Senin, 30 Juni 2014
Metrotvnews.com, Jakarta: Semua pihak dinilai harus turut serta dalam memperbaiki kekurangan kelemahan program pengadaan beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, program ini berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, terutama orang miskin yang ada di seluruh Indonesia.
"Yang harus memperbaikinya, ya semua, mulai dari pemerintah pusat, daerah, aparat, dan terutama masyarakat juga harus ikut saling mengawasi. Tidak bisa hanya Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), karena bukan hanya tanggungjawab Bulog semata," ujar Koordinator Pokja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (30/6/2014).
Menurutnya, semua pihak harus terlibat dalam memperbaiki program yang masih dibutuhkan rakyat miskin tersebut. Sebab, program ini melibatkan berbagai institusi, mulai dari kementerian, pemerintah daerah (pemda), Perum Bulog hingga masyarakat.
"Bulog bertanggung jawab sampai titik distribusi. Kemudian ketika dibagaikan kepada masyarakat, itu sudah tanggung jawab kepala desa, aparat desa, dan tanggung jawab masyarakat juga. Jadi bukan hanya tanggung jawab Bulog, Kemenkokesra, Kemsos, tapi semua, termasuk masyarakat," tuturnya.
Adapun hal-hal yang harus dibenahi dalam program raskin, kata Suahasil, adalah ketepatan sasaran penerima dan waktu penyaluran, kualitas beras, dan harga harus sesuai yang tetah ditentukan. Juga diperlukan peran masyarakat untuk mencegah kebocoran. "Warga yang nama dan alamatnya tercantum sebagai penerima raskinlah yang boleh membeli beras dan menghindari 'bagito' atau dibagi rata," ungkapnya.
Menurut Suahasil, Raskin harus tepat sasaran, karena pemerintah hanya menyediakannya bagi 15,5 juta penerima sesuai kuota nasional yang telah ditetapkan. "Nah, sebanyak 15,5 juta keluarga ini yang kita anggap paling butuh," ucapnya.
Pemda juga mempunyai kewajiban untuk memastikan program ini berjalan sesuai yang ditentukan. Misalnya, pemda wajib mengamankan pengiriman beras dari gudang Bulog hingga ke masyarakat. Selain itu, agar rakyat miskin dapat membeli beras sesuai harga yang dipatok secara nasional, maka pemda harus membayar biaya transportasinya.
"Tapi ada juga pemda yang tidak mau, meski itu tanggung jawabnya. Karna pemdanya ggak mau, akhirnya rakyatnya yang miskin membeli beras itu dengan harga lebih mahal," ungkapnya.
Adapun peran Bulog dalam mencegah penyelewengan program raskin, yakni harus bertanggung jawab atas pendistribusian raskin hingga titik tertentu secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah serta kualitas yang ditentukan agar program ini bisa benar-benar sampai ke tangan yang memerlukan.
"Jadi kualitas beras itu bukan sekedar hanya ada beras, tapi beras yang betul-betul mutunya sesuai standar. Harga juga harus diperbaiki, harga yang harusnya Rp1600, tiba-tiba di lapangan masyarakat miskin harus membelinya Rp2200. Ini juga harus diperbaiki," katanya.
Sedangkan dari sisi ketepatan data, kata Suahasil, memang menggunakan data 2011 dan tentunya di lapangan sudah berbeda. Namun hal itu bisa di-update atau diverifikasi secara langsung, karena sebelum pembagian beras, ada evaluasi melalui rapat desa atau kelurahan melibatkan seluruh elemen.
"Ya, jadi kan ada yang sudah pindah, kondisinya sudah berubah. Ada juga dulu biasa-biasa saja sekarang jatuh miskin. Masukkanlah dalam data itu, tapi jumlahnya tidak bisa diubah atau tetap, karena kesepakatannya dengan DPR-nya begitu," ucapnya.
(Wid)
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/06/30/259118/perbaikan-raskin-tanggung-jawab-siapa
Senin, 30 Juni 2014
Polres Pamekasan Tahan Semua Tersangka Raskin
Senin, 30 Juni 2014
Pamekasan (Antara Jatim) - Tim penyidik Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya menahan semua tersangka kasus dugaan korupsi bantuan beras warga miskin, dalam kasus penggelapan raskin sebanyak 5,4 ton di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, belum lama ini.
Penahanan para tersangka itu dilakukan, setelah sejumlah kelompok massa berunjuk rasa memprotes kebijakan tim penyidik Polres Pamekasan yang membiarkan salah seorang dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
"Semua tersangka sudah kami tahan, dan berkasnya sudah dinyatakan P21 beberapa hari lalu dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan," kata Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Mariatun, Minggu malam.
Ia menjelakan, kelima orang tersangka korupsi bantuan raskin itu masing-masing bernama Khairul Kalam (aktivis LSM), Musa (pegawai Bulog Pamekasan), Hadi Murtopo (warga), Taqdirul Amin (tim pemantau raskin Kabupaten pamekasan) dan Hasan Sansuri (mantan Kepala Gudang Bulog Pamekasan).
Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan polisi, kelima orang tersangka itu bekerja sama dalam berupa menggelapkan bantuan raskin sebanyak 5,4 ton untuk alokasi bantuan warga miskin di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.
Dari lima orang tersangka itu, polisi sebelumnya hanya menahan sebanyak empat orang, yakni Musa, Khairul Kalam, Hadi Murtopo dan Takdirul Amin. Sedangkan mantan Kepala Gudang Bulog Pamekasan Hasan Samsuri tidak ditahan.
Menurut Mariyatun, kebijakan tim penyidik tidak menahan tersangka Hasan Samsuri kala itu, karena yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit. Terkait kondisi sakit Hasan Samsuri itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit PHC di Surabaya.
Kasus dugaan korupsi raskin yang dilakukan oleh oknum Bulog dan tim pemantau raskin di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan ini merupakan satu dari 178 kasus dugaan penggelapan raskin yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.
Hingga saat ini, aparat penegak hukum di Pamekasan telah mengusut empat kasus, yakni di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, Desa Larangan Slampat, Kecamatan Tlanakan, Desa Tebul, Kecamatan Pakong, Pamekasan.
Hasil kajian Foruk Kajian Kabijakan Publik (FKKP) Pamekasan menyebutkan, kasus dugaan korupsi raskin ini tidak hanya terjadi di satu kecamatan saja, akan tetapi hampir di semua kecamatan dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp58,8 miliar lebih per tahun.
Data kerugian negara pada bantuan raskin ini berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan, bahwa bantuan raskin rata-rata hanya dibagikan selama enam bulan dalam setahun.
Asumsi enam bulan tersebut merupakan asumsi terendah, sebab faktanya di beberapa desa di Pamekasan ada yang hanya didistribusikan selama 3 kali dalam dua tahun, seperti yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.
Sementara di Pamekasan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan. Jumlah itu setara Rp9.811.530.000 per bulan dengan harga tebus Rp6.000 perkilogram.
Sehingga, dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.
"Sehingga jika asumsi beras yang digelapkan oknum enam bulan, maka kerugian negara sekitar Rp58,8 miliar," kata juru bicara FKKP Pamekasan Muid Syakrani. (*)
Editor : Slamet HP
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/136036/polres-pamekasan-tahan-semua-tersangka-raskin?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Pamekasan (Antara Jatim) - Tim penyidik Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya menahan semua tersangka kasus dugaan korupsi bantuan beras warga miskin, dalam kasus penggelapan raskin sebanyak 5,4 ton di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, belum lama ini.
Penahanan para tersangka itu dilakukan, setelah sejumlah kelompok massa berunjuk rasa memprotes kebijakan tim penyidik Polres Pamekasan yang membiarkan salah seorang dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
"Semua tersangka sudah kami tahan, dan berkasnya sudah dinyatakan P21 beberapa hari lalu dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan," kata Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Mariatun, Minggu malam.
Ia menjelakan, kelima orang tersangka korupsi bantuan raskin itu masing-masing bernama Khairul Kalam (aktivis LSM), Musa (pegawai Bulog Pamekasan), Hadi Murtopo (warga), Taqdirul Amin (tim pemantau raskin Kabupaten pamekasan) dan Hasan Sansuri (mantan Kepala Gudang Bulog Pamekasan).
Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan polisi, kelima orang tersangka itu bekerja sama dalam berupa menggelapkan bantuan raskin sebanyak 5,4 ton untuk alokasi bantuan warga miskin di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.
Dari lima orang tersangka itu, polisi sebelumnya hanya menahan sebanyak empat orang, yakni Musa, Khairul Kalam, Hadi Murtopo dan Takdirul Amin. Sedangkan mantan Kepala Gudang Bulog Pamekasan Hasan Samsuri tidak ditahan.
Menurut Mariyatun, kebijakan tim penyidik tidak menahan tersangka Hasan Samsuri kala itu, karena yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit. Terkait kondisi sakit Hasan Samsuri itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit PHC di Surabaya.
Kasus dugaan korupsi raskin yang dilakukan oleh oknum Bulog dan tim pemantau raskin di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan ini merupakan satu dari 178 kasus dugaan penggelapan raskin yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.
Hingga saat ini, aparat penegak hukum di Pamekasan telah mengusut empat kasus, yakni di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, Desa Larangan Slampat, Kecamatan Tlanakan, Desa Tebul, Kecamatan Pakong, Pamekasan.
Hasil kajian Foruk Kajian Kabijakan Publik (FKKP) Pamekasan menyebutkan, kasus dugaan korupsi raskin ini tidak hanya terjadi di satu kecamatan saja, akan tetapi hampir di semua kecamatan dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp58,8 miliar lebih per tahun.
Data kerugian negara pada bantuan raskin ini berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan, bahwa bantuan raskin rata-rata hanya dibagikan selama enam bulan dalam setahun.
Asumsi enam bulan tersebut merupakan asumsi terendah, sebab faktanya di beberapa desa di Pamekasan ada yang hanya didistribusikan selama 3 kali dalam dua tahun, seperti yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.
Sementara di Pamekasan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan. Jumlah itu setara Rp9.811.530.000 per bulan dengan harga tebus Rp6.000 perkilogram.
Sehingga, dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.
"Sehingga jika asumsi beras yang digelapkan oknum enam bulan, maka kerugian negara sekitar Rp58,8 miliar," kata juru bicara FKKP Pamekasan Muid Syakrani. (*)
Editor : Slamet HP
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/136036/polres-pamekasan-tahan-semua-tersangka-raskin?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Banyak masalah, program raskin ditata ulang
Senin, 30 Juni 2014
JAKARTA. Pemerintah akhirnya menata ulang penyelenggaraan program beras untuk masyarakat miskin (raskin). Ini dilakukan untuk memperbaiki program tersebut.
Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengatakan, ada beberapa tata ulang dan perbaikan yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya, menata ulang mekanisme penyaluran beras tersebut.
Menurut Agung agar penyaluran raskin tepat sasaran, beberapa waktu lalu pemerintah telah memperbaiki data masyarakat yang berhak menerima beras bantuan tersebut. "Saya lupa jumlahnya, tapi sudah diperbaiki melalui musyawarah desa yang dilaporkan ke pusat," kata Agung kepada KONTAN pekan lalu.
Penyaluran raskin selama ini memang bermasalah. Berdasarkan temuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam tiga tahun belakangan ini ternyata beras tersebut justru banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.
Tidak tanggung- tanggung, berdasarkan data yang disampaikan oleh Sri Kusumastuti Rahayu, Ketua Kelompok Kerja Pengendali Klaster I Sekretariat TNP2K, persentase orang mampu yang menerima beras tersebut mencapai 12,5% dari total orang kaya di Indonesia.
Bukan hanya itu saja, TNP2K kata Sri juga menemukan penyaluran beras bersubsidi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Dari sisi berat saja misalnya, TNP2K menemukan bahwa rata-rata beras bersubsidi yang diterima oleh masyarakat miskin di seluruh Indonesia baru mencapai 5,75 kg per bulan. Padahal sesuai ketentuan, masyarakat miskin harusnya mendapatkan jatah 15 kilogram per bulan.
Permasalahan lain juga pada harga. TNP2K menemukan bahwa rata-rata harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat miskin di seluruh Indonesia untuk mendapatkan beras bersubsidi mencapai Rp 2.122 per kilogram.
Padahal berdasarkan ketentuan, harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat miskin untuk mendapatkan beras tersebut hanya sebesar Rp 1.600 per kilogram.
Sedangkan temuan terakhir, soal kualitas beras yang banyak berkutu. Kedepan perbaikan juga akan dilakukan terhadap kualitas beras.
Agar kualitas raskin yang diterima masyarakat layak dan sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah memperpendek waktu penyimpanan beras. Pemerintah kata Agung tidak mengizinkan beras yang sudah tersimpan digudang lebih dari enam bulan disalurkan ke masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan agar kualitas beras tetap bisa dijaga. "Akan kami tarik dan direproses kembali agar kejadian beras berkutu dan “apek” tidak terjadi lagi," katanya.
Editor: Hendra Gunawan
http://nasional.kontan.co.id/news/banyak-masalah-program-raskin-ditata-ulang/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
JAKARTA. Pemerintah akhirnya menata ulang penyelenggaraan program beras untuk masyarakat miskin (raskin). Ini dilakukan untuk memperbaiki program tersebut.
Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengatakan, ada beberapa tata ulang dan perbaikan yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya, menata ulang mekanisme penyaluran beras tersebut.
Menurut Agung agar penyaluran raskin tepat sasaran, beberapa waktu lalu pemerintah telah memperbaiki data masyarakat yang berhak menerima beras bantuan tersebut. "Saya lupa jumlahnya, tapi sudah diperbaiki melalui musyawarah desa yang dilaporkan ke pusat," kata Agung kepada KONTAN pekan lalu.
Penyaluran raskin selama ini memang bermasalah. Berdasarkan temuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam tiga tahun belakangan ini ternyata beras tersebut justru banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.
Tidak tanggung- tanggung, berdasarkan data yang disampaikan oleh Sri Kusumastuti Rahayu, Ketua Kelompok Kerja Pengendali Klaster I Sekretariat TNP2K, persentase orang mampu yang menerima beras tersebut mencapai 12,5% dari total orang kaya di Indonesia.
Bukan hanya itu saja, TNP2K kata Sri juga menemukan penyaluran beras bersubsidi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Dari sisi berat saja misalnya, TNP2K menemukan bahwa rata-rata beras bersubsidi yang diterima oleh masyarakat miskin di seluruh Indonesia baru mencapai 5,75 kg per bulan. Padahal sesuai ketentuan, masyarakat miskin harusnya mendapatkan jatah 15 kilogram per bulan.
Permasalahan lain juga pada harga. TNP2K menemukan bahwa rata-rata harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat miskin di seluruh Indonesia untuk mendapatkan beras bersubsidi mencapai Rp 2.122 per kilogram.
Padahal berdasarkan ketentuan, harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat miskin untuk mendapatkan beras tersebut hanya sebesar Rp 1.600 per kilogram.
Sedangkan temuan terakhir, soal kualitas beras yang banyak berkutu. Kedepan perbaikan juga akan dilakukan terhadap kualitas beras.
Agar kualitas raskin yang diterima masyarakat layak dan sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah memperpendek waktu penyimpanan beras. Pemerintah kata Agung tidak mengizinkan beras yang sudah tersimpan digudang lebih dari enam bulan disalurkan ke masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan agar kualitas beras tetap bisa dijaga. "Akan kami tarik dan direproses kembali agar kejadian beras berkutu dan “apek” tidak terjadi lagi," katanya.
Editor: Hendra Gunawan
http://nasional.kontan.co.id/news/banyak-masalah-program-raskin-ditata-ulang/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Kualitas Raskin Jelek, Warga Miskin Protes
Senin, 30 Juni 2014
TANJUNGENIM,Sumsel Post—
Jatah beras miskin (Raskin) yang diterima warga Kelurahan Pasar Tanjungenim, Kecamatan Lawang Kidul Muaraenim dinilai tak layak dikonsumsi. Akibat buruknya kualitas Raskin ini, para ketua RT dilingkungan tersebut mengajukan protes.
Hasinah (65) warga setempat yang berprofesi sebagai pekerja di salah satu rumah makan kepada wartawan koran ini mengatakan beras yang diterimanya pada Selasa (24/6) dari ketua RT 02/07 H Sulaiman merupakan beras miskin yang paling jelek kualitasnya.
“Mutunya sangat jelek, mana baunya apek, berdebu dan berkutu. Tolong harga kami warga miskin ini, kalau sudah terlalu jelek jangan dibagikan lagi, memangnya kami ini ayam, apa? Katanya.
Diakui sebagai warga miskin, keluarga sudah biasa makan beras yang mutunya kurang baik. “Tapi kami belum pernah menerima beras miskin yang seburuk ini,” ujarnya.
Dikatakannya, beras yang terima itui warnanya sudah kekuning-kuningan, berdebu, berkutu dan banyak sekamnya, mana pecah pecah lagi. “Raskin itu tak ubahnya pakan ayam. Bahkan untuk memasaknya saja saya tidak berani, saya tidak dapat membayangkan bagaimana bentuk nasinya,” ujarnya.
hal senada juga diungkapkan Arsati (70) warga RT 05/07 Kelurahan Pasar Tanjungenim, dia juga menerima Raskin dengan kualitas yang sama. Sementara Ketua RT Nurlety. membenarkan kalau beras yang diterimanya sama dengan beras yang diterima ketua RT lainnya.
"Samo bae Om beras yang kami terimo ini banyak nian menernya. Mano sekamnya banyak pulok jadi kalu di tampi debunya banyak nian, mano kutuan lagi," ujar Arsati.
Beradasarkan informasi yang diterima dari keempat ketua RT masing Masing Ketua RT 05 Nurlety, Ketua RT 02 H Sulaiman Ketua RT 03Juafrin dan ketua RT 01 Nesti Senen, kesemuanya membenarkan kalau beras miskin yang diterima daru Bulog pada bulan ini adalah beras yang paling jelek pernah diterima.
" Kasian pak. Mereka juga manusia dan Pemerintah berkewajiban memberikan hak mereka dengan kwalitas beras yang pernah dijanjikan,” ujar para ketua RT ini. Para ketua RT ini berharap kedepannya, Bulog dapat mendistribusikan Raskin berkualitas baik. (Jazzi)
http://www.sumselpost.com/index.php/en/headline/905-kualitas-raskin-jelek-warga-miskin-protes
TANJUNGENIM,Sumsel Post—
Jatah beras miskin (Raskin) yang diterima warga Kelurahan Pasar Tanjungenim, Kecamatan Lawang Kidul Muaraenim dinilai tak layak dikonsumsi. Akibat buruknya kualitas Raskin ini, para ketua RT dilingkungan tersebut mengajukan protes.
Hasinah (65) warga setempat yang berprofesi sebagai pekerja di salah satu rumah makan kepada wartawan koran ini mengatakan beras yang diterimanya pada Selasa (24/6) dari ketua RT 02/07 H Sulaiman merupakan beras miskin yang paling jelek kualitasnya.
“Mutunya sangat jelek, mana baunya apek, berdebu dan berkutu. Tolong harga kami warga miskin ini, kalau sudah terlalu jelek jangan dibagikan lagi, memangnya kami ini ayam, apa? Katanya.
Diakui sebagai warga miskin, keluarga sudah biasa makan beras yang mutunya kurang baik. “Tapi kami belum pernah menerima beras miskin yang seburuk ini,” ujarnya.
Dikatakannya, beras yang terima itui warnanya sudah kekuning-kuningan, berdebu, berkutu dan banyak sekamnya, mana pecah pecah lagi. “Raskin itu tak ubahnya pakan ayam. Bahkan untuk memasaknya saja saya tidak berani, saya tidak dapat membayangkan bagaimana bentuk nasinya,” ujarnya.
hal senada juga diungkapkan Arsati (70) warga RT 05/07 Kelurahan Pasar Tanjungenim, dia juga menerima Raskin dengan kualitas yang sama. Sementara Ketua RT Nurlety. membenarkan kalau beras yang diterimanya sama dengan beras yang diterima ketua RT lainnya.
"Samo bae Om beras yang kami terimo ini banyak nian menernya. Mano sekamnya banyak pulok jadi kalu di tampi debunya banyak nian, mano kutuan lagi," ujar Arsati.
Beradasarkan informasi yang diterima dari keempat ketua RT masing Masing Ketua RT 05 Nurlety, Ketua RT 02 H Sulaiman Ketua RT 03Juafrin dan ketua RT 01 Nesti Senen, kesemuanya membenarkan kalau beras miskin yang diterima daru Bulog pada bulan ini adalah beras yang paling jelek pernah diterima.
" Kasian pak. Mereka juga manusia dan Pemerintah berkewajiban memberikan hak mereka dengan kwalitas beras yang pernah dijanjikan,” ujar para ketua RT ini. Para ketua RT ini berharap kedepannya, Bulog dapat mendistribusikan Raskin berkualitas baik. (Jazzi)
http://www.sumselpost.com/index.php/en/headline/905-kualitas-raskin-jelek-warga-miskin-protes
Raskin di Lebak Bau,Berdebu dan Warnanya Kuning Kusam
Senin, 30 Juni 2014
Lebak,FESBUK BANTEN News(29/6/2014) - Beras untuk keluarga miskin (raskin) yang didistribusikan olehBulog Subdivre Lebak ke Desa/Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, kualitasnyasangat buruk. selain berdebu,juga warnanya kuning kusam dan baunya apek.
"Berdebu,apek, warnanya kuning kusam. Seperti beras yang sudah tersimpan bertahun-tahundi gudang. Sangat tidak layak untuk dikonsumsi," ungkap KoordinatorKeluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Lukmanul Hakim Ahad (29/6/2014)sore.
Keluhanatas buruknya kualitas raskin juga diterima Kumala dari sejumlah kecamatan yangmendapatkan distribusi pada minggu yang sama. Tapi rumah tangga sasaran tidakmengembalikan karena mereka yakin penggantiannya akan memakan waktu lama,padahal mereka sangat membutuhkan.
"Kamimendesak Kasubdivre bertanggung jawab soal raskin kualitas sangat rendah itu.Aneh, masa beras untuk makanan ayam didistribusikan untuk dikonsumsi manusia.Ini namanya penghinaan. Subdivre Lebak juga harus memonitor dan mengevaluasidengan ketat kinerja mitra kerja penyedia beras, termasuk mitra penyediatruk angkutan raskin," tegas Buluk, panggilan sehari-hari Lukman.
Dikonfirmasimelalui telepon, Kepala Bulog Subdivre Lebak, Herman Sadik, mengaku belummenerima laporan adanya raskin tidak layak konsumsi.
"Sayatidak mengetahui, karena kami sementara belum menerima laporan adanya keluhanwarga terkait raskin yg didistribusikan. Informasi ini akan saya tindaklanjuti,saya akan perintahkan Ketua Satker Raskin turun ke lapangan," katanyaSabtu (28/6) petang. (Ahmad/LLJ)
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10152116431856717
Lebak,FESBUK BANTEN News(29/6/2014) - Beras untuk keluarga miskin (raskin) yang didistribusikan olehBulog Subdivre Lebak ke Desa/Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, kualitasnyasangat buruk. selain berdebu,juga warnanya kuning kusam dan baunya apek.
"Berdebu,apek, warnanya kuning kusam. Seperti beras yang sudah tersimpan bertahun-tahundi gudang. Sangat tidak layak untuk dikonsumsi," ungkap KoordinatorKeluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Lukmanul Hakim Ahad (29/6/2014)sore.
Keluhanatas buruknya kualitas raskin juga diterima Kumala dari sejumlah kecamatan yangmendapatkan distribusi pada minggu yang sama. Tapi rumah tangga sasaran tidakmengembalikan karena mereka yakin penggantiannya akan memakan waktu lama,padahal mereka sangat membutuhkan.
"Kamimendesak Kasubdivre bertanggung jawab soal raskin kualitas sangat rendah itu.Aneh, masa beras untuk makanan ayam didistribusikan untuk dikonsumsi manusia.Ini namanya penghinaan. Subdivre Lebak juga harus memonitor dan mengevaluasidengan ketat kinerja mitra kerja penyedia beras, termasuk mitra penyediatruk angkutan raskin," tegas Buluk, panggilan sehari-hari Lukman.
Dikonfirmasimelalui telepon, Kepala Bulog Subdivre Lebak, Herman Sadik, mengaku belummenerima laporan adanya raskin tidak layak konsumsi.
"Sayatidak mengetahui, karena kami sementara belum menerima laporan adanya keluhanwarga terkait raskin yg didistribusikan. Informasi ini akan saya tindaklanjuti,saya akan perintahkan Ketua Satker Raskin turun ke lapangan," katanyaSabtu (28/6) petang. (Ahmad/LLJ)
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10152116431856717
Jumat, 27 Juni 2014
Raskin Di Buton Mirip Pakan Ternak
Kamis, 26 Juni 2014
Kendari (Antara News) - Beras miskin (Raskin) yang disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Baubau kepada penduduk miskin di Kabupaten Buton mirip pakan ternak.
"Raskin yang diterima warga miskin di Pulau Kadatua, Buton mirip pakan ternak. Setelah dimasak rasa nasinya sangat tidak enak atau tidak layak dikonsumsi" kata salah seorang tokoh masyarakat Pulau adatua, Kabupaten Buton, La Rawu (61) di Kendari, Kamis.
Bulog Baubau selain melayani penyaluran raskin di wilayah Kota Baubau, juga menyalurkan raskin di Kabupaten Buton dan Wakatobi.
Menurut Rawu, beras yang diterima warga miskin di Pulau Kadatua tampak kusam dan kemerah-merahan.
Selain itu, kata dia, berasnya juga banyak bercampur kulit padi dan batu-batu kecil.
"Dalam satu karung beras ukuran 25 kilogram, kulit padi bercampur batu kecil berwarna seperti beras, bisa mencapai satu liter banyaknya," katanya.
Menurut dia, warga miskin membeli beras murah tersebut dari pemerintah desa seharga Rp1.600 per kilogram.
Setiap kepala keluarga kata dia, mendapatkan jatah pembelian beras murah sebanyak 20 kilogram per bulan.
"Pemerintah desa mengambil raskin dari gudang Bulog di Baubau setiap tiga bulan sekali," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Uwe Maasi, Pulau Kadatua, Nafaruddin yang dihubungi melalui telepon Kamis, membenarkan jika ada beras miskin yang disalurkan kepada warga kondisinya berbau tidak sedap dan tidak enak dikonsumsi.
"Memang ada beras yang diterima dari Bulog Baubau kondisinya seperti sudah rusak, namun tetap disalurkan kepada warga penerima karena untuk mengembalikan ke pihak Bulog terbentur masalah biaya angkut," katanya.
Pihak Bulog sendiri menurut Nafaruddin, memberikan kesempatan kepada para kepala desa untuk mengembalikan beras yang diterima jika kondisinya sudah rusak dan tidak layak konsumsi, lalu menukarnya dengan beras yang bagus.
Namun, para kepala desa kata dia, kesulitan mengembalikan beras ke Bulog Baubau karena tidak ada biaya angkkut.
"Mengangkut beras dari gudang Bulog ke Pulau Kadatua membutuhkan biaya angkut yang lumayan besar. Makanya, setiap beras yang sudah sampai di Pulau Kadatua, kita kesulitan mengembalikannya ke pihak Bulog Baubau," katanya.
http://www.antarasultra.com/berita/272470/raskin-di-buton-mirip-pakan-ternak
Kendari (Antara News) - Beras miskin (Raskin) yang disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Baubau kepada penduduk miskin di Kabupaten Buton mirip pakan ternak.
"Raskin yang diterima warga miskin di Pulau Kadatua, Buton mirip pakan ternak. Setelah dimasak rasa nasinya sangat tidak enak atau tidak layak dikonsumsi" kata salah seorang tokoh masyarakat Pulau adatua, Kabupaten Buton, La Rawu (61) di Kendari, Kamis.
Bulog Baubau selain melayani penyaluran raskin di wilayah Kota Baubau, juga menyalurkan raskin di Kabupaten Buton dan Wakatobi.
Menurut Rawu, beras yang diterima warga miskin di Pulau Kadatua tampak kusam dan kemerah-merahan.
Selain itu, kata dia, berasnya juga banyak bercampur kulit padi dan batu-batu kecil.
"Dalam satu karung beras ukuran 25 kilogram, kulit padi bercampur batu kecil berwarna seperti beras, bisa mencapai satu liter banyaknya," katanya.
Menurut dia, warga miskin membeli beras murah tersebut dari pemerintah desa seharga Rp1.600 per kilogram.
Setiap kepala keluarga kata dia, mendapatkan jatah pembelian beras murah sebanyak 20 kilogram per bulan.
"Pemerintah desa mengambil raskin dari gudang Bulog di Baubau setiap tiga bulan sekali," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Uwe Maasi, Pulau Kadatua, Nafaruddin yang dihubungi melalui telepon Kamis, membenarkan jika ada beras miskin yang disalurkan kepada warga kondisinya berbau tidak sedap dan tidak enak dikonsumsi.
"Memang ada beras yang diterima dari Bulog Baubau kondisinya seperti sudah rusak, namun tetap disalurkan kepada warga penerima karena untuk mengembalikan ke pihak Bulog terbentur masalah biaya angkut," katanya.
Pihak Bulog sendiri menurut Nafaruddin, memberikan kesempatan kepada para kepala desa untuk mengembalikan beras yang diterima jika kondisinya sudah rusak dan tidak layak konsumsi, lalu menukarnya dengan beras yang bagus.
Namun, para kepala desa kata dia, kesulitan mengembalikan beras ke Bulog Baubau karena tidak ada biaya angkkut.
"Mengangkut beras dari gudang Bulog ke Pulau Kadatua membutuhkan biaya angkut yang lumayan besar. Makanya, setiap beras yang sudah sampai di Pulau Kadatua, kita kesulitan mengembalikannya ke pihak Bulog Baubau," katanya.
http://www.antarasultra.com/berita/272470/raskin-di-buton-mirip-pakan-ternak
Kamis, 26 Juni 2014
Berkas Kedua Kasus Raskin Dilimpahkan
Rabu, 25 Juni 2014
PAMEKASAN – Hari ini Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Pamekasan akan melimpahkan berkas perkara dugaan penyelewengan beras masyarakat miskin (raskin) di Desa Bulangan Timur (Bultim), Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Dalam pelimpahan tahap kedua ini, penyidik akan menyerahkan kelima tersangka dan seluruh barang bukti (BB) dalam perkara tersebut. BB berupa raskin sebanyak 50 ton lebih, truk yang mengangkut raskin, puluhan karung dan mobil pribadi milik salah satu tersangka juga akan ikut dilimpahkan.
Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, melalui Kasubag Humas, AKP Siti Maryatun mengatakan untuk keperluan penyidikan tahap kedua, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari setempat meminta seluruh tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan.
“Besok (hari ini) sekitar jam 9 kelima tersangka dan seluruh barang bukti akan diserahkan ke Kejari. Saat ini (kemarin) surat pengantar tahap II sudah ditandatangani oleh bapak Kapolres,” katanya.
Menurut Maryatun, empat tersangka, Khairul Kalam, Musa, Taqdirul Amin, dan Hadi Murtopo sudah tidak ada persoalan lagi, termasuk kelengkapan berkas perkaranya. Namun untuk tersangka Hasan Samsuri sebelum diserahkan ke Kejari harus menjalani chek-up kesehatan di RS dr Slamet Martodirjo, Pamekasan. Sebab tersangka Hasan Samsuri harus benar-benar dalam keadaan sehat saat proses pelimpahan ke Kejari.
Tersangka Hasan Samsuri sempat dikabarkan memiliki penyakit penyumbatan pembuluh darah diotaknya, berdasarkan hasil diagnose RS PHC Surabaya dan RSUD setempat.
Setelah pelimpahan tahap kedua itu , tugas tim penyidik tidak langsung dikatakan selesai. Tim penyidik masih mempunyai kewajiban untuk memonitor kelima tersangka dalam sidang tipikor di Surabaya. “Di dalam pertanggungjawaban kepolisian itu, tim penyidik masih harus memantau proses persidangan di Surabaya, minimal 3 kali,” ungkapnya.
Untuk diketahui, peran kelima tersangka dalam kasus tersebut, tersangka Khairul Kalam berperan sebagai eksekutor dalam mempersiapkan proses penyelewengan dengan menyewa salah satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan. Kemudian tersangka Musa, Satker Bulog Pamekasan yang semestinya mengawal pendistribusian raskin pada titik distribusi. Tersangka Takdirul Amin, tim pemantau raskin Pemkab Pamekasan yang seharusnya mengawasi raskin tersebut sampai ke titik distribusi, sedang tersangka Hadi Murtopo, yang diperintah Hasan Samsuri pembuat skenario untuk berkoordinasi dengan para pelaku di lapangan.
Dalam hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, perkara ini ditemukan kerugian negara sebanyak Rp 31,5 juta.
http://www.koranmadura.com/2014/06/25/berkas-kedua-kasus-raskin-dilimpahkan/
PAMEKASAN – Hari ini Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Pamekasan akan melimpahkan berkas perkara dugaan penyelewengan beras masyarakat miskin (raskin) di Desa Bulangan Timur (Bultim), Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Dalam pelimpahan tahap kedua ini, penyidik akan menyerahkan kelima tersangka dan seluruh barang bukti (BB) dalam perkara tersebut. BB berupa raskin sebanyak 50 ton lebih, truk yang mengangkut raskin, puluhan karung dan mobil pribadi milik salah satu tersangka juga akan ikut dilimpahkan.
Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, melalui Kasubag Humas, AKP Siti Maryatun mengatakan untuk keperluan penyidikan tahap kedua, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari setempat meminta seluruh tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan.
“Besok (hari ini) sekitar jam 9 kelima tersangka dan seluruh barang bukti akan diserahkan ke Kejari. Saat ini (kemarin) surat pengantar tahap II sudah ditandatangani oleh bapak Kapolres,” katanya.
Menurut Maryatun, empat tersangka, Khairul Kalam, Musa, Taqdirul Amin, dan Hadi Murtopo sudah tidak ada persoalan lagi, termasuk kelengkapan berkas perkaranya. Namun untuk tersangka Hasan Samsuri sebelum diserahkan ke Kejari harus menjalani chek-up kesehatan di RS dr Slamet Martodirjo, Pamekasan. Sebab tersangka Hasan Samsuri harus benar-benar dalam keadaan sehat saat proses pelimpahan ke Kejari.
Tersangka Hasan Samsuri sempat dikabarkan memiliki penyakit penyumbatan pembuluh darah diotaknya, berdasarkan hasil diagnose RS PHC Surabaya dan RSUD setempat.
Setelah pelimpahan tahap kedua itu , tugas tim penyidik tidak langsung dikatakan selesai. Tim penyidik masih mempunyai kewajiban untuk memonitor kelima tersangka dalam sidang tipikor di Surabaya. “Di dalam pertanggungjawaban kepolisian itu, tim penyidik masih harus memantau proses persidangan di Surabaya, minimal 3 kali,” ungkapnya.
Untuk diketahui, peran kelima tersangka dalam kasus tersebut, tersangka Khairul Kalam berperan sebagai eksekutor dalam mempersiapkan proses penyelewengan dengan menyewa salah satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan. Kemudian tersangka Musa, Satker Bulog Pamekasan yang semestinya mengawal pendistribusian raskin pada titik distribusi. Tersangka Takdirul Amin, tim pemantau raskin Pemkab Pamekasan yang seharusnya mengawasi raskin tersebut sampai ke titik distribusi, sedang tersangka Hadi Murtopo, yang diperintah Hasan Samsuri pembuat skenario untuk berkoordinasi dengan para pelaku di lapangan.
Dalam hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, perkara ini ditemukan kerugian negara sebanyak Rp 31,5 juta.
http://www.koranmadura.com/2014/06/25/berkas-kedua-kasus-raskin-dilimpahkan/
RASKIN BERJAMUR HARUS DITARIK KEMBALI
Rabu, 25 Juni 2014
RiauKepri.com, SELATPANJANG – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pihak kecamatan menarik kembali beras miskin (Raskin) berjamur yang sempat dibagikan ke masyarakat. Penarikan tersebut guna mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada masyarakat ketika mengkonsumsi beras murah itu.
“Kita prihatin dengan kondisi seperti ini. Kalau berasnya berjamur janganlah disalurkan ke masyarakat. Ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka,” kata Ketua YLKP Meranti, Mulyono, ketika dikonfirmasi terkait penyaluran Raskin berjamur oleh pihak kecamatan di Pulau Merbau di Desa Semukut.
Mulyono juga meminta pihak Kecamatan Pulau Merbau menarik kembali raskin berjamur yang sudah disalurkan ke masyarakat dan menggantikannya dengan Raskin baru yang layak dikonsumsi. Dia juga mengharapkan agar masyarakat pro aktif melaporkan ke pihak-pihak terkait seperti RT, RW, dusun, desa, maupun camat, jika menemukan Raskin yang tidak layak konsumsi.
Dengan banyaknya masalah Raskin di Kepulauan Meranti, kata Mulyono, sudah seharusnya Bulog Pusat membuka hati agar secepatnya merealisasi keinginan Kepulauan Meranti untuk memiliki Gudang sendiri, tanpa harus bergantungan dengan Gudang Bulog di Bengkalis. Sebab, persoalan sulitnya penyaluran sampai dengan tantangan alam (hujan dan air laut, red), menjadi hambatan bagi petugas ketika penyaluran Raskin mulai dilakukan. Tambah lagi dengan kondisi Meranti yang terdiri dari pulau-pulau.
Untuk diketahui, persoalan Raskin ini sebenarnya telah beberapa kali disampaikan masyarakat kepada Pemkab Meranti. Keluhan awal berkaitan dengan Raskin yang mengandung formalin, namun tidak terbukti setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru. Persoalan kembali muncul saat warga Desa Sungai Tohor Kiri, Kecamatan Tebingtinggi Timur menemukan adanya Raskin yang agak kekuningan dan berbau busuk.
Kenyataan sama juga terjadi ketika sejumlah wartawan menemukan Raskin yang sudah berjamur dan berbau dari warga Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau. Diduga persoalan itu terjadi akibat dari penumpukan yang cukup lama di gudang dan terendam air, sehingga beras tersebut mengeras seperti batu dan ditumbuhi jamur dengan warna yang mulai menimbulkan warna kehitam-hitaman. Bahkan kondisi beras pun mulai hancur dan mirip seperti gabah.
“Kalau sudah begini bagaimana mau dikonsumsi. Jika mau dimasak, harus di pilih dulu sehingga beras yang dianggap layak dikonsumsi hanya tinggal sedikit. Kami tak tahu berasnya begini, karena dibagian permukaan berasnya tampak baik, namun di bagian bawah beras ini mengeras seperti batu, dan kami terpaksa harus memilih, agar bisa dimasak dan dikonsumsi,” kata Zal, warga sekitar kepada wartawan, Senin (23/6).
Kepala Bagian ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti, Agusyanto SE MSi, saat dikonfirmasi, Senin (23/6), mengaku sedang mengikuti rapat dan tidak mengetahui tentang kejadian ini. Bahkan dirinya belum menerima laporan terkait adanya Raskin yang berkapuk dan mengeras tersebut. “Saya belum terima laporan. Nanti coba saya cek lagi kebenarannya,” sebut Agusyanto singkat. (JG)
http://www.riaukepri.com/index.php/raskin-berjamur-harus-ditarik-kembali/
RiauKepri.com, SELATPANJANG – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pihak kecamatan menarik kembali beras miskin (Raskin) berjamur yang sempat dibagikan ke masyarakat. Penarikan tersebut guna mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada masyarakat ketika mengkonsumsi beras murah itu.
“Kita prihatin dengan kondisi seperti ini. Kalau berasnya berjamur janganlah disalurkan ke masyarakat. Ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka,” kata Ketua YLKP Meranti, Mulyono, ketika dikonfirmasi terkait penyaluran Raskin berjamur oleh pihak kecamatan di Pulau Merbau di Desa Semukut.
Mulyono juga meminta pihak Kecamatan Pulau Merbau menarik kembali raskin berjamur yang sudah disalurkan ke masyarakat dan menggantikannya dengan Raskin baru yang layak dikonsumsi. Dia juga mengharapkan agar masyarakat pro aktif melaporkan ke pihak-pihak terkait seperti RT, RW, dusun, desa, maupun camat, jika menemukan Raskin yang tidak layak konsumsi.
Dengan banyaknya masalah Raskin di Kepulauan Meranti, kata Mulyono, sudah seharusnya Bulog Pusat membuka hati agar secepatnya merealisasi keinginan Kepulauan Meranti untuk memiliki Gudang sendiri, tanpa harus bergantungan dengan Gudang Bulog di Bengkalis. Sebab, persoalan sulitnya penyaluran sampai dengan tantangan alam (hujan dan air laut, red), menjadi hambatan bagi petugas ketika penyaluran Raskin mulai dilakukan. Tambah lagi dengan kondisi Meranti yang terdiri dari pulau-pulau.
Untuk diketahui, persoalan Raskin ini sebenarnya telah beberapa kali disampaikan masyarakat kepada Pemkab Meranti. Keluhan awal berkaitan dengan Raskin yang mengandung formalin, namun tidak terbukti setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru. Persoalan kembali muncul saat warga Desa Sungai Tohor Kiri, Kecamatan Tebingtinggi Timur menemukan adanya Raskin yang agak kekuningan dan berbau busuk.
Kenyataan sama juga terjadi ketika sejumlah wartawan menemukan Raskin yang sudah berjamur dan berbau dari warga Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau. Diduga persoalan itu terjadi akibat dari penumpukan yang cukup lama di gudang dan terendam air, sehingga beras tersebut mengeras seperti batu dan ditumbuhi jamur dengan warna yang mulai menimbulkan warna kehitam-hitaman. Bahkan kondisi beras pun mulai hancur dan mirip seperti gabah.
“Kalau sudah begini bagaimana mau dikonsumsi. Jika mau dimasak, harus di pilih dulu sehingga beras yang dianggap layak dikonsumsi hanya tinggal sedikit. Kami tak tahu berasnya begini, karena dibagian permukaan berasnya tampak baik, namun di bagian bawah beras ini mengeras seperti batu, dan kami terpaksa harus memilih, agar bisa dimasak dan dikonsumsi,” kata Zal, warga sekitar kepada wartawan, Senin (23/6).
Kepala Bagian ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti, Agusyanto SE MSi, saat dikonfirmasi, Senin (23/6), mengaku sedang mengikuti rapat dan tidak mengetahui tentang kejadian ini. Bahkan dirinya belum menerima laporan terkait adanya Raskin yang berkapuk dan mengeras tersebut. “Saya belum terima laporan. Nanti coba saya cek lagi kebenarannya,” sebut Agusyanto singkat. (JG)
http://www.riaukepri.com/index.php/raskin-berjamur-harus-ditarik-kembali/
Bulog Jatim Tidak Transparan Terkait Penyaluran Raskin 2014
Rabu, 25 Juni 2014
Surabaya-lidikkrimsus.Com : Humas Bulog "Yulia Hermawati "yang Hendak di konfirmasi awak media Tim lidikkrimsus.Com terkait tugas dari redaksi untuk meng konfirmasi 5 poin yang berhubungan dengan Penyaluran beras Raskin dan Stok beras menjelang Ramadhan untuk kalangan orang tak mampu serta RTSPM pada Wilayah Bulog Jawa Timur
Pertanyaan 5 poin tugas dari redaksi sebagai berikut ;
1. Berapa jumlah pengadaan raskin untuk tahun 2014 ?"
2. Dari setok pengadaan raskin tersebut terkait pendistribusianya di distribusikan ke berapa wilayah se Jawa Timur ?"
3. Berapa jumlah RTSPM ( Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat ) se Jawa Timur ?"
4. Kuwalitas pengadaan raskin apakah masih mengacu ke Inpres No 3 Tahun 2014 dan Pedum Raskin ?"
5. Ketika ditemukan kuwalitas raskin yang tak sesuai dengan inpres tersebut apa yang dilakukan oleh Bulog ?
Namun humas terkesan Menghindar Pasalnya, Selasa(26/6) dua orang pegawai Asorsing bernama Dinda(18) dan Lia(27)yang berkantor bulog Divre jawa timur di Jln: Ahmad yani Kota Surabaya , Provinsi Jawa Timur, Yulia Rahmawati masih Rapat....!!! Ujar dua orang pegawai tersebut.tak lama Berselang Lima menit ternyata yang bersangkutan selaku (TU)Tata Usaha di kantor bulog melintas-RED.
sempat juga di tegur oleh pegawai bernama Lia(27) yang sempat juga mengatakan sebentar lagi ya,saya Temui mereka Nanti...papar...Lia.
Setelah bertemu ternyata Yulia Rahmawati menjawab Dua pertanyaan dari Lima(5) pertanyaan itu.
Hanya no.1 dan no.3,seHingga sempat menyalahkan peraturan baru yg di gunakan sekarang untuk penyaluran peraturan dari Inpres No.3 tahun 2012,bukan aturan baru Inpres no.3 tahun 2014 masih pakai pedoman lama, sedangkan yang lainnya kebijakan penyaluran nya dari kabupaten/ kota itu sendiri ,kami hanya sesuai permintaan.
Namun yang dapat d himpun Tim media jawaban yang di berikan Stok Ton beras hanya ada 13,2.bln sejumlah beras 565,866.Ton,penyaluran Raskin seluruhnya 342,055 Ton untuk RTSM 2857,469 X 15 kg/bln namun sedikit berbeda menurut Data yang di berikan Humas pada media melalui Data Penerima Raskin 38 kab/kota RTS-PM mulai terhitung Januari/Desember 2.857.469.Ton Beras penyaluran dari 662 kecamatan,8.506 Desa,usai keluar dari Ruangan Humas.
Sementara Data yang Lainnya agak tertutup besar kemungkinan,jelas Sudah selaku humas Bulog di kantor Jatim itu ,Alergi pada wartawan.
Sebab indikasi jelas di Atas meja ada Absen nama-nama oknum Wartaawan yang di kondisikan pihak oknum bulog tersebut.
Terus terang kami mengacu pada Perdum Raskin dan Laporan (TPK2K)Tim Nasional Percepatan Pengentasan kemiskinana ,yang sangat Rahasia ,saya tak berani memberikan Data Sangat Rahasia...papar Yulia.
Hingga berita ini di Terbitkan ,selaku Humas yang terkesan tak berSahabat.
(Kontributor ¤DNST¤)
http://www.lidikkrimsus.com/2014/06/bulog-jatim-tidak-transparan-terkait.html
Surabaya-lidikkrimsus.Com : Humas Bulog "Yulia Hermawati "yang Hendak di konfirmasi awak media Tim lidikkrimsus.Com terkait tugas dari redaksi untuk meng konfirmasi 5 poin yang berhubungan dengan Penyaluran beras Raskin dan Stok beras menjelang Ramadhan untuk kalangan orang tak mampu serta RTSPM pada Wilayah Bulog Jawa Timur
Pertanyaan 5 poin tugas dari redaksi sebagai berikut ;
1. Berapa jumlah pengadaan raskin untuk tahun 2014 ?"
2. Dari setok pengadaan raskin tersebut terkait pendistribusianya di distribusikan ke berapa wilayah se Jawa Timur ?"
3. Berapa jumlah RTSPM ( Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat ) se Jawa Timur ?"
4. Kuwalitas pengadaan raskin apakah masih mengacu ke Inpres No 3 Tahun 2014 dan Pedum Raskin ?"
5. Ketika ditemukan kuwalitas raskin yang tak sesuai dengan inpres tersebut apa yang dilakukan oleh Bulog ?
Namun humas terkesan Menghindar Pasalnya, Selasa(26/6) dua orang pegawai Asorsing bernama Dinda(18) dan Lia(27)yang berkantor bulog Divre jawa timur di Jln: Ahmad yani Kota Surabaya , Provinsi Jawa Timur, Yulia Rahmawati masih Rapat....!!! Ujar dua orang pegawai tersebut.tak lama Berselang Lima menit ternyata yang bersangkutan selaku (TU)Tata Usaha di kantor bulog melintas-RED.
sempat juga di tegur oleh pegawai bernama Lia(27) yang sempat juga mengatakan sebentar lagi ya,saya Temui mereka Nanti...papar...Lia.
Setelah bertemu ternyata Yulia Rahmawati menjawab Dua pertanyaan dari Lima(5) pertanyaan itu.
Hanya no.1 dan no.3,seHingga sempat menyalahkan peraturan baru yg di gunakan sekarang untuk penyaluran peraturan dari Inpres No.3 tahun 2012,bukan aturan baru Inpres no.3 tahun 2014 masih pakai pedoman lama, sedangkan yang lainnya kebijakan penyaluran nya dari kabupaten/ kota itu sendiri ,kami hanya sesuai permintaan.
Namun yang dapat d himpun Tim media jawaban yang di berikan Stok Ton beras hanya ada 13,2.bln sejumlah beras 565,866.Ton,penyaluran Raskin seluruhnya 342,055 Ton untuk RTSM 2857,469 X 15 kg/bln namun sedikit berbeda menurut Data yang di berikan Humas pada media melalui Data Penerima Raskin 38 kab/kota RTS-PM mulai terhitung Januari/Desember 2.857.469.Ton Beras penyaluran dari 662 kecamatan,8.506 Desa,usai keluar dari Ruangan Humas.
Sementara Data yang Lainnya agak tertutup besar kemungkinan,jelas Sudah selaku humas Bulog di kantor Jatim itu ,Alergi pada wartawan.
Sebab indikasi jelas di Atas meja ada Absen nama-nama oknum Wartaawan yang di kondisikan pihak oknum bulog tersebut.
Terus terang kami mengacu pada Perdum Raskin dan Laporan (TPK2K)Tim Nasional Percepatan Pengentasan kemiskinana ,yang sangat Rahasia ,saya tak berani memberikan Data Sangat Rahasia...papar Yulia.
Hingga berita ini di Terbitkan ,selaku Humas yang terkesan tak berSahabat.
(Kontributor ¤DNST¤)
http://www.lidikkrimsus.com/2014/06/bulog-jatim-tidak-transparan-terkait.html
Rabu, 25 Juni 2014
Duh, Jatah Raskin Menyusut
Selasa, 24 Juni 2014
Rata-rata ‘Menghilang’ Empat Karung
WARUNGKONDANG – Jatah raskin untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dipastikan banyak yang kurang untuk alokasi bulan ini. Rata-rata per desa berkurang hampir empat karung.
Informasi yang diterima Cianjur Ekspres di Kecamatan Gekbrong dan Kecamatan Warungkondang menyebutkan, rata-rata kurangnya hanya empat karung berisi 15 kilogram. Seperti dialami di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong, juga beberapa desa yang sama mendapat jatah pengiriman raskin sesuai pagu.
Kepala Desa Sukaratu, H Hamdan langsung melayangkan komplain pada Kasi Kesra kecamatan setempat. Sehubungan Kasi Kesra Gekbrong tak ada di kantor, akhirnya diterima Kasi Trantib Enang.
Kades yang baru terpilih ini mengharapkan penjelasan serta petunjuk agar beras yang sudah dibagikan pada masing-masing RTS di tingkat RT tidak bermasalah. “Saya baru tahu bahwa beras dari gudang Bulog Cianjur kurang empat karung. Maksud laporan ini jangan-jangan sebelumnya juga mengalami yang sama, terutama saya tidak mau terulang kembali yang sama pada pengiriman berikutnya,” kata Hamdan pada saat menyampaikan keluhannya pada orang kecamatan, kemarin.
Kondisi itu ternyata dialami juga di desa-desa wilayah Warungkondang. Hampir semuanya terdapat kekurangan empat sampai lima karung. Kondisi itu dibenarkan Kasi Kesra Kecamatan Warungkondang, Deni Kusnaeni Sumiarsa.
Pagu raskin bagi di Kecamatan Warungkondang, menurut Deni sebanyak 101.445 kilogram untuk 6.763 RTS di 11 desa. “Betul ada kekurangan seperti di Desa Cikaroya,” kata Deni saat dikonfirmasi, kemarin.
Deni pun memperlihatkan bukti laporan kekurangan yang telah dituliskan pihak desa tersebut. Untuk selanjutnya, sambung Deni, jika betul terdapat kekurangan harus dibuatkan berita acara sesuai kasusnya, pihaknya atau oleh orang desa datang ke kantor Gudang Bulog Cianjur.
“Kalau ada kekurangan ya langsung laporkan ke Bulog, nanti kalau memenuhi syarat pasti oleh pihak Bulog Cianjur diganti,” ungkapnya.
Kepala Gudang Raskin Panembong, Afiat mengatakan, setiap keluhan soal raskin akan cepat direspons. Namun hal itu akan dilihat dan ditelaah permasalahannya. Misalnya satu desa mendapat kiriman beras tetapi pada kenyataannya tidak sesuai pagu, maka hal itu akan secepatnya diganti, bahkan detik itu pun beras untuk penggantinya, bisa diambil langsung. “Tidak sulit kalau ada kekurangan, asalkan jelas masalah dan laporannya,” jelasnya.
Permasalahan ini terjadi, kata Afiat, lantaran beberapa faktor. Misalnya karena petugas lupa menghitung, baik yang bersama satker dari gudang maupun pengelola yang ada ditingkat desa tidak menyaksikan ketika turun beras. Selain itu, jika terdapat kualitas atau kuantitas betul-betul tidak layak dan kurang, jangankan empat karung, lebih dari itu pun bisa diganti, karena pelayan yang ada di gudang maupun langsung ke kantor Subdivre III Bulog Cianjur, selalu standby 24 jam.
“Kami siap menggantinya. Untuk diketahui bahwa misi di bagian gudang hanya menerima beras, menjaga, memeriksa, dan mengirimkan beras pada titik distribusi sesuai perintah atasan,” pungkasnya. (mg24)
http://cianjurekspres.wordpress.com/2014/06/24/duh-jatah-raskin-menyusut/
Rata-rata ‘Menghilang’ Empat Karung
WARUNGKONDANG – Jatah raskin untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dipastikan banyak yang kurang untuk alokasi bulan ini. Rata-rata per desa berkurang hampir empat karung.
Informasi yang diterima Cianjur Ekspres di Kecamatan Gekbrong dan Kecamatan Warungkondang menyebutkan, rata-rata kurangnya hanya empat karung berisi 15 kilogram. Seperti dialami di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong, juga beberapa desa yang sama mendapat jatah pengiriman raskin sesuai pagu.
Kepala Desa Sukaratu, H Hamdan langsung melayangkan komplain pada Kasi Kesra kecamatan setempat. Sehubungan Kasi Kesra Gekbrong tak ada di kantor, akhirnya diterima Kasi Trantib Enang.
Kades yang baru terpilih ini mengharapkan penjelasan serta petunjuk agar beras yang sudah dibagikan pada masing-masing RTS di tingkat RT tidak bermasalah. “Saya baru tahu bahwa beras dari gudang Bulog Cianjur kurang empat karung. Maksud laporan ini jangan-jangan sebelumnya juga mengalami yang sama, terutama saya tidak mau terulang kembali yang sama pada pengiriman berikutnya,” kata Hamdan pada saat menyampaikan keluhannya pada orang kecamatan, kemarin.
Kondisi itu ternyata dialami juga di desa-desa wilayah Warungkondang. Hampir semuanya terdapat kekurangan empat sampai lima karung. Kondisi itu dibenarkan Kasi Kesra Kecamatan Warungkondang, Deni Kusnaeni Sumiarsa.
Pagu raskin bagi di Kecamatan Warungkondang, menurut Deni sebanyak 101.445 kilogram untuk 6.763 RTS di 11 desa. “Betul ada kekurangan seperti di Desa Cikaroya,” kata Deni saat dikonfirmasi, kemarin.
Deni pun memperlihatkan bukti laporan kekurangan yang telah dituliskan pihak desa tersebut. Untuk selanjutnya, sambung Deni, jika betul terdapat kekurangan harus dibuatkan berita acara sesuai kasusnya, pihaknya atau oleh orang desa datang ke kantor Gudang Bulog Cianjur.
“Kalau ada kekurangan ya langsung laporkan ke Bulog, nanti kalau memenuhi syarat pasti oleh pihak Bulog Cianjur diganti,” ungkapnya.
Kepala Gudang Raskin Panembong, Afiat mengatakan, setiap keluhan soal raskin akan cepat direspons. Namun hal itu akan dilihat dan ditelaah permasalahannya. Misalnya satu desa mendapat kiriman beras tetapi pada kenyataannya tidak sesuai pagu, maka hal itu akan secepatnya diganti, bahkan detik itu pun beras untuk penggantinya, bisa diambil langsung. “Tidak sulit kalau ada kekurangan, asalkan jelas masalah dan laporannya,” jelasnya.
Permasalahan ini terjadi, kata Afiat, lantaran beberapa faktor. Misalnya karena petugas lupa menghitung, baik yang bersama satker dari gudang maupun pengelola yang ada ditingkat desa tidak menyaksikan ketika turun beras. Selain itu, jika terdapat kualitas atau kuantitas betul-betul tidak layak dan kurang, jangankan empat karung, lebih dari itu pun bisa diganti, karena pelayan yang ada di gudang maupun langsung ke kantor Subdivre III Bulog Cianjur, selalu standby 24 jam.
“Kami siap menggantinya. Untuk diketahui bahwa misi di bagian gudang hanya menerima beras, menjaga, memeriksa, dan mengirimkan beras pada titik distribusi sesuai perintah atasan,” pungkasnya. (mg24)
http://cianjurekspres.wordpress.com/2014/06/24/duh-jatah-raskin-menyusut/
Selasa, 24 Juni 2014
Raskin Sampah dari Pemerintah Dikosumsi Warga Pulau Termiskin di Meranti
Senin, 23 Juni 2014
Warga Pulau Merbau, Meranti, hidup dalam keprihatinan. Mereka memakan beras yang telah berkutu, menggumpal, berkapuk dan berjamur, yang selayaknya sudah dibuang di tempat sampah. Duh!
Riauterkini-SELATPANJANG - Sangat ironis potret kemiskinan warga di Pulau Merbau, yang disebut-sebut pulau termiskin di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Selain minimnya infrastruktur dan sulitnya mengais rezeki, mereka juga terpaksa mengosumsi beras bantuan pemerintah (raskin) yang layaknya beras sampah.
Seperti pantauan awak media ketika berkunjung ke Desa Semukut, Ibu Kota Kecamatan Pulau Merbau, Senin (23/6/2014). Sangat menyedihkan melihat seorang nenek tetap senyum, duduk bersimpuh membersihkan beras seperti gumpalan sampah untuk dikosumsi keluarganya.
Beras yang dalam kondisi menggumpal, berkutu, berkapuk dan berjamur itu, katanya dibeli dari beras murah program bantuan beras miskin (raskin) pemerintah.
Hal ini mendapat komentar keras dari tokoh pemuda Pulau Merbau Herman Alwi SH. Katanya, beras raskin dalam kondisi mengeras layaknya batu dan berkapuk itu seharusnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir), bukan untuk dikonsumsi oleh warga yang berpijak di Bumi NKRI.
"Kita kasihan melihat warga makan beras tak layak yang seharusnya dibuang ke TPA," ungkap Herman.
Ia sangat berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti segera mengecek langsung ke lapangan biar lebih jelas, apa ini kelalaian penyalur atau Pemerintah, sehingga mengakibatkan beras sampah ini tersalur ke masyarakat.***(rud)
http://riauterkini.com/sosial.php?arr=77005&judul=Raskin%20Sampah%20dari%20Pemerintah%20Dikosumsi%20Warga%20Pulau%20Termiskin%20di%20Meranti
 |
Riauterkini-SELATPANJANG - Sangat ironis potret kemiskinan warga di Pulau Merbau, yang disebut-sebut pulau termiskin di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Selain minimnya infrastruktur dan sulitnya mengais rezeki, mereka juga terpaksa mengosumsi beras bantuan pemerintah (raskin) yang layaknya beras sampah.
Seperti pantauan awak media ketika berkunjung ke Desa Semukut, Ibu Kota Kecamatan Pulau Merbau, Senin (23/6/2014). Sangat menyedihkan melihat seorang nenek tetap senyum, duduk bersimpuh membersihkan beras seperti gumpalan sampah untuk dikosumsi keluarganya.
Beras yang dalam kondisi menggumpal, berkutu, berkapuk dan berjamur itu, katanya dibeli dari beras murah program bantuan beras miskin (raskin) pemerintah.
Hal ini mendapat komentar keras dari tokoh pemuda Pulau Merbau Herman Alwi SH. Katanya, beras raskin dalam kondisi mengeras layaknya batu dan berkapuk itu seharusnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir), bukan untuk dikonsumsi oleh warga yang berpijak di Bumi NKRI.
"Kita kasihan melihat warga makan beras tak layak yang seharusnya dibuang ke TPA," ungkap Herman.
Ia sangat berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti segera mengecek langsung ke lapangan biar lebih jelas, apa ini kelalaian penyalur atau Pemerintah, sehingga mengakibatkan beras sampah ini tersalur ke masyarakat.***(rud)
http://riauterkini.com/sosial.php?arr=77005&judul=Raskin%20Sampah%20dari%20Pemerintah%20Dikosumsi%20Warga%20Pulau%20Termiskin%20di%20Meranti
Bulog Dan Pemkab Situbondo Tarik Raskin Tak Sesuai Tonase
Senin, 23 Juni 2014
Situbondo, Bhirawa
Permasalah beras untuk masyarakat miskin (raskin) mendapat perhatian serius dari pihak Pemkab Situbondan dan Bulog Divre Bondowoso (Bondowoso-Situbondo). Kedua instansi ini siap menarik raskin yang tidak sesuai dengan tonase atau berat yang tertera di kantung atau sak.
Menurut Kepala Sub Bulog Bondowoso, Arjun Ansor Siregar, pihaknya sudah menjalankan delapan alokasi, salah satu diantaranya meliputi kualitas, tugas dan administrasi. Yang jelas, ujar Ansor, pendistribusian raskin harus dilakukan dengan bagus. “Memang ada keluhan. Namun kita konsisten untuk melakukan penggantian sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentunya harus menggunakan prinsip pengecekan dulu melalui timbangan dan kualitas berasnya. Baru setelah itu beras disalurkan ke RT dan dikomunikasikan dengan gudang sebagai pengirim,” katanya, Senin (23/6).
ia mencontohkan, jika beras yang dikirim berjumlah satu ton dan ada tiga sak beras yang tonasenya kurang, Bulog selalu siap untuk menarik dan segera melakukan penggantian. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bulog dan Pemkab, lanjut Ansor, pihaknya sangat yakin penyaluran raskin akan berjalan dengan baik. “Untuk informasi ada tidaknya raskin ke-13, kami masih menunggu kabar dari pusat. Sebab hingga kini hal tersebut belum diinformasikan dari Divre Bulog Jatim,” tegas pria asal Sumatera Utara itu.
Sementara itu, Asisten II Setkab Situbondo, Akhmad Sugiarto, mengatakan selama 6 bulan Januari-Juni 2014, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pendistribusian raskin di Situbondo. “Alhamdulillah tim raskin, bisa mengendalikan pendistribusian raskin dengan tepat sasaran. Kedepan, kami tidak menginginkan temuan salah sasaran. Artinya, di level bawah melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga raskin 6 bulan kedepan dapat berjalan dengan baik,” papar mantan Kabag Hukum Setkab itu.
Masih kata Akhmad Sugiarto, dari hasil pendataan BPS, untuk perlindungan sosial, hingga kini jumlah penerima masih belum berubah. Sebaliknya, ungkap pria yang akrab dipanggil Modot itu, apabila penerima maanfaat dimasing-masing desa sudah layak diganti, maka harus segera diganti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. “Kami tegaskan bahwa, pendistribusian raskin harus sampai di balai desa/kelurahan. Jika ada masalah kualitas atau kuantitas, maka kades agar menimbang lebih dahulu, sehingga beras tidak kurang. Jika ada kekurangan langsung bisa dikembalikan dan akan diganti saat itu juga,”pungkas Modot.
Sebelumya pada Jumat (20/6), Sub Bulog Divre Bondowoso (Situbondo-Bondowoso) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi raskin 2014. Acara yang dipusatkan di gedung Pemkab lantai II itu dibuka Asisten II Setkab, Akhmad Sugiarto SH MH bersama Kasub Bulog Arjun Ansor Siregar dan Kabag Perekonomian Sukarsono, sejak pukul 08.00 wib. Hadir diantaranya, tim raskin berikut 17 Camat dan 136 Kades se kabupaten Situbondo. [awi]
http://harianbhirawa.co.id/2014/06/bulog-dan-pemkab-situbondo-tarik-raskin-tak-sesuai-tonase/
Situbondo, Bhirawa
Permasalah beras untuk masyarakat miskin (raskin) mendapat perhatian serius dari pihak Pemkab Situbondan dan Bulog Divre Bondowoso (Bondowoso-Situbondo). Kedua instansi ini siap menarik raskin yang tidak sesuai dengan tonase atau berat yang tertera di kantung atau sak.
Menurut Kepala Sub Bulog Bondowoso, Arjun Ansor Siregar, pihaknya sudah menjalankan delapan alokasi, salah satu diantaranya meliputi kualitas, tugas dan administrasi. Yang jelas, ujar Ansor, pendistribusian raskin harus dilakukan dengan bagus. “Memang ada keluhan. Namun kita konsisten untuk melakukan penggantian sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentunya harus menggunakan prinsip pengecekan dulu melalui timbangan dan kualitas berasnya. Baru setelah itu beras disalurkan ke RT dan dikomunikasikan dengan gudang sebagai pengirim,” katanya, Senin (23/6).
ia mencontohkan, jika beras yang dikirim berjumlah satu ton dan ada tiga sak beras yang tonasenya kurang, Bulog selalu siap untuk menarik dan segera melakukan penggantian. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bulog dan Pemkab, lanjut Ansor, pihaknya sangat yakin penyaluran raskin akan berjalan dengan baik. “Untuk informasi ada tidaknya raskin ke-13, kami masih menunggu kabar dari pusat. Sebab hingga kini hal tersebut belum diinformasikan dari Divre Bulog Jatim,” tegas pria asal Sumatera Utara itu.
Sementara itu, Asisten II Setkab Situbondo, Akhmad Sugiarto, mengatakan selama 6 bulan Januari-Juni 2014, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pendistribusian raskin di Situbondo. “Alhamdulillah tim raskin, bisa mengendalikan pendistribusian raskin dengan tepat sasaran. Kedepan, kami tidak menginginkan temuan salah sasaran. Artinya, di level bawah melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga raskin 6 bulan kedepan dapat berjalan dengan baik,” papar mantan Kabag Hukum Setkab itu.
Masih kata Akhmad Sugiarto, dari hasil pendataan BPS, untuk perlindungan sosial, hingga kini jumlah penerima masih belum berubah. Sebaliknya, ungkap pria yang akrab dipanggil Modot itu, apabila penerima maanfaat dimasing-masing desa sudah layak diganti, maka harus segera diganti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. “Kami tegaskan bahwa, pendistribusian raskin harus sampai di balai desa/kelurahan. Jika ada masalah kualitas atau kuantitas, maka kades agar menimbang lebih dahulu, sehingga beras tidak kurang. Jika ada kekurangan langsung bisa dikembalikan dan akan diganti saat itu juga,”pungkas Modot.
Sebelumya pada Jumat (20/6), Sub Bulog Divre Bondowoso (Situbondo-Bondowoso) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi raskin 2014. Acara yang dipusatkan di gedung Pemkab lantai II itu dibuka Asisten II Setkab, Akhmad Sugiarto SH MH bersama Kasub Bulog Arjun Ansor Siregar dan Kabag Perekonomian Sukarsono, sejak pukul 08.00 wib. Hadir diantaranya, tim raskin berikut 17 Camat dan 136 Kades se kabupaten Situbondo. [awi]
http://harianbhirawa.co.id/2014/06/bulog-dan-pemkab-situbondo-tarik-raskin-tak-sesuai-tonase/
Minggu, 22 Juni 2014
Koruptor Raskin Melarikan Diri saat Pamit Kencing
Sabtu, 21 Juni 2014
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Kecerobohan aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palopo, terungkap Jumat (20/6/2014) kemarin.
Konstansyah (51), terpidana dua tahun kasus dugaan korupsi pengadaan beras rakyat miskin (raskin) di delapan kelurahan Kota Palopo, kabur.
Ia sukses melarikan diri dari mobil tahanan Kejari Palopo yang akan mengantarnya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Palopo, Jl Dr Sam Ratulangi Km 8 Kota Palopo, Senin (16/6/2014) lalu.
Seperti sudah direncanakan, Konstansyah, aktivis LSM pemantau proyek pembagian raskin 2009 ini, kabur setelah minta izin untuk mampir untuk buang air kecil di rumahnya, BTN Pepabri Blok B7 No 14 Kota Palopo.
Hingga Jumat kemarin, Konstansyah yang divonis dua tahun penjara sejak 2011 lalu masih jadi buronan pihak jaksa dan kepolisian.
Namun, Staf Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo Aleks membantah Konstansyah kabur saat mampir di rumahnya. "Ia kabur setelah melapor di Kejari, Nah, pascamelapor di Kejari Konstansyah hilang," kata Alex.
Alex menyebutkan, Konstansyah kabur saat eksekusi Kejari Palopo dan mengantarnya ke Lapas yang berjarak sekitar 2,5 km itu, dari rumahnya.
Dalam waktu bersamaan, Kejari Belopa telah mengeksekusi empat kepala desa di Kecamatan Bua, Luwu. Mereka adalah Kades Putty (Akbar Pandaka), Kades Lengkong (Ismail), Kades Tiro Manda (Sofyan) dan Kades Toddupuli, Anis.
Informasi kaburnya satu dari 12 terpidana kasus sudah divonis sejak tahun 2012 ini, baru terungkap empat hari kemudian. Persisnya setelah informasi dari Lapas dikonfirmasi ke pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel di Makassar, kemarin.
"Kami dengar Konstansyah sebelum kabur dia minta izin untuk singgah di rumahnya di perumahan Pepabri Rampoang, Kecamatan Bara, Palopo dengan menggunakan mobil tahanan kejaksaan," ujar Asisten Pengawas (Aswas) Kejati Sulsel, Sugeng Purnomo.
https://id.berita.yahoo.com/koruptor-raskin-melarikan-diri-saat-pamit-kencing-051953794.html
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Kecerobohan aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palopo, terungkap Jumat (20/6/2014) kemarin.
Konstansyah (51), terpidana dua tahun kasus dugaan korupsi pengadaan beras rakyat miskin (raskin) di delapan kelurahan Kota Palopo, kabur.
Ia sukses melarikan diri dari mobil tahanan Kejari Palopo yang akan mengantarnya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Palopo, Jl Dr Sam Ratulangi Km 8 Kota Palopo, Senin (16/6/2014) lalu.
Seperti sudah direncanakan, Konstansyah, aktivis LSM pemantau proyek pembagian raskin 2009 ini, kabur setelah minta izin untuk mampir untuk buang air kecil di rumahnya, BTN Pepabri Blok B7 No 14 Kota Palopo.
Hingga Jumat kemarin, Konstansyah yang divonis dua tahun penjara sejak 2011 lalu masih jadi buronan pihak jaksa dan kepolisian.
Namun, Staf Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo Aleks membantah Konstansyah kabur saat mampir di rumahnya. "Ia kabur setelah melapor di Kejari, Nah, pascamelapor di Kejari Konstansyah hilang," kata Alex.
Alex menyebutkan, Konstansyah kabur saat eksekusi Kejari Palopo dan mengantarnya ke Lapas yang berjarak sekitar 2,5 km itu, dari rumahnya.
Dalam waktu bersamaan, Kejari Belopa telah mengeksekusi empat kepala desa di Kecamatan Bua, Luwu. Mereka adalah Kades Putty (Akbar Pandaka), Kades Lengkong (Ismail), Kades Tiro Manda (Sofyan) dan Kades Toddupuli, Anis.
Informasi kaburnya satu dari 12 terpidana kasus sudah divonis sejak tahun 2012 ini, baru terungkap empat hari kemudian. Persisnya setelah informasi dari Lapas dikonfirmasi ke pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel di Makassar, kemarin.
"Kami dengar Konstansyah sebelum kabur dia minta izin untuk singgah di rumahnya di perumahan Pepabri Rampoang, Kecamatan Bara, Palopo dengan menggunakan mobil tahanan kejaksaan," ujar Asisten Pengawas (Aswas) Kejati Sulsel, Sugeng Purnomo.
https://id.berita.yahoo.com/koruptor-raskin-melarikan-diri-saat-pamit-kencing-051953794.html
Jumat, 20 Juni 2014
Raskin Susut, Kades Lapor Bulog
Jumat, 20 Juni 2014
RUTENG, TIMEX - Warga Desa Popo Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai mempersoalkan berkurangnya jatah raskin dari berat bersih setiap karung. Mestinya, dalam satu karung berat bersih mencapai 15 kg. Setelah warga menimbang ulang, total raskin menyusut hinga 2-3 kg per karung dan total keseluruhan mencapai 700 kg.
Informasi yang diperoleh Timor Express menyebutkan, penyusutan jatah raskin terjadi hampir di semua desa di Manggarai. Bahkan, warga dan aparat desa mencoba menimbang kembali raskin yang dibagikan. Ada lima karung yang ditimbang dengan hasil beratnya tidak sampai 15 kg. Hasil timbangan itu bervariasi yakni sekarung berisi 14,9, 14,8 dan 13,8 kg. Warga sempat tidak mau menerima beras tersebut saat pembagian dari desa.
"Warga persoalkan mengapa beras itu susutnya dalam sekarung cukup banyak. Berarti, orang Bulog tidak timbang lagi saat disalurkan ke desa-desa. Warga protes keras dan minta kades untuk langsung lapor ke Bulog di Ruteng," ujar Markus Malut, warga Desa Popo Kecamatan Satar Mese Barat belum lama ini.
Sementara, Kasubdivre Bulog Ruteng, Imanuel Louk kepada Timor Express mengaku, telah mengetahui informasi tersebut atas laporan kepala desa (kades).
Laporan dari kades bahwa ada penyusutan yang mencapai 700 kg untuk jatah enam bulan bagi 98 rumah tangga sasaran penerima raskin. Laporan tersebut telah disikapi akhir pekan lalu.
"Kita telah dilaporkan bahwa ada raskin berkurang dalam satu karung berisi 15 kg. Ada lima karung yang ditimbang lagi saat itu. Betul ada penyusutan yang menyebabkan beratnya tidak sampai 15 kg. Dari hasil timbangan itu, warga simpulkan semua beras dalam karung itu susut semua," katanya.
Menyikap masalah tersebut, pihaknya menindaklanjuti dengan menurunkan sejumlah stafnya ke Desa Popo. Tugas staf adalah mengambil kembali beras yang belum dibagikan kepada warga untuk digantikan dengan beras yang beratnya pas 15 kg. Tetapi, setelah sampai di desa, semua beras telah dibagikan kepada para penerima.
Dikatakan, dari karung-karung ada memang yang robek dalam pengangkutan. Karena karung robek, otomatis beras keluar atau tumpah dalam perjalan, sehingga berkurang jumlahnya. Karena itu, tidak semua karung robek dan tidak semua juga beras susut. Kalau benar susut, Perum Bulog siap menggantinya.
Seorang staf Bulog, John menjelaskan, laporan itu masuk ke Satker pekan lalu bahwa ada penyusutan atau berkurang berat beras dalam sekarung. Hal itu diketahui setelah warga menimbang kembali beberapa karung. Susutnya bervariasi dan warga hitung menyeluruh jumlahnya 700 kg untuk jatah Januari sampai dengan Juni, tetapi disalurkan sekali saja.
Untuk distribusi raskin sekarang ini kata John, langsung diturunkan ke RT agar lebih mudah pengambilan oleh warga dan pengecekannya.
Padahal, ketentuannya raskin untuk satu desa diturunkan pada satu titik distribusi dan selanjutnya dibagikan desa ke penerima.
Pendropingan raskin langsung ke RT memudahkan masyarakat mengambil Raskin, karena lebih dekat dengan rumahnya. Pengecekan penyaluran raskin juga lebih mudah karena jumlah penerima tidak banyak pada setiap RT. (kr2/ays)
RUTENG, TIMEX - Warga Desa Popo Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai mempersoalkan berkurangnya jatah raskin dari berat bersih setiap karung. Mestinya, dalam satu karung berat bersih mencapai 15 kg. Setelah warga menimbang ulang, total raskin menyusut hinga 2-3 kg per karung dan total keseluruhan mencapai 700 kg.
Informasi yang diperoleh Timor Express menyebutkan, penyusutan jatah raskin terjadi hampir di semua desa di Manggarai. Bahkan, warga dan aparat desa mencoba menimbang kembali raskin yang dibagikan. Ada lima karung yang ditimbang dengan hasil beratnya tidak sampai 15 kg. Hasil timbangan itu bervariasi yakni sekarung berisi 14,9, 14,8 dan 13,8 kg. Warga sempat tidak mau menerima beras tersebut saat pembagian dari desa.
"Warga persoalkan mengapa beras itu susutnya dalam sekarung cukup banyak. Berarti, orang Bulog tidak timbang lagi saat disalurkan ke desa-desa. Warga protes keras dan minta kades untuk langsung lapor ke Bulog di Ruteng," ujar Markus Malut, warga Desa Popo Kecamatan Satar Mese Barat belum lama ini.
Sementara, Kasubdivre Bulog Ruteng, Imanuel Louk kepada Timor Express mengaku, telah mengetahui informasi tersebut atas laporan kepala desa (kades).
Laporan dari kades bahwa ada penyusutan yang mencapai 700 kg untuk jatah enam bulan bagi 98 rumah tangga sasaran penerima raskin. Laporan tersebut telah disikapi akhir pekan lalu.
"Kita telah dilaporkan bahwa ada raskin berkurang dalam satu karung berisi 15 kg. Ada lima karung yang ditimbang lagi saat itu. Betul ada penyusutan yang menyebabkan beratnya tidak sampai 15 kg. Dari hasil timbangan itu, warga simpulkan semua beras dalam karung itu susut semua," katanya.
Menyikap masalah tersebut, pihaknya menindaklanjuti dengan menurunkan sejumlah stafnya ke Desa Popo. Tugas staf adalah mengambil kembali beras yang belum dibagikan kepada warga untuk digantikan dengan beras yang beratnya pas 15 kg. Tetapi, setelah sampai di desa, semua beras telah dibagikan kepada para penerima.
Dikatakan, dari karung-karung ada memang yang robek dalam pengangkutan. Karena karung robek, otomatis beras keluar atau tumpah dalam perjalan, sehingga berkurang jumlahnya. Karena itu, tidak semua karung robek dan tidak semua juga beras susut. Kalau benar susut, Perum Bulog siap menggantinya.
Seorang staf Bulog, John menjelaskan, laporan itu masuk ke Satker pekan lalu bahwa ada penyusutan atau berkurang berat beras dalam sekarung. Hal itu diketahui setelah warga menimbang kembali beberapa karung. Susutnya bervariasi dan warga hitung menyeluruh jumlahnya 700 kg untuk jatah Januari sampai dengan Juni, tetapi disalurkan sekali saja.
Untuk distribusi raskin sekarang ini kata John, langsung diturunkan ke RT agar lebih mudah pengambilan oleh warga dan pengecekannya.
Padahal, ketentuannya raskin untuk satu desa diturunkan pada satu titik distribusi dan selanjutnya dibagikan desa ke penerima.
Pendropingan raskin langsung ke RT memudahkan masyarakat mengambil Raskin, karena lebih dekat dengan rumahnya. Pengecekan penyaluran raskin juga lebih mudah karena jumlah penerima tidak banyak pada setiap RT. (kr2/ays)
Lurah Kampung Baru Tolak Beras Raskin
Kamis. 19 Juni 2014
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lurah Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menolak beras jatah raskin untuk warganya pada Juni 2014 yang disalurkan Bulog Parepare.
"Kami menolak karena kondisi beras dinilai tidak layak
bagi warganya, hal itu berdasarkan laporan warga," kata Lurah Kampung Baru, Aris Munir menanggapi penolakan Raskin di wilayahnya, Kamis.
Menurut dia, penolakan jatah raskin bagi warganya tersebut, karena pihaknya menganggap beras yang disalurkan pihak Bulog Parepare tidak sesuai dengan standar Raskin.
Dia mengatakan, apabila tetap memaksakan menerima Raskin dari Bulog, dikhawatirkan warganya berpikiran pihak lurahlah yang menukar Raskin itu dengan beras kualitas rendah.
"Jadi kalau beras dari Bulog tersebut tetap kami terima, nanti kami dipikir yang menukar beras itu, karena kondisinya memang tidak layak dan tidak sesuai standar Raskin," katanya.
Beras yang diterima pihaknya dari Bulog saat ini, kata Aris, kualitasnya rendah dan tidak sama dengan Raskin yang diterima warganya pada priode bulan sebelumnya.
"Kendati demikian, kami berupaya agar jatah Raskin bulan ini, bisa diterima warga tepat waktu karena merupakan kebutuhan warga," ujarnya.
Dari informasi yang dihimpun diketahui, di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat terdapat 186 Kepala Keluarga yang mendapat Raskin atau sebanyak 2.790 Kilogram dengan harga Rp1.600 perkilo. Beras itu berbenih dan berbatu.
Sementara, Ahmad Wijaya Kasi Pelayanan Publik Bulog Parepare mengatakan, masyarakat sebaiknya memahami standarisasi beras raskin.
"Perlu dipahami jika Raskin itu tidak seperti beras kepala yang bagus, beras raskin kami sudah sesuai dengan standar yang ada," katanya.
Dia mengatakan, ketika ada beras yang kotor dan tidak sesuai dengan timbangan, pihak bulog siap menganti beras raskin pada saat itu juga.
"Kami akan ganti kalau memang tidak sesuai, namun kami tetap sesuai dengan standarisasi raskin yang berlaku secara nasional," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/19/n7fb44-lurah-kampung-baru-tolak-beras-raskin
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lurah Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menolak beras jatah raskin untuk warganya pada Juni 2014 yang disalurkan Bulog Parepare.
"Kami menolak karena kondisi beras dinilai tidak layak
bagi warganya, hal itu berdasarkan laporan warga," kata Lurah Kampung Baru, Aris Munir menanggapi penolakan Raskin di wilayahnya, Kamis.
Menurut dia, penolakan jatah raskin bagi warganya tersebut, karena pihaknya menganggap beras yang disalurkan pihak Bulog Parepare tidak sesuai dengan standar Raskin.
Dia mengatakan, apabila tetap memaksakan menerima Raskin dari Bulog, dikhawatirkan warganya berpikiran pihak lurahlah yang menukar Raskin itu dengan beras kualitas rendah.
"Jadi kalau beras dari Bulog tersebut tetap kami terima, nanti kami dipikir yang menukar beras itu, karena kondisinya memang tidak layak dan tidak sesuai standar Raskin," katanya.
Beras yang diterima pihaknya dari Bulog saat ini, kata Aris, kualitasnya rendah dan tidak sama dengan Raskin yang diterima warganya pada priode bulan sebelumnya.
"Kendati demikian, kami berupaya agar jatah Raskin bulan ini, bisa diterima warga tepat waktu karena merupakan kebutuhan warga," ujarnya.
Dari informasi yang dihimpun diketahui, di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat terdapat 186 Kepala Keluarga yang mendapat Raskin atau sebanyak 2.790 Kilogram dengan harga Rp1.600 perkilo. Beras itu berbenih dan berbatu.
Sementara, Ahmad Wijaya Kasi Pelayanan Publik Bulog Parepare mengatakan, masyarakat sebaiknya memahami standarisasi beras raskin.
"Perlu dipahami jika Raskin itu tidak seperti beras kepala yang bagus, beras raskin kami sudah sesuai dengan standar yang ada," katanya.
Dia mengatakan, ketika ada beras yang kotor dan tidak sesuai dengan timbangan, pihak bulog siap menganti beras raskin pada saat itu juga.
"Kami akan ganti kalau memang tidak sesuai, namun kami tetap sesuai dengan standarisasi raskin yang berlaku secara nasional," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/19/n7fb44-lurah-kampung-baru-tolak-beras-raskin
Kamis, 19 Juni 2014
Bulog Maluku Sanksi Tegas Kecamatan Jika Utang Raskin
Kamis, 19 Juni 2014
RIMANEWS - Kabid Penyaluran Devisi Regional (Divre) Perum Bulog Maluku, Latif Malawat memastikan program penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di Maluku yang meliputi 11 kabupaten dan kota untuk jatah tahun 2014 sudah terealisasi hingga Agustus.
"Ada kabupaten yang sudah menerima jatah hingga Agustus, itu berarti sudah masuk dalam penyaluran tahap kedua," katanya, Kamis (19/6).
Adapun penyaluran tahap pertama dimulai Januari - Maret dan ditambah dengan November - Desember 2014. Sehingga target terpenuhi 100 persen.
"Sekarang ini kami sedang menyalurkan jatah tahap kedua mulai bulan April bahkan ada kabupaten yang sudah disalurkan hingga Agustus," lanjutnya.
Perlu diketahui, kebijakan Bulog Maluku dalam menyalurkan Raskin di daerah bertujuan mengantisipasi situasi cuaca dan kondisi laut yang memburuk jelang bulan puasa hingga lebaran.
"Ada juga sejumlah kecamatan yang sedang disiapkan DO untuk disalurkan memanfaatkan kondisi sekarang ini yang masih membaik," ujarnya.
Latif juga mengingatkan beberapa kabupaten atau kecamatan yang masih memiliki hutang akan mendapat sanksi dari Bulog yaitu tidak mendapat raskin jatah tahun 2014.
"Kalau tidak demikian lalu jatah Raskin tetap disalurkan saja maka tunggakannya akan lebih besar lagi, sementara mereka tidak mempunyai inisiatif untuk melunasinya," tegasnya.
(chus)
http://www.rimanews.com/read/20140619/156839/bulog-maluku-sanksi-tegas-kecamatan-jika-utang-raskin
RIMANEWS - Kabid Penyaluran Devisi Regional (Divre) Perum Bulog Maluku, Latif Malawat memastikan program penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di Maluku yang meliputi 11 kabupaten dan kota untuk jatah tahun 2014 sudah terealisasi hingga Agustus.
"Ada kabupaten yang sudah menerima jatah hingga Agustus, itu berarti sudah masuk dalam penyaluran tahap kedua," katanya, Kamis (19/6).
Adapun penyaluran tahap pertama dimulai Januari - Maret dan ditambah dengan November - Desember 2014. Sehingga target terpenuhi 100 persen.
"Sekarang ini kami sedang menyalurkan jatah tahap kedua mulai bulan April bahkan ada kabupaten yang sudah disalurkan hingga Agustus," lanjutnya.
Perlu diketahui, kebijakan Bulog Maluku dalam menyalurkan Raskin di daerah bertujuan mengantisipasi situasi cuaca dan kondisi laut yang memburuk jelang bulan puasa hingga lebaran.
"Ada juga sejumlah kecamatan yang sedang disiapkan DO untuk disalurkan memanfaatkan kondisi sekarang ini yang masih membaik," ujarnya.
Latif juga mengingatkan beberapa kabupaten atau kecamatan yang masih memiliki hutang akan mendapat sanksi dari Bulog yaitu tidak mendapat raskin jatah tahun 2014.
"Kalau tidak demikian lalu jatah Raskin tetap disalurkan saja maka tunggakannya akan lebih besar lagi, sementara mereka tidak mempunyai inisiatif untuk melunasinya," tegasnya.
(chus)
http://www.rimanews.com/read/20140619/156839/bulog-maluku-sanksi-tegas-kecamatan-jika-utang-raskin
Komisi IV Mengharapkan Perbaikan Kinerja Bulog
Rabu, 18 Juni 2014
Komisi IV DPR RI mengaspresiasi dan mengharapkan perbaikan kinerja Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka mengemban dua misi, yaitu ketahanan pangan untuk rakyat miskin memenuhi ketersediaan raskin dan sebagai stabilator harga.
Rapat dengar pendapat, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam dari Fraksi PKB dan dihadiri oleh Soetarto Alimoeso sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Selasa (17/6), di Gedung DPR RI, Jakarta..
Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 8.333/kg sesuai APBN yang ditetapkan sebesar 18 triliun dengan pencairan pada Semester 1 2014 sebesar 11 Triliun dan Desember sebesar 18 triliun untuk rencana RKL dan RKA Perum Bulog 2015 dengan anggaran sebesar 20 triliun. Anggaran yang ditetapkan ini meliputi sasaran subsidi Raskin, cadangan beras pemerintah, serta margin fee.
Made Urip dari F PDIP menyatakan bahwa, Masalah kinerja dan masalah hipertesi terhadap Perum Bulog mengenai raskin harus ditingkatkan, diperkuat serta lebih diperdalam agar terjaga dengan baik. Perum Bulog Raskin perlu dorongan Bulog petani dikarenakan Bulog sebagai fungsi public dan komersial. Membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi.
“Fungsi komersial yang terdapat pada Bulog Mart mengenai kualitas dan mutu, perlu perbaikan kedepan untuk Raskin 2015. Bulog harus punya pondasi untuk kedepan, dan program untuk Raskin harus diperbaiki dan ditambah dalam,” katanya.
Dalam Perum Bulog ini terdapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 2 triliun. CBP ini diperlukan untuk para petani saat terjadi bencana, serta musim panceklik. CBP ini perlu dilakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah atau kabupaten. “Banyak para petani ketika musim panceklik tidak mengajukan CBP dikarenakan mereka tidak mengetahui adanya CBP”, ujar Made Urip.
Selain itu, Herman Khaeron F-Partai Demokrat mengatakan, Subsidi jangan menjadi sarana untuk mendapat keuntungan pihak lain kalau estimasinya sesuai kebutuhan lebih baik Bulog langsung terjun ke sasaran langsung, bisa menggunakan kartu Raskin, Kartu Raskin ini gunakan untuk yang layak mendapatkan Raskin.
Alimoeso sebagai Direktur Utama Perum Bulog mengatakan bahwa Bulog sudah mempunyai langkah-langkah seperti menyusun kualitas, mereview HBP luar negeri, melakukan pengecekan Raskin sebelum disalurkan, membatasi jumlah raskin sesuai kondisi dan kebutuhan, menyusun harga tembus raskin, mengerjakan tim kordinasi online, serta sosialisasi kepada media.
Para anggota Komisi IV mengapresiasi berjalannya Program Raskin. Dengan berjalannya program Raskin tersebut para anggota mengharapkan perlunya antisipasi dan persiapkan lebih awal untuk memprediksi situasib setahun kedepan mengenai permasalahan yang sekiranya akan terjadi walaupun situasi cepat berubah agar nantinya dapat ditangani. Semoga bisa menangani pangan secara keseluruhan bukan hanya mengenai isu-isu beras miskin saja tetapi hal yang berhubungan dengan pangan.
Hasil Rapat dengar pendapat yang dibicarakan oleh Perum Bulog dengan Komisi IV mengenai realisasi penyaluran Raskin. Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran Subsidi Raskin, Cadangan Beras Pemerintah, dan Margin Fee tahun anggaran 2015 sebesar RP 24.096.583.706.750. (as/za)
http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2014/jun/18/8221/komisi-iv-mengharapkan-perbaikan-kinerja-bulog
Komisi IV DPR RI mengaspresiasi dan mengharapkan perbaikan kinerja Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka mengemban dua misi, yaitu ketahanan pangan untuk rakyat miskin memenuhi ketersediaan raskin dan sebagai stabilator harga.
Rapat dengar pendapat, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam dari Fraksi PKB dan dihadiri oleh Soetarto Alimoeso sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Selasa (17/6), di Gedung DPR RI, Jakarta..
Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 8.333/kg sesuai APBN yang ditetapkan sebesar 18 triliun dengan pencairan pada Semester 1 2014 sebesar 11 Triliun dan Desember sebesar 18 triliun untuk rencana RKL dan RKA Perum Bulog 2015 dengan anggaran sebesar 20 triliun. Anggaran yang ditetapkan ini meliputi sasaran subsidi Raskin, cadangan beras pemerintah, serta margin fee.
Made Urip dari F PDIP menyatakan bahwa, Masalah kinerja dan masalah hipertesi terhadap Perum Bulog mengenai raskin harus ditingkatkan, diperkuat serta lebih diperdalam agar terjaga dengan baik. Perum Bulog Raskin perlu dorongan Bulog petani dikarenakan Bulog sebagai fungsi public dan komersial. Membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi.
“Fungsi komersial yang terdapat pada Bulog Mart mengenai kualitas dan mutu, perlu perbaikan kedepan untuk Raskin 2015. Bulog harus punya pondasi untuk kedepan, dan program untuk Raskin harus diperbaiki dan ditambah dalam,” katanya.
Dalam Perum Bulog ini terdapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 2 triliun. CBP ini diperlukan untuk para petani saat terjadi bencana, serta musim panceklik. CBP ini perlu dilakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah atau kabupaten. “Banyak para petani ketika musim panceklik tidak mengajukan CBP dikarenakan mereka tidak mengetahui adanya CBP”, ujar Made Urip.
Selain itu, Herman Khaeron F-Partai Demokrat mengatakan, Subsidi jangan menjadi sarana untuk mendapat keuntungan pihak lain kalau estimasinya sesuai kebutuhan lebih baik Bulog langsung terjun ke sasaran langsung, bisa menggunakan kartu Raskin, Kartu Raskin ini gunakan untuk yang layak mendapatkan Raskin.
Alimoeso sebagai Direktur Utama Perum Bulog mengatakan bahwa Bulog sudah mempunyai langkah-langkah seperti menyusun kualitas, mereview HBP luar negeri, melakukan pengecekan Raskin sebelum disalurkan, membatasi jumlah raskin sesuai kondisi dan kebutuhan, menyusun harga tembus raskin, mengerjakan tim kordinasi online, serta sosialisasi kepada media.
Para anggota Komisi IV mengapresiasi berjalannya Program Raskin. Dengan berjalannya program Raskin tersebut para anggota mengharapkan perlunya antisipasi dan persiapkan lebih awal untuk memprediksi situasib setahun kedepan mengenai permasalahan yang sekiranya akan terjadi walaupun situasi cepat berubah agar nantinya dapat ditangani. Semoga bisa menangani pangan secara keseluruhan bukan hanya mengenai isu-isu beras miskin saja tetapi hal yang berhubungan dengan pangan.
Hasil Rapat dengar pendapat yang dibicarakan oleh Perum Bulog dengan Komisi IV mengenai realisasi penyaluran Raskin. Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran Subsidi Raskin, Cadangan Beras Pemerintah, dan Margin Fee tahun anggaran 2015 sebesar RP 24.096.583.706.750. (as/za)
http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2014/jun/18/8221/komisi-iv-mengharapkan-perbaikan-kinerja-bulog
Selasa, 17 Juni 2014
Bantah Isu, Jokowi Janji Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Raskin
Senin, 17 Juni 2014
PURWAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo alias Jokowi memanfaatkan waktu kampanye di Kota Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014), untuk menepis segala fitnah terhadap dirinya. Di depan sekitar seribu warga di Alun-alun Kota Purwakarta, dia mengatakan bahwa sejumlah fitnah sudah menerpa dirinya semenjak deklarasi pencapresan.
"Di tabloid Obor Rakyat disebut bapak saya orang Singapura. Wajah ndeso gini kok orang Singapura," ujar Jokowi.
"Yang betul, bapak saya dari Karanganyar. Ibu saya dari Boyolali. Ini saya ulang-ulang terus karena di bawah itu terpengaruh. Kalau ndak saya jelasin, nanti dibilang bapak saya orang Amerika lagi," lanjutnya.
Jokowi menambahkan, ada lagi isu miring yang menerpa dirinya di kalangan tenaga pendidik. Beredar isu, jika Jokowi-Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden, uang sertifikasi tunjangan guru akan dihapuskan.
"Saya ke Indonesia timur ada yang bertanya itu ke saya. Saya berjanji tidak akan hapus tunjangan sertifikasi guru. Kalau ditambah, ya iya," ujar Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.
Isu miring yang diluruskan Jokowi lainnya ialah soal penghapusan beras miskin atau raskin. Jokowi membantah hal tersebut. Dia malah berjanji akan meningkatkan kualitas dan kuantitas raskin itu.
Jokowi mengatakan bahwa isu-isu miring itu beredar dari rival politiknya. Menurut dia, sang rival tidak menemukan kesalahan pada dirinya dan Jusuf Kalla. Oleh sebab itu, yang dilakukan adalah menebar kebohongan.
http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/17/1203003/bantah.isu.jokowi.janji.tingkatkan.kualitas.dan.kuantitas.raskin?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
PURWAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo alias Jokowi memanfaatkan waktu kampanye di Kota Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014), untuk menepis segala fitnah terhadap dirinya. Di depan sekitar seribu warga di Alun-alun Kota Purwakarta, dia mengatakan bahwa sejumlah fitnah sudah menerpa dirinya semenjak deklarasi pencapresan.
"Di tabloid Obor Rakyat disebut bapak saya orang Singapura. Wajah ndeso gini kok orang Singapura," ujar Jokowi.
"Yang betul, bapak saya dari Karanganyar. Ibu saya dari Boyolali. Ini saya ulang-ulang terus karena di bawah itu terpengaruh. Kalau ndak saya jelasin, nanti dibilang bapak saya orang Amerika lagi," lanjutnya.
Jokowi menambahkan, ada lagi isu miring yang menerpa dirinya di kalangan tenaga pendidik. Beredar isu, jika Jokowi-Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden, uang sertifikasi tunjangan guru akan dihapuskan.
"Saya ke Indonesia timur ada yang bertanya itu ke saya. Saya berjanji tidak akan hapus tunjangan sertifikasi guru. Kalau ditambah, ya iya," ujar Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.
Isu miring yang diluruskan Jokowi lainnya ialah soal penghapusan beras miskin atau raskin. Jokowi membantah hal tersebut. Dia malah berjanji akan meningkatkan kualitas dan kuantitas raskin itu.
Jokowi mengatakan bahwa isu-isu miring itu beredar dari rival politiknya. Menurut dia, sang rival tidak menemukan kesalahan pada dirinya dan Jusuf Kalla. Oleh sebab itu, yang dilakukan adalah menebar kebohongan.
http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/17/1203003/bantah.isu.jokowi.janji.tingkatkan.kualitas.dan.kuantitas.raskin?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Mutu Jelek, Raskin Buat Kado Perkawinan
Senin, 16 Juni 2014
INDRAMAYU (Pos Kota) – Kualitas beras raskin yang buruk tak dikonsumsi warga miskin. Akibatnya raskin hanya dipakai kado kondangan saja.
“Kualitas raskin yang sangat rendah, membuat raskin tak dikonsumsi warga miskin ,” kata Darmin, 43 warga desa yang dijumpai Pos Kota, Minggu (15/6).
Menurutnya, siapapun tahu raskin itu berbau apek, berkutu, berbubuk. Karena itu, banyak warga miskin tak sudi mengkonsumsinya. Raskin paling paling jadi kado kondangan.
Rakyat sudah berulang kali protes ke kades dan diteruskan ke Sub Dolog Indramayu. Tapi tak ditanggapi. Sub Dolog Indramayu seakan tak peduli keluhan rakyat. Karyawan gudang Dolog mengakui, raskin mutunya jelek karena beras kawak alias beras yang sudah sangat lama disimpan.
Di Kecamatan Terisi jatah raskin dibonsai. 1 KK hanya dapat jatah beli raskin 4 liter seharga Rp9 ribu. Padahal, Menkokesra membagi jatah raskin 20 kg per KK seharga Rp.1.800 per Kg. Sayangnya, rakyat tak bisa protes, percuma saja. (taryani)
http://poskotanews.com/2014/06/16/hl-mutu-jelek-raskin-buat-kado-perkawinan/
INDRAMAYU (Pos Kota) – Kualitas beras raskin yang buruk tak dikonsumsi warga miskin. Akibatnya raskin hanya dipakai kado kondangan saja.
“Kualitas raskin yang sangat rendah, membuat raskin tak dikonsumsi warga miskin ,” kata Darmin, 43 warga desa yang dijumpai Pos Kota, Minggu (15/6).
Menurutnya, siapapun tahu raskin itu berbau apek, berkutu, berbubuk. Karena itu, banyak warga miskin tak sudi mengkonsumsinya. Raskin paling paling jadi kado kondangan.
Rakyat sudah berulang kali protes ke kades dan diteruskan ke Sub Dolog Indramayu. Tapi tak ditanggapi. Sub Dolog Indramayu seakan tak peduli keluhan rakyat. Karyawan gudang Dolog mengakui, raskin mutunya jelek karena beras kawak alias beras yang sudah sangat lama disimpan.
Di Kecamatan Terisi jatah raskin dibonsai. 1 KK hanya dapat jatah beli raskin 4 liter seharga Rp9 ribu. Padahal, Menkokesra membagi jatah raskin 20 kg per KK seharga Rp.1.800 per Kg. Sayangnya, rakyat tak bisa protes, percuma saja. (taryani)
http://poskotanews.com/2014/06/16/hl-mutu-jelek-raskin-buat-kado-perkawinan/
Diserang Kutu, 15.000 Ton Beras di Bulog Lamongan Difumigasi
Senin, 16 Juni 2014
TRIBUNNEWS.COM,LAMONGAN – Sebanyak 15.000 ton beras Bulog di Lamongan rusak diserang kutu beras.
Gudang Bulog Lamongan mulai hari ini keseluruhannya terpaksa difumigasi.
“Mulai hari ini kita fumigasi dan diberi obat untuk menghilangkan binatang kecil, yakni gurem,”ungkap Kepala Sub Bulog Divre III Bojonegoro, Efdal MS saat dikonfirmasi Surya (Tribunnews.com Network), Senin (16/06) terkait informasi ditemukannya beras dalam gudang Bulog yang diserang kutu.
Namun, Efdal menolak jika binatang kecil termasuk hama atau kutu.
"Itu bukan bukan kutu tapi gurem yang akan mati dengan sendirinya, tergantung cuaca," jelasnya.
Untuk mempercepat memusnahkan gurem (sebutan Efdal, red) pihaknya melakukan gerakan fumigasi
yang dimulai Senin hari ini.
”Jadi saya tegaskan ini bukan termasuk hama atau kutu, tapi gurem,”tandasnya.
Meski bintang kecil bernama gurem itu tidak berbahaya, Efdal tetap melakukan fumigasi, yang semua permukaan tumpukan beras di dalam gudang ditutup dengan plastik dan diberikan obat selama 10 hari.
Setelah 10 hari baru dibuka.
Kedatangan gurem tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Namun, yang perlu ditekankan adalah, gurem-gurem ini tidak termasuk dalam hama.
Munculnya gurem itu karena pengaruh cuaca buruk. Selama cuaca baik , bintang kecil dipastikan tidak akan muncul.
Pihaknya juga memastikan setelah difumigasi, semua stok
beras yang ada di dalam gudang itu aman dikonsumsi.
”Tanpa difumigasi dan hanya diangin – anginkan saja gurem itu akan hilang dengan sendirinya,”ungkapnya.
Ia menjamin bahwa beras dari Bulog yang disalurkan ke masyarakat aman. Sebab beras yang keluar sudah melalui pengecekan sesuai standar operasional Bulog. Bahkan kendaraan yang dipakai mengirim dicel lebih dahulu, termasuk piranti terpal yang harus dipakai untuk penutup.
Semua stok beras yang ada dalam gudang Bulog dijamin dalam keadaan baik. Proses fumigasi menurutnya tidak membahayakan dan tidak merusak kualitas beras.
”Fumigasi ini dipraktikan hampir setiap tahun untuk melindungi kualitas beras,”ungkapnya.
Fumigasi semacam ini akan secara rutin dilakukan oleh pihak Bulog untuk tindakan pencegahan.
Agar beras yang didistribusikan kepada masyarakat miskin termasuk beras yang sehat dan layak untuk dikonsumsi.
Pengendalian semacam ini bersifat kuratif dengan cara fumigasi. Pestisida yang digunakan adalah pestisida racun pernafasan. Prinsip fumigasi adalah mematikan hama yang ada pada waktu tersebut.
http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/16/diserang-kutu-15000-ton-beras-di-bulog-lamongan-difumigasi
TRIBUNNEWS.COM,LAMONGAN – Sebanyak 15.000 ton beras Bulog di Lamongan rusak diserang kutu beras.
Gudang Bulog Lamongan mulai hari ini keseluruhannya terpaksa difumigasi.
“Mulai hari ini kita fumigasi dan diberi obat untuk menghilangkan binatang kecil, yakni gurem,”ungkap Kepala Sub Bulog Divre III Bojonegoro, Efdal MS saat dikonfirmasi Surya (Tribunnews.com Network), Senin (16/06) terkait informasi ditemukannya beras dalam gudang Bulog yang diserang kutu.
Namun, Efdal menolak jika binatang kecil termasuk hama atau kutu.
"Itu bukan bukan kutu tapi gurem yang akan mati dengan sendirinya, tergantung cuaca," jelasnya.
Untuk mempercepat memusnahkan gurem (sebutan Efdal, red) pihaknya melakukan gerakan fumigasi
yang dimulai Senin hari ini.
”Jadi saya tegaskan ini bukan termasuk hama atau kutu, tapi gurem,”tandasnya.
Meski bintang kecil bernama gurem itu tidak berbahaya, Efdal tetap melakukan fumigasi, yang semua permukaan tumpukan beras di dalam gudang ditutup dengan plastik dan diberikan obat selama 10 hari.
Setelah 10 hari baru dibuka.
Kedatangan gurem tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Namun, yang perlu ditekankan adalah, gurem-gurem ini tidak termasuk dalam hama.
Munculnya gurem itu karena pengaruh cuaca buruk. Selama cuaca baik , bintang kecil dipastikan tidak akan muncul.
Pihaknya juga memastikan setelah difumigasi, semua stok
beras yang ada di dalam gudang itu aman dikonsumsi.
”Tanpa difumigasi dan hanya diangin – anginkan saja gurem itu akan hilang dengan sendirinya,”ungkapnya.
Ia menjamin bahwa beras dari Bulog yang disalurkan ke masyarakat aman. Sebab beras yang keluar sudah melalui pengecekan sesuai standar operasional Bulog. Bahkan kendaraan yang dipakai mengirim dicel lebih dahulu, termasuk piranti terpal yang harus dipakai untuk penutup.
Semua stok beras yang ada dalam gudang Bulog dijamin dalam keadaan baik. Proses fumigasi menurutnya tidak membahayakan dan tidak merusak kualitas beras.
”Fumigasi ini dipraktikan hampir setiap tahun untuk melindungi kualitas beras,”ungkapnya.
Fumigasi semacam ini akan secara rutin dilakukan oleh pihak Bulog untuk tindakan pencegahan.
Agar beras yang didistribusikan kepada masyarakat miskin termasuk beras yang sehat dan layak untuk dikonsumsi.
Pengendalian semacam ini bersifat kuratif dengan cara fumigasi. Pestisida yang digunakan adalah pestisida racun pernafasan. Prinsip fumigasi adalah mematikan hama yang ada pada waktu tersebut.
http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/16/diserang-kutu-15000-ton-beras-di-bulog-lamongan-difumigasi
Senin, 16 Juni 2014
Di Pandeglang: Masih Ditemukan Raskin Buruk
Minggu, 15 Juni 2014
Warga Sesalkan Sikap Pembiaran Oleh Divre DKI
RilisBanten-PANDEGLANG; Sepanjang tahun 2013 hingga pertengahan 2014 ini, beras miskin (raskin) yang disalurkan Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang masih ditemukan berkualitas buruk (Tidak Memenuhi Syarat Inpres Perberasan-Red). Keluhan demi keluhan yang disampaikan masyarakat penerima manfaat dan para pemerhati raskin di daerah, seakan tidak mendapat tanggapan berarti dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) DKI Jakarta.
Yang terbaru, Badan Pamantau Pembangunan Provinsi Banten (BP3B) mempertanyakan komitmen Kepala Subdivre Bulog Lebak-Pandeglang, Herman Sadik, terkait pelayanan beras raskin yang masih ditemukan berkualitas buruk tersebut.
“Kami mempertanyakan komitmen Kasub terkait kualitas raskin yang disalurkan pihaknya. Sebab, masih ditemukan raskin yang berkualitas sangat buruk dan tidak layak dikonsumsi manusia, seperti raskin di Desa Pasirkarag dan Desa Pasirjaksa Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten,” ujar Koordinator BP3B, Apandi Jarkasih layaknya dilansir harian Pelita, Senin (9/6/2014) kemarin.
Menurutnya, beras yang disalurkan untuk kedua desa tersebut berkutu, banyak gabah, dan berwarna kusam. “Buruknya kualitas itu juga diketahui oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pandeglang. Dia sangat geram dengan buruknya kualitas raskin di Desa Pasirkarag tersebut,” jelasnya.
Soal komitmen Kasub Divre Bulog Lebak-Pandeglang dalam memperbaiki kualitas raskin, lanjut Apandi, itu hanya bohong besar.
Sementara Kasie Pendistribusian KKP Pandeglang, meminta beras raskin untuk Desa Pasirkarag tidak disalurkan dulu. “Kepala Desa harus segera membuat laporan dan mengembalikan raskin tersebut ke Bulog,” katanya.
Dipihak lain, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Banten, Sri Murtiningsih, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi penyaluran raskin, baik terkait kualitas dan kuantitas maupun ketepatan sasarannya. “Butuh peran serta dari seluruh komponen masyarakat untuk menyukseskan program raskin,” katanya.
Persoalan raskin di Kabupaten Padeglang juga tidak hanya terkait dengan buruknya kualitas. Tapi, ada juga beras raskin yang tiba-tiba raib dari rumah Kepala Desa (Kades). Seperti halnya yang terjadi di Desa Cigodang, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Para Ketua RT membuat pernyataan bersama sebagai bentuk protes atas menghilangnya raskin tersebut.
Pada bagian lain, Pemerhati Raskin Banten (PRB), Tb. Mahmud Syaeroji, menyesalkan sikap pembiaran dari Perum Bulog Divre DKI Jakarta terkait kinerja Kasub Divre Lebak-Pandeglang. “Persoalan buruknya kualitas raskin di Pandeglang ini sudah berlangsung lama, tapi kenapa dibiarkan dan tidak diselesaikan. Kalau tidak mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas raskin, lebih baik dicopot saja Kasub itu,” tegasnya.
Menurut Mahmud, sikap pembiaran yang dilakukan Divre DKI, telah merugikan masyarakat penerima manfaat raskin secara keseluruhan. “Hitung saja, berapa kerugian yang diderita masyarakat penerima manfaat akibat buruknya kualitas raskin di Pandeglang? Seharusnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban Perum Bulog Divre DKI, ya ganti dong Kasubnya. Jangan seolah-olah dibiarkan,” katanya menambahkan, sudah setahun lebih persoalan yang sama dibiarkan terus terjadi, namun belum juga ada tindakan perbaikan. “Kalau tetap juga dibiarkan, maka kami akan melaporkan kasus ini kepada aparat Kepolisian dan Kejaksaan agar memeriksa kualitas dan timbangan raskin digudang-gudang Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang,” pungkasnya. (Redaksi)*
http://rilisbanten.blogspot.com/2014/06/di-pandeglang-masih-ditemukan-raskin.html
Warga Sesalkan Sikap Pembiaran Oleh Divre DKI
RilisBanten-PANDEGLANG; Sepanjang tahun 2013 hingga pertengahan 2014 ini, beras miskin (raskin) yang disalurkan Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang masih ditemukan berkualitas buruk (Tidak Memenuhi Syarat Inpres Perberasan-Red). Keluhan demi keluhan yang disampaikan masyarakat penerima manfaat dan para pemerhati raskin di daerah, seakan tidak mendapat tanggapan berarti dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) DKI Jakarta.
Yang terbaru, Badan Pamantau Pembangunan Provinsi Banten (BP3B) mempertanyakan komitmen Kepala Subdivre Bulog Lebak-Pandeglang, Herman Sadik, terkait pelayanan beras raskin yang masih ditemukan berkualitas buruk tersebut.
“Kami mempertanyakan komitmen Kasub terkait kualitas raskin yang disalurkan pihaknya. Sebab, masih ditemukan raskin yang berkualitas sangat buruk dan tidak layak dikonsumsi manusia, seperti raskin di Desa Pasirkarag dan Desa Pasirjaksa Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten,” ujar Koordinator BP3B, Apandi Jarkasih layaknya dilansir harian Pelita, Senin (9/6/2014) kemarin.
Menurutnya, beras yang disalurkan untuk kedua desa tersebut berkutu, banyak gabah, dan berwarna kusam. “Buruknya kualitas itu juga diketahui oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pandeglang. Dia sangat geram dengan buruknya kualitas raskin di Desa Pasirkarag tersebut,” jelasnya.
Soal komitmen Kasub Divre Bulog Lebak-Pandeglang dalam memperbaiki kualitas raskin, lanjut Apandi, itu hanya bohong besar.
Sementara Kasie Pendistribusian KKP Pandeglang, meminta beras raskin untuk Desa Pasirkarag tidak disalurkan dulu. “Kepala Desa harus segera membuat laporan dan mengembalikan raskin tersebut ke Bulog,” katanya.
Dipihak lain, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Banten, Sri Murtiningsih, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi penyaluran raskin, baik terkait kualitas dan kuantitas maupun ketepatan sasarannya. “Butuh peran serta dari seluruh komponen masyarakat untuk menyukseskan program raskin,” katanya.
Persoalan raskin di Kabupaten Padeglang juga tidak hanya terkait dengan buruknya kualitas. Tapi, ada juga beras raskin yang tiba-tiba raib dari rumah Kepala Desa (Kades). Seperti halnya yang terjadi di Desa Cigodang, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Para Ketua RT membuat pernyataan bersama sebagai bentuk protes atas menghilangnya raskin tersebut.
Pada bagian lain, Pemerhati Raskin Banten (PRB), Tb. Mahmud Syaeroji, menyesalkan sikap pembiaran dari Perum Bulog Divre DKI Jakarta terkait kinerja Kasub Divre Lebak-Pandeglang. “Persoalan buruknya kualitas raskin di Pandeglang ini sudah berlangsung lama, tapi kenapa dibiarkan dan tidak diselesaikan. Kalau tidak mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas raskin, lebih baik dicopot saja Kasub itu,” tegasnya.
Menurut Mahmud, sikap pembiaran yang dilakukan Divre DKI, telah merugikan masyarakat penerima manfaat raskin secara keseluruhan. “Hitung saja, berapa kerugian yang diderita masyarakat penerima manfaat akibat buruknya kualitas raskin di Pandeglang? Seharusnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban Perum Bulog Divre DKI, ya ganti dong Kasubnya. Jangan seolah-olah dibiarkan,” katanya menambahkan, sudah setahun lebih persoalan yang sama dibiarkan terus terjadi, namun belum juga ada tindakan perbaikan. “Kalau tetap juga dibiarkan, maka kami akan melaporkan kasus ini kepada aparat Kepolisian dan Kejaksaan agar memeriksa kualitas dan timbangan raskin digudang-gudang Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang,” pungkasnya. (Redaksi)*
http://rilisbanten.blogspot.com/2014/06/di-pandeglang-masih-ditemukan-raskin.html
Sabtu, 14 Juni 2014
Produksi Beras Sendiri, Ratusan Warga Tolak Raskin
Sabtu, 14 Juni 2014
RIMANEWS - Sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) warga di dua desa di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menolak pembagian beras untuk miskin (raskin) dari pemerintah karena mereka mampu membeli beras yang lebih berkualitas dan enak.
Kepala Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon Baharuddin di Sangatta, Jumat (13/6), mengatakan sekitar 400 warga itu tersebar di dua di Desa Long Nyelong, Kecamatan Busang dan warga Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon.
"Sudah dua tahun ini saya tidak mengusulkan raskin ke kecamatan karena warga saya yang berjumlah 250 KK tidak mau menerima meski diberikan secara gratis. Mereka menolak karena sudah mampu membeli beras yang lebih berkualitas dan enak," ujarnya.
Menurut dia, semua warga tidak mau menerima raskin, karena itu pihaknya tidak pernah mengusulkan ke pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Warga tidak mau mengonsumsi beras itu karena tidak enak.
Ia mengatakan, warga merasa mampu membeli bears yang enak. Ini karena tingkat perekonomian mereka yang semakin meningkat dan sejahtrera. Kehidupan warga di desa ini alhamdulillah semakin baik.
"Kalau tidak percaya silakan datangi ke rumah-rumah mereka adakah yang mau terima raskin, pasti ditolak," katanya.
Penolakan raskin itu juga terjadi di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang. Sekitar 200 KK juga tidak mau mengonsumsi beras harga murah dari pemerintah.
Kepala Desa Long Nyelong Maling Bangmembenarkan warganya tidak mau menerima jatah raskin.
"Warga saya tidak mau lagi diberikan beras pembagian pemerintah dengan alasan tidak enak. Warga di desa ini juga rata-rata memiliki beras produksi sendiri rasanya lebih enak," katanya.
Menurut dia, karena warganya tidak mau, makanya tahun ini pihaknya hanya mengusulkan hanya 600 kilogram, itu juga sebagai persiapan jika sewaktu-waktu ada warga butuh atau terjadi musibah.
Dia mengatakan setiap raskineras miskin dikirim dari kecamatan pihaknya mengumumkan agar warga datang mengambil jatahnya tapi hanya 2 atau 3 orang datang yang lainnya menolak.
"Desa Long Nyelong berpenduduk 220 KK yang tersebar di 3 RT. Karena mereka tidak minat beras miskin makanya saya tidak lagi mengusulkan," ujarnya.
Gesang, salah seorang warga Desa Long Nyelong mengatakan tidak berminat mengambil raskin dari pemerintah karena mereka punya beras sendiri.
Menurut dia, raskin itu rasanya tidak enak kalau dimasak. Sedangkan beras produksi sendiri lebih enak rasanya biarpun tanpa lauk ikan dan daging.
"Kades itu sering menyuruh kami ambil beras pembagian, tapi warga tidak minat dengan beras. Kalau saran saya lebih baik raskin itu dikasihkan warga lain yang butuh," katanya. (rim/atr/fr)
http://www.rimanews.com/read/20140613/156082/produksi-beras-sendiri-ratusan-warga-tolak-raskin
RIMANEWS - Sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) warga di dua desa di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menolak pembagian beras untuk miskin (raskin) dari pemerintah karena mereka mampu membeli beras yang lebih berkualitas dan enak.
Kepala Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon Baharuddin di Sangatta, Jumat (13/6), mengatakan sekitar 400 warga itu tersebar di dua di Desa Long Nyelong, Kecamatan Busang dan warga Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon.
"Sudah dua tahun ini saya tidak mengusulkan raskin ke kecamatan karena warga saya yang berjumlah 250 KK tidak mau menerima meski diberikan secara gratis. Mereka menolak karena sudah mampu membeli beras yang lebih berkualitas dan enak," ujarnya.
Menurut dia, semua warga tidak mau menerima raskin, karena itu pihaknya tidak pernah mengusulkan ke pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Warga tidak mau mengonsumsi beras itu karena tidak enak.
Ia mengatakan, warga merasa mampu membeli bears yang enak. Ini karena tingkat perekonomian mereka yang semakin meningkat dan sejahtrera. Kehidupan warga di desa ini alhamdulillah semakin baik.
"Kalau tidak percaya silakan datangi ke rumah-rumah mereka adakah yang mau terima raskin, pasti ditolak," katanya.
Penolakan raskin itu juga terjadi di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang. Sekitar 200 KK juga tidak mau mengonsumsi beras harga murah dari pemerintah.
Kepala Desa Long Nyelong Maling Bangmembenarkan warganya tidak mau menerima jatah raskin.
"Warga saya tidak mau lagi diberikan beras pembagian pemerintah dengan alasan tidak enak. Warga di desa ini juga rata-rata memiliki beras produksi sendiri rasanya lebih enak," katanya.
Menurut dia, karena warganya tidak mau, makanya tahun ini pihaknya hanya mengusulkan hanya 600 kilogram, itu juga sebagai persiapan jika sewaktu-waktu ada warga butuh atau terjadi musibah.
Dia mengatakan setiap raskineras miskin dikirim dari kecamatan pihaknya mengumumkan agar warga datang mengambil jatahnya tapi hanya 2 atau 3 orang datang yang lainnya menolak.
"Desa Long Nyelong berpenduduk 220 KK yang tersebar di 3 RT. Karena mereka tidak minat beras miskin makanya saya tidak lagi mengusulkan," ujarnya.
Gesang, salah seorang warga Desa Long Nyelong mengatakan tidak berminat mengambil raskin dari pemerintah karena mereka punya beras sendiri.
Menurut dia, raskin itu rasanya tidak enak kalau dimasak. Sedangkan beras produksi sendiri lebih enak rasanya biarpun tanpa lauk ikan dan daging.
"Kades itu sering menyuruh kami ambil beras pembagian, tapi warga tidak minat dengan beras. Kalau saran saya lebih baik raskin itu dikasihkan warga lain yang butuh," katanya. (rim/atr/fr)
http://www.rimanews.com/read/20140613/156082/produksi-beras-sendiri-ratusan-warga-tolak-raskin
Warga Pertanyakan Pembagian Raskin
Sabtu, 14 Juni 2014
RaskinDUMAI(DUMAIPOS.co)— Penyaluran bantuan beras miskin (Raskin) untuk keluarga yang kurang mampu di Kota Dumai dipertanyakan pihak penerima bantuan tersebut pasalnya sudah hampir berjalan selama 6 bulan belum ada dilakukan pembagian raskin yang seharusnya dibagikan 3 bulan sekali.
Icha (38) salah seorang penerima raskin di kelurahan Ratu Sima mengatakan, pembagian raskin telah lama menjadi pertanyaannya, biasanya pembagian raskin dilakukan 3 bulan sekali, namun kini sudah berjalan hampir selama 6 bulan belum ada dilakukan pembagian raskin.
“Semenjak awal 2014 sampai sekarang, belom ado lagi pembagian raskin, seharusnya pembagian raskin tu 3 bulan sekali,” ujar Icha yang mengaku sebagai seorang janda.
Bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk dirinya mengingat ia sebagai seorang janda yang harus menghidupi anaknya, namun pembagian raskin hingga kini belum jelas penyalurannya.
“Kita mau kejelasan ajo, kapan akan dibagikan raskin tersebut, jadi kami tau dan jelas waktu pembagian bantuan itu,” jelasnya dengan logat melayunya.
Hal yang sama juga disampaikan Eli (56) salah seorang warga kelurahan Pangkalan Sesai yang menjadi tanda tanya waktu penyaluran raskin yang hingga kini telah berjalan 6 bulan belum dilakukan pembagian raskin.
“Tah kapan dibagikan raskin, udah selama 6 bulan belum ada dibagikan, biasa 3 bulan sekali udah dibagikan,” ujar wanita paruh baya tersebut.
Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempertanyakan kapan dilakukan penyaluran bantuan raskin di Kota Dumai. Dan diharapkan secepatnya raskin dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kita berharap kepada pemerintah dan instansi terkait untuk menjelaskan kapan akan dilakukan pembagian raski, sebab udah jalan 6 bulan belum ada sama sekali dilakukan pembagian raskin, dan kita juga berharap agar bantuan raskin dapat disalurkan secepatnya kepada masyarakat yang membutuhkan,” harapnya.(Cr7/men)
http://dumaipos.co/2014/06/warga-pertanyakan-pembagian-raskin/
RaskinDUMAI(DUMAIPOS.co)— Penyaluran bantuan beras miskin (Raskin) untuk keluarga yang kurang mampu di Kota Dumai dipertanyakan pihak penerima bantuan tersebut pasalnya sudah hampir berjalan selama 6 bulan belum ada dilakukan pembagian raskin yang seharusnya dibagikan 3 bulan sekali.
Icha (38) salah seorang penerima raskin di kelurahan Ratu Sima mengatakan, pembagian raskin telah lama menjadi pertanyaannya, biasanya pembagian raskin dilakukan 3 bulan sekali, namun kini sudah berjalan hampir selama 6 bulan belum ada dilakukan pembagian raskin.
“Semenjak awal 2014 sampai sekarang, belom ado lagi pembagian raskin, seharusnya pembagian raskin tu 3 bulan sekali,” ujar Icha yang mengaku sebagai seorang janda.
Bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk dirinya mengingat ia sebagai seorang janda yang harus menghidupi anaknya, namun pembagian raskin hingga kini belum jelas penyalurannya.
“Kita mau kejelasan ajo, kapan akan dibagikan raskin tersebut, jadi kami tau dan jelas waktu pembagian bantuan itu,” jelasnya dengan logat melayunya.
Hal yang sama juga disampaikan Eli (56) salah seorang warga kelurahan Pangkalan Sesai yang menjadi tanda tanya waktu penyaluran raskin yang hingga kini telah berjalan 6 bulan belum dilakukan pembagian raskin.
“Tah kapan dibagikan raskin, udah selama 6 bulan belum ada dibagikan, biasa 3 bulan sekali udah dibagikan,” ujar wanita paruh baya tersebut.
Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempertanyakan kapan dilakukan penyaluran bantuan raskin di Kota Dumai. Dan diharapkan secepatnya raskin dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kita berharap kepada pemerintah dan instansi terkait untuk menjelaskan kapan akan dilakukan pembagian raski, sebab udah jalan 6 bulan belum ada sama sekali dilakukan pembagian raskin, dan kita juga berharap agar bantuan raskin dapat disalurkan secepatnya kepada masyarakat yang membutuhkan,” harapnya.(Cr7/men)
http://dumaipos.co/2014/06/warga-pertanyakan-pembagian-raskin/
Kasus Raskin Mengendap
Sabtu, 14 Juni 2014
TERNATE- Proses kasus Beras Raskin (Raskin) milik Kecamatan Talibu Barat Laut, Kepulauan Sula, sebanyak 7 ton yang ditangani Polres Ternate sejak 2010 mengendap di meja penyidik. Informasi terkhir, dikabarkan kasus tersebut tertahan di meja penyidik setelah sebelumnya berkas yang telah dilimpahkan ke kejaksaan itu, dikembalikan pihak kejaksaan tinggi negeri. Kapolres Ternate, AKBP M. Anis Prasetio Santoso saat dikonfirmasi menyatakan akan melakukan penyidikan kembali. ”Nanti kita lidik kembali, sebab saat ini kita masih fokus terhadap kasus BSM yang tingal menunggu hasil audit BPK,”terang Anis, saat dicegat wartawan usai menunaikan Shalat Ashar.
Sebelumnya Kepala Sub Drive Bulog Said Faisal Assagaf, Kasi PP Bulog Malik Abdullah, petugas gudang Bulog A.Lutfi, kontraktor CV Putra Pandawa Ayub Toha sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara dua tersangka yakni buruh Pelabuhan Ahmad Yani bernama Agus Kifli dan Rahmat pemilik toko Mahkota di bilangan Kelurahan Gamalama hingga saat ini belum pernah ditahan.
Sementara saksi dari Taliabu yakni Camat Taliabu Barat Laut, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kepuluan Sula (Kepsul) dan Camat Talibu Timur, Kandiawan Umasugi juga sudah dipanggil. Bahkan saat itu, salah seorang Camat yang diperiksa sampai menangis karena khawatir ditangkap.
(tr-01/one)
http://malutpost.co.id/2014/06/14/kasus-raskin-mengendap/
TERNATE- Proses kasus Beras Raskin (Raskin) milik Kecamatan Talibu Barat Laut, Kepulauan Sula, sebanyak 7 ton yang ditangani Polres Ternate sejak 2010 mengendap di meja penyidik. Informasi terkhir, dikabarkan kasus tersebut tertahan di meja penyidik setelah sebelumnya berkas yang telah dilimpahkan ke kejaksaan itu, dikembalikan pihak kejaksaan tinggi negeri. Kapolres Ternate, AKBP M. Anis Prasetio Santoso saat dikonfirmasi menyatakan akan melakukan penyidikan kembali. ”Nanti kita lidik kembali, sebab saat ini kita masih fokus terhadap kasus BSM yang tingal menunggu hasil audit BPK,”terang Anis, saat dicegat wartawan usai menunaikan Shalat Ashar.
Sebelumnya Kepala Sub Drive Bulog Said Faisal Assagaf, Kasi PP Bulog Malik Abdullah, petugas gudang Bulog A.Lutfi, kontraktor CV Putra Pandawa Ayub Toha sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara dua tersangka yakni buruh Pelabuhan Ahmad Yani bernama Agus Kifli dan Rahmat pemilik toko Mahkota di bilangan Kelurahan Gamalama hingga saat ini belum pernah ditahan.
Sementara saksi dari Taliabu yakni Camat Taliabu Barat Laut, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kepuluan Sula (Kepsul) dan Camat Talibu Timur, Kandiawan Umasugi juga sudah dipanggil. Bahkan saat itu, salah seorang Camat yang diperiksa sampai menangis karena khawatir ditangkap.
(tr-01/one)
http://malutpost.co.id/2014/06/14/kasus-raskin-mengendap/
Warga Boltim Enggan Terima Raskin Rusak
Jumat, 13 Juni 2014
Boltim, SKPKnews.co – Beras untuk keluarga Miskin (Raskin) yang tengah disalurkan kesejumlah Desa dikabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) diduga kuat sudah dalam keadaan rusak dan kadaluarsa.
Pasalnya,dari pantauan langsung SKPKnews.co , diketahui sebagian besar beras raskin ini dalam keadaan hancur dan berkutu. “ Kami menduga kemungkinan beras raskin tersebut tidak semua disalurkan serta masih ada sebagian beras raskin yang tertahan dirumahz” ungkap kepala desa.
Akibat rusaknya raskin itu ratusan bahkan ribuan Kepala Keluarga Penerima raskin enggan mengkonsumsinya, “ Kami ini manusia bukan ternak yang mau saja diberi beras berkutu seperti raskin itu,” keluh Ibu Ainun warga tutuyan.
Dari hasil investigasi, dimana di Desa Bai, Kecamatan Nuangan ditemukan sedikitnya ada ratusan kilogram menumpuk di rumah kepala desa (sangadi), karena menurut mereka raskin tersebut sebagian sudah rusak, sehingga warga tidak ingin lagi mengambil jatah raskinnya.
Kepala Desa Bai Dj Mamonto. mengatakan, untuk penyaluran beras dari Bulog diberikan jatah untuk lima bulan kedepan, sudah berkali-kali saya mengajak seluruh warga untuk mengambil jatah raskin, namun samapai saat ini mereka tidak mampu untuk membelinya sehingga membuat sebagian beras raskin tersebut tidak tersalurkan,” ungkap Mamonto.
Selain di Desa Bai, juga ditemukan beberapa karung beras raskin dengan takaran kurang lebih 15 kg menumpuk dibalai desa tutuyan dan Nampak terlihat sudah dalam keadaan rusak parah,”ini sangat memprihatinkan, pasalnya warga miskin yang seharunya dilayani sesuai program pemerintah pusat untuk mengkomsusi beras yang layak,malah jusrtu serbaliknya, warga diberikan Raskin rusak”kata Hanifa Paputungan.
Untuk itu beberapa kepala Desa (Sangadi) dikecamatan Nuangan mengatakan untuk masalah kerusakan beras raskin ini menjadi masalah bersama dan ada solusinya, karena biasanya harus segera diganti oleh pihak Bulog, setelah diketahui keseluruhan yang rusak baru akan dilaporkan sesuai catatan dan kemudian dibuat suatu laporan berita acaranya,” jelas Pianti potabuga sangadi Tutuyan II.
Akan tetapi berbeda dengan pernyataan Nova Dunggio,” setelah ditemui SKPKnews.co secara terpisah kepala bagian Nova Dunggio mengakui pihaknya tidak mengetahui kondisi beras raskin yang disalurkan oleh Bulog. Selama ini tidak ada yang melaporkan atau memberitahukan adanya beras raskin yang rusak,” kalaupun ada kami akan langsung turun lapangan dan kalau terbukti kami akan mengganti raskin tersebut imbaunya.Jelas Dunggio.
Sementara itu, Kepala bulog Sub Divre Bolmong Hanny Andries saat dihubungi mengatakan,” sampai saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan terkait hal tersebut, tapi jika ditemukan ada Raskin yang rusak, maka bulog segera menggantikan dengan beras yang baru.(kenfa)
http://skpknews.co/?p=972
Boltim, SKPKnews.co – Beras untuk keluarga Miskin (Raskin) yang tengah disalurkan kesejumlah Desa dikabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) diduga kuat sudah dalam keadaan rusak dan kadaluarsa.
Pasalnya,dari pantauan langsung SKPKnews.co , diketahui sebagian besar beras raskin ini dalam keadaan hancur dan berkutu. “ Kami menduga kemungkinan beras raskin tersebut tidak semua disalurkan serta masih ada sebagian beras raskin yang tertahan dirumahz” ungkap kepala desa.
Akibat rusaknya raskin itu ratusan bahkan ribuan Kepala Keluarga Penerima raskin enggan mengkonsumsinya, “ Kami ini manusia bukan ternak yang mau saja diberi beras berkutu seperti raskin itu,” keluh Ibu Ainun warga tutuyan.
Dari hasil investigasi, dimana di Desa Bai, Kecamatan Nuangan ditemukan sedikitnya ada ratusan kilogram menumpuk di rumah kepala desa (sangadi), karena menurut mereka raskin tersebut sebagian sudah rusak, sehingga warga tidak ingin lagi mengambil jatah raskinnya.
Kepala Desa Bai Dj Mamonto. mengatakan, untuk penyaluran beras dari Bulog diberikan jatah untuk lima bulan kedepan, sudah berkali-kali saya mengajak seluruh warga untuk mengambil jatah raskin, namun samapai saat ini mereka tidak mampu untuk membelinya sehingga membuat sebagian beras raskin tersebut tidak tersalurkan,” ungkap Mamonto.
Selain di Desa Bai, juga ditemukan beberapa karung beras raskin dengan takaran kurang lebih 15 kg menumpuk dibalai desa tutuyan dan Nampak terlihat sudah dalam keadaan rusak parah,”ini sangat memprihatinkan, pasalnya warga miskin yang seharunya dilayani sesuai program pemerintah pusat untuk mengkomsusi beras yang layak,malah jusrtu serbaliknya, warga diberikan Raskin rusak”kata Hanifa Paputungan.
Untuk itu beberapa kepala Desa (Sangadi) dikecamatan Nuangan mengatakan untuk masalah kerusakan beras raskin ini menjadi masalah bersama dan ada solusinya, karena biasanya harus segera diganti oleh pihak Bulog, setelah diketahui keseluruhan yang rusak baru akan dilaporkan sesuai catatan dan kemudian dibuat suatu laporan berita acaranya,” jelas Pianti potabuga sangadi Tutuyan II.
Akan tetapi berbeda dengan pernyataan Nova Dunggio,” setelah ditemui SKPKnews.co secara terpisah kepala bagian Nova Dunggio mengakui pihaknya tidak mengetahui kondisi beras raskin yang disalurkan oleh Bulog. Selama ini tidak ada yang melaporkan atau memberitahukan adanya beras raskin yang rusak,” kalaupun ada kami akan langsung turun lapangan dan kalau terbukti kami akan mengganti raskin tersebut imbaunya.Jelas Dunggio.
Sementara itu, Kepala bulog Sub Divre Bolmong Hanny Andries saat dihubungi mengatakan,” sampai saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan terkait hal tersebut, tapi jika ditemukan ada Raskin yang rusak, maka bulog segera menggantikan dengan beras yang baru.(kenfa)
http://skpknews.co/?p=972
Jumat, 13 Juni 2014
PNS Penerima Raskin Wajib Dicoret
Kamis, 12 Juni 2014
CALANG - Pagawai Negeri Sipil (PNS), Kabupaten Aceh Jaya dilarang menerima raskin gratis, sehingga PNS yang selama ini menerima raskin wajib dicoret dari daftar nama penerima tersebut.
Hal itu ditegaskan Kabag Ekonomi Sekdakab, Nazaruddin kepada Serambi, Rabu (11/6), saat melakukan verifikasi data penerima raskin di kantor bupati setempat di Calang.
Ia meminta para keuchik harus benar-benar valid dalam memverifikasi data penerima raskin, sehingga tidak ada lagi PNS dan orang kaya yang menerima raskin tersebut, kerena bukan hak mereka.
“Yang mengetahui persis seseorang itu PNS atau orang kaya adalah keuchik, jika kedepan masih ada temuan PNS dan orang kaya yang menerima raskin, maka keuchik harus bertanggung jawab,” tegas Nazaruddin.
Ia menambahkan, belakangan ini masih ada temuan beberapa PNS yang masih menerima raskin, padahal PNS dan orang kaya mereka tidak berhak menerimanya, karena raskin tersebut kusus untuk orang miskin. Pemkab Aceh Jaya saat ini, menginginkan penyaluran tersebut tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak menerima raskin tersebut.
Disebutkan, pasokan raskin setiap bulannya ke Aceh Jaya mencapai 88.965 ton, sementara jumlah penerima sekitar 5.931 RTS dan setiap RTS menerima raskin sebanyak 15 kilogram.
Pada 17-6-2014 ini, pemerintah akan menyalurkan raskin gratis untuk bulan April, Mei dan Juni, sehingga sebelum megang, dan menyambut bulan Ramadhan, para warga miskin sudah menerima beras raskin.
“Kita berharap dengan bantuan tersebut masyarakat miskin bisa terbantu, sehingga untuk kebutuhan di hari mengan dan bulan puasa bisa tertutupi kebutuhannya nanti,”kata Nazaruddin. (c45)
http://aceh.tribunnews.com/2014/06/12/pns-penerima-raskin-wajib-dicoret
CALANG - Pagawai Negeri Sipil (PNS), Kabupaten Aceh Jaya dilarang menerima raskin gratis, sehingga PNS yang selama ini menerima raskin wajib dicoret dari daftar nama penerima tersebut.
Hal itu ditegaskan Kabag Ekonomi Sekdakab, Nazaruddin kepada Serambi, Rabu (11/6), saat melakukan verifikasi data penerima raskin di kantor bupati setempat di Calang.
Ia meminta para keuchik harus benar-benar valid dalam memverifikasi data penerima raskin, sehingga tidak ada lagi PNS dan orang kaya yang menerima raskin tersebut, kerena bukan hak mereka.
“Yang mengetahui persis seseorang itu PNS atau orang kaya adalah keuchik, jika kedepan masih ada temuan PNS dan orang kaya yang menerima raskin, maka keuchik harus bertanggung jawab,” tegas Nazaruddin.
Ia menambahkan, belakangan ini masih ada temuan beberapa PNS yang masih menerima raskin, padahal PNS dan orang kaya mereka tidak berhak menerimanya, karena raskin tersebut kusus untuk orang miskin. Pemkab Aceh Jaya saat ini, menginginkan penyaluran tersebut tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak menerima raskin tersebut.
Disebutkan, pasokan raskin setiap bulannya ke Aceh Jaya mencapai 88.965 ton, sementara jumlah penerima sekitar 5.931 RTS dan setiap RTS menerima raskin sebanyak 15 kilogram.
Pada 17-6-2014 ini, pemerintah akan menyalurkan raskin gratis untuk bulan April, Mei dan Juni, sehingga sebelum megang, dan menyambut bulan Ramadhan, para warga miskin sudah menerima beras raskin.
“Kita berharap dengan bantuan tersebut masyarakat miskin bisa terbantu, sehingga untuk kebutuhan di hari mengan dan bulan puasa bisa tertutupi kebutuhannya nanti,”kata Nazaruddin. (c45)
http://aceh.tribunnews.com/2014/06/12/pns-penerima-raskin-wajib-dicoret
Kualitas Raskin di Kab. Cianjur Jelek
Kamis, 12 Juni 2014
CIANJUR, (PRLM).-Sejumlah anggota masyarakat di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengeluhkan kualitas beras miskin (raskin) yang dinilai tidak layak konsumsi. Selain bau apek juga warna beras sudah menguning..
Warga Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Nuki (35) kepada “PRLM”, Rabu (11/6/2014) menuturkan, kondisi raskin yang diterima warga sangat buruk sehingga warga malas untuk menebus beras itu.
“Sudah tidak aneh kondisi raskin jelek karena hampir tiap bulan yang diberikan beras yang warnanya menguning dan bau apek. Mungkin saja yang diberikan ini stok yang sudah lama di gudang,” tuturnya.
Meskipun demikian, Nuki mengaku tetap menebusnya karena memang kebutuhan beras biasa ia penuhi dari raskin. Namun ia berharap tidak jelek terus kualitasnya.
Kondisi serupa juga dialami warga Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjan. Namun, atas protes warga, raskin tersebut sudah mendapat pergantian.
Berbeda dengan warga di Desa Karangwangi dan Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjang, warga Kampung Gombong, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur memilih ke penggilingan hanya untuk menggilingkan kembali raskin yang baru mereka terima.
Mereka mengaku harus mengeluarkan uang lagi dari kualitas raskin yang jelek. Per kilogram beras raskin yang digiling kembali dikenai tarif sebesar Rp 400.
“Terpaksa harus digiling dan kami harus mengeluarkan uang lagi untuk biaya penggilingan. Kalau tidak digiling tidak akan bisa dikonsumsi karena baunya apek warnanya kusam dan banyak butir patah. Hampir 60 persen butir patahnya,” ujar Ridwan (27) salah seoarng warga saat ditemui akan menggilingkan raskin yang ia terima.
Selain digiling, beberapa warga ada yang melakukan penjemuran beberapa hari agar bau apek dan warna kusamnya berkurang. Aktivitas penggilingan raskin untuk mengurangi bau apek ini dilakukan hampir setiap bulan
“Ini kualitas paling jelek. Kami menyadari itu, tapi mau bagaimana lagi. Kondisi kebutuhan pokok mahal seperti ini kami terpaksa tetap membelinya. Tapi kami berharap agar pemerintah lebih memanusiakan kami dalam memberi bantuan. Kalau beras sudah bau, ya sebaiknya tidak
disalurkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Subdivre Bulog Cianjur, Rizal Mulyawan mengatakan jika ada warga yang mengeluh mengenai kualitas raskin yang jelek mohon segera meminta pergantian.
Selain itu, untuk menghindari pendistribusian raskin dengan kualitas yang tidak diinginkan, kepala desa sudah berulangkali diimbau untuk memilih sendiri raskin di gudang-gudang bulog.
“Saya sudah berkali-kali ketika rapat dengan kepala desa untuk meminta mereka memilih sendiri di gudang Bulog terdekat agar memilih beras mana yang ingin disalurkan. Namun, kenyataannya tidak pernah ada yang datang,” ujarnya.(Wilujeng Kharisma/A-89)***
http://bewara.co/read/2014/06/kualitas-raskin-di-kab-cianjur-jelek/
CIANJUR, (PRLM).-Sejumlah anggota masyarakat di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengeluhkan kualitas beras miskin (raskin) yang dinilai tidak layak konsumsi. Selain bau apek juga warna beras sudah menguning..
Warga Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Nuki (35) kepada “PRLM”, Rabu (11/6/2014) menuturkan, kondisi raskin yang diterima warga sangat buruk sehingga warga malas untuk menebus beras itu.
“Sudah tidak aneh kondisi raskin jelek karena hampir tiap bulan yang diberikan beras yang warnanya menguning dan bau apek. Mungkin saja yang diberikan ini stok yang sudah lama di gudang,” tuturnya.
Meskipun demikian, Nuki mengaku tetap menebusnya karena memang kebutuhan beras biasa ia penuhi dari raskin. Namun ia berharap tidak jelek terus kualitasnya.
Kondisi serupa juga dialami warga Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjan. Namun, atas protes warga, raskin tersebut sudah mendapat pergantian.
Berbeda dengan warga di Desa Karangwangi dan Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjang, warga Kampung Gombong, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur memilih ke penggilingan hanya untuk menggilingkan kembali raskin yang baru mereka terima.
Mereka mengaku harus mengeluarkan uang lagi dari kualitas raskin yang jelek. Per kilogram beras raskin yang digiling kembali dikenai tarif sebesar Rp 400.
“Terpaksa harus digiling dan kami harus mengeluarkan uang lagi untuk biaya penggilingan. Kalau tidak digiling tidak akan bisa dikonsumsi karena baunya apek warnanya kusam dan banyak butir patah. Hampir 60 persen butir patahnya,” ujar Ridwan (27) salah seoarng warga saat ditemui akan menggilingkan raskin yang ia terima.
Selain digiling, beberapa warga ada yang melakukan penjemuran beberapa hari agar bau apek dan warna kusamnya berkurang. Aktivitas penggilingan raskin untuk mengurangi bau apek ini dilakukan hampir setiap bulan
“Ini kualitas paling jelek. Kami menyadari itu, tapi mau bagaimana lagi. Kondisi kebutuhan pokok mahal seperti ini kami terpaksa tetap membelinya. Tapi kami berharap agar pemerintah lebih memanusiakan kami dalam memberi bantuan. Kalau beras sudah bau, ya sebaiknya tidak
disalurkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Subdivre Bulog Cianjur, Rizal Mulyawan mengatakan jika ada warga yang mengeluh mengenai kualitas raskin yang jelek mohon segera meminta pergantian.
Selain itu, untuk menghindari pendistribusian raskin dengan kualitas yang tidak diinginkan, kepala desa sudah berulangkali diimbau untuk memilih sendiri raskin di gudang-gudang bulog.
“Saya sudah berkali-kali ketika rapat dengan kepala desa untuk meminta mereka memilih sendiri di gudang Bulog terdekat agar memilih beras mana yang ingin disalurkan. Namun, kenyataannya tidak pernah ada yang datang,” ujarnya.(Wilujeng Kharisma/A-89)***
http://bewara.co/read/2014/06/kualitas-raskin-di-kab-cianjur-jelek/
Kualitas Raskin di Sampang Masih Kurang Maksimal
Kamis, 12 Juni 2014
KBRN, Sampang; Kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin) di Sampang masih kurang maksimal. Salah satunya kualitas raskin yang jelek serta kurangnya timbangan beras raskin.
Kabid sosial Dinsosnakertrans Sampang, Syamsul Hidayat, mengatakan, program raskin untuk tahun 2014 selama Februari hingga April masih banyak di temukan kecurangan, yaitu kualitas raskin yang buruk dan pengurangan timbangan beras raskin, hal ini di ketahui berdasarkan laporan dari masyarakat kepada Kantor Dinas sosial Sampang.
“Berdasarkan laporan dari masyrakat banyak kulaitas beras jelek, serta timbangan beras raskin berkurang, dengan laporan masyrakat kepada kami, kami langsung akan melaporkan kepada bulog Sampang," ujarnya. Kamis (12/6/2014).
Menaggapi laporan masyarakat tentang kualitas raskin, menurut Syamsul, pihaknya akan berkordinasi dengan Bulog untuk segera diganti. Syamsul menghimbau kepada aparat Desa/ kelurahan dan masyarakat yang menemukan kualitas raskin yang tidak layak konsusmsi untuk segera melapor ke Dinas Sosial atau langsung ke gudang Bulog Sampang, karena pihak bulog menyatakan siap mengganti berapa pun jatah raskin yang di temukan tidak layak konsumsi. (Khairul Umam/AKS)
KBRN, Sampang; Kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin) di Sampang masih kurang maksimal. Salah satunya kualitas raskin yang jelek serta kurangnya timbangan beras raskin.
Kabid sosial Dinsosnakertrans Sampang, Syamsul Hidayat, mengatakan, program raskin untuk tahun 2014 selama Februari hingga April masih banyak di temukan kecurangan, yaitu kualitas raskin yang buruk dan pengurangan timbangan beras raskin, hal ini di ketahui berdasarkan laporan dari masyarakat kepada Kantor Dinas sosial Sampang.
“Berdasarkan laporan dari masyrakat banyak kulaitas beras jelek, serta timbangan beras raskin berkurang, dengan laporan masyrakat kepada kami, kami langsung akan melaporkan kepada bulog Sampang," ujarnya. Kamis (12/6/2014).
Menaggapi laporan masyarakat tentang kualitas raskin, menurut Syamsul, pihaknya akan berkordinasi dengan Bulog untuk segera diganti. Syamsul menghimbau kepada aparat Desa/ kelurahan dan masyarakat yang menemukan kualitas raskin yang tidak layak konsusmsi untuk segera melapor ke Dinas Sosial atau langsung ke gudang Bulog Sampang, karena pihak bulog menyatakan siap mengganti berapa pun jatah raskin yang di temukan tidak layak konsumsi. (Khairul Umam/AKS)
Kamis, 12 Juni 2014
Berjalan 16 Tahun, Raskin Masih Juga Bermasalah
Rabu, 11 Juni 2014
SEMARANG, suaramerdeka.com - Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) sudah sesuai prosedur di pemerintah pusat. Persoalan muncul di pemerintah daerah, terutama perangkat desa yang kurang memahami mekanisme penyaluran.
Karena itu Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenko Kesra Chazali Situmorang meminta pemerintah daerah lebih serius dalam menangani raskin. Pemda harus mengucurkan dana distribusi raskin sehingga tepat sasaran dan tidak memberatkan rumah tangga sasaran (RTS).
"Program Raskin sudah berjalan 16 tahun. Tapi masih dijumpai permasalahan dalam penyaluran, terutama pada distribusi," katanya, dalam konferensi pers di Semarang, Rabu (11/6).
Persoalan distribusi ini yang seringkali menyebabkan beras terlalu lama tersimpan sehingga kualitasnya sudah buruk ketika sampai di RTS. Padahal pemerintah pusat membeli beras kualitas medium.
Pemda yang tak mengucurkan dana distribusi membuat warga menebus raskin lebih mahal. Seharusnya, harga tebus raskin sama di seluruh Indonesia. Yakni Rp 1600 per kilogram.
( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )
SEMARANG, suaramerdeka.com - Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) sudah sesuai prosedur di pemerintah pusat. Persoalan muncul di pemerintah daerah, terutama perangkat desa yang kurang memahami mekanisme penyaluran.
Karena itu Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenko Kesra Chazali Situmorang meminta pemerintah daerah lebih serius dalam menangani raskin. Pemda harus mengucurkan dana distribusi raskin sehingga tepat sasaran dan tidak memberatkan rumah tangga sasaran (RTS).
"Program Raskin sudah berjalan 16 tahun. Tapi masih dijumpai permasalahan dalam penyaluran, terutama pada distribusi," katanya, dalam konferensi pers di Semarang, Rabu (11/6).
Persoalan distribusi ini yang seringkali menyebabkan beras terlalu lama tersimpan sehingga kualitasnya sudah buruk ketika sampai di RTS. Padahal pemerintah pusat membeli beras kualitas medium.
Pemda yang tak mengucurkan dana distribusi membuat warga menebus raskin lebih mahal. Seharusnya, harga tebus raskin sama di seluruh Indonesia. Yakni Rp 1600 per kilogram.
( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )
WARGA DIMINTA AWASI RASKIN
Rabu, 11 Juni 2014
BANJAR,(KB).-
Kasubid distribusi dan harga. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKKP) Banten, Sri Murtiningsih mengajak, seluruh komponen untuk turut serta mensukseskan program raskin. Sebab, suksenya program raskin tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen.
"Butuh peran seluruh komponen agar program raskin bisa benar-benar berjalan sukses seperti apa yang diharapkan. Karena tanggungjawab mensukseskan program ini, tidak hanya ditangan pemerintah, melainkan seluruh komponen juga memiliki tangungjawab yang sama," kata Sri, disela-sela pemantauan dan evaluasi pendistribusian raskin ke Desa Kadumaneuh, Kecamatan Banjar, Rabu (11/6).
Menurut Sri, masyarakat juga harus memiliki peran dalam melakukan pengawasan. Baik., pengawasan dalam hal pendistribusian maupun segi kwalitas. Ini diperlukan, agar raskin benar-benar terserap sesuai sasaran.
"Toh ini juga untuk kebaikan bersama," katanya.
Kata dia, pihaknya perlu melakukan pemantauan agar bisa memastikan secara langsung mengendai kondisi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga bisa berinteraksi langsung. Baik, dengan aparatur desa di bawah maupun masyarakat rumah tangga sasaran mengenai kendala-kendala yang dihadapi.
"Alhamdllah, setelah kami keliling tidak ada kendala apapun. Masyarakat, rata-rata menyatakan puas dengan raskin yang mereka terima," katanya.
Dalam kesempatan itu kata dia, pihaknya mendapatkan aspirasi dari perangkat di desa terkait dana operasional. Dimana, mereka mengharapkan adanya kenaikan dana operasional tersebut.
"Mengenai usulan itu, sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa terealisasikan," katanya.
Sementara, Kepala Subdivre Bulog Lebak-Pandeglang, Herman Sadik mengatakan, sejauh ini pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan mengenai, dan hal itu sudah menjadi bagian dari komitmen Bulog.
"Bulog juga memberikan jaminan pengantian, jika kwalitas raskin yang diterimannya tidak sesuai," katanya. (H-38)***
http://kabar-banten.com/news/detail/19472
BANJAR,(KB).-
Kasubid distribusi dan harga. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKKP) Banten, Sri Murtiningsih mengajak, seluruh komponen untuk turut serta mensukseskan program raskin. Sebab, suksenya program raskin tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen.
"Butuh peran seluruh komponen agar program raskin bisa benar-benar berjalan sukses seperti apa yang diharapkan. Karena tanggungjawab mensukseskan program ini, tidak hanya ditangan pemerintah, melainkan seluruh komponen juga memiliki tangungjawab yang sama," kata Sri, disela-sela pemantauan dan evaluasi pendistribusian raskin ke Desa Kadumaneuh, Kecamatan Banjar, Rabu (11/6).
Menurut Sri, masyarakat juga harus memiliki peran dalam melakukan pengawasan. Baik., pengawasan dalam hal pendistribusian maupun segi kwalitas. Ini diperlukan, agar raskin benar-benar terserap sesuai sasaran.
"Toh ini juga untuk kebaikan bersama," katanya.
Kata dia, pihaknya perlu melakukan pemantauan agar bisa memastikan secara langsung mengendai kondisi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga bisa berinteraksi langsung. Baik, dengan aparatur desa di bawah maupun masyarakat rumah tangga sasaran mengenai kendala-kendala yang dihadapi.
"Alhamdllah, setelah kami keliling tidak ada kendala apapun. Masyarakat, rata-rata menyatakan puas dengan raskin yang mereka terima," katanya.
Dalam kesempatan itu kata dia, pihaknya mendapatkan aspirasi dari perangkat di desa terkait dana operasional. Dimana, mereka mengharapkan adanya kenaikan dana operasional tersebut.
"Mengenai usulan itu, sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa terealisasikan," katanya.
Sementara, Kepala Subdivre Bulog Lebak-Pandeglang, Herman Sadik mengatakan, sejauh ini pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan mengenai, dan hal itu sudah menjadi bagian dari komitmen Bulog.
"Bulog juga memberikan jaminan pengantian, jika kwalitas raskin yang diterimannya tidak sesuai," katanya. (H-38)***
http://kabar-banten.com/news/detail/19472
PENGAWASAN DIVRE BULOG JATIM ATAS BERAS RASKIN KURANG MAKSIMAL
Rabu, 11 Juni 2014
" Kwalitas Beras Rendah Di Kapalkan ke Sumut, Diduga Oplosan"
SURABAYA[TitikKomaPost.com] Guna memenuhi kebutuhan raskin di luar Jawa, Bulog Jatim kapalkan beras mutu rendah ke Sibolga Sumatra Utara sebanyak 3000 Ton melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Pemuatan beras bulog yang diambil dari gudang Tuban dan Jombang itu disinyalir dioplos dengan Broken Rice, hal ini terlihat dilapangan saat pemuatan berlangsung diketemukan beras yang warnanya kelam, apek, berkutu, dan tingkat pecahnya melebihi toleransi.
Saat titikkomapost.com dilapangan bersama salah satu anggota LSM JP LiMa melihat jelas bahwa beras dibongkar dari truk pengangkut beras bulog menemukan beras yang ancur," Ini bisa jadi bukan beras bulog yang di karungkan, setahu saya beras bulog ada setandartnya untuk dilakukan pengiriman ",kata Afriono.
" Bisa jadi beras ini dilakukan pengoplosan dengan beras rusak, mengingat warna beras yang gelap dan pecah, Apa mungkin ini ada kaitannya dengan beras rusak yang masuk dari Vietnam beberapa waktu lalu ? ",ungkapnya.
Masuknya Broken Rice mengunakan kapal MV Putai 18 beberapa waktu lalu sebanyak 6400 Ton asal Vietnam yang bongkar di Jamrud Utara Perak dengan tujuan akhir Perning Mojokerto bila dikaitkan dengan pengapalan beras bulog itu memungkinkan relefan, karena jedah antara beras rusak yang masuk dari luar itu cukup untuk mengkondisikan kekurangan kebutuhan yang ada.
Munculnya beras untuk masyarakat bawah (raskin) yang beredar ini menjadikan pertannyaan, apakah pihak Divre Bulog Jatim telah benar-benar melakukan pengawasan secara ketat terhadap mutu beras yang akan dikonsumsi, atau ini suatu proyek oknum dilingkungan lumbung beras nasasional itu.
Sementara untuk mengkonfirmasikan temuan titikkomapost.com dilapangan, Divre Bulog Jatim melalui Kahumas, Yulia Herawati saat di hubungi di nomor hand phone 08123130xxx tidak bisa tersambung.
Untuk mendapatkan kejelasan terkait kondisi beras Divre Bulog Jatim yang akan dikapalkan ke Sibolga Sumut, titikkomapost.com akan melakukan penggalian lebih lanjut.(RA)
http://www.titikkomapost.com/2014/06/pengawasan-disvre-bulog-jatim-atas.html
 |
| Beras Bulog saat pemuatan di kapal Tunas Dua Tanjung Perak |
" Kwalitas Beras Rendah Di Kapalkan ke Sumut, Diduga Oplosan"
SURABAYA[TitikKomaPost.com] Guna memenuhi kebutuhan raskin di luar Jawa, Bulog Jatim kapalkan beras mutu rendah ke Sibolga Sumatra Utara sebanyak 3000 Ton melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Pemuatan beras bulog yang diambil dari gudang Tuban dan Jombang itu disinyalir dioplos dengan Broken Rice, hal ini terlihat dilapangan saat pemuatan berlangsung diketemukan beras yang warnanya kelam, apek, berkutu, dan tingkat pecahnya melebihi toleransi.
Saat titikkomapost.com dilapangan bersama salah satu anggota LSM JP LiMa melihat jelas bahwa beras dibongkar dari truk pengangkut beras bulog menemukan beras yang ancur," Ini bisa jadi bukan beras bulog yang di karungkan, setahu saya beras bulog ada setandartnya untuk dilakukan pengiriman ",kata Afriono.
" Bisa jadi beras ini dilakukan pengoplosan dengan beras rusak, mengingat warna beras yang gelap dan pecah, Apa mungkin ini ada kaitannya dengan beras rusak yang masuk dari Vietnam beberapa waktu lalu ? ",ungkapnya.
Masuknya Broken Rice mengunakan kapal MV Putai 18 beberapa waktu lalu sebanyak 6400 Ton asal Vietnam yang bongkar di Jamrud Utara Perak dengan tujuan akhir Perning Mojokerto bila dikaitkan dengan pengapalan beras bulog itu memungkinkan relefan, karena jedah antara beras rusak yang masuk dari luar itu cukup untuk mengkondisikan kekurangan kebutuhan yang ada.
Munculnya beras untuk masyarakat bawah (raskin) yang beredar ini menjadikan pertannyaan, apakah pihak Divre Bulog Jatim telah benar-benar melakukan pengawasan secara ketat terhadap mutu beras yang akan dikonsumsi, atau ini suatu proyek oknum dilingkungan lumbung beras nasasional itu.
Sementara untuk mengkonfirmasikan temuan titikkomapost.com dilapangan, Divre Bulog Jatim melalui Kahumas, Yulia Herawati saat di hubungi di nomor hand phone 08123130xxx tidak bisa tersambung.
Untuk mendapatkan kejelasan terkait kondisi beras Divre Bulog Jatim yang akan dikapalkan ke Sibolga Sumut, titikkomapost.com akan melakukan penggalian lebih lanjut.(RA)
http://www.titikkomapost.com/2014/06/pengawasan-disvre-bulog-jatim-atas.html
Rabu, 11 Juni 2014
Penyelewengan Penyaluran Raskin Diminimalisir
Selasa, 10 Juni 2014
Surabaya, beritasurabaya.net - Guna meminimalisir tingkat penyelewengan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran program Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), pada tahun ini pemerintah kembali menggulirkan Program Raskin 2014 khusus untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Indonesia yang mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau penggantinya.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Chazali Situmorang dalam sosialisasi Program Raskin 2014 di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Selasa (10/6/2014), Raskin hanya untuk rumah tangga miskin dan rentan, bukan untuk dibagi rata. Beras sampai saat ini menduduki peringkat terbesar dalam struktur pengeluaran keluarga miskin.
Ia menjelaskan kontribusi pengeluaran untuk konsumsi beras di Indonesia hanya di kisaran 5 persen. Namun, untuk keluarga miskin ini bisa mencapai 30 persen. Jika pendapatan mereka mencapai Rp 2 juta per bulan misalnya, maka Rp 600.000 hanya untuk belanja beras.
Di Jawa Timur, Raskin diberikan kepada 2.857.469 RTS dengan alokasi sebesar 15 kilogram (kg) per bulan per RTS. Penyaluran Raskin diharapkan bisa meringankan beban masyarakat miskin penerima manfaat dan bisa membantu stabilisasi harga beras.
''Meski jumlah beras Raskin yang disalurkan hanya sekitar 10 persen dari total konsumsi beras nasional, namun langkah ini terbukti bisa menekan gejolak harga beras di pasar. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, masih saja ditemukan penyelewengan sehingga target 6 T, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi tidak berjalan maksimal,''paparnya.
Sejak program Raskin digulirkan, tambah Chazali, ada beberapa persoalan yang masih ditemukan dalam penyaluran Raskin. Antara lain, beras Raskin dibagi rata sehingga satu RTS tidak mendapatkan alokasi 15 kg per bulan per RTS, atau harga tebus lebih tinggi dari yang ditetapkan sebesar Rp1.600 per kg.
Sementara itu, Kasubdit Identifikasi dan Analisis Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial RI Sarwat Fardaniyah menegaskan program Raskin merupakan program subsidi pangan dalam bentuk beras bagi rumah tangga miskin dan rentan. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka, antara lain, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat RTS.
''Di Jawa Timur jumlah penerima Raskin sekitar 2,8 juta RTS dengan nilai subsidi sebesar Rp 4 triliun,''ujarnya.
Bila Raskin diterima utuh 15 kg selama 12 bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22 persen atau sekitar 2,69 juta jiwa dengan catatan harga makanan lain tidak berubah. Ini juga untuk memastikan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat. ''Efektifitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan income transfer dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin,''ungkap Sarwat.
Wakil Kepala Divre Bulog Jawa Timur, Yosef Wijaya menjelaskan realisasi pengadaan beras dalam negeri sampai 8 Juni 2014 sebesar 507.357 ton (46,12 persen) sedangkan targetnya sama dengan tahun 2013 yakni 1,1 juta ton. Untuk pengadaan beras ini melibatkan 616 unit mulai dari Gapoktan sampai Satgas dan mitra kerja.
Sementara tahun 2013, realisasi pengadaan beras mencapai 1.007.118 ton (91,56 persen) dengan melibatkan 782 unit. Sedangkan realisasi pendistribusian hingga 31 Mei 2014 untuk alokasi reguler (Januari-Mei) sebesar 201.929 ton (95 persen) dan alokasi percepatan (November-Desember) sebesar 82.406 ton.
''Fokus pelayanan Perum Bulog dalam program Raskin di Jawa Timur ini yakni kualitas dan kuantitas beras serta tepat waktu pendistribusian. Begitu pula saat penyimpanan beras di gudang hingga transportasi dan pendistribusiannya,''ungkapnya.
Bahkan untuk menjaga kualitas beras dan rasanya, Bulog melakukan uji tanak beras Raskin di Malang, Lamongan, Tuban, Tulungagung, dan Probolinggo. ''Kami juga siap mengganti beras yang dinilai penerima tidak sesuai atau kondisi rusak dalam waktu 1 kali 24 jam,''tambah Yosef. (nos)
http://beritasurabaya.net/index_sub.php?category=4&id=11787
Surabaya, beritasurabaya.net - Guna meminimalisir tingkat penyelewengan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran program Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), pada tahun ini pemerintah kembali menggulirkan Program Raskin 2014 khusus untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Indonesia yang mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau penggantinya.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Chazali Situmorang dalam sosialisasi Program Raskin 2014 di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Selasa (10/6/2014), Raskin hanya untuk rumah tangga miskin dan rentan, bukan untuk dibagi rata. Beras sampai saat ini menduduki peringkat terbesar dalam struktur pengeluaran keluarga miskin.
Ia menjelaskan kontribusi pengeluaran untuk konsumsi beras di Indonesia hanya di kisaran 5 persen. Namun, untuk keluarga miskin ini bisa mencapai 30 persen. Jika pendapatan mereka mencapai Rp 2 juta per bulan misalnya, maka Rp 600.000 hanya untuk belanja beras.
Di Jawa Timur, Raskin diberikan kepada 2.857.469 RTS dengan alokasi sebesar 15 kilogram (kg) per bulan per RTS. Penyaluran Raskin diharapkan bisa meringankan beban masyarakat miskin penerima manfaat dan bisa membantu stabilisasi harga beras.
''Meski jumlah beras Raskin yang disalurkan hanya sekitar 10 persen dari total konsumsi beras nasional, namun langkah ini terbukti bisa menekan gejolak harga beras di pasar. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, masih saja ditemukan penyelewengan sehingga target 6 T, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi tidak berjalan maksimal,''paparnya.
Sejak program Raskin digulirkan, tambah Chazali, ada beberapa persoalan yang masih ditemukan dalam penyaluran Raskin. Antara lain, beras Raskin dibagi rata sehingga satu RTS tidak mendapatkan alokasi 15 kg per bulan per RTS, atau harga tebus lebih tinggi dari yang ditetapkan sebesar Rp1.600 per kg.
Sementara itu, Kasubdit Identifikasi dan Analisis Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial RI Sarwat Fardaniyah menegaskan program Raskin merupakan program subsidi pangan dalam bentuk beras bagi rumah tangga miskin dan rentan. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka, antara lain, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat RTS.
''Di Jawa Timur jumlah penerima Raskin sekitar 2,8 juta RTS dengan nilai subsidi sebesar Rp 4 triliun,''ujarnya.
Bila Raskin diterima utuh 15 kg selama 12 bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22 persen atau sekitar 2,69 juta jiwa dengan catatan harga makanan lain tidak berubah. Ini juga untuk memastikan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat. ''Efektifitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan income transfer dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin,''ungkap Sarwat.
Wakil Kepala Divre Bulog Jawa Timur, Yosef Wijaya menjelaskan realisasi pengadaan beras dalam negeri sampai 8 Juni 2014 sebesar 507.357 ton (46,12 persen) sedangkan targetnya sama dengan tahun 2013 yakni 1,1 juta ton. Untuk pengadaan beras ini melibatkan 616 unit mulai dari Gapoktan sampai Satgas dan mitra kerja.
Sementara tahun 2013, realisasi pengadaan beras mencapai 1.007.118 ton (91,56 persen) dengan melibatkan 782 unit. Sedangkan realisasi pendistribusian hingga 31 Mei 2014 untuk alokasi reguler (Januari-Mei) sebesar 201.929 ton (95 persen) dan alokasi percepatan (November-Desember) sebesar 82.406 ton.
''Fokus pelayanan Perum Bulog dalam program Raskin di Jawa Timur ini yakni kualitas dan kuantitas beras serta tepat waktu pendistribusian. Begitu pula saat penyimpanan beras di gudang hingga transportasi dan pendistribusiannya,''ungkapnya.
Bahkan untuk menjaga kualitas beras dan rasanya, Bulog melakukan uji tanak beras Raskin di Malang, Lamongan, Tuban, Tulungagung, dan Probolinggo. ''Kami juga siap mengganti beras yang dinilai penerima tidak sesuai atau kondisi rusak dalam waktu 1 kali 24 jam,''tambah Yosef. (nos)
http://beritasurabaya.net/index_sub.php?category=4&id=11787
Selasa, 10 Juni 2014
Empat Kades Jadi Tersangka Raskin
Selasa, 10 Juni 2014
POS KUPANG.COM, BORONG -- Empat orang kepala desa (Kades) di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) tahun 2014 menjadi tersangka kasus beras untuk rakyat miskin (Raskin). Keempat kades tersebut sudah diproses penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Manggarai.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Matim, Drs. Hambu Laurensius mengemukakan hal itu ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Kamis (5/6/2014).
Dikatakannya, dari empat orang kades tersebut, yang sudah diproses hukum satu orang, yakni Kades Panwaru, Kecamatan Elar Selatan. Sedangkan tiga kades yang lain belum dipanggil penyidik tipikor, namun sudah ada agendanya.
"Saya belum bisa memberikan nama-nama desa dan nama kadesnya untuk diekspos. Jika sudah ambil datanya di tipikor, saya akan memberikan keterangan mengenai nama desa dan alasannya seperti apa sehingga jadi tersangka," kata Laurensius.
Dikatakannya, untuk masalah kekurangan beras oleh Kades Panwaru, dirinya sudah dipanggil untuk diambil data. Penyidik tipikor, jelas Laurensius, akan memanggil dan meminta keterangan bupati yang diwakili Kabag Ekonomi Setda Matim. Selain itu, juga memanggil kades yang bermasalah dan Kadolog Ruteng.
"Masalah raskin yang sering terjadi di desa karena di desa ingin bagi rata, padahal itu kebijakan internal desa yang dibuat oleh kepala desa. Sementara aturannya diberikan kepada KK miskin," kata Laurensius.
Selain itu, jelas Laurensius, biaya naik turun. Terkadang pungutannya melebihi harga yang ditetapkan, yakni 1.600/kg.
Dikatakannya, pihaknya sudah mengumumkan melalui radio bahwa tidak ada lagi kades yang menerapkan kebijakan internal desa, yaitu membagikan beras secara merata kepada KK miskin.
Untuk mengatasi masalah raskin yang terjadi selama ini, demikian Laurensius, Pemkab Matim mencari solusi mengumpulkan uang biaya raskin bukan lagi oleh kades maupun RT setempat tetapi melalui satu orang anggota KK miskin di desa itu.
"Tim nasional pengawasan raskin pusat pada bulan ini akan datang ke Matim untuk melakukan sosialisasi. Para wartawan diundang untuk menyamar sebagai peserta sosialisasi dari desa," kata Laurensius. (rr)
http://kupang.tribunnews.com/2014/06/10/empat-kades-jadi-tersangka-raskin
POS KUPANG.COM, BORONG -- Empat orang kepala desa (Kades) di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) tahun 2014 menjadi tersangka kasus beras untuk rakyat miskin (Raskin). Keempat kades tersebut sudah diproses penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Manggarai.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Matim, Drs. Hambu Laurensius mengemukakan hal itu ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Kamis (5/6/2014).
Dikatakannya, dari empat orang kades tersebut, yang sudah diproses hukum satu orang, yakni Kades Panwaru, Kecamatan Elar Selatan. Sedangkan tiga kades yang lain belum dipanggil penyidik tipikor, namun sudah ada agendanya.
"Saya belum bisa memberikan nama-nama desa dan nama kadesnya untuk diekspos. Jika sudah ambil datanya di tipikor, saya akan memberikan keterangan mengenai nama desa dan alasannya seperti apa sehingga jadi tersangka," kata Laurensius.
Dikatakannya, untuk masalah kekurangan beras oleh Kades Panwaru, dirinya sudah dipanggil untuk diambil data. Penyidik tipikor, jelas Laurensius, akan memanggil dan meminta keterangan bupati yang diwakili Kabag Ekonomi Setda Matim. Selain itu, juga memanggil kades yang bermasalah dan Kadolog Ruteng.
"Masalah raskin yang sering terjadi di desa karena di desa ingin bagi rata, padahal itu kebijakan internal desa yang dibuat oleh kepala desa. Sementara aturannya diberikan kepada KK miskin," kata Laurensius.
Selain itu, jelas Laurensius, biaya naik turun. Terkadang pungutannya melebihi harga yang ditetapkan, yakni 1.600/kg.
Dikatakannya, pihaknya sudah mengumumkan melalui radio bahwa tidak ada lagi kades yang menerapkan kebijakan internal desa, yaitu membagikan beras secara merata kepada KK miskin.
Untuk mengatasi masalah raskin yang terjadi selama ini, demikian Laurensius, Pemkab Matim mencari solusi mengumpulkan uang biaya raskin bukan lagi oleh kades maupun RT setempat tetapi melalui satu orang anggota KK miskin di desa itu.
"Tim nasional pengawasan raskin pusat pada bulan ini akan datang ke Matim untuk melakukan sosialisasi. Para wartawan diundang untuk menyamar sebagai peserta sosialisasi dari desa," kata Laurensius. (rr)
http://kupang.tribunnews.com/2014/06/10/empat-kades-jadi-tersangka-raskin
Penyaluran Raskin Cigodang-Labuan Diduga Bermasalah
Selasa, 10 Juni 2014
Pandeglang, Jaya Pos
Para ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Cigondang Kecamatan Labuan membuat pernyataan bersama sebagai bentuk protes kepada kepala desa, mereka membuat pernyataan akibat ketidakmengertian kepada penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di desa mereka. Mengapa sejak bulan Januari sampai April 2014 mereka tidak pernah menerima raskin?
Sebagai kepanjangan tangan dari kepala desa untuk menyalurkan raskin kepada masing-masing warga di wilayah lingkungannya, pada pertengahan Mei 2014 para Ketua RT disuruh berkumpul di rumah kepala desa. Sampai 2 kali pertemuan tetapi kepala desa tetap tidak mau menyalurkan beras kepada para ketua RT. Pada kali ketiga pertemuan, para Ketua RT mengaku kaget karena beras tersebut sudah tidak ada di rumah kepala desa.
Akhirnya para Ketua RT resah dan mempertanyakan keberadaan raskin yang hilang. Setelah diperbincangkan, tiba-tiba raskin kembali muncul di rumah kades, itupun jumlahnya hanya 3 tons dari pagu 4 tons lebih.
Dengan adanya kejadian seperti itu, para Ketua RT membuat pernyataan bersama agar ada tindakan hukum dari pihak berwenang. Tetapi sampai berita ini diterbitkan belum ada tanda-tanda sanksi hukum yang kongkrit dari pihak yang berwenang.
Bukan hanya para Ketua RT yang membuat pernyataan ketidakpuasan terhadap Kepala Desa Cigondang Ata, tetapi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga membuat pernyataan mengundurkan diri akibat ketidakpuasan kebijakan kepala desa.
Anggota BPD mengundurkan diri membuat alas an karena honor BPD tidak diberikan. Ironisnya, ada dugaan stempel (cap) BPD ganda, karena pengurus BPD yang berwenang merasa tidak pernah menggunakannya.
Atas permasalahan ini, Relawan Aktivis Rakyat Peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia (RP-NKRI), Adang Abadi hendak melakukan konfirmasi kepada Camat Labuan, namun yang bersangkutan lagi dinas luar. Sementara Sekcam A Muthfi membenarkan adanya surat tembusan dari anggota BPD Desa Cigondang terkait pernyataan pemunduran atas anggota BPD.
Sekcam Muthfi berharap, para anggota BPD yang sangat sembrono tidak langsung melakukan pengunduran diri, tetapi seharusnya diselesaikan di internal desa dulu. “Ini, surat pengunduran diri langsung ditujukan kepada Bupati Pandeglang,” kata Muthfi yan ditemui di ruang kerjan, belum lama ini.
Sementara, Relawan Aktivis RP-NKRI Adang Abadi sangat menyayangkan tindakan kepala desa yang diduga menyelewengkan raskin pagu bulan Januari sampai April (4 bulan) dan bulan Mei sekitar 4 ton juga hilang.
Adang Abadi meminta kepada para penegak hukum untuk bertindak tegas agar masyarakat miskin mendapat keadilan.Yan/Dang
http://harianjayapos.com/detail-6698-penyaluran-raskin-cigodanglabuan-diduga-bermasalah.html
Pandeglang, Jaya Pos
Para ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Cigondang Kecamatan Labuan membuat pernyataan bersama sebagai bentuk protes kepada kepala desa, mereka membuat pernyataan akibat ketidakmengertian kepada penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di desa mereka. Mengapa sejak bulan Januari sampai April 2014 mereka tidak pernah menerima raskin?
Sebagai kepanjangan tangan dari kepala desa untuk menyalurkan raskin kepada masing-masing warga di wilayah lingkungannya, pada pertengahan Mei 2014 para Ketua RT disuruh berkumpul di rumah kepala desa. Sampai 2 kali pertemuan tetapi kepala desa tetap tidak mau menyalurkan beras kepada para ketua RT. Pada kali ketiga pertemuan, para Ketua RT mengaku kaget karena beras tersebut sudah tidak ada di rumah kepala desa.
Akhirnya para Ketua RT resah dan mempertanyakan keberadaan raskin yang hilang. Setelah diperbincangkan, tiba-tiba raskin kembali muncul di rumah kades, itupun jumlahnya hanya 3 tons dari pagu 4 tons lebih.
Dengan adanya kejadian seperti itu, para Ketua RT membuat pernyataan bersama agar ada tindakan hukum dari pihak berwenang. Tetapi sampai berita ini diterbitkan belum ada tanda-tanda sanksi hukum yang kongkrit dari pihak yang berwenang.
Bukan hanya para Ketua RT yang membuat pernyataan ketidakpuasan terhadap Kepala Desa Cigondang Ata, tetapi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga membuat pernyataan mengundurkan diri akibat ketidakpuasan kebijakan kepala desa.
Anggota BPD mengundurkan diri membuat alas an karena honor BPD tidak diberikan. Ironisnya, ada dugaan stempel (cap) BPD ganda, karena pengurus BPD yang berwenang merasa tidak pernah menggunakannya.
Atas permasalahan ini, Relawan Aktivis Rakyat Peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia (RP-NKRI), Adang Abadi hendak melakukan konfirmasi kepada Camat Labuan, namun yang bersangkutan lagi dinas luar. Sementara Sekcam A Muthfi membenarkan adanya surat tembusan dari anggota BPD Desa Cigondang terkait pernyataan pemunduran atas anggota BPD.
Sekcam Muthfi berharap, para anggota BPD yang sangat sembrono tidak langsung melakukan pengunduran diri, tetapi seharusnya diselesaikan di internal desa dulu. “Ini, surat pengunduran diri langsung ditujukan kepada Bupati Pandeglang,” kata Muthfi yan ditemui di ruang kerjan, belum lama ini.
Sementara, Relawan Aktivis RP-NKRI Adang Abadi sangat menyayangkan tindakan kepala desa yang diduga menyelewengkan raskin pagu bulan Januari sampai April (4 bulan) dan bulan Mei sekitar 4 ton juga hilang.
Adang Abadi meminta kepada para penegak hukum untuk bertindak tegas agar masyarakat miskin mendapat keadilan.Yan/Dang
http://harianjayapos.com/detail-6698-penyaluran-raskin-cigodanglabuan-diduga-bermasalah.html
Senin, 09 Juni 2014
Raskin Yang Sungguh Tak Layak Digunakan Cuma Cocok Untuk Pakan Ternak
Senin, 9 Juni 2014
KOTAJAMBI(SR28) - Kualitas Beras Miskin (Raskin) diakui masyarakat makin menurun dalam 3 bulan terakhir. Warga penerima raskin mengaku, beras yang mereka terima saat ini tak layak konsumsi. Bahkan ada yang mengaku beras itu hanya digunakan untuk pakan ternak ayam.
Pantauan SR28 dari berbagai tempat di Kota Jambi, penerima raskin umumnya mengeluh." Bisa dibilang bagusnya hanya 50% saja, namun mau apalagi. Bahkan 3 bulan belakangan, kualitasnya makin buruk, warnanya kecoklatan dan 70 % hanya menir," ucap seorang ibu di kawasan Kotabaru.
Katanya, beras terpaksa digunakannya untuk pakan ayam." Saya akhirnya beli juga beras yang bagus. Habis gimana, lebih banyak menirnya daripada butirnya. Warnanya kecoklatan dan bila dimasak hancur seperti bubur, jadi terpaksa digunakan untuk pakan ayam saja pak," keluhnya.
Beberapa penerima raskin di Kabupaten Muaro Jambi juga mengakui hal yang sama. Mereka pun mengaku raskin jatah dari pemerintah juga digunakan untuk pakan ayam.
Cha/Sat
http://sr28jambinews.com/?/baca/15365/Raskin-yang-Sungguh-Tak-Layak-Digunakan-Cuma-Cocok-Untuk-Pakan--Ternak.html
KOTAJAMBI(SR28) - Kualitas Beras Miskin (Raskin) diakui masyarakat makin menurun dalam 3 bulan terakhir. Warga penerima raskin mengaku, beras yang mereka terima saat ini tak layak konsumsi. Bahkan ada yang mengaku beras itu hanya digunakan untuk pakan ternak ayam.
Pantauan SR28 dari berbagai tempat di Kota Jambi, penerima raskin umumnya mengeluh." Bisa dibilang bagusnya hanya 50% saja, namun mau apalagi. Bahkan 3 bulan belakangan, kualitasnya makin buruk, warnanya kecoklatan dan 70 % hanya menir," ucap seorang ibu di kawasan Kotabaru.
Katanya, beras terpaksa digunakannya untuk pakan ayam." Saya akhirnya beli juga beras yang bagus. Habis gimana, lebih banyak menirnya daripada butirnya. Warnanya kecoklatan dan bila dimasak hancur seperti bubur, jadi terpaksa digunakan untuk pakan ayam saja pak," keluhnya.
Beberapa penerima raskin di Kabupaten Muaro Jambi juga mengakui hal yang sama. Mereka pun mengaku raskin jatah dari pemerintah juga digunakan untuk pakan ayam.
Cha/Sat
http://sr28jambinews.com/?/baca/15365/Raskin-yang-Sungguh-Tak-Layak-Digunakan-Cuma-Cocok-Untuk-Pakan--Ternak.html
Lebak Nunggak Raskin Hingga Rp 3,6 M
Minggu, 8 Juni 2014
LEBAK,SNOL– Pemkab Lebak hingga Juni 2014 ini masih menunggak tagihan beras untuk rakyat miskin (raskin) sebesar Rp3,6 miliar. Tunggakan tersebut meningkat sebesar Rp400 juta jika dibanding tahun 2013 lalu yang mencapai Rp3,2 miliar.
“Tunggakan tagihan tersebut terjadi selama lima bulan, sejak bulan Januari hingga Mei 2014,” kata Kepala Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Lebak-Pandeglang, Herman Sadik di kantornya, Jumat (6/6).
Pihaknya memberikan toleransi waktu kepada Pemkab Lebak untuk melunasi tunggakan tagihan raskin tersebut hingga akhir Juni mendatang. “Kalau belum dibayar, terpaksa raskin bulan berikutnya tidak bisa kita berikan,” ancamnya.
Apakah Kantor Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang sudah melakukan penagihan ke Pemkab Lebak? Herman mengaku, sudah memberikan peringatan. “Kami juga tidak tahu uang tersebut mengendap dimana. Padahal kalau dari warga penerima raskin mah biasanya dibayar karena sistemnya sekarang cash and carry (ada uang raskin dikeluarkan-red). Selama lima bulan kami kasih toleransi, kalau begini terus kami juga tidak bisa berbuat banyak. Kami kasihan sama warga yang sudah membayar uang raskin, bulan selanjutnya mereka terancam tak dapat raskin,” ujar Herman, seraya tidak menyebutkan kecamatan mana saja di Kabupaten Lebak yang hingga saat ini masih menunggak tagihan raskin.
Sementara, Kasubag Sarana dan Pembinaan Perekonomian Rakyat Setda Pemkab Lebak Dani Hendarman menduga uang tagihan raskin tersebut mengendap di aparat desa yang belum dibayarkan ke Pemkab Lebak. “Yang malu kan Pemkab,” tukasnya.
Apa langkah yang dilakukan Pemkab agar tunggakan raskin tersebut dibayarkan oleh aparat desa? Dani mengaku sudah melakukan sosialisasi secara langsung kepada aparat desa dan melalui aparat kecamatan. “Makanya ke depan desa yang nunggak tagihan raskin tidak boleh mengambil jatah raskin bulan berikutnya. Nah, yang kasihan kan warganya tidak mendapatkan jatah raskin,” akunya, seraya menyebut harga per-kilogram raskin Rp1.600.
Berdasarkan data dari Bagian Perekonomian Setda Lebak ada beberapa kecamatan di Lebak yang diduga menunggak tagihan raskin paling banyak berdasarkan data penyerapan raskin diantaranya Kecamatan Bayah, Sobang, Maja, Malingping dan Kecamatan Cibadak. “Memang yang raskinnya terserap 100 persen (tak menunggak-red) baru 11 kecamatan dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lebak,” papar Dani.
Camat Maja Dedi Supratnawijaya mengaku akan kembali menegur aparat desa di wilayahnya yang belum membayarkan uang raskin agar segera melunasinya. “Pokoknya jangan macam-macam dengan anggaran, bisa masuk pidana,” ujar Dedi.
Salah satu aparat desa di wilayah Kecamatan Cibadak yang namanya enggan dikorankan mengaku akan segera membayarkan uang raskin ke Pemkab. “Kami belum membayarkan uang raskin, karena tidak semua warga membeli raskin dengan tunai,” kilahnya. (ahmadi/jarkasih)
http://satelitnews.co.id/?p=33978
LEBAK,SNOL– Pemkab Lebak hingga Juni 2014 ini masih menunggak tagihan beras untuk rakyat miskin (raskin) sebesar Rp3,6 miliar. Tunggakan tersebut meningkat sebesar Rp400 juta jika dibanding tahun 2013 lalu yang mencapai Rp3,2 miliar.
“Tunggakan tagihan tersebut terjadi selama lima bulan, sejak bulan Januari hingga Mei 2014,” kata Kepala Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Lebak-Pandeglang, Herman Sadik di kantornya, Jumat (6/6).
Pihaknya memberikan toleransi waktu kepada Pemkab Lebak untuk melunasi tunggakan tagihan raskin tersebut hingga akhir Juni mendatang. “Kalau belum dibayar, terpaksa raskin bulan berikutnya tidak bisa kita berikan,” ancamnya.
Apakah Kantor Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang sudah melakukan penagihan ke Pemkab Lebak? Herman mengaku, sudah memberikan peringatan. “Kami juga tidak tahu uang tersebut mengendap dimana. Padahal kalau dari warga penerima raskin mah biasanya dibayar karena sistemnya sekarang cash and carry (ada uang raskin dikeluarkan-red). Selama lima bulan kami kasih toleransi, kalau begini terus kami juga tidak bisa berbuat banyak. Kami kasihan sama warga yang sudah membayar uang raskin, bulan selanjutnya mereka terancam tak dapat raskin,” ujar Herman, seraya tidak menyebutkan kecamatan mana saja di Kabupaten Lebak yang hingga saat ini masih menunggak tagihan raskin.
Sementara, Kasubag Sarana dan Pembinaan Perekonomian Rakyat Setda Pemkab Lebak Dani Hendarman menduga uang tagihan raskin tersebut mengendap di aparat desa yang belum dibayarkan ke Pemkab Lebak. “Yang malu kan Pemkab,” tukasnya.
Apa langkah yang dilakukan Pemkab agar tunggakan raskin tersebut dibayarkan oleh aparat desa? Dani mengaku sudah melakukan sosialisasi secara langsung kepada aparat desa dan melalui aparat kecamatan. “Makanya ke depan desa yang nunggak tagihan raskin tidak boleh mengambil jatah raskin bulan berikutnya. Nah, yang kasihan kan warganya tidak mendapatkan jatah raskin,” akunya, seraya menyebut harga per-kilogram raskin Rp1.600.
Berdasarkan data dari Bagian Perekonomian Setda Lebak ada beberapa kecamatan di Lebak yang diduga menunggak tagihan raskin paling banyak berdasarkan data penyerapan raskin diantaranya Kecamatan Bayah, Sobang, Maja, Malingping dan Kecamatan Cibadak. “Memang yang raskinnya terserap 100 persen (tak menunggak-red) baru 11 kecamatan dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lebak,” papar Dani.
Camat Maja Dedi Supratnawijaya mengaku akan kembali menegur aparat desa di wilayahnya yang belum membayarkan uang raskin agar segera melunasinya. “Pokoknya jangan macam-macam dengan anggaran, bisa masuk pidana,” ujar Dedi.
Salah satu aparat desa di wilayah Kecamatan Cibadak yang namanya enggan dikorankan mengaku akan segera membayarkan uang raskin ke Pemkab. “Kami belum membayarkan uang raskin, karena tidak semua warga membeli raskin dengan tunai,” kilahnya. (ahmadi/jarkasih)
http://satelitnews.co.id/?p=33978
Jumat, 06 Juni 2014
Raskin Bengkalis Buruk, Berulat dan Bau
Kamis, 5 Juni 2014
BENGKALIS, oketimes.com- Beras Raskin dengan kualitas rendah ditemukan di kelurahan Rimba Sekampung, Desa Pangkalan Jambi dan Desa Ketam Putih. Warga yang menerima Raskin mengeluh mendapatkan beras yang buruk dengan bau yang tidak sedap bercampur kutu dan ulat beras.
"Kami memang miskin, tapi kalau beras seperti ini yang dibagikan bagaimana mau memakannya, mencium baunya saja mual rasanya, ujar Ayu seorang ibu rumah tangga penerima Raskin kepada riaueditor.com, Rabu (4/6).
Ayu berharap kepada pemerintah atau bulog agar memeriksa kualitas beras yang akan dibagikan, "jangan mentang-mentang kami warga miskin lalu pemerintah bisa seenaknya. kami manusia pak bukan hewan," ujar ayu.
Sebenarnya bukan baru kali ini saja beras Raskin yang dibagikan tidak layak komsumsi. Sejak beberapa tahun ini ada saja ditemukan beras Raskin yang berulat dan bau. Namun rupanya hal ini tidak menjadi perhatian Bulog dan Pemerintah daerah sehingga kasus serupa tetap berulang.(dri : sumber riaueditor)
http://oketimes.com/view/Pemerintahan/1558/Raskin-Bengkalis-Buruk--Berulat-dan-Bau.html#.U5FYEeOSzME
 |
"Kami memang miskin, tapi kalau beras seperti ini yang dibagikan bagaimana mau memakannya, mencium baunya saja mual rasanya, ujar Ayu seorang ibu rumah tangga penerima Raskin kepada riaueditor.com, Rabu (4/6).
Ayu berharap kepada pemerintah atau bulog agar memeriksa kualitas beras yang akan dibagikan, "jangan mentang-mentang kami warga miskin lalu pemerintah bisa seenaknya. kami manusia pak bukan hewan," ujar ayu.
Sebenarnya bukan baru kali ini saja beras Raskin yang dibagikan tidak layak komsumsi. Sejak beberapa tahun ini ada saja ditemukan beras Raskin yang berulat dan bau. Namun rupanya hal ini tidak menjadi perhatian Bulog dan Pemerintah daerah sehingga kasus serupa tetap berulang.(dri : sumber riaueditor)
http://oketimes.com/view/Pemerintahan/1558/Raskin-Bengkalis-Buruk--Berulat-dan-Bau.html#.U5FYEeOSzME
Bulog Riau Kepri Bantah Kualitas Raskin Rendah
Kamis, 5 Juni 2014
Bulog Riau Kepri bantah kualitas Raskin buruk seperti dikeluhkan warga di Kepulauan Meranti dan Siak
KBRN, Pekanbaru : Warga Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, mengeluhkan kualitas Beras Rakyat Miskin (Raskin) dari Bulog Divre Riau dan Kepulauan Riau, sangat buruk, sebab beras pecah-pecah, berkutu, berdebu dan warna pudar sehingga kurang layak dikosumsi.
"Selain itu, saat dimasak warna nasinya juga berbeda, begitu juga dengan rasanya. Bahkan diperkirakan nasinya tidak lagi mengandung gizi," kata salah seorang ibu rumah tangga di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Masni.
Dia mengatakan, Raskin yang dibelinya dengan harga Rp 2500 per kg tersebut, sangat tidak layak dimakan.
Menanggapi keluhan tersebut, Humas Bulog Divre Riau Kepri, Usman kepada RRI, Kamis (05/06/2014) membantahnya, namun diakui, informasi tersebut sudah diterima dan Bulog sedang melakukan klarifikasikan langsung ke Siak dan Kepulauan Meranti.
"Kualitas beras Bulog sudah ada standarnya, sehingga tidak mungkin didistribusikan Raskin yang tidak layak konsumsi," bantahnya.
Dikatakan, setelah diterima, Raskin biasanya disimpan di gudang Bulog, dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak mungkin ada beras yang disimpan melebihi jangka waktu. "Nanti kita ceklah," dalihnya. (tongkulem siregar)
http://www.rri.co.id/post/berita/83037/daerah/bulog_riau_kepri_bantah_kualitas_raskin_rendah.html
Bulog Riau Kepri bantah kualitas Raskin buruk seperti dikeluhkan warga di Kepulauan Meranti dan Siak
KBRN, Pekanbaru : Warga Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, mengeluhkan kualitas Beras Rakyat Miskin (Raskin) dari Bulog Divre Riau dan Kepulauan Riau, sangat buruk, sebab beras pecah-pecah, berkutu, berdebu dan warna pudar sehingga kurang layak dikosumsi.
"Selain itu, saat dimasak warna nasinya juga berbeda, begitu juga dengan rasanya. Bahkan diperkirakan nasinya tidak lagi mengandung gizi," kata salah seorang ibu rumah tangga di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Masni.
Dia mengatakan, Raskin yang dibelinya dengan harga Rp 2500 per kg tersebut, sangat tidak layak dimakan.
Menanggapi keluhan tersebut, Humas Bulog Divre Riau Kepri, Usman kepada RRI, Kamis (05/06/2014) membantahnya, namun diakui, informasi tersebut sudah diterima dan Bulog sedang melakukan klarifikasikan langsung ke Siak dan Kepulauan Meranti.
"Kualitas beras Bulog sudah ada standarnya, sehingga tidak mungkin didistribusikan Raskin yang tidak layak konsumsi," bantahnya.
Dikatakan, setelah diterima, Raskin biasanya disimpan di gudang Bulog, dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak mungkin ada beras yang disimpan melebihi jangka waktu. "Nanti kita ceklah," dalihnya. (tongkulem siregar)
http://www.rri.co.id/post/berita/83037/daerah/bulog_riau_kepri_bantah_kualitas_raskin_rendah.html
Rabu, 04 Juni 2014
Potensi Manipulasi Data Raskin Masih Ada
Rabu, 4 Juni 2014
JAKARTA, KOMPAS — Masih terbuka peluang terjadi manipulasi dalam perbaikan data pemegang kartu perlindungan sosial sebagai syarat penerima raskin. Meski demikian, musyawarah desa atau kelurahan dianggap menjadi cara terbaik untuk pemutakhiran data penerima raskin.
Hal itu terungkap dalam sosialisasi Program Raskin 2014 pada Media, Selasa (3/6), di Jakarta. Paparan disampaikan Asisten Deputi Urusan Kompensasi Sosial Kemenko Kesra Safri Burhanuddin, Kepala Pokja Pengendali Klaster 1 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sri Kusumastuti Rahayu, serta Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Sarwat Fardaniyah
Menurut Safri, total anggaran subsidi raskin 2014 sebesar Rp 18,8 triliun. Dana subsidi sebanyak itu diberikan kepada 15,5 juta warga miskin dan hampir miskin penerima raskin.
Rumah tangga penerima raskin masing-masing mendapat hak 15 kilogram per bulan, selama 12 kali dalam setahun. Dengan dana subsidi itu, nilai subsidi yang diberikan negara kepada warga miskin dan hampir miskin Rp 6.730 per kilogram.
Terungkap pula bahwa pemerintah membeli raskin dari Perum Bulog dengan harga buku Rp 8.330 per kilogram untuk beras kualitas medium. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, harga beras kualitas medium saat ini Rp 7.300 per kilogram.
Dengan dana subsidi itu, sekalipun harga beli raskin pemerintah ke Perum Bulog Rp 8.330 per kilogram, masyarakat penerima raskin cukup membayar dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram di titik distribusi.
Masyarakat miskin dan hampir miskin penerima raskin harus tahu bahwa raskin yang dibeli itu harganya Rp 8.330 per kilogram, sekalipun mereka hanya membayar Rp 1.600.
Dengan nilai subsidi tahun 2013 untuk raskin Rp 6.151 per kilogram, sejatinya nilai bantuan uang yang diberikan kepada warga miskin dan hampir miskin penerima raskin Rp 1,38 juta per bulan.
Untuk memperkecil ketidaktepatan penyaluran raskin, sejak tahun 2013 dan dilanjutkan ke 2014, warga penerima raskin harus menunjukkan kartu perlindungan sosial (KPS) dan surat keterangan rumah tangga miskin (SKRTM). Tanpa ada KPS atau SKRTM, raskin tidak bisa diterimakan. Selain sebagai syarat menerima raskin, KPS juga berfungsi menerima bantuan siswa miskin (BSM) dan bantuan langsung sementara Masyarakat (BLSM).
”Kalau BSM dan BLSM tidak dibagi rata, harusnya raskin juga bisa tidak dibagi rata,” katanya.
Lebih lanjut, Sarwat mengatakan, semua pihak juga harus melakukan pengawasan subsidi di bidang lain. Terkait subsidi pupuk, misalnya, harus diterimakan kepada petani yang mengusahakan lahan kurang dari 2 hektar karena yang terjadi petani kecil dengan lahan sempit tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya, mereka tidak bisa menjual gabah atau beras dengan harga yang lebih rendah.
Kusumastuti mengatakan, data pemegang KPS diambil tahun 2011. Karena itu, memang sudah tak relevan lagi, harus dilakukan pemutakhiran karena ada yang meninggal, bahkan berpindah tempat. (MAS)
http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007003319.aspx?epaper=yes
JAKARTA, KOMPAS — Masih terbuka peluang terjadi manipulasi dalam perbaikan data pemegang kartu perlindungan sosial sebagai syarat penerima raskin. Meski demikian, musyawarah desa atau kelurahan dianggap menjadi cara terbaik untuk pemutakhiran data penerima raskin.
Hal itu terungkap dalam sosialisasi Program Raskin 2014 pada Media, Selasa (3/6), di Jakarta. Paparan disampaikan Asisten Deputi Urusan Kompensasi Sosial Kemenko Kesra Safri Burhanuddin, Kepala Pokja Pengendali Klaster 1 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sri Kusumastuti Rahayu, serta Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Sarwat Fardaniyah
Menurut Safri, total anggaran subsidi raskin 2014 sebesar Rp 18,8 triliun. Dana subsidi sebanyak itu diberikan kepada 15,5 juta warga miskin dan hampir miskin penerima raskin.
Rumah tangga penerima raskin masing-masing mendapat hak 15 kilogram per bulan, selama 12 kali dalam setahun. Dengan dana subsidi itu, nilai subsidi yang diberikan negara kepada warga miskin dan hampir miskin Rp 6.730 per kilogram.
Terungkap pula bahwa pemerintah membeli raskin dari Perum Bulog dengan harga buku Rp 8.330 per kilogram untuk beras kualitas medium. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, harga beras kualitas medium saat ini Rp 7.300 per kilogram.
Dengan dana subsidi itu, sekalipun harga beli raskin pemerintah ke Perum Bulog Rp 8.330 per kilogram, masyarakat penerima raskin cukup membayar dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram di titik distribusi.
Masyarakat miskin dan hampir miskin penerima raskin harus tahu bahwa raskin yang dibeli itu harganya Rp 8.330 per kilogram, sekalipun mereka hanya membayar Rp 1.600.
Dengan nilai subsidi tahun 2013 untuk raskin Rp 6.151 per kilogram, sejatinya nilai bantuan uang yang diberikan kepada warga miskin dan hampir miskin penerima raskin Rp 1,38 juta per bulan.
Untuk memperkecil ketidaktepatan penyaluran raskin, sejak tahun 2013 dan dilanjutkan ke 2014, warga penerima raskin harus menunjukkan kartu perlindungan sosial (KPS) dan surat keterangan rumah tangga miskin (SKRTM). Tanpa ada KPS atau SKRTM, raskin tidak bisa diterimakan. Selain sebagai syarat menerima raskin, KPS juga berfungsi menerima bantuan siswa miskin (BSM) dan bantuan langsung sementara Masyarakat (BLSM).
”Kalau BSM dan BLSM tidak dibagi rata, harusnya raskin juga bisa tidak dibagi rata,” katanya.
Lebih lanjut, Sarwat mengatakan, semua pihak juga harus melakukan pengawasan subsidi di bidang lain. Terkait subsidi pupuk, misalnya, harus diterimakan kepada petani yang mengusahakan lahan kurang dari 2 hektar karena yang terjadi petani kecil dengan lahan sempit tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya, mereka tidak bisa menjual gabah atau beras dengan harga yang lebih rendah.
Kusumastuti mengatakan, data pemegang KPS diambil tahun 2011. Karena itu, memang sudah tak relevan lagi, harus dilakukan pemutakhiran karena ada yang meninggal, bahkan berpindah tempat. (MAS)
http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007003319.aspx?epaper=yes
Langganan:
Postingan (Atom)