Minggu, 31 Agustus 2014

900 Ribu Ton Raskin Belum Tersalur

Minggu, 31 Agustus 2014

JAKARTA – Kuota beras miskin (raskin) yang disiapkan pemerintah pada tahun ini sebanyak 2,7 juta ton belum juga terdistribusi habis. Masih tersisa sebanyak 900 ribu ton raskin yang tersimpan di gudang-gudang Bulog.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dirjen Daya Sos-Gulkin) Kementerian Sosial (Kemenkes), Hartono Laras membenarkan kuota beras bagi keluarga miskin memang belum terdistribusi seluruhnya. Pasokan itu bakal segera didistribusikan sampai akhir tahun 2014.

’’Memang dari catatan Kementerian Sosial jumlah beras bagi keluarga miskin yang belum tersalurkan itu sebanyak 900 ribu ton,’’ ujar Hartono usai menghadiri Sosialisasi Raskin bagi 598 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Jakarta, kemarin.

Dia meyakini kuota raskin bagi 15,5 juta keluarga miskin itu bakal terdistribusi semua. Hal tersebut berbekal pengalaman distribusi raskin pada tahun sebelumnya. Paling tidak capaian distirbusi sekitar 98-99 persen dari total raskin yang disediakan.

Lebih lanjut, dia mengatakan pengucuran raskin itu melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog). Bertugas mendistribusikan raskin sampai ke kabupaten dan kecamatan. Sedangkan mekansime pembagian kepada keluarga penerima raskin dilakukan sejumlah petugas, antara lain TKSK.

’’Dari gudang ke titik distribusi merupakan kewajiban Bulog. Sedangkan titik distribusi sampai ke titik bagi menjadi kewengan petugas lain,” paparnya.

Dalam program ini, Hartono menuturkan Kementerian Sosial memiliki peran pembayaran nominal raskin yang telah dikucurkan Bulog. Total pembayaran yang disiapkan Kemensos senilai Rp 18,8 triliun.

’’Sampai terakhir distribusi raskin telah dibayarkan sekitar Rp 11 triliun. Selebihnya nanti dibayarkan pada akhir pendistribusian,” tegas dia.

Hartono menambahkan program raskin yang telah dilakukan beberapa tahun perlu evaluasi. Antara lain dalam pendataan penerima raskin. Sekaligus mengatur mekanisme pembagiannya. Dalam hal ini, dia menyebutkan Kemensos mengusulkan penghapusan uang tebus raskin.

Sebelumnya keluarga penerima raskin diminta memberikan uang tebus raskin sebesar Rp 1.600. Diharapkan pada program berikutnya tidak lagi diberlakukan. Direktur Pelayanan Publik Bulog, Agusdin Farid menambahkan, total raskin yang dikucurkan melalui Bulog itu sebanyak 2,7 juta ton. Jumlah yang sudah dibagikan sekitar 78 persen. Seluruh didistribusikan sesuai penerimanya.

’’Raskin yang belum dikucurkan itu masih tersimpan pada gudang-gudang Bulog. Dipastikan bakal seluruh raskin terdistribusi baik,” tegasnya. (rko)

Sabtu, 30 Agustus 2014

Penyaluran Beras Miskin Belum Tepat Sasaran

Sabtu, 30 Agustus 2014

JAKARTA – Hasil penelitian menunjukkan keefektifan program beras untuk rakyat miskin (raskin) masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari ketidaktepatan sasaran, harga, jumlah, kualitas, waktu, dan administrasi.

Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, mengatakan program beras untuk rakyat miskin (raskin) tahun ini ditetapkan menyasar 15.530.837 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Salim mengakui bahwa hasil penelitian menunjukkan keefektifan program raskin masih jauh dari harapan.

"Hal ini terlihat dari ketidaktepatan sasaran, harga, jumlah, kualitas, waktu, dan administrasi," kata Salim, di Jakarta, Jumat (29/8).

Padahal, kata Salim, raskin merupakan amanah negara sehingga program ini perlu ditangani oleh operator andal dan berintegritas. "Itu untuk menjauhkan dari kepentingan kelompok ataupun bisnis semata," kata Salim.

Dia mengatakan jika penanganan seperti itu tidak ada, dipastikan hanya akan menambah rumit pelaksanaannya. Untuk mengefektifkan program raskin di lapangan, secara berkala dilakukan monitoring, audit sejak awal pengguliran, pelaksanaan, serta pemanfaatannya.

Hal ini menjadi penting untuk memantapkan bahwa raskin terdistribusi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, serta tepat administrasi.

Salim menjamin keragu-raguan masyarakat akan berkurang seiring dengan semakin taatnya program ini pada asas patut dan patuh. "Artinya, patuh untuk menjalankan aturan dan patut dimaknai penyaluran dengan keniscayaan," tegasnya.

Lakukan Pendampingan

Selain itu, langkah yang ditempuh untuk mengefektifkan pelaksanaan program penyaluran raskin ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng TKSK untuk melakukan pendampingan penyaluran yang diawali dengan pembekalan alur penyelenggaraan raskin.

TKSK akan bertugas untuk melakukan sosialisasi program raskin kepada masyarakat agar mereka mengetahui tujuan, sasaran, dan manfaat program. Penyebarluasan informasi subsidi raskin dilaksanakan di 18 titik lokasi dengan melibatkan 6.994 TKSK di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Untuk mengatasinya pemerintah telah menggulirkan program raskin sejak 16 tahun lalu.

Hingga kini, beras menjadi salah satu komponen terbesar bagi keluarga miskin. Kemampuan mereka untuk membeli beras masih jauh panggang dari api, sementara tuntutan atas kebutuhan gizi masyarakat sehat terus meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, angka kemiskinan berada pada kisaran 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah menurunkan angka kemiskinan hingga 8 hingga 10 persen di akhir RPJMN II. "Angka kemiskinan seiring pergerakan ekonomi diramalkan terus meningkat karena berbagai sektor secara angka statistik juga meningkat," tandasnya. (cit/N-1)

http://koran-jakarta.com/?19074-penyaluran%20beras%20miskin%20belum%20tepat%20sasaran

RASKIN, BERAS KEDALUAWARSA BAGI SI MISKIN

Jumat, 29 Agustus 2014

Program beras untuk rakyat miskin atau raskin, sebenarnya sebuah program yang strategis bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, banyak menimbulkan polemik. Bukan hanya soal target program ini adalah rumah tangga sasaran, melainkan kualitas beras yang justru seringkali menjadi bumerang.
Program pemerintah yang seharusnya menjadi kebijakan pro rakyat, justru menjelma menjadi program menambah kekecewaan rakyat miskin akibat kualitas raskin tidak layak untuk dikonsumsi atau kedaluwarsa. Bukannya senang, rakyat miskin yang menerimanya malah justru mengeluh hingga mencaci niat baik pemerintah itu. Warga Lingkungan Ciwaduk Cilik, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, misalnya, mengeluhkan kualitas raskin yang tidak layak konsumsi. Meski gratis, warga justru kecewa dengan kualitas salah satu program pro rakyat fase kelima pemerintahan H. Tubagus Iman Ariyadi dan H. Edi Ariadi tersebut.
Bukan tanpa sebab, beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga sasaran (RTS) tersebut berwarna kuning kecoklatan dan penuh kutu serta butir-butirnya yang sudah pecah. Seorang warga RT 8 RW 4 Lingkungan Ciwaduk Cilik, Kelurahan Ciwaduk, Hanifah, mengaku sangat kecewa dengan buruknya kualitas raskin tersebut.
Namun, Hanifah tidak dapat berbuat banyak lantaran takut tidak mendapatkan jatah raskin lagi.“Ya saya diemin aja, mau diapain lagi. Dibuang sayang, tapi dimakan gak bisa. Kalau dimasak bau apek,” kata Hanifah.
Menurut Hanifah, beras raskin yang dibagikan, Kamis (28/8) tersebut diambil warga dari rumah Ketua RT setempat. Saat mengambil raskin, warga diminta memberikan uang sukarela senilai Rp 1 ribu hingga Rp 2 ribu.“Katanya uang sukarela untuk beli plastik,” ujarnya.
Warga lain, Wiwin mengatakan, warga belum pernah mendapatkan raskin berkualitas baik. Raskin yang didapat, kata dia, selalu berkutu, berwarna kecoklatan, dan berbau apek setelah dimasak.“Sesekali dapat yang mendingan, tapi jarang banget. Itu pun setelah dimasak rasanya tetap bau apek,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Lurah Ciwaduk, Ali Fadni mengakui buruknya kualitas raskin tersebut. Namun, menurut dia, beras raskin yang dibagikan kepada warga sudah jauh lebih baik dibanding raskin yang pertama dikirim oleh Bulog.
“Tadinya waktu dikirim hari Selasa, kualitasnya jauh lebih parah. Saya takut warga saya keracunan kalau makan itu. Makanya, langsung saya kembalikan ke Bulog untuk ditukar yang baru. Besoknya beras datang, tapi kualitasnya tidak jauh beda. Mau saya tukar lagi tapi warga keburu datang untuk mengambil berasnya,” kata Ali, seraya mengatakan bahwa Kelurahan Ciwaduk mendapat jatah 122 karung berisi 15 kilogram raskin untuk 122 RTS. (Vanny/"Job”)***

Kamis, 28 Agustus 2014

6.994 TKSK SIAP KAWAL DISTRIBUSI RASKIN

Kamis, 28 Agustus 2014

SAPA - Sebanyak 6.994 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) siap mengawal penyaluran raskin bagi 15,5 juta masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras ketika dihubungi menjelaskan, penunjukan TKSK dalam program raskin tahun 2014 ini merupakan bagian dari upaya

perbaikan program raskin yang sebelumnya dikritisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Para TKSK ini sudah mendapat pelatihan sebelumnya. Mereka akan mengawasi proses penyalurannya, agar tepat sasaran dan tepat jumlah serta kualitasnya memenuhi standar yang ditentukan pemerintah," kata Hartono, Kamis.

Seperti diketahui, Kemensos menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada program raskin yang pada 2014 anggarannya mencapai Rp18,8 triliun. Raskin diberikan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran sebanyak 15 kilogram per bulan setiap rumah tangga.

Ketika ditanya tentang banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras yang diterimanya, Hartono mengatakan Kementerian Sosial sudah meminta Perum Bulog mengganti beras subsidi untuk warga miskin (raskin) dengan kualitas yang baik.

Menururtnya, beras tidak layak hanya kasuistis sifatnya, sebab tidak terjadi di semua daerah.

Ia menjelaskan Kemensos sudah melakukan upaya perbaikan, misalnya dengan membentuk tim verifikasi melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, Kemensos juga meminta pengawalan program raskin dari Irjen Kemensos untuk intern, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK. "Kita juga membentuk tim percepatan dan pengendalian pembayaran beras," ujarnya.

Ia menambahkan, peluncuran program raskin akan diselenggarakan serentak di Indonesia pada hari Jumat dan peresmian simbolisnya dilakukan oleh Menteri Sosial di Kantor Kemensos di Jakarta.

Sumber: Poskotanews dot com

http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/5508-penanggulangan-kemiskinan-6994-tksk-kawal-raskin

KUALITAS BERAS BULOG DI SUBANG SANGAT BURUK

Rabu, 27 Agustus 2014

Penerima bantuan beras bagi keluarga miskin atau RASKIN disejumlah wilayah di Desa Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi Subang, mengeluhkan bantuan yang mereka terima karena kualitasnya buruk dan tak layak konsumsi.

Menurut warga penerima bantuan RASKIN, Beras yang mereka terima kali ini banyak yang hancur , berbau apek, berkutu dan berwarna kuning. Selain berkualitas buruk, beras raskin ini juga datang terlambat.

http://kemuningtv.com/kualitas-beras-bulog-di-subang-sangat-buruk

Rabu, 27 Agustus 2014

WARGA MISKIN TIDAK TERIMA RASKIN

Rabu, 27 Agustus 2014

TANGERANG, (KB).-
Sejumlah warga miskin di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang mengeluh karena mereka tidak menerima beras miskin (raskin) padahal sangat membutuhkan.
"Sudah beberapa bulan terakhir ini kami tidak ada jatah raskin, meski biasanya lancar," kata Jamiun (46), penduduk Desa Buaran Mangga, Pakuhaji di Tangerang, Selasa (26/8).
Dia mengatakan dirinya bersama warga lainnya sudah menyampaikan masalah itu ke aparat kantor kecamatan setempat, tapi belum ada tanggapan serius.
Bahkan warga juga pernah mengabarkan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan Pakuhaji dan Sukadiri namun belum ada reaksi positif. Demikian pula penduduk miskin, pernah menyampaikan keluhan kepada kepala desa setempat, tapi tidak dapat berbuat apa-apa menyangkut jalan keluar terbaik.
Pendapat senada juga disampaikan Cardin (39) dan Usman (40), warga miskin Kecamatan Pakuhaji lainnya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh mengharap lahan pertanian milik orang lain.
"Kami hanya bisa pasrah karena tidak dapat raskin, meski sudah berupaya untuk mendapatkannya," kata Cardin, bapak tiga anak itu. Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pakuhaji, Tata Januri mengakui memang ada ribuan warga miskin di wilayahnya yang belum menerima raskin. Tata mengatakan dari hasil pendataan tiap desa yang diterimanya bahwa terdapat sebanyak 11.390 kepala keluarga (KK) sebagai penerima raskin. Namun kenyataan di lapangan, penerima raskin sekitar 16 ribu KK dengan menyalurkan beras sebanyak 170 ton sesuai data BPS. (H-36)***

http://www.kabar-banten.com/news/detail/20730

Warga Cireng Tolak Raskin

Rabu, 27 Agustus 2014

RUTENG, TIMEX - Warga Desa Cireng Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai menolak alokasi beras untuk masyarakat miskin (raskin) bagi ratusan penerima. Mereka mengembalikan raskin ke kantor Subdivre Ruteng.
Pasalnya, jatah raskin tersebut tidak sesuai karena sudah disunat oleh pihak tertentu. "Kita kembalikan saja raskin tersebut ke kantor Bulog dalam karung tertulis 15 kg tetapi banyak karung berlubang, sehingga diduga beratnya tidak sesuai," kata Markus Jenaru, salah satu warga kepada Timor Express, Senin (25/8).
Dikatakan, Jumat (22/8) lalu, petugas Bulog Ruteng mengantar jatah raskin untuk 159 orang penerima di desa itu. Sebelum diserahkan, petugas membuat berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa. Namun setelah dicek, ternyata banyak karung berlubang dan beras sebagian besar tidak sesuai takarannya.
Karena itu, Sabtu 23 Agustus lalu warga melaporkan kasus tersebut ke Bagian Ekonomi Setda Manggarai kemudian disarankan untuk menyampaikan langsung ke Bulog Ruteng.
"Karena itu, kami antar kembali semua beras tersebut, sebab tidak sesuai takaran yang tertera," ujarnya.
Dikatakan, warga menduga beras tersebut telah disunat oleh pihak tertentu baik di gudang maupun dalam perjalanan ke Desa Cireng. Karena itu, warga meminta agar memperhatikan persoalan seperti ini sehingga tidak merugikan masyarakat.
Terpisah, Kepala Subdivre Ruteng, Imanuel Louk membenarkan hal itu. Dikatakan, warga mengembalikan raskin yang karungnya sudah bocor. Memang kelihatan ada kekurangan berat.
Imanuel menegaskan, semua jatah raskin untuk warga sebanyak 159 orang penerima diganti seluruhnya. "Benar ada pengembalian dan kita ganti seluruhnya beras tersebut," ujarnya.
Dikatakan, jumlah beras yang dialokasikan sebanyak 14,320 kg jatah raskin dari Juli sampai Desember tahun ini. “Karena ada penolakan, maka seluruhnya kita ganti apalagi sebagian besar masyarakat penerima menolak raskin yang bocor tersebut,” ujarnya.
Anggota DPRD Manggarai, David Suda meminta Subdivre Ruteng tidak menyalurkan beras yang tidak sesuai takaran. Jika sudah ada indikasi karung bocor atau berat bersihnya kurang, maka Bulog tidak perlu menyalurkan, sebab berisiko bagi masyarakat. "Kalau sudah ada karung yang bocor, maka tidak perlu dibagikan kepada warga karena yang jelas beratnya tidak sesuai," katanya. (kr2/ays)


92 Desa di Subang Nunggak Raskin Senilai Rp2.5 Miliar

Selasa, 26 Agustus 2014

TINJAU SUBANG- Sedikitnya ada 92 Desa di Kabupaten Subang yang belum melunasi pembayaran dana beras bagi warga miskin (raskin).  Jika dinominalkan rupoiah, dari 92 desa itu sekitar sekitar Rp2.5 miliar.

"Dalam catatan kita, memang benar ada 92 desa yang masih nunggak dari bulan Februari-Agustus, kita sudah peringatkan para kadesnya," kata Wakil Kepala Bulog Subdivre Subang, Budi Cahyanto kepadsa wartawan, Selasa (25/8/2014).

Upaya yang dilakukan pihak Bulog Subdivre Subang untuk "menagih" pituang tersebut, melakukan koordinasi dengan Pemkab setempat. Salah satunay dengan menyerahkan daftar desa yang masih nunggak. "Hari ini kita serahkan semua data lengkapnya. Penindakan itu adalah kewenangan pemkab," tuturnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Subang, Abdurrakhman mengatakan bahwa memang benar laporan beberapa desa yang masih melakukan tungakan itu sudah diterimannya dan pihaknya akan segera melakukan kroscek kelapangan. "Kita harus cek dulu, jangan menyalahkan karena siapa tahu ada beberapa desa yang masyarakatnya nunggak," katanya.

Untuk selanjutnya, jika memang desa yang masih masih mempunyai tunggakan tapi belum bisa melunasi sampai batas waktu yang ditetapkan akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke pihak berwenang. "Mereka harus bayar, karena kalau tidak bayar kasian masyarakat jatah berasnya distop bulog. Oleh karena itu kita peringatkan semua kades yang masih nunggak harus segera membayar, kalau sulit ya kita laporkan keaparat berwenang," tutupnya. [annas nashrullah]

http://www.tintahijau.com/index.php?option=com_content&id=6771&Itemid=

Selasa, 26 Agustus 2014

Warga, Tanah Merah Inhil Keluhkan Kualitas Raskin

Senin, 25 Agustus 2014

Tanah Merah (Global)
Kualitas beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) kali ini kurang baik kualitasnya. Ketika dimasak beras tidak enak/lembek dan harus dicampur dengan beras lain baru enak dimakan,ujar Sumita (40) salah seorang warga Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Inhil Kepada www.riau-global.com Minggu (24/8).

'Saat hendak memasak terlebih dahulu dicampur beras lain baru enak dimakan,' ujar ibu rumah tangga ini.

Kendati dengan kondisi beras Raskin seperti ini, sebenarnya enggan untuk mengambilnya, kalau tidak diambil takutnya trip berikutnya tidak dikasih lagi,keluhnya.

Sementara itu, Mak ida (38). yang juga merupakan warga penerima Raskin juga mengutarakan hal yang sama. Dikatakannya, beras Raskin kali ini banyak sampah/berkutu dan berdebu, setelah ditampipun masih juga seperti itu.

'Kita menerima 7,5 kg perumahnya dengan membayar sebesar Rp  23.000 (dua puluh tiga ribu ),'ujarnya.
Menurutnya, dulu beras Raskin bagus tidak seperti ini kondisinya.

Dengan ini, ia berharap sangat bantuan pemerintah terkait agar dapat memberikan bantuan beras yang kualitasnya lebih bagus, karena beras tersebut juga kita beli,tegasnya.(Sb)

http://gagasanriau.com/kualitas-beras-buruk-warga-meranti-memangnya-kami-itik/

Kualitas Raskin Buruk, Warga Meranti: “Memangnya Kami Itik?”

Senin, 25 Agustus 2014

Gagasanriau.com Selat Panjang-Warga Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan beras Miskin (Raskin) yang diterimanya dari Rukun Tetangga (RT) setempat, warga yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi di rumahnya  oleh Gagasanriau.com (25/8/14) di Jalan Dorak Gang. Syawal mengeluhkan kondisi beras yang tidak layak konsumsi.

“Sebenarnya beras yang diberikan kepada kami bukanlah beras yang layak kami makan ini (beras. Red) seperti makanan itik, apakah kami ini sama dengan itik”keluhnya.

“Beras yang kami beli 15 kg seharga 33 ribu ini bagi kami adalah beras yang mahal dan kondisinya sangat parah, kami tau kami adalah masyarakat yang susah mau tidak mau kami harus mengambil beras ini karena kalo tidak di ambil kami tidak akan mendapatkanya lagi di kemudian hari”sambung warga tersebut.

Warga tersebut berharap, kedepan pemerintah setempat bisa lebih selektif dan memperjuangkan agar pendistribusian beras kepada warga yang tidak mampu diperhatikan juga kualitasnya.

Sekretaris Camat Kecamatan Tebing Tinggi H. Edi M. Nur saat di hubungi di kantornya mengatakan bahwa kemungkinan hanya ada beberapa tempat saja raskin berkualitas buruk namun menurutnya lagi, tidak semua beras yang seperti itu.

“Kedepan kami akan lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan beras ini, kami selaku instansi mohon maaf kalo ada yang mendapatkan beras yang kurang layak”ungkap Sekcam.

Dilain tempat, Dedi Putra, SHi selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya juga mengeluhkan Beras Raskin yang di dapatkan oleh Masyarakat.

“Beras ini merupakan makanan dan akan menjadi darah daging bagi mereka kedepan saya berharap tidak lagi terjadi hal seperti ini kalo memang beras itu tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat tidak perlu dibagikan”tegas Dedi.

“Kalo seandainya terjadi juga kami selaku Dewan yang terkait akan memanggil instansi yang terkait penyaluran Raskin ini, kalo mereka tidak mampu untuk mengelola lebih baik mundur saja dari jabatanya”tegas Dedi Putra.

Endriyal Tanjung

http://gagasanriau.com/kualitas-beras-buruk-warga-meranti-memangnya-kami-itik/

Senin, 25 Agustus 2014

Warga di Kandanghaur Protes Beras Raskin Kualitasnya Buruk

Senin, 25 Agustus 2014

KBRN, Indramayu : Warga miskin di Kecamatan Kandanghaur Indramayu di Blok Cilet RT 03/RW 07 Desa Karanganyar mengeluhkan pembelian beras miskin (raskin) di desanya yang kualitasnya buruk. Masyarakat yang membeli raskin melalui pemerintahan Desa Karanganyar pantas merasa kecewa, karenanya raskin yang seharusnya kualitas sangat buruk.

Raskin yang didistribusikan kepada warga Desa Karanganyar Blok Cilet RT03/RW 07 Kecamatan Kandanghaur Indramayu itu setelah diselidiki ternyata berasal dari Gudang Dolog Losarang.

Salah seorang Ibu rumah tangga, Wasri dihubungi RRI, Senin (25/8/2014) mengemukakan, membeli raskin awalnya digunakan untuk di konsumsi anggota keluarga. Namun setelah melihat kenyataan kualitas raskin yang jelek, maka raskin itu tidak pantas dikonsumsi untuk keluarganya.

"Raskin lebih pantas menjadi pakan bebek. Selain banyak mengandung menir yang mencapai 40 persennya raskin juga bau apek dan berbubuk,” ungkapnya kecewa.

Melihat beras raskin yang rusak itu warga menilai raskin hanya pantas diberikan untuk pakan bebek.

"Karena kualitasnya jelek, raskin itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kami terpaksa memberikan raskin itu untuk pakan ternak saja,” terangnya.

Warga mengharapkan Pemkab mendesak kantor Dolog Sub Drive Indramayu mengganti kualitas raskin dengan beras layak konsumsi. (Yusuf/SAS/WDA)

http://www.rri.co.id/post/berita/99059/ruang_publik/warga_di_kandanghaur_protes_beras_raskin_kualitasnya_buruk.html

Raskin Diduga Diperjualbelikan

Minggu, 24 Agustus 2014

SENDAWAR- Beras keluarga miskin (raskin) gratis yang diberikan Pemkab Kutai Barat ternodai. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kutai Barat menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait modus jual beli raskin tersebut.

“Semua pengaduan masyarakat terkait raskin yang diperjualbelikan itu sudah kami sampaikan kepada Bagian Ekonomi Setkab Kubar yang melaksanakan program raskin tersebut,” kata Thresia Helty selaku penjabat Subbid Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin dan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat pada BPMPK Kutai Barat, beberapa hari lalu.

Namun Thresia tidak merincikan ke media ini, di kampung mana saja yang melakukan dugaan penyimpangan tersebut. Terpisah, Kasubag Sarana Ekonomi Setkab Kubar Ibrahim menegaskan jual beli raskin sangat tidak dibenarkan. “Jika menang ada penyalur raskin yang melakukan jual beli raskin tentu akan diberikan teguran,” kata Ibrahim.

Soal munculnya biaya raskin padahal digratiskan? Ibrahim mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana menggratiskan raskin dengan sistem distribusi dari Bulog Samarinda ke kampung melalui pemerintah kecamatan. Yang kini muncul adanya biaya tambahan penerima raskin itu, distribusi dari tingkat RT ke kediaman rumah tangga sasaran (RTS). “Di situ ada biaya ongkos angkut.

Besarannya pun diputuskan melalui pertemuan dengan RTS. Jika sudah disepakati baru dilakukan,” pungkasnya. Adapun besaran biaya ongkos angkut yang diputuskan tersebut bervariasi tergantung hasil rapat di tingkat kampung/RT bersama RTS. Dia menjelaskan, warga yang berhak menerima raskin sesuai daftar RTS ditetapkan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (BPN2K).

“Itu sudah ditetapkan secara nasional dan tertuang (by name by address atau satu nama satu alamat). Data bakunya yang dikeluarkan oleh BPN2K sebagai data resmi secara nasional,” terangnya. Pemerintah memberikan raskin gratis per RTS sebanyak 15 kg, selama setahun atau 12 bulan.(ton/kpnn/tom/k15)

ww.kaltimpost.co.id/berita/detail/94144-raskin-diduga-diperjualbelikan.html

Jumat, 22 Agustus 2014

Beras Raskin dari Bulog Tak Layak Konsumsi

Jumat, 22 Agustus 2014

INILAH.COM, Subang - Pembagian beras miskin (Raskin) yang disalurkan oleh Bulog di Kabupaten Subang kembali dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kualitas beras sangat tidak layak konsumsi karena banyak debu, berbau, membiru dan banyak menir.

Suta, (31) salah satu warga Mulya Sari, Desa Ranca Jaya, Kecamatan Patokbesi mengaku keberatan dengan pembagian raskin yang didapatnya. Bahkan, beras yang didapatnya itu sangat tidak pantas dikonsumsi karena kualitasnya sangat buruk.

“Jangan karena kami ini dipandang masyarakat miskin lalu diperlakukan seenaknya saja dengan memberikan beras yang tidak berkualitas. Sementara, kami juga menyetor uang untuk mendapatkan beras raskin, bukan cuma-cuma,” katanya.

Suta mengatakan kualitas beras raskin yang buruk bukan pertama kali terjadi, karena hampir semua warga penerima mengeluhkan hal itu setiap kali pembagian.

"Beres yang dibagikan sekarang ini memang lebih bagus. Sebelumnya kualitas beras lebih parah lagi," paparnya.

Ia mengaku beras Raskin dibelinya dengan bandrol Rp 2000 perkilogram, untuk satu karung isi 15 kilogram dihargai Rp 30.000.

Suta menambahkan kualitas beras itu sangat tidak layak konsumsi karena banyak debu, berbau, warna membiru dan banyak menirnya.

"Beras itu pengiriman tanggal 12 sekitar pukul 12.30," paparnya.

Hal senada diungkapkan Darsim warga Sukalemang, yang menyebut kondisi beras raskin setiap dibagikan selalu buruk. "Warna kuning, banyak kunir, bau dan intinya kalau menurut saya tidak layak makan," paparnya.

Meski demikian, Darsim mengaku terpkasa membeli beras raskin tersebut. "Dari pada beli beras mahal, karena butuh kami tetap membelinya," katanya.

Sementara itu, waka Sub Divre Bulog Kabupaten Subang Budi Cahyanto mengelak belum mengetahui kejadian itu. "Saya coba akan konfirmasi dulu ke desa dan satker raskinnya," pungkasnya. [ito]

http://www.inilahkoran.com/read/detail/2129712/beras-raskin-dari-bulog-tak-layak-konsumsi

Terdakwa Korupsi Raskin Kembalikan Uang di Persidangan

Jumat, 22 Agustus 2014

Ambon (Antara Maluku) - Terdakwa dugaan korupsi dana beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Sain Sarbim mengembalikan uang Rp60 juta dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon.

Pengembalian sebagian dana raskin ini dilakukan terdakwa saat berlangsung sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor Halijah Wally dibantu Hery Liliantono dan Abadi, SH selaku hakim anggota di Ambon, Jumat.

Inisiatif terdakwa mengembalikan anggaran tersebut disambut baik majelis hakim yang menandatangani surat tanda terima dan selanjutnya uang tunai Rp60 juta dalam pecahan Rp100.000 ini diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) Uceng Ahmadaili.

"Agenda sidang lanjutan hari ini adalah pemeriksaan saksi, namun terdakwa langsung menyerahkan sebagian uang raskin di muka persidangan," kata JPU.

Total kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dana raskin di Kecamatan Bula tahun anggara 2011 senilai Rp145 juta.

Saat berlangsung proses penyidikan jaksa, terdakwa juga telah mengembalikan Rp15 juta kepada penyidik sehingga jumlah dana yang sudah dikembalikan terdaka sebesar Rp75 juta dari total kerugian negara.

JPU mengatakan, seharusnya terdakwa menyetor uang raskin 2011 kepada Perum Bulog Divre Maluku tapi tidak dilakukan sehingga ada unsur kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp145 juta.

Perbuatan terdakwa juga menyebabkan masyakat pada lima desa di kecamatan Bula yang tergolong prasejahtera tidak lagi mendapatkan jatah raskin dari pemerintah.

Lima desa tersebut adalah Desa Bula, Fatalo, Waru, Hoti serta Desa Salas.

Para saksi ini mengaku telah menerima raskin dari Kantor Kecamatan pada 2011 untuk dibagikan kepada warga, sekaligus menyetor uang pembelian kepada staf kecamatan.

Misalnya untuk Desa Bula yang mendapat jatah 18 ton raskin pada 2011, kepala desanya sudah menyetor dana sebesar Rp36 juta kepada staf kecamatan dengan rincian harga Rp2.000 per kilogram.

Sama halnya dengan empat desa lainnya yang telah membayar raskin, tetapi oleh terdakwa Sain tidak diteruskan ke pihak Bulog.

Akibatnya kasus ini dilaporkan Bulog ke kejaksaan dan ditindaklanjuti ke pengadilan tipikor Ambon.

JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2, 3 dan pasal 8 Undang-Undang nomor nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999.

http://www.antaramaluku.com/berita/25184/terdakwa-korupsi-raskin-kembalikan-uang-di-persidangan

Penetapan Harga Raskin di Borong Langgar Ketentuan

Kamis, 21 Agustus 2014

POS KUPANG.COM, BORONG - Sejumlah warga di Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), mempersoalkan kebijakan pemerintah desa yang menaikkan harga beras untuk orang miskin (Raskin) menjadi Rp 2.000/kg dari sebelumnya Rp 1.600/kg.
Kenaikan harga itu selain memberatkan masyarakat, juga bertentangan dengan ketentuan. Keluhan ini disampaikan sejumlah warga Desa Nanga Labang yang meminta namanya tidak dikorankan saat ditemui di Pasar Inpres Borong, Rabu (13/8/2014).
Mereka mengatakan, untuk mendapat raskin, keluarga sasaran penerima wajib mengumpul uang seharga Rp 2.000/kg. Kenaikan harga ini dipertanyakan warga karena sesuai ketentuan harga raskin Rp 1.600/kg.
"Yang jadi pertanyaan, atas dasar apa kebijakan itu ada. Kebijakan itu memberatkan masyarakat. Kami sudah diberitahu oleh ketua RT bahwa harga raskin Rp 2.000/kg. Padahal yang kami tahu harganya Rp 1.600/kg. Karena persoalan harga tersebut, ada di antara kami yang belum masukkan uang," kata seorang warga.
Hal yang sama disampaikan warga Kelurahan Nanga Labang, Karolina Mutiara, yang ditemui di kediamannya Kampung Toka, Desa Nanga Labang, Kamis (14/8/2014). Ia mengakui ada kebijakan menaikkan harga raskin menjadi Rp 2.000/kg.
Mutiara sebagai salah satu warga sasaran penerima raskin di Desa Nanga Labang mengatakan, untuk mendapat beras sebanyak 120 kg, ia harus mengumpul uang Rp 240.000. Beras 120 kg itu jatah raskin hingga Agustus 2014.
"Kalau mau dapat raskin sejumlah 120 kg harus kumpul uang Rp 240.000. Karena tidak mampu, kami terpaksa hanya ambil 100 kg dengan membayar uang Rp 200.000. Kalau harga sesuai ketentuan Rp 1.600, kami pasti ambil semua 120 kg," kata Mutiara, seraya menambahkan, uang itu sudah disetor ke desa melalui ketua RT setempat.
Dikatakannya, kebijakan menaikkan harga raskin menjadi Rp 2.000/kg itu dipersoalkan karena dilakukan sepihak tanpa melalui kesepakatan dengan warga. "Jika harga itu dibicarakan dalam rapat pasti banyak warga yang menolak dan protes karena terlalu mahal dan melanggar ketentuan," katanya. Diakuinya, suaminya sempat protes di rumah ketua RT.
Harus Ada Bukti
Kepala  Desa Nanga Labang, Vitalis Djebarus, yang dikonfirmasi Pos Kupang, Kamis (14/8/2014), mengatakan, harga raskin tetap mengacu pada ketentuan, yakni Rp 1.600/kg.
Ia mengakui jumlah warga yang telah mengumpulkan uang raskin dan masuk di meja kepala desa sebanyak delapan orang. Total uang yang sudah terkumpul Rp 2.000.000.
"Jika ada informasi harus disertai dengan bukti. Itu isu tidak benar, karena kami pegang bukti. Dalam kuitansi, uang yang dikumpulkan dari masyarakat tidak keluar dari ketentuan. Jadi informasi itu tidak benar. Harga raskin tetap Rp 1.600/kg," ujar Vitalis.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Matim, Lorens Hambu, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (14/7/2014), mengaku, belum mendengar informasi terkait kebijakan menaikkan harga raskin di Desa Nanga Labang.
Hambu mengatakan, jika informasi itu benar, pihaknya akan memanggil kepala desa atau sekretaris desa untuk meminta  klarifikasi dan memerintahkan agar kebijakan itu dibatalkan. Jumlah penerima raskin di Desa Nanga Labang sebanyak 137 KK dengan jumlah jatah beras sebanyak 24.660 kg.
"Kita akan cek, kalau benar kita minta kebijakan itu dibatalkan. Apa pun alasan untuk kegiatan di desa, tidak boleh dikaitkan dengan menaikkan harga raskin. Kita sudah sosialisasikan  kepada seluruh pemerintah desa dan kecamatan di Matim. Kalau mau ada kegiatan di desa, minta langsung ke masyarakat kumpul uang," kata Hambu.
 Hingga Juli 2014, jelas Hambu, penyerapan raskin di Matim sudah mencapai 70 persen karena masih ada 30 persen desa yang belum mengambil jatah raskin di Bulog termasuk Desa Nanga Labang. (rr)

http://kupang.tribunnews.com/2014/08/21/penetapan-harga-raskin-di-borong-langgar-ketentuan

Kamis, 21 Agustus 2014

Kembali Dikeluhkan Warga, Raskin di Garut Berkualitas Jelek

Rabu, 20 Agustus 2014

GARUT – GosipGarut.com – Kembali soal beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kabupaten di Garut dikeluhkan warga penerimanya. Seolah terus berulang jika raskin yang dikirim bulan Agustus 2014 pun berkualitas jelek. Selain kondisinya hancur, beras tersebut berwarna ke­kuning-kuningan dan berbau tidak se­dap.
Banyak warga menilai kulitas raskin kali ini pun selayaknya untuk makanan bebek, bukan untuk dikonsumsi manusia. “Masa manusia harus makan yang seperti ini, sangat keterla­luan. Meskipun ini raskin, tapi jangan gini-gini amat lah,” kata Nur (65), salah seorang warga Kampung Tarogongtengah,  Desa Tarogong, Kecamatan Tarogongkidul.
Dijelaskannya, raskin jatah bulan Agustus 2014 ini mungkin kualitasnya paling jelek dari jatah-jatah sebelumnya. Warga menduga kemung­kinan raskin tersebut sudah terlalu lama tersimpan di gudang sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kepala Gudang Bulog Garut, Da­dang Hidayat mengakui kualitas raskin yang didistribusikan ke Desa Tarogong memang tidak layak. Hanya, menurutnya, sebelumnya dia tidak me­nge­tahui kualitas raskin yang akan di­distribusikannya itu. Ja­ngankan untuk didistribusikan ke ma­sya­rakat, untuk masuk ke gudang Bulog saja beras dalam kondisi seperti itu ti­dak layak.
“Kalau kondisinya seperti ini, memang tidak layak. Jika saja kami tahu sebelum didistribusikan, tentunya akan kami cegah dan menggantinya dengan yang lebih baik,” ujar Dadang seraya mengakui, banyaknya raskin yang menumpuk di gudang menyebab­kan tidak semuanya bisa diperiksa de­ngan baik.
“Keterbatasan petugas pun menjadi salah satu kendala, sehingga hanya sekitar 5 persen saja yang tertangani untuk diperiksa,” tegas Dadang. Namun kendati demikian, pihaknya berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas raskin dari re­kanan yang masuk ke gudang Bulog. ***

http://www.gosipgarut.com/read/2014/08/20/kembali-dikeluhkan-warga-raskin-di-garut-berkualitas-jelek/

Rabu, 20 Agustus 2014

Salurkan Raskin Kualitas Buruk, Kantor Bulog dan Pemkab Lebak Didemo warga

Selasa, 19 Agustus 2014


Lebak,FESBUK BANTEN News (19/8/2014)-Kurang-lebih 100 orang warga Lebak perwakilan wilayah selatan melakukan unjukrasa di kantor Bulog Subdivre Lebak di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung,Selaraja, Kecamatan Warunggunung.

Massayang merupakan koalisi antara masyarakat miskin dengan motivator sejumlahaktivis mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, tiba di depan kantor BulogSubdivre Lebak sekira pukul 10.00. Massa membentangkan spanduk yang bertuliskankecaman terhadap Bulog yang menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin)dengan kualitas sangat buruk.

"Ininamanya penghinaan. Orang miskin juga manusia yang berhak memakan nasi yangberasnya bersih dan layak konsumsi. Penyalur beras apek dan berdebu adalahpenjajah," ujar orator Agus Firmansyah.

Terlihatpengamanan cukup ketat dari aparat kepolisian berpakaian PDH dan berpakaiansipil dari Polres Lebak dibantu Polsek Warunggunung. Namun unjuk rasa tetaptertib meskipun orator terkesan provokatif. Aksi unjuk rasa di pintu gerbangkantor Bulog Subdivre Lebak ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh ZenZaenudin, Ketua Harian LSM Rotasi yang juga aktivis majelis dzikir di KecamatanMalingping, Lebak.

Selesaidari kantor Bulog, massa bergerak menuju kantor Sekretariat Daerah Pemkab Lebakuntuk melanjutkan aksi serupa. Di pintu gerbang samping pemkab, massa jugamelakukan orasi, kritikan, dan membakar karung bekas wadah rakin berlogo Bulog,sama dengan yang dilakukan di kantor Bulog Subdivre Lebak.

Sangatdisayangkan tidak ada satu pun pejabat baik dari Pemkab Lebak maupun dari BulogSubdivre Lebak yang menemui pengunjuk rasa.

"Pemdaharus bertanggung jawab atas raskin tidak layak konsumsi yang dikirim Buloguntuk keluarga miskin. Fungsi pemkab adalah mengecek raskin itu sebelumdiddlistribuiskan ke desa. Pemkablah yangvseharusnya menenukanan layak tidaknyaraskin itu dikirim. Pemkab selama ini tutup mata," tereak Kimong,panggilan Agus Firmansyah.

Setelahpuas mengktirik kinerja Pemkab Lebak, massa membubarkan diri dengan tertibdengan menumpang sedikitnya 3 unit truk dan 1 unit angkot. Mereka kembalimenuju arah utara yang menjadi titik konsentrasi sebelum memulai aksi. (Ahmad/LLJ)


https://www.facebook.com/notes/fesbuk-banten-news/salurkan-raskin-kualitas-buruk-kantor-bulog-dan-pemkab-lebak-didemo-warga/10152212019946717

AKSI DI BULOG DAN PEMKAB, MASSA FMPR KRITISI KUALITAS RASKIN

Selasa, 19 Agustus 2014

RANGKASBITUNG, (KB).-
Puluhan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR) melakukan aksi di depan kantor Subdivre Bulog Lebak yang terletak di jalan raya Rangkasbitung-Pandeglang KM 10, Selasa (19/8).
Sebelum mendatangi Bulog, masa yang sebagian besar berasal dari wilayah selatan kabupaten Lebak dan Kecamatan Cibadak tersebut, berjalan kaki dari Mapolsek Warung Gunung menuju kantor Bulog yang berjarak sekitar 300 meter.
Pada aksi itu, beberapa peserta aksi membawa beberapa liter contoh beras raskin yang dinilai mereka kurang baik karena memiliki warna kekuning-kuningan dan berjamur, meskipun tidak disebutkan dari desa mana contoh raskin itu. Setelah puas berunjuk rasa di kantor bulog dengan pengawalan dari 60 petugas kepolisian, para pendemo melanjutkan aksinya menuju Kantor Pemkab Lebak. Selain berorasi, perwakilan massa juga menyerahkan contoh beras raskin.
Pada aksi di Bulog. massa menuntut agar bulog Lebak dan Pandeglang meemperbaki kualitas raskin yang disalurkan ke masyarakat dan menghentikan kerjasama dengan Hj At, salah satu mitra bulog yang berdomisili di Pandeglang.
“Kami minta kepada bulog untuk memperbaiki kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat,agar masyarakat penerima manfaat dapat mengkonsumsi beras yang layak,” ujar seorang pendemo.
Bahkan salah satu orator, Firman Alamsyah menuding bulog telah ‘main mata’ dengan salah seorang mitra asal Pandeglang berinisal H At dalam pengadaan raskin yang berkualitas jelek untuk disalurkan kepada masarakat.
“Kami minta kepada bulog untuk memutuskan kontrak dengan H At yang sudah memonopoli pengadaan raskin di Lebak dan Pandeglang,” teriak seorang pendemo.
Sementara pada aksi di Pemkab, pengunjuk rasa menuntut Pemkab Lebak segera melakukan evaluasi atas kinerja Bulog, dan memperketat monitoring terhadap kualitas dan kuantitas raskin di Lebak.

Muatan Politis

Menanggapi aksi itu, salah seorang mitra bulog dari CV Megajaya,Wanasalam H. Agus Supriyatna, membantah adanya monopoli pengadaan dari salah seorang kontraktor di era kepemimpinan Herman Sadik menjadi Kasubdivre Lebak dan Pandeglang.
“Justru di kepemimpinan pak Herman inilah tidak ada lagi monopoli pengadaan oleh salah satu kontraktor atau mitra,” ungkap Agus.
Agus menegaskan, di kepemimpinan Herman Sadik lah kualitas raskin jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan 99,9 persen sampai ke penerima manfaat. “Saya menduga,aksi yang dilakukan oleh orang yang menamakan diri FMPR ini sarat muatan politis,karena apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar,” ujarnya.
Sementara itu Kasubdivre Lebak dan Pandeglang, Herman Sadik kepada sejumlah wartawan mengaku sangat berterima kasih kepada masyarakat yang mau mengkritik kinerja bulog. “Kami mengapresiasi aksi mereka yang kami nilai sebagai wujud kepedulian mereka pada masyarakat dan kinerja kami. Insya Allah adanya aksi masyarakat ini menjadi pemacu semangat kami dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Herman.
Herman Menegaskan, sebagai putra daerah dirinya memiliki tanggungjawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat Lebak dan Pandeglang, khusunya dalam pengadaan raskin yang layak untuk dikonsumsi.
Bahkan Herman tidak segan segan memotong kuota pengadaan mitra yang selama ini memonopoli pengadaan raskin di bulog Lebak dan Pandeglang,agar tidak ada dugaan terjadi kongkalingkong antara bulog dengan mitra
“Saya juga heran, katanya ada salah satu mitra yang memonopoli pengadaan di bulog Lebak dan Pandeglang,justru saya memotong kuota dia hingga 50 persen dari tahun sebelumnya,” pungkasnya. (H-34)***

http://kabar-banten.com/news/detail/20562

Lurah Tak Dilibatkan dalam Pendataan Penerima Raskin

Selasa, 19 Agustus 2014

Pendistribusian beras miskin (raskin) yang diberikan Bulog kepada warga di wilayah Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, terancam salah sasaran. Pasalnya, pendataan rumah tangga sasaran (RTS) sebagai penerima raskin dilakukan langsung Badan Pusat Statistik (BPS) DKI tanpa melibatkan pihak kelurahan.

"Kategori warga penerima raskin tidak jelas, karena yang data BPS, bukan kita," kata Rachmat Ismail, Lurah Kebon Sirih, Selasa (19/8).

Menurut Rachmat, karena tak dilibatkan BPS DKI dalam pendataan, pihaknya tidak bisa mengetahui apakah bantuan beras bagi masyarakat miskin di wilayahnya ini tepat sasaran. "Klasifikasi dan ukuran warga penerima raskin kita tidak tahu. Baik itu dari sisi pendapatan atau kondisi rumah," tuturnya.

Ia menjelaskan, di wilayah Kebon Sirih, total RTS atau warga penerima raskin berjumlah 139 orang. Raskin tersebut dijual seharga Rp 1.500 per kilogram kepada warga dengan jatah masing-masing satu karung. "RTS di sini ada 139 orang. Satu karung beras untuk satu RTS. Harga satu kilogramnya Rp 1500, satu karung berisi 15 kilogram," jelasnya.

Rachmat mengatakan, 2.085 kilogram raskin dari Bulog itu tiba di kantor Kelurahan Kebon Sirih Jumat (15/8) lalu. Raskin itu sudah distribusikan mulai kemarin ke masing-masing Ketua RW di wilayahnya yang berjumlah 10 RW dan 77 RT. "Pembagian dari Bulog setiap sebulan sekali. Raskin itu kita kirim ke masing-masing RW, nanti mereka ngedropin ke warga," jelasnya.

Ia melanjutkan, uang hasil dari penjualan raskin dari Ketua RW di setiap wilayah itu selanjutnya diserahkan ke kelurahan lalu disetorkan ke Bulog. Jika pembayarannya terlambat, distribusi raskin pada bulan depan akan ditunda. "Pembayarannya tergantung RW, ada yang terlambat dan tidak. Tiap akhir bulan, kita harus nyetor ke Bulog," urainya.

Saat dihubungi, Kepala BPS DKI, Nyoto Widodo mengatakan, pendataan warga penerima raskin terakhir kali dilakukan pada 2011 lalu. Setelah itu, pendataan diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Jadi sekarang tim ini yang menentukan warga penerima raskin, bukan kita," katanya.

Nyoto mengungkapkan, berdasarkan pendataan pada 2011, warga penerima raskin di Jakarta disesuaikan dengan jumlah penduduk berpendapatan rendah yang mencapai 40 persen. "Itu kita dapat dari data sensus penduduk berdasarkan pendapatan, kondisi rumah dan lingkungan warga," ucapnya

http://beritajakarta.com/read/4348/Lurah_Tak_Dilibatkan_dalam_Pendataan_Penerima_Raskin#.U_P198V_uWg

Selasa, 19 Agustus 2014

Ratusan Massa Geruduk Kantor Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang

Selasa, 19 Agustus 2014

Tuntut Direksi Perum Bulog Evaluasi Kinerja Kasubdivre

Banten_Barakindo- Ratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, menggelar aksi demostrasi di depan kantor Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selasa (19/8/2014). Sekitar 120 orang massa aksi itu menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Peduli Raskin (FMPR).

Massa mendesak Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang mengundurkan diri lantaran dinilai tidak mampu memperbaiki kualitas beras miskin (Raskin).

Aksi masa kali ini dikawal ketat oleh sekitar 50 orang aparat Kepolisian dari Polres Lebak. Sepanjang aksi, massa terus meneriakan yel-yel dan tuntutannya untuk didengar oleh para pejabat Perum Bulog dan Bupati Lebak, Hj. Iti Jaya Baya.

Koordinator Lapangan massa aksi, Firman menuntut, agar Tikor pusat, provinsi dan Kabupaten Lebak, segera melakukan monev terhadap kualitas dan kuantitas beras Raskin. Selain itu, FMPR juga meminta Tikor Raskin  memperkuat sistem pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan kualitas dan kuantitas Raskin.

“Kami pun meminta Perum Bulog pusat segera mengevaluasi kinerja Kepala Bulog Subdivre Lebak, karena gagal melaksanakan tanggungjawabnya,” ujar koordinator FMPR, Firman Alamsyah dalam aksinya.

Firman juga menegaskan, Bupati Lebak harus bertanggungjawab mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penilaian kinerja Kasubdivre Lebak secara transparan. Bupati Lebak, lanjutnya, harus menolak penyaluran Raskin yang berkualitas jelek dan kurang takaran. “Bupati Lebak harus memberikan sanksi tegas kepada Bulog Subdivre Lebak yang melakukan pendistribusian Raskin pada malam hari,” jelasnya.

Aksi kali ini ditengarai sebagai buntut dari disalurkannya beras Raskin berkualitas buruk (Tidak Memenuhi Syarat) diwilayah Kabupaten Lebak bagian selatan beberapa waktu lalu.

Dipihak lain, Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, meminta Direksi Perum Bulog segera mencopot Kepala Bulog Subdivre Lebak, Herman Sadiq. “Kalau Kasubdivre “kontroversial” itu tidak segera di copot, maka kami khawatir akan ada aksi-aksi lanjutan yang lebih dahsyat. Dan bahkan bukan tidak mungkin, massa aksi akan datang ke Jakarta dan menduduki kantor Perum Bulog Pusat,” tandasnya. (Redaksi)*

Senin, 18 Agustus 2014

Bulog Lebak-Pandeglang Salurkan Raskin Bercampur Dedek

Senin, 18 Agustus 2014

Belum Cukupkah Alasan Mencopot Kasubdivre ???

Banten_Barakindo- Bukti hancurnya kualitas Beras Miskin (Raskin) yang disalurkan Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang kembali ditemukan warga. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 53.760 Kilogram Raskin yang dikirim untuk masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan bercampur dedek.

Dari laporan yang diterima Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), 53 ton lebih beras Raskin yang dikirim untuk masyarakat Cikeusik pada Kamis (14/8/2014) kemarin berasal dari Gudang Malingping.

“Kami tegaskan, agar Direksi Perum Bulog segera mengganti Kepala Sub Divisi Regional (Subdivre) Bulog Lebak-Padenglang. Sebab, kalau yang bersangkutan terus diberi kewenangan, maka selamanya hak masyarakat penerima manfaat tidak akan terpenuhi sesuai amanat UU,” tegas Danil’s, Koordinator Barak.

Lebih jauh Danil’s menjelaskan, bahwa ada unsur korupsi dalam penyaluran Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Kalau beras yang disalurkan itu TMS, maka jelas ada unsur perbuatan korupsi. Kami minta Direksi Perum Bulog tidak meindungi perbuatan itu. Sebab kalau tidak, maka Direksi pun secara sistematis turut terlibat didalamnya,” ujar Danil’s.

Sebelumnya, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang juga diberitakan menyalurkan Raskin berkualitas buruk, karena berwarna berwarna kuning dan berdebu di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak, Prov.Banten.

“Apakah belum cukup semua persoalan yang mengemuka belakangan ini menjadi alasan untuk mengganti Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang ??? Ini harus dijawab oleh Direksi Perum Bulog dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika untuk menutupi “kejahatan” yang ada,” jelasnya.

Dipihak lain, salah seorang warga Cikeusik yang minta dirahasiakan namanya dengan alasan keamanan, meminta Perum Bulog tidak menghina masyarakat miskin dengan beras seperti kecap. “Mohon maaf, Raskin untuk Kec.Cikeusik jangan dikasih beras jelek yang seperti kecap dan banyak dedeknya. Walaupun yang makan beras itu masyarakat desa, tapi mereka juga manusia yang harus kita hargai,” ujarnya via pesan singkat. (Redaksi)*

Jumat, 15 Agustus 2014

RASKIN HANCUR DAN KUNING

Jumat, 15 Agustus 2014

TARKI, (KP).- Meski saat inspeksi mendadak (sidak) menjelang Lebaran Bupati Garut sempat berang karena menemukan beras yang kualitasnya sangat jelek di Gudang Bulog Garut, namun ternyata raskin yang beredar di masyarakat kualitasnya masih jelek. Salah satunya raskin yang diterima masyarakat Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul.
Warga desa tersebut mengeluhkan jeleknya kualitas raskin yang mereka terima untuk Bulan Agustus ini. Selain kondisinya hancur, beras tersebut juga sudah berwarna kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap.
Enur (65), warga Kampung Tarogong Tengah RW 3, Desa Tarogong menyebutkan, awalnya senang begitu mendapat kabar kalau jatah raskin untuk Bulan Agustus ini sudah ada di Kantor Desa. Apalagi ketika dia mendapatkan kupon untuk penebusan raskin dari Ketua RT setempat.
Namun dia sangat kecewa manakala mengetahui betapa jeleknya kualitas raskin yang diterimanya. Bukan hanya hancur, raskin tersebut warnanya juga kekuning-kuningan bah­kan berbau tidak sedap.
"Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana mau dikonsumsi? Mungkin rasanya bukan hanya tidak enak tapi yang lebih dikhawatirkan bisa membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya," ujar Enur.
Ungkapan senada juga dilontarkan Hendra (41). Dia menilai kondisi raskin seperti ini sangat tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Oleh karena itu dia mengaku sangat menyesalkan pihak Bulog yang tidak selektif dalam memilih raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat.
"Ieu mah leuwih pantes jang parab entog, lain jang manusa. Piraku jelema kudu ngahadar beas nu kieu, meni asa kacida pisan atuh sanajan enya ge beas raskin," kata Hendra dengan nada geram.
Diakuinya, selama ini kualitas raskin yang diterimanya memang selalu jelek kondisinya. Namun kualitas raskin yang diterima pada Bulan Agustus ini malah jauh lebih jelek lagi. Dia memperkirakan, raskin yang diterimanya itu kemungkinan sudah tersimpan sangat lama di gudang sehingga mengalami kerusakan.
Dia minta Pemerintah Ka­bupaten Garut lebih tegas lagi dalam menyikapi banyaknya permasalahan seputar raskin ini. Karena menurutnya, keluhan masyarakat atau pemerintah desa terkait jeleknya kualitas raskin serta seringnya terjadi penyusutan tonase, sudah sangat sering terjadi.
"Harusnya pemerintah tegas dalam menyikapi permasalahan yang sering muncul seputar raskin di Garut ini. Bahkan jika perlu, tolak saja pendistribusian raskin untuk Garut jika terus-terusan menuai masalah," kata Hendra.E-18***

Gara-Gara Raskin, Ketua RT dan Penghulu Cekcok di Rohil

Kamis, 14 Agustus 2014


Gara-gara terlambat menyetorkan dana beras miskin, Datuk Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, terlibat cekcok dengan Ketua RT15 RW 5. Duh!

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Gara-gara beras miskin (raskin) Bulog, Ketua RT 15 RW 5 Supianto dan Datuk Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, Harsono Harjo cekcok. Percekcokan itu dipicu keterlambatan penyetoran dana, sehingga Penghulu memending raskin untuk RT 15 RW 5.

Supianto, Kamis (14/8/14) mengungkapkan awal kejadian, semenjak menjadi Ketua RT, masuk periode kelima pembagian raskin (empat periode, red), pihaknya tidak pernah terlambat menyetorkan hasil penjualan raskin dari masyarakat kepada pihak kepenghuluan. Memasuki periode kelima, ada keterlambatan.

“Jadi waktu itu, kepala desa menyarankan kepada saya, untuk menyampaikan kepada masyarakat, beras raskin yang sudah saya terima itu, penyetorannya selambat-lambatnya tiga hari,” katanya.

Bahkan menurut Supianto, Penghulu mengultimatum jika masyarakat tidak mengambil dalam jangka waktu tiga hari, beras tersebut disuruh jual kepada orang lain, supaya bisa menutupi pinjaman uang terhadap donatur.

“Jadi permasalahan belakangan ini; pertama, Senin (11/8/14) lalu penerimaan honor, saya bicarakan dengan kepala desa bahwa beras itu masuknya Rabu (13/8/14). Jadi ditargetkan kepada saya dipending, dengan catatan, orang pemilik uang kemaren, tidak mau terlambat pembayaran,” tambahnya, sembari diminta carikan uangnya sebanyak setoran itu.

“Jadi kalau kamu tidak dapat uang itu, kamu kutip kepada masyarakat, supaya bisa menutupi utang pinjaman itu, baru bisa diambil beras tu,” kata Supianto menirukan ucapan Penghulu.

Rabu (13/8/14), Supianto menanyakan kepada Penghulu lagi, masalah utang piutang. Pihaknya merasa tidak punya utang kepada Penghulu. “Ndak ada saya berutang, tapi kenapa Bapak pending beras saya?” tanyanya.

“Pokoknya kamu harus cari uang itu baru bisa ngambil. Nanti kalau ndak dapat uang itu, suruh warga kamu mengambil kepada tempat aku meminjam uang, ” saran Penghulu tersebut kepadanya.

Ternyata permasalahan itu akhirnya sampai juga ke kantor polisi. Supianto sempat dipanggil ke Mapolsek Bangko. Di sana terjadi perdamaian dengan perjanjian terhadap dirinya untuk langkah selanjutnya yang dilakukan selambat-lambatnya satu minggu penyetoran.

“Catatannya, beras yang ada, harus dibagi sama pemilik uang tempat kades meminjam. Itu perjanjiannya. Tadi malam, saya pulang dari Kapolsek, beras tersebut sudah diserahkan donator kepada orang tua Datuk Penghulu, “ katanya. Ia merasa, ini hal ada kaitannya dengan permasalahan pribadi, bukan menyangkut beras raskin.

Terkait permasalahan tersebut, Datuk Penghulu Bagan Jawa Harsono Harjo, dihubungi melalui ponsel malah balik bertanya, darimana tahu permasalahan ini, dan dia tidak mau membicarakannya lewat hp, bahkan dia menganggap tidak ada masalah. “Tak ada masalah,” katanya singkat.***(nop)

http://riauterkini.com/sosial.php?arr=79166&judul=Gara-Gara%20Raskin,%20Ketua%20RT%20dan%20Penghulu%20Cekcok%20di%20Rohil

Kamis, 14 Agustus 2014

Raskin Berkutu Dan Apek

Kamis, 14 Agustus 2014

PAYUNG SEKAKI (RIAUPOS.CO) - Kualitas beras untuk keluarga miskin atau raskin masih jauh dari yang diharapkan dan sering dikeluhkan oleh para penerimanya. Selain kualitas beras yang rendah,  beras juga banyak terdapat kutu bahkan berbau.

Hal tersebut diakui Lurah Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Lukman Hakim di hadapan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT dalam pertemuan camat dan lurah se-Kota Pekanbaru, Selasa (12/8) di Kanto Bappeda.

Ia mengaku, banyak masyarakat di lingkungannya komplain jika beras yang mereka terima tidak layak karena kualitasnya rendah. Meski masih bisa digunakan, namun banyaknya kutu dan bebau tersebut, masyarakat kesulitan mengolahnya.

‘’Banyak laporan masyarakat yang datang ke saya, jika beras yang mereka terima dari jatah raskin tersebut kualitasnya buruk. Banyak kutunya sehingga masyarakat harus membuang kutunya satu persatu. Bahkan ada yang enggan mengambil beras tersebut karena kondisi ini. Saya kurang tahu di kelurahan lainnya, tapi kami memang mengalaminya. Akibatnya, kami kesulitan menyalurkan beras tersebut,’’ jelas Lukman Hakim.

Kualitas beras yang berkutu dan apek ini sendiri tidak hanya ditemukan saat ini. Pasalnya, Januari yang lalu juga ditemukan raskin yang kulaitasnya buruk. Meski pada akhirnya Pemko membantah menemukan beras kondisi tersebut. Hanya saja, saat ini yang menyampaikan adalah pejabat di lingkungan pemko membuat kondisi tersebut menjadi jelas.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT  meminta Kepala Bagian ekonomi Juneady  menindak lanjuti laporan tersebut. Menurut Wako, jika hal ini benar, maka Bulog harus melakukan evaluasi atas kualitas beras yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin.

‘’Segera kroscek ke Bulog bagaimana pendistribusiannya. Atau ada masalah di tepat penyimpanan beras di lurah agar masalah ini jelas dari mana akarnya. Yang jelas pemko tidak mungkin memberikan beras kepada masyarakatnya dengan kuliatas yang tidak baik. Apalagi ini program pusat bukan hanya pemko. Ini jangan sampai terjadi lagi,’’ terang Wako.

Kabag Ekonomi Pekanbaru Junaedy hanya menyatakan akan segera melakukan evaluasi di lapangan melakukan kros cek ke Bulog.(eko)

http://m.riaupos.co/52820-berita-.html

Pemkab Sumedang Peringatkan Desa Penunggak Raskin

Kamis, 14 Agustus 2014

INILAH, Sumedang- Pemkab Sumedang memberi peringatan keras kepada puluhan desa penunggak uang beras miskin (raskin). Desa yang menunggak lebih dari enam bulan tak akan dikirim beras selama tagihan belum dibayar.

Pemkab selama ini sudah berulang-ulang menalangi tunggakan. Jika masih ada kekurangan pembayaran ke Bulog, maka jatah raskin tidak akan diberikan untuk Sumedang.

Kabag Ekonomi Pemkab Sumedang Encep Sudirjo menyebutkan jumlah tunggakan raskin sampai Juli 2014 mencapai Rp 1.242.000.000 berasal dari puluhan desa tersebar di enam kecamatan.

"Tunggakan raskin semakin membengkak saja di satu desa karena lebih dari tiga atau lima bulan, jadi kami peringatkan tegas untuk segera membayar tunggakan agar lancar pengirimannya," kata Encep.

Encen membenarkan jika tunggakan untuk sementara ditanggulangi pemkab agar jatah dari Bulog ka pemkab tidak tersendat. Namun, bagi desa yang sudah melebihi enam kali tunggakan, pengiriman akan diberhentikan oleh Bulog.

Mekanisme pendistribusian raskin, kata di terus diperbarui oleh pemkab agar tidak menimbulkan masalah. Desa penunggak tidak hanya berurusan dengan pemkab sebagai pemerintahan di atasnya, melainkan juga harus berurusan dengan Bulog.

Hal ini ditujukan agar pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab yang lebih karena pihak penyedia beras ikut mengurusi.

"Jadi kalau diketahui ada tunggakan oleh pihak penyedia beras, beras akan diberhentikan dulu pengirimannya sepengetahuan Bulog," ujar Encep.

Sementara, jika tunggakan ini terus membengkak maka pengiriman beras akan dihentikan. Penerima raskin di Sumedang sendiri sebanyak 74.111 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Meski masih terdapat tunggakan, kuota raskin terus bertambah untuk Sumedang seiring dengan bertambahnya RTS. Raskin semula dikelola Bagian Perekonomian Setda Sumedang, namun kini dikelola Badan Ketahanan Pangan.[ito]

http://www.inilahkoran.com/read/detail/2127382/pemkab-sumedang-peringatkan-desa-penunggak-raskin

GMNI: Kualitas Raskin di Aceh Tengah Memang Buruk

Rabu, 13 Agustus 2014

MedanBisnis - Takengen. Ketua GMNI Aceh Aramiko menyatakan pihaknya menemukan fakta beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang disalurkan di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tengah kualitasnya memang buruk, sebagaimana pernah diungkapkan masyarakat.
"Begitu ramai pemberitaan mengenai raskin yang tidak layak konsumsi, kami langsung turun ke lapangan, melakukan investigasi seperti ke Desa Atang Jungket di Kecamatan Bies dan Desa Reje Bukit di Kecamatan Bebesen, dan memang mendapatkan beras yang tak layak konsumsi," kata Aramiko, kemarin.

Diungkapkan Aramiko, raskin yang beredar di masyarakat itu kondisinya lapuk dan berwarna kuning kehitam-hitaman. Bahkan sebagian beras sudah hancur seperti tepung.

Mereka menerima informasi, ada sejumlah warga yang beberapa kali menerima raskin dengan kulitas tidak baik tersebut, sehingga hanya bisa dipergunakan untuk membuat tape dan pakan ayam.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, meraka meminta penegak hukum mengusutnya. Terlebih ditengarai harga raskin tidak sesuai dengan peraturan menteri sehingga sangat memberatkan masyarakat miskin.

Berdasarkan peraturan menteri, ditetapkan harga raskin Rp 1.600/kg, tapi masyarakat membelinya seharga Rp 38.000 untuk jumlah 15 kg. "Artinya ada selisih harga Rp 14.000 yang di-markup oleh si penyalur raskin. Kalau kita jumlah 15 kg x Rp 1.600 seharusnya kan Rp 24.000," kata Aramiko.

Untuk itu pihaknya menyesalkan pernyataan dari pihak Pemkab Aceh Tengah bahwa raskin yang disalurkan masih layak konsumsi, sementara kenyataan di lapangan beredar beras yang kulitasnya sangat buruk.

"Kami sangat menyesalkan pernyatan Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Tengah yang menyatakan bahwa raskin yang dijual ke masyarakat kurang mampu layak konsumsi," ucapnya.

GMNI juga mengkritisi pihak pemerintah yang hanya mengeluarkan pernyataan di belakang meja tanpa mengecek dan turun langsung ke lapangan.

"Bukan hanya duduk di kantor lalu mengeluarkan statement yang menyesatkan masyarakat dan terkesan menutupi kesalahan," ketus Aramiko.

Sebelumnya kalangan masyarakat mengeluhklan soal kondisi raskin yang diterima buruk. Soal itu, Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Tengah Husaini pernah mengaku tidak ada menerima laporan dari warga soal itu.

"Terkait raskin, pemkab hanya sebagai penyalur, sedangkan soal kualitas tanggung jawab Bulog," katanya.

Kepala Seksi Logistik Bulog Takengen Armia mengatakan, beras yang disalurkan kepada masyarakat adalah beras impor asal Vietnam yang masih layak konsumsi.
Namun soal penetapan harga, dia menyatakan bukan kewenangan Bulog, melainkan sepenuhnya kebijakan pemerintah daerah.

"Biaya transportasi juga tidak dikenakan kepada masyarakat saat pendistribusian dari gudang ke titik penyaluran," kata Armia. ( wen rahman)

http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/08/13/111227/gmni_kualitas_raskin_di_aceh_tengah_memang_buruk/#.U-wVaON_sYw

Selasa, 12 Agustus 2014

SATKER BULOG DRIVE MALTENG DIPERIKSA JAKSA

Selasa, 12 Agustus 2014

Terkait Korupsi Raskin Camat Saparua

AMBON, AE.- Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Cabang (Kecabjari) Saparua memeriksa Satker Bulog Drive Maluku Tengah (Malteng) dalam kasus korupsi dana raskin dengan tersangka Camat Saparua Ferinand Siahaya, Senin (11/8).

"Hari ini (kemarin, red) kami melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi yang berasal dari Satker Bulog Drive Malteng, Stevenson Sohuat,’’ ungkap Kepala Kecabjari Saparua, Chrisman Sahetapy kepada wartawan di Ambon, Senin (11/8). Dikatakan, Sohuat diperiksa di Kejari Ambon mulai pukul 10.00 WIT.

Dia diperiksa guna melengkapi Berita Acara.

Pemeriksaan (BAP) yang nantinya akan dilimpahkan di pengadilan.

“Selanjutnya kami juga akan melakukan panggilan kepada Biro Kesra di Kantor Gubernur Maluku terkait dengan dugaan korupsi dana perayaan hari Pattimura.

Dana tersebut tergabung dalam anggaran SKPD yang dikorupsi Ferinan,“ tandasnya.

Menurut dia, ada banyak pihak yang akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus-kasus yang menjerat Ferinan Siahaya.

Namun dia menegaskan, pihaknya akan bekerja profesional dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat agar nanti bukti tersebut dapat menjerat terdakwa di persidangan.

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam menuntaskan kasus ini dengan baik," tandasnya.

Sebagaimana diketahui Camat Saparua yang notabenenya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya camat ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyalahgunakan wewenangnya sehingga telah mengakibatkan kerugian negara karena telah melakukan korupsi dana SKPD, PNPM Mandiri dan yang terakhir adalah dana beras miskin (raskin).

Akibat perbuatan tersebut, jaksa menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diatur dan diubah dalam UU Tipikor No 18 pasal 55 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(M2)

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeberita/aelintaspulau/item/2876-satker-bulog-drive-malteng-diperiksa-jaksa

Inikah Alasan Direksi Perum Bulog Tak Mau Mengganti Kasubdivre Bulog Lebak !?!

Selasa, 12 Agustus 2014

SELAMA bergulirnya berita tentang buruknya kualitas Beras Miskin (Raskin) yang diterima masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, selama itu pula desakan penggantian Kepala Bulog Subdivre (Kasubdivre) Lebak-Pandeglang, Herman Sadik mengalir dari berbagai elemen masyarakat Provinsi Banten. Sayangnya, desakan-desakan itu seakan dianggap angin lalu oleh Direksi Perum Bulog.

Entah apa yang menjadi pertimbangan bagi Direksi Bulog, sehingga kekeh mempertahankan Kasubdivre yang dianggap banyak kalangan tidak mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas beras Raskin tersebut? Yang jelas, hingga kini “Kasubdivre Kontroversial” itu masih menjadi pimpinan pada Subdivre Bulog yang memiliki tanggungjawab pengelolaan Raskin di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, Prov.Banten itu.
                                                     
Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), yang selama ini terus memantau perkembangan pengelolaan beras Raskin di Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang menduga, ada pertimbangan “terselubung” dari Direksi Perum Bulog sehingga enggan mengganti Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang.

Merujuk dari kasus-kasus yang mengemuka, pada tahun 2014 ini saja, Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang telah menerima ribuan ton beras kiriman (movnas) dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Timur (Jatim).

Dengan masuknya beras movnas dari Jatim tersebut, tentu saja berimbas pada berkurangnya penyerapan gabah/beras petani lokal (Lebak-Pandeglang). Sementara Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang adalan daerah lumbung padi di Banten, yang selama ini menempatkan Prov.Banten sebagai salah satu dari lima daerah penyumbang surplus beras nasional terbesar. Tentu saja hal ini sangat merugikan rakyat tani lokal, karena pasar mereka “dirampas paksa” lewat movnas.

Selain itu, disinyalir Kasubdivre saat ini dipertahankan untuk menyalurkan beras Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan. Hal itu didasari dari banyaknya keluhan masyarakat penerima manfaat tentang buruknya kualitas beras Raskin. Lebak dan Pandeglang diduga dipilih sebagai daerah untuk menyalurkan beras TMS, karena wilayahnya yang terpencil dan masih dalam kategori Daerah Tertinggal (DT), sehingga diharapkan akan lepas dari perhatian publik. Kalaupun ada yang protes, diharapkan tidak akan sampai ke tingkat nasional (hanya bergema ditingkat lokal-red). Dan kalaupun “praktek curang” itu terungkap oleh aparat penegak hukum, maka rangkaiannya akan terputus hanya sampai pada Kepala Gudang (Kagud), atau paling tinggi hingga Kasubdivre.

Jika saja semua dugaan itu benar, maka betapa tercabiknya kemerdekaan masyarakat penerima manfaat raskin di Kab.Lebak dan Pandeglang. Sebab, hak-hak dasar mereka “dijajah” secara terstruktur dan masif. Begitu pula jika dugaan ini benar, maka ini termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus mendapat perhatian serius, bahkan harus dilawan secara terang-terangan, agar tidak merugikan masyarakat penerima manfaat dan negara secara berkelanjutan.

Begitu pula ketika Direksi Perum Bulog tidak segera mengganti Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang, maka bukan tidak mungkin gelombang aksi protes akan muncul dari aktivis-aktivis lokal yang didukung berbagai elemen masyarakat. Bahkan besar kemungkinan hal itu akan diwujudkan dalam aksi demonstrasi yang disertai dengan penyegelan terhadap kantor Bulog dan gudang-gudang tempat penyimpanan beras yang disinyalir TMS Inpres Perberasan. ***

Penulis Adalah: Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan
Pemred Barak Online Group.

http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/inikah-alasan-direksi-perum-bulog-tak.html

Senin, 11 Agustus 2014

Bulog Subdivre Lebak Salurkan Raskin Kusam & Berdebu

Senin, 11 Agustus 2014

Wah...., Ada Mafia Raskin di Lebak Selatan ???

Banten_Barakindo- Lagi-lagi beras miskin (raskin) berwarna kusam dan berdebu dilaporkan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lebak bagian selatan. Tak kunjung selesainya persoalan kualitas dan kuantitas beras raskin di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang menjadi lumbung padi bagi Provinsi Banten ini, dipandang banyak kalangan sebagai sikap pembiaran oleh Perum Bulog pusat.

Sejumlah kalangan menilai, sikap pembiaran itu tercermin dari “membandelnya” Perum Bulog Pusat yang tak kunjung merespon desakan berbagai elemen masyarakat Banten agar mengganti Kepala Subdivre Lebak-Pandeglang, Herman Sadiq.

Desakan penggantian Kasubdivre Lebak-Pandeglang itu bermula dari banyaknya kasus dugaan pengurangan kualitas dan kuantitas raskin, baik di Kabupaten Lebak, maupun di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, selama dua tahun terakhir, persoalan buruknya kualitas dan kuantitas raskin seakan tidak pernah tuntas diselesaikan oleh Kasubdivre terkait.

Seperti halnya yang beberapa waktu lalu terjadi di Desa Hegarmanah, Kecamatan Penggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, kualitasnya sangat buruk (Tidak Memenuhi Syarat Inpres Perberasan). Seperti dikutip dari cahayareformasi.com pada Minggu (27/7/2014) lalu, raskin tersebut berwarna kuning dan berdebu.

Sarhaya dan Madsupi, warga penerima manfaat raskin di Desa Hegarmanah mengaku, selama mereka menjadi penerima raskin, mereka tidak pernah menerima beras layaknya yang diproduksi petani lokal. “Kalau gak kuning, ya berdebu. Yang diterima bulan kemarin mah berdebu dan kusam. Daripada kami tidak makan, lumayan saja buat menyambung hidup sebagai buruh tani,” ujar Madsupi yang diamini Sarhaya, disalah satu rumah warga, di Kp.Babakan Girang, Desa Hegarmanah.

Selain kualitasnya yang tidak tepat, jumlah yang diterima RTS-PM pun tidak tepat. Begitu pula waktunya yang tidak tepat.

Sementara, aktivis Kumala Lebak, Wahyu Dika Septian menuturkan soal menguatnya indikasi mafia raskin di Lebak Selatan. “Padahal beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada. Kami juga pernah membentuk tim Antimafia Raskin yang terdiri atas LSM dan Wartawan. Karenanya, kami akan terus mengontrol setiap distribusi Raskin di Lebak Selatan, dan hasilnya akan kami laporkan ke Kejati dan Polda,” tegasnya.

“Raskin itu memang masih bisa dimakan, tapi ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat. Karena meskipun beras itu dikonsumsi oleh masyarakat miskin, tapi mereka juga berhak untuk menikmati beras berkualitas baik (Medium) yang sesungguhnya,” kata Wahyu.

Dipihak lain, personel satuan tugas distribusi raskin Perum Bulog Subdivre Lebak, Farid Mukti menjelaskan, menurut tupoksi, satker raskin tugasnya hanya mengawal distribusi hingga ke titik distribusi (Kantor Desa/Kelurahan). “Tugas kami mengawal distribusi raskin hingga serah terima kepada pihak Desa/Kelurahan dikantor Desa/Kelurahan. Adapun tidak tepatnya kualitas atau jumlah saat penyerahan ke para penerima manfaat, itu diluar tanggungjawab kami,” jelasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/08/bulog-subdivre-lebak-salurkan-raskin.html#more

Bulog Gantikan Raskin Rusak

Minggu, 10 Agustus 2014

DUMAIPOS.co – SETELAH delapan bulan beras miskin (Raskin) belum disalurkan kepada warga Dumai kurang mampu. Akhirnya, bulan Juli, Agustus sudah ada beberapa kelurahan menyalurkan Raskin kepada warga dengan pedoman data TPN2K.

Alhasil, sesuai informasi dihimpun Dumai Pos pada proses penyaluran ada warga yang menerima Raskin dengan kualitas buruk yakni berkutu. Hal itu dialami warga Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan mengeluhkan kualitas beras jatah Raskin dari Bulog berkutu.

Pihak Bulog pun menyatakan siap mengirim beras pengganti. Apabila informasi itu benar, Bulog akan mendatangi kelurahan yang diduga bermasalah dengan adanya jatah Raskin berkutu dan berdebu. Dan nantiya, lihat dulu kondisi riil dilapangan. “Kalau tingkat kerusakan raskin berat atau tidak bisa dikomsumsi maka kita akan langsung ganti,’’ tegasnya.

Sebab sudah ada komitmen Bulog soal ini, jika kelurahan ada beras yang rusak atau tidak layak konsumsi mohon segera melaporkan ke pihaknya.

“Dan kita minta masyarakat penerima raskin apabila menemukan beras berkutu agar melaporkan langsung kekelurahan. Dan nantinya pihak kelurahan kita minta melaporkannya langsung ke Bulog. Kami pasti akan menggantikan dengan yang baru,’’ ucap Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Dumai, Tomi Despalingga, Jumat (8/8) kemaren kepada Dumai Pos.

Diapun mengatakan sebelum beras didistribusikan kepada warga, pihaknya selalu memeriksa seluruh karung beras setiap bulannya yang bakal dibagikan untuk warga Dumai.

‘’Kami selalu periksa dulu sebelum dibagikan. Kami memang tidak memungkiri kalau ada satu atau dua karung kualitasnya buruk, tetapi itu hanya kekhilafan karena cukup banyak juga yang kami periksa dan kemudian distribusikan,’’ ucapnya.

Ditambahkannya, beras yang didapat sendiri dipastikannya layak dikonsumsi. Pasalnya harus melalui uji klinis dulu sebelum diberikan kepada masyarakat. Diingatkan Tomi, dengan kejadian ini diharapkan masyarakat melaporkan langsung kekelurahan apabila aakualitas raskin tidak bagus. (d)

http://dumaipos.co/2014/08/bulog-gantikan-raskin-rusak/

BERAS RASKIN BERKUTU DAN BERDEDAK SERTA BAU APEK, BULOG PIDIE JAYA BUNGKAM

Minggu, 10 Agustus 2014

Meureudu - Warga tujuh Desa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, mengeluh soal pemberian jatah beras miskin (Raskin). Betapa tidak raskin itu dinilai tidak layak untuk di konsumsi karena bercampur dedak dan berwarna yang mengeluarkan bau tak sedap.

Dari pantauan jurnalaceh.co, beras raskin yang diterima warga terlihat agak kekuning- kuningan dan berbau agak apek. Bahkan, saat warga membuka satu karung yang masih utuh pun beras dengan kondisi yang sama juga ditemukan..

Selain berwarna agak kekuning- kuningan, beras raskin itu juga berkutu dan berdedak saat dibuka. Padahal beras yang baru saja dibagikan tersebut dalam kondisi masih dalam karung.

Keluhan semacam ini ternyata tidak hanya dialami oleh satu atau dua orang saja. Hampir semua penerima raskin di tujuh desa dalam kecamatan Ulim kondisi berasnya hampir sama. Geuchik Drien Tujoh,Hasballah Ali, mengatakan, hampir semua warga miskin di desanya menerima beras raskin dengan kondisi yang sama dengan yang dia terima.

Bahkan beras yang mereka terima ternyata sudah berdebu dan ditemukan banyak dedak dan berwarna.  " Ada tujuh desa disini yang beras yang sama yaitu, Desa Sunong, Blang Kuta, Alue Me, Drien Tujoh, Alue Sane, Lhok Pusong dan Garu, yang terima beras tak layak pakai," terangnya.

Melihat kondisi beras raskin yang diterimanya bercampur dedak, lelaki  setengah abad itu pun dengan sangat terpaksa mengkonsumsi  karena tidak mampu membeli beras yang layak. " Saya khawatir dengan mengkonsumsi raskin yang bercampur dedak itu membahayakan bagi masyarakat," ungkapnya Said Nasir. Dia menjelaskan, raskin itu diterima beberapa hari lalu yang disalurkan langsung di desanya.

Sementara pihak Bulog Pidie Jaya, saat dihubungi media untuk diminta tanggapannya sampai berita ini dimediakan belum ada tanggapan sama sekali. (pangwa).

http://www.jurnalaceh.co/index.php/aceh/pidie/item/1456-beras-raskin-berkutu-dan-berdedak-serta-bau-apek-bulog-pidie-jaya-bungkam

Minggu, 10 Agustus 2014

Warga Cirebon Timur : Raskin Layak untuk Pakan Ternak

Sabtu, 9 Agustus 2014

CIREBON -- Warga Desa Sumurkondang, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon mengeluhkan buruknya kualitas beras untuk warga miskin (raskin) yang dibagiakan kepada mereka. Meskipun tak dapat membeli beras di pasar, warga terpaksa menolak raskin yang dinilai lebih layak untuk dijadikan pakan ternak itu.

Salah seorang warga, Iyah (30) mengatakan, ia sudah lama menjadi penerima raskin di Desa Sumurkondang. Namun baru kali ini raskin yang diterima berkualitas sangat buruk. "Berasnya berwarna kuning dengan bau yang tidak sedap dan banyak kutunya," tutur Iyah saat ditemui Jumat (8/8/2014).

Menurut Iyah, bau busuk dari beras tersebut jelas sangat mengganggu. Bahkan bau tersebut tak hilang setelah Iyah mencoba mencuci segenggam sampel beras yang menjadi jatahnya. Warna kuningnya pun rampak seperti beras yang terlalu lama disimpan dalam kondisi sangat lembab.

Iyah pun menegaskan bahwa ia akan segera mengembalikan raskin tersebut ke pihak desa untuk dikembalikan ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Cirebon sebagai penyalurnya. Ia berharap, Bulog bisa mengirimkan raskin pengganti dengan kualitas baik seperti sebelumnya.

Hal senada diungkapkan warga lain, Sumardi (40). Ia bahkan mengaku bahwa ayam peliharaannya saja tak mau memakan beras bau dan berkutu tersebut.

"Saya berpikiran bahwa beras seperti ini lebih cocok untuk pakan ayam, bukan makanan manusia. Setelah saya coba berika setengah kepal, ternyata ayam saya saja tak mau makan beras itu," ujarnya

Sementara itu puluhan warga lain juga mengeluhkan hal yang sama. Beruntung mereka sempat memeriksa raskin tersebut sebelum dibawa ke rumah, sehingga bisa langsung menolaknya.

"Jangankan warga, kami juga kecewa dengan kualitas raskin yang didistribusikan ke desa kami bulan ini," ujar Kuwu Desa Sumurkondang, Heriyanto.

Heriyanto menegaskan, kualitas raskin yang diterima warga desanya bulan ini memang sangat buruk dan lebih tepat untuk dijadikan pakant ternak. Oleh karena itu Heriyanto berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut dan mempertanyakannya ke pihak Bulog.

Menurut Heriyanto, raskin memang beras murah yang diperuntukan untuk warga tidak mampu. Namun bagaimanapun, mereka tetap manusia dan harus mengonsumsi makanan yang layak untuk manusia.

Di sisi lain, Heriyanto masih berpikiran positif dan menganggap kejadian tersebut sebagai kesalahan teknis distribusi. Ia berharap pengawasan distribusi dan kualitas raskin ke depan lebih diawasi ketat agar hal serupa tidak terulang lagi.

"Jangan karena murah, pengawasan kualitasnya tidak baik. Kami berharap pihak desa nantinya bisa mengawal distribusi raskin sejak dari gudang, sehingga tidak bermasalah setelah sampai di desa dan dibagikan ke masyarakat," tutur Heriyanto. PRLM

http://www.klikcirebon.net/2014/08/warga-cirebon-timur-raskin-layak-untuk.html

Sabtu, 09 Agustus 2014

Bulog Akan Ganti Raskin Berkutu

Sabtu, 9 Agustus 2014

DUMAI (RIAUPOS.CO) - Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Dumai Tomi Despalingga mengatakan, pihaknya akan mengganti beras miskin yang rusak atau berkutu seperti yang dialami warga Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan. ‘’Pihak Bulog pun menyatakan siap mengirim beras pengganti,’’ katanya.

Apabila informasi itu benar, Bulog akan mendatangi kelurahan yang diduga bermasalah dengan adanya jatah Raskin berkutu dan berdebu. Dan nantinya, lihat dulu kondisi riil di lapangan. “Kalau tingkat kerusakan raskin berat atau tidak bisa dikonsumsi maka kita akan langsung ganti,’’ tegasnya.

Sebab sudah ada komitmen Bulog soal ini, jika kelurahan ada beras yang rusak atau tidak layak konsumsi mohon segera melaporkan ke pihaknya. ‘’Kami minta masyarakat penerima raskin apabila menemukan beras berkutu agar melaporkan langsung kekelurahan. Dan nantinya pihak kelurahan kita minta melaporkannya langsung ke Bulog. Kami pasti akan menggantikan dengan yang baru,’’ ucapnya, Jumat (8/8).    

Diapun mengatakan sebelum beras didistribusikan kepada warga, pihaknya selalu memeriksa seluruh karung beras setiap bulannya yang bakal dibagikan untuk warga Dumai.

‘’Kami selalu periksa dulu sebelum dibagikan. Kami memang tidak memungkiri kalau ada satu atau dua karung kualitasnya buruk, tetapi itu hanya kekhilafan karena cukup banyak juga yang kami periksa dan kemudian distribusikan,’’ ucapnya.(eca)

http://www.riaupos.co/52593-berita-bulog-akan-ganti-raskin-berkutu-.html#.U-W8GeN_sYw

Kamis, 07 Agustus 2014

Tiga Terdakwa Korupsi Bulog Indramayu Divonis 6 dan 4 Tahun

Kamis, 7 Agustus 2014

INDRAMAYU - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, resmi menjatuhkan vonis terhadap tiga tersangka kasus korupsi beras miskin (Raskin) senilai Rp 4,52 miliar para tersangka yakni Wartono Alias Gendut Bin Rasda, selaku penerima kuasa Direktur  CV. Jaya Mandiri, Risa Darmanto Bin Darmosarjono Selaku mantan Kepala Gudang  Bulog Singakerta II dan Djendjen Bin Ruhiyat Selaku juru timbang Gudang Bulog Singakerta II. Vonis kepada ketiga tersangka
berbeda-beda, namun secara umum lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) Sidang putusan yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Endang Maknun, SH tersebut resmi digelar, pada Selasa(5/8) kemarin, di Bandung .
Dalam paparan tuntutan dihadapan majlis hakim yang digelar,Senin (21/7)lLU,  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Indramayu, Bima Yudha Asmara telah menjerat terdakwa  dengan tuntutan masing-masing , Wartono, yang terbukti dakwaan primer pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang  RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pidana penjara 8 tahun dikurangi masa tahanan yang dijalani dan denda  sebesar Rp 500 juta, subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti menurut hasil audit BPKP Bandung sebesar Rp 4,52 miliar. Sementara untuk terdakwa Risa Darmanto dan Djedjen  masing –masing mendapat tuntutan pidana penjara 7 tahun, dikurangi masa tahanan,  denda Rp 300 juta, subsider 3 bulan, serta uang pengganti  masing-masing ketiga terdakwa Rp 1,5 mliar.
“Tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim kepada ketiga tersangka berbeda-beda,karena mereka telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah,”tuturnya kepada Wartawan, Rabu(6/8)kemarin diruangannya.
Menurutnya , terhadap ganti rugi yang harus dikembalikan kepada Negara oleh terdakwa, jika dalam waktu 1(satu) bulan setelah berkekuatan hokum tetap belum menyerahkan, maka pihak Kejaksaan Negeri akan melakukan penyitaan dan  pelelangan terhadap aset yang dimiliki oleh terdakwa.
“Jika masih juga tidak mampu untuk membayar dan barang sitaan tidak sesuai dengan nilai yang didakwakan, maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun,”imbuhnya.
Ia menambahkan, dalam persidangan Pledoi, Replik dan Duplik yang digelar, Senin(4/8)kemarin,tidak menggoyahkan Majelis Hakim terhadap harapan dan keinginan terdakwa untuk membebaskan semua tuntutan primer  JPU, sebagaimana yang disampaikan penasehat hukum dalam pembacaan Dublik
“Sekalipun dalam Pledoi  Risa dan Djedjen mengakui kesalahan dan mohon hukuman yang seadil-adilnya, dan terdakwa  Wartono  tidak mengakui bersalah dan memohon untuk dibebaskan, tetapi Majelis Hakim tetap memutuskan ketiganya karena telah terbukti secar a sah melawan hukum dan melakukan tindak pidana korupsi  secara bersam-sama,maka vonis dapat dijatuhkan,”terangnya.
Sementara itu, berdasarkan vonis  yang dijatuhkan Majelis Hakim petikan putusan nomor; 20,21,22/Pid.Sus/TPK/2014,terhdap terdakwa Winarno dijerat dengan hukuman penjara 6 tahun dikurangi masa tahanan, untuk  Putusan Risa dan Djendjen masing masing dijerat dengan pidana penjara 4 tahun dan 7 bulan, adapun untuk denda jumlahnya sama dengan tuntutan subside 2 bulan kurungan, uang pengganti  jumlahnya sama dengan tuntutan,dan  penggantinya masing-masing pidana 1 tahun penjara.
“Atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim,sikap para terdakwa diberikan kelonggaran untuk mengajukan banding dalam masa tujuh hari,”pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri  Indramayu, Bohal Parlambohan Lubis mengaku bangga dengan kerja keras Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menangani kasus korupsi diwilayah hukumnya, bahkan menurutnya  selama tahun 2013 kemarin sudah 13 perkara Tipikor yang berhasil disidangkan.
”Dalam penanganan kasus korupsi di Kabupaten Indramayu, kami masih yang terbanyak se Jawa Barat dibandingkan Kab/kota yang lainnya,”tutupnya.

http://lanitv.blogspot.com/2014/08/tiga-terdakwa-korupsi-bulog-indramayu.html

Rabu, 06 Agustus 2014

Tahun Ini Beras Untuk si Miskin Tidak Lagi Disalurkan Pemko Pekanbaru

Rabu, 6 Agustus 2014

PEKANBARU, Riau24-- Dengan alasan keterbatasan anggaran, maka Pemko Pekanbaru meniadakan program penyaluran beras miskin daerah (Raskinda) untuk tahun 2014, bagi rumah tangga sasaran (RTS) yang kurang mampu.
"Tahun ini tidak lagi dianggarkan dana untuk Raskinda. Itu karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemko. Sehingga, anggaran yang di alokasikan hanya pada program bersifat penting dan mendesak," ungkap Kasubag bidang administrasi perekonomian Pemko Pekanbaru, Eddy Nofiar, kepada Riau24com, Selasa (5/8/14).
Dalam penyalurannya Raskinda, tidak jarang ada komplain dari masyarakat. Mereka mengakui mendapatkan beras tidak layak konsumsi, beras yang berkutu, penyusutan timbangan dan lainnya.
Menurut Eddy, memang komplain seperti itu sering terjadi, akan tetapi Pemko telah memberikan solusi kepada masyrakat itu sendiri.
"Seharusnya yang bersagkutan segera melapor kepada pihak tempat mengambil Raskin. Untuk dapat ditukarkan kembali pada pihak Bulog. Karena Pemko juga telah melakukan MoU bersama Bulog. Bisa ditukar jika ditemukan hal-hal seperti itu," terangnya.
Untuk diketahui, tahun 2013 lalu Pemko sudah menyalurkan Raskinda kepada masyarakat miskin melalui dana APBD. Sedikitnya lebih kurang 19 ribu RTS menerima Raskinda.
Maka berkemungkinan Raskinda kembali dianggarkan pada 2015 mendatang. (Nof)


Senin, 04 Agustus 2014

Raskin Di Lebak Berwarna Kusam Dan Berdebu

Senin, 4 Agustus 2014

BANTEN (CARE)--Bulog Subdivre Lebak lagi-lagi kecolongan. Beras subsidi pemerintah untuk keluarga miskin atau raskin yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kualitasnya sangat buruk. Raskin itu kuning dan berdebu.
Sampel raskin yang dibeli Madsupi dan Jarkasih di Kampung Babakan Girang, Desa Hegarmanah, cukup menjadi representasi bahwa raskin yang didistribusikan kepada warga di setiap desa di Kecamatan Panggarangan kemungkinan besar kualitasnya sama buruk, meskipun warga mengaku masih mau memakannya.
“Raskin itu memang masih bisa dimakan, tapi ini adalah penghinaan terhadap masyarakat. Masyarakat miskin itu mendapatkan raskin denan cara membeli, tidak gratis. Meskipun beras subsidi, orang miskin itu juga samadengan yang tidak miskin, mereka ingin menikmati enaknya makan nasi dari beras berkualitas baik. Bulog harus bertanggung jawab, terutama sebelum raskin itu dikirimkan ke titik distribusi. Saya curiga raskin itu ada yang nuker isinya sebelum didistribusikan,” ujar aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Wahyu Dika Septian saat melaporkan temuannya kepada Cahayareformasi.com.
Care kemudian menelusuri temuan Wahyu ke Desa Hegarmanah. Madsupi dan Sarhaya dalam konfirmasi tatap muka mengaku selama menjadi penerima raskin, mereka tidak pernah mendapatkan raskin sekelas beras beras hasil panen tetangganya.
“Kalau gak kuning, ya berdebu.  Yang diterima bulan kemarin mah berdebu dan kusam. Daripada kami tidak makan lumayan saja buat nyambung hidup kami sebagai buruh tani,” ujar Madsupi dalam bahasa Sunda yang diamini Sarhaya saat ditemui Ahad malam (27/7) pekan kemarin di salah satu rumah warga di Babakan Girang.
Selain tidak tepat kualitas, kuota yang diterima setiap RTS-PM juga tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu. Madsupi, Sarhaya, dan Jarkasih mengaku selama ini jumlah maksimal kuota raskin yang diterima oleh mereka pada setiap distribusi adalah 10 liter dari hak per RTS-PM 15 kilogram per bulan.
“Datangnya juga gak puguh. Kita lupa jadwal datangnya, yang pasti mah gak rutin tiap bulan. Setiap datang kami dapat jatah 10 liter. Yang bulan kemarin mah malah 7 liter dapatnya dengan harga dua ribu per liter,” ujar Jarkasih.
Personel satuan tugas distribusi raskin Bulog Subdivre Lebak, Farid Mukti, menegaskan secara tupoksi kewajiban satuan kerja pengawal distribusi raskin (biasa disebut satker raskin) adalah mengawal distribusi raskin hingga ke titik distribusi terakhir yaitu kantor desa atau kelurahan.
“Tugas kami wajib mengawal distribusi hingga kantor desa dan kelurahan dan diserahterimakan secara langsung dan normatif kepada kepala desa dengan jumlah sesuai kuota desa. Bagi desa yang lunas pembayaran, kami mengirimkan rutin setiap bulan. Jadi, terkait adanya ketidaktepatan kualitas, jumlah, atau waktu saat penyerahan kepada penerima manfaat, itu di luar tanggung jawab kami sebagai petugas satker pengawal distribusi raskin,” terang Farid saat dikonfirmasi pada Selasa (29/7) malam.
Berpengalaman pada beberapa tahun lalu, Wahyu menduga buruknya  kualitas dan berkurangnya jumlah raskin yang diterima warga ada indikasi jaringan mafia raskin kembali hidup di wilayah Subdivre Lebak. Pada kasus-kasus yang pernah diungkap oleh penegak hukum, perilaku tidak manusiawi itu biasanya melibatkan oknum kepala desa, mitra penyedia beras, dan pemilik angkutan truk.
“Dari hasil temuan ini, indikasi mafia raskin hidup lagi di Lebak selatan makin kuat. Padahal sempat tertib beberapa tahun lalu. Kami sudah membentuk tim antimafia raskin yang di dalamnya ada unsur LSM dan wartawan. Kami akan mengontrol setiap raskin yang terdistribusi ke penerima yang hasilnya akan kami laporkan ke polda dan kejati,” tegas Wahyu. (Ahmad)

http://cahayareformasi.com/berita/2014/raskin-di-lebak-berwarna-kusam-dan-berdebu/

Sabtu, 02 Agustus 2014

Warga Biak Berharap Kualitas Raskin Bersih

Jumat, 1 Agustus 2014

Warga penerima jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kabupaten Biak Numfor, Papua berharap kualitas beras tersebut bersih dan layak untuk dikonsumsi.

'Meski jatah raskin ditebus dengan harga murah Rp1.600/kgtetapi warga berhak atas kualitas beras bagus serta tidak kotor,' ungkap Paulus, salah satu penerima manfaat raskin di Biak, Jumat.

Ia mengatakan program raskin yang digulirkan pemerintah menjadi dambaan warga sehingga bobot beras harus juga berkualitas karena akan dikonsumsi keluarga berpenghasilan lemah.

Dia berharap adanya keluhan warga akan kualitas raskin perlu mendapat perhatian pihak terkait Perum Bulog sebagai penyalur raskin.

'Ya raskin yang saya terima kotor dan kehitam-hitaman, karena itu beras ini akan dibawa kembali untuk ditukar,' ujarnya.

Sebelumnya, Kasubdivre Perum Bulog Biak Syarifuddin Sila mengakuiberas yang dikeluarkan Bulog merupakan layak konsumsi dan memenuhi standar kelayakan konsumsi.

'Sebelum beras diedarkan ke masyarakat telah melalui pemeriksaan ketat lewatkarantina pertaniandan PT Sucofindo,' ujarnya.

Ia berharap jika dalam distribusi ada beras yang kotor karena terselip saat dibawa bisaditukarkan ke gudang Bulog.(ant/rd)

http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/warga-biak-berharap-kualitas-raskin-bersih

Jumat, 01 Agustus 2014

Raskin Dijual Melebihi Harga Standard

Jumat, 1 Agustus 2014

TRIBUNNEWS.COM. RATAHAN - Warga Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) khususnya yang ada di Kecamatan Silian Raya, terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk menebus jatah Beras Miskin (Raskin) mereka. Pasalnya, harga Raskin di sejumlah desa di kecamatan tersebut, menurut pengakuan warga, melebihi harga standard yang berlaku.
"Setahu kami harga Raskin Rp 1.600 per kilonya. Namun herannya, saat ini beras tersebut sudah dijual dengan harga Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per kilo gramnya," beber beberapa warga Siliaan kepada sejumlah wartawan akhir pekan lalu, sembari meminta nama mereka tidak dipublikasikan.
Selaku warga dengan penghidupan yang pas-pasan, menurut mereka, kondisi ini sangat membebani mereka selaku warga penerima. "Kan sudah ada standar harganya, kenapa harus dinaikan lagi? Ini tentu harus diperhatikan oleh pihak pemerintah daerah. Sebab jika tidak, takutnya cara-cara seperti ini akan terus dilakukan meski menyalahi aturan," tegas mereka.
Dimintai tanggapannya atas permasalahan itu, Ketua LSM Gema Mitra Vidy Ngantung, juga mengakui banyak menerima informasi dari warga terkait harga jual Raskin yang melebihi harga pokok. "Informasi yang saya peroleh dari warga, memang ada sejumlah hukum tua yang sengaja dan secara sepihak menaikan harga Raskin. Tentu apabila terbukti, sanksi tegas harus diberikan kepada yang bersangkutan," tegas Ngantung.
Ia pun mendesak pemerintah melalui instansi terkait tidak tinggal diam dengan adanya keluhan warga tersebut. "Harus ditelusuri. Jika terbukti, proses sesuai ketentuan yang berlaku. Kalo perlu bawa ke proses hukum," tukasnya. (tos)

http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/01/raskin-dijual-melebihi-harga-standard