Kamis, 23 Januari 2014

Wabup Karimun Minta Bulog Perbaiki Kualitas Raskin

Rabu, 22 Januari 2014

Karimun (Antara Kepri) - Wakil Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq meminta Bulog memperbaiki kualitas beras untuk rakyat miskin atau raskin sebab berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, mutu sebagian beras tersebut rendah.

"Kualitas raskin seharusnya tidak boleh rendah karena harganya di pasaran lumayan bagus. Ini tidak hanya tugas dan tanggung jawab camat, tetapi semua pihak yang terlibat agar raskin yang disalurkan berkualitas bagus," katanya dalam rapat evaluasi penyaluran raskin 2013 di Kantor Bupati Karimun, Selasa.

Aunur Rafiq mengatakan, kondisi geografis Karimun yang terdiri dari kepulauan tentu memiliki perbedaan dibandingkan daratan. Raskin yang didistribusikan ke pulau-pulau dan daerah pesisir, menurut dia bisa rusak karena terendam air laut yang asing.

"Kami berharap pihak Bulog juga memperhatikan proses distribusi, dan distributor juga harus hati-hati karena daerah kita adalah kepulauan, tidak ada anggaran untuk mengganti raskin yang rusak," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Perekonomian Setkab Karimun Herwansyah mengatakan, raskin rusak atau berkualitas rendah menjadi temuan BPKP.

Nilai realisasi raskin Karimun, menurut Herwansyah adalah 73,12 persen dengan meraih predikat terbaik kedua se-Provinsi Kepri.

"Meski terbaik kedua se-Kepri. BPKP menemukan raskin berkualitas, tanpa pengujian lebih dulu terhadap raskin yang diterima dari Bulog. Kami berharap kualitas raskin tahun ini diperbaiki," katanya dalam rapat yang dihadiri Kepala Bulog Cabang Batam P Lubis.

Ia menambahkan, kualitas raskin yang disalurkan sebenarnya sudah bagus karena harganya lumayan tinggi di pasaran, yaitu Rp7.751 per kilogram dengan harga yang dibayar rumah tangga sasaran (RTS) Rp1.600/kg.

"Di pasaran harga beras Rp7.751/kg berkualitas bagus dan dikonsumsi pula oleh masyarakat ekonomi menengah," katanya.

Penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran, biaya tambahan untuk pengangkutan, menurut dia juga menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Penyaluran raskin harus tepat harga. Tidak ada ongkos angkut bagi RTS yang tidak bisa mengambil sendiri karena ongkosnya sudah ditanggung pemerintah daerah," kata Herwansyah.

Wakil Bupati Aunur Rafiq menambahkan agar para camat membantu mengurangi kelemahan-kelemahan dalam penyaluran raskin, termasuk adanya biaya tambahan untuk pendistribusian.

"Masalah pendistribusian raskin memang rumit dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami berharap permasalahan yang sama tidak muncul lagi pada 2014," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bulog Batam P Lubis mengakui masih ada raskin berkualitas rendah.

"Memang ada raskin yang disalurkan pada beberapa kecamatan yang tidak layak konsumsi, nanti akan diganti," kata Lubis.

Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa total raskin yang disalurkan pada 2013 sebanyak 1.930,725 ton dengan penilaian bahwa pendistribusiannya secara umum berlangsung dengan lancar.

Pada rapat tersebut, Wakil Bupati Aunur Rafiq juga menyerahkan penghargaan penghargaan seperti piala, piagam dan plakat untuk Kecamatan Kundur, Durai dan Kecamatan Ungar yang meraih predikat terbaik dalam pendistrubusian raskin. (Antara)

http://kepri.antaranews.com/berita/27769/wabup-karimun-minta-bulog-perbaiki-kualitas-raskin

Senin, 20 Januari 2014

SEJUMLAH WARGA KELUHKAN REALISASI RASKIN KE 13&14 DIKECAMATAN PAKONG

Minggu, 19 Januari 2014

Pamekasan-Forumnusantara. Paska kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) sejumlah kenaikan bahan pokok di pasar ikut mengalami kenaikan, hal ini semakin menyulitkan masyarakat miskin. Untuk meringankan beban masyarakat miskin, pemerintah telah menginstruksikan pada Perum Bulog untuk menambahkan jatah raskin tambahan di luar kuota. Namun, penyalurannya hingga kini belum optimal.
Jika pada tahun sebelumnya setiap tahun masyarakat mendapatkan
raskin sebanyak 12 kali, maka tahun ini raskin akan
dibagikan sebanyak 15 kali. Tambahan alokasi pagu Raskin ini berdasarkan Surat Menko Kesra Nomor: B.95/MENKO/KESRA/VI/2013, Penambahan raskin sebanyak tiga kali yakni raskin
13, 14, dan 15 itu, disalurkan pada bulan Juni,
Juli dan September.
Namun untuk kabupaten pamekasan sesuai dengan SPA (Surat Perintah Alokasi) dari Pemkab perihal alokasi pendistribusian Raskin paska kenaikan BBM yakni raskin 13 dan Raskin 14 yang pada jadwalnya terealisasi bulan juli dan Bulan Agustus, bersamaan dengan raskin reguler dibulan tersebut.
Sehingga semestinya pada Bulan juli ada dua kali pendistribusian begitu juga dengan bulan agustus namun dalam realisasinya banyak ditemukan keluhan dari masyrakat utamanya dikecamatan Pakong Diantaranya Desa Cenlecen,Seddur, dan beberapa desa lainnya diKecamatan Pakong yang menyatakan bahwa pada bulan Juli hanya ada satu kali pendistribusian begitu juga pada bulan agustus, Sehingga sebagian dari masyarakat dibeberapa Desa di Kecamatan tersebut sangat menyayangkan tindakan Oknom kepala desa yang telah
melakukan tindakan merugikan Masyrakat Miskin tersebut.
Dari hasil pantauan Forum Nusantara Pendistribusian raskin pada bulan Juli
dan Agustus dibeberapa Desa di kecamatan Pakong, diantaranya Desa Cenlecen,Seddur, Pakong Kecamatan Pakong, sebagian warga menyebutkan bahwa Alokasi pada Bulan
Juli dan Agustus hanya satu kali Pendistribusian. Padahal semestinya dibulan tersebut ada dua kali pendistribusian yakni raskin penambahan paska kenaikan BBM dan raskin Reguler dibulan tersebut.
Sementara itu kepala Sub Divre XII Madura saat dimintai konfirmasi menjelaskan bahwa untuk alokasi Pendistribusian Raskin 13
an 14 dikecamatan Pakong sesuai dengan SPA dan DO (deliverri order) dari Sub Divre XII Madura sudah terealisasi. Ujarnya
Namun Realita dikecamatan Pakong ternyata Raskin alokasi dibulan terbut tidak
sampai pada masyarakat.
Sementara itu sampai berita ini diturunkan Camat Pakong (Sigit) saat dikonfirmasi via selularnya tidak bisa dihubungi.

http://www.forumnusantaranews.com/?p=1569

Cadangan raskin pemerintah hadapi bencana hanya 365.000 ton

Minggu, 19 Januri 2014

Merdeka.com - Pemerintah memiliki cadangan beras untuk rakyat miskin atau raskin sebanyak 365.000 ton. Beras raskin tersebut dikeluarkan oleh Perum Bulog saat bencana alam, banjir, kekeringan, dan gunung meletus.

"Beras pemerintah yang dititipkan di bulog ada sekitar 365.000 ton, meskipun sebenarnya diharapkan cadangan beras pemerintah yang ideal antara 1-1,5 juta ton," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso di Kantornya, Jakarta, Minggu (19/1).

Menurutnya, tahun lalu pemerintah menyediakan anggaran untuk tambahan pengadaan beras raskin sebanyak 268.000 ton. Tetapi, Sutarto mengatakan pemerintah tidak merealisasikan sehingga stok pemerintah hanya 365.000 ton.

Setiap kabupaten, lanjutnya, mempunyai kewenangan untuk meminta beras raskin kepada Bulog sebesar 100 ton dan setiap provinsi ada tambahan 200 ton. Kalau misalnya persediaan 100 ton untuk kabupaten kurang, maka dapat meminta tambahan dari provinsi.

"Kalau kurang lagi, gubernur diberikan hak untuk meminta kepada menko kesra, jadi nanti menko kesra yang menugaskan kepada Bulog untuk menyalurkan," katanya.

Sutarto menegaskan persediaan beras raskin yang ada di Bulog masih mencukupi untuk kebutuhan delapan bulan ke depan. Stok tersebut tersebar diseluruh wilayah gudang Bulog.

"Misalnya ada nelayan yang tidak bisa melaut, pemerintah tinggal minta Bulog untuk mengeluarkan cadangnya. Mekanisme ini dilakukan agar menjaga dan membantu masyarakat kecil tadi," jelasnya.

Dia menambahkan Bulog tidak perlu berkoar-koar bahwa ada beras raskin untuk siaga banjir atau bencana lainnya. Namun, Pemerintah Daerah (Pemda) yang harus siaga untuk meminta kepada Bulog jika kekurangan dalam membantu kebutuhan pangan warganya.

"Yang jelas ada memang ada datanya di mana yang perlu dibantu," tegasnya.

[bim]

http://www.merdeka.com/uang/cadangan-raskin-pemerintah-hadapi-bencana-hanya-365000-ton.html

Sabtu, 18 Januari 2014

Kualitas Raskin Buruk, DPRD Akan Panggil Bulog

Jumat, 17 Januari 2014

TRIBUNNEWS.COM CIANJUR   Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur akan memanggil aparat Bulog Subdivre II Cianjur terkait dengan temuan beras berkualitas jelek untuk masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Cianjur, Rina Mardiah seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gudang Bulog Subdivre II Cianjur Panembong, Jalan Raya Cianjur-Bogor, Jumat (17/1).

"Kami ingin mengetahui penyebab buruknya kualitas raskin yang disalurkan kepada warga. Karena dasar sidak ini adalah temuan kami ketika turun ke wilayah," ujar Rina kepada Tribun.

Dikatakan Rina, ketika sidak pihaknya memang diperlihatkan raskin yang tersimpan di gudang dengan kualitas yang cukup baik. Namun ternyata warga tak jarang menerima raskin dengan kualitas yang buruk.

"Satu di antaranya jatah raskin Desember 2012 di Desa Hegarmanah di Kecamatan Sukaluyu dan Desa Kertajaya di Kecamatan Tanggeung. Kualitasnya buruk seperti berbau apek, serta sangat kotor dan beunyeur," ujar Rina. (*)

http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/17/kualitas-raskin-buruk-dprd-akan-panggil-bulog

Kamis, 16 Januari 2014

Bulog Minta Tunggakan Raskin 2013 Segera Dilunasi

Kamis, 16 Januari 2014

Badan Urusan Logistik Divisi Regional Nusa Tenggara Barat meminta tunggakan pembayaran beras untuk keluarga miskin di sejumlah kabupaten/kota segera dilunasi agar distribusi 2014 berjalan lancar.

"Itu harapan kami, karena jika belum dilunasi maka distribusi 2014 juga tertunda," kata Kepala Bulog Divisi Regional NTB Muhammad Hasyim, di sela-sela sosialisasi program raskin 2014 di wilayah NTB, yang digelar di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, tunggakan pembayaran raskin di tujuh kabupaten/kota dalam wilayah NTB selama Januari hingga 22 Juli 2013 mencapai Rp8,9 miliar. Terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai Rp3,2 miliar.

Tunggakan raskin itu juga terjadi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

Tunggakan raskin di Kabupaten Lombok Tengah mencapai Rp3,2 miliar, Lombok Barat mencapai Rp2,6 miliar, Lombok Timur Rp515 juta, Sumbawa sebesar Rp832 juta, Sumbawa Barat sebesar Rp390,7 juta, Kota Mataram sebesar Rp814 juta, dan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp550 juta.

Sejauh ini hanya tiga daerah di NTB yang tidak menunggak pelunasan jatah raskin yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu.

Dari hasil koordinasi dengan satgas raskin diketahui bahwa rata-rata tunggakan pelunasan raskin itu akibat ulah pelaksana di tingkat desa. Bukan masyarakat karena sudah dibayar hanya belum diteruskan pelaksana di tingkat desa.

Namun, sampai akhir 2013 sebagian besar tunggakan itu telah dilunasi, meskipun masih menyisahkan tunggakan sampai awal Januari 2014.

"Sudah hampir selesai tunggakan itu, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa selesai agar mulai bulan depan distribusi raskin mencakup seluruh titik distribusi," ujarnya.

Alokasi raskin untuk Provinsi NTB jatah 2014 berdasarkan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola dalam basis data terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yakni sebanyak 84.881.880 kilogram untuk 471.566 RTS.

Raskin itu disalurkan melalui 1.068 titik distribusi sesuai jumlah desa pada 116 kecamatan yang menyebar di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.

Setiap RTS mendapat jatah 15 kilogram per bulan dengan harga tebus sebesar Rp1.600 per kilogram di titik distribusi.

Rinciannya, pagu raskin untuk Kota Mataram 5.135.940 kilogram untuk 28.533 RTS, Kabupaten Lombok Barat 12.751.740 kilogram untuk 70.843 RTS, Lombok Utara 5.523.480 kilogram untuk 30.686 RTS, Lombok Tengah 17.054.100 kilogram untuk 94.745 RTS, Lombok Timur 24.835.140 kilogram untuk 137.973 RTS.

Pagu raskin Kabupaten Sumbawa 5.570.100 kilogram yang diperuntukannya kepada 30.945 RTS, Sumbawa Barat 1.652.040 kilogram untuk 9.178 RTS, Dompu 3.623.940 kilogram untuk 20.133 RTS, Kabupaten Bima 7.056.720 kilogram untuk 39.204 RTS, dan Kota Bima 1.678.680 kilogram untuk 9.326 RTS.(ris/ant)

http://www.ciputranews.com/kesra/bulog-minta-tunggakan-raskin-2013-segera-dilunasi

Terpidana Raskin Toraja Bebas Berkeliaran

Rabu, 15 Januari 2014

 ASATUNEWS - Terpidana kasus korupsi beras miskin (Raskin) Kabupaten Toraja Utara, Tulen Rante Upa masih bebas berkeliaran dan belum dieksekusi oleh jaksa penuntut umum (JPU) padahal sidangnya sudah vonis.

"Tervonis Tulen Rante Upa belum bisa kita eksekusi karena masih sakit," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andarias yang menyidangkan kasusnya pada 2012 lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Rabu,(15/1/14).

Pada kasus Tulen Rante Upa itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar sangat menyayangkan tindakan Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang tidak melaksanakan perintah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk segera menahan terpidana kasus korupsi beras miskin (Raskin) Tana Toraja Tulen Ranteupa.

"Jika Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah memutuskan dan menetapkan hukuman terhadap terdakwa dan meminta kejaksaan untuk segera menahan terpidana korupsi, maka itu menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan," tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis.

Ia mengatakan, jaksa yang diminta untuk menahan terpidana yang telah divonis bersalaha harus melaksanakan perintah itu karena itu sifatnya keharusan dan tidak boleh ditunda-tunda.

Jika jaksa yang diperintahkan tidak melaksanakan eksekusi penahanan itu, dirinya kembali mempertanyakan maksud kejaksaan yang tidak melaksanakan perintah pengadilan.

"Ada apa dengan jaksanya sampai tidak melaksanakan perintah pengadilan untuk menahan terpidanya, ini perintah Undang Undang dan wajib untuk dilaksanakan tidak boleh tidak," katanya.

Terpisah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andarias dikonfirmasi mengakui jika dirinya belum melakukan perintah pengadilan untuk segera menahan terpidana korupsi itu.

"Sekaran itu, terpidana sementara mengurus bandingnya di Pengadilan Tinggi (PT), makanya kita tidak tahan karena kami menunggu putusan hasil bandingnya," kilahnya.

Mengenai adanya perintah putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan terpidana harus segera ditahan, Andarias kemudian menjawab saat itu terpidana sedang sakit.

"Dia itu sakit saat itu jadi kami tidak melakukan penahanan. Nanti kalau putusan banding sudah muncul kita akan tahan segera," tampiknya sembari mengakui jika terpidana ini sudah sulit ditemui.

Diketahui, Putusan Banding belum diterima putusan PN Tipikor dengan nomor 80/Pid.sus/2012/PN.Mks yang menyatakan terdakwa Tulen Ranteupa alias Mama Ketty Divonis 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan uang pengganti Rp100 juta dan bila dalam waktu satu bulan setelah memiliki kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan jika tidak mencukupi maka diganti penjara dua bulan.

Terpidana belum juga ditahan meskipun dalam perintah putusan PN Tipikor memerintahkan untuk segera dilakukan penahanan.

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menyalahgunakan jatah raskin ke 13 di Kecamatan Sanggalangi sebanyak 20.160 kilogram (kg) yang dikeluarkan dari gudang Bulog Tondon Langi tanpa diketahui oleh Satker raskin Budi Santoso dan Abdul Rahman angggota Satker.

Jatah beras tersebut dialihkan ke kecamatan lain dan sebagian masih berada di rumah terdakwa dengan sepengetahuan Camat Sanggalangi Rante Pankambanan.

Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara serah terima raskin yang diantar oleh saksi Abdul Rahman atas perintah Budi Santoso Satker ke Camat Sanggalangi dan setelah koordinasi melalui telepon dengan terdakwa Tulen, maka berita acara tersebut ditandatangani seolah-olah Kecamatan Sanggalangi sudah menerima jatah Raskin ke-13.|Joy/ANT

http://www.asatunews.com/berita4-17912-terpidana-raskin-toraja-bebas-berkeliaran.html

Laporkan Jika Ada Petugas Minta Biaya Raskin

Kamis, 16 Januari 2014

INILAH, Bandung - Petugas Tim Operasional Beras Miskin (Raskin) Kota Bandung tidak diperkenankan memungut biaya apapun kepada masyarakat. Pada tahun ini, Pemkot Bandung masih menggratiskan raskin dengan menyediakan alokasi subsidi dari APBD Kota Bandung.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kota Bandung Ely Wasliah, pada awal tahun ini menjadi bulan rawan pungutan karena APBD 2014 belum bisa dicairkan. Akibatnya biaya operasional untuk distribusi raskin bulan Januari belum bisa diberikan kepada petugas operasional kelurahan.

"Kami tegas melarang siapapun, khususnya tim operasinal, untuk memungut biaya distribusi raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS). Raskin di Kota Bandung harus tetap gratis," kata Ely saat ditemui di Plaza Balai Kota Jalan Wastukancana Kota Bandung, Kamis (16/1/2014).

Menurut Ely, dana tim operasional raskin biasanya bisa dicairkan pada bulan Februari. Untuk menanggulangi biaya distribusi diharapkan bisa memakai kas kelurahan maupun kas RW.

"Biasanya biaya operasional itu diakomodir APBD sekitar Rp500 per kg. Sekarang talangi dulu pakai kas. Nanti setelah cair, dananya akan diserahkan tim operasional di tingkat kelurahan melalui rekening masing-masing," tuturnya.

Dia menyatakan, warga harus segera melaporkan ke kantor Distan KP Kota Bandung kalau menemukan ada petugas yang melakukan pungutan biaya raskin. "Laporan bisa langsung dialamatkan ke kantor Distan KP di Jalan Arjuna," tambahnya.

Pada tahun anggaran 2014, Pemkot Bandung menyiapkan Rp24 miliar untuk biaya subsidi raskin yang ditujukan kepada 62.255 rumah tangga sasaran (RTS). Setiap RTS, bisa mendapatkan jatah 15 kg per bulan.

Adapun jumlah subsidi bagi setiap RTS berjumlah 2.100 per kg, terdiri dari subsidi beras Rp1.600 per kg dan biaya operasional untuk distribusi dari kantor kelurahan ke titik bagi sebesar Rp500 per kg. [ito]

http://www.inilahkoran.com/read/detail/2065027/laporkan-jika-ada-petugas-minta-biaya-raskin

Senin, 13 Januari 2014

Kades Tangga Batu Tolak Bagi Raskin

Senin, 13 Januari 2014

raskin juga

SELUMA SELATAN – Kepala Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan, Burnian Hadi menegaskan akan menolak mengambil dan membagikan raskin tahun 2014. Ini jika data warga penerima raskin yang masuk dana rumah tangga miskin (RTS) yang ditetapkan, tidak dirubah dari data 2013 lalu. Pilihan ini, untuk menghindari polemik yang berpotensi terjadi sesama warga Desa Tangga Batu dan antar warga Desa Tangga Batu dengan warga Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan.
Burnian menyatakan pihaknya siap menghadapi risiko apapun, akibat dari keputusan menolak mengambil dan membagikan raskin. Sama halnya yang sudah dilakukan tahun 2013 lalu. Beras raskin sebanyak 6 ton, atas nama pemerintahan desa semuanya dikembalikan ke kecamatan dan tidak diambil dari Bulog Bengkulu.
“Rubah dulu data RTS nya, baru mau kami realisasikan, kami bagikan raskin. Tapi kalau data penerima masih RTS yang lama diserahkan ke kami nanti, kami atas nama pemerintahan desa tidak akan mengambil apalagi membagikan,” tegasnya.
Mengapa? Dibeberkan Kades Tangga Batu, terjadi keributan pada pembagian raskin di Desa Tangga Batu tahun 2013. Saking berpolemiknya, bahkan dirinya dan panitia raskin sampai dilaporkan pihak-pihak tertentu ke Polres Seluma. Itu semua akibat data RTS yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Dalam RTS untuk Desa Tangga Batu tahun 2013, total yang masuk RTS mendapat raskin sebanyak 47 orang. Dari RTS itu, ternyata ada beberapa diantaranya bukan warga Desa Tangga Batu. Melainkan warga Desa Padang Genting.
Kemudian adanya warga yang namanya masuk RTS sebagai penerima raskin. Tapi realita di lapangan, orang itu tidak layak mendapatkan raskin. Karena masih banyak warga Desa Tangga Batu yang lainnya yang lebih rendah ekonominya dan lebih layak diberikan raskin. Termasuk yang warga Desa Padang Genting yang namanya masuk dalam RTS Desa Tangga Batu.
Pihak-pihak yang namanya tercantum, ternyata mendesak dan menuntut agar raskin diberikan ke mereka karena nama mereka masuk dalam RTS. Namun ini mendapat protes dari warga yang memang sudah selayaknya mendapatkan raskin tapi tidak masuk dalam RTS. Inilah yang sempat berujung ribut.
“Jika masih data lama, dampak akan ada lagi keributan. Penyebabnya, banyak warga lain yang lebih layak menerima, tapi tidak tercantum namanya. Sedangkan yang tidak layak dapat raskin, malah ada namanya. Saya tidak mau lagi terjadi itu, karena kemarin itu kami dan panitia sampai dilaporkan ke Polres soal raskin ini. Jadi lebih baik tidak kita ambil saja,” terangnya.
Untuk 2014, pihaknya belum menerima daftar nama warga yang berhak menerima raskin. Ia akan melihat terlebih dulu, nama-nama warga yang masuk RTS untuk raskin 2014.
Sementara itu ia juga mengharapkan, agar tahun 2014 Pemda Seluma dapat memberikan perhatian lebih besar lagi untuk pembangunan di wilayah Desa Tangga Batu. Untuk rencana tahun 2014 sendiri, dengan dana percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan, akan dibangun diantaranya kantor dan balai desa. “Kalau tahun kemarin kita bangun jalan 500 meter. Nah tahun ini jika masih dapat, mau bangun kantor dan balai desa,” pungkasnya. (hue)

http://harianrakyatbengkulu.com/kades-tangga-batu-tolak-bagi-raskin/

Warga Miskin Pekanbaru Mengeluh, Beras Raskin Berkutu

Minggu, 12 Januari 2014


RIAUFAKTA.com – Sejumlah warga Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, mengeluhkan beras miskin (raskin) yang dibeli melalui aparat kelurahan setempat berkutu dan berwarna kehitam-hitaman.

“Kami tidak dapat lagi menolak karena memang membutuhkannya meski sudah kehitam-hitraman dan tidak layak dikonsumsi,” kata Si (38) warga Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, di Pekanbaru, Minggu.

Dia mengatakan beras raskin yang diterima tersebut kadang-kadang sudah seperti bubuk, ketika dipegang, di tangan terasa seperti ada tepung lengket. Bahkan setelah dua hari disimpan di rumah, ada juga kutu hidup di beras raskin tersebut. Setelah dimasak warna beras itu kecokelatan dan beberapa saat menimbulkan aroma tidak sedap.

Si mengaku terpaksa menyantap nasi yang dimasak dari beras miskin itu karena sudah merupakan kebutuhan dan menyiasati kondisi seperti itu dengan memberikan daun pandan ketika mengukus demi menghilangkan bau.

Masalah serupa juga dialami warga miskin lainnya Nyonya Pi (40) dan Ru (42), penduduk Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai.
Sementara itu, Lurah Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Welly Amrul kepada wartawan membenarkan beras yang disalurkan dengan kwalitas kurang baik.

“Kami hanya menyalurkan kepada warga yang belum pernah menerima sebelumnya,” kata Welly.

Pada tahun 2013, Pemkot Pekanbaru menyalurkan sebanyak 314, 1 ton beras kepada 22.741 kepala keluarga (KK) yang tersebar pada 58 Kelurahan dan 12 Kecamatan. Beras raskin tersebut dijual dengan harga Rp1.600 per kg dan setiap KK warga miskin mendapatkan jatah 15 kg/bulan. ***(Ant/BD)

http://riaufakta.com/warga-miskin-pekanbaru-mengeluh-beras-raskin-berkutu/#.UtMdSvsy9ek

Minggu, 12 Januari 2014

Dua Kali Usulan, Pusat Enggan Setujui Pembangunan Gudang Beras

Jumat, 10 Januari 2014

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, mengaku sudah dua kali Pemkab Meranti mengusulkan agar pusat mau membangunkan gudang beras di Meranti.

Namun hingga saat ini belum juga ada tanggapan dan respon atas usulan pembangunan gudang beras yang menjadi formula menurunkan harga beras di Meranti itu.

Demikian disampaikan Irwan ketika ditemui di Jalan Diponegoro Selatpanjang, Kamis (9/1/2014) kemarin.

Kepada wartawan Irwan mengaku, Meranti memang membutuh gudang beras. Namun diakuinya pula, untuk pembangunan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Sudah kita usulkan ke pusat melalui surat sebanyak dua kali. Namun belum ada tanda-tanda akan dibangun," tegasnya.

Ini disampaikan Irwan menanggapi pernyataan Kasi Akuntasi Bulog Bengkalis, Parningotan Pandjaitan. Parningotan menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti harus membangun gudang beras, sehingga dapat menekan harga beras yang dikeluhkan selama ini, terutama Raskin.

"Kapasitas 500 sampai 1000 ton sudah cukup. Dengan adanya gudang beras nantinya akan menjaga ketersediaan dan berimplikasi kepada terjaganya harga beras itu sendiri," katanya.

Parningotan mengakui setiap bulan rata-rata beras yang dikirim dari bulog Bengkalis sebanyak 380 ton. Dengan demikian dengan gudang yang dibangun berkapasitas dua kali lipatnya dapat membantu lancarnya suplai beras itu sendiri.

Lebih jauh dengan adanya gudang beras nantinya akan semakin mudah melakukan operasi pasar. Pemkab Meranti juga bisa mengusulkan agar pusat bisa membangunkan gudang yang diinginkan, namun begitu harus ada ketersediaan lahan untuk pembangunan gudang itu sendiri.

"Tidak usah luas-luas, cukup 1,5 hejtar saja sudah bisa membangun gudang dan kantor gudang itu sendiri nantinya. Ya, Pemkab Meranti tinggal membuat surat pengajuan ke pusat agar gudang bisa dibangun," ujarnya.***(fan/roy/grc)

http://riauheadline.com/pview/meranti/4058/Dua-Kali-Usulan--Pusat-Enggan-Setujui-Pembangunan-Gudang-Beras.html

Kamis, 09 Januari 2014

Kualitas Raskin Harus Layak Makan

Kamis, 9 Januari 2014

Jika Tidak, Warga Kembalikan

BITUNG—Berkaca dari pengalaman tahun lalu banyak beras miskin (Raskin) tidak layak konsumi, maka di awal tahun ini, pihak terkait diminta untuk memperhatikan hal itu. Menurut Billy Glan Lomban (BGL) salah tokoh muda Bitung, karena Raskin adalah beras subsidi pemerintah. “Artinya, walaupun masyarakat hanya membayar seberapa tapi sisanya dibayar pemerintah kepada Bulog. Jadi kualitasnya juga harus sesuai,” ujarnya kepada Manado Post kemarin.

Lanjut BGL, maka pihak penyedia dan penyalur harus selalu memperhatikan kondisi Raskin sebelum disalurkan. “Artinya cukup tahun lalu banyak masyarakat mengeluh, karena Raskin tidak layak dimakan akibat diterima dalam kondisi rusak,” tegasnya.
Ayub Dalita, Koordinator Lapangan (Korlap) Bulog  ketika dikonfirmasi mengatakan, masyarakat jangan salah membandingkan antara Raskin dan beras premium. “Karena Raskin yang digunakan bulog adalah beras medium,” singkatnya.

Terpisah, Camat Maesa Steven Suluh SSTP MSi mengatakan, telah ada kesepakatan dengan pihak Bulog. Seandainya  Raskin tidak layak akan dikembalikan. “Asalkan ada bukti yang ditemukan berasnya kotor dan tidak layak makan,” paparnya. Untuk itu, masyarakat dimintanya untuk teliti sebelum membeli Raskin.

Sementara, terkait rencana penambahan kuota penerima tahun ini, menurut Kepala Bagian Perekonomian  Andrias Tirayoh SE melalui Kasubag Koperasi Umum dan PM  Stenly Sajow SE, belum bisa dipastikan. Karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari provinsi yang biasanya turun Februari. “Tapi kemungkinan akan bertambah,” katanya. Soal kualitas Raskin menurut Sajow, bukan rana Bagian Perekonomian. “Karena kita  hanya menangani anggaran,” pungkasnya.(can)

http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=7712:kualitas-raskin-harus-layak-makan&catid=48:bitung&Itemid=59

Senin, 06 Januari 2014

Pagu Raskin 2014 Gunakan Data PPLS 2011

Senin, 6 Januari 2014

Pemerintahan SBY Dituding Tidak Serius Tangani Kemiskinan

Jakarta_Barakindo- Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang kembali menggunakan data PPLS 2011 untuk menentukan kriteria masyarakat penerima manfaat beras miskin (Raskin), menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, data PPLS 2011 dinilai sudah tidak relevan digunakan tahun 2014.

“Kami heran kenapa TNP2K yang diketuai Wakil Presiden masih tetap menggunakan data PPLS tan 2011 untuk menentukan kriteria masyarakat penerima manfaat Raskin di tahun 2014 ini. Pada 2013 saja, data itu sudah menuai kontroversi dimasyakarat, dan diprotes habis oleh para Kepala Desa, karena banyaknya warga yang berhak menerima namun tidak masuk dalam data,” ujar Koordinator Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Deding, Senin (6/1/2014).

Karenanya, ia menuding Pemerintahan SBY-Budiono tidak serius menangani persoalan kemiskinan. “Kalau memang pemerintah serius ingin menanggulangi kemiskinan, seharusnya tidak main copy paste data. Perbaharui dong datanya, jangan main jiplak saja,” tegasnya.

Penggunaan data PPLS tahun 2011 untuk penentuan kriteria masyarakat penerima manfaat Raskin tahun 2014 tersebut diketahui dari surat Menko Kesra, Agung Laksono bernomor B-189/Menko/Kesra/XII/2013 Perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014 tertanggal 16 Desember 2013 lalu.

Adapun pagu Raskin yang tertera dalam lampiran surat yang ditujukan kepada para Gubernur se-Indonesia tersebut, terlihat tidak ada perubahan pagu dari tahun 2013.

Pada 2014 ini, Provinsi NAD dengan RTS berjumlah 356.720 mendapatkan alokasi pagu Raskin sebanyak 64.209.600 Kg, Sumut dengan 746.220 RTS mendapat alokasi 184.319.600 Kg, Sumbar 275.431 RTS mendapat alokasi 49.577.580 Kg, Riau 227.656 RTS mendapat alokasi 49.577.580 Kg, Jambi 162.779 RTS mendapat 29.300.220 Kg, Sumsel 419.579 RTS dapat 75.524.220 Kg, Bengkulu 121.574 mendapat 21.883.320 Kg, Lampung dengan 573.954 RTS mendapat alokasi 103.311.720 Kg, Babel dengan 61.635 RTS mendapat alokasi 7.494.300 Kg, Kepri dengan 64.732 RTS mendapat alokasi 11.651.760 Kg, DKI dengan 226.462 RTS mendapat alokasi 40.763.160 Kg, Jabar dengan 2.615.790 RTS mendapat alokasi 470.842.200 Kg, Jateng dengan 2.482.157 RTS mendapat alokasi 446.788.260 Kg, DIY dengan 288.391 RTS mendapat alokasi 51.910.380, dan Jatim dengan 2.857.469 RTS mendapat alokasi sebanyak 514.344.420 Kg.

Kemudian Provinsi Banten dengan 526.178 RTS mendapat alokasi sebanyak 94.712.040 Kg, Bali dengan 151.924 RTS mendapat alokasi 27.346.820 Kg, NTB dengan 471.566 RTS mendapat alokasi 84.881.880 Kg, NTT dengan 421.799 RTS mendapat alokasi 75.923.820 Kg, Kalbar dengan 233.922 RTS mendapat alokasi 42.105.960 Kg, Kalteng dengan 83.711 RTS mendapat alokasi 15.067.980 Kg, Kalsel dengan 161.592 RTS mendapat 29.086.560 Kg, Kaltim dengan 147.718 RTS mendapat alokasi 26.589.240 Kg, Sulut dengan 161.089 RTS mendapat alokasi 28.996.020 Kg, Sulteng dengan 201.239 RTS mendapat alokasi 36.223.020 Kg, Sulsel dengan 484.617 RTS mendapat 87.231.060 Kg, Sultra dengan 158.716 RTS mendapat alokasi 28.568.880 Kg, Gorontalo dengan 89.918 RTS mendapat 16.185.240 Kg, Sulbar dengan 75.453 RTS mendapat 13.581.540 Kg, Maluku dengan 119.825 RTS mendapat 21.568.500 Kg, Maluku Utara dengan 55.531 RTS mendapat 9.995.580 Kg, Papua Barat dengan 90.547 RTS mendapat 16.298.460, dan Papua dengan 435.003 mendapatkan alokasi sebanyak 78.300.540 Kg. (Redaksi)*

http://danilbarak.blogspot.com/2014/01/pagu-raskin-2014-gunakan-data-ppls-2011.html

Sabtu, 04 Januari 2014

Kerap salah sasaran, distribusi raskin mutlak dibenahi

Kamis, 2 Januari 2013

Kerap salah sasaran, distribusi raskin mutlak dibenahi

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengakui ada banyak masalah dalam distribusi beras miskin (raskin). Kebijakan itu salah sasaran, akibat banyak faktor, terutama ketidaktahuan aparat di daerah terkait Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan supaya raskin digratiskan saja. Namun Bappenas lebih suka bila implementasinya yang diperbaiki. "Itu sebaiknya diperbaiki pelaksanaannya. Karena menurut saya yang penting itu efektivitas implementasi di lapangan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Jakarta, Kamis (2/1).

Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan, masalah kerap muncul untuk pembagian raskin di daerah terpencil. Karena medan sulit, masih ada petugas pembagi beras dari Bulog yang meminta bayaran tambahan.

"Karena belum ada perbaikan distribusi di daerah-daerah sulit, masih ada pemotongan atau biaya tambahan," ungkapnya.

Belum lagi karena masyarakat miskin tak punya daya beli memadai, akhirnya mereka berutang kepada tetangga. Alhasil, kepala desa banyak mengambil cara gampang, membolehkan semua warga, baik kaya maupun miskin, beli raskin.

Vivi menyatakan, aparat desa juga tak mengerti kalau KPS boleh dipakai untuk mengambil jatah raskin. Di banyak daerah, kartu selain KPS masih berfungsi sehingga penerima beras disubsidi pemerintah itu berlipat-lipat dari data.

"Banyak di lapangan, KPS hanya untuk BLSM, tapi tidak digunakan buat raskin," tuturnya.

Raskin yang salah sasaran, sebelumnya diungkapkan melalui BPS. Sebagai gambaran, pada September 2013, rumah tangga Q1 yang berhak menerima raskin jumlahnya 82,6 persen, meningkat ketimbang Maret sebesar 74,5 persen. Anehnya, dalam periode yang sama jumlah rumah tangga terkaya (golongan Q5) yang membeli raskin turut melonjak, dari 13,6 persen menjadi 15,31 persen.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Wynandin Imawan mengusulkan agar raskin digratiskan. Alasannya, warga miskin belum tentu memiliki uang untuk membeli raskin yang dijual seharga Rp 26 ribu per 15 kilo.

"Kadang-kadang orang miskin beli raskin Rp 30.000 pakai uang tetangganya, beli beras, nanti dibagi. Jadi jangan disalahkan kalau kesannya dibagi rata. Mungkin kalau beras dibagi gratis enggak ada itu," urainya.
[noe]

http://www.merdeka.com/uang/kerap-salah-sasaran-distribusi-raskin-mutlak-dibenahi.html

Kualitas Raskin Kurang Baik, Dinsos Segera Evaluasi Bulog

Kamis, 2 Januari 2013

KBRN, Sampang: Sejumlah Masyarakat Sampang di wakili oleh Tim Raskin Kabupaten mengelukan kualitas beras miskin (Raskin) yang kualitasnya kurang baik, hal ini di sampaikan dalam rapat evaluasi kerja selama 2013 di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Sampang.

Kabid Sosial Syamsul Hidayat mengatakan dalam rapat tersebut tim pemantau dan tim raskin Kabupaten menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa raskin yang diberikan pada masyarakat kualitasnya kurang baik, namun sayangnya dalam rapat tersebut pihak Bulog yang diundang dalam rapat tersebut tidak satupun yang hadir.

”Dalam rapat itu yang hadir tim pemantau dari Kabupaten, Camat, yang menyampaikan keluhan kualitas raskin kurang baik serta waktu pemberian tidak tepat waktu, maka dari itu kami dari pihak Dinson akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak bulog,” ujarnya, Kamis (2/1/2013).

Menurut Syamsul untuk menanggapi keluhan dari masyarakat tentang kualitas raskin yang kurang baik. Pihak Dinsos secepatnya akan dilakukan evaluasi kepada Bulog untuk meminta konfirmasi atas keluhan  tersebut. Syamsul berharap Bulog tidak melakukan penyimpanan yang terlalu lama sehingga beras yang diterima masyarakat menjadi tidak layak. (Khairul Umam/AKS)


http://rri.co.id/index.php/berita/84696/Kualitas-Raskin-Kurang-Baik-Dinsos-Segera-#.UsdVr_sy9ek