Kamis, 27 Februari 2014

Pemda & DPRD Diminta Sidak Gudang Bulog Tangerang

Kamis, 27 Februari 2014

BANTEN- Tidak jelasnya asal-usul ratusan ton beras hasil pengadaan Perum Bulog Subdivre Tangerang, membuat masyarakat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang-gudnag Bulog Tangerang, baik ke gudang Mauk dan gudang Cikande.

Pasalnya, ada dugaan bahwa ratusan ton beras pengadaan tahun 2014 itu berasal dari beras impor “illegal” yang hingga kini masih diperdebatkan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Tapi tidak tertutup kemungkinan juga, bahwa beras itu adalah beras lama yang “diputar-putar”,” kata Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Kamis (27/2/2014).

Karenanya, lanjut Danil’s, Pemda dan DPRD harus melakukan Sidak, agar diketahui apakah beras itu adalah beras impor “illegal” asal Vietnam atau stok lama beras lokal. “Sebab, tidak tertutup kemungkinan itu adalah beras Vietnam yang telah berganti karung menjadi beras lokal. Dan kalaupun itu adalah beras lokal, maka kualitasnya patut diragukan,” jelasnya.

Seperti diketahui, hingga 24 Pebruari 2014, Perum Bulog Subdivre Tangerang telah melakukan pengadaan beras hingga 210.000 kilogram. Kecurigaan publik pun muncul, ketika Bulog Tangerang mendapatkan beras medium sebanyak itu disaat para petani belum memasuki masa panen.


“Terlebih harga beras medium yang sesuai standar Inpres No 3/2012 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran oleh Pemerintah berkisar antara Rp.7.300,- hingga Rp.7.500,- per kilogram. “Kalau itu beras lokal, mana ada petani atau pedagang yang mau menjual ke Bulog dengan harga yang Rp.900,- lebih rendah dari harga pasar. Makanya, Pemda dan DPRD harus segera melakukan sidak kesemua Gudang Bulog Tangerang untuk melindungi pasar petani lokal, sekaligus menjamin kualitas beras miskin (Raskin) yang akan diterima Keluarga Miskin (Gakin),” ujar Danil’s. (Redaksi)*

http://suaragaruda.blogspot.com/2014/02/pemda-dprd-diminta-sidak-gudang-bulog.html

Ada Kutu dalam Beras Bulog

Kamis,27 Februari 2014

Bulog Dituding Salurkan Beras Tak Layak
JAMBI- Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Jambi dituding menyalurkan raskin yang tak layak dikonsumsi. Hal ini disampaikan oleh Djamain, Ketua RT 21Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura.
                Menurut Djamain, beras yang tak layak itu adalah beras yang ada di karungan dengan berat 15 kilogram (Kg). Bulog sendiri diketahui, memang menyediakan raskin dalam dua kemasan, yakni berat 15 kg dan berat 50 kg.
“Beras raskin yang tidak layak makan adalah beras yang dalam karung 15 kilo. Kalau yang 50 kilo bagus dan layak untuk dimakan,” sebutnya.
Dibeberkannya, raskin dalam kemasan 15 kg itu berwarna hitam dan berkutu. “Warnanya hitam dan ada binatang yang biasanya  di dalam beras,” katanya.
Oleh karenanya, dia mengaku merasa tidak tega untuk menyebarkan raskin itu kepada masyarakat. “Ada juga warga yang tidak mau mengambilnya,” kata Djamain dan Ketua Rt 22 Legok.
Untuk menyiasati hal itu, dikatakannya, pihaknya terpaksa mencampur beras 15 kilo dengan 50 kilo, agar beras itu tidak terlihat tak layak. “Karena kebetulan beras yang berukuran 50 lebih banyak dibanding yang 15 kilo. Raskin yang tidak layak, ditemui pada Februari ini,” ujarnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, David Susanto, Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Jambi mengakui hal itu. Menurutnya, kualitas beras yang disalurkan pihaknya adalah beras dengan standar medium.
“Saya curiga malah dimainkan itu berasnya. Memang benar ada perbedaan kualitas antara berasnya. Kemarin itu karena berasnya yang 50 kg itu beras Vietnam, memang dari sisi kulitas beras itu lebih bagus. Sementara yang 15 kg itu beras pengadaan dalam negeri. Beras itu kan dapatnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah kan pas di perjalanan juga sudah lama,” katanya.
Ditanya, apakah itu pengaruh karena beras tersebut terlalu lama disimpan di gudang Bulog, dia mengatakan tak ada pengaruhnya. “Kemasan kita memang 15 kg dan 50 kg. Kita juga tak menafikan, misalnya ada yang seperti itu. Kita kan urus ribuan ton, jadi satu dua karung ada yang seperti itu memang bisa saja,” ujarnya.
Jika menemukan hal yang demikian, dia berharap, agar masyarakat segera melaporkannya kepada pihaknya. “Kontak saja kesini nanti akan kita ganti. Itu kan sifatnya beberapa, ada memang satu dua karung. Beras itu kan lewat laut, masuknya dan keluar juga sudah disortir juga,” tandasnya.

(wsn)

http://www.jambiekspres.co.id/berita-13188-ada-kutu-dalam-beras-bulog.html

Rabu, 26 Februari 2014

Kemenkeu Cairkan Dana Raskin Rp1,5 T ke Bulog

Rabu, 26 Februari 2014

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana Beras Miskin (Raskin) sebesar Rp1,5 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askonali mengatakan anggaran tersebut yang mengelola adalah Badan Urusan Logistik (Bulog) "Iya, anggarannya Rp1,5 triliun kepada Bulog," ujar Askolani di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Askolani menjelaskan pihaknya mempercepat dana Raskin agar Bulog dapat menyalurkan Raskin. Rencananya Raskin dibagikan November-Desember 2014, namun dimajukan Maret-April 2014. Bahkan akan ada penambahan Raskin dengan Aanggaran Pendapatan Belaja Negara Perubnahan (APBNP) 2014 pada bulan tersebut.

"Iya yang lalu diusulkan jadi dipercepat jadi itu. Kalau bisa untuk dua bulan untuk stabilisasi harga. Jadi artinya 12 bulan sekarang dimajukan. Kemungkinan nanti kalau memang terjadi dua bulan, Itu berarti mungkin dalam APBNP akan kita lihat," jelasnya.

Setelah ada kepastian keputusan pemajuan penyaluran Raskin, Bulog masih akan menuggu Surat Keputusan (SK) Gubernur. Jadi untuk membagikan di masing-masing provinsi itu harus ada SK gubernur.

"Si Bulog ini bertugas sampai titik distribusi. Penerimanya Pemda yang bertanggung jawab. Makanya harus ada intinya harus. Sehingga mereka harus menunggu penetapan," paparanya. [hid]

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2077650/kemenkeu-cairkan-dana-raskin-rp15-t-ke-bulog#.Uw1lG-OSydw

Dihubungi Pejabat Bone, Kepala Dolog Matikan HP

Rabu, 26 Februari 2014

WATAMPONE, BKM -- Maraknya pemberitaan terkait mutu beras miskin (raskin) dalam beberapa hari terakhir, membuat Pemkab Bone mengambil sikap. Melalui Asisten II yang membidangi perekonomian, pihak Dolog telah dipanggil untuk membahas masalah ini.
Asisten II A Gunadil Ukra yang dikonfirmasi, Selasa (25/2) mengaku sudah berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi. ''Saya sudah bicarakan hal ini dengan Kabag Ekonomi. Saya minta agar segera bersikap untuk mengantisipasi persoalan stok dan penyaluran raskin di Dolog,'' kata Gunadil, kemarin.
Menurut dia, kasihan masyarakat miskin penerima raskin jika memang ada praktik 'permainan' di Dolog. ''Sudah dapat beras dengan mutu jelek, timbangannya juga berkurang. Kan kasihan mereka,'' cetusnya.
Terpisah, Kabag Ekonomi A Haekal mengatakan dirinya sudah mengontak Kepala Dolog Wilayah Bone. ''Saya sudah telepon Kepala Dolog Bone. Tapi HPnya dimatikan. Saya berhasil hubungi melalui HP anak buahnya. Kepala Dolog Bone mengakui memang ada persoalan terkait mutu raskin dan timbangannya. Karena itu kami akan turun ke lapangan untuk memperjelas masalah ini,'' jelas Haekal.
Setiap bulannya, menurut Haekal, jatah raskin yang terbagi di masyarakat Bone lebih dari 400 ton. Jika per zak seharusnya 15 kg tapi yang sampai hanya 14 kg, maka tidak sedikit kerugian yang dialami oleh pemerintah. Karena raskin tersebut dibeli dengan harga subsidi. Keluhan raskin yang sampai di masyarakat miskin dipertegas Camat Amali A Iskandar. ''Banyak keluhan warga penerima raskin yang sampai ke saya. Rata-rata mereka  mengatakan bahwa beras yang didapat mutunya jelek,'' ujarnya.
Menurut Iskandar, pihaknya ingin memperjelas apakah jatah raskin yang dibagikan itu dihitung liter atau kilo. Karenanya, sebagai camat dia sepakat kalau mutu raskin harus dijaga. (amr/rus/c)

http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/20365-dihubungi-pejabat-bone-kepala-dolog-matikan-hp.html

Selasa, 25 Februari 2014

Asal-Usul Beras Pengadaan Bulog Subdivre Tangerang Dipertanyakan

Selasa, 25 Februari 2014

Banten_Barakindo- Asal-usul Beras Miskin (Raskin) hasil pengadaan Perum Bulog Subdivre Tangerangyang per 24 Pebruari 2014 sudah mencapai 210 ton, dipertanyakan oleh banyak kalangan. Pasalnya, hingga kini para petani di Provinsi Banten belum memasuki masa panen.

“Kami tegas mempertanyakan sumber beras Raskin hasil pengadaan Perum Bulog Subdivre Tangerang tahun 2014 ini. Dari mana asal muasal beras sebanyak 210 ton itu? Sebab, hingga saat ini para petani di Provinsi Banten belum memasuki masa panen raya,” ujar Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Selasa (25/2/2014).

Terlebih, kata dia, harga pasaran beras jenis medium yang masih tersisa dipasaran saat ini masih berkisar antara Rp.7.300,- hingga Rp.7.500,- per kilogram. “Kok bisa Bulog Subdivre Tangerang mendapatkan beras sebanyak itu dengan harga Rp.6.600,- per kilogram,” jelas Danil’s.

Karenanya, Danil’s meminta Kepala Bulog Subdivre Tangerang menjelaskan asal-usul beras tersebut, agar publik tidak menduga yang bukan-bukan.

“Kasub Tangerang harus menjelaskan kepada publik, dari mana beras itu berasal. Kalau memang dari mitra kerjanya, maka jelaskan siapa mitranya tersebut. Begitu juga jika ternyata beras itu hasil pengadaan Satgasnya sendiri, beli dari petani mana mereka,” tegasnya mengingatkan Perum Bulog Subdivre Tangerang, agar tidak main-main dengan kebutuhan masyarakat miskin. “Jangan main-main dengan uang negara, terlebih ini berkaitan langsung dengan kebutuhan perutnya Keluarga Miskin (Gakin),” pungkasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/02/asal-usul-beras-pengadaan-bulog.html#more

Awasi Distribusi Raskin Maluku, Bulog Gandeng Kejati

Selasa, 25 Februari 2014

Perum Bulog Devisi Regional (Divre) Maluku menggandeng lembaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku guna melakukan pengawasan distribusi beras miskin (Raskin) kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Perum Bulog Devisi Regional (Divre) Maluku menggandeng lembaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku guna melakukan pengawasan distribusi beras miskin (Raskin) kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Kerja sama antara Bulog Divre Maluku dan Kejati Maluku ini dituangkan dalam hubungan kerja sama yang tertuang dalam akta Memori of Understanding  yang ditanda tangani kedua institusi tersebut Selasa (25/2) di Ambon.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, I. Gde. Sudiatmaja SH pada kesempatan tersebut mengungkapkan, hubungan kerja sama antara Kejati Maluku dengan Bulog Maluku ini, semata-mata guna mengawasi distribusi Raskin di Maluku.

“Dalam posisi ini Kejati Maluku bertindak selaku pengacara negara. Kejaksaan bertugas selain mengawasi distribusi Raskin, juga bertugas untuk menindak lanjuti semua laporan dari pihak Bulog Maluku yang  berindikasi adanya unsur pidana atau melawan hukum, “ ujar Kajati.

Ditambahkan Kajati, dirinya meminta semua stake holder yang terlibat dalam pendistribusian Raskin ini agar bertindak dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan jangan melakukan penyelewengan dalam pendistribusian jatah yang menjadi milik masyarakat miskin tersebut.

“Jika ditemukan ada oknum siapa saja yang melakukan penyimpangan beras Raskin, maka kami akan menindaknya dengan tagas, “ beber Kajati.

Sementara itu Kepala Perum Bulog DIvre Maluku, Said  Faisal Assagaf mengungkapkan pihak Bulog Maluku tidak akan menutup mata terhadap segala bentuk penyimpangan Raskin yang dilakukan baik oleh perangkat Bulog Maluku maupun stage holder lainnya.

Ditambahkan Assagaf, untuk tahun 2013 ini, tunggakan Raskin Bulog Maluku sebesar Rp.12 miliar. Namun dalam beberapa bulan ini setelah dilakukan penagihan jumlah tersebut turun menjadi Rp.9 miliar (TM3)

http://www.tribun-maluku.com/2014/02/awasi-distribusi-raskin-maluku-bulog.html

Jumat, 21 Februari 2014

Warga Kesal Jatah Beras Raskin Bau Apek dan Berkutu


Stok Raskin di Gudang Bulog Berulat

Jumat, 21 Februari 2014

WATAMPONE, BKM -- Stok beras yang tersimpan sebagai cadangan pangan dan untuk beras miskin (raskin) yang ada di gudang Dolog Apala, Kabupaten Bone mengalami kerusakan. Butirannya berwarna hitam, hancur dan berulat. Sehingga tumpukan beras yang ada dalam karung membentuk gumpalan.
Kerusakan ini terjadi diduga akibat kelalaian kepala gudang dalam melakukan pengawasan pada saat pengadaan. Selain itu, ada indikasi beras dengan mutu jelek tetap diterima untuk dijadikan stok.
Termasuk kemungkinan beras sudah terlalu lama tersimpan di gudang. Ada juga dugaan akibat kurangnya pemeliharaan. Yang lebih parah, sinyalemen adanya kerjasama kongkalikong antara kepala gudang dengan pengusaha pengadaan raskin.
Pelaksana Tugas Kepala Gudang Carawali Aris Kadang Leme yang dikonfirmasi di kantornya di Gudang Dolog Apala, Kamis (20/2) menegaskan bahwa beras yang ada dalam gudang bulog dan menjadi tanggung jawabnya, mengalami kerusakan berupa penggumpalan. Jumlahnya lumayan banyak, mencapai angka hampir 100 ton.
“Memang ada kerusakan beras. Jumlahnya ada satu tumpukan. Sekitar 100 ton. Kondisinya menggumpal karena menjadi sarang atau kepompong ulat,'' kata Aris, kemarin.
Penyebabnya, menurut Aris, karena beras sudah terlalu lama digudangkan dan belum dibagikan ke masyarakat sebagai jatah raskin. “Saya rasa beras itu disimpan sudah terlalu lama. Sudah sembilan bulan. Harusnya memang cepat dibagikan,'' jelasnya.
Berbicara soal mutu, Aris hanya tersenyum. “Saya ini orang baru dan hanya pelaksana tugas kepala gudang. Barang ini masuk sebelum saya menjabat,'' kelitnya.
Untuk mengantisipasi persoalan ini, pihak gudang Dolog Apala mengolah kembali beras tersebut. ''Kita olah kembali. Yang rusak kita buang. Yang bagus kembali dimasukkan ke karung. Yang pasti jumlahnya pasti berkurang. Tapi nanti tetap diganti dengan yang baru,'' terangnya.
Sementara Umar, Kepala Dolog wilayah Bone dan Wajo yang dikonfirmasi terpisah, sangat menyayangkan kerusakan beras yang terjadi di gudang Dolog Apala. Sebab hal itu sangat merugikan.
''Kejadian seperti ini ada sanksinya, karena itu merupakan kelalaian dari petugas yang ada di gudang,'' tegas Umar. (amr/rus/b)

http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/19983-stok-raskin-di-gudang-bulog-berulat-.html

Beras untuk Pengungsi Kelud Rusak dan Berkutu

Kamis, 20 Februari 2014

TEMPO.CO, Batu - Para pengungsi korban letusan Gunung Kelud di Kota Batu, Jawa Timur, mengeluhkan kualitas beras bantuan yang mereka dapat. Sebab, beras yang dipasok Perum Bulog itu berwarna kehitaman dan berkutu. Karena kualitas beras jelek, tak sedikit pengungsi yang enggan menyantap nasi yang dimasak dapur umum. Dapur umum itu dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.

"Berasnya tak layak konsumsi," kata pengungsi asal Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Sukirno, Kamis, 20 Februari 2014. Sejak Gunung Kelud meletus, lelaki 60 tahun ini bertahan di penampungan pengungsi di gelanggang olahraga Ganesha, Kota Batu. Namun, meski mengeluhkan kualitas beras, dia tetap memakan jatah dari dapur umum. Alasannya: Sukirno tidak punya uang untuk membeli makanan di warung.(Baca: Gunung Kelud Dipasangi Seismograf Digital)

Wakil Kepala Perum Bulog Divisi Regional Malang Gatot Hadiantoro mengatakan telah mengirim bantuan beras 60 ton. Ia juga sudah mendapat laporan bahwa sebagian beras yang dikirim tersebut berkualitas jelek dan berkutu. "Untuk beras yang rusak dan berkutu, segera kami ganti dengan beras yang layak konsumsi," katanya. (baca: tatus Gunung Kelud Diturunkan ke Siaga)

Beras yang tak layak makan itu, kata dia, akan ditarik kembali ke gudang penyimpanan. Menurut dia, beras-beras  itu berasal dari gudang penyimpanan di Pakisaji, Kabupaten Malang. Dia menduga beras tersebut rusak karena tidak ditangani dengan benar di dalam penyimpanan. Padahal, kata dia, prosedur standar penyimpanan beras telah diatur oleh Perum Bulog.


EKO WIDIANTO

Kamis, 20 Februari 2014

Program Raskin Gubernur NTT Kurang Didukung Bawahan

Rabu, 19 Februari 2014

Tidak ada satu daerah pun yang mengusulkan raskin kepada Bulog.

KUPANG, Jaringnews.com - Kepala Devisi Bulog Nusa Tenggara Timur (NTT), Miftah, menilai kinerja Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Timur masih perlu ditingkatkan dalam penyaluran  Beras Miskin (Raskin) kepada masyarakat. Pasalnya sampai saat ini belum ada daerah yang mengusulkan permintaan Raskin. Padahal Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT),  Frans Lebu Raya telah meluncurkan program raskin di Kota Maumere Kabupaten Sikka-Flores.

Dia menambahkan, dorongan dari Pemda terhadap pemerintah di tingkat desa dan kelurahan masih sangat kurang. Padahal pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak suksesnya program yang sangat membantu masyarakat miskin.

“Dari sisi perekonomian masyarakat miskin, raskin ini sangat membantu mereka, namun pemerintah kadang datang ambilnya 2 atau 3 bulan sekali, ini buktinya bahwa kinerja mereka rendah,” kata Miftah.

Raskin, menurut dia,selain membantu masyarakat miskin, juga akan membantu menekan inflasi. Pagu beras miskin untuk NTT pada tahun 2014, menurut Miftah kurang lebih 76.000 ton. Kemudian pagu bulanannya 6.300 ton. Namun, sejak awal Januari hingga saat ini tidak ada satu daerah pun yang mengusulkan raskin ke pihak Bulog.

Kesadaran untuk mendistribusikan raskin ke rumah tangga sasaran, tutur dia, belum ada di kalangan pemerintah. Nyatanya untuk dua bulan ini masih tertampung 12.600 ton untuk keluarga miskin di Nusa Tenggara Timur.

“Perlu diketahui pula bahwa harga beras dari kami hanya Rp.1600 per kg dan masing-masing kepala keluarga memiliki jatah sebanyak 15 kg setiap bulan,” kata Miftah.

Ditanya soal adanya penjualan beras raskin dengan harga yang ditentukan Bulog kepada masyarakat miskin, Miftah mengatakan bahwa soal adanya penjualan diatas harga yang ditentukan Bulog bukan merupakan hak dan tanggungjawab Bulog, tetapi hal itu merupakan hak pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pihak penegak hukum seperti kepolisian.

Dia menambahkan bahwa beras miskin yang dibeli oleh masyarakat melalui desa atau kelurahan, akan diantar langsung pihak Bulog sampai pada tempat yang ditentukan kepala desa atau lurah dan biaya pengangkutan hingga tiba di tempat tersebut merupakan tanggungjawab bulog, bukan kepala desa, lurah atau masyarakat, sehingga jika ada yang mengatakan bahwa ada biaya pengangkutan dan lain sebagainya itu merupakan penipuan terhadap rakyat kecil, tandas Miftah.

(lmd / Ben)

http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/56749/program-raskin-gubernur-ntt-kurang-didukung-bawahan

Rabu, 19 Februari 2014

Legislator persoalkan bantuan beras Bulog untuk pengungsi

Rabu, 19 Februari 2014

"Beras yang disumbangkan untuk pengungsi itu selain warnanya coklat kehitaman, kondisinya juga hancur. Padahal beras bantuan Bulog itu jumlahnya tidak sedikit, yakni 60 ton,"



Malang (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli mempersoalkan bantuan beras yang diberikan oleh Bulog kepada pengungsi korban erupsi Gunung Kelud, Jatim karena kualitasnya jelek dan tidak layak konsumsi.

"Beras yang disumbangkan untuk pengungsi itu selain warnanya coklat kehitaman, kondisinya juga hancur. Padahal beras bantuan Bulog itu jumlahnya tidak sedikit, yakni 60 ton," kata Pieter di Malang, Rabu.

Ia mengaku dirinya melihat sendiri kondisi beras bantuan Bulog tersebut ketika dirinya mengunjungi posko pengungsian di GOR Ganesha Kota Batu, akhir pekan lalu.

Menurut dia, beras untuk para pengungsi yang diberikan Bulog kurang manusiawi. Seharusnya Bulog menghargai para pengungsi, sehingga beras yang diberikan harusnya berkualitas baik.

Pieter menegaskan, dengan kasus beras yang tidak layak konsumsi itu, pihaknya akan memberikan laporan kepada Ketua Komisi IV DPR RI karena Komisi IV yang berwenang dalam mengawasi pendistribusian beras Bulog.

Sementara itu salah seorang pengungsi di GOR Ganesha asal Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Mashuri membenarkan pada beberapa hari lalu, nasi yang diberikan agak kehitaman, sehingga sebagian pengungsi tidak mau makan nasi jatah dari posko dan membeli di warung terdekat dan sebagian makan mi instan.

Menanggapi temuan dari Ketua Komisi III DPR RI itu, Wakil Kepala Bulog Divre VII Malang Gatot Hadiantoro mengakui adanya laporan terkait beras yang dikirimkan ke posko pengungsian tersebut tak memenuhi syarat konsumsi.

"Setelah ada laporan terkait kondisi beras bantuan Bulog itu, kami langsung akan mengganti beras tersebut dengan beras yang lebih bagus dan layak konsumsi, namun ketika Bulog akan mengganti beras tersebut, ternyata beras yang sebelumnya berada di gudang sebelah dapur umum pengungsi itu sudah kosong," ujarnya.

Karena sudah dimasak, katanya, beras yang dikirimkan seberat 60 ton untuk mengganti beras yang tidak layak konsumsi itu, akhirnya dikembalikan ke gudang Bulog yang ada di wilayah Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

"Beras yang sudah kami kirim itu akhirnya kami kembalikan lagi karena sampai saat ini Pemkab Malang belum mengajukan bantuan beras lagi untuk para pengungsi," ucapnya.

Beras bantuan Bulog Malang sebanyak 60 ton yang dikirimkan pada hari pertama warga mengungsi, Jumat (14/2) di lokasi pengungsian GOR Ganesha Batu tidak layak konsumsi, namun sudah terlanjur dimasak oleh petugas di dapur umum pengungsi.(*)

http://www.antaranews.com/berita/419940/legislator-persoalkan-bantuan-beras-bulog-untuk-pengungsi

Selasa, 18 Februari 2014

Harga Raskin di Tasikmalaya Rp 2.000/kg

Selasa, 18 Februari 2014

TASIKMALAYA, (tubasmedia.com) – Harga pembayaran kembali beras keluarga miskin (raskin) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, membengkak. Warga yang berhak menerima membayar Rp 2.000 per kg dari harga seharusnya Rp 1.600 per kg. Kenaikkan itu tanpa alasan yang jelas, diduga karena ulah oknum pemerintah desa yang mecari keuntungan pribadi.

Akibatnya, warga masyarakat menjadi terbebani tambahan biaya sehingga pembayaran kembali raskin menjadi terlambat atau nunggak. Keterlambatan tersebut, menurut Ketua Independent Corouption wacth (ICW) Tasikmalaya Ir. Minirudin MP kenaqikan harga raskin karena ulah oknum kepala desa yang mencari keuntungan pribadi diatas penderitaan orang miskin.

Tidak hanya soal harga, tambah Minirudin berat raskin yang didrop Bulog pun berkurang jumlahnya. Raskin seberat 15 kg yang didrop Bulog di dalam karung plastik, ternyata yang diterima pemerintah desa hanya 14 kg. Oknum pemerintah desa mengharuskan warga membayar raskin dengan harga penuh.

Penyalahgunaan raskin membuat Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum berang dan dalam waktu dekat akan memanggil kepala desa yang memiliki masalah terkait tunggakan raskin. Sampai akhir tahun lalu masih banyak terjadi tunggakan pembayaran raskin oleh sejumlah desa kepada Bulog. Diperkirakan jumlahnya secara keseluruhan mencapai Rp 2 miliar.

Kabupaten Tasikmalaya mendapat kuota 2.200 ton dan baru terserap 80 persen. Jika sampai 2014 tunggakan itu belum lunas akan mempengaruhi distribusi raskin tahun berikutnya. Bulog telah menegaskan tidak akan mengirim kembali beras raskin ke daerah yang bermasalah. Langkah itu untuk menghindari terjadinya tunggakan dua kali, kata Uu.

Dari 1,7 juta jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya ada lebih 600.000 jiwa lebih masih dikategorikan hidup miskin, sehingga Pemkab Tasikmalaya membentuk unit pelayanan cepat penanggulangan kemiskinan (UPCPK). Data tahun 2012 menyebutkan luas total areal lahan persawahan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 49.000 hektar dengan jumlah produksi 313,600 ton atau sebanyak 855.179 ton per tahun.

Ini berarti rata-rata produksi padi setiap hektarnya bisa mencapai 65,53 kuintal. Jumlah tersebut sebagai capaian yang dikategorikan surplus. Jumlah tersebut belum mampu men-cukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sehingga tergantung raskin. Distribusi raskin untuk wilayah Priangan Timur sebanyak 7.400 ton. (hakri/dadang)

http://www.tubasmedia.com/berita/harga-raskin-di-tasikmalaya-rp-2-000kg/

Senin, 17 Februari 2014

Dari Kasus Dugaan Penggelapan Raskin Desa Pondok Dalem

Senin, 17 Februari 2014

Polres Jember Siap Tangani Secara Serius
Khairul Kalam (membawa Map) dan warga saat di depan Mapolres Jember usai gelar perkara.

Jember, Memo
Kasus dugaan penggelapan Beras Miskin (Raskin) oleh oknum Kades Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, yang dilaporkan ke Polres Jember oleh Badan Intelegen Anti Korupsi – Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (BIAK – LPKP2HI), akan ditangani secara serius oleh polisi.
Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Jember AKP Teguh Priyo Wasono SIK, melalui KBO Reskrim Iptu Suhartanto SH MM. “Yang jelas semua laporan dari masyarakat kita tangani secara serius. Termasuk laporan (dugaan penggelapan Raskin Desa Pondok Dalem) ini,” tegas perwira yang akrab disapa Tanto.
Menurut Tanto, pihaknya dalam hal ini unit Pidkor (Pidana Korupsi, red), sudah menerima laporan tersebut. Hanya saja, pihaknya masih akan melakukan Verifikasi data terlebih dahulu. “Mekanismenya untuk kasus dugaan korupsi, setelah menerima laporan kita lakukan verifikasi data terlebih dahulu,” ungkap Tanto, saat diwawancara Memo di Mapolres Jember kemarin.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan verifikasi data ke lapangan sekaligus kesaksian dari warga. “Hasil dari verifikasi tersebut, kemudian kita akan melakukan gelar perkara,” terangnya. Gelart perkara itu dilakukan, yakni untuk mengetahui apakah dalam kasus itu ada unsur pidananya atau tidak.
Jika memang nantinya ditemukan unsur pidana, maka kasus itu akan ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan. “Yang jelas polisi masih terus bekerja untuk menindak lanjuti laporan ini. Ya kalau memang nantinya tebukti bersalah, siapapun itu tentunya akan tindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Tanto.
Diberitakan sebelumnya, diduga melakukan tindak pidana penggelapan Beras Miskin (Raskin), Nrh oknum Kepala Desa (Kades) Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, dilaporkan ke Polres Jember oleh Badan Intelegen Anti Korupsi – Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (BIAK – LPKP2HI).
Tak tanggung-tanggung, Raskin yang diduga digelapkan tersebut mencapai 15.840 Kg atau 15 Ton 840 Kg atau senilai Rp 79,200 juta. Karena itulah, kasus tersebut dilaporkan ke polisi agar kasus seperti itu tidak terulang lagi dan menjadi pembelajaran untuk desa yang lain.
Menurut Khairul Kalam salah seorang Tim investigasi BIAK – LPKP2HI, kasus dugaan penggelapan Raskin tersebut terjadi pada tahun 2013. Dimana alokasi pendistribusian Raskin untuk tahun 2013 seharusnya sebanyak 15 kali. Namun pada kenyataannya, Raskin hanya didistribusikan sebanyak 13 kali.
“Distribusi Raskin sebanyak 15 kali pada tahun 2013, itu merujuk pada Surat Edaran (SE) dari Menkokesra Nomor B.95/MENKO/KESRA/IV/2013. Sebagai bentuk perhatian pemerintah atas dampak kenaikan BBM kala itu,” ungkap Khairul Kalam, saat diwawancara Memo di depan Mapolres Jember bersama sejumlah warga Pondok Dalem.
Namun karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pendistribusian Raskin tersebut, menurut Khairul justru dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. “Seolah-olah dalam satu tahun (2013) itu Raskin hanya 13 kali pendistribusian terhitung dengan Raskin 13. Padahal alokasi Raskin 2013 seharusnya 15 kali,” urainya.
Pendistribusian 15 kali itu, lanjut Khairul, yakni pada bulan Juli bersamaan dengan alokasi Raskin ke 13, dan Agustus bersamaan dengan alokasi Raskin ke 14, dan September bersamaan dengan alokasi Raskin ke 15. “Namun pada kenyataannya, Raskin ke 14 dan 15, tidak dialokasikan,” tegas Khairul.
Lebih lanjut Khairul menjelaskan, bahwa alokasi pagu Raskin 2013 di Desa Pondok Dalem adalah 7920 Kg atau 7 Ton 920 Kg untuk 528 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Jember Nomor : 500/57/35.09.1.21/2013 sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Jawa Timur Nomor 518/2453/021/2012 tanggal 28 Desember 2012.
Jika Raskin ke 14 dan 15 tidak didistribusikan, maka Raskin yang diduga digelapkan mencapai 15.840 Kg atau 15 Ton 840 Kg. “Itu mengacu pada alokasi pagu Raskin Desa Pondok Dalem sebanyak 7920 Kg. Kalau dikalikan 2 kan hampir 16 Ton,” urai Khairul. Selain kepala desa, Khairul menduga kasus ini melibatkan oknum pegawai Bulog.
Karena secara administrasi, setelah Pemka Jember menerbitkan SPA ke Sub Divre XI Jember bersama dengan jadwal distribusi, maka Sub Divre XI Jember menerbitkan DO ke Gudang Bulog Jember untuk perintah pendistribusian ke desa. Maka secara administrasi, DO untuk Desa Pondok Dalem sudah disistribusikan.
Hal itu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh kepala desa dan Camat. “Karena ada keterkaitan terutama administrasi, ini maka saya menduga ada oknum pegawai Bulog yang ikut terlibat dalam kongkalikong ini,” tegas Khairul. Tak hanya Bulog, Khairul juga menduga camat juga ada keterlibatan dalam persoalan ini.
“Karena camat telah menanda tangani BAST yang menyatakan bahwa Raskin sudah sampai ke desa. Padahal realitanya Raskin tersebut tidak didistribusikan,” ujarnya. Guna memperkuat laporannya kepada polisi, terkait dugaan penggelapan Raskin sebanyak 15 Ton 840 Kg tersebut, Khairul telah meminta tanda tangan surat pernyataan dari warga serta ketua RW.
Dimana isi surat pernyataan itu menyatakan bahwa pada tahun 2013 hanya ada 13 pendistribusian Raskin dari yang seharusnya 15 kali pendistribusian. Dan laporan kepada polisi tersebut ternyata sudah mendapat respon. Terbukti kemarin, Jumat (14/2), Khairul bersama beberapa warga, melakukan gelar perkara di Mapolres Jember.
“Ternyata respon Polres Jember cukup bagus. Barusan kita sudah gelar perkara,” terang Khairul. Namun untuk kepentingan penyelidikan, Polres Jember dalam hal ini Unit 2 Pidkor Polres Jember, meminta pihak pelapor dalam hal ini BIAK – LPKP2HI melengkapi data berupa surat edaran dari Gubernur Jawa Timur tentang tambahan alokasi Raskin 2013.
“Secepatnya (surat edaran dari Gubernur Jatim) itu kita berikan ke pihak penyidik,” pungkasnya. Sekedar diketahui, laporan dari dugaan penggelapan Raskin Desa Pondok Dalem oleh BIAK – LPKP2HI, ini tembusannya kepada Kapolda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Surabaya, Kepala Divre Jawa Timur, Bupati Jember, Ketua DPRD Jember, Kejaksaan Negeri Jember, Kasub Divre XI Jember, Kepala Gudang Bulog Jember Cq Korlap Kabupaten, Camat Semboro Cq Korlap Kecamatan, Kapolsek Semboro, dan Kepala Desa Pondok Dalem. Laporan tersebut tertanggal 06 Februari 2014.(sp)

http://memotimuronline.com/berita-polres-jember-siap-tangani-secara-serius.html

Kualitas Beras Bulog Buruk

Minggu, 16 Februari 2014

 Gunung Kelud Meletus

SURYA Online, BATU - Hari ketiga korban pengungsi Gunung Kelud di Kota Batu mendapatkan beras dengan kualitas buruk dari Badan Urusan Logistik Bulog, Minggu (16/2/2014).

Salah satu petugas dapur umum di Gedung Kesenian Kota Batu yang enggan disebutkan namanya menyebut, beras yang diberikan untuk pengungsi rusak,  kotor serta banyak batu.

Di gudang posko posko Gedung Kesenian, beras dari Bulog itu datang Minggu (16/2/2014) pagi sebanyak 27 sak dengan per sak berisi 15 kg yang dikirim oleh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu.

“Tadi pagi sempat kami masak tapi harus dicuci enam kali baru kelihatan putih. Itu pun putihnya tidak seperti beras biasa, warnanya kemerahan. Kami harus bekerja berulangkali karena harus memisahkan batu yang campur dengan beras,” ujar petugas juru masak itu sembari mengatakan beras itu akhirnya dibiarkan di gudang.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Achmad Choirur Rochim mengungkapkan, beras diambil dari Bulog, Minggu (16/2/2014), BPBD Kota Batu mendapat jatah 15 ton.

Choirur mengakui, memang kualitas berasnya buruk namun beras itu yang tersisa di Gudang Bulog. Mau tidak mau, itu yang bisa dikonsumsi karena saat ini jumlah beras dari donatur juga menipis.

“Ini pun yang kami ambil beras cadangan dari Kabupaten Malang. Kan masing­masing Pemda punya cadangan di Bulog. Karena adanya ini, mau tidak mau kami tetap kirim,” katanya.



http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/16/kualitas-beras-bulog-buruk

Kamis, 13 Februari 2014

Raskin Rusak Langsung Diganti

Kamis, 13 Februari 2014

LUWU UTARA, FAJAR -- WARGA Desa Patoloang, Kecamatan Bone-Bone, Luwu Utara memerotes beras miskin yang tidak laik konsumsi yang disalurkan. Beras yang berada di dalam karung berukuran berat 20 kilogram berwarna kuning dan berbau.

Staf Pelayanan Publik Perum Bulog Luwu Utara, Armans Bara mengakui masih adanya raskin yang keluar dari Gudang Bulog dalam kondisi tidak layak konsumi. Namun, jumlah tidak banyak.

''Tetapi hanya sedikit. Jumlahnya pun hanya satu karung,'' ujar Armans usai pembahasan raskin di Kantor Bupati Luwu Utara, kemarin. Ditambahkannya, saat ditemukan warga langsung mengganti beras tersebut.

Diakui, Armans, keluarnya raskin tidak laik konsumsi itu merupakan kelalaian dari pihak bulog. Pasalnya, beras itu lolos dalam penyortiran yang dilakukan di gudang Bulog Bone-Bone.

Kepala Gudang Bulog Bone-Bone, Haeruddin mengatakan, beras yang disiapkan Bulog untuk raskin berstandar medium. ''Hanya kondisi beras yang ada di Luwu Raya ini berbeda di daerah lain. Dimana beras di Luwu Raya ini cepat rusak,'' kata Haeruddin.

Dijelaskan Haeruddin, batas penyimpanan beras di gudang hanya tiga bulan. Apabila sudah lewat tiga bulan, maka kualitas beras akan turun dan mengalami kerusakan. Iklim dan kandungan air yang mengalir di sawah membuat beras di Luwu Raya cepat rusak.

PPTK Raskin Luwu Utara, Yuyu Wahyuddin mengatakan, pada tahun ini penerima raskin di Luwu Utara sebanyak 20.642 orang. ''Penerimanya tidak bertambah dari tahun lalu,'' paparnya. Saat ini penyakuran raskin tinggal menunggu keluarnya surat permintaan alokasi ke Perum Bulog. (shd/abg)

http://www.fajar.co.id/sulawesiselatan/3132747_5663.html

Senin, 10 Februari 2014

Warga Peudada Kembali Pertanyakan Beras Raskin

Senin, 10 Februari 2014

PERISTIWA.CO-BIREUEN: Sejumlah warga Kecamatan Peudada, Bireuen, kembali mempertanyakan beras rakyat miskin (raskin) tambahan pemerintah pusat untuk jatah bulan 14 dan 15 tahun 2013 sebanyak 64 ton yang diduga telah dijual Camat Peudada Jalaluddin dan pegawainya Idaryani beberapa waktu lalu.

Pasalnya, camat berjanji akan mengembalikan beras yang telah dijual pihaknya itu dalam waktu tujuh hari. Tapi tujuh hari sudah berlalu, masyarakat belum juga merasakan ada realisasinya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga Kecamatan Peudada demo ke kantor camat setempat, Rabu (29/1), menuntut agarraskin tambahan jatah bulan 14 dan 15 tahun 2013 sebanyak 64 ton untuk 52 desa yang diduga telah dijual camat dan pegawainya agar dikembalikan utuh ke masyarakat.

Aksi tersebut berakhir setelah camat berjanji akan mengembalikan raskin kepada masyarakat dalam tempo tujuh hari. Namun, sejak Rabu (29/1) lalu hingga kemarin, sudah lebih tujuh hari berselang, camat dan stafnya belum sepenuhnya mengembalikan beras raskin tersebut ke masyarakat.

M Husen, warga Desa Gampong Baroe Peudada kepada Serambi, Minggu (9/2) kemarin mengatakan, Camat Peudada Jalaluddin dan stafnya Idaryani dituding telah ingkar janji. Pasalnya, hingga kemarin, beras raskin tambahan bulan 14 dan 15 tahun 2013 jatah desanya sebanyak 2.600 kilogram (kg) yang dijual camat dan stafnya belum sepenuhnya dikembalikan ke desa. Baru disalurkan ke desanya sebanyak 1.000 kg.

“Saat ini beras itu kami simpan di gudang meunasah dan belum bisa kami bagikan ke masyarakat, karena tidak cukup. Jatah kami dua bulan 2.600 kg untuk 144 kepala keluarga, yang baru dikembalikan hanya 1.000 kg. Jika tidak disalurkan lagi, kami akan mengambalikan beras raskin sebanyak 1.000 kg itu ke kantor camat,” kata M Husen.

Hal senada juga dikatakan beberapa warga desa lainnya di kecamatan yang sama. Mereka juga mengancam akan melakukan demo besar-besaran ke kantor camat, jika camat dan pegawainya tidak mengembalikan beras raskin yang diduga telah dijual mereka sepenuhnya ke masyarakat.

“Informasi yang saya peroleh, masyarakat Peudada akan demo besar-besaran lagi ke kantor camat, jika beras raskin yang telah diduga dijual camat dan stafnya tidak dikembalikan sepenuhnya sesuai dengan janjinya,” pungkas M Husen.

Camat Peudada Jalaluddin yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan, pihaknya saat ini sedang berupaya menyalurkan kembali beras raskin yang telah dijual stafnya Idaryani selaku pengelola beras raskin di Peudada. “Saya kurang tahu berapa desa yang sudah dikembalikan beras raskin itu, yang jelasnya silakan menghubungi staf saya, Idaryani,” kata Jalaluddin seraya mengirimkan nomor handphone Idaryani.

Dikonfirmasi melalui selularnya, Idaryani mengaku pihaknya belum sepenuhnya mengembalikan beras raskin yang telah dijualnya itu. Ada beberapa desa yang sudah disalurkannya dan ada juga yang sedang disalrkan. Namun belum sepenuhnya ia kembalikan beras raskin itu.

“Seperti Desa Gampong Baroe jatah mereka dua bulan 2.600 kg, yang sudah kami kembalikan 1.000 kg. Sisanya belum kami salurkan karena uang hasil penjualan raskin yang kami berikan sama keuchik beberapa waktu lalu, hingga kini belum dikembalikan uangnya. Jadi, kami belum bisa mengembalikan beras sepenuhnya,” terang Idaryani. (SERAMBINEWS)

http://www.peristiwa.co/warga-peudada-kembali-pertanyakan-beras-raskin/

Soal Raskin, Kejari Cianjur Periksa 50 Saksi

Senin, 10 Februari 2014

INILAH.COM, Cianjur - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur sudah memanggil hampir 50 orang saksi dalam kasus dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi tahun 2011-2012. Satu orang kepala desa berinisial UJ sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cianjur Haerdin mengatakan, 50 orang saksi yang dipanggil tidak hanya kepala desa di Kecamatan Sukaresmi, tapi juga sejumlah pegawai di lingkungan Bulog, termasuk dari aparatur desa serta perangkat kecamatan. Haerdin menuturkan, banyaknya saksi yang dipanggil untuk mencari data-data pendukung.

"Sudah hampir 50 orang saksi yang kita panggil. Baru satu tersangka yang sudah ditetapkan. Tapi kita belum bisa menentukan apakah akan ada lagi tersangka baru atau tidak, karena tim masih terus menyidik kasus ini," kata Haerdin di ruang kerjanya, Senin (10/2/2014).

Haerdin menuturkan, UJ dijerat pasal 2 ayat 1 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman penjara 20 tahun. Namun UJ tak ditahan lantaran dinilai kooperatif selama dilakukan penyelidikan. "Tersangka tidak kita tahan," tuturnya.

Haerdin menuturkan, penyidikan kasus dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi itu banyak menghadirkan saksi lantaran banyak keterangan yang mesti digali untuk mengejar pembuktian. Jumlah kerugian negara akibat dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi diperkirakan mencapai angka miliaran.

"Bisa mencapai angka miliar rupiah jumlah kerugian negara. Raskin itu memang rawan dugaan penyelewengan," sebutnya.

Mencuatnya dugaan penyelewengan pendistribusian raskin 2012 bermula dari laporan masyarakat. Warga yang tinggal di 11 desa di Kecamatan Sukaresmi mengaku beberapa kali tak mendapatkan jatah raskin di 2012. Belum diketahui persis banyaknya raskin yang diduga diselewengkan dengan modus tak didistribusikan ke masyarakat itu. Sebab, pagu raskin tiap desa berbeda-beda.

Sebelumnya Camat Sukaresmi, Asep Kusmanawijaya menyerahkan sepenuhnya dugaan kasus raskin tersebut kepada aparat penegak hukum. Dia beralasan menghargai upaya pemeriksaan yang dilakukan Kejari Cianjur.

"Kalau secara kinerja, sejauh ini di tingkat desa tidak terganggu. Mudah-mudahan pemeriksaan bisa cepat selesai," kata Asep, belum lama ini.

Haerdin menyebutkan, raskin merupakan satu di antara 6 kasus yang saat ini sedang dilidik Kejari Cianjur. "Selain raskin kita juga sedang menyidik kasus di MAN Pacet," tuturnya. [ito]

http://m.inilah.com/read/detail/2072564/soal-raskin-kejari-cianjur-periksa-50-saksi

Jumat, 07 Februari 2014

Bulog: Distribusi Raskin di Madura Molor

Jumat, 7 Februari 2014

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Distribusi beras untuk masyarakat miskin di Pulau Madura, Jawa Timur, pada awal 2014 molor, kata Kepala Bulog Sub Divre XII Madura Hariyono. "Hingga memasuki Februari ini, belum satu pun pemkab di Madura ini yang melakukan distribusi," katanya di Pamekasan, Jumat (7/2).

Ia menjelaskan dari empat kabupaten di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, baru dua kabupaten yang mengajukan surat permohonan alokasi (SPA) ke Bulog Sub Divre XII Madura. Dua kabupaten itu, masing-masing Pamekasan dan Bangkalan, sedangkan dua kabupaten lainnya, yakni Sampang dan Kabupaten Bangkalan belum belum mengajukan SPA.

"Distribusi raskin oleh pihak Bulog ini kan bergantung pengajuan yang disampaikan pemkab. Kalau tidak ada pengajuan, kami tentunya tidak bisa melaksanakan distribusi," ujar Hariyono.

Warga penerima program bantuan raskin di Pulau Madura, Jawa Timur pada 2014 berjumlah 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). Mereka tersebar di empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Dari sebanyak 396.490 RTS itu, kabupaten dengan jumlah penerima bantuan terbanyak, ialah Sumenep 116.378 RTS, lalu Sampang sebanyak 108.647 RTS, selanjutnya Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Terakhir yang paling sedikit ialah Bangkalan 85.068 RTS.

Hariyono mengatakan jumlah pagu bantuan raskin se-Madura sebanyak 5.947.350 kilogram (kg) dengan ketentuan 15 kg untuk masing-masing RTS penerima bantuan. Ia menjelaskan untuk Kabupaten Sumenep pagu raskin yang harus didistribusikan kepada warga penerima bantuan setiap bulannya sebanyak 1.745.670 kg, Sampang 1.629.705 kg, Pamekasan 1.295.955 kg, dan Bangkalan sebanyak 1.276.020 kg.

"Harga tebusnya sama dengan tahun lalu, yakni Rp1.600 per kilogram," katanya. Pola distribusi yang dicanangkan pemkab di empat kabupaten di Madura untuk bantuan raskin, menurutnya, belum ada perubahan, yakni melalui aparat desa setempat, kendati sempat ada wacana pendistribusian melalui kelompok masyarakat.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/14/02/07/n0lptd-bulog-distribusi-raskin-di-madura-molor

BEM Al-Khairat Minta Pemkab Pamekasan Tekan Korupsi Raskin

Jumat, 7 Februari 2014

Foto0528

(Media Madura) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Khairat, Pamekasan, meminta pemkab setempat bertindak cepat menekan praktik korupsi pada program bantuan beras bagi warga miskin (raskin) yang kini dinilai sudah kronis.

Ketua BEM STAI Al-Khairat Pamekasan Solehudin, Jumat mengatakan, korupsi bantuan raskin di Kabupaten Pamekasan sudah sangat parah, karena beras yang digelapkan justru jauh lebih banyak dibandingkan beras yang disalurkan kepada warga miskin.

“Kami hanya kasian ketika warga fakir miskin harus terampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Solehuddin, Jumat (7/2/2014).

Oleh karenanya, BEM Al-Khairat tergerak untuk menyuarakan persoalan korupsi raskin itu ke DPRD Pamekasan, pemkab dan pejabat Bulog wilayah Madura.

Menurut mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemkab dalam berupaya menekan praktik korupsi bantuan raskin. Antara lain sistem distribusi, pengawasan dan transparansi.

Sistem distribusi raskin yang diberlakukan Pemkab Pamekasan selama ini melalui kepala desa hendaknya ditinjau ulang, sebab, berdasarkan fakta di lapangan, korupsi bantuan warga miskin itu terjadi dari setelah beras sampai di titik distribusi, yakni kepala desa.

Dengan demikian, korupsi bantuan raskin terjadi, setelah sampai di desa hingga ke penerima manfaat.

“Pengawasan dalam hal distribusi raskin di Pamekasan ini kami kira belum maksimal, dan kalaupun ada, para pengawas itu terkesan tidak berdaya, saat menemukan temuan penyimpangan,” kata Solehudin.

Menurut dia, desakan BEM STAI Al-Khairat agar pemkab segera menekan terjadi praktik korupsi bantuan raskin telah disampaikan dalam acara audiensi dengan komisi D DPRD, perwakilan pemkab dan Bulog Sub Divre XII Madura.

“Kami harap, aspirasi kami segera diperhatikan, sehingga kaum fakir miskin tidak hanya menjadi alat korupsi, dan mereka bisa benar-benar menerima haknya sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya. (Ist/MM)

http://mediamadura.com/bem-al-khairat-minta-pemkab-pamekasan-tekan-korupsi-raskin/

Legislator Pamekasan Mengaku Diancam Dibunuh Karena Soroti Raskin

Jumat. 7 Februari 2014

Pamekasan (Antara Jatim) - Anggota DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Zainal Abidin, mengaku pernah diancam hendak dibunuh karena menyoroti kasus dugaan penyimpangan bantuan beras bagi warga miskin yang terjadi di wilayah itu.

"Kejadian itu sudah berlangsung beberapa waktu lalu, saat saya menjadi koordinator pemantau raskin di Pamekasan ini," kata Zainal Abidin di Pamekasan, Jumat.

Ia mengemukakan kasus raskin di Pamekasan memang perlu menjadi perhatian serius semua pihak, karena penyimpangan bantuan beras bagi warga miskin itu sudah tergolong parah, dan berlangsung sejak lama.

Program bantuan itu telah digulirkan pemerintah sejak tahun 1998, dan sejak saat itu sudah bermasalah, bahkan pernah menyeret mantan Bupati Pamekasan Dwiatmo Hadiyanto ke meja hijau, lantaran menjual bantuan raskin dengan alasan untuk pembangunan masjid.

"Jadi kalau saya menilai, penyimpangan bantuan raskin ini sudah sistemik," terang Zainal Abidin.

Sementara saat audiensi dengan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Khairat Kamis (6/2), anggota Komisi D DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini meminta, agar persoalan penyimpangan raskin benar-benar menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya Pemkab Pamekasan.

Menurut Zainal, usulan mengubah pola distribusi raskin serta transparansi data penerima bantuan sebagaimana diusulkan mahasiswa dalam dialog itu hendaknya segera dilaksanakan apabila perubahan itu diyakini mampu memperbaiki distribusi bantuan.

"Fakta yang terjadi selama ini, penyimpangan bantuan raskin itu memang bukan pada Bulog, akan tetapi di tingkat pelaksana, yakni aparat desa," katanya menjelaskan.

Zainai Abidin mengemukakan hal itu, karena menurut dia, sistem penebusan raskin di kalangan masyarakat penerima bantuan atau rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) secara langsung.

Warga bisa menerima bantuan raskin apabila ia memiliki uang tebusan atas bantuan beras yang hendak mereka peroleh.

Di Pamekasan, jumlah warga penerima bantuan beras miskin pada tahun 2014 sebanyak 86.397 RTS, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan. Jumlah itu setara 1.295.955 kilogram dengan ketentuan masing-masing RTS menerima 15 kilogram dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram. (*)

Editor : Slamet HP



http://www.antarajatim.com/lihat/berita/126546/legislator-pamekasan-mengakui-diancam-dibunuh-karena-soroti-raskin

Kamis, 06 Februari 2014

Raskin tak Berkualitas, Bulog Siap Ganti

Rabu, 5 Februari 2014

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- A Syamsuddin Agung SE MTA, Kepala Perum Bulog, Divisi regional riau-kepri menegaskan bahwa pihaknya siap mengganti beras jika kualitasnya tak sesuai standar. Bahkan mereka siap mengganti tanpa biaya apapun alias gratis.

Hal itu disampaikan Syamsuddin ketika menghadiri peluncuran program beras miskin (raskin) 2014 di halaman Kantor Lurah Tuah Karya, Rabu (5/2). Menurutnya, raskin yang disalurkan berkualitas medium dan produksi dalam negeri. Bulog akan mengganti jika kualitas raskin tak sesuai ketentuan.

Ditambahkannya, program raskin ini memiliki banyak kegunaan. Diantaranya untuk stabilisasi beras di pasar, peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran (RTS), pasar bagi petani dan membantu perekonomian daerah. (*)

Penulis: Hendra Eifivanias
Editor: zid
Sumber: Tribun Pekanbaru   



http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/02/05/raskin-tak-berkualitas-bulog-siap-ganti

Rabu, 05 Februari 2014

Bulog Dituntut Tingkatkan Kualitas Raskin

Senin, 3 Februari 2014

Bulog Dituntut Tingkatkan Kualitas Raskin

RASKIN. Pemeriksaan mutu dan kualitas raskin di Gudang Bulog Bulu Pinrang, Senin (3/2). Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang menuntut Bulog untuk meningkatkan kualitas raskin yang akan didistribusikan kepada rumah tangga sasaran (RTS).
PINRANG, AJPNews -- Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pinrang, Andi Pabeseangi berharap, beras keluarga miskin (raskin) yang akan disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat di 2014 ini lebih berkualitas ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, kata Pabeseangi, sejumlah pengelola raskin di luar Kabupaten Pinrang terjerat persoalan hukum gara-gara raskin yang didistribusikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) mengalami sejumlah permasalahan.
"Para pengelola raskin diharap agar berhati-hati dan senantiasa bertindak sesuai ketentuan, karena sudah terbukti beberapa pengelola raskin terjerat masalah hukum," ujar Pabeseangi dalam Sosialisasi Program Raskin 2014 di Gudang Bulog Bulu Pinrang, Senin (3/2).
Dia mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait secara berjenjang dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program raskin yang tepat sasaran.
Sementara, Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Bulog Wilayah III Parepare, Yosef Wijaya menjelaskan, sebanyak 80 persen dari 120 ribu ton kontribusi beras di Bulog Parepare berasal dari Kabupaten Pinrang. "Untuk stok nasional, pengeluaran raskin cukup lancar dan pengelola raskin di Pinrang dinilai cukup baik. Bulog hanya terkendala penyaluran karena medan lokasi desa terpencil. Tapi semuanya dapat diatasi atas bantuan aparat lurah dan desa setempat," bebernya kemarin.
Yosef yang didampingi Kepala Gudang Bulog Bulu, Edel Fridis juga melakukan uji tanak raskin disaksikan para lurah dan kepala desa yang sempat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Pinrang, H Muhammad Nur selaku Panitia Sosialisasi mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penyaluran program raskin sampai
ke titik distribusi.
''Sosialisasi ini diikuti sekitar tiga ratusan peserta dari semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai kelurahan dan desa. (jun/pan)

http://ajatapparengnews.com/index.php/serumpun/7192-bulog-dituntut-tingkatkan-kualitas-raskin