi mengenai hak penerima," katanya.
Sayangnya, Bupati Pamekasan belum bisa memastikan kepan rencana tersebut akan dilaksanakan, sebab saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan internal, termasuk perubahan pola distribusi program bantuan beras murah tersebut. [pin/but]
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/183529/dprd_pamekasan_minta_pemkab_realisasikan_kartu_raskin.html#.Uln-PFOgA1E
Pamekasan (beritajatim.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta pemerintah daerah (Pemda) secepatnya merealisasikan rencana pembuatan kartu yang diberikan kepada penerima beras miskin (Raskin) sebagai persyaratan saat pengambilan jatah raskin.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, Selasa (10/09/2013). Realisasi kartu miskin sebaiknya tidak menunggu tuntasnya pembahasan perubahan pola pendistribusian raskin dari kepala desa (Kades) ke kelompok masyarakat (Pokmas). Tapi bisa diterapkan lebih awal bila anggarannya memungkinkan.
"Jika anggaran pembuatan kartu raskin tersebut sudah tersedia, sebaiknya langsung direalisasikan dan tidak perlu menunggu tuntasnya pembahasan perubahan pola distribusi," kata Khairul.
Untuk menekan terjadinya penyelewengan beras untuk rakyat miskin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan selain berencana merubah pola distribusi juga akan memberikan kartu raskin kepada penerima program tersebut. "Jika pembuatan kartu itu benar-benar bisa menekan tingkat penyelewengan raskin, hal ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," sambungnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir angka penyelewengan raskin. Selain itu, pembuatan kartu tersebut juga sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya salah sasaran.
"Kartu itu diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kasus daftar penerima diubah secara subjektif dan bermanfaat untuk mempercepat sosialisasi mengenai hak penerima," katanya.
Sayangnya, Bupati Pamekasan belum bisa memastikan kepan rencana tersebut akan dilaksanakan, sebab saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan internal, termasuk perubahan pola distribusi program bantuan beras murah tersebut. [pin/but]
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/183529/dprd_pamekasan_minta_pemkab_realisasikan_kartu_raskin.html#.Uln-PFOgA1E
Penyelewengan Raskin Kembali Terjadi di Indramayu
12 Oktober 2013
Cuplik.Com - Indramayu - Penyelewengan alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) kembali terjadi. Warga di desa Tunggulpayung Kec. Lelea Kabupaten Indramayu mengaku kecewa dengan kebijakan kepala desanya yang dinilai mengambil keuntungan dari hak rakyat.
"Iya diduga ada penyelewengan di desa Tunggulpayung, masa satu plastik seberat 2,15 kilo gram dijual seharga 7000, ini kan mahal sekali," ungkap salah satu warga desa Tunggulpayung, Dedi, Rabu (12/10/13).
Dedi memaparkan, jatah Raskin untuk desa Tunggulpayung sebanyak 770 karung atau sekitar 11,5 ton dengan satu karung berjumlah 15 kg. Dari satu karung tersebut pihak desa membagi menjadi 7 (tujuh) plastik, setiap satu plastik sekitar 2,15kg dan dijual seharga Rp 7.000 atau sekitar Rp 3.255/kg.
Sementara menurut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2012 yang dikelauarkan oleh Kemenko Kesra di Bab 4 Mekanisme Pelaksanaan item 4.5 Pembayaran HPB (Harga Penjualan Beras) tertulis: "Pembayaran HPB raskin dari RST-TM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600,00/kg".
Sehingga, lanjutnya, Kuwu Tunggulpayung (Rastim) padahal menurut peraturan itu hanya menyetorkan dana Raskin sebesar Rp 18.480.000 (11.550 kg dikali Rp 1.600) ke pemerintah pusat, namun hasil dari penjualan Raskin ke masyarakat sebesar Rp 37.595.250. Sehingga diduga Kuwu Tunggulpayung menyelewengkan dana sebesar Rp 19.109.250.
"Itu baru per bulan," jelasnya.
Atas dasar itu, Dedi merasa kecewa karena harga sebenarnya yang dipatok oleh peraturan pemerintah sangat jauh besarannya ketika dijual ke masyarakat. Untuk itu pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah Indramayu dan aparat terkait agar menindaklanjuti masalah tersebut.
Sementara menurut warga lainnya, Carkaya, sekaligus menjadi Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Indramayu menegaskan, pihaknya menilai praktik tersebut seolah dibiarkan oleh pemerintah daerah Indramayu dan aparat terkait.
"Pihak birokrasi seperti Camat, Bupati dan lainnya seolah-olah membiarkan praktik penyelewengan Raskin terjadi, sehingga hal ini dianggap wajar. Ini jangan sampai dibiarkan," tandasnya.
[am/wo].
http://www.cuplik.com/politik/2013/10/12/9360/Penyelewengan-Raskin-Kembali-Terjadi-di-Indramayu.html
Cuplik.Com - Indramayu - Penyelewengan alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) kembali terjadi. Warga di desa Tunggulpayung Kec. Lelea Kabupaten Indramayu mengaku kecewa dengan kebijakan kepala desanya yang dinilai mengambil keuntungan dari hak rakyat.
"Iya diduga ada penyelewengan di desa Tunggulpayung, masa satu plastik seberat 2,15 kilo gram dijual seharga 7000, ini kan mahal sekali," ungkap salah satu warga desa Tunggulpayung, Dedi, Rabu (12/10/13).
Dedi memaparkan, jatah Raskin untuk desa Tunggulpayung sebanyak 770 karung atau sekitar 11,5 ton dengan satu karung berjumlah 15 kg. Dari satu karung tersebut pihak desa membagi menjadi 7 (tujuh) plastik, setiap satu plastik sekitar 2,15kg dan dijual seharga Rp 7.000 atau sekitar Rp 3.255/kg.
Sementara menurut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2012 yang dikelauarkan oleh Kemenko Kesra di Bab 4 Mekanisme Pelaksanaan item 4.5 Pembayaran HPB (Harga Penjualan Beras) tertulis: "Pembayaran HPB raskin dari RST-TM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600,00/kg".
Sehingga, lanjutnya, Kuwu Tunggulpayung (Rastim) padahal menurut peraturan itu hanya menyetorkan dana Raskin sebesar Rp 18.480.000 (11.550 kg dikali Rp 1.600) ke pemerintah pusat, namun hasil dari penjualan Raskin ke masyarakat sebesar Rp 37.595.250. Sehingga diduga Kuwu Tunggulpayung menyelewengkan dana sebesar Rp 19.109.250.
"Itu baru per bulan," jelasnya.
Atas dasar itu, Dedi merasa kecewa karena harga sebenarnya yang dipatok oleh peraturan pemerintah sangat jauh besarannya ketika dijual ke masyarakat. Untuk itu pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah Indramayu dan aparat terkait agar menindaklanjuti masalah tersebut.
Sementara menurut warga lainnya, Carkaya, sekaligus menjadi Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Indramayu menegaskan, pihaknya menilai praktik tersebut seolah dibiarkan oleh pemerintah daerah Indramayu dan aparat terkait.
"Pihak birokrasi seperti Camat, Bupati dan lainnya seolah-olah membiarkan praktik penyelewengan Raskin terjadi, sehingga hal ini dianggap wajar. Ini jangan sampai dibiarkan," tandasnya.
[am/wo].
http://www.cuplik.com/politik/2013/10/12/9360/Penyelewengan-Raskin-Kembali-Terjadi-di-Indramayu.html
645 Karung Raskin Mengendap di Rumah Kades
12 Oktober 2013
GOWA, BKM-- Tim terpadu raskin Kabupaten Gowa terdiri dari Kepala Bagian Perekonomian Setkab Gowa, Iriansyah (koordinator), Sri Hartati (Kasi Datun Kejari Sungguminasa) serta penyidik Polres Gowa, Syahrir turun ke Dusun Cambajawaya, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kamis (10/10).
Tim terpadu turun lantaran menerima laporan adanya pengendapan raskin selama lima bulan di dusun tersebut. Saat melakukan ricek tentang laporan itu, ternyata benar raskin yang seharusnya terbagi kepada 459 KK penerima dengan alokasi raskin sebanyak 6.885 Kg atau 129 karung per bulan hanya disimpan.
Ironisnya, raskin yang berjumlah sebanyak 645 karung (129 karung x 5 bulan) ditumpuk saja di rumah Kades Sengka. Sementara itu tim terpadu yang mendatangi rumah kades Sengka, namun Kades Sengka, Muh Amin Rajali tidak berada ditempat. Menurut warga sendiri, kades tidak pernah menampakkan diri terlebih masuk ke kantor desa untuk melaksanakan tugasnya.
Camat Bontonompo Selatan, Abdullah Sirajuddin yang turut dalam sidak raskin bersama tim terpadu mengatakan, sudah tiga kali atas nama pemerintah kecamatan melayangkan teguran kepada Kades Sengka agar raskin tersebut segera dibagikan namun Muh Amin Rajali hanya mengubar janji saja dan hingga kini beras dalam ratusan karung itu hanya ditumpuk di rumah kades.
''Kami belum tahu apa alasan kades menyimpan raskin ini, yang jelas masalah ini menjadi kewenangan pihak Kejaksaan dan Kepolisian,'' kata Kabag Perekonomian Setkab Gowa, Iriansyah dari lokasi sidak.
''Jika memang benar raskin itu sengaja diendapkan maka kami akan mengambil langkah tegas dan raskin itu harus segera dibagikan ke warga penerima. Kami sudah wanti-wanti istri kades karena kades tidak ada agar membagikan raskin itu besok (Kamis, red). Untuk sementara, raskin itu dibawah pengawasan Camat Bontonompo Selatan, jika tidak dibagikan besok maka raskin itu akan ditarik pihak kecamatan dan pemerintah kecamatan yang akan bagikan langsung ke warga Cambajawaya," kata Iriansyah lagi. (sar/cha/B)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbarnew/gojentakmapan/12098--645-karung-raskin-mengendap-di-rumah-kades-.html
GOWA, BKM-- Tim terpadu raskin Kabupaten Gowa terdiri dari Kepala Bagian Perekonomian Setkab Gowa, Iriansyah (koordinator), Sri Hartati (Kasi Datun Kejari Sungguminasa) serta penyidik Polres Gowa, Syahrir turun ke Dusun Cambajawaya, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kamis (10/10).
Tim terpadu turun lantaran menerima laporan adanya pengendapan raskin selama lima bulan di dusun tersebut. Saat melakukan ricek tentang laporan itu, ternyata benar raskin yang seharusnya terbagi kepada 459 KK penerima dengan alokasi raskin sebanyak 6.885 Kg atau 129 karung per bulan hanya disimpan.
Ironisnya, raskin yang berjumlah sebanyak 645 karung (129 karung x 5 bulan) ditumpuk saja di rumah Kades Sengka. Sementara itu tim terpadu yang mendatangi rumah kades Sengka, namun Kades Sengka, Muh Amin Rajali tidak berada ditempat. Menurut warga sendiri, kades tidak pernah menampakkan diri terlebih masuk ke kantor desa untuk melaksanakan tugasnya.
Camat Bontonompo Selatan, Abdullah Sirajuddin yang turut dalam sidak raskin bersama tim terpadu mengatakan, sudah tiga kali atas nama pemerintah kecamatan melayangkan teguran kepada Kades Sengka agar raskin tersebut segera dibagikan namun Muh Amin Rajali hanya mengubar janji saja dan hingga kini beras dalam ratusan karung itu hanya ditumpuk di rumah kades.
''Kami belum tahu apa alasan kades menyimpan raskin ini, yang jelas masalah ini menjadi kewenangan pihak Kejaksaan dan Kepolisian,'' kata Kabag Perekonomian Setkab Gowa, Iriansyah dari lokasi sidak.
''Jika memang benar raskin itu sengaja diendapkan maka kami akan mengambil langkah tegas dan raskin itu harus segera dibagikan ke warga penerima. Kami sudah wanti-wanti istri kades karena kades tidak ada agar membagikan raskin itu besok (Kamis, red). Untuk sementara, raskin itu dibawah pengawasan Camat Bontonompo Selatan, jika tidak dibagikan besok maka raskin itu akan ditarik pihak kecamatan dan pemerintah kecamatan yang akan bagikan langsung ke warga Cambajawaya," kata Iriansyah lagi. (sar/cha/B)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbarnew/gojentakmapan/12098--645-karung-raskin-mengendap-di-rumah-kades-.html
Jumat, 11 Oktober 2013
2 Karung Raskin Rusak Dijadikan Bukti
11 Oktober 2013
SIDRAP, BKM -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap terus mendalami kasus dugaan penyimpangan penyaluran beras miskin (raskin). Tim penyidik yang dibentuk khusus untuk mengendus kasus ini sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Termasuk mengumpulkan barang bukti raskin yang dianggap bermasalah dan rusak.
Sejauh ini penyidik Kejari telah menyasar sedikitnya 5 desa dari beberapa kecamatan di Sidrap. Mereka menyita raskin dari warga penerima manfaat. Seperti di Kecamatan Kulo dan Panca Lautang.
Dalam beberapa hari terakhir tim intelijen yang dipimpin langsung Kepala Seksinya, Siswandi bersama dua orang staf Kejari turun ke Desa Wanio dan Kulo. Mereka menyita barang bukti berupa raskin yang berkualitas jelek seperti warna beras merah dan hitam, serta berbatu dan berkutu.
Kepala Kejaksan Negeri Sidrap, Muh Arifin Hamid yang dikonfirmasi, Kamis (10/10) membenarkan adanya raskin milik Bulog Sidrap yang telah disita untuk dijadikan alat bukti. Penyitaan ini menyusul keluhan beberapa warga yang melaporkan jeleknya kualitas raskin yang diterimanya.
Alat bukti berupa 2 karung sampel raskin isi 15 kilogram milik Bulog Divre II Sidrap disalurkan pada bulan September dan Oktober. "Kita sudah sita alat buktinya dua karung. Anggota saya sudah turun ke lokasi menyita alat bukti seperti yang dikeluhkan dan dilaporkan warga Desa Wanio dan Kulo. Memang benar keluhan warga, karena kita dapati kualitas beras yang rusak,'' ungkap Arifin via telepon selularnya, kemarin.
Hal senada dikemukakan Kasi Intelijen Kejaksaan Sidrap, Siswandi. Menurut dia, sudah dua karung raskin isi 15 kilogram telah disita untuk dijadikan alat bukti. "Iya, bukti-buktinya sudah ada kita amankan. Ternyata kualitas beras yang disalurkan Bulog memang,'' tegas Siswandi menguatkan pernyataan Kajari.
Selain itu, kata Siswandi, pihaknya juga telah mengambil keterangan sejumlah warga sebagai penerima manfaat raskin untuk dijadikan bahan keterangan dalam penyidikan kasus ini. "Keterangan warga juga kita sudah ambil untuk menguatkan Pulbaket dalam sesi penyelidikan," terangnya.
Rencananya, dalam waktu dekat kasus ini akan ditingkatkan dari pulbaket dan penyelidikan menjadi penyidikan. Di sini ada beberapa instansi terkait yang dibidik.
''Kasus ini memang menjadi salah satu fokus kita. Karena indikasinya kuat terjadi penyimpangan dalam penyaluran raskin di daerah ini,'' jelas Siswandi. (ady/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/12036--2-karung-raskin-rusak-dijadikan-bukti-.html
SIDRAP, BKM -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap terus mendalami kasus dugaan penyimpangan penyaluran beras miskin (raskin). Tim penyidik yang dibentuk khusus untuk mengendus kasus ini sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Termasuk mengumpulkan barang bukti raskin yang dianggap bermasalah dan rusak.
Sejauh ini penyidik Kejari telah menyasar sedikitnya 5 desa dari beberapa kecamatan di Sidrap. Mereka menyita raskin dari warga penerima manfaat. Seperti di Kecamatan Kulo dan Panca Lautang.
Dalam beberapa hari terakhir tim intelijen yang dipimpin langsung Kepala Seksinya, Siswandi bersama dua orang staf Kejari turun ke Desa Wanio dan Kulo. Mereka menyita barang bukti berupa raskin yang berkualitas jelek seperti warna beras merah dan hitam, serta berbatu dan berkutu.
Kepala Kejaksan Negeri Sidrap, Muh Arifin Hamid yang dikonfirmasi, Kamis (10/10) membenarkan adanya raskin milik Bulog Sidrap yang telah disita untuk dijadikan alat bukti. Penyitaan ini menyusul keluhan beberapa warga yang melaporkan jeleknya kualitas raskin yang diterimanya.
Alat bukti berupa 2 karung sampel raskin isi 15 kilogram milik Bulog Divre II Sidrap disalurkan pada bulan September dan Oktober. "Kita sudah sita alat buktinya dua karung. Anggota saya sudah turun ke lokasi menyita alat bukti seperti yang dikeluhkan dan dilaporkan warga Desa Wanio dan Kulo. Memang benar keluhan warga, karena kita dapati kualitas beras yang rusak,'' ungkap Arifin via telepon selularnya, kemarin.
Hal senada dikemukakan Kasi Intelijen Kejaksaan Sidrap, Siswandi. Menurut dia, sudah dua karung raskin isi 15 kilogram telah disita untuk dijadikan alat bukti. "Iya, bukti-buktinya sudah ada kita amankan. Ternyata kualitas beras yang disalurkan Bulog memang,'' tegas Siswandi menguatkan pernyataan Kajari.
Selain itu, kata Siswandi, pihaknya juga telah mengambil keterangan sejumlah warga sebagai penerima manfaat raskin untuk dijadikan bahan keterangan dalam penyidikan kasus ini. "Keterangan warga juga kita sudah ambil untuk menguatkan Pulbaket dalam sesi penyelidikan," terangnya.
Rencananya, dalam waktu dekat kasus ini akan ditingkatkan dari pulbaket dan penyelidikan menjadi penyidikan. Di sini ada beberapa instansi terkait yang dibidik.
''Kasus ini memang menjadi salah satu fokus kita. Karena indikasinya kuat terjadi penyimpangan dalam penyaluran raskin di daerah ini,'' jelas Siswandi. (ady/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/12036--2-karung-raskin-rusak-dijadikan-bukti-.html
Bulog Siap Ganti Raskin Tak Layak Konsumsi di Minahasa
10 Oktober 2013
METRO, Tondano- Pihak Bulog sebagai pendistribusi beras miskin (Raskin) di Kabupaten Minahasa, Rabu (09/10) kemarin menyatakan siap ganti ribuan Kilogram (Kg) raskin tidak layak konsumsi di wilayah Tataaran II dan Paleloan. Hal ini dibenarkan Kabag Ekonomi, Philip Siwi ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Sarana Perekonomian Pemkab Minahasa, Sandro Mogot.
Mogot sendiri mengakui, dalam hasil turun lapangan bersama pihak Bulog, raskin di wilayah Tataaran II dan Paleloan benar-benar tidak layak dikonsumsi lagi oleh warga penerima. "Memang Raskin di dua daerah tersebut sudah tidak layak di Konsumsi. Bulog sendiri menyatakan siap menganti beras Raskin tersebut. Mereka (Bulog,red) meminta kepada pihak desa untuk bisa melaporkan jika memang didapati Raskin tidak bagus," tutur Mogot.
Lebih lanjut, Mogot mengatakan, pihak Bulog sendiri merencanakan akan menganti ribuan Kilogram Raskin bermasalah di wilayah Tataaran II dan Paleloan pada esok hari (hari ini,red)." Hasil pembicaraan kami, pihak Bulog berencana akan langsung menganti Raskin bermasalah tersebut pada esok hari (Hari ini,red)," jelas Mogot sembari menghimbau kepada seluruh camat dan lurah/Kumtua untuk bisa melaporkan jika didapati adanya raskin bermasalah atau tidak layak konsumsi.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, ribuan Kilogram raskin tidak layak konsumsi didapat saat Komisi II bidang ekonomi, DPRD Minahasa lakukan tinjau lapangan, Selasa (08/10) kemarin di wilayah Kelurahan Tataaran II dan Paleloan, Kecamatan Tondano Selatan. Mereka mengakui (anggota DPRD Minahasa,red) ribuan kilogram raskin di dua daerah tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh warga.
Menurut Kartini Sumanti anggota Komisi II DPRD Minahasa, atas temuan ribuan kilogram raskin tersebut, DPRD Minahasa tentunya akan memanggil hearing pihak Bulog selaku penyalur. "Selain Bulog, hearing yang akan dilakukan oleh DPRD Minahasa dalam waktu dekat ini akan melibatkan bagian perekonomian Pemkab Minahasa," ungkap Sumanti sembari menambahkan, hasil tinjau lapangan, di wilayah Tataaran II didapati 436 karung Raskin tidak layak konsumsi, sedangkan di Paleloan sebanyak 256 Karung.(61)
http://harianmetro.co.id/index.php/2013-02-02-05-25-09/minahasa-tomohon/10655-bulog-siap-ganti-raskin-tak-layak-konsumsi-di-minahasa#.UldBBVOgA1E
METRO, Tondano- Pihak Bulog sebagai pendistribusi beras miskin (Raskin) di Kabupaten Minahasa, Rabu (09/10) kemarin menyatakan siap ganti ribuan Kilogram (Kg) raskin tidak layak konsumsi di wilayah Tataaran II dan Paleloan. Hal ini dibenarkan Kabag Ekonomi, Philip Siwi ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Sarana Perekonomian Pemkab Minahasa, Sandro Mogot.
Mogot sendiri mengakui, dalam hasil turun lapangan bersama pihak Bulog, raskin di wilayah Tataaran II dan Paleloan benar-benar tidak layak dikonsumsi lagi oleh warga penerima. "Memang Raskin di dua daerah tersebut sudah tidak layak di Konsumsi. Bulog sendiri menyatakan siap menganti beras Raskin tersebut. Mereka (Bulog,red) meminta kepada pihak desa untuk bisa melaporkan jika memang didapati Raskin tidak bagus," tutur Mogot.
Lebih lanjut, Mogot mengatakan, pihak Bulog sendiri merencanakan akan menganti ribuan Kilogram Raskin bermasalah di wilayah Tataaran II dan Paleloan pada esok hari (hari ini,red)." Hasil pembicaraan kami, pihak Bulog berencana akan langsung menganti Raskin bermasalah tersebut pada esok hari (Hari ini,red)," jelas Mogot sembari menghimbau kepada seluruh camat dan lurah/Kumtua untuk bisa melaporkan jika didapati adanya raskin bermasalah atau tidak layak konsumsi.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, ribuan Kilogram raskin tidak layak konsumsi didapat saat Komisi II bidang ekonomi, DPRD Minahasa lakukan tinjau lapangan, Selasa (08/10) kemarin di wilayah Kelurahan Tataaran II dan Paleloan, Kecamatan Tondano Selatan. Mereka mengakui (anggota DPRD Minahasa,red) ribuan kilogram raskin di dua daerah tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh warga.
Menurut Kartini Sumanti anggota Komisi II DPRD Minahasa, atas temuan ribuan kilogram raskin tersebut, DPRD Minahasa tentunya akan memanggil hearing pihak Bulog selaku penyalur. "Selain Bulog, hearing yang akan dilakukan oleh DPRD Minahasa dalam waktu dekat ini akan melibatkan bagian perekonomian Pemkab Minahasa," ungkap Sumanti sembari menambahkan, hasil tinjau lapangan, di wilayah Tataaran II didapati 436 karung Raskin tidak layak konsumsi, sedangkan di Paleloan sebanyak 256 Karung.(61)
http://harianmetro.co.id/index.php/2013-02-02-05-25-09/minahasa-tomohon/10655-bulog-siap-ganti-raskin-tak-layak-konsumsi-di-minahasa#.UldBBVOgA1E
Langganan:
Postingan (Atom)