Jumat, 28 November 2014
Ina Herlina Masih Berkeliaran
PURWAKARTA, RAKA - Polres Purwakarta akhirnya menetapkan anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ina Herlina, sebagai tersangka dugaan kasus penyelewengan beras miskin (Raskin) di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, yang merugikan negara sebesar Rp 23 juta.
Tersangka yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Kertamukti tahun 2009, telah terbukti melakukan penyelewengan beras untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) di desanya, bersama Ahyat yang dulu menjabat sebagai Kepala Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, dan saat ini telah menghirup udara bebas setelah sebelumnya menjalani hukuman. “Kami telah mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) kepada tersangka Ina Herlina,” ungkap Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Tri Suhartanto kepada Radar Karawang, Kamis (27/11).
Pihaknya menjelaskan, sebelumnya Ina telah dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dan mulai Jumat 21 November 2014, dirinya resmi diperiksa sebagai tersangka. Jika semua barang bukti dan saksi selesai, berkas kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purwakarta.
Meski telah menyandang status tersangka, lanjutnya, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Ina. Dengan alasan sejumlah pertimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. “Ina tidak kami tahan meski telah berstatus tersangka, dengan tiga unsur. Pertama tersangka cukup kooperatif, tak akan kabur keluar dari kota Purwakarta, dan tidak akan menghilangkan barang bukti," jelasnya.
Pihaknya menegaskan, tahapan proses pemeriksaan terhadap tersangka akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentunya dengan mengedepankan prosedur yang telah ditetapkan, dan dilakukan secara profesional dan proporsional. “Kami jalankan tugas kami dengan profesional dalam bekerja termasuk penanganan kasus tersangka,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Badan Kehormatan DPRD Purwakarta Agus Sundana, mengaku belum menerima surat resmi keterangan terkait salah seorang anggota DPRD Purwakarta, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Kami belum mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak manapun, jadi kami belum melakukan kordinasi dengan anggota terkait,” singkatnya. (awk)
http://www.radar-karawang.com/2014/11/anggota-dewan-jadi-tersangka-raskin.html
Sabtu, 29 November 2014
NTB Tunggak Pembayaran Raskin Rp 600 Juta
Jumat, 28 November 2014
KBR, Mataram -Sejumlah kabupaten kota di NTB masih menunggak pembayaran beras miskin (raskin) senilai Rp 600 juta. Jumlah itu sebenarnya telah berkurang dalam minggu ini dari total sisa tunggakan sebesar Rp 1,2 miliar pada pekan sebelumnya.
Tunggakan raskin tersebut, merupakan tunggakan pembayaran raskin tahun 2014 ini yang masih belum bisa tertagih seluruhnya. Kabupaten kota yang masih memiliki jumlah tunggakan terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur.
Kepala Bulog Divre NTB, M. Sugit Tedjo Mulyono Jumat (28/11) di kantor gubernur NTB. Dia mengatakan, semua Kabupaten Kota di NTB kecuali Kabupaten Bima dan Dompu menunggak pembayaran raskin.
“ Ya Lombok Tengah masih, Mataram masih, Lombok Timur masih tapi udah sekitar 600 lah mudah-mudahan hari ini bisa kurang. 600 juta itu sisa dari 1,2 miliar.” Kata Sugit, Jumat (28/11).
Dia mengatakan, pada prinsipnya, Bulog Divre NTB siap menyalurkan raskin tambahan karena masih memiliki cadangan beras sebanyak 100 ribu ton lebih. Cadangan beras sebanyak itu diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan.
Pemerintah pusat melalui Perum Bulog menyalurkan sebanyak 84 juta kg raskin bagi 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada tahun 2014 di seluruh NTB.
Untuk penyaluran raskin tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, menetapkan basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, sebagai dasar penyaluran raskin tahun 2014.
http://www.portalkbr.com/nusantara/nusatenggara/3368988_4265.html
KBR, Mataram -Sejumlah kabupaten kota di NTB masih menunggak pembayaran beras miskin (raskin) senilai Rp 600 juta. Jumlah itu sebenarnya telah berkurang dalam minggu ini dari total sisa tunggakan sebesar Rp 1,2 miliar pada pekan sebelumnya.
Tunggakan raskin tersebut, merupakan tunggakan pembayaran raskin tahun 2014 ini yang masih belum bisa tertagih seluruhnya. Kabupaten kota yang masih memiliki jumlah tunggakan terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur.
Kepala Bulog Divre NTB, M. Sugit Tedjo Mulyono Jumat (28/11) di kantor gubernur NTB. Dia mengatakan, semua Kabupaten Kota di NTB kecuali Kabupaten Bima dan Dompu menunggak pembayaran raskin.
“ Ya Lombok Tengah masih, Mataram masih, Lombok Timur masih tapi udah sekitar 600 lah mudah-mudahan hari ini bisa kurang. 600 juta itu sisa dari 1,2 miliar.” Kata Sugit, Jumat (28/11).
Dia mengatakan, pada prinsipnya, Bulog Divre NTB siap menyalurkan raskin tambahan karena masih memiliki cadangan beras sebanyak 100 ribu ton lebih. Cadangan beras sebanyak itu diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan.
Pemerintah pusat melalui Perum Bulog menyalurkan sebanyak 84 juta kg raskin bagi 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada tahun 2014 di seluruh NTB.
Untuk penyaluran raskin tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, menetapkan basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, sebagai dasar penyaluran raskin tahun 2014.
http://www.portalkbr.com/nusantara/nusatenggara/3368988_4265.html
GP3 Lurug Kantor Bulog, Tanyakan Raibnya 1.500 Ton Raskin
Jumat, 28 November 2014
PAMEKASAN – Puluhan aktivis Gerakan Pemuda Peduli Pamekasan (GP3) mendatangi kantor Bulog Sub Divre XII Madura di Jalan Raya Panglegur, kemarin (27/11) sekitar pukul 10.00. Mereka menuntut Perum Bulog bertanggung jawab atas raibnya 1.500 ton beras miskin (raskin) di gudang Bulog Pamekasan.
Saat berdemo, sejumlah pedemo membentangkan poster bertuliskan ”Bulog Harus Bertanggung Jawab atas Hilangnya Beras”, ”Jangan Kambing Hitamkan Kepala Desa”, dan ”Bulog Lumbung Koruptor”. Sementara para orator, mengungkapkan kekecewaannya karena Bulog selama ini dinilai tidak transparan kepada publik. ”Kami minta Bulog bertanggung jawab atas hilangnya raskin tersebut, sebab itu milik rakyat. Kalau tidak bertanggung jawab, kami laporkan ke Polres Pamekasan,” ungkap korlap aksi, Elman Dhuro.
Menurut Elman dhuro, selama ini Bulog sering mengkambinghitamkan kepala desa (Kades) terkait tunggakan raskin, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Banyak Kades yang menjadi korban ketidakberesan Perum Bulog dalam pendistribusian raskin. ”Saya sudah berkoordinasi dengan semua Kades. Ternyata, Kades tidak menerima raskin sesuai jatah. Di kantor Bulog banyak mafianya, mereka yang menikmati. Sementara Kades dan rakyat miskin jadi korban,” lanjut orator lainnya.
Menanggapi aspirasi GP3, Rr Swardani selaku Wakil Kepala (Waka) Sub Divre XII Bulog Madura berjanji akan menindaklanjuti aspirasi GP3. Mengenai tuntutan dirinya harus bertanggung jawab atas hilangnya raskin dan tunggakan yang tinggi, dinilai salah alamat. ”Saya menjadi Waka Sub Divre XII Bulog Madura terhitung 20 November. Terkait tuntutan melaporkan ke Polres Pamekasan itu tidak perlu. Sebab, kami sudah melaporkannya ke Kejari Pamekasan dan KPK,” tegasnya.
Dijelaskan, pihaknya memang menerima laporan hilangnya beras Bulog dan jumlahnya sekitar 1.500 ton dan bukan 1.800 ton sebagaimana versi demonstran. ”Saat ini, berkas kehilangan tersebut sudah disita oleh kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan dan akan diproses secara hukum,” papar Rr Swardani. (mam/yan)
http://radarmadura.co.id/2014/11/gp3-lurug-kantor-bulog-tanyakan-raibnya-1-500-ton-raskin/
PAMEKASAN – Puluhan aktivis Gerakan Pemuda Peduli Pamekasan (GP3) mendatangi kantor Bulog Sub Divre XII Madura di Jalan Raya Panglegur, kemarin (27/11) sekitar pukul 10.00. Mereka menuntut Perum Bulog bertanggung jawab atas raibnya 1.500 ton beras miskin (raskin) di gudang Bulog Pamekasan.
Saat berdemo, sejumlah pedemo membentangkan poster bertuliskan ”Bulog Harus Bertanggung Jawab atas Hilangnya Beras”, ”Jangan Kambing Hitamkan Kepala Desa”, dan ”Bulog Lumbung Koruptor”. Sementara para orator, mengungkapkan kekecewaannya karena Bulog selama ini dinilai tidak transparan kepada publik. ”Kami minta Bulog bertanggung jawab atas hilangnya raskin tersebut, sebab itu milik rakyat. Kalau tidak bertanggung jawab, kami laporkan ke Polres Pamekasan,” ungkap korlap aksi, Elman Dhuro.
Menurut Elman dhuro, selama ini Bulog sering mengkambinghitamkan kepala desa (Kades) terkait tunggakan raskin, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Banyak Kades yang menjadi korban ketidakberesan Perum Bulog dalam pendistribusian raskin. ”Saya sudah berkoordinasi dengan semua Kades. Ternyata, Kades tidak menerima raskin sesuai jatah. Di kantor Bulog banyak mafianya, mereka yang menikmati. Sementara Kades dan rakyat miskin jadi korban,” lanjut orator lainnya.
Menanggapi aspirasi GP3, Rr Swardani selaku Wakil Kepala (Waka) Sub Divre XII Bulog Madura berjanji akan menindaklanjuti aspirasi GP3. Mengenai tuntutan dirinya harus bertanggung jawab atas hilangnya raskin dan tunggakan yang tinggi, dinilai salah alamat. ”Saya menjadi Waka Sub Divre XII Bulog Madura terhitung 20 November. Terkait tuntutan melaporkan ke Polres Pamekasan itu tidak perlu. Sebab, kami sudah melaporkannya ke Kejari Pamekasan dan KPK,” tegasnya.
Dijelaskan, pihaknya memang menerima laporan hilangnya beras Bulog dan jumlahnya sekitar 1.500 ton dan bukan 1.800 ton sebagaimana versi demonstran. ”Saat ini, berkas kehilangan tersebut sudah disita oleh kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan dan akan diproses secara hukum,” papar Rr Swardani. (mam/yan)
http://radarmadura.co.id/2014/11/gp3-lurug-kantor-bulog-tanyakan-raibnya-1-500-ton-raskin/
Jumat, 28 November 2014
Pemkab Tanyakan Kwalitas Beras Raskin Bulog
Kamis, 27 November 2014
SuaraBojonegoro - Pemerintahan kabupaten Bojonegoro melalui bagian kesejahteraan rakyat (kesra) setda kabupaten Bojonegoro menyatakan kwalitas beras raskin yang selama ini didistribusikan bulog kepada masyarakat miskin di Bojonegoro apakah sudah layak konsumsi atau belum.
"Namun beberapa masyarakat ada yang mengadu ke kami jika beras raskin yang diterima tidak layak konsumsi," kata kepala bagian kesejahteraan rakyat (kesra) setda kabupaten Bojonegoro, Lasujono. Kamis (27/11/14)
Menurut Lasujono seharusnya beras raskin yang diterima masyarakat miskin di Bojonegoro harus layak konsumsi karena tujuan dari pemberian raskin tersebut untuk meringankan beban keluarga miskin untuk membeli bahan pokok makanan, "kalau beras raskin tersebut hanya untuk dijual lagi karena alasan tidak layak konsumsi berarti tujuan raskin belum tercapai," katanya.
Lasujono juga menceritakan pada tahun 2014 saja ada puluhan masyarakat Bojonegoro yang mengadu kepada pemda tentang buruknya kwalitas beras raskin bahkan ada yang sampai mengembalikan 3 kali kepada bulog karena mereka tidak mau beras yang diterima buruk bahkan tidak layak konsumsi.
"Desa Margomulyo kecamatan Balen yang mengalami tersebut," katanya.
Tidak tinggal diam menurut Lasujono, Bupati Bojonegoro Suyoto juga menegaskan jika masih terus-terusan kwalitas beras raskin buruk Bupati menyarankan agar masyarakat melaporkan kepada kepolisian saja.
Terpisah, Nasri salah satu masyarakat asal kecamatan Ngasem yang menerima bantuan raskin selama ini juga tidak pernah mengkonsumsi raskin tersebut karena menurutnya raskin tersebut tidak enak saat dimasak, nasinya beda dengan nasi yang dimasak dari pertani-petani desa,"setiap dapat ya saya jual saja raskin tersebut saya tukar dengan beras biasa agar bisa dimasak," katanya. (Nella)
http://www.suarabojonegoro.com/2014/11/pemkab-tanyakan-kwalitas-beras-raskin.html
SuaraBojonegoro - Pemerintahan kabupaten Bojonegoro melalui bagian kesejahteraan rakyat (kesra) setda kabupaten Bojonegoro menyatakan kwalitas beras raskin yang selama ini didistribusikan bulog kepada masyarakat miskin di Bojonegoro apakah sudah layak konsumsi atau belum.
"Namun beberapa masyarakat ada yang mengadu ke kami jika beras raskin yang diterima tidak layak konsumsi," kata kepala bagian kesejahteraan rakyat (kesra) setda kabupaten Bojonegoro, Lasujono. Kamis (27/11/14)
Menurut Lasujono seharusnya beras raskin yang diterima masyarakat miskin di Bojonegoro harus layak konsumsi karena tujuan dari pemberian raskin tersebut untuk meringankan beban keluarga miskin untuk membeli bahan pokok makanan, "kalau beras raskin tersebut hanya untuk dijual lagi karena alasan tidak layak konsumsi berarti tujuan raskin belum tercapai," katanya.
Lasujono juga menceritakan pada tahun 2014 saja ada puluhan masyarakat Bojonegoro yang mengadu kepada pemda tentang buruknya kwalitas beras raskin bahkan ada yang sampai mengembalikan 3 kali kepada bulog karena mereka tidak mau beras yang diterima buruk bahkan tidak layak konsumsi.
"Desa Margomulyo kecamatan Balen yang mengalami tersebut," katanya.
Tidak tinggal diam menurut Lasujono, Bupati Bojonegoro Suyoto juga menegaskan jika masih terus-terusan kwalitas beras raskin buruk Bupati menyarankan agar masyarakat melaporkan kepada kepolisian saja.
Terpisah, Nasri salah satu masyarakat asal kecamatan Ngasem yang menerima bantuan raskin selama ini juga tidak pernah mengkonsumsi raskin tersebut karena menurutnya raskin tersebut tidak enak saat dimasak, nasinya beda dengan nasi yang dimasak dari pertani-petani desa,"setiap dapat ya saya jual saja raskin tersebut saya tukar dengan beras biasa agar bisa dimasak," katanya. (Nella)
http://www.suarabojonegoro.com/2014/11/pemkab-tanyakan-kwalitas-beras-raskin.html
Tunggakan Raskin Tinggi, Mahasiswa Pamekasan Demo Bulog
Kamis, 27 November 2014
PortalMadura.Com, Pamekasan – Sejumlah aktivis mahasiswa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar unjuk rasa ke kantor Bulog Sub Diveri Madura Jl Raya Panglegur, Kamis (27/11/2014). Mereka mempertanyakan persoalan Bulog, utamanya masalah tunggakan raskin di Pamekasan yang mencapai Rp 1,8 Miliar.
Sambil membawa poster, aktivis mahasiswa itu juga menggelar orasi mempertanyakan keberadaan Bulog yang kini menjadi incaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dinilai ada yang tidak beres. Selain itu juga mereka merasa ironis karena gudang bulog itu disegel oleh Bulog Jawa Timur.
“Ini Nampak lucu, karena beras yang seharusnya dijual kepada rakyat miskin dengan harga khusus, tapi masih terjadi tunggakan yang cukup fantastis. Ini pasti ada masalah dan harus diselesaikan secara hokum,” kata Elman dalam orasinya.
Menanggapi hal itu, Wardani, Wakasub Bulog Sub Diveri Madura dalam kesempatan itu juga mengatakan, pihaknya sudah melaporkan semuanya kepada pihak berwenang dan sekarang masih menunggu hasilnya.
“Jadi, tunggu saja hasilnya karena semua masalah ini sudah dilaporkan dan kami tidak bisa memutus,” jelasnya.
Seperti diketahui, tunggakan raskin di Madura mencapai Rp 4 Miliar lebih dan terbesar adalah di Pamekasan yang mencapai Rp 1,8 Miliar. Sehingga ditengarai beras yang ada dalam gudang bulog tidak sebanding dengan uang yang diterimanya, dan akhirnya pihak Bulog Jawa Timur menyegel gudang bulog di Pamekasan itu. (reiza/htn)
PortalMadura.Com, Pamekasan – Sejumlah aktivis mahasiswa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar unjuk rasa ke kantor Bulog Sub Diveri Madura Jl Raya Panglegur, Kamis (27/11/2014). Mereka mempertanyakan persoalan Bulog, utamanya masalah tunggakan raskin di Pamekasan yang mencapai Rp 1,8 Miliar.
Sambil membawa poster, aktivis mahasiswa itu juga menggelar orasi mempertanyakan keberadaan Bulog yang kini menjadi incaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dinilai ada yang tidak beres. Selain itu juga mereka merasa ironis karena gudang bulog itu disegel oleh Bulog Jawa Timur.
“Ini Nampak lucu, karena beras yang seharusnya dijual kepada rakyat miskin dengan harga khusus, tapi masih terjadi tunggakan yang cukup fantastis. Ini pasti ada masalah dan harus diselesaikan secara hokum,” kata Elman dalam orasinya.
Menanggapi hal itu, Wardani, Wakasub Bulog Sub Diveri Madura dalam kesempatan itu juga mengatakan, pihaknya sudah melaporkan semuanya kepada pihak berwenang dan sekarang masih menunggu hasilnya.
“Jadi, tunggu saja hasilnya karena semua masalah ini sudah dilaporkan dan kami tidak bisa memutus,” jelasnya.
Seperti diketahui, tunggakan raskin di Madura mencapai Rp 4 Miliar lebih dan terbesar adalah di Pamekasan yang mencapai Rp 1,8 Miliar. Sehingga ditengarai beras yang ada dalam gudang bulog tidak sebanding dengan uang yang diterimanya, dan akhirnya pihak Bulog Jawa Timur menyegel gudang bulog di Pamekasan itu. (reiza/htn)
Beras Bulog Berkutu
Kamis, 27 November 2014
Anambas – Beras miskin (raskin) yang didistribusikan Bulog ke Anambas menuai masalah. Seorang warga Anambas, merasa kecewa ketika menerima beras kusam dan berdebu.
“Kusam. Banyak dedaknya dan ada kutunya,” ujar warga yang enggan namanya dikorankan, kepada koran ini, Rabu (26/11) kemarin.
Menurutnya, raskin dengan kualitas rendah itu dikirim berturut-turut. Warga penerima manfaat raskin sebenarnya protes dengan kualitas raskin yang dibeli mereka Rp 1.600 per kilogram. Satu kepala keluarga (KK) dapat 16 kg.
“Tapi sepertinya keluhan warga tidak direspons pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam alur distribusi raskin itu,” tambahnya.
Dikatakannya, beras seperti itu, yang kualitas rendah sebenarnya tidak layak untuk didistribusikan. Namun Bulog bersikukuh raskin kualitas rendah itu tetap distribusi kepada warga. Padahal raskin tersebut diangkut dari gudang Bulog. Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Anambas Abdul Haris juga mendengar keluhan warga tentang masalah beras subsidi yang diterima masyarakat.
Sebelumnya dia sudah mengecek ke lapangan beserta warga menuju gudang beras Bulog yang berada di Desa Antang, Kecamatan Siantan guna mengetahui secara langsung kondisi beras yang diterima oleh warga tersebut.Setelah tiba di gudang Bulog, ia menilai kondisi beras tersebut masih layak untuk dikonsumsi warga.
“Kenyataannya mungkin ada perbedaan. Oleh karena itu, kalau sampai di sana itu tidak bagus, kita minta dikembalikan untuk selanjutnya ditukar dengan yang bagus,” katanya.
Haris mengatakan, untuk beras yang sudah dibersihkan masih layak dikonsumsi seperti beras Jawa Timur.
“Untuk beras Sulawesi, kita minta pihak Bulog Anambas membersihkannya juga karena beras tersebut masih bagus,” katanya.
Untuk beras yang sudah dipisahkan ataupun sudah tidak layak konsumsi, ia meminta beras tersebut untuk dikembalikan.
“Beras yang tidak layak konsumsi ada 95 ton yang rencananya akan dikembalikan. Sebab beras tersebut selain tidak layak konsumsi, ada juga beras yang tidak utuh alias patah-patah, berkutu, berbatu serta sudah tidak enak lagi,” ucapnya.
Haris menambahkan, Pemkab Anambas sudah melayangkan surat kepada pihak Bulog pusat dan mereka sudah membalasnya dan siap untuk mengganti beras itu.
“Beras ini nantinya secepat mungkin diganti. Soalnya pihak Bulog pusat sudah membalas surat kepada kita bahwa mereka siap mengganti. Mereka pun juga menyampaikan permintaan maaf atas kondisi beras Bulog tersebut,” tambah Haris.
Selain itu, Pihak Pemkab Anambas sebelumnya meminta kepada pihak Bulog yang berada di pusat agar terlebih dahulu memilah beras yang akan dikirimkan ke daerah-daerah. Kepala gudang Bulog Anambas Tarmizi mengatakan, keluhan akan kelayakan beras Bulog tersebut sudah diupayakan secara optimal dari pihaknya.
“Tidak jarang kita langsung turun tangan untuk repro ratusan ton beras Bulog yang masuk untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat,” katanya.(RONI)
https://tanjungpinangpos.co.id/2014/11/108135/beras-bulog-berkutu/
Anambas – Beras miskin (raskin) yang didistribusikan Bulog ke Anambas menuai masalah. Seorang warga Anambas, merasa kecewa ketika menerima beras kusam dan berdebu.
“Kusam. Banyak dedaknya dan ada kutunya,” ujar warga yang enggan namanya dikorankan, kepada koran ini, Rabu (26/11) kemarin.
Menurutnya, raskin dengan kualitas rendah itu dikirim berturut-turut. Warga penerima manfaat raskin sebenarnya protes dengan kualitas raskin yang dibeli mereka Rp 1.600 per kilogram. Satu kepala keluarga (KK) dapat 16 kg.
“Tapi sepertinya keluhan warga tidak direspons pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam alur distribusi raskin itu,” tambahnya.
Dikatakannya, beras seperti itu, yang kualitas rendah sebenarnya tidak layak untuk didistribusikan. Namun Bulog bersikukuh raskin kualitas rendah itu tetap distribusi kepada warga. Padahal raskin tersebut diangkut dari gudang Bulog. Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Anambas Abdul Haris juga mendengar keluhan warga tentang masalah beras subsidi yang diterima masyarakat.
Sebelumnya dia sudah mengecek ke lapangan beserta warga menuju gudang beras Bulog yang berada di Desa Antang, Kecamatan Siantan guna mengetahui secara langsung kondisi beras yang diterima oleh warga tersebut.Setelah tiba di gudang Bulog, ia menilai kondisi beras tersebut masih layak untuk dikonsumsi warga.
“Kenyataannya mungkin ada perbedaan. Oleh karena itu, kalau sampai di sana itu tidak bagus, kita minta dikembalikan untuk selanjutnya ditukar dengan yang bagus,” katanya.
Haris mengatakan, untuk beras yang sudah dibersihkan masih layak dikonsumsi seperti beras Jawa Timur.
“Untuk beras Sulawesi, kita minta pihak Bulog Anambas membersihkannya juga karena beras tersebut masih bagus,” katanya.
Untuk beras yang sudah dipisahkan ataupun sudah tidak layak konsumsi, ia meminta beras tersebut untuk dikembalikan.
“Beras yang tidak layak konsumsi ada 95 ton yang rencananya akan dikembalikan. Sebab beras tersebut selain tidak layak konsumsi, ada juga beras yang tidak utuh alias patah-patah, berkutu, berbatu serta sudah tidak enak lagi,” ucapnya.
Haris menambahkan, Pemkab Anambas sudah melayangkan surat kepada pihak Bulog pusat dan mereka sudah membalasnya dan siap untuk mengganti beras itu.
“Beras ini nantinya secepat mungkin diganti. Soalnya pihak Bulog pusat sudah membalas surat kepada kita bahwa mereka siap mengganti. Mereka pun juga menyampaikan permintaan maaf atas kondisi beras Bulog tersebut,” tambah Haris.
Selain itu, Pihak Pemkab Anambas sebelumnya meminta kepada pihak Bulog yang berada di pusat agar terlebih dahulu memilah beras yang akan dikirimkan ke daerah-daerah. Kepala gudang Bulog Anambas Tarmizi mengatakan, keluhan akan kelayakan beras Bulog tersebut sudah diupayakan secara optimal dari pihaknya.
“Tidak jarang kita langsung turun tangan untuk repro ratusan ton beras Bulog yang masuk untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat,” katanya.(RONI)
https://tanjungpinangpos.co.id/2014/11/108135/beras-bulog-berkutu/
Kamis, 27 November 2014
Demo Bulog, Massa Blokir Jalan
Kamis, 27 November 2014
PAMEKASAN - Gerakan Pemuda Peduli Pamekasan (GPPP) menggelar aksi ke kantor bulog, Pamekasan, Madura, Kamis (27/11). Mereka menuntut pihak bulog transparan terkait banyaknya tunggakan raskin kades, dan adanya kekurangan stok beras digudang bulog itu.
Aksi yang diikuti sebanyak 100 massa itu melakukan orasi akan kebobrokan bulog. Mereka membawa sound system. Selain itu, massa juga membawa sejumlah poster yang intinya mengecam tindakan bulog. Tidak sampai disitu, massa sempat blokir jalan propinsi, arah Surabaya. Sehingga, membuat jalan macet. Kejadian itu hampir terjadi setengah jam lamanya.
Setelah massa menggebrak gudang bulog. Massa terus mendesak kepala gudang bulog untuk menemui mereka. Namun, sayang kepala Bulog tetap saja tidak keluar. Sehingga, massa marah. Sebenarnya, kemarahan massa itu sudah terjadi sejak awal demo. Sebab, mereka turun ke jalan karena dicueki untuk audensi.
Orator aksi Salim menjelaskan, kedatangannya ke gudang bulog karena pihaknya meminta bulog untuk transparan mengenai banyaknya tunggakan kades dan kekurangan stok beras di bulog. Dan, pihaknya juga meminta Data GD 1 M, BAST,SPA, dan nama- nama penunggak raskin.
"Saya hanya ingin minta tranpransi terkait tunggakan kades yang mencapai 1,8 M dan kurangnya stok beras, yang di sertai data GD 1 K. GD1 M, BAST, SPA, serta nama-namanya," teriak Salim.
Pihaknya mengancam apabila tetap tidak ada keterbukaan dari pihak bulog. Maka, pihaknya akan menindaklanjuti lewat jalur hukum. “Kami tidak main-main soal ini, kalau tidak ada kejelasan pasti kami ke jalur hukum, biar jelas siapa yang bermain, apa dari bulog atau kepala desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakasub Bulog R.R Wardani waka sub Bulog Pamekasan membantah apabila kesalahan diberikan kepada bulog. Sebab, adminitrasi kepala desa banyak tidak lengkap. Makanya, pihaknya akan mengundak pihak desa untuk melengkapi adminitrasi. "saya tidak terima kalau kesalahan tersebut di pojokkan ke bulog, dan yang menjadi kendala pengiriman karena desa punya hutang, " ungkapnya. (ri/yt)
http://madurazone.com/news/157/27/11/2014/demo-bulog-massa-blokir-jalan
PAMEKASAN - Gerakan Pemuda Peduli Pamekasan (GPPP) menggelar aksi ke kantor bulog, Pamekasan, Madura, Kamis (27/11). Mereka menuntut pihak bulog transparan terkait banyaknya tunggakan raskin kades, dan adanya kekurangan stok beras digudang bulog itu.
Aksi yang diikuti sebanyak 100 massa itu melakukan orasi akan kebobrokan bulog. Mereka membawa sound system. Selain itu, massa juga membawa sejumlah poster yang intinya mengecam tindakan bulog. Tidak sampai disitu, massa sempat blokir jalan propinsi, arah Surabaya. Sehingga, membuat jalan macet. Kejadian itu hampir terjadi setengah jam lamanya.
Setelah massa menggebrak gudang bulog. Massa terus mendesak kepala gudang bulog untuk menemui mereka. Namun, sayang kepala Bulog tetap saja tidak keluar. Sehingga, massa marah. Sebenarnya, kemarahan massa itu sudah terjadi sejak awal demo. Sebab, mereka turun ke jalan karena dicueki untuk audensi.
Orator aksi Salim menjelaskan, kedatangannya ke gudang bulog karena pihaknya meminta bulog untuk transparan mengenai banyaknya tunggakan kades dan kekurangan stok beras di bulog. Dan, pihaknya juga meminta Data GD 1 M, BAST,SPA, dan nama- nama penunggak raskin.
"Saya hanya ingin minta tranpransi terkait tunggakan kades yang mencapai 1,8 M dan kurangnya stok beras, yang di sertai data GD 1 K. GD1 M, BAST, SPA, serta nama-namanya," teriak Salim.
Pihaknya mengancam apabila tetap tidak ada keterbukaan dari pihak bulog. Maka, pihaknya akan menindaklanjuti lewat jalur hukum. “Kami tidak main-main soal ini, kalau tidak ada kejelasan pasti kami ke jalur hukum, biar jelas siapa yang bermain, apa dari bulog atau kepala desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakasub Bulog R.R Wardani waka sub Bulog Pamekasan membantah apabila kesalahan diberikan kepada bulog. Sebab, adminitrasi kepala desa banyak tidak lengkap. Makanya, pihaknya akan mengundak pihak desa untuk melengkapi adminitrasi. "saya tidak terima kalau kesalahan tersebut di pojokkan ke bulog, dan yang menjadi kendala pengiriman karena desa punya hutang, " ungkapnya. (ri/yt)
http://madurazone.com/news/157/27/11/2014/demo-bulog-massa-blokir-jalan
KPK Temukan Penyelewengan Raskin
Rabu, 26 November 2014
Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menemukan ada penyelewengan dalam pelaksanaan dan pengadaan beras untuk rakyat miskin (raskin). Kendati demikian, KPK belum menetapkan tersangka.
"Belum ada tersangka, masih terus didalami untuk mendapatkan bukti-bukti," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi ketika dikonfirmasi Harian Terbit, Selasa (25/11/2014).
Johan Budi mengungkapkan menyangkut penyelewengan beras raskin, pihaknya belum mengetahui secara detail bagaimana proses dan mekanisme dalam penyelewengan beras raskin tersebut. Hanya saja KPK tetap menindaklanjuti kasus penyelewengan raskin yang diduga melibatkan pejabat Bulog.
Sementara itu Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan jika KPK melakukan kajian dalam kasus penyelewengan raskin. Dalam kajian ditemukan kejanggalan dalam penyaluran raskin untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari jumlah, sasaran sampai kepada mutu raskin yang dibagikan.
Saat ditanyakan apakah ada laporan soal penyelewengan raskin? Priharsa menegaskan, "Bukan laporan, tapi temuan KPK saat melakukan kajian," tegasnya.
Saat ditanya sudah ada tersangka yang ditetapkan? Priharsa menuturkan, untuk sementara ini belum ada karena KPK melakukan pencegahan. "Gak ada. Kan pencegahan," ujarnya.
(Safari)
http://harianterbit.com/read/2014/11/26/12422/25/25/KPK-Temukan-Penyelewengan-Raskin
Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menemukan ada penyelewengan dalam pelaksanaan dan pengadaan beras untuk rakyat miskin (raskin). Kendati demikian, KPK belum menetapkan tersangka.
"Belum ada tersangka, masih terus didalami untuk mendapatkan bukti-bukti," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi ketika dikonfirmasi Harian Terbit, Selasa (25/11/2014).
Johan Budi mengungkapkan menyangkut penyelewengan beras raskin, pihaknya belum mengetahui secara detail bagaimana proses dan mekanisme dalam penyelewengan beras raskin tersebut. Hanya saja KPK tetap menindaklanjuti kasus penyelewengan raskin yang diduga melibatkan pejabat Bulog.
Sementara itu Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan jika KPK melakukan kajian dalam kasus penyelewengan raskin. Dalam kajian ditemukan kejanggalan dalam penyaluran raskin untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari jumlah, sasaran sampai kepada mutu raskin yang dibagikan.
Saat ditanyakan apakah ada laporan soal penyelewengan raskin? Priharsa menegaskan, "Bukan laporan, tapi temuan KPK saat melakukan kajian," tegasnya.
Saat ditanya sudah ada tersangka yang ditetapkan? Priharsa menuturkan, untuk sementara ini belum ada karena KPK melakukan pencegahan. "Gak ada. Kan pencegahan," ujarnya.
(Safari)
http://harianterbit.com/read/2014/11/26/12422/25/25/KPK-Temukan-Penyelewengan-Raskin
Rabu, 26 November 2014
Kejaksaan Diminta Usut Tuntas Penyelewengan Raskin
Rabu, 26 November 2014
Jakarta, HanTer - Pengamat hukum pidana Universitas Trisaksi Nyoman Rae menyatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI harus mengusut tuntas dugaan penyelewengan raskin di DKI Jakarta. Penyelidikan bisa mulai dari Depot Logistik (Dolog) Jaya maupun dari warga selaku penerima raskin.
"Apalagi raskin yang merupakan kebijakan pemerintah terarah pada kaum miskin, harusnya tidak disalahgunakan oleh oknum yang berwenang, seperti pejabat bulog sampai pada tingkat kelurahan," ujar Rae dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurutnya penyelewengan raskin yang seharusnya diterima warga miskin merupakan tindak pidana korupsi, pelakunya layak dihukum berat. Kejaksaan menurutnya tidak perlu ragu mengusut kasus tersebut demi rasa keadilan.
Faktor masa penyimpanan raskin, membuat kualitasnya menjadi lebih buruk karena terjadi perubahan pada fisik beras. Perusahaan Umum (Perum) Bulog meminta maaf kepada rumah tangga miskin (RTM) terkait buruknya kualitas raskin baik jenis Premium dan Medium.
"Beras jelek lantaran faktor masa penyimpanan selama satu tahun idealnya enam bulan setelah itu banyak mengalami perubahan," ujar Kepala Humas Perum Bulog, Mita kepada Harian Terbit, Selasa (25/11/2014).
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini situasi di Gudang Bulog berbeda dibandingkan lima tahun yang lalu. "Kita sudah memakai CO2 steak, sehingga beras yang berada di tempat penyimpanan Gudang Divre Bulog terjamin kualitasnya dapat bertahan sampai satu tahun," ungkap Mita.
(Danial/Zamzam/Dony)
http://harianterbit.com/read/2014/11/26/12423/25/25/Kejaksaan-Diminta-Usut-Tuntas-Penyelewengan-Raskin
Jakarta, HanTer - Pengamat hukum pidana Universitas Trisaksi Nyoman Rae menyatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI harus mengusut tuntas dugaan penyelewengan raskin di DKI Jakarta. Penyelidikan bisa mulai dari Depot Logistik (Dolog) Jaya maupun dari warga selaku penerima raskin.
"Apalagi raskin yang merupakan kebijakan pemerintah terarah pada kaum miskin, harusnya tidak disalahgunakan oleh oknum yang berwenang, seperti pejabat bulog sampai pada tingkat kelurahan," ujar Rae dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurutnya penyelewengan raskin yang seharusnya diterima warga miskin merupakan tindak pidana korupsi, pelakunya layak dihukum berat. Kejaksaan menurutnya tidak perlu ragu mengusut kasus tersebut demi rasa keadilan.
Faktor masa penyimpanan raskin, membuat kualitasnya menjadi lebih buruk karena terjadi perubahan pada fisik beras. Perusahaan Umum (Perum) Bulog meminta maaf kepada rumah tangga miskin (RTM) terkait buruknya kualitas raskin baik jenis Premium dan Medium.
"Beras jelek lantaran faktor masa penyimpanan selama satu tahun idealnya enam bulan setelah itu banyak mengalami perubahan," ujar Kepala Humas Perum Bulog, Mita kepada Harian Terbit, Selasa (25/11/2014).
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini situasi di Gudang Bulog berbeda dibandingkan lima tahun yang lalu. "Kita sudah memakai CO2 steak, sehingga beras yang berada di tempat penyimpanan Gudang Divre Bulog terjamin kualitasnya dapat bertahan sampai satu tahun," ungkap Mita.
(Danial/Zamzam/Dony)
http://harianterbit.com/read/2014/11/26/12423/25/25/Kejaksaan-Diminta-Usut-Tuntas-Penyelewengan-Raskin
Pemkab Madiun Menunggak, Bulog ancam tak Salurkan Raskin
Selasa, 25 November 2014
KBRN, Madiun : Ratusan warga miskin di Kabupaten Madiun terancam tidak akan mendapatkan jatah beras untuk rakyat miskin (Raskin), sebab tunggakan pembayaran raskin belum dibayarkan.
Bupati Madiun Muhtarom mengatakan para petugas raskin di desa harus membayarkan raskin tepat waktu sehingga pendistribusian raskin bulan berikutnya bisa lancar.
“Raskin kalau ada masalah harus segera di bayar biar raskin pada bulan selanjutnya bisa diberikan kepada warga, sebab Bulog sekarang telah menagih kekurangan pembayaran,” ujarnya kepada Radio Republik Indonesia, Selasa (25/11/2014).
Bupati Madiun menegaskan jika secepatnya tidak dibayarkan, akan langsung turun ke masing-masing desa untuk mengetahui masalah di lapangan. Apakah memang penerima belum bayar atau sudah dibayar tetapi uangnya digunakan petugas raskin di desa.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun, M Khomari mengungkapkan Bulog memang telah mengancam tidak menyalurkan raskin sebab pemerintah kabupaten Madiun menunggak pembayaran sebesar Rp875,6 juta.
Rinciannya April Rp4,4 juta, Mei Rp13,2 juta, Juni Rp40,4 juta, Juli Rp86,2 juta, Agustus Rp262,1 juta dan September Rp460,2 juta. Sesuai data tahun 2014 jumlah penerima raskin di Kabupaten Madiun meningkat menjadi 70.296 Rumah Tangga Sasaran atau naik 28,2 persen dari tahun 2013 sebanyak 50.429 Rumah Tangga Sasaran. (tika/WDA)
http://www.rri.co.id/post/berita/121644/ekonomi/pemkab_madiun_menunggak_bulog_ancam_tak_salurkan_raskin.html
KBRN, Madiun : Ratusan warga miskin di Kabupaten Madiun terancam tidak akan mendapatkan jatah beras untuk rakyat miskin (Raskin), sebab tunggakan pembayaran raskin belum dibayarkan.
Bupati Madiun Muhtarom mengatakan para petugas raskin di desa harus membayarkan raskin tepat waktu sehingga pendistribusian raskin bulan berikutnya bisa lancar.
“Raskin kalau ada masalah harus segera di bayar biar raskin pada bulan selanjutnya bisa diberikan kepada warga, sebab Bulog sekarang telah menagih kekurangan pembayaran,” ujarnya kepada Radio Republik Indonesia, Selasa (25/11/2014).
Bupati Madiun menegaskan jika secepatnya tidak dibayarkan, akan langsung turun ke masing-masing desa untuk mengetahui masalah di lapangan. Apakah memang penerima belum bayar atau sudah dibayar tetapi uangnya digunakan petugas raskin di desa.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun, M Khomari mengungkapkan Bulog memang telah mengancam tidak menyalurkan raskin sebab pemerintah kabupaten Madiun menunggak pembayaran sebesar Rp875,6 juta.
Rinciannya April Rp4,4 juta, Mei Rp13,2 juta, Juni Rp40,4 juta, Juli Rp86,2 juta, Agustus Rp262,1 juta dan September Rp460,2 juta. Sesuai data tahun 2014 jumlah penerima raskin di Kabupaten Madiun meningkat menjadi 70.296 Rumah Tangga Sasaran atau naik 28,2 persen dari tahun 2013 sebanyak 50.429 Rumah Tangga Sasaran. (tika/WDA)
http://www.rri.co.id/post/berita/121644/ekonomi/pemkab_madiun_menunggak_bulog_ancam_tak_salurkan_raskin.html
Bulog Salurkan Beras Rusak
Selasa, 25 November 2014
SINDOmanado, 24/11/14 (AMURANG) : Penyaluran beras miskin (raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali dikeluhkan warga di Desa Malola, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), karena diterima dalam keadaan rusak.
Hany Mandey, penerima raskin mengaku penyaluran beras dengan kondisi rusak dari Bulog sudah kedua kalinya. Beras yang diperuntukkan untuk warga miskin tersebut tak layak dikonsumsi karena kondisinya sudah kedaluwarsa."Biarpun kami miskin, tetapi kalau beras seperti itu yang disalurkan tentu tidak layak bagi kami," kata Mandey, kemarin.
Senada dikeluhkan Rival Rompas, warga lainnya yang menyebut, penyaluran raskin untuk mereka (penerima raskin) hanya asal-asalan saja tanpa melalui pemeriksaan kondisi beras tersebut. "Ini sudah kedua kalinya. Seharusnya pihak Bulog melakukan pemeriksaan sebelum mendistribusikan beras bagi warga miskin. Tentu akan membahayakan kesehatan jika kami mengonsumsinya," sesalnya.
Rommy Liando, generasi muda Kumelembuai menyarankan pihak Bulog untuk lebih teliti dalam proses penyaluran raskin. Menurut dia, bukan cuma di Desa Malola, tetapi banyak Desa di Kabupaten Minsel pernah mengeluhkan hal serupa. "Pihak Bulog perlu mengecek kondisi beras sebelum didistribusikan ke desa dan kelurahan. Kalau kondisinya seperti ini, raskin seperti tidak berarti bagi masyarakat karena tidak bisa dikonsumsi. Ini sama saja menyusahkan mereka yang sudah mengeluarkan uang untuk membeli beras murah tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Pemkab Minsel Maxie Pattyranie menjelaskan, warga penerima raskin yang kondisinya sudah rusak atau tidak layak makan akan diganti pihak Bulog. "Pemerintah desa bisa langsung berkoordinasi dengan Bulog, karena penyaluran raskin prosesnya langsung ke tujuan desa dan kelurahan. Kami pun akan berkoordinasi dengan Bulog untuk penggantian raskin tersebut," kata Pattyranie.
http://www.sindomanado.com/read/2014/11/24/998/bulog-salurkan-beras-rusak.html
SINDOmanado, 24/11/14 (AMURANG) : Penyaluran beras miskin (raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali dikeluhkan warga di Desa Malola, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), karena diterima dalam keadaan rusak.
Hany Mandey, penerima raskin mengaku penyaluran beras dengan kondisi rusak dari Bulog sudah kedua kalinya. Beras yang diperuntukkan untuk warga miskin tersebut tak layak dikonsumsi karena kondisinya sudah kedaluwarsa."Biarpun kami miskin, tetapi kalau beras seperti itu yang disalurkan tentu tidak layak bagi kami," kata Mandey, kemarin.
Senada dikeluhkan Rival Rompas, warga lainnya yang menyebut, penyaluran raskin untuk mereka (penerima raskin) hanya asal-asalan saja tanpa melalui pemeriksaan kondisi beras tersebut. "Ini sudah kedua kalinya. Seharusnya pihak Bulog melakukan pemeriksaan sebelum mendistribusikan beras bagi warga miskin. Tentu akan membahayakan kesehatan jika kami mengonsumsinya," sesalnya.
Rommy Liando, generasi muda Kumelembuai menyarankan pihak Bulog untuk lebih teliti dalam proses penyaluran raskin. Menurut dia, bukan cuma di Desa Malola, tetapi banyak Desa di Kabupaten Minsel pernah mengeluhkan hal serupa. "Pihak Bulog perlu mengecek kondisi beras sebelum didistribusikan ke desa dan kelurahan. Kalau kondisinya seperti ini, raskin seperti tidak berarti bagi masyarakat karena tidak bisa dikonsumsi. Ini sama saja menyusahkan mereka yang sudah mengeluarkan uang untuk membeli beras murah tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Pemkab Minsel Maxie Pattyranie menjelaskan, warga penerima raskin yang kondisinya sudah rusak atau tidak layak makan akan diganti pihak Bulog. "Pemerintah desa bisa langsung berkoordinasi dengan Bulog, karena penyaluran raskin prosesnya langsung ke tujuan desa dan kelurahan. Kami pun akan berkoordinasi dengan Bulog untuk penggantian raskin tersebut," kata Pattyranie.
http://www.sindomanado.com/read/2014/11/24/998/bulog-salurkan-beras-rusak.html
Selasa, 25 November 2014
Warga Miskin di Pekanbaru Terancam tak Dapat Jatah Raskin 2015, Ini Penyebabnya
Senin, 24 November 2014
PEKANBARU - Walaupun penyaluran Raskin di Pekanbaru sudah mencapai 100 persen, ternyata masyarakat penerima masih terhutang untuk Raskin 2014 senilai Rp70 juta. Akibatnya, mereka terancam tidak mendapatkan jatah Raskin lagi pada tahun 2015.
Kepala Bulog Divre Riau Kepri, Faruq Octobri Qomary, mengatakan piutang Raskin sampai 19 november 2014 untuk wilayah Pekanbaru mencapai Rp 70 juta lebih.
"Jika pelunasan tidak segera dilakukan, maka jatah untuk tahun berikutnya bisa dibekukan sampai hutang Raskin dilunasi," sebutnya.
Faruq mengakui hutang Raskin tidak hanya terjadi di Pekanbaru, tapi hampir terjadi di semua daerah distribusi Raksin di Riau Kepri. Karena itu ia berharap agar titik-titik distribusi tersebut segera melunasi agar tidak menghambat penyaluran Raskin tahun 2015.
"Tahun 2014 penyaluran Raskin di Pekanbaru 341.115 kilogram untuk 22.741 RTS dengan jumlah 15 kilogram setiap RTS per bulan. Di titik distribusi harga tebus Rp 1.600 per kilogram," paparnya. (tks)
http://politikriau.com/read-7683--warga-miskin-di-pekanbaru-terancam-tak-dapat-jatah-raskin-2015-ini-penyebabnya.html
PEKANBARU - Walaupun penyaluran Raskin di Pekanbaru sudah mencapai 100 persen, ternyata masyarakat penerima masih terhutang untuk Raskin 2014 senilai Rp70 juta. Akibatnya, mereka terancam tidak mendapatkan jatah Raskin lagi pada tahun 2015.
Kepala Bulog Divre Riau Kepri, Faruq Octobri Qomary, mengatakan piutang Raskin sampai 19 november 2014 untuk wilayah Pekanbaru mencapai Rp 70 juta lebih.
"Jika pelunasan tidak segera dilakukan, maka jatah untuk tahun berikutnya bisa dibekukan sampai hutang Raskin dilunasi," sebutnya.
Faruq mengakui hutang Raskin tidak hanya terjadi di Pekanbaru, tapi hampir terjadi di semua daerah distribusi Raksin di Riau Kepri. Karena itu ia berharap agar titik-titik distribusi tersebut segera melunasi agar tidak menghambat penyaluran Raskin tahun 2015.
"Tahun 2014 penyaluran Raskin di Pekanbaru 341.115 kilogram untuk 22.741 RTS dengan jumlah 15 kilogram setiap RTS per bulan. Di titik distribusi harga tebus Rp 1.600 per kilogram," paparnya. (tks)
http://politikriau.com/read-7683--warga-miskin-di-pekanbaru-terancam-tak-dapat-jatah-raskin-2015-ini-penyebabnya.html
100 Ton Beras dan BOP Raskin Tidak Jelas
Senin, 24 November 2014
Gudang Bulog Pamekasan Didemo
PAMEKASAN- Lantaran dinilai tidak transparan soal Biaya Operasional (BOP) beras miskin (raskin), Gudang Perum Bulog Subdivre Pamekasan didemo oleh puluhan anggota Central Political and Religious Studies (Centris). Tidak hanya mempertanyakan soal BOP raskin, massa aksi juga mempertanyakan status 100 ton raskin yang dinilai belum jelas keberadaannya.
Massa Centris memulai menggelar aksi mulai dari simpang tiga RSUD Pamekasan menuju Gudang Bulog Subdivre Pamekasan.
Sambil berorasi, massa membentangkan sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan usut 100 ton raskin yang hilang.
Orator aksi, Zammil mengukapkan, sebelumnya pihak Centris sudah mencoba beraudensi dengan pihak Bulog Subdivre Pamekasan, tapi tidak digubris.”Kami ingin baik-baik, tapi tidak direspon,” katanya.
Menurut dia, masalah operasional distribusi raskin memang rawan. Sebab, dana operasional distribusi raskin itu hanya dicairkan tiga bulan sekali, padahal raskin di disitribusikan setiap bulan. "Kami hanya menuntut biaya oprasional yang hanya turun tiap tiga bulan sekali, dan seratus ton raskin yang tidak jelas, serta penambahan pagu dari 15 kg hingga 20 kg," katanya seperti dilansir bulogwatch.blogspot.com kemarin.
Menanggapi aksi massa Centris, Wakil Kepala Subdivre Bulog Pamekasan, Prayitno menjelaskan, masalah operasional itu bukan wewenang pihaknya, melainkan pemkab. Sedangkan terkait penambahan pagu, sampai detik ini pihaknya tidak tau. ”Kalau soal kelayakan beras, itu wewenang Bulog,” jelasnya menambahkan, jika ada raskin berkualitas jelek, pihaknya meminta dikembalikan ke gudang Bulog. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/11/100-ton-beras-dan-bop-raskin-tidak-jelas.html#more
Gudang Bulog Pamekasan Didemo
PAMEKASAN- Lantaran dinilai tidak transparan soal Biaya Operasional (BOP) beras miskin (raskin), Gudang Perum Bulog Subdivre Pamekasan didemo oleh puluhan anggota Central Political and Religious Studies (Centris). Tidak hanya mempertanyakan soal BOP raskin, massa aksi juga mempertanyakan status 100 ton raskin yang dinilai belum jelas keberadaannya.
Massa Centris memulai menggelar aksi mulai dari simpang tiga RSUD Pamekasan menuju Gudang Bulog Subdivre Pamekasan.
Sambil berorasi, massa membentangkan sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan usut 100 ton raskin yang hilang.
Orator aksi, Zammil mengukapkan, sebelumnya pihak Centris sudah mencoba beraudensi dengan pihak Bulog Subdivre Pamekasan, tapi tidak digubris.”Kami ingin baik-baik, tapi tidak direspon,” katanya.
Menurut dia, masalah operasional distribusi raskin memang rawan. Sebab, dana operasional distribusi raskin itu hanya dicairkan tiga bulan sekali, padahal raskin di disitribusikan setiap bulan. "Kami hanya menuntut biaya oprasional yang hanya turun tiap tiga bulan sekali, dan seratus ton raskin yang tidak jelas, serta penambahan pagu dari 15 kg hingga 20 kg," katanya seperti dilansir bulogwatch.blogspot.com kemarin.
Menanggapi aksi massa Centris, Wakil Kepala Subdivre Bulog Pamekasan, Prayitno menjelaskan, masalah operasional itu bukan wewenang pihaknya, melainkan pemkab. Sedangkan terkait penambahan pagu, sampai detik ini pihaknya tidak tau. ”Kalau soal kelayakan beras, itu wewenang Bulog,” jelasnya menambahkan, jika ada raskin berkualitas jelek, pihaknya meminta dikembalikan ke gudang Bulog. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/11/100-ton-beras-dan-bop-raskin-tidak-jelas.html#more
Senin, 24 November 2014
Diduga, Raja Simon Laturaliuw Gelapkan Raskin Desa Walakone
Senin, 24 November 2014
Piru, Dharapos.com
Ratusan Kilogram atau lebih kurang 1 ton jatah Beras Miskin (Raskin) yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) atau masyarakat miskin di Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat diduga diselewengkan Raja.
Raskin-raskin tersebut “tertangkap basah” oleh masyarakat hendak diselewengkan dan dijual oleh oknum raja Walakone yang sudah diendapkan selama dua minggu dalam Kantor Desa namun belum sempat terjual karena keburu terbongkar.
“Ya ceritanya begini pak, setelah selesai penjualan ada sisa sekitar 1 ton atau 67 karung, lalu masyarakat tidak ada yang beli lagi, dengan catatan tidak boleh kasih masuk di pondok (toko-red), jadi untuk seluruh masyarakat sudah mendapat bagian lalu tidak ada orang yang mampu beli kemudian ditampung di Balai Desa Walakone,” tutur Plt. Camat Taniwel Timur, Merry Usmani pada koran ini.
Padahal, lanjut dia, dengan catatan setelah beras sisa, bersama dengan KAUR dan BPD dilakukan rapat terlebih dulu baru akan diputuskan apakah 67 karung ini akan dijual per karung atau per kilogram, atau dua KK beli satu karung.
“Namun belum selesai rapat, berita sudah keluar dan foto sudah beredar di tangan masyarakat,” sesalnya.
Menurutnya, laporan yang diterima dari Raja Walakone, Simon Laturaliuw seperti tersebut diatas dan diakuinya saat ini sementara beras dalam proses penjualan dan dirinya sudah melihat secara langsung.
“Ya, sekarang beras belum habis. Solusi yang kita tawarkan langsung dilakukan penjualan kepada masyarakat,” ujarnya.
Namun hal tersebut dibantah oleh beberapa warga masyarakat Desa Walakone. Salah satu warga yang enggan namanya dikorankan secara tegas meminta Camat, Merry Usmani untuk tidak menutup-nutupi kedok Raja Walakone, Simon Laturaliuw.
“Apabila Bu Camat ngotot membela Raja, jangan sampai Ibu Camat sendiri juga terlibat dalam skandal rencana penjualan beras Raskin tersebut,” tegasnya.
Adapun kronologis terbongkarnya Raskin yang ditimbun di Kantor Desa Walakone oleh Raja Simon Laturaliuw, berawal ketika salah satu Babinsa bernama Taufik meminta kunci kepada Raja Walakone untuk membuka Kantor Desa hendak membuat koi (tempat tidur-red).
Demikian penuturan salah satu sumber media ini yang enggan namanya dikorankan.
“Saat itu, raja menjawab nanti biar KAUR saya saja yang membuat tempat tidur. Kemudian bapak raja memanggil KAUR untuk membuka Kantor Desa, ternyata saat pintu terbuka didapati ada Raskin sekitar 1 ton atau 67 karung yang ditimbun,” tuturnya.
Sumber menambahkan, Raskin ini sudah berada selama dua minggu di Kantor Desa tanpa diketahui oleh masyarakat Walakone.
“Saat itu, salah seorang masyarakat bernama Wellem Manakuti hendak membeli Raskin, beberapa karung namun KAUR mengatakan beras sudah habis. Namun faktanya setelah penemuan ini, beras ternyata masih ada tersisa sekitar 1 ton yang disinyalir akan dijual ke toko kelontong di sekitar Walakone,” jelas sumber.
Atas fakta ini, warga meminta Bupati, Jacobus F Puttileihalat segera menegur Camat Taniwel Timur, Merry Usmani dan Raja Walakone, Simon Laturaliuw untuk mempertanggungjawabkan Raskin yang hendak diselewengkan tersebut.
Karena, hal ini terindikasi bukan hanya terjadi sekali ini saja, dan saksinya Babinsa Walakone, Sertu Taufik.
“Kami menilai praktek ini sudah lama berlangsung namun baru kali ini terbongkar. Kami minta Kapolres SBB melalui Kapolsek Taniwel untuk mengusut penjualan Raskin ke pondok-pondok yang jelas-jelas telah menyalahi aturan,” desak warga.
(Rudy)
http://www.dharapos.com/2014/11/diduga-raja-simon-laturaliuw-gelapkan.html
Piru, Dharapos.com
Ratusan Kilogram atau lebih kurang 1 ton jatah Beras Miskin (Raskin) yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) atau masyarakat miskin di Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat diduga diselewengkan Raja.
Raskin-raskin tersebut “tertangkap basah” oleh masyarakat hendak diselewengkan dan dijual oleh oknum raja Walakone yang sudah diendapkan selama dua minggu dalam Kantor Desa namun belum sempat terjual karena keburu terbongkar.
“Ya ceritanya begini pak, setelah selesai penjualan ada sisa sekitar 1 ton atau 67 karung, lalu masyarakat tidak ada yang beli lagi, dengan catatan tidak boleh kasih masuk di pondok (toko-red), jadi untuk seluruh masyarakat sudah mendapat bagian lalu tidak ada orang yang mampu beli kemudian ditampung di Balai Desa Walakone,” tutur Plt. Camat Taniwel Timur, Merry Usmani pada koran ini.
Padahal, lanjut dia, dengan catatan setelah beras sisa, bersama dengan KAUR dan BPD dilakukan rapat terlebih dulu baru akan diputuskan apakah 67 karung ini akan dijual per karung atau per kilogram, atau dua KK beli satu karung.
“Namun belum selesai rapat, berita sudah keluar dan foto sudah beredar di tangan masyarakat,” sesalnya.
Menurutnya, laporan yang diterima dari Raja Walakone, Simon Laturaliuw seperti tersebut diatas dan diakuinya saat ini sementara beras dalam proses penjualan dan dirinya sudah melihat secara langsung.
“Ya, sekarang beras belum habis. Solusi yang kita tawarkan langsung dilakukan penjualan kepada masyarakat,” ujarnya.
Namun hal tersebut dibantah oleh beberapa warga masyarakat Desa Walakone. Salah satu warga yang enggan namanya dikorankan secara tegas meminta Camat, Merry Usmani untuk tidak menutup-nutupi kedok Raja Walakone, Simon Laturaliuw.
“Apabila Bu Camat ngotot membela Raja, jangan sampai Ibu Camat sendiri juga terlibat dalam skandal rencana penjualan beras Raskin tersebut,” tegasnya.
Adapun kronologis terbongkarnya Raskin yang ditimbun di Kantor Desa Walakone oleh Raja Simon Laturaliuw, berawal ketika salah satu Babinsa bernama Taufik meminta kunci kepada Raja Walakone untuk membuka Kantor Desa hendak membuat koi (tempat tidur-red).
Demikian penuturan salah satu sumber media ini yang enggan namanya dikorankan.
“Saat itu, raja menjawab nanti biar KAUR saya saja yang membuat tempat tidur. Kemudian bapak raja memanggil KAUR untuk membuka Kantor Desa, ternyata saat pintu terbuka didapati ada Raskin sekitar 1 ton atau 67 karung yang ditimbun,” tuturnya.
Sumber menambahkan, Raskin ini sudah berada selama dua minggu di Kantor Desa tanpa diketahui oleh masyarakat Walakone.
“Saat itu, salah seorang masyarakat bernama Wellem Manakuti hendak membeli Raskin, beberapa karung namun KAUR mengatakan beras sudah habis. Namun faktanya setelah penemuan ini, beras ternyata masih ada tersisa sekitar 1 ton yang disinyalir akan dijual ke toko kelontong di sekitar Walakone,” jelas sumber.
Atas fakta ini, warga meminta Bupati, Jacobus F Puttileihalat segera menegur Camat Taniwel Timur, Merry Usmani dan Raja Walakone, Simon Laturaliuw untuk mempertanggungjawabkan Raskin yang hendak diselewengkan tersebut.
Karena, hal ini terindikasi bukan hanya terjadi sekali ini saja, dan saksinya Babinsa Walakone, Sertu Taufik.
“Kami menilai praktek ini sudah lama berlangsung namun baru kali ini terbongkar. Kami minta Kapolres SBB melalui Kapolsek Taniwel untuk mengusut penjualan Raskin ke pondok-pondok yang jelas-jelas telah menyalahi aturan,” desak warga.
(Rudy)
http://www.dharapos.com/2014/11/diduga-raja-simon-laturaliuw-gelapkan.html
Minggu, 23 November 2014
CENTRIS Demo Gudang Bulog Pamekasan
Sabtu, 22 November 2014
 |
PAMEKASAN – Sebanyak 30 anggota Central Political and Religious Studies (CENTRIS) menggelar aksi di depan kantor Bulog Pamekasan, Jum’at (21/11). Mereka mendesak transparannya dana operasional pendistribusian beras untuk keluarga miskin (raskin).
Massa memulai aksinya dari simpang tiga depan RSUD pamekasan. Mereka berjalan kaki menuju kantor Bulog. Aksi cukup riuh, nyanyian-nyanyian gerakan dikumandangkan oleh para peserta aksi. Sambil melakukan orasi, massa membentangkan sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan usut 100 ton raskin yang hilang.
Zammil orator aksi, menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah melayangkan audensi tapi tidak digubris oleh Bulog. Sehingga, pihaknya langsung menggelar aksi saat ini. ”Kami ingin baik-baik, tidak akan ramai-ramai ternyata tidak direspon, terpaksa kami demo,” katanya.
Dia menjelaskan, masalah operasional distribusi raskin ini memang rawan. Sebab, dana operasional distribusi raskin itu hanya dicairkan tiga bulan sekali, padahal raskin disitribusikan setiap bulan. "Kami hanya menuntut biaya oprasional yang hanya turun tiap tiga bulan sekali, dan seratus ton yang gak jelas. Serta penambahan pagu dari 15 kg hingga 20 kg" katanya.
Wakil Kepala sub Bulog Pamekasan, Prayitno menjelaskan, masalah operasional itu bukan wewenang pihaknya melainkan pemkab. Sedangkan terkait penambahan pagu sampai detik ini pihaknya tidak tau. ”Kalau soal kelayakan beras bulog itu menjadadi wewenang bulog,” katanya.
Dia menambahkan, apabila dalam pendistribusian raskin ditemukan ada kualitas jelek. Maka pihaknya meminta untuk segera dikembalikan ke gudang Bulog. (ri/yt)
Sabtu, 22 November 2014
Raskin Diharapkan Masih Tetap Ada
Sabtu, 22 November 2014
BANDUNG - Program beras miskin (Raskin) dinilai masih efektif dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu. Karenanya, di era pemerintahan baru program ini diharapkan masih tetap ada, jangan sampai dihapuskan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khoeron mengatakan, program raskin bagian dari perintah konstitusi dan juga hak rakyat. Menurutnya, beras merupakan pangan pokok, karenanya raskin harus tetap dipertahankan untuk meringankan beban masyarakat miskin.
"Tidak ada bensin gak jadi masalah, tapi ketiadaan pangan pasti jadi masalah," sebutnya dalam kunjungan kerja spesifik komisi IV DPR-RI ke Perum Bulog Divre Jabar, Jumat (21/11/2014).
Berdasarkan amanat Undang-undang 18 nomor 2012 tentang ketahanan pangan, jelas dia, ada dua misi yang diemban oleh Bulog. Pertama sebagai penyedia pangan yang menjaga agar beras tidak sampai kehabisan stok. Kedua sebagai stabilisator harga yang menjaga harga beras tetap pada titik aman.
"Menilik sejarah lembaga pemerintah yang menangani ketahanan pangan, Bulog sudah memiliki pengalaman panjang. Bulog harus diperkuat posisinya. Raskinnya saja jangan sampai dihilangkan, apalagi lembaganya," katanya.
Dia mengakui adanya selentingan bahwa Bulog akan dihilangkan. Dia mengatakan, hal tersebut keliru jika sampai terjadi. Pasalnya, institusi Bulog sebagai mandatori undang-undang yang tidak bisa dibuat sebagai perusahaan.
"Bulog dibentuk bukan untuk cari untung. Tidak bisa dijadikan sebuah perusahaan. Karenanya tidak bisa dijadikan alat investasi," sebutnya.
Ke depan, kata dia, pihaknya akan mendorong agar Bulog tidak hanya mengurusi beras. Tetapi lebih dari itu, kedelai, sapi, dan lain-lain juga diurusi oleh Bulog. "Subsidi pangan harus tetap ada, Bulog harus diperkuat posisinya," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jabar Alip Apandi merasa khawatir raskin akan dihilangkan mengingat pemerintah baru fokus dalam pengurangan dan pengalihan subsidi.
"Kami harap raskin tetap ada. Ini sesuai dengan masukan yang kami dapat saat melakukaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Merekaselalu bilang bahwa raskin harus tetap ada," ungkapnya.
Pihaknya sadar nasib keberadaan raskin berada di tangan pemerintah. Bulog hanya bertugas sebagai operator penyalur raskin. Karena itu, pihaknya harus patuh terhadap kebijakan pemerintah.
"Sebagian raskin berasal dari hasil penyerapan beras dari sejumlah daerah. Ini juga yang membuat raskin menjadi salah satu alat untuk mengendalikan harga beras di pasaran," katanya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini penyaluran raskin di Jabar telah mencapai di atas 95%. Penyaluran di beberapa daerah seperti Cirebon bahkan telah mencapai 100%. Berbeda dengan Cianjur dan Depok yang menempati tingkat penyaluran raskin yang terbilang rendah.
"Selalu ada daerah yang masih menunggak pembayaran raskin termasuk Cianjur. Namun tunggakan tersebut diharapkan tuntas pada akhir tahun ini," ucapnya.
Dari informasi yang didapat, Alip mengaku pagu raskin untuk 2015 telah dibuat dan dimasukkan dalam APBN 2015. Pedoman umum untuk raskin juga sudah dikeluarkan, namun posisinya masih berada di tingkat provinsi.
"Pagu raskin untuk tahun 2015 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini yakni sebesar 470.000 ton atau 39.000/bulan. Selain itu, kami juga mendapat informasi akan ada raskin ke-13 tapi masih digodok pemerintah," jelasnya.
(gpr)
http://ekbis.sindonews.com/read/927762/34/raskin-diharapkan-masih-tetap-ada-1416589200
BANDUNG - Program beras miskin (Raskin) dinilai masih efektif dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu. Karenanya, di era pemerintahan baru program ini diharapkan masih tetap ada, jangan sampai dihapuskan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khoeron mengatakan, program raskin bagian dari perintah konstitusi dan juga hak rakyat. Menurutnya, beras merupakan pangan pokok, karenanya raskin harus tetap dipertahankan untuk meringankan beban masyarakat miskin.
"Tidak ada bensin gak jadi masalah, tapi ketiadaan pangan pasti jadi masalah," sebutnya dalam kunjungan kerja spesifik komisi IV DPR-RI ke Perum Bulog Divre Jabar, Jumat (21/11/2014).
Berdasarkan amanat Undang-undang 18 nomor 2012 tentang ketahanan pangan, jelas dia, ada dua misi yang diemban oleh Bulog. Pertama sebagai penyedia pangan yang menjaga agar beras tidak sampai kehabisan stok. Kedua sebagai stabilisator harga yang menjaga harga beras tetap pada titik aman.
"Menilik sejarah lembaga pemerintah yang menangani ketahanan pangan, Bulog sudah memiliki pengalaman panjang. Bulog harus diperkuat posisinya. Raskinnya saja jangan sampai dihilangkan, apalagi lembaganya," katanya.
Dia mengakui adanya selentingan bahwa Bulog akan dihilangkan. Dia mengatakan, hal tersebut keliru jika sampai terjadi. Pasalnya, institusi Bulog sebagai mandatori undang-undang yang tidak bisa dibuat sebagai perusahaan.
"Bulog dibentuk bukan untuk cari untung. Tidak bisa dijadikan sebuah perusahaan. Karenanya tidak bisa dijadikan alat investasi," sebutnya.
Ke depan, kata dia, pihaknya akan mendorong agar Bulog tidak hanya mengurusi beras. Tetapi lebih dari itu, kedelai, sapi, dan lain-lain juga diurusi oleh Bulog. "Subsidi pangan harus tetap ada, Bulog harus diperkuat posisinya," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jabar Alip Apandi merasa khawatir raskin akan dihilangkan mengingat pemerintah baru fokus dalam pengurangan dan pengalihan subsidi.
"Kami harap raskin tetap ada. Ini sesuai dengan masukan yang kami dapat saat melakukaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Merekaselalu bilang bahwa raskin harus tetap ada," ungkapnya.
Pihaknya sadar nasib keberadaan raskin berada di tangan pemerintah. Bulog hanya bertugas sebagai operator penyalur raskin. Karena itu, pihaknya harus patuh terhadap kebijakan pemerintah.
"Sebagian raskin berasal dari hasil penyerapan beras dari sejumlah daerah. Ini juga yang membuat raskin menjadi salah satu alat untuk mengendalikan harga beras di pasaran," katanya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini penyaluran raskin di Jabar telah mencapai di atas 95%. Penyaluran di beberapa daerah seperti Cirebon bahkan telah mencapai 100%. Berbeda dengan Cianjur dan Depok yang menempati tingkat penyaluran raskin yang terbilang rendah.
"Selalu ada daerah yang masih menunggak pembayaran raskin termasuk Cianjur. Namun tunggakan tersebut diharapkan tuntas pada akhir tahun ini," ucapnya.
Dari informasi yang didapat, Alip mengaku pagu raskin untuk 2015 telah dibuat dan dimasukkan dalam APBN 2015. Pedoman umum untuk raskin juga sudah dikeluarkan, namun posisinya masih berada di tingkat provinsi.
"Pagu raskin untuk tahun 2015 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini yakni sebesar 470.000 ton atau 39.000/bulan. Selain itu, kami juga mendapat informasi akan ada raskin ke-13 tapi masih digodok pemerintah," jelasnya.
(gpr)
http://ekbis.sindonews.com/read/927762/34/raskin-diharapkan-masih-tetap-ada-1416589200
Kamis, 20 November 2014
Raskin Busuk Beredar di Masyarakat
Kamis, 20 November 2014
SAMPANG – Masyarakat Kecamatan Omben, Sampang mengeluhkan kualitas beras untuk warga miskin (raskin) yang diterima tidak layak konsumsi. Pasalnya, raskin yang dibagikan kepada masyarakat sudah busuk. Sehingga masyarakat memilih untuk dijual kembali kepada tengkulak nakal, kemarin (19/11).
Keluhan masyarakat Omben tersebut sampai di meja DPRD Sampang. Dari laporan warga, beredarnya raskin busuk itu berlangsung dalam tiga bulan terakhir ini. Sehingga masyarakat melaporkan hal itu ke wakil rakyat agar mendapatkan pengawasan pendistribusian raskin.
”Kami terima laporan ada pendistribusian raskin tidak layak konsumsi. Kami kroscek dan melihat berasnya memang tidak layak konsumsi. Warnanya cokelat dan berbau,” terang anggota komisi VI DPRD Sampang Abd. Mannan Ali.
Politisi PKB itu mengatakan, raskin yang didistribusikan Bulog Sampang memang sering dikeluhkan penerima. Pihaknya menengarai adanya permainan tengkulak yang mencampur beras bulog kualitas jelek dengan beras baru. Intinya raskin yang keluar dari Bulog dibeli lagi tengkulak untuk disetor ke Bulog.
Sementara itu tingginya tunggakan dana raskin di Sampang juga menjadi sorotan komisi IV. Dalam waktu dekat dewan akan memanggil pihak terkait, seperti kepala desa (Kades) dan camat. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta penjelasan tingginya angka tunggakan raskin. Sehingga sebelum tutup tahun 2014 uang negara sudah dikembalikan.
Menurut data Bulog Sampang, hingga kemarin tunggakan raskin masih berkisar 1,5 miliar. Sebanyak dua belas kecamatan belum melunasi tunggakan raskin. Sementara Kecamatan Pangarengan dan Kecamatan Sreseh sudah tuntas. Tunggakan itu sudah mengalami penurunan dibanding dua bulan lalu yang mencapai Rp 1,8 miliar.
Sedikitnya ada 150 desa yang belum membayar tunggakan. Besar tunggakan bervariatif sesuai dengan jumlah tonase masing-masing desa. Mulai dari 2 ton hingga 19 ton per desa. Angka itu dikalikan nilai raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. Sementara dua bulan lalu sebanyak 180 desa yang tidak melakukan pembayaran. Namun, dalam beberapa minggu terakhir hanya tersisa 150 desa.
Sedangkan pemanggilan pihak Bulog dan dinsosnakertrans sudah dilakukan oleh Komisi IV. Ketua Komisi IV Amin Arif Tirtana mengaku sudah meminta penjelasan kepada dua lembaga yang bertanggung jawa soal pendistribusian raskin itu. ”Mereka mengaku kesulitan untuk menagih tunggakan kepada kepala desa di semua kecamatan,” kata politisi PPP itu.
Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah membenarkan adanya pemanggilan yang dilakukan Komisi VI DPRD Sampang. Pihaknya mengatakan, tunggakan akan diupayakan tuntas sebelum akhir tahun. Salah satu cara yang dilakukan dengan memanggil kepala desa yang ditengarai sengaja tidak membayar.
”Kami bersama Bulog akan berupaya melunasi tunggakan dan melakukan upaya penagihan kepada Kades dan kecamatan,” katanya.
Terkait dengan beredarnya raskin busuk, Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinsosnakertrans Sampang Arif mengaku, tidak mengetahui. Padahal pihaknya mengaku menerjunkan pemantau raskin di sejumlah kecamatan. ”Kami tidak mengetahui kejadian itu. Selama ini tidak ada laporan dari pemantau raskin yang kita sebar di semua kecamatan. Setelah ini akan kami konfirmasikan ke Bulog,” katanya.
Sementara itu Korlap Gudang Bulog Sampang Budiyono ketika dikonfirmasi akan mengganti beras yang ditengarai rusak dan tak layak konsumsi. Namun pihaknya akan mendata berapa sak jumlah raskin yang rusak. ”Kami akan menggantinya dengan raskin yang baru dengan kualitas yang layak konsumsi. Sementara raskin yang rusak kan bisa diolah lagi,” katanya. (fat/dry)
http://radarmadura.co.id/2014/11/raskin-busuk-beredar-di-masyarakat/
SAMPANG – Masyarakat Kecamatan Omben, Sampang mengeluhkan kualitas beras untuk warga miskin (raskin) yang diterima tidak layak konsumsi. Pasalnya, raskin yang dibagikan kepada masyarakat sudah busuk. Sehingga masyarakat memilih untuk dijual kembali kepada tengkulak nakal, kemarin (19/11).
Keluhan masyarakat Omben tersebut sampai di meja DPRD Sampang. Dari laporan warga, beredarnya raskin busuk itu berlangsung dalam tiga bulan terakhir ini. Sehingga masyarakat melaporkan hal itu ke wakil rakyat agar mendapatkan pengawasan pendistribusian raskin.
”Kami terima laporan ada pendistribusian raskin tidak layak konsumsi. Kami kroscek dan melihat berasnya memang tidak layak konsumsi. Warnanya cokelat dan berbau,” terang anggota komisi VI DPRD Sampang Abd. Mannan Ali.
Politisi PKB itu mengatakan, raskin yang didistribusikan Bulog Sampang memang sering dikeluhkan penerima. Pihaknya menengarai adanya permainan tengkulak yang mencampur beras bulog kualitas jelek dengan beras baru. Intinya raskin yang keluar dari Bulog dibeli lagi tengkulak untuk disetor ke Bulog.
Sementara itu tingginya tunggakan dana raskin di Sampang juga menjadi sorotan komisi IV. Dalam waktu dekat dewan akan memanggil pihak terkait, seperti kepala desa (Kades) dan camat. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta penjelasan tingginya angka tunggakan raskin. Sehingga sebelum tutup tahun 2014 uang negara sudah dikembalikan.
Menurut data Bulog Sampang, hingga kemarin tunggakan raskin masih berkisar 1,5 miliar. Sebanyak dua belas kecamatan belum melunasi tunggakan raskin. Sementara Kecamatan Pangarengan dan Kecamatan Sreseh sudah tuntas. Tunggakan itu sudah mengalami penurunan dibanding dua bulan lalu yang mencapai Rp 1,8 miliar.
Sedikitnya ada 150 desa yang belum membayar tunggakan. Besar tunggakan bervariatif sesuai dengan jumlah tonase masing-masing desa. Mulai dari 2 ton hingga 19 ton per desa. Angka itu dikalikan nilai raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. Sementara dua bulan lalu sebanyak 180 desa yang tidak melakukan pembayaran. Namun, dalam beberapa minggu terakhir hanya tersisa 150 desa.
Sedangkan pemanggilan pihak Bulog dan dinsosnakertrans sudah dilakukan oleh Komisi IV. Ketua Komisi IV Amin Arif Tirtana mengaku sudah meminta penjelasan kepada dua lembaga yang bertanggung jawa soal pendistribusian raskin itu. ”Mereka mengaku kesulitan untuk menagih tunggakan kepada kepala desa di semua kecamatan,” kata politisi PPP itu.
Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah membenarkan adanya pemanggilan yang dilakukan Komisi VI DPRD Sampang. Pihaknya mengatakan, tunggakan akan diupayakan tuntas sebelum akhir tahun. Salah satu cara yang dilakukan dengan memanggil kepala desa yang ditengarai sengaja tidak membayar.
”Kami bersama Bulog akan berupaya melunasi tunggakan dan melakukan upaya penagihan kepada Kades dan kecamatan,” katanya.
Terkait dengan beredarnya raskin busuk, Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinsosnakertrans Sampang Arif mengaku, tidak mengetahui. Padahal pihaknya mengaku menerjunkan pemantau raskin di sejumlah kecamatan. ”Kami tidak mengetahui kejadian itu. Selama ini tidak ada laporan dari pemantau raskin yang kita sebar di semua kecamatan. Setelah ini akan kami konfirmasikan ke Bulog,” katanya.
Sementara itu Korlap Gudang Bulog Sampang Budiyono ketika dikonfirmasi akan mengganti beras yang ditengarai rusak dan tak layak konsumsi. Namun pihaknya akan mendata berapa sak jumlah raskin yang rusak. ”Kami akan menggantinya dengan raskin yang baru dengan kualitas yang layak konsumsi. Sementara raskin yang rusak kan bisa diolah lagi,” katanya. (fat/dry)
http://radarmadura.co.id/2014/11/raskin-busuk-beredar-di-masyarakat/
Tunggakan Raskin Capai Rp 1,5 Miliar
Rabu, 19 November 2014
SAMPANG – Keseriusan Badan Urusan logistik (Bulog) Sampang dalam mengelola keuangan negara perlu dipertanyakan. Indikasinya, hingga kemarin (18/11) tunggakan beras untuk keluarga miskin (raskin) sejak Januari-November masih tinggi dan mencapai Rp 1,5 miliar. Nominal tunggakan raskin itu menyusut sedikit dibandingkan dua bulan lalu yang mencapai Rp 1,8 miliar. Padahal, kalender tahun 2014 tersisa satu bulan lagi (selengkapnya baca grafis, Red).
Berdasar data Gudang Bulog Sampang, sedikitnya ada 150 desa yang belum membayar tunggakan raskin. Besar tunggakan bervariasi sesuai jumlah tonase raskin di masing-masing desa. Mulai 2 ton beras hingga 19 ton per desa. Angka itu lalu dikalikan nilai raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. Sementara dua bulan lalu, sebanyak 180 desa belum membayar dan saat ini tersisa 150 desa yang belum membayar.
Hingga kemarin, Bulog Sampang kelimpungan karena piutang masih tersisa Rp 1,5 miliar. Apalagi, belum ada solusi konkret untuk mengembalikan uang negara yang ngendon tersebut. Seharusnya, jika distribusi raskin lancar, penerima uang negara juga lancar. Tapi, Bulog terkesan melakukan pembiaran hingga piutang raskin tersebut membengkak.
Budiono selaku Korlap Raskin Bulog Sampang mengaku kewalahan menagih tunggakan raskin tersebut. Langkah sementara yang diambil hanya menyetop pendistribusian raskin ke desa yang belum membayar tunggakannya. ”Tidak ada solusi lain bagi kami selain menyetop pendistribusian raskin. Sejumlah desa yang nunggak sengaja tidak kami kirimi raskin lagi,” katanya.
Dijelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi jumlah piutang raskin. Sebab, pendistribusian raskin tidak hanya tanggung jawab Bulog, namun juga tanggung jawab Dinsosnakertrans Sampang. ”Kami hanya bertugas menyimpan dan menyalurkan raskin. Untuk pengelolaan dan tunggakan raskin adalah tanggung jawab bersama. Dinsosnakertrans lebih berhak menegur kepala desa yang menunggak pembayaran raskin,” imbuhnya.
Sementara itu, Malik Amrullah selaku Kepala Dinsosnakertrans Sampang enggan berkomentar banyak mengenai besarnya tunggakan raskin tersebut. Tapi, dia berjanji akan segera membahas besarnya tunggakan raskin dengan pihak terkait. ”Kalau masalah itu (tunggakan raskin, Red) tunggu kejelasannya nanti. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan dengan Bulog dan sejumlah pihak terkait lainnya,” katanya. (fat/yan)
http://radarmadura.co.id/2014/11/tunggakan-raskin-capai-rp-15-miliar/
SAMPANG – Keseriusan Badan Urusan logistik (Bulog) Sampang dalam mengelola keuangan negara perlu dipertanyakan. Indikasinya, hingga kemarin (18/11) tunggakan beras untuk keluarga miskin (raskin) sejak Januari-November masih tinggi dan mencapai Rp 1,5 miliar. Nominal tunggakan raskin itu menyusut sedikit dibandingkan dua bulan lalu yang mencapai Rp 1,8 miliar. Padahal, kalender tahun 2014 tersisa satu bulan lagi (selengkapnya baca grafis, Red).
Berdasar data Gudang Bulog Sampang, sedikitnya ada 150 desa yang belum membayar tunggakan raskin. Besar tunggakan bervariasi sesuai jumlah tonase raskin di masing-masing desa. Mulai 2 ton beras hingga 19 ton per desa. Angka itu lalu dikalikan nilai raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. Sementara dua bulan lalu, sebanyak 180 desa belum membayar dan saat ini tersisa 150 desa yang belum membayar.
Hingga kemarin, Bulog Sampang kelimpungan karena piutang masih tersisa Rp 1,5 miliar. Apalagi, belum ada solusi konkret untuk mengembalikan uang negara yang ngendon tersebut. Seharusnya, jika distribusi raskin lancar, penerima uang negara juga lancar. Tapi, Bulog terkesan melakukan pembiaran hingga piutang raskin tersebut membengkak.
Budiono selaku Korlap Raskin Bulog Sampang mengaku kewalahan menagih tunggakan raskin tersebut. Langkah sementara yang diambil hanya menyetop pendistribusian raskin ke desa yang belum membayar tunggakannya. ”Tidak ada solusi lain bagi kami selain menyetop pendistribusian raskin. Sejumlah desa yang nunggak sengaja tidak kami kirimi raskin lagi,” katanya.
Dijelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi jumlah piutang raskin. Sebab, pendistribusian raskin tidak hanya tanggung jawab Bulog, namun juga tanggung jawab Dinsosnakertrans Sampang. ”Kami hanya bertugas menyimpan dan menyalurkan raskin. Untuk pengelolaan dan tunggakan raskin adalah tanggung jawab bersama. Dinsosnakertrans lebih berhak menegur kepala desa yang menunggak pembayaran raskin,” imbuhnya.
Sementara itu, Malik Amrullah selaku Kepala Dinsosnakertrans Sampang enggan berkomentar banyak mengenai besarnya tunggakan raskin tersebut. Tapi, dia berjanji akan segera membahas besarnya tunggakan raskin dengan pihak terkait. ”Kalau masalah itu (tunggakan raskin, Red) tunggu kejelasannya nanti. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan dengan Bulog dan sejumlah pihak terkait lainnya,” katanya. (fat/yan)
http://radarmadura.co.id/2014/11/tunggakan-raskin-capai-rp-15-miliar/
Rabu, 19 November 2014
Polres Taput Selidiki Dugaan Penyimpangan Raskin
Selasa, 18 November 2014
Tarutung - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Taput menyelidiki (Lidik) kasus dugaan penyimpangan penyaluran beras miskin (Raskin) di Taput 2013.
“Saat ini, kita menyelidiki kasus dugaan penyimpangan penyaluran Raskin di Taput 2013,”jelas Kasubbag Humas Polres Taput Aiptu. W. Baringbing SH kepada wartawan, Senin, (17/11) di Mapolres setempat.
Baringbing menjelaskan, penyelidikan ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat, penyaluran Raskin di Taput diduga terjadi mark up harga satuan yang sudah ditetapkan dengan modus untuk biaya transportasi.
Padahal, biaya untuk transportasi sebelumnya sudah ditampung pada APBD Taput 2013 sebesar Rp 335 juta. Disebutkan, sebelumnya harga satuan Raskin yang dijual kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) seharusnya Rp 1600 per kilogram, namun pada realisasinya masyarakat membeli Raskin seharga Rp 2.300 per kilo.
“Ada kenaikan harga Rp 700 per kilogram yang dijual kepada masyarakat dengan modus untuk biaya transportasi, padahal biaya transportasi sudah ditampung di APBD Taput. Hal ini yang perlu kita Lidik,”jelasnya dan mengatakan berdasarkan laporan selama 2013 kabupaten menerima jatah Raskin sebanyak 3.984.525 kilogram.
Selain menyangkut penyimpangan harga, Baringbing menambahkan, pihaknya saat ini menelusuri ada laporan dugaan pengurangan jatah raskin yang diterima masyarakat setiap bulan.
Disebutkan, setiap bulan harusnya RST menerima jatah Raskin sebanyak 15 kilogram.
“Namun info ke kita, masyarakat hanya menerima Raskin 5 kilogram per bulan, sedang sisanya digeser ke pihaknya yang tidak berhak dengan harga miring,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam penyelidikan ini, pihaknya akan meminta keterangan dari Badan Perekonomian Pemkab Taput selaku pihak yang berwenang dan menangani penyaluran dan pendistribusian Raskin kepada masyarakat. (can)
http://nababan.wordpress.com/2014/11/18/polres-taput-selidiki-dugaan-penyimpangan-raskin/
Tarutung - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Taput menyelidiki (Lidik) kasus dugaan penyimpangan penyaluran beras miskin (Raskin) di Taput 2013.
“Saat ini, kita menyelidiki kasus dugaan penyimpangan penyaluran Raskin di Taput 2013,”jelas Kasubbag Humas Polres Taput Aiptu. W. Baringbing SH kepada wartawan, Senin, (17/11) di Mapolres setempat.
Baringbing menjelaskan, penyelidikan ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat, penyaluran Raskin di Taput diduga terjadi mark up harga satuan yang sudah ditetapkan dengan modus untuk biaya transportasi.
Padahal, biaya untuk transportasi sebelumnya sudah ditampung pada APBD Taput 2013 sebesar Rp 335 juta. Disebutkan, sebelumnya harga satuan Raskin yang dijual kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) seharusnya Rp 1600 per kilogram, namun pada realisasinya masyarakat membeli Raskin seharga Rp 2.300 per kilo.
“Ada kenaikan harga Rp 700 per kilogram yang dijual kepada masyarakat dengan modus untuk biaya transportasi, padahal biaya transportasi sudah ditampung di APBD Taput. Hal ini yang perlu kita Lidik,”jelasnya dan mengatakan berdasarkan laporan selama 2013 kabupaten menerima jatah Raskin sebanyak 3.984.525 kilogram.
Selain menyangkut penyimpangan harga, Baringbing menambahkan, pihaknya saat ini menelusuri ada laporan dugaan pengurangan jatah raskin yang diterima masyarakat setiap bulan.
Disebutkan, setiap bulan harusnya RST menerima jatah Raskin sebanyak 15 kilogram.
“Namun info ke kita, masyarakat hanya menerima Raskin 5 kilogram per bulan, sedang sisanya digeser ke pihaknya yang tidak berhak dengan harga miring,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam penyelidikan ini, pihaknya akan meminta keterangan dari Badan Perekonomian Pemkab Taput selaku pihak yang berwenang dan menangani penyaluran dan pendistribusian Raskin kepada masyarakat. (can)
http://nababan.wordpress.com/2014/11/18/polres-taput-selidiki-dugaan-penyimpangan-raskin/
Kades Banyu Urip Diduga Pakai Dana Raskin
Selasa, 18 November 2014
PANGKALAN BALAI-BANYUASIN, BeritAnda - Dana beras miskin (raskin) yang dipungut dari masyarakat di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan diduga dipakai kepala desa setempat.
Ratimi selaku Ketua RT 07 ini mengatakan, dana raskin yang telah ia kumpulkan dari 93 KK telah diserahkan kepada pihak desa melalui kepala dusun II.
"Dana raskin yang telah terkumpul kurang lebih Rp4.680.000, telah diserahkana ke kadus dusun II selaku pengelola raskin, " ujarnya kepada BeritAnda.com Banyuasin, Selasa (18/11/2014).
Sementara itu Kepala Dusun II, Sunardi, membenarkan bahwa dana tersebut diterimanya. Akan tetapi dana itu sempat terpakai untuk kegiatan desa.
"15 hari yang lalu dana tersebut sudah dikembalikan, dan dana tersebut ada di saya. Kalau masyarakat ingin uangnya kembalikan, maka saya akan menggembalikan uang tersebut. Dan kalau masyarakat mengharapkan beras, maka harap bersabar," ungkapnya.
Terpisah, Plt Kepala Desa Banyu Urip Priyono membenarkan bahwa sebagian dana telah dipakai untuk kegiatan desa, akan tetapi saat ini telah dikembalikan kepada pengurus raskin.
"Kendala masyarakat belum menerima raskin itu, bukan semata-mata karena dana telah dipakai. Namun lebih dikarenakan adanya perubahan harga yang semula Rp2.200, kini menjadi Rp1.600 perkilo, sehingga sampai bulan Oktober 2014 di kecamatan pun belum ada keputusan," terangnya.
Kepala Badan Pemberdayaan desa Masyarakat Desa (PMD) Amir Fauzi, melalui Sekretaris PMD Agustinus mengatakan, kepala desa seharusnya tidak menggunakan dana raskin untuk kegiatan desa, sebab kegiatan desa telah ada anggarannya, baik dari bangub maupun dari ADD.
"Kalau kegiatan desa memakai atau minjam dana raskin salah, sebab kegiatan desa kan sudah ada anggarannya sendiri, baik dari bangub maupun ADD. Desa juga biasanya punya pemasukan dan itu bisa dipakai untuk kegiatan," jelasnya. (Deni)
PANGKALAN BALAI-BANYUASIN, BeritAnda - Dana beras miskin (raskin) yang dipungut dari masyarakat di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan diduga dipakai kepala desa setempat.
Ratimi selaku Ketua RT 07 ini mengatakan, dana raskin yang telah ia kumpulkan dari 93 KK telah diserahkan kepada pihak desa melalui kepala dusun II.
"Dana raskin yang telah terkumpul kurang lebih Rp4.680.000, telah diserahkana ke kadus dusun II selaku pengelola raskin, " ujarnya kepada BeritAnda.com Banyuasin, Selasa (18/11/2014).
Sementara itu Kepala Dusun II, Sunardi, membenarkan bahwa dana tersebut diterimanya. Akan tetapi dana itu sempat terpakai untuk kegiatan desa.
"15 hari yang lalu dana tersebut sudah dikembalikan, dan dana tersebut ada di saya. Kalau masyarakat ingin uangnya kembalikan, maka saya akan menggembalikan uang tersebut. Dan kalau masyarakat mengharapkan beras, maka harap bersabar," ungkapnya.
Terpisah, Plt Kepala Desa Banyu Urip Priyono membenarkan bahwa sebagian dana telah dipakai untuk kegiatan desa, akan tetapi saat ini telah dikembalikan kepada pengurus raskin.
"Kendala masyarakat belum menerima raskin itu, bukan semata-mata karena dana telah dipakai. Namun lebih dikarenakan adanya perubahan harga yang semula Rp2.200, kini menjadi Rp1.600 perkilo, sehingga sampai bulan Oktober 2014 di kecamatan pun belum ada keputusan," terangnya.
Kepala Badan Pemberdayaan desa Masyarakat Desa (PMD) Amir Fauzi, melalui Sekretaris PMD Agustinus mengatakan, kepala desa seharusnya tidak menggunakan dana raskin untuk kegiatan desa, sebab kegiatan desa telah ada anggarannya, baik dari bangub maupun dari ADD.
"Kalau kegiatan desa memakai atau minjam dana raskin salah, sebab kegiatan desa kan sudah ada anggarannya sendiri, baik dari bangub maupun ADD. Desa juga biasanya punya pemasukan dan itu bisa dipakai untuk kegiatan," jelasnya. (Deni)
Beras Bulog, Berkutu dan Bau Apek
Selasa, 18 November 2014
SAMARINDA - Kualitas beras Bulog yang dijual pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah dan dikategorikan miskin, kini dipertanyakan. Pasalnya, sejak awal didistribusikan berkualitas bagus dan berangsur mulai menurun, seperti berbau di karungnya hingga berkutu.
Salah seorang warga miskin, Norliah, warga RT 68 Padat Karya Bengkuring, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, mengatakan, beras miskin yang dibelinya di kelurahan sekitar dua bulan lalu, terlihat berkualitas baik. Namun belakangan, kualitasnya justru menurun.
“Beras yang kami beli di kelurahan menggunakan kartu raskin dan ketika dikonsumsi baru-baru ini kualitasnya mulai menurun. Sudah dua bulan ini saya memakan beras (miskin) ini. Awalnya berbau tapi belakangan banyak debunya dan berkutu,” kata Norliah kepada koran ini, kemarin.
Lurah Sempaja Selatan Sukardi ketika dikonfrmasi menyebut kualitas beras miskin yang disalurkannya berasal dari Bulog. Pihaknya, bertugas hanya sebagai penyalur kepada penerima yang ada di wilayahnya. Menurut dia, waktu raskin diterima kelurahan, keesokan harinya langsung didistribusikan.
“Pihak kelurahan hanya mendistribusikan saja dan ketika beras datang, langsung diserahkan kepada penerimanya pada esok harinya. Paling lama sepekan sudah habis terdistribusi. Soal kualitas itu urusan Bulog,” kata Sukardi, saat ditemui kemarin.
Sukardi juga menerangkan, kalau beras yang ada, saat pengambilan berkualitas bagus, dipersilakan kepada warga untuk memilihnya. Namun yang penting, sesuai dengan porsi yang diambil oleh mereka. Namun jika sebaliknya, mendapatkan kualitas beras yang tidak baik dan basah, sebenarnya bisa dikembalikan dan nanti akan disampaikan kepada pihak Bulog.
“Biasanya, yang mengambil pilih-pilih, kami persilakan. Tapi kalau terdapat beras yang kualitasnya tidak baik, silahkan dikembalikan ke kami dan kita akan sampaikan kepada pihak Bulog karena mereka yang berwenang,” sebutnya. (ar614)
http://m.korankaltim.com/beras-bulog-berkutu-dan-bau-apek/
SAMARINDA - Kualitas beras Bulog yang dijual pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah dan dikategorikan miskin, kini dipertanyakan. Pasalnya, sejak awal didistribusikan berkualitas bagus dan berangsur mulai menurun, seperti berbau di karungnya hingga berkutu.
Salah seorang warga miskin, Norliah, warga RT 68 Padat Karya Bengkuring, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, mengatakan, beras miskin yang dibelinya di kelurahan sekitar dua bulan lalu, terlihat berkualitas baik. Namun belakangan, kualitasnya justru menurun.
“Beras yang kami beli di kelurahan menggunakan kartu raskin dan ketika dikonsumsi baru-baru ini kualitasnya mulai menurun. Sudah dua bulan ini saya memakan beras (miskin) ini. Awalnya berbau tapi belakangan banyak debunya dan berkutu,” kata Norliah kepada koran ini, kemarin.
Lurah Sempaja Selatan Sukardi ketika dikonfrmasi menyebut kualitas beras miskin yang disalurkannya berasal dari Bulog. Pihaknya, bertugas hanya sebagai penyalur kepada penerima yang ada di wilayahnya. Menurut dia, waktu raskin diterima kelurahan, keesokan harinya langsung didistribusikan.
“Pihak kelurahan hanya mendistribusikan saja dan ketika beras datang, langsung diserahkan kepada penerimanya pada esok harinya. Paling lama sepekan sudah habis terdistribusi. Soal kualitas itu urusan Bulog,” kata Sukardi, saat ditemui kemarin.
Sukardi juga menerangkan, kalau beras yang ada, saat pengambilan berkualitas bagus, dipersilakan kepada warga untuk memilihnya. Namun yang penting, sesuai dengan porsi yang diambil oleh mereka. Namun jika sebaliknya, mendapatkan kualitas beras yang tidak baik dan basah, sebenarnya bisa dikembalikan dan nanti akan disampaikan kepada pihak Bulog.
“Biasanya, yang mengambil pilih-pilih, kami persilakan. Tapi kalau terdapat beras yang kualitasnya tidak baik, silahkan dikembalikan ke kami dan kita akan sampaikan kepada pihak Bulog karena mereka yang berwenang,” sebutnya. (ar614)
http://m.korankaltim.com/beras-bulog-berkutu-dan-bau-apek/
Selasa, 18 November 2014
Bulog Siap Tuntaskan Tungakan Raskin Di Bulan Ini
Senin, 17 November 2014
SuaraBojonegoro - Wakil Kepala Bulog Subdivre Bojonegoro,Soni Supriayadi menegaskan, di bulan November ini pihaknya bakal menuntaskan tunggakan Beras Miskin (Raskin) yang ada di wilayah kerjanya seperti di Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Kabupaten Lamongan.
Hal itu di ungkapkannya kepada suarabojonegoro.com, Menurutnya sampai saat ini masih ada beberapa daerah masih mengalami penunggakan raskin, meskipun rakin sudah di distribusikan kepada penerima Rumah Tangga Miskin (RTM). “Kita mentargetkan di akhir bulan ini tunggakan raskin di wilayah kita sudah selesai,” jelasnya.
Sementara itu, data yang di peroleh suarabojonegoro.com, untuk di Kabupaten Lamongan sudah melunasi seluruh tunggakan raskin sejak tanggal 17 Oktober nanti. Sedangkan untuk Kabupaten tuban tertanggal 4 November lalu tunggakan raskin masih menyisakan tunggakan sebesar Rp 965.993.600,- terhitung bulan Juli hingga Oktober kemarin.
Sementara untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro terjadi penunggakan per tanggal 4 november sebesar Rp 460.576.000,- untuk bulan Agustus hingga Oktober. Dan hal tu di benarkan oleh Wakil Kepala Bulog Bojonegoro.
“Dari tiga kabuopaten, Lamongan sudah melunasi. Sedangkan Kabupaten Tuban masing tertinggi tunggakannya jika di bandingkan di wilayah Bojonegoro,” tegasnya.
Ditambahkan, dari hasil sidak di lapangan, rata-rata uang raskin dari masyarakat di duga masih nyantol di perangkat desa. Dimana uang tersebut di gunakan terlebih dahulu untuk kepentingan lain daripada menyetor ke pihak Bulog.( Rico)
http://www.suarabojonegoro.com/2014/11/bulog-siap-tuntaskan-tungakan-raskin-di.html
SuaraBojonegoro - Wakil Kepala Bulog Subdivre Bojonegoro,Soni Supriayadi menegaskan, di bulan November ini pihaknya bakal menuntaskan tunggakan Beras Miskin (Raskin) yang ada di wilayah kerjanya seperti di Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Kabupaten Lamongan.
Hal itu di ungkapkannya kepada suarabojonegoro.com, Menurutnya sampai saat ini masih ada beberapa daerah masih mengalami penunggakan raskin, meskipun rakin sudah di distribusikan kepada penerima Rumah Tangga Miskin (RTM). “Kita mentargetkan di akhir bulan ini tunggakan raskin di wilayah kita sudah selesai,” jelasnya.
Sementara itu, data yang di peroleh suarabojonegoro.com, untuk di Kabupaten Lamongan sudah melunasi seluruh tunggakan raskin sejak tanggal 17 Oktober nanti. Sedangkan untuk Kabupaten tuban tertanggal 4 November lalu tunggakan raskin masih menyisakan tunggakan sebesar Rp 965.993.600,- terhitung bulan Juli hingga Oktober kemarin.
Sementara untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro terjadi penunggakan per tanggal 4 november sebesar Rp 460.576.000,- untuk bulan Agustus hingga Oktober. Dan hal tu di benarkan oleh Wakil Kepala Bulog Bojonegoro.
“Dari tiga kabuopaten, Lamongan sudah melunasi. Sedangkan Kabupaten Tuban masing tertinggi tunggakannya jika di bandingkan di wilayah Bojonegoro,” tegasnya.
Ditambahkan, dari hasil sidak di lapangan, rata-rata uang raskin dari masyarakat di duga masih nyantol di perangkat desa. Dimana uang tersebut di gunakan terlebih dahulu untuk kepentingan lain daripada menyetor ke pihak Bulog.( Rico)
http://www.suarabojonegoro.com/2014/11/bulog-siap-tuntaskan-tungakan-raskin-di.html
Senin, 17 November 2014
Presiden Jokowi Diminta Pertahankan Program Raskin
Minggu, 16 November 2014
Bisnis.com, JAKARTA - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan program beras bagi rakyat miskin (raskin) karena program tersebut mampu menjamin petani dalam memasarkan hasil panennya dengan harga menguntungkan.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan Raskin tidak sekedar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumberdaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
"Pemerintah jangan terburu-buru menghapus program Raskin. Sebab, program ini berhasil menjamin kebutuhan pangan masyarakat, menjaga stabilitas harga beras di pasaran, juga menjadi andalan petani untuk menjual hasil taninya dengan harga yang cukup tinggi, di atas harga pasaran," katanya di Jakarta, Ahad (16/11/2014).
Menurut dia, jika Raskin dihapus, diperkirakan harga beras akan melonjak. Walaupun orang miskin diberikan uang (e-money) dan bisa membeli beras tapi harga di pasar akan naik. "Uang yang diberikan itu tidak cukup buat memenuhi kebutuhan pangan mereka, kalau harga di pasar melonjak?," ujarnya.
Dia menguraikan harga Raskin saat ini Rp1.600/kg sementara harga beras termurah di pasaran Rp6.600. Selama ini, masyarakat miskin memperoleh Raskin sebanyak 15 kilogram per bulan.
Oleh karena itu, pemerintah ke depan harus menyiapkan uang yang setara dengan harga 15 kilogram beras per bulan. Belum lagi, terganggunya harga beras di daerah-daerah timur, seperti Papua, Maluku dan Sulawesi.
"Selama ini, Raskin di daerah-daerah Papua sama dengan di Jawa. Karena pendistribusian ditanggung Bulog. Kalau dengan e-money, harga beras tidak terkontrol karena sesuai mekanisme pasar," katanya.
Hal itu, tentu harganya lebih mahal dari harga beras di Jawa, karena distribusi ditanggung oleh pasar. "Kalau tak ada subsidi silang, kasihan orang miskin yang jauh. Ada ketidak adilan," tandasnya.
Program Raskin, menurut Winarno, juga telah membantu para petani, karena selama ini Bulog membeli beras petani di atas harga pasaran. Setiap bulan, BUMN itu setidaknya mengelola 3,6 juta ton hasil tani dari masyarakat.
"Selama ini petani merasa dibantu dengan program Raskin. Siapa yang mau beli hasil tani dengan mahal kalau bukan Bulog. Bulog mengelola 3,6 ton dari petani. Bulog mau membeli, karena ada Raskin.
Winarno menyatakan untuk perbaikan, perlu kesepakatan dan perubahan sistem penyimpanan beras oleh Bulog. "Itu soal kesepakatan, bagaimana caranya agar Bulog bisa menyimpan lebih baik. Atau Bulog menyimpan gabah, jadi pengiriman ke daerah cukup gabah tinggal bulog menyiapkan penggilingan di daerah-daerah."
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga mendesak pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan Raskin. Dia menilai penghapusan Raskin sangat tidak tepat karena masih dibutuhkan oleh masyarakat.
Fadli berpendapat pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi masyarakat miskin dan petani, bukan menguranginya.
"Akan lebih bagus lagi ditambah, bukan dihilangkan. Bahkan kalau bisa benih itu ya benih gratis, kalau memang mau betul-betul ke arah swasembada pangan. Karena petani kita saat ini masih merupakan masyarakat petani yang terlemah secara ekonomi," katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, K.H Sholahuddin Wahid menyarankan jumlah Raskin ditambah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
"Raskin ini membantu rakyat untuk bisa beli beras. Tinggal sistemnya saja yang diperbaiki. Selain itu jumlahnya sedikit. Padahal, menurut Riset, orang Indonesia dengan gizi kurang mencapai 37%-38%. Ini sama dengan jumlah Raskin. Jadi jangan dihapus."
Dia menegaskan rakyat Indonesia berhak hidup dan memproleh kehidupan. Yang harus menjamin pemerintah.
Source : Antara
Editor : Fatkhul Maskur
http://news.bisnis.com/read/20141116/15/273320/presiden-jokowi-diminta-pertahankan-program-raskin
Bisnis.com, JAKARTA - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan program beras bagi rakyat miskin (raskin) karena program tersebut mampu menjamin petani dalam memasarkan hasil panennya dengan harga menguntungkan.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan Raskin tidak sekedar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumberdaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
"Pemerintah jangan terburu-buru menghapus program Raskin. Sebab, program ini berhasil menjamin kebutuhan pangan masyarakat, menjaga stabilitas harga beras di pasaran, juga menjadi andalan petani untuk menjual hasil taninya dengan harga yang cukup tinggi, di atas harga pasaran," katanya di Jakarta, Ahad (16/11/2014).
Menurut dia, jika Raskin dihapus, diperkirakan harga beras akan melonjak. Walaupun orang miskin diberikan uang (e-money) dan bisa membeli beras tapi harga di pasar akan naik. "Uang yang diberikan itu tidak cukup buat memenuhi kebutuhan pangan mereka, kalau harga di pasar melonjak?," ujarnya.
Dia menguraikan harga Raskin saat ini Rp1.600/kg sementara harga beras termurah di pasaran Rp6.600. Selama ini, masyarakat miskin memperoleh Raskin sebanyak 15 kilogram per bulan.
Oleh karena itu, pemerintah ke depan harus menyiapkan uang yang setara dengan harga 15 kilogram beras per bulan. Belum lagi, terganggunya harga beras di daerah-daerah timur, seperti Papua, Maluku dan Sulawesi.
"Selama ini, Raskin di daerah-daerah Papua sama dengan di Jawa. Karena pendistribusian ditanggung Bulog. Kalau dengan e-money, harga beras tidak terkontrol karena sesuai mekanisme pasar," katanya.
Hal itu, tentu harganya lebih mahal dari harga beras di Jawa, karena distribusi ditanggung oleh pasar. "Kalau tak ada subsidi silang, kasihan orang miskin yang jauh. Ada ketidak adilan," tandasnya.
Program Raskin, menurut Winarno, juga telah membantu para petani, karena selama ini Bulog membeli beras petani di atas harga pasaran. Setiap bulan, BUMN itu setidaknya mengelola 3,6 juta ton hasil tani dari masyarakat.
"Selama ini petani merasa dibantu dengan program Raskin. Siapa yang mau beli hasil tani dengan mahal kalau bukan Bulog. Bulog mengelola 3,6 ton dari petani. Bulog mau membeli, karena ada Raskin.
Winarno menyatakan untuk perbaikan, perlu kesepakatan dan perubahan sistem penyimpanan beras oleh Bulog. "Itu soal kesepakatan, bagaimana caranya agar Bulog bisa menyimpan lebih baik. Atau Bulog menyimpan gabah, jadi pengiriman ke daerah cukup gabah tinggal bulog menyiapkan penggilingan di daerah-daerah."
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga mendesak pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan Raskin. Dia menilai penghapusan Raskin sangat tidak tepat karena masih dibutuhkan oleh masyarakat.
Fadli berpendapat pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi masyarakat miskin dan petani, bukan menguranginya.
"Akan lebih bagus lagi ditambah, bukan dihilangkan. Bahkan kalau bisa benih itu ya benih gratis, kalau memang mau betul-betul ke arah swasembada pangan. Karena petani kita saat ini masih merupakan masyarakat petani yang terlemah secara ekonomi," katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, K.H Sholahuddin Wahid menyarankan jumlah Raskin ditambah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
"Raskin ini membantu rakyat untuk bisa beli beras. Tinggal sistemnya saja yang diperbaiki. Selain itu jumlahnya sedikit. Padahal, menurut Riset, orang Indonesia dengan gizi kurang mencapai 37%-38%. Ini sama dengan jumlah Raskin. Jadi jangan dihapus."
Dia menegaskan rakyat Indonesia berhak hidup dan memproleh kehidupan. Yang harus menjamin pemerintah.
Source : Antara
Editor : Fatkhul Maskur
http://news.bisnis.com/read/20141116/15/273320/presiden-jokowi-diminta-pertahankan-program-raskin
Jumat, 14 November 2014
Semua Sub Divre Bulog Belum Lunasi Tunggakan Raskin
Jumat, 14 November 2014
MATARAM, Pos Bali-Tercatat hingga November 2014, piutang beras untuk rakyat miskin (raskin) Divre Bulog NTB mencapai Rp 1,8 miliar. Artinya, hampir di semua Sub Divre Bulog Wilayah Lombok dan Pulau Sumbawa belum melunasi sisa pembayaran utang raskin hingga pertengahan November 2014.
Kepala Bagian Pengadaan dan Publikasi Divre Bulog NTB, Andi Rahman, Kamis (13/11) di kantornya, menerangkan tunggakan raskin itu ada pada harga Rp 1600 dari Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan untuk Rp 5000 yang disubsidi oleh pemerintah sudah terselesaikan semua. Tunggakan itu terjadi pada Sub Divre Wilayah Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Sub Divre Wilayah Lombok Timur dan Pulau Sumbawa.
“Utang Sub Divre untuk 4 wilayah itu sebesar Rp 555 juta, sedangkan untuk Sub Divre Lotim mencapai Rp 934 juta dan untuk Sub Divre Pulau Sumbawa kecuali Dompu dan Bima adalah sebesar Rp 370 juta,”sebut Andi.
Rinciannya, untuk Kota Mataram sebesar Rp 16 juta, KLU sebesar Rp 29 juta, sedangkan Loteng sebesar Rp 161 juta. Dari Sub Divre yang membawahi operasional empat kabupaten/kota itu, Kabupaten Lombok Barat adalah yang tertinggi yakni mencapai Rp 348 miliar. Untuk Sub Divre Lombok Timur cukup tinggi yakni Rp 934 juta. “Untuk pulau Sumbawa, Dompu dan Bima yang sudah lunas. Sedangkan untuk Sumbawa Barat Rp 154 dan Sumbawa besar Rp 216 juta,”sebutnya.
Untuk Bima dan Dompu tahun lalu memang yang terbanyak menunggak, namun tahun ini sudah bagus pembayarannya. Target pelunasan, sebut kata Andi, sampai dengan November ini sudah terbayar, karena sisa akhir tahun ini hanya satu bulan saja. Akibatnya, jika masih ada utang yang tersisa,pihaknya tidak bisa lagi mengirimkan beras tersebut.
Pada kesempatan itu, Andi mengungkapkan capaian realisasi tahun ini sudah mencapai 99,52 persen atau setara dengan sebanyak 84.477 ton.034
http://posbali.com/semua-sub-divre-bulog-belum-lunasi-tunggakan-raskin/
MATARAM, Pos Bali-Tercatat hingga November 2014, piutang beras untuk rakyat miskin (raskin) Divre Bulog NTB mencapai Rp 1,8 miliar. Artinya, hampir di semua Sub Divre Bulog Wilayah Lombok dan Pulau Sumbawa belum melunasi sisa pembayaran utang raskin hingga pertengahan November 2014.
Kepala Bagian Pengadaan dan Publikasi Divre Bulog NTB, Andi Rahman, Kamis (13/11) di kantornya, menerangkan tunggakan raskin itu ada pada harga Rp 1600 dari Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan untuk Rp 5000 yang disubsidi oleh pemerintah sudah terselesaikan semua. Tunggakan itu terjadi pada Sub Divre Wilayah Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Sub Divre Wilayah Lombok Timur dan Pulau Sumbawa.
“Utang Sub Divre untuk 4 wilayah itu sebesar Rp 555 juta, sedangkan untuk Sub Divre Lotim mencapai Rp 934 juta dan untuk Sub Divre Pulau Sumbawa kecuali Dompu dan Bima adalah sebesar Rp 370 juta,”sebut Andi.
Rinciannya, untuk Kota Mataram sebesar Rp 16 juta, KLU sebesar Rp 29 juta, sedangkan Loteng sebesar Rp 161 juta. Dari Sub Divre yang membawahi operasional empat kabupaten/kota itu, Kabupaten Lombok Barat adalah yang tertinggi yakni mencapai Rp 348 miliar. Untuk Sub Divre Lombok Timur cukup tinggi yakni Rp 934 juta. “Untuk pulau Sumbawa, Dompu dan Bima yang sudah lunas. Sedangkan untuk Sumbawa Barat Rp 154 dan Sumbawa besar Rp 216 juta,”sebutnya.
Untuk Bima dan Dompu tahun lalu memang yang terbanyak menunggak, namun tahun ini sudah bagus pembayarannya. Target pelunasan, sebut kata Andi, sampai dengan November ini sudah terbayar, karena sisa akhir tahun ini hanya satu bulan saja. Akibatnya, jika masih ada utang yang tersisa,pihaknya tidak bisa lagi mengirimkan beras tersebut.
Pada kesempatan itu, Andi mengungkapkan capaian realisasi tahun ini sudah mencapai 99,52 persen atau setara dengan sebanyak 84.477 ton.034
http://posbali.com/semua-sub-divre-bulog-belum-lunasi-tunggakan-raskin/
Kamis, 13 November 2014
Revitalisasi Peran BULOG : Harapan bagi Pemerintahan Baru
Kamis, 13 November 2014
Mahatma Gandhi : “bagi yang sangat kelaparan, kadang makanan itu adalah tuhan. Maka Negara harus memastikan tak ada warganya yang sampai men-Tuhan-kan makanan karena saking laparnya”
Wejangan Gandhi itu mengingatkan kita tentang hak asasi rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara, yakni terbebasnya rakyat dari ancaman kelaparan. Deklarasi Roma 2009 dan konstitusi negara kita, pun memuat substansi yang sama.
Namun menjamin pemenuhan hak dasar tersebut bukan perkara mudah. Ketersediaan maupun aksesibilitas rakyat dalam menjangkau kebutuhan pangannya, masih menjadi tantangan besar untuk memenuhinya.
Persoalan di sisi produksi kian terasa dengan berlakunya kebijakan yang semakin liberal. Hampir semua komoditas impor marak menghiasi pasar di seantero negeri. Liberalisasi membuat produsen atau petani lokal yang skala usaha taninya kecil tidak berdaya menahan gempuran komoditas impor.
Daya saing komoditas pangan kita sangat rendah, karena skala usaha petani kita sangat kecil dimana kepemilikan lahan berkisar 0,3 Ha per petani. Bandingkan dengan negara-negara maju yang kepemilikan lahannya sampai 50 Ha per kapita. Semakin besar hamparan lahan semakin efisien dan ekonomis usaha tani yang dilakukan, karena biaya satuan produksinya lebih kecil.
Persoalan pada sisi konsumsi, ditandai dengan daya beli masyarakat yang masih sangat rendah, sehingga sangat sensitif dan rentan terhadap fluktuasi harga. Skala pasar yang luas dan kondisi yang belum sempurna, sangat memungkin banyak pihak ‘bermain” dalam spekulasi harga. Kartel-kartel pada komoditas pangan yang bermodal besar dan akses yang kuat sangat mampu mengatur harga.
Peran Penyeimbang
Dua sisi kelemahan tersebut, di sisi produksi dan konsumsi, masih mewarnai konstelasi dunia pangan di negeri ini. Posisi BULOG sebagai lembaga stabilisasi kembali disoal dan diharapkan perannya sebagai penyeimbang atas kedua sisi tersebut.
Sebagai alat penyeimbang, BULOG bagaikan “bandul pendulum” yang bergerak di antara titik-titik yang saling berseberangan. Menjaga keseimbang antara kepentingan di sisi produsen maupun konsumen, agar bandul pendulumnya berada pada titik keseimbangan (equilibrium).
Bulog dapat berperan dengan menjaga harga di tingkat petani pada tingkat harga yang wajar, sehingga memberikan jaminan harga dan pasar bagi petani, Serapan BULOG terhadap produksi dalam negeri merangsang petani untuk memproduksi pangan pokok dengan produktifitas yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan supply beras dari luar negeri.
Efektifitas BULOG menghimpun produksi para petani tersebut juga memberikan jaminan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga di tingkat konsumen. Penguasaan stok pangan yang cukup akan sangat berpengaruh dalam pencegahan gejolak harga dan permainan para spekulan. Berbagai program proteksi seperti Operasi pasar dan Raskin, sangat efektif sebagai alat stabilisasi harga beras di tingkat konsumen Sehingga kelompok masyarakat miskin dapat terlindungi dari tekanan harga yang semakin mengurangi daya beli mereka.,
Menghalau kendala
Pada komoditi beras, peran BULOG dalam menjaga titik equilibrium sangat efektif. Karena didukung kapasitas manajemen dan infrastruktur yang baik, juga kebijakan yang komprehensif dan sangat kondusif terhadap kewenangan BULOG dalam mengelola komoditi beras. Hanya saja, dalam menjaga keseimbangan antara misi pengadaan stok beras dengan mempertahankan standar kualitas dalam penyalurannya masih terkendala trade off, dimana kedua aspek tersebut dapat saling menafikan sehingga salah satunya akan terpinggirkan. Seringkali terjadi, manakala Pemerintah menargetkan kepada Perum BULOG untuk mencapai angka volume pengadaan dari dalam negeri agar tidak perlu ada tambahan import, maka berbagai filter yang menjaga standar kualitas beras pengadaan akan mengendor karena adanya tekanan sedemikian kuat. Bilamana hal itu terjadi, maka Perum BULOG akan menanggung akibat dalam kualitas berasnya ketika dilakukan penyaluran kepada target konsumen.
Sehingga kebijakan pengadaan selayaknya diberikan kelenturan-kelenturan yang dapat mengakomodir aspek kuantitas yang menjadi target pemerintah, tapi juga sekaligus memuat aspek kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen yang akan dilayani oleh Perum BULOG.
Kemudian bagaimana dengan pengelolaan terhadap komoditi-komoditi lainnya ?
Sejak pengebirian peran BULOG dalam mengelola beberapa komoditi pangan oleh IMF tahun 1998, belum ada kebijakan yang signifikan mengembalikan peran tersebut. Penugasan BULOG untuk mengamankan harga kedele, disusul stabilisasi harga daging sapi dan gula pasir, belum berjalan sesuai harapan.
Peningkatan peran BULOG sebagai stabilisator pada tiga komoditi tersebut, masih dihadang beberapa kendala sehingga penguatan peran tidak optimal. Kendala yang harus diatasi antara lain, hambatan birokrasi perijinan yang masih menyamakan BULOG dengan perusahaan swasta lainnya.
Misi stabilisasi yang diemban BULOG selayaknya didukung kebijakan perijinan khusus yang kondusif. Aturan perijinan bagi BULOG harus bersifat katalisator dan supporting, bukan barrier yang menghambat stabilisasi. Selain itu waktu perizinannya mesti diberikan jauh sebelum waktu pelaksanaannya, sehingga pemesanan komoditi dilakukan jauh hari untuk mendapat jaminan supply dan harga yang kompetitif.
Tidak kalah pentingnya adalah dukungan akurasi data dari instansi yang berwenang tentang angka produksi dan konsumsi, Kesimpangsiuran data sangat menghambat perencanaan dan ketepatan waktu pelaksanaannya.
Kendala berikut adalah kebutuhan anggaran stabilisasi yang selayaknya difasilitasi oleh negara. Dana komersial perbankan yang selama ini dipergunakan BULOG tentu mengandung konsekuensi dalam peran stabilisasinya. Kewajiban mengembalikan beban bunga yang cukup besar ditambah kewajiban menghasilkan keuntungan sebagai BUMN, tentu menjadi beban korporat yang sangat berat.
Dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih eksplisit dan komprehensif untuk memberikan ruang kondusif bagi BULOG dalam melakukan stabilisasi harga komoditi pangan. Sehingga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memastikan intervensi negara berfungsi secara optimal dalam menjamin terpenuhinya hak asasi rakyat.
Pemerintahan yang baru diharapkan tidak akan membiarkan sebagian besar rakyatnya terperangkap dalam gempuran arus liberalisasi pasar yang hanya akan menguntungkan secuil pemangku kepentingan. Ekspektasi yang terlanjur menggelumbung ini akan menjadi taruhan seberapa besar relevansi demokrasi terhadap kesejahteraan rakyat.
Oleh : Roy Rahmadi Prawira
(Dewan Pakar DPD Perpadi Sumut)
Mahatma Gandhi : “bagi yang sangat kelaparan, kadang makanan itu adalah tuhan. Maka Negara harus memastikan tak ada warganya yang sampai men-Tuhan-kan makanan karena saking laparnya”
Wejangan Gandhi itu mengingatkan kita tentang hak asasi rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara, yakni terbebasnya rakyat dari ancaman kelaparan. Deklarasi Roma 2009 dan konstitusi negara kita, pun memuat substansi yang sama.
Namun menjamin pemenuhan hak dasar tersebut bukan perkara mudah. Ketersediaan maupun aksesibilitas rakyat dalam menjangkau kebutuhan pangannya, masih menjadi tantangan besar untuk memenuhinya.
Persoalan di sisi produksi kian terasa dengan berlakunya kebijakan yang semakin liberal. Hampir semua komoditas impor marak menghiasi pasar di seantero negeri. Liberalisasi membuat produsen atau petani lokal yang skala usaha taninya kecil tidak berdaya menahan gempuran komoditas impor.
Daya saing komoditas pangan kita sangat rendah, karena skala usaha petani kita sangat kecil dimana kepemilikan lahan berkisar 0,3 Ha per petani. Bandingkan dengan negara-negara maju yang kepemilikan lahannya sampai 50 Ha per kapita. Semakin besar hamparan lahan semakin efisien dan ekonomis usaha tani yang dilakukan, karena biaya satuan produksinya lebih kecil.
Persoalan pada sisi konsumsi, ditandai dengan daya beli masyarakat yang masih sangat rendah, sehingga sangat sensitif dan rentan terhadap fluktuasi harga. Skala pasar yang luas dan kondisi yang belum sempurna, sangat memungkin banyak pihak ‘bermain” dalam spekulasi harga. Kartel-kartel pada komoditas pangan yang bermodal besar dan akses yang kuat sangat mampu mengatur harga.
Peran Penyeimbang
Dua sisi kelemahan tersebut, di sisi produksi dan konsumsi, masih mewarnai konstelasi dunia pangan di negeri ini. Posisi BULOG sebagai lembaga stabilisasi kembali disoal dan diharapkan perannya sebagai penyeimbang atas kedua sisi tersebut.
Sebagai alat penyeimbang, BULOG bagaikan “bandul pendulum” yang bergerak di antara titik-titik yang saling berseberangan. Menjaga keseimbang antara kepentingan di sisi produsen maupun konsumen, agar bandul pendulumnya berada pada titik keseimbangan (equilibrium).
Bulog dapat berperan dengan menjaga harga di tingkat petani pada tingkat harga yang wajar, sehingga memberikan jaminan harga dan pasar bagi petani, Serapan BULOG terhadap produksi dalam negeri merangsang petani untuk memproduksi pangan pokok dengan produktifitas yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan supply beras dari luar negeri.
Efektifitas BULOG menghimpun produksi para petani tersebut juga memberikan jaminan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga di tingkat konsumen. Penguasaan stok pangan yang cukup akan sangat berpengaruh dalam pencegahan gejolak harga dan permainan para spekulan. Berbagai program proteksi seperti Operasi pasar dan Raskin, sangat efektif sebagai alat stabilisasi harga beras di tingkat konsumen Sehingga kelompok masyarakat miskin dapat terlindungi dari tekanan harga yang semakin mengurangi daya beli mereka.,
Menghalau kendala
Pada komoditi beras, peran BULOG dalam menjaga titik equilibrium sangat efektif. Karena didukung kapasitas manajemen dan infrastruktur yang baik, juga kebijakan yang komprehensif dan sangat kondusif terhadap kewenangan BULOG dalam mengelola komoditi beras. Hanya saja, dalam menjaga keseimbangan antara misi pengadaan stok beras dengan mempertahankan standar kualitas dalam penyalurannya masih terkendala trade off, dimana kedua aspek tersebut dapat saling menafikan sehingga salah satunya akan terpinggirkan. Seringkali terjadi, manakala Pemerintah menargetkan kepada Perum BULOG untuk mencapai angka volume pengadaan dari dalam negeri agar tidak perlu ada tambahan import, maka berbagai filter yang menjaga standar kualitas beras pengadaan akan mengendor karena adanya tekanan sedemikian kuat. Bilamana hal itu terjadi, maka Perum BULOG akan menanggung akibat dalam kualitas berasnya ketika dilakukan penyaluran kepada target konsumen.
Sehingga kebijakan pengadaan selayaknya diberikan kelenturan-kelenturan yang dapat mengakomodir aspek kuantitas yang menjadi target pemerintah, tapi juga sekaligus memuat aspek kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen yang akan dilayani oleh Perum BULOG.
Kemudian bagaimana dengan pengelolaan terhadap komoditi-komoditi lainnya ?
Sejak pengebirian peran BULOG dalam mengelola beberapa komoditi pangan oleh IMF tahun 1998, belum ada kebijakan yang signifikan mengembalikan peran tersebut. Penugasan BULOG untuk mengamankan harga kedele, disusul stabilisasi harga daging sapi dan gula pasir, belum berjalan sesuai harapan.
Peningkatan peran BULOG sebagai stabilisator pada tiga komoditi tersebut, masih dihadang beberapa kendala sehingga penguatan peran tidak optimal. Kendala yang harus diatasi antara lain, hambatan birokrasi perijinan yang masih menyamakan BULOG dengan perusahaan swasta lainnya.
Misi stabilisasi yang diemban BULOG selayaknya didukung kebijakan perijinan khusus yang kondusif. Aturan perijinan bagi BULOG harus bersifat katalisator dan supporting, bukan barrier yang menghambat stabilisasi. Selain itu waktu perizinannya mesti diberikan jauh sebelum waktu pelaksanaannya, sehingga pemesanan komoditi dilakukan jauh hari untuk mendapat jaminan supply dan harga yang kompetitif.
Tidak kalah pentingnya adalah dukungan akurasi data dari instansi yang berwenang tentang angka produksi dan konsumsi, Kesimpangsiuran data sangat menghambat perencanaan dan ketepatan waktu pelaksanaannya.
Kendala berikut adalah kebutuhan anggaran stabilisasi yang selayaknya difasilitasi oleh negara. Dana komersial perbankan yang selama ini dipergunakan BULOG tentu mengandung konsekuensi dalam peran stabilisasinya. Kewajiban mengembalikan beban bunga yang cukup besar ditambah kewajiban menghasilkan keuntungan sebagai BUMN, tentu menjadi beban korporat yang sangat berat.
Dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih eksplisit dan komprehensif untuk memberikan ruang kondusif bagi BULOG dalam melakukan stabilisasi harga komoditi pangan. Sehingga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memastikan intervensi negara berfungsi secara optimal dalam menjamin terpenuhinya hak asasi rakyat.
Pemerintahan yang baru diharapkan tidak akan membiarkan sebagian besar rakyatnya terperangkap dalam gempuran arus liberalisasi pasar yang hanya akan menguntungkan secuil pemangku kepentingan. Ekspektasi yang terlanjur menggelumbung ini akan menjadi taruhan seberapa besar relevansi demokrasi terhadap kesejahteraan rakyat.
Oleh : Roy Rahmadi Prawira
(Dewan Pakar DPD Perpadi Sumut)
Revitalisasi Peran Bulog
Kamis, 13 November 2014
Mahatma Gandhi mengatakan: “Bagi yang sangat kelaparan, kadang makanan itu adalah tuhan. Maka negara harus memastikan tak ada warganya yang sampai men-tuhan-kan makanan karena saking laparnya.”
Wejangan Gandhi itu mengingatkan kita tentang hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara, yakni terbebasnya rakyat dari ancaman kelaparan. Deklarasi Roma 2009 dan konstitusi negara kita pun memuat substansi yang sama. Namun, menjamin pemenuhan hak dasar tersebut bukan perkara mudah. Ketersediaan maupun aksesibilitas rakyat dalam menjangkau kebutuhan pangannya masih menjadi tantangan besar untuk memenuhinya.
Persoalan di sisi produksi kian terasa dengan berlakunya kebijakan yang semakin liberal. Hampir semua komoditas impor marak menghiasi pasar di seantero negeri. Liberalisasi membuat produsen atau petani lokal yang skala usaha taninya kecil tidak berdaya menahan gempuran komoditas impor.
Daya saing komoditas pangan kita sangat rendah, karena skala usaha petani kita sangat kecil dimana kepemilikan lahan berkisar 0,3 hektare per petani. Bandingkan dengan negara-negara maju yang kepemilikan lahannya sampai 50 hektare per kapita. Semakin besar hamparan lahan semakin efisien dan ekonomis usaha tani yang dilakukan, karena biaya satuan produksinya lebih kecil.
 |
Wejangan Gandhi itu mengingatkan kita tentang hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara, yakni terbebasnya rakyat dari ancaman kelaparan. Deklarasi Roma 2009 dan konstitusi negara kita pun memuat substansi yang sama. Namun, menjamin pemenuhan hak dasar tersebut bukan perkara mudah. Ketersediaan maupun aksesibilitas rakyat dalam menjangkau kebutuhan pangannya masih menjadi tantangan besar untuk memenuhinya.
Persoalan di sisi produksi kian terasa dengan berlakunya kebijakan yang semakin liberal. Hampir semua komoditas impor marak menghiasi pasar di seantero negeri. Liberalisasi membuat produsen atau petani lokal yang skala usaha taninya kecil tidak berdaya menahan gempuran komoditas impor.
Daya saing komoditas pangan kita sangat rendah, karena skala usaha petani kita sangat kecil dimana kepemilikan lahan berkisar 0,3 hektare per petani. Bandingkan dengan negara-negara maju yang kepemilikan lahannya sampai 50 hektare per kapita. Semakin besar hamparan lahan semakin efisien dan ekonomis usaha tani yang dilakukan, karena biaya satuan produksinya lebih kecil.
Diduga Oknum Pemdes Walakone Gelapkan Raskin
Rabu, 12 November 2014
Piru - Diduga oknum pemerintah desa (Pemdes) Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat menggelapkan ratusan hingga ribuan kilogram raskin yang diperuntukan untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di desa tersebut.
Tindakan tidak terpuji Oknum pemdes ini “tertangkap basah” oleh masyarakat, saat yang bersangkutan hendak menyelewengkan raskin yang telah diendapkan selama kurang lebih dua minggu di Kantor Desa Walakone.
Kendati demikian, pelaksana tugas Camat Taniwel Timur, Merry Usmani kepada wartawan di Piru, pekan kemarin menampik isu yang beredar tersebut.
Ia bahkan dengan lantang membela Pemdes Walakone sesuai dengan alibi yang disampaikan oleh pemdes kepadanya.
”Ya ceritanya begini, setelah selesai penjualan ada sisa sekitar 1 ton atau 67 karung, lalu masyarakat tidak ada yang beli lagi, dengan catatan tidak boleh kasih masuk di pondok, jadi untuk seluruh masyarakat sudah mendapat bagian lalu tidak ada orang yang beli kemudian ditampung di balai Desa Walakone,” ujarnya.
Setelah raskin sisa bersama dengan KAUR dan BPD rapat dulu baru akan diputuskan apakah 67 karung ini mau dijual per karung atau per kilogram, atau dua KK beli satu karung dan itu akan diputuskan dalam rapat.
Menurutnya, berdasarkan laporan Raja Walakone, Simon Latulariuw, kata dia, kepadanya saat ini raskin tengah proses penjualan dan tidak digelapkan.
“Ya sekarang beras belum habis. Solusi yang kita tawarkan langsung dilakukan penjualan kepada masyarakat,” katanya.
Masyarakat Desa Walakone yang enggan namanya dikorankan ini meminta, Camat Taniwel Timur agar tidak menutup-nutupi bobrok oknum Pemdes Walakone. Gencarnya pembelaan camat bahkan menuai cibiran miring akan ada kongkalikong antara camat dengan oknum-oknum tersebut.
Ia bahkan mengisahkan kronologis terbongkarnya dugaan penimbunan Raskin di Kantor Desa Walakone oleh Oknum Pemerintah Desa Walakone.
“Saat salah seorang masyarakat, hendak membeli raskin, beberapa KAUR mengatakan beras sudah habis, namun faktanya setelah penemuan ini beras masih ada tersisa sekitar 1 ton yang disinyalir akan dijual ke toko kelontong disekitar Walakone,” jelas sumber koran ini.
Ia meminta, Bupati, Jacobus F Puttileihalat mengevaluasi Camat Taniwel Timur, Merry Usmani dan oknum Pemdes Walakone dan mengutus pihak inspektorat mengusut kasus tersebut. Hal tersebut dilakukan pasalnya dugaan penimbunan beras terindikasi bukan hanya terjadi sekali saja, namun telah terjadi berulang kali.
Bukan saja pihak inspektorat, dirinya bahkan meminta adanya intervensi yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh pihak Polres SBB,agar adanya efek jera bagi para pelaku yang diduga mencatut hak rakyat miskin tersebut. (S-38)
Piru - Diduga oknum pemerintah desa (Pemdes) Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat menggelapkan ratusan hingga ribuan kilogram raskin yang diperuntukan untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di desa tersebut.
Tindakan tidak terpuji Oknum pemdes ini “tertangkap basah” oleh masyarakat, saat yang bersangkutan hendak menyelewengkan raskin yang telah diendapkan selama kurang lebih dua minggu di Kantor Desa Walakone.
Kendati demikian, pelaksana tugas Camat Taniwel Timur, Merry Usmani kepada wartawan di Piru, pekan kemarin menampik isu yang beredar tersebut.
Ia bahkan dengan lantang membela Pemdes Walakone sesuai dengan alibi yang disampaikan oleh pemdes kepadanya.
”Ya ceritanya begini, setelah selesai penjualan ada sisa sekitar 1 ton atau 67 karung, lalu masyarakat tidak ada yang beli lagi, dengan catatan tidak boleh kasih masuk di pondok, jadi untuk seluruh masyarakat sudah mendapat bagian lalu tidak ada orang yang beli kemudian ditampung di balai Desa Walakone,” ujarnya.
Setelah raskin sisa bersama dengan KAUR dan BPD rapat dulu baru akan diputuskan apakah 67 karung ini mau dijual per karung atau per kilogram, atau dua KK beli satu karung dan itu akan diputuskan dalam rapat.
Menurutnya, berdasarkan laporan Raja Walakone, Simon Latulariuw, kata dia, kepadanya saat ini raskin tengah proses penjualan dan tidak digelapkan.
“Ya sekarang beras belum habis. Solusi yang kita tawarkan langsung dilakukan penjualan kepada masyarakat,” katanya.
Masyarakat Desa Walakone yang enggan namanya dikorankan ini meminta, Camat Taniwel Timur agar tidak menutup-nutupi bobrok oknum Pemdes Walakone. Gencarnya pembelaan camat bahkan menuai cibiran miring akan ada kongkalikong antara camat dengan oknum-oknum tersebut.
Ia bahkan mengisahkan kronologis terbongkarnya dugaan penimbunan Raskin di Kantor Desa Walakone oleh Oknum Pemerintah Desa Walakone.
“Saat salah seorang masyarakat, hendak membeli raskin, beberapa KAUR mengatakan beras sudah habis, namun faktanya setelah penemuan ini beras masih ada tersisa sekitar 1 ton yang disinyalir akan dijual ke toko kelontong disekitar Walakone,” jelas sumber koran ini.
Ia meminta, Bupati, Jacobus F Puttileihalat mengevaluasi Camat Taniwel Timur, Merry Usmani dan oknum Pemdes Walakone dan mengutus pihak inspektorat mengusut kasus tersebut. Hal tersebut dilakukan pasalnya dugaan penimbunan beras terindikasi bukan hanya terjadi sekali saja, namun telah terjadi berulang kali.
Bukan saja pihak inspektorat, dirinya bahkan meminta adanya intervensi yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh pihak Polres SBB,agar adanya efek jera bagi para pelaku yang diduga mencatut hak rakyat miskin tersebut. (S-38)
Deddi Minta Kualitas Raskin Ditingkatkan
Rabu, 12 November 2014
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung, Deddi Wijaya meminta kualitas beras miskin yang disalurkan gratis (raskintis) kepada masyarakat ditingkatkan. Pasalnya masyarakat tidak menyukai beras yang disalurkan itu.
Deddi Wijaya mengatakan Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang berwenang dalam hal itu dapat menanggapi keluhanmasyarakat.
"Ini keluhan warga yang saya terima. Beras Bulog ini tidak wajar kualitasnya menurut warga," kata Deddi kepada sejumlah wartawan, Rabu (12/11/2014).
Ia mengatakan, dengan anggaran yang nilainya mencapai Rp.13 Miliar, mestinya beras yang diberikan haruslah punya kualitas yang cukup baik.
http://belitung.tribunnews.com/2014/11/12/deddi-minta-kualitas-raskin-ditingkatkan
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung, Deddi Wijaya meminta kualitas beras miskin yang disalurkan gratis (raskintis) kepada masyarakat ditingkatkan. Pasalnya masyarakat tidak menyukai beras yang disalurkan itu.
Deddi Wijaya mengatakan Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang berwenang dalam hal itu dapat menanggapi keluhanmasyarakat.
"Ini keluhan warga yang saya terima. Beras Bulog ini tidak wajar kualitasnya menurut warga," kata Deddi kepada sejumlah wartawan, Rabu (12/11/2014).
Ia mengatakan, dengan anggaran yang nilainya mencapai Rp.13 Miliar, mestinya beras yang diberikan haruslah punya kualitas yang cukup baik.
http://belitung.tribunnews.com/2014/11/12/deddi-minta-kualitas-raskin-ditingkatkan
OKNUM APARAT DESA DIDUGA MENJUAL RASKIN
Rabu, 12 November 2014
Kepolisian Sedang Melakukan Penyelidikan
CIAMIS, (KP).- Beras untuk rakyat miskin (Raskin) merupakan hak untuk rakyat miskin. Tetapi kenyataanya masih banyak oknum aparat desa yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan dijual ke pasaran secara bebas. Tindakanya itu tentu sangat merugikan rakyat miskin.
Kasus itu terjadi di Desa Sanding Taman Kecamatan Panjalu. Oknum aparat desa Sanding Taman Kecamatan Panjalu, Ka bupaten Ciamis diduga telah menjual beras Bulog ke pasar bebas sebanyak 7,5 kwintal. Petugas kepolisian setempat, kini terus menyelidiki kasus tersebut.
Wakil Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Bulog Ciamis Fitri Nur, saat ditemui di ruang kerjannya Selasa (11/11/2014), menjelaskan, jika mengetahui penyelewengan tersebut ketika pihaknya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait masalah tersebut.
“Saat ini masih dalam proses penyidikan lebih dalam terkait tersebut, belum diketahui berapa yang sebenarnya beras yang dijual atau dislwengkan oleh oknum aparat desa tersebut,” katanya.
Lanjut Fitri, polisi menyelidik kasus tersebut ketika ada warga yang lapor kepada pihak kepolisi karena di desa tersebut ada sejumlah kejanggalan yang mencolok pada jatah raskin untuk masyarakat sekitar.
“Kemungkinan ada sejumlah warga yang tidak kebagian jatah raskin di bulan tertentu karena beras tersebut dijual ke pasar bebas, bukan dijual sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Untuk diketahui, kuota Raskin untuk Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu, sebanyak 568 RTS dengan volume pengiriman 8, 52 ton per bulan, sedangkan saat ini untuk desa Sanding Taman tersisa dua kali lagi alokasi beras raskin.
“Meskipun terjadi masalah ini namun untuk pendistribusian dari bulog ke desa tetap berlangsung, dan pendistribusian lancar tidak ada masalah hingga saat ini,” ucap dia.
Menurut Fitri, yang akan menjadi masalah dari kasus ini adalah kurangnya jatah ke masyarakat karena sebagian beras alokasi untuk masyakat prasejahtera berkurang.
“Jika masyarakat sadar akan kurang jatah raskin pasti mereka akan meminta kepada pihak desa, karena jatah per RTS 15 perbulan dan dengan adanya kasus tersebut dipastikan berkurang,” tuturnya.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun wartawan “KP” di lapangan, sekarang ini polisi sudah membawa sejumlah barang bukti yaitu beras dan meminta keterangan dari seeorang yang diduga sebagai pelaku yang telah menjual raskin ke pasaran. E-36***
http://www.kabar-priangan.com/news/detail/15529
Kepolisian Sedang Melakukan Penyelidikan
CIAMIS, (KP).- Beras untuk rakyat miskin (Raskin) merupakan hak untuk rakyat miskin. Tetapi kenyataanya masih banyak oknum aparat desa yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan dijual ke pasaran secara bebas. Tindakanya itu tentu sangat merugikan rakyat miskin.
Kasus itu terjadi di Desa Sanding Taman Kecamatan Panjalu. Oknum aparat desa Sanding Taman Kecamatan Panjalu, Ka bupaten Ciamis diduga telah menjual beras Bulog ke pasar bebas sebanyak 7,5 kwintal. Petugas kepolisian setempat, kini terus menyelidiki kasus tersebut.
Wakil Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Bulog Ciamis Fitri Nur, saat ditemui di ruang kerjannya Selasa (11/11/2014), menjelaskan, jika mengetahui penyelewengan tersebut ketika pihaknya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait masalah tersebut.
“Saat ini masih dalam proses penyidikan lebih dalam terkait tersebut, belum diketahui berapa yang sebenarnya beras yang dijual atau dislwengkan oleh oknum aparat desa tersebut,” katanya.
Lanjut Fitri, polisi menyelidik kasus tersebut ketika ada warga yang lapor kepada pihak kepolisi karena di desa tersebut ada sejumlah kejanggalan yang mencolok pada jatah raskin untuk masyarakat sekitar.
“Kemungkinan ada sejumlah warga yang tidak kebagian jatah raskin di bulan tertentu karena beras tersebut dijual ke pasar bebas, bukan dijual sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Untuk diketahui, kuota Raskin untuk Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu, sebanyak 568 RTS dengan volume pengiriman 8, 52 ton per bulan, sedangkan saat ini untuk desa Sanding Taman tersisa dua kali lagi alokasi beras raskin.
“Meskipun terjadi masalah ini namun untuk pendistribusian dari bulog ke desa tetap berlangsung, dan pendistribusian lancar tidak ada masalah hingga saat ini,” ucap dia.
Menurut Fitri, yang akan menjadi masalah dari kasus ini adalah kurangnya jatah ke masyarakat karena sebagian beras alokasi untuk masyakat prasejahtera berkurang.
“Jika masyarakat sadar akan kurang jatah raskin pasti mereka akan meminta kepada pihak desa, karena jatah per RTS 15 perbulan dan dengan adanya kasus tersebut dipastikan berkurang,” tuturnya.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun wartawan “KP” di lapangan, sekarang ini polisi sudah membawa sejumlah barang bukti yaitu beras dan meminta keterangan dari seeorang yang diduga sebagai pelaku yang telah menjual raskin ke pasaran. E-36***
http://www.kabar-priangan.com/news/detail/15529
Rabu, 12 November 2014
Warga Kelurahan Fandoi Biak Keluhkan Beras Bulog yang Kotor
Rabu, 12 November 2014
Biak, Jubi-Warga Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor mengeluhkan kualitas beras bulog yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka melalui pemerintah daerah Biak Numfor. Keluhan itu disampaikan ketika ditemui Jubi, Selasa (11/11).
Nety, salah satu warga asal Raja Ampat kepada Jubi mengatakan, beras bulog yang mereka terima dari setoran uang yang diberikan kepada Kelurahan Fandoi kebanyakan kotor. Sehingga jika dipilih untuk konsumsi, dari 50 kg yang bersih untuk layak dikonsumsi hanya 35 kg.
“Ini kerugian bagi kami. Kerugian pertama, kualitas beras yang tak menjamin kesehatan. Terus kerugian kedua, yakni secara finansial. Sebab beli beras dengan jumlah tertentu, tapi setelah dipilih yang bersih, jumlahnya tak sesuai, karena sebagian kotor dan tak layak dikomsumsi,” kata Nety.
Hal sama juga diungkapkan Megawati dan beberapa warga lainnya. Mereka mengatakan, kualitas beras bulog atau raskin kali ini jauh lebih jelek dibanding dengan kualitas beras tahun kemarin.
Untuk itu, demi kesehatan, mereka berharap pemerintah Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah Biak Numfor untuk menyampaikan ke pihak Bulog, agar mendatang beras yang bersih, bukan seperti yang ada saat ini.
Bila perlu kata mereka beras Bulog yang ada saat ini digantikan saja dengan beras jenis lain yang bersih. Mereka tetap membelinya untuk kesehatan mereka.
Kepala Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota, Nelis Mambenar, terkait dengan keluhan warganya mengatakan hal tersebut memang sudah lama dikeluhkan warganya. Tetapi pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sebab beras yang disediakan pihak Bulog hanyalah seperti yang disebutkan.
“Jangankan masyarakat, kami pegawai punya beras jatah saja kotor juga karena satu jenis beras. Jadi apa yang dikeluhkan ini memang benar dan sebagai pemerintah terendah kami hanya bisa sampaikan saja ke pimpinan teratas,” kata Mambenar ketika ditemui Jubi, Selasa (11/11 ).
Soal usulan warga untuk jenis beras bantuan masyarakat diganti dengan jenis beras lain, kata Mambenar, perlu karena itu untuk kesehatan. “Jika masyarakat tetap mengkonsumsi beras yang yang kotor, maka mereka bisa sakit. Yang repot kan pemerintah karena harus siapkan obat dalam jumlah besar,” katanya.
Selain itu, mengingat jumlah warga Kelurahan Fandoi yang terbilang cukup banyak, maka ia juga berharap ada penambahan jatah beras untuk kelurahannya maupun kelurahan dan kampung lain. Sebab jatah beras yang ada saat ini tidak mencukupi semua warga yang ada. Sehingga warga yang selalu mengecek ke kantor kelurahan saja yang bisa dapat sementara yang lainnya tidak karena stok beras yang tersedia terbatas. (Marten Boseren)
http://tabloidjubi.com/2014/11/12/warga-kelurahan-fandoi-biak-keluhkan-beras-bulog-yang-kotor/
Biak, Jubi-Warga Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor mengeluhkan kualitas beras bulog yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka melalui pemerintah daerah Biak Numfor. Keluhan itu disampaikan ketika ditemui Jubi, Selasa (11/11).
Nety, salah satu warga asal Raja Ampat kepada Jubi mengatakan, beras bulog yang mereka terima dari setoran uang yang diberikan kepada Kelurahan Fandoi kebanyakan kotor. Sehingga jika dipilih untuk konsumsi, dari 50 kg yang bersih untuk layak dikonsumsi hanya 35 kg.
“Ini kerugian bagi kami. Kerugian pertama, kualitas beras yang tak menjamin kesehatan. Terus kerugian kedua, yakni secara finansial. Sebab beli beras dengan jumlah tertentu, tapi setelah dipilih yang bersih, jumlahnya tak sesuai, karena sebagian kotor dan tak layak dikomsumsi,” kata Nety.
Hal sama juga diungkapkan Megawati dan beberapa warga lainnya. Mereka mengatakan, kualitas beras bulog atau raskin kali ini jauh lebih jelek dibanding dengan kualitas beras tahun kemarin.
Untuk itu, demi kesehatan, mereka berharap pemerintah Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah Biak Numfor untuk menyampaikan ke pihak Bulog, agar mendatang beras yang bersih, bukan seperti yang ada saat ini.
Bila perlu kata mereka beras Bulog yang ada saat ini digantikan saja dengan beras jenis lain yang bersih. Mereka tetap membelinya untuk kesehatan mereka.
Kepala Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota, Nelis Mambenar, terkait dengan keluhan warganya mengatakan hal tersebut memang sudah lama dikeluhkan warganya. Tetapi pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sebab beras yang disediakan pihak Bulog hanyalah seperti yang disebutkan.
“Jangankan masyarakat, kami pegawai punya beras jatah saja kotor juga karena satu jenis beras. Jadi apa yang dikeluhkan ini memang benar dan sebagai pemerintah terendah kami hanya bisa sampaikan saja ke pimpinan teratas,” kata Mambenar ketika ditemui Jubi, Selasa (11/11 ).
Soal usulan warga untuk jenis beras bantuan masyarakat diganti dengan jenis beras lain, kata Mambenar, perlu karena itu untuk kesehatan. “Jika masyarakat tetap mengkonsumsi beras yang yang kotor, maka mereka bisa sakit. Yang repot kan pemerintah karena harus siapkan obat dalam jumlah besar,” katanya.
Selain itu, mengingat jumlah warga Kelurahan Fandoi yang terbilang cukup banyak, maka ia juga berharap ada penambahan jatah beras untuk kelurahannya maupun kelurahan dan kampung lain. Sebab jatah beras yang ada saat ini tidak mencukupi semua warga yang ada. Sehingga warga yang selalu mengecek ke kantor kelurahan saja yang bisa dapat sementara yang lainnya tidak karena stok beras yang tersedia terbatas. (Marten Boseren)
http://tabloidjubi.com/2014/11/12/warga-kelurahan-fandoi-biak-keluhkan-beras-bulog-yang-kotor/
JATAH RASKIN DIDUGA JADI BANCAKAN OKNUM PENGURUS
Selasa, 11 November 2014
SAPA - JATAH beras miskin (raskin) di salah satu Dusun di Desa Gombang, Ponjong, diduga kuat menjadi bancakan oknum pengurus raskin, beberapa waktu lalu.
Warga miskin hanya mendapatkan 4 sampai 5 kilo gram per kepala keluarga (kk) sementara oknum pengurus mendapat tiga kali lipatnya.
Pembagian raskin satu bulan yang lalu di salah satu Dusun di Desa Gombang menyisakan keprihatinan. Karena banyak warga yang mengeluhkan pembagian raskin dinilai tidak merata.
Dalam satu Dusun ada 36 KK, seharusnya raskin tersebut dibagikan secara merata kepada warga yang membutuhkan bantuan.
Tetapi tidak, warga yang membutuhkan justru hanya mendapatkan jatah raskin 4-5 kilo gram per KK dan oknum pengurus raskin mendapatkan jatah raskin 15 kilo gram.
"Miris melihat pembagian raskin, yang justru jadi bancakan," beber salah seorang warga setempat yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (11/11/2014).
Ia mengungkapan, padahal di Dusun setempat masih banyak sejumlah warga miskin yang patut mendapatkan bantuan lebih. Tetapi hal itu tidak membuka pintu hati oknum pengurus pembagian raskin.
"Warga sangat terbantu adanya raskin, tetapi hal itu malah tidak dimaksimalkan untuk warga miskin," tambahnya.
Sumber: gunungkidulpost dot com
http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/6196-penanggulangan-kemiskinan-raskin-jadi-bancakan-oknum
SAPA - JATAH beras miskin (raskin) di salah satu Dusun di Desa Gombang, Ponjong, diduga kuat menjadi bancakan oknum pengurus raskin, beberapa waktu lalu.
Warga miskin hanya mendapatkan 4 sampai 5 kilo gram per kepala keluarga (kk) sementara oknum pengurus mendapat tiga kali lipatnya.
Pembagian raskin satu bulan yang lalu di salah satu Dusun di Desa Gombang menyisakan keprihatinan. Karena banyak warga yang mengeluhkan pembagian raskin dinilai tidak merata.
Dalam satu Dusun ada 36 KK, seharusnya raskin tersebut dibagikan secara merata kepada warga yang membutuhkan bantuan.
Tetapi tidak, warga yang membutuhkan justru hanya mendapatkan jatah raskin 4-5 kilo gram per KK dan oknum pengurus raskin mendapatkan jatah raskin 15 kilo gram.
"Miris melihat pembagian raskin, yang justru jadi bancakan," beber salah seorang warga setempat yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (11/11/2014).
Ia mengungkapan, padahal di Dusun setempat masih banyak sejumlah warga miskin yang patut mendapatkan bantuan lebih. Tetapi hal itu tidak membuka pintu hati oknum pengurus pembagian raskin.
"Warga sangat terbantu adanya raskin, tetapi hal itu malah tidak dimaksimalkan untuk warga miskin," tambahnya.
Sumber: gunungkidulpost dot com
http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/6196-penanggulangan-kemiskinan-raskin-jadi-bancakan-oknum
Raskin Habis, Warga Miskin Merana
Selasa, 11 Noveber 2014
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Penyaluran beras rakyat miskin (raskin) untuk alokasi November-Desember 2014, hingga kini belum ada keputusan dari Pemerintah Pusat.
Hal itu tentunya sangat membuat warga miskin merana.
"Saya terpaksa ngutang ke ketua RT untuk beli beras," ujar seorang warga Blok Pasar, Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi, Sarnipem, Selasa (11/11).
Sarnipem mengatakan, meski tidak dapat memenuhi kebutuhan selama sebulan penuh, namun keberadaan raskin sangat meringankan beban pengeluarannya. Pasalnya, harga beras di pasaran sangat tinggi, terutama saat November dan Desember.
Sarnipem menambahkan, dirinya hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sedangkan suaminya yang bernama Dullah, hanya bekerja sebagai tukang pijat dengan penghasilan yang minim.
"Semoga raskin untuk alokasi November-Desember 2014 segera dicairkan," tutur Sarnipem.
Harapan senada juga diungkapkan seorang warga Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Saryem. Dia pun mengaku sangat menantikan pencairan raskin untuk bulan ini.
"Harga beras di pasar sekarang mahal sekali. Kalau ada raskin kan lumayan bisa meringankan beban," kata Saryem.
Wakil Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Heri Sulistyo, saat dikonfirmasi, menyatakan, pencairan raskin ke-13 dan 14 (November-Desember) masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat.
"Untuk raskin 13 dan 14 sampai saat ini belum ada informasi sama sekali dari Pusat," kata Heri, dalam pesan singkat kepada Republika, Selasa (11/11).
Ketika disinggung mengenai stok beras yang ada di Bulog Indramayu, Heri menjelaskan, sampai saat ini bisa untuk mencukupi kebutuhan hingga enam bulan ke depan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Attar Rizal, menjelaskan, penyaluran raskin untuk November dan Desember 2014 sudah dipercepat pada Februari dan Maret 2014. Pasalnya, saat itu terjadi musibah banjir di berbagai daerah hingga penyaluran raskin periode November-Desember 2014 dibagikan pada periode itu juga.
Attar mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya, alokasi raskin untuk November-Desember selalu ada. Namun pada tahun ini, penyaluran raskin untuk akhir tahun tersebut masih menunggu kebijakan Pemerintah Pusat.
"Untuk saat ini, tambahan raskin ke-13 dan 14 belum ada perintahnya," terang Attar.
Attar menyebutkan, kebutuhan penyaluran raskin di Kabupaten Indramayu sebesar 2.610.030 kg per bulan. Sedangkan jumlah penerima raskin mencapai 174.002 RTSPM.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di Pasar Baru Indramayu, untuk harga beras kualitas I, saat ini naik dari Rp 8.800 menjadi Rp 9.000 per kg, beras kualitas II naik dari Rp 8.200 menjadi Rp 8.400 per kg dan beras kualitas III naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 8.200 per kg.
Sedangkan harga beras eceran di warung-warung, harganya berkisar antara Rp 9.000-Rp 9.500 per kg.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/11/11/nev7tu-raskin-habis-warga-miskin-merana
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Penyaluran beras rakyat miskin (raskin) untuk alokasi November-Desember 2014, hingga kini belum ada keputusan dari Pemerintah Pusat.
Hal itu tentunya sangat membuat warga miskin merana.
"Saya terpaksa ngutang ke ketua RT untuk beli beras," ujar seorang warga Blok Pasar, Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi, Sarnipem, Selasa (11/11).
Sarnipem mengatakan, meski tidak dapat memenuhi kebutuhan selama sebulan penuh, namun keberadaan raskin sangat meringankan beban pengeluarannya. Pasalnya, harga beras di pasaran sangat tinggi, terutama saat November dan Desember.
Sarnipem menambahkan, dirinya hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sedangkan suaminya yang bernama Dullah, hanya bekerja sebagai tukang pijat dengan penghasilan yang minim.
"Semoga raskin untuk alokasi November-Desember 2014 segera dicairkan," tutur Sarnipem.
Harapan senada juga diungkapkan seorang warga Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Saryem. Dia pun mengaku sangat menantikan pencairan raskin untuk bulan ini.
"Harga beras di pasar sekarang mahal sekali. Kalau ada raskin kan lumayan bisa meringankan beban," kata Saryem.
Wakil Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Heri Sulistyo, saat dikonfirmasi, menyatakan, pencairan raskin ke-13 dan 14 (November-Desember) masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat.
"Untuk raskin 13 dan 14 sampai saat ini belum ada informasi sama sekali dari Pusat," kata Heri, dalam pesan singkat kepada Republika, Selasa (11/11).
Ketika disinggung mengenai stok beras yang ada di Bulog Indramayu, Heri menjelaskan, sampai saat ini bisa untuk mencukupi kebutuhan hingga enam bulan ke depan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Attar Rizal, menjelaskan, penyaluran raskin untuk November dan Desember 2014 sudah dipercepat pada Februari dan Maret 2014. Pasalnya, saat itu terjadi musibah banjir di berbagai daerah hingga penyaluran raskin periode November-Desember 2014 dibagikan pada periode itu juga.
Attar mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya, alokasi raskin untuk November-Desember selalu ada. Namun pada tahun ini, penyaluran raskin untuk akhir tahun tersebut masih menunggu kebijakan Pemerintah Pusat.
"Untuk saat ini, tambahan raskin ke-13 dan 14 belum ada perintahnya," terang Attar.
Attar menyebutkan, kebutuhan penyaluran raskin di Kabupaten Indramayu sebesar 2.610.030 kg per bulan. Sedangkan jumlah penerima raskin mencapai 174.002 RTSPM.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di Pasar Baru Indramayu, untuk harga beras kualitas I, saat ini naik dari Rp 8.800 menjadi Rp 9.000 per kg, beras kualitas II naik dari Rp 8.200 menjadi Rp 8.400 per kg dan beras kualitas III naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 8.200 per kg.
Sedangkan harga beras eceran di warung-warung, harganya berkisar antara Rp 9.000-Rp 9.500 per kg.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/11/11/nev7tu-raskin-habis-warga-miskin-merana
Selasa, 11 November 2014
DPRD Pamekasan Akan Segera Panggil Bagian Kesra dan Bulog Terkait Tunggakan Raskin
Senin, 10 November 2014
Entitashukum.online – Selama tahun 2014, tunggakan Beras Miskin (Raskin) di Pamekasan mencapai Rp 1,8 Miliar, hal ini didapat dari data yang dikeluarkan oleh Bulog Subdivre Madura. Tunggakan ini berada di di Kabupaten Bangkalan punya tunggakan Rp 234 juta, Sampang Rp 1,4 M lebih, Pamekasan Rp 1,8 M lebih, dan Sumenep Rp 766 juta lebih.
Untuk itu Komisi 4 DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang membidangi kesejahteraan rakyat dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak Bulog dan juga Kesra untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
“Kita akan pertemukan (Kesra dan Bulog) terkait denga permasalah rakyat ini. Minggu depan sesuai agenda akan kita panggil mereka untuk klarifikasi tunggakan raskin itu,” kata Ketua Komisi 4 DPRD Pamekasan, Apik.
Seharusnya hal ini tidak akan terjadi maka harus benar – benar di diwaspadai dan benar-benar dicermati.
“Ada apa ini kok sampai nunggak, padahal informasinya beras sudah diambil. Apa warga yang tidak bayar atau ada masalah lain? Ini yang perlu kami terlusuri,” jelasnya.
Pihak Bulog sendiri telah melakukan koordinasi dengan pihak pemkab, kecamatan dan juga pihak desa sendiri yang memiliki tunggakan raskin pada tahun ini.
“Upaya itu dilakukan baik melalui surat atau mendatangi langsung pihak pemkab dan meminta agar tunggakan raskin itu bisa segera diselesaikan,” kata Kepala Bulog Subdiveri Madura, Suharyono.
http://www.entitashukum.com/dprd-pamekasan-akan-segera-panggil-bagian-kesra-dan-bulog-terkait-tunggakan-raskin/
Entitashukum.online – Selama tahun 2014, tunggakan Beras Miskin (Raskin) di Pamekasan mencapai Rp 1,8 Miliar, hal ini didapat dari data yang dikeluarkan oleh Bulog Subdivre Madura. Tunggakan ini berada di di Kabupaten Bangkalan punya tunggakan Rp 234 juta, Sampang Rp 1,4 M lebih, Pamekasan Rp 1,8 M lebih, dan Sumenep Rp 766 juta lebih.
Untuk itu Komisi 4 DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang membidangi kesejahteraan rakyat dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak Bulog dan juga Kesra untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
“Kita akan pertemukan (Kesra dan Bulog) terkait denga permasalah rakyat ini. Minggu depan sesuai agenda akan kita panggil mereka untuk klarifikasi tunggakan raskin itu,” kata Ketua Komisi 4 DPRD Pamekasan, Apik.
Seharusnya hal ini tidak akan terjadi maka harus benar – benar di diwaspadai dan benar-benar dicermati.
“Ada apa ini kok sampai nunggak, padahal informasinya beras sudah diambil. Apa warga yang tidak bayar atau ada masalah lain? Ini yang perlu kami terlusuri,” jelasnya.
Pihak Bulog sendiri telah melakukan koordinasi dengan pihak pemkab, kecamatan dan juga pihak desa sendiri yang memiliki tunggakan raskin pada tahun ini.
“Upaya itu dilakukan baik melalui surat atau mendatangi langsung pihak pemkab dan meminta agar tunggakan raskin itu bisa segera diselesaikan,” kata Kepala Bulog Subdiveri Madura, Suharyono.
http://www.entitashukum.com/dprd-pamekasan-akan-segera-panggil-bagian-kesra-dan-bulog-terkait-tunggakan-raskin/
Veteran Perang di Papua minta bantuan raskin ke pemerintah
Senin, 10 November 2014
Merdeka.com - Sebanyak 30 lebih veteran di Kota Jayapura, Papua, meminta perhatian pemerintah setempat berupa rumah layak huni, bantuan beras miskin (raskin), motor tempel serta mengupayakan kantor bersama bagi veteran.
Puluhan veteran Kota Jayapura memanfaatkan momentum Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2014 dengan menggelar dialog dengan Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano usai upacara Hari Pahlawan di Lapangan Apel Wali Kota, Senin (10/11). Demikian dikutip antara.
Dalam dialog, puluhan veteran meminta pemerintah membangun rumah layak huni dan kantor bersama serta permintaan bantuan lainnya. "Kami butuh juga kantor bersama," kata salah satu veteran Jayapura, Sefnat Mambrasar.
Lelaki yang bekerja sebagai nelayan itu berharap pemerintah kota membantu membeli motor tempel. "Saya harapkan juga bapak wali kota memberikan saya motor tempel, supaya saya bisa cari ikan lebih jauh lagi," ujarnya.
Veteran lainnya, Persikila Wanda Imbiri meminta bantuan beras miskin (raskin) agar terlihat nyata bantuan pemerintah. "Kami berharap jangan hanya janji, beri kami beras raskin," katanya.
Menanggapi permintaan tersebut Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano berjanji akan memperhatikan permintaan dari veteran tersebut sesuai dengan kemampuan pemerintah.
"Mereka ini kan berjasa besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kita juga harus menghormati akan jasa-jasa mereka itu," ujarnya.
Apa yang mereka (Veteran) sampaikan, katanya, menjadi perhatian pemerintah kota, baik itu rumah layak, kantor dan juga raskin. "Saya akan konsultasi ke pemerintah pusat dan bapak gubernur, tentu akan diberikan sesuai kemampuan keuangan pemerintah," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan memperhatikan dan memprioritaskan veteran untuk pemberian raskin. "Saya akan koordinasi ke Bappeda sebagai penyelenggara raskin kota untuk prioritaskan veteran dan nama mereka masuk dalam penerima raskin di Kota Jayapura," ujarnya.
Mantan Kepala Distrik Abepura itu meminta ketua veteran untuk mendata secara baik para veteran yang ada dikota yang berjumlah kurang lebih 300 orang itu. "Harus didata secara baik, apakah ada yang pindah, atau sudah meninggal harus didata," ujarnya.
[ian]
http://www.merdeka.com/peristiwa/veteran-perang-di-papua-minta-bantuan-raskin-ke-pemerintah.html
Merdeka.com - Sebanyak 30 lebih veteran di Kota Jayapura, Papua, meminta perhatian pemerintah setempat berupa rumah layak huni, bantuan beras miskin (raskin), motor tempel serta mengupayakan kantor bersama bagi veteran.
Puluhan veteran Kota Jayapura memanfaatkan momentum Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2014 dengan menggelar dialog dengan Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano usai upacara Hari Pahlawan di Lapangan Apel Wali Kota, Senin (10/11). Demikian dikutip antara.
Dalam dialog, puluhan veteran meminta pemerintah membangun rumah layak huni dan kantor bersama serta permintaan bantuan lainnya. "Kami butuh juga kantor bersama," kata salah satu veteran Jayapura, Sefnat Mambrasar.
Lelaki yang bekerja sebagai nelayan itu berharap pemerintah kota membantu membeli motor tempel. "Saya harapkan juga bapak wali kota memberikan saya motor tempel, supaya saya bisa cari ikan lebih jauh lagi," ujarnya.
Veteran lainnya, Persikila Wanda Imbiri meminta bantuan beras miskin (raskin) agar terlihat nyata bantuan pemerintah. "Kami berharap jangan hanya janji, beri kami beras raskin," katanya.
Menanggapi permintaan tersebut Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano berjanji akan memperhatikan permintaan dari veteran tersebut sesuai dengan kemampuan pemerintah.
"Mereka ini kan berjasa besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kita juga harus menghormati akan jasa-jasa mereka itu," ujarnya.
Apa yang mereka (Veteran) sampaikan, katanya, menjadi perhatian pemerintah kota, baik itu rumah layak, kantor dan juga raskin. "Saya akan konsultasi ke pemerintah pusat dan bapak gubernur, tentu akan diberikan sesuai kemampuan keuangan pemerintah," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan memperhatikan dan memprioritaskan veteran untuk pemberian raskin. "Saya akan koordinasi ke Bappeda sebagai penyelenggara raskin kota untuk prioritaskan veteran dan nama mereka masuk dalam penerima raskin di Kota Jayapura," ujarnya.
Mantan Kepala Distrik Abepura itu meminta ketua veteran untuk mendata secara baik para veteran yang ada dikota yang berjumlah kurang lebih 300 orang itu. "Harus didata secara baik, apakah ada yang pindah, atau sudah meninggal harus didata," ujarnya.
[ian]
http://www.merdeka.com/peristiwa/veteran-perang-di-papua-minta-bantuan-raskin-ke-pemerintah.html
Bukan Dibagikan, Aparat Desa di Ciamis Malah Menjual 7 Kwintal Raskin ke Pasar
Senin, 10 November 2014
CIAMIS, FOKUSJabar.com: Pihak Subdrive III Bulog Ciamis menyayangkan adanya oknum aparat desa yang menyelewengkan Raskin, dan dijual ke pasar bebas. Pihak Bulog baru mengetahui kejadian tersebut, menyusul klarifikasi dari pihak Polres Ciamis mengenai distribusi Raskin.
“Jadi ada polisi meminta keterangan terkait dugaan penyimpangan Raskin di salah satu desa. Saat ini sedang diproses. Kami tentu sangat menyayangkan kejadian ini, sebab nantinya ada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak menerima,” kata Wakasub Drive III Bulog Ciamis Fitri Nur, Senin (10/11/2014).
Berdasarkan informasi sementara dari kepolisian, menyatakan bahwa ada oknum aparat di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu yang menjual Raskin ke pasar bebas sebanyak 7 kwintal dari distribusi periode Juli 2014.
“Kami juga dipanggil untuk dimintai keterangan dari aspek distribusinya oleh polisi,” tukasnya.
Untuk diketahui, kuota Raskin untuk Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu, sebanyak 568 RTS dengan volume pengiriman 8, 52 Ton per bulan.(LIN)
http://www.fokusjabar.com/2014/11/10/edan-aparat-desa-di-ciamis-jual-7-kwintal-raskin-ke-pasar/
CIAMIS, FOKUSJabar.com: Pihak Subdrive III Bulog Ciamis menyayangkan adanya oknum aparat desa yang menyelewengkan Raskin, dan dijual ke pasar bebas. Pihak Bulog baru mengetahui kejadian tersebut, menyusul klarifikasi dari pihak Polres Ciamis mengenai distribusi Raskin.
“Jadi ada polisi meminta keterangan terkait dugaan penyimpangan Raskin di salah satu desa. Saat ini sedang diproses. Kami tentu sangat menyayangkan kejadian ini, sebab nantinya ada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak menerima,” kata Wakasub Drive III Bulog Ciamis Fitri Nur, Senin (10/11/2014).
Berdasarkan informasi sementara dari kepolisian, menyatakan bahwa ada oknum aparat di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu yang menjual Raskin ke pasar bebas sebanyak 7 kwintal dari distribusi periode Juli 2014.
“Kami juga dipanggil untuk dimintai keterangan dari aspek distribusinya oleh polisi,” tukasnya.
Untuk diketahui, kuota Raskin untuk Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu, sebanyak 568 RTS dengan volume pengiriman 8, 52 Ton per bulan.(LIN)
http://www.fokusjabar.com/2014/11/10/edan-aparat-desa-di-ciamis-jual-7-kwintal-raskin-ke-pasar/
Senin, 10 November 2014
YLPK Meranti Minta Penyaluran Raskin Tak Rugikan Masyarakat
Senin, 10 November 2014
SELATPANJANG, GORIAU.COM - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pihak penyalur Raskin melakukan pengecekan sebelum diberikan ke masyarakat. Hal itu guna menghindari masyarakat memperoleh beras tidak layak konsumsi.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua YLPK Meranti, Mulyono SE, kepada GoRiau.com, Senin (10/11/2014). Kata Mulyono, pihak penyalur Raskin harus betul-betul melakukan pengecekan agar beras yang akan diberikan ke masyarakat layak konsumsi.
Mulyono juga meminta pihak yang berwenang dalam penyaluran raskin belajar dari pengalaman yang telah sudah. Dimana, ada beberapa daerah ditemukan raskin berkapuk dan tak layak konsumsi.
"Kita tidak ingin lagi ada laporan masyarakat terkait diterimanya raskin berkapuk dan tak layak konsumsi. Kita minta pihak penyalur raskin cek dulu berasnya, kalau sudah dipastikan aman baru diberikan ke masyarakat. Kalau ditemukan beras berkapuk, kan bisa dibikin berita acara ke Bulognya," kata Mulyono.
Selain itu, kepada pemegang kekuasaan tertinggi di Bulog hendaklah mengabulkan keinginan Kepulauan Meranti untuk memiliki gudang bulog sendiri. Sebab, sesuai letak geografis, Meranti sudah seharusnya mempunyai gudang bulog sendiri.
"Meranti memang harus mempunyai gudang bulog sendiri. Sebab, dengan adanya gudang ini kita semua bisa mengawasi beras-beras itu. Dan ini akan mengurangi masalah-masalah Raskin. Lagipula, dengan kondisi daerah seperti Meranti, kita memang harus mempunyai gudang bulog sendiri," tambah Mulyono lagi.
Kejadian beberapa waktu lalu, adanya ditemukan beras berkapuk dan tak layak konsumsi. Selain itu, beberapa ton beras juga tidak bisa dibagikan ke masyarakat karena terendam air laut sewaktu mengangkut dari Bengkalis ke Meranti.(zal)
SELATPANJANG, GORIAU.COM - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pihak penyalur Raskin melakukan pengecekan sebelum diberikan ke masyarakat. Hal itu guna menghindari masyarakat memperoleh beras tidak layak konsumsi.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua YLPK Meranti, Mulyono SE, kepada GoRiau.com, Senin (10/11/2014). Kata Mulyono, pihak penyalur Raskin harus betul-betul melakukan pengecekan agar beras yang akan diberikan ke masyarakat layak konsumsi.
Mulyono juga meminta pihak yang berwenang dalam penyaluran raskin belajar dari pengalaman yang telah sudah. Dimana, ada beberapa daerah ditemukan raskin berkapuk dan tak layak konsumsi.
"Kita tidak ingin lagi ada laporan masyarakat terkait diterimanya raskin berkapuk dan tak layak konsumsi. Kita minta pihak penyalur raskin cek dulu berasnya, kalau sudah dipastikan aman baru diberikan ke masyarakat. Kalau ditemukan beras berkapuk, kan bisa dibikin berita acara ke Bulognya," kata Mulyono.
Selain itu, kepada pemegang kekuasaan tertinggi di Bulog hendaklah mengabulkan keinginan Kepulauan Meranti untuk memiliki gudang bulog sendiri. Sebab, sesuai letak geografis, Meranti sudah seharusnya mempunyai gudang bulog sendiri.
"Meranti memang harus mempunyai gudang bulog sendiri. Sebab, dengan adanya gudang ini kita semua bisa mengawasi beras-beras itu. Dan ini akan mengurangi masalah-masalah Raskin. Lagipula, dengan kondisi daerah seperti Meranti, kita memang harus mempunyai gudang bulog sendiri," tambah Mulyono lagi.
Kejadian beberapa waktu lalu, adanya ditemukan beras berkapuk dan tak layak konsumsi. Selain itu, beberapa ton beras juga tidak bisa dibagikan ke masyarakat karena terendam air laut sewaktu mengangkut dari Bengkalis ke Meranti.(zal)
Berputar Putar, Menguntungkan Mafia
Senin, 10 November 2014
Rembang – Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz menerima banyak laporan beras keluarga miskin (Raskin) dijual kembali, lantaran kualitasnya kurang bagus.
Abdul Hafiz menyayangkan tindakan tersebut, karena hanya akan menguntungkan mafia beras. Ia mencontohkan warga membayar Raskin seharga Rp 1.600 per Kg, kemudian dijual kepada tengkulak atau biasanya ditukar beras yang lebih bagus. Dari tengkulak, beras berputar lagi dan ujung ujungnya kembali masuk ke gudang Depot Logistik (DOLOG) selaku penyalur Raskin. Kalau seperti itu terus berlarut larut, tentu saja akan menguntungkan pihak pihak tertentu yang memang sengaja menjadikan Raskin sebagai bisnis.
PLT Bupati asli desa Pamotan Kec. Pamotan ini menyarankan manakala warga mendapatkan jatah beras berkualitas buruk, jangan begitu saja langsung diterima. Pemerintah berulang kali menghimbau sebaiknya beras dikembalikan dan DOLOG siap mengganti dengan beras baru. Namun kenyataannya tidak begitu diindahkan, kemungkinan ada sebagian penerima tidak tepat sasaran atau karena enggan ribet menunggu terlalu lama.
Winarti, seorang penerima Raskin di Kec. Sulang membenarkan praktek menjual Raskin kepada pedagang sudah terjadi sejak lama. Hal itu dipicu adanya pembagian Raskin secara merata, sehingga keluarga mampupun tetap kebagian jatah, meski masing masing hanya diberi 5 Kg.
Pihak desa tak kuasa melarang, karena susah menentukan indikator keluarga miskin. Daripada memancing kecemburuan, beras diratakan. Khusus keluarga miskin, tetap memperoleh jatah 20 Kg, sebagaimana mustinya. Menurutnya, keluarga mampu tidak akan mau mengkonsumsi Raskin. Winarti menambahkan selama pembagian tidak tepat sasaran, aksi penjualan Raskin sulit dihentikan.
http://radior2b.com/2014/11/09/berputar-putar-menguntungkan-mafia/
Rembang – Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz menerima banyak laporan beras keluarga miskin (Raskin) dijual kembali, lantaran kualitasnya kurang bagus.
Abdul Hafiz menyayangkan tindakan tersebut, karena hanya akan menguntungkan mafia beras. Ia mencontohkan warga membayar Raskin seharga Rp 1.600 per Kg, kemudian dijual kepada tengkulak atau biasanya ditukar beras yang lebih bagus. Dari tengkulak, beras berputar lagi dan ujung ujungnya kembali masuk ke gudang Depot Logistik (DOLOG) selaku penyalur Raskin. Kalau seperti itu terus berlarut larut, tentu saja akan menguntungkan pihak pihak tertentu yang memang sengaja menjadikan Raskin sebagai bisnis.
PLT Bupati asli desa Pamotan Kec. Pamotan ini menyarankan manakala warga mendapatkan jatah beras berkualitas buruk, jangan begitu saja langsung diterima. Pemerintah berulang kali menghimbau sebaiknya beras dikembalikan dan DOLOG siap mengganti dengan beras baru. Namun kenyataannya tidak begitu diindahkan, kemungkinan ada sebagian penerima tidak tepat sasaran atau karena enggan ribet menunggu terlalu lama.
Winarti, seorang penerima Raskin di Kec. Sulang membenarkan praktek menjual Raskin kepada pedagang sudah terjadi sejak lama. Hal itu dipicu adanya pembagian Raskin secara merata, sehingga keluarga mampupun tetap kebagian jatah, meski masing masing hanya diberi 5 Kg.
Pihak desa tak kuasa melarang, karena susah menentukan indikator keluarga miskin. Daripada memancing kecemburuan, beras diratakan. Khusus keluarga miskin, tetap memperoleh jatah 20 Kg, sebagaimana mustinya. Menurutnya, keluarga mampu tidak akan mau mengkonsumsi Raskin. Winarti menambahkan selama pembagian tidak tepat sasaran, aksi penjualan Raskin sulit dihentikan.
http://radior2b.com/2014/11/09/berputar-putar-menguntungkan-mafia/
Warga Pergoki Kades Angkut Raskin Malam Hari
Senin, 10 November 2014
SRIPOKU.COM, MUARAENIM --- Warga Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), adukan Kades Sukamanis Ayatur Kodri, ke polisi, Sabtu (8/11). Ayatur diduga telah gelapkan bantuan Beras Miskin (Raskin) untuk warga sebanyak 10 ton.
Menurut Hendri (38) dan Ishak (36) yang mewakili warga Desa Sukamanis di depan penyidik Polres Muaraenim, terungkapnya aksi penggelapan Raskin tersebut berawal ketika warganya yang biasa setiap tahun menerima Raskin, pada tahun 2014 ini, tidak kunjung menerima Raskin.
Padahal warga desa tetangga masih tetap menerima Raskin. Bahkan warga berulangkali mencari tahu penyebab tidak dapat bantuan Raskin tetapi hasilnya nihil. Karena penasaran dan curiga, akhirnya atas kesepatan bersama, dilakukan pengintaian di depan rumah Kades Sukamanis yang kebetulan masih banyak hutan.
Sekitar pukul 23.00, warga melihat ada sebuah truk yang sedang bermuatan Raskin di rumah Kades Sukamanis. Kemudian truk tersebut dikuntit menuju Desa Tanah Abang Jaya. Melihat ada yang tidak beres, wargapun langsung melakukan upaya pencegatan di tengah jalan, namun supir truk tancap gas dan menghilang di tengah kegelapan malam. Warga yang tidak putus asa, terus melakukan pencarian, dan akhirnya berhasil menemukan ceceran beras bekas bongkar muat di rumah Wawan salah seorang warga Desa Tanah Abang Jaya yang masih kerabat Kades Sukamanis.
Atas informasi di lapangan, diduga yang menyuruh supir truk menitipkan beras di rumah Wawan atas perintah RM yang sehari-harinya memang pedagang beras. Atas temuan tersebut, akhirnya disepakati untuk mengadukan hal tersebut ke pihak berwajib.
"Kami memang sudah lama curiga, tetapi belum ada bukti. Sekarang tertangkap tangan. Nanti warga akan bawa Raskin sekitar 10 ton untuk barang buktinya," tukas Hendri dan Ishak.
Ketika dikonfirmasi ke Kapolres Muaraenim AKBP M Aris melalui Kasatreskrim AKP Eryadi, membenarkan laporan dari warga Desa Sukamanis masalah penggelapan Raskin yang diduga dilakukan oleh Kades Sukamanis AK. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Setelah itu, barulah akan melakukan pemanggilan terlapor Kades Sukamanis tersebut.
http://palembang.tribunnews.com/2014/11/09/warga-pergoki-kades-angkut-raskin-malam-hari
SRIPOKU.COM, MUARAENIM --- Warga Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), adukan Kades Sukamanis Ayatur Kodri, ke polisi, Sabtu (8/11). Ayatur diduga telah gelapkan bantuan Beras Miskin (Raskin) untuk warga sebanyak 10 ton.
Menurut Hendri (38) dan Ishak (36) yang mewakili warga Desa Sukamanis di depan penyidik Polres Muaraenim, terungkapnya aksi penggelapan Raskin tersebut berawal ketika warganya yang biasa setiap tahun menerima Raskin, pada tahun 2014 ini, tidak kunjung menerima Raskin.
Padahal warga desa tetangga masih tetap menerima Raskin. Bahkan warga berulangkali mencari tahu penyebab tidak dapat bantuan Raskin tetapi hasilnya nihil. Karena penasaran dan curiga, akhirnya atas kesepatan bersama, dilakukan pengintaian di depan rumah Kades Sukamanis yang kebetulan masih banyak hutan.
Sekitar pukul 23.00, warga melihat ada sebuah truk yang sedang bermuatan Raskin di rumah Kades Sukamanis. Kemudian truk tersebut dikuntit menuju Desa Tanah Abang Jaya. Melihat ada yang tidak beres, wargapun langsung melakukan upaya pencegatan di tengah jalan, namun supir truk tancap gas dan menghilang di tengah kegelapan malam. Warga yang tidak putus asa, terus melakukan pencarian, dan akhirnya berhasil menemukan ceceran beras bekas bongkar muat di rumah Wawan salah seorang warga Desa Tanah Abang Jaya yang masih kerabat Kades Sukamanis.
Atas informasi di lapangan, diduga yang menyuruh supir truk menitipkan beras di rumah Wawan atas perintah RM yang sehari-harinya memang pedagang beras. Atas temuan tersebut, akhirnya disepakati untuk mengadukan hal tersebut ke pihak berwajib.
"Kami memang sudah lama curiga, tetapi belum ada bukti. Sekarang tertangkap tangan. Nanti warga akan bawa Raskin sekitar 10 ton untuk barang buktinya," tukas Hendri dan Ishak.
Ketika dikonfirmasi ke Kapolres Muaraenim AKBP M Aris melalui Kasatreskrim AKP Eryadi, membenarkan laporan dari warga Desa Sukamanis masalah penggelapan Raskin yang diduga dilakukan oleh Kades Sukamanis AK. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Setelah itu, barulah akan melakukan pemanggilan terlapor Kades Sukamanis tersebut.
http://palembang.tribunnews.com/2014/11/09/warga-pergoki-kades-angkut-raskin-malam-hari
40 Desa Nunggak Raskin
Senin, 10 November 2014
SUBANG-Bulog Subang mengklaim dari sebanyak 253 desa yang tersebar di Kabupaten Subang, tercatat sebanyak 40 desa tercatat hingga saat ini masih menunggak raskin hingga Rp 650 juta.
"Dalam catatan kita, memang benar ada 40 desa yang masih nunggak bervarian ada yang yang Oktober, Febuari dan ada juga yang bulan Maret. Kita sudah peringatkan para kadesnya," kata Waka Bulog Subdivre Subang, Budi Cahyanto, Selasa (4/11).
Pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan Pemkab Subang untuk memberi catatat terperinci beberapa desa yang masih nunggak. "Ya, kemarin kita serahkan semua data lengkapnya. Penindakan itu adalah kewenangan pemkab," ujarnya.
Budi menjelaskan, Bulog memberikan batas waktu untuk melunasi. Namun jika sampai batas waktu pelunasan belum dibayar, Bulog akan menindak tegas.
"Mereka harus bayar, karena kalau tidak bayar kasian masyarakat jatah berasnya di stop bulog. Karena itu kita peringatkan semua kades yang masih nunggak harus segera membayar, kalau sulit ya kita laporkan ke aparat berwenang," pungkasnya.
Sekertaris Daerah (Sekda) Subang, Abdurrakhman mengaku, laporan beberapa desa yang memiliki tunggakan sudah diterimanya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera kroscek ke lapangan.
"Kita harus cek dulu. Jangan menyalahkan karena siapa tahu ada beberapa desa yang masyarakatnya nunggak," ujarnya. (anr)
http://radarbandung.co.id/berita-40-desa-nunggak-raskin.html
SUBANG-Bulog Subang mengklaim dari sebanyak 253 desa yang tersebar di Kabupaten Subang, tercatat sebanyak 40 desa tercatat hingga saat ini masih menunggak raskin hingga Rp 650 juta.
"Dalam catatan kita, memang benar ada 40 desa yang masih nunggak bervarian ada yang yang Oktober, Febuari dan ada juga yang bulan Maret. Kita sudah peringatkan para kadesnya," kata Waka Bulog Subdivre Subang, Budi Cahyanto, Selasa (4/11).
Pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan Pemkab Subang untuk memberi catatat terperinci beberapa desa yang masih nunggak. "Ya, kemarin kita serahkan semua data lengkapnya. Penindakan itu adalah kewenangan pemkab," ujarnya.
Budi menjelaskan, Bulog memberikan batas waktu untuk melunasi. Namun jika sampai batas waktu pelunasan belum dibayar, Bulog akan menindak tegas.
"Mereka harus bayar, karena kalau tidak bayar kasian masyarakat jatah berasnya di stop bulog. Karena itu kita peringatkan semua kades yang masih nunggak harus segera membayar, kalau sulit ya kita laporkan ke aparat berwenang," pungkasnya.
Sekertaris Daerah (Sekda) Subang, Abdurrakhman mengaku, laporan beberapa desa yang memiliki tunggakan sudah diterimanya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera kroscek ke lapangan.
"Kita harus cek dulu. Jangan menyalahkan karena siapa tahu ada beberapa desa yang masyarakatnya nunggak," ujarnya. (anr)
http://radarbandung.co.id/berita-40-desa-nunggak-raskin.html
Minggu, 09 November 2014
Lurah Tak Dilibatkan dalam Pendataan Penerima Raskin
Minggu, 9 November 2014
Pendistribusian beras miskin (raskin) yang diberikan Bulog kepada warga di wilayah Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, terancam salah sasaran. Pasalnya, pendataan rumah tangga sasaran (RTS) sebagai penerima raskin dilakukan langsung Badan Pusat Statistik (BPS) DKI tanpa melibatkan pihak kelurahan.
"Kategori warga penerima raskin tidak jelas, karena yang data BPS, bukan kita," kata Rachmat Ismail, Lurah Kebon Sirih, Selasa (19/8).
Menurut Rachmat, karena tak dilibatkan BPS DKI dalam pendataan, pihaknya tidak bisa mengetahui apakah bantuan beras bagi masyarakat miskin di wilayahnya ini tepat sasaran. "Klasifikasi dan ukuran warga penerima raskin kita tidak tahu. Baik itu dari sisi pendapatan atau kondisi rumah," tuturnya.
Ia menjelaskan, di wilayah Kebon Sirih, total RTS atau warga penerima raskin berjumlah 139 orang. Raskin tersebut dijual seharga Rp 1.500 per kilogram kepada warga dengan jatah masing-masing satu karung. "RTS di sini ada 139 orang. Satu karung beras untuk satu RTS. Harga satu kilogramnya Rp 1500, satu karung berisi 15 kilogram," jelasnya.
Rachmat mengatakan, 2.085 kilogram raskin dari Bulog itu tiba di kantor Kelurahan Kebon Sirih Jumat (15/8) lalu. Raskin itu sudah distribusikan mulai kemarin ke masing-masing Ketua RW di wilayahnya yang berjumlah 10 RW dan 77 RT. "Pembagian dari Bulog setiap sebulan sekali. Raskin itu kita kirim ke masing-masing RW, nanti mereka ngedropin ke warga," jelasnya.
Ia melanjutkan, uang hasil dari penjualan raskin dari Ketua RW di setiap wilayah itu selanjutnya diserahkan ke kelurahan lalu disetorkan ke Bulog. Jika pembayarannya terlambat, distribusi raskin pada bulan depan akan ditunda. "Pembayarannya tergantung RW, ada yang terlambat dan tidak. Tiap akhir bulan, kita harus nyetor ke Bulog," urainya.
Saat dihubungi, Kepala BPS DKI, Nyoto Widodo mengatakan, pendataan warga penerima raskin terakhir kali dilakukan pada 2011 lalu. Setelah itu, pendataan diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Jadi sekarang tim ini yang menentukan warga penerima raskin, bukan kita," katanya.
Nyoto mengungkapkan, berdasarkan pendataan pada 2011, warga penerima raskin di Jakarta disesuaikan dengan jumlah penduduk berpendapatan rendah yang mencapai 40 persen. "Itu kita dapat dari data sensus penduduk berdasarkan pendapatan, kondisi rumah dan lingkungan warga," ucapnya
http://m.beritajakarta.com/read/4348/Lurah-Tak-Dilibatkan-dalam-Pendataan-Penerima-Raskin
 |
"Kategori warga penerima raskin tidak jelas, karena yang data BPS, bukan kita," kata Rachmat Ismail, Lurah Kebon Sirih, Selasa (19/8).
Menurut Rachmat, karena tak dilibatkan BPS DKI dalam pendataan, pihaknya tidak bisa mengetahui apakah bantuan beras bagi masyarakat miskin di wilayahnya ini tepat sasaran. "Klasifikasi dan ukuran warga penerima raskin kita tidak tahu. Baik itu dari sisi pendapatan atau kondisi rumah," tuturnya.
Ia menjelaskan, di wilayah Kebon Sirih, total RTS atau warga penerima raskin berjumlah 139 orang. Raskin tersebut dijual seharga Rp 1.500 per kilogram kepada warga dengan jatah masing-masing satu karung. "RTS di sini ada 139 orang. Satu karung beras untuk satu RTS. Harga satu kilogramnya Rp 1500, satu karung berisi 15 kilogram," jelasnya.
Rachmat mengatakan, 2.085 kilogram raskin dari Bulog itu tiba di kantor Kelurahan Kebon Sirih Jumat (15/8) lalu. Raskin itu sudah distribusikan mulai kemarin ke masing-masing Ketua RW di wilayahnya yang berjumlah 10 RW dan 77 RT. "Pembagian dari Bulog setiap sebulan sekali. Raskin itu kita kirim ke masing-masing RW, nanti mereka ngedropin ke warga," jelasnya.
Ia melanjutkan, uang hasil dari penjualan raskin dari Ketua RW di setiap wilayah itu selanjutnya diserahkan ke kelurahan lalu disetorkan ke Bulog. Jika pembayarannya terlambat, distribusi raskin pada bulan depan akan ditunda. "Pembayarannya tergantung RW, ada yang terlambat dan tidak. Tiap akhir bulan, kita harus nyetor ke Bulog," urainya.
Saat dihubungi, Kepala BPS DKI, Nyoto Widodo mengatakan, pendataan warga penerima raskin terakhir kali dilakukan pada 2011 lalu. Setelah itu, pendataan diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Jadi sekarang tim ini yang menentukan warga penerima raskin, bukan kita," katanya.
Nyoto mengungkapkan, berdasarkan pendataan pada 2011, warga penerima raskin di Jakarta disesuaikan dengan jumlah penduduk berpendapatan rendah yang mencapai 40 persen. "Itu kita dapat dari data sensus penduduk berdasarkan pendapatan, kondisi rumah dan lingkungan warga," ucapnya
http://m.beritajakarta.com/read/4348/Lurah-Tak-Dilibatkan-dalam-Pendataan-Penerima-Raskin
Sabtu, 08 November 2014
Lima Terdakwa Korupsi Raskin Divonis Berbeda
Jumat, 7 November 2014
SURYA Online, PAMEKASAN – Lima terdakwa kasus penyimpangan beras untuk rakyat miskin (raskin) 5,040 Kg milik Bulog Pamekasan, diganjar hukuman penjara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (7/11/2014).
Namun vonis yang dijatuhkan, selain berbeda-beda juga lebih ringan dari tuntutan jaksa. Seperti vonis terhadap terdakwa Hasan Samsuri mantan kepala gudang Bulog dan Hadi Mortopo, suruhan Hasan untuk mengatur kondisi di lapangan. Kedua terdakwa divonis masing-masing satu tahun lima bulan. Padahal keduanya dituntut 2 tahun pejara.
Terdakwa Musa, Satker Bulog Pamekasan, yang mengawasi pendistribusian raskin hingga ke titik distribusi dan Takdirul Amin, pemantau raskin, masing-masing divonis 1 tahun sedangkan tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan.
Namun untuk terdakwa Khairul Kalam dituntut 3 tahun penjara, malah divonis 2 tahun. Besarnya vonis ini, karena selama persidangan keterangan Khairul Kalam berbelit-belit dan tidak mengakui dirinya terlibat. Padahal, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran Khairul Kalam menjadi eksekutor yang mempersiapkan proses penyelewengan dengan menyewa salah satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan. Selain hukuman penjara, kelima terdakwa dikenakan denda sebesar Rp 50 juta dan diwajibkan membayar uang ganti uang sebesar Rp 6 juta.
Jaksa Fusional Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Yulistiono, Jumat (7/11/2014) dalam sidang vonis ini, kelima terdakwa sudah menerima besarnya vonis yang dijatuhkan kepada mereka. Sedang jaksa penuntut umum, masih menyatakan pikir-pikir.
Dalam sidang itu terungkap, raskin sebanyak 5,040 ton yang direncanakan akan didistribusikan ke lokasi Desa Bulangan Timur, ternyata tidak sampai di titik distribusi sesuai surat jalan.
Malah beras dibawa ke salah satu gudang yang disewa komplotan di daerah Kecamatan pegantenan. Dikatakan, dari hasil penyidikan, kasus ini nengara menderita kerugian sebesar sebesar Rp 36 juta.
Kasus penyimpangan raskin itu terbongkar, setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian, jika raskin itu diturunkan di sebuah gudang milik warga di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Selasa (11/3/2014) lalu.
http://surabaya.tribunnews.com/2014/11/07/lima-terdakwa-korupsi-raskin-divonis-berbeda
SURYA Online, PAMEKASAN – Lima terdakwa kasus penyimpangan beras untuk rakyat miskin (raskin) 5,040 Kg milik Bulog Pamekasan, diganjar hukuman penjara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (7/11/2014).
Namun vonis yang dijatuhkan, selain berbeda-beda juga lebih ringan dari tuntutan jaksa. Seperti vonis terhadap terdakwa Hasan Samsuri mantan kepala gudang Bulog dan Hadi Mortopo, suruhan Hasan untuk mengatur kondisi di lapangan. Kedua terdakwa divonis masing-masing satu tahun lima bulan. Padahal keduanya dituntut 2 tahun pejara.
Terdakwa Musa, Satker Bulog Pamekasan, yang mengawasi pendistribusian raskin hingga ke titik distribusi dan Takdirul Amin, pemantau raskin, masing-masing divonis 1 tahun sedangkan tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan.
Namun untuk terdakwa Khairul Kalam dituntut 3 tahun penjara, malah divonis 2 tahun. Besarnya vonis ini, karena selama persidangan keterangan Khairul Kalam berbelit-belit dan tidak mengakui dirinya terlibat. Padahal, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran Khairul Kalam menjadi eksekutor yang mempersiapkan proses penyelewengan dengan menyewa salah satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan. Selain hukuman penjara, kelima terdakwa dikenakan denda sebesar Rp 50 juta dan diwajibkan membayar uang ganti uang sebesar Rp 6 juta.
Jaksa Fusional Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Yulistiono, Jumat (7/11/2014) dalam sidang vonis ini, kelima terdakwa sudah menerima besarnya vonis yang dijatuhkan kepada mereka. Sedang jaksa penuntut umum, masih menyatakan pikir-pikir.
Dalam sidang itu terungkap, raskin sebanyak 5,040 ton yang direncanakan akan didistribusikan ke lokasi Desa Bulangan Timur, ternyata tidak sampai di titik distribusi sesuai surat jalan.
Malah beras dibawa ke salah satu gudang yang disewa komplotan di daerah Kecamatan pegantenan. Dikatakan, dari hasil penyidikan, kasus ini nengara menderita kerugian sebesar sebesar Rp 36 juta.
Kasus penyimpangan raskin itu terbongkar, setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian, jika raskin itu diturunkan di sebuah gudang milik warga di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Selasa (11/3/2014) lalu.
http://surabaya.tribunnews.com/2014/11/07/lima-terdakwa-korupsi-raskin-divonis-berbeda
Langganan:
Postingan (Atom)