Rabu, 31 Desember 2014
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi direktur utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menggantikan Sutarto Alimoeso yang habis masa jabatannya.
Lenny tadinya sebagai anggota direksi Bank Rakyat Indonesia, dan menjabat direktur pengendalian risiko kredit.
"Tadi telah diputuskan direksi Bulog yang baru. Mulai 2 Januari mendatang, Bu Lenny dari BRI ditetapkan sebagai Dirut Bulog," kata Rini dalam jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
Mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Presiden Megawati itu menuturkan pertimbangan memilih Lenny adalah karena pengalamannya yang lebih dari 30 tahun dalam menangani kredit petani.
"Bu Lenny banyak menangani kredit petani, jadi tahu betul masalah yang dihadapi petani. Juga mengenai pemasaran produk pertanian," ujarnya.
Lebih lanjut, Rini juga mengatakan pertimbangan memilih Lenny dinilainya tepat dalam upaya pemerintah mewujudkan program swasembada pangan.
Pasalnya, untuk mewujudkan swasembada pangan, tidak hanya faktor pendukung seperti perbaikan irigasi, waduk atau penyediaan bibit saja tetapi juga harus memerhatikan pendapatan petani.
"Kalau mereka (petani) menanam, mereka harus yakin bahwa tanaman mereka dapat dibeli dengan harga memadai, dengan komposisi harga tanam ditambah margin keuntungan. Ini yang harus menjadi tanggung jawab Bulog untuk menghitung itu dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahu berapa harga yang memadai itu," ucapnya.
Ke depannya, Rini berharap Bulog tidak hanya menjadi penyangga harga gabah petani melainkan juga sebagai stabilisator harga pangan pokok untuk masyarakat.
"Program Bulog ke depan adalah menjaga agar petani bisa mendapat harga jual yang memadai, tetapi pada saat yang sama juga menjaga harga memadai untuk konsumen," pesan Rini.
Dalam kesempatan yang sama, Lenny Sugihat mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi harapan pemerintah untuk menjadi stabilisator harga.
"Kami akan lihat skala prioritasnya. Tentu akan dilihat lagi efisiensi operasional, tata niaga dan lainnya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan," tukasnya.
http://www.antaranews.com/berita/471670/menteri-bumn-tunjuk-lenny-sugihat-pimpin-bulog
Rabu, 31 Desember 2014
Menteri Rini Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut Bulog
Rabu, 31 Desember 2014
JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Bulog yang selama ini diisi oleh Budi Purwanto yang terhitung sejak 24 November 2014 menjadi Plt Dirut Bulog.
"Kita telah menunjuk Ibu Lenny Sugihat yang datang dari BRI," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Rini menjelaskan, Lenny Sugihat merupakan mantan Direktur Pengendalian Resiko di Bank BRI. Alasan dirinya menunjuk srikandi ini juga lantaran Lenny mengetahui banyak tentang persoalan pada pertanian nasional.
"Ibu Lenny ini sudah berkecimpung lama di BRI, dan berhubungan kredit para Petani, sehingga kami di sini tentunya keputusan ini akhirnya di bawah Presiden dan memutuskan dan ini orang yang tepat," tambahnya.
Rini mengakui, dalam pemilihan calon pemimpin di BUMN ini memang diharuskan mengetahui persoalan dan memiliki latar belakang terhadap bidang yang akan digelutinya nanti.
Menurut dia, sosok Lenny cocok dengan segudang pengalaman yang mengurusi persoalan kredit para petani di Indonesia.
"Kenapa ambil dari bank, bukan itu soalnya, yang pertama harus mengerti pangan, pertanian, permasalahan pertanian, dan masalah di bahan pokok," tutupnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2014/12/31/320/1086323/menteri-rini-tunjuk-lenny-sugihat-jadi-dirut-bulog
 |
JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Bulog yang selama ini diisi oleh Budi Purwanto yang terhitung sejak 24 November 2014 menjadi Plt Dirut Bulog.
"Kita telah menunjuk Ibu Lenny Sugihat yang datang dari BRI," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Rini menjelaskan, Lenny Sugihat merupakan mantan Direktur Pengendalian Resiko di Bank BRI. Alasan dirinya menunjuk srikandi ini juga lantaran Lenny mengetahui banyak tentang persoalan pada pertanian nasional.
"Ibu Lenny ini sudah berkecimpung lama di BRI, dan berhubungan kredit para Petani, sehingga kami di sini tentunya keputusan ini akhirnya di bawah Presiden dan memutuskan dan ini orang yang tepat," tambahnya.
Rini mengakui, dalam pemilihan calon pemimpin di BUMN ini memang diharuskan mengetahui persoalan dan memiliki latar belakang terhadap bidang yang akan digelutinya nanti.
Menurut dia, sosok Lenny cocok dengan segudang pengalaman yang mengurusi persoalan kredit para petani di Indonesia.
"Kenapa ambil dari bank, bukan itu soalnya, yang pertama harus mengerti pangan, pertanian, permasalahan pertanian, dan masalah di bahan pokok," tutupnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2014/12/31/320/1086323/menteri-rini-tunjuk-lenny-sugihat-jadi-dirut-bulog
Gudang Bulog Dirampok, 80 Karung Raskin Hilang
Rabu, 31 Desember 2014
WATAMPONE - Gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, dibobol maling. Sebanyak 80 karung beras untuk rakyat miskin (raskin) hilang.
"Kerugian ditaksir mencapai Rp9,7 juta. Diduga, pelakunya masuk malam, dengan merusak pagar di depan, dan gembok gudang ini," ujar Andi Pajoppai, Kepala Gudang Bulog Apala, kemarin.
Lebih lanjut, Pajoppai menduga, pelaku yang membobol gudang tersebut telah mengetahui keadaan gudang, sehingga dengan mudah mengambil beras yang ditaksir mencapai 1,2 ton.
"Bisa jadi pelakunya orang yang tahu gudang ini, memang ada sekuriti, tapi satu orang saja yang berjaga tadi malam," ungkapnya.
Sementara itu, setelah melaporkan kejadian tersebut di Mapolres Bone, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.
"Kami telah melakukan identifikasi, dugaan sementara pelaku bekerja tidak sendiri, dan telah mengetahui keadaan gudang ini," terang Kanit SPKT Polres Bone Aiptu Jamaluddin T, saat dikonfirmasi usai olah TKP.
Dia melanjutkan, pihaknya mendapatkan informasi jika kasus pencurian di gudang ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya pada bulan 11 yang lalu, gudang tersebut juga kebobolan. Sebanyak 42 karung beras hilang dalam peristiwa itu.
"Keterangan dari beberapa saksi dan sekuriti masih kami dalami. Begitu juga dengan bukti-bukti lainnya yang ada di lokasi yang mengarahkan kepada pelakunya," pungkasnya.
http://daerah.sindonews.com/read/944162/25/gudang-bulog-dirampok-80-karung-raskin-hilang-1419953175
WATAMPONE - Gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, dibobol maling. Sebanyak 80 karung beras untuk rakyat miskin (raskin) hilang.
"Kerugian ditaksir mencapai Rp9,7 juta. Diduga, pelakunya masuk malam, dengan merusak pagar di depan, dan gembok gudang ini," ujar Andi Pajoppai, Kepala Gudang Bulog Apala, kemarin.
Lebih lanjut, Pajoppai menduga, pelaku yang membobol gudang tersebut telah mengetahui keadaan gudang, sehingga dengan mudah mengambil beras yang ditaksir mencapai 1,2 ton.
"Bisa jadi pelakunya orang yang tahu gudang ini, memang ada sekuriti, tapi satu orang saja yang berjaga tadi malam," ungkapnya.
Sementara itu, setelah melaporkan kejadian tersebut di Mapolres Bone, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.
"Kami telah melakukan identifikasi, dugaan sementara pelaku bekerja tidak sendiri, dan telah mengetahui keadaan gudang ini," terang Kanit SPKT Polres Bone Aiptu Jamaluddin T, saat dikonfirmasi usai olah TKP.
Dia melanjutkan, pihaknya mendapatkan informasi jika kasus pencurian di gudang ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya pada bulan 11 yang lalu, gudang tersebut juga kebobolan. Sebanyak 42 karung beras hilang dalam peristiwa itu.
"Keterangan dari beberapa saksi dan sekuriti masih kami dalami. Begitu juga dengan bukti-bukti lainnya yang ada di lokasi yang mengarahkan kepada pelakunya," pungkasnya.
http://daerah.sindonews.com/read/944162/25/gudang-bulog-dirampok-80-karung-raskin-hilang-1419953175
Kualitas Beras Buruk, OP Bulog Lebak Pandeglang Sepi Peminat
Rabu, 31 Desember 2014
Jakarta, Aktual.co —Beras yang dijual berkualitas buruk, operasi pasar beras Bulog Divre Lebak-Pandeglang di tiga titik di Rangkasbitung, sepi peminat.
Kondisi itu diakui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Wawan Ruswandi. Niatan untuk menstabilkan harga beras di pasaran pun belum tercapai.
Beras yang dijual di pos Kantor Kecamatan Rangkasbitung, Pasar, dan Alun-alun Multatuli, kata dia, memang berkualitas beras program rakyat miskin atau raskin.
"Saya kira sepinya pembeli itu karena kualitas beras jelek," kata dia, di Lebak, Selasa (30/12).
Saat ini, harga beras di tingkat pengecer yang mencapai Rp8.300/kg dianggap memberatkan warga. Sedangkan beras Bulog dibanderol seharga Rp7.100 per kilogram
"Kami berharap warga tetap membeli beras OP karena harganya jauh murah dibandingkan harga pasaran," katanya.
Buruknya kualitas beras OP, diakui sejumlah calon pembeli yang kecewa.
"Kami datang ke sini mau membeli beras OP, namun mengurungkan niat untuk membeli setelah melihat kondisi beras itu," kata Tina, warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Sedangkan Kepala Perum Bulog Divre Lebak-Pandeglang Herman mengatakan sudah menyiapkan beras OP sebanyak 10 ton. Pelaksanaan OP itu akan terus digelar hingga harga beras di pasaran kembali stabil.
http://www.aktual.co/jakartaraya/kualitas-beras-buruk-op-bulog-lebak-pandeglang-sepi-peminat
Jakarta, Aktual.co —Beras yang dijual berkualitas buruk, operasi pasar beras Bulog Divre Lebak-Pandeglang di tiga titik di Rangkasbitung, sepi peminat.
Kondisi itu diakui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Wawan Ruswandi. Niatan untuk menstabilkan harga beras di pasaran pun belum tercapai.
Beras yang dijual di pos Kantor Kecamatan Rangkasbitung, Pasar, dan Alun-alun Multatuli, kata dia, memang berkualitas beras program rakyat miskin atau raskin.
"Saya kira sepinya pembeli itu karena kualitas beras jelek," kata dia, di Lebak, Selasa (30/12).
Saat ini, harga beras di tingkat pengecer yang mencapai Rp8.300/kg dianggap memberatkan warga. Sedangkan beras Bulog dibanderol seharga Rp7.100 per kilogram
"Kami berharap warga tetap membeli beras OP karena harganya jauh murah dibandingkan harga pasaran," katanya.
Buruknya kualitas beras OP, diakui sejumlah calon pembeli yang kecewa.
"Kami datang ke sini mau membeli beras OP, namun mengurungkan niat untuk membeli setelah melihat kondisi beras itu," kata Tina, warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Sedangkan Kepala Perum Bulog Divre Lebak-Pandeglang Herman mengatakan sudah menyiapkan beras OP sebanyak 10 ton. Pelaksanaan OP itu akan terus digelar hingga harga beras di pasaran kembali stabil.
http://www.aktual.co/jakartaraya/kualitas-beras-buruk-op-bulog-lebak-pandeglang-sepi-peminat
Stok Raskin Jabar Tersendat Kemensos Tak Bisa Berbuat Banyak
Selasa, 30 Desember 2014
DEPOK – Ribuan warga miskin di Jawa Barat dipastikan pada awal 2015 terancam akan kesulitan mendapatkan beras miskin (Raskin). Pasalnya, itu terjadi karena pembagian raskin sudah kebablasan sebelum pemilu 2014, lalu.
Karena persoalan itu membuat Kementerian Sosial tidak bisa berbuat banyak terkait tersendatnya pendistribusian beras miskin pada 2015 mendatang di wilayah tersebut dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Jabar sendiri.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak terkait pemenuhan permintaan raskin di wilayah Jawa Barat.
Sebab, stok raskin di Bulog Jabar sendiri menipis, sedangkan hasil penen petani belum di dapatkan. Akibatnya, pemenuhan permintaan raskin di kabupaten/kota Jabar tak bisa terpenuhi.
"Masih kami carikan solusi. Penyebabnya pada periode Februari-Maret 2014 dapatnya berkarung-karung, dan sekarang sampai 2015 stoknya tipis. Pembangiannya pas pilres yang membuat persoalan distribusi tersendat," tegasnya kepada indopos.co.id, saat menghadiri acara Penguatan Aswaja dan Penanggulangan Terorisme dalam Ketahanan Nasional di Al-Hikam, Depok, Selasa (30/12).
Menurutnya, pendistribusi raskim sebelum pemilihan 2014 itu syarat politis. Banyak pihak yang mencari keuntungan dalam pendistribusian itu sehingga didistribusikan besar-besaran. Malangnya, pendistribusian itu tidak dibarengi dengan sosialisasi raskim untuk jatah hingga kapan.
"Banyak dibagi oleh para politisi. Kemungkinan jika tidak digunakan untuk kepentingan ini, stoknya pasti aman. Banyak yang cari keuntungan dengan menggunakan raskin untuk kepentingan politik," ujar Khofifah.
Meski begitu, Khofifah mengaku tidak mengetahui alasan pembagian dalam jumlah besar itu. Namun begitu, dirinya menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi semua aturan terkait pembagian beras miskin tersebut.
Terutama jumlah dan kualitas beras tersebut. Tim, kata dia, akan menyasar sampai ke keluarga warga miskin untuk menentukan berapa kebutuhan setiap keluarga.
"Kami tidak tahu alasan pastinya kenapa. Makanya kami menyebut kasus ini jamak takdim. Akan kami cari akar persoalannya, karena harusnya tiap RTS dapat 15 kilogran tetapi yang diberi hanya 5 kilogram. Kami minta Gubernur Jabar pun ikut turun tangan mengatasinya bersama," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok, Widyati Riyandani menuturkan, tersendatnya pendistribusian raskin itu mulai dikeluhkan 63 lurah yang ada.
Sebab, keterlambatan itu membuat sebanyak 41.103 jiwa rumah tangga sasaran (RTS) kota berikon belimbing terancam kelaparan. Ditambah, kualitas raskin yang dikirimkan Bulog itu pun tak layak konsumsi.
"Harusnya tidak terlambat, tetapi sekarang malah telat sebulan. Aturannya bulan November sudah dikirim malah terlambat dan diserahkan di Desember. Alasan keterlambatan itu stok raskin di Bulog menipis," tuturnya.
Karena itu, sambung Widyati, pihaknya bersama lurah yang lain melakukan koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar pasar murah. Mengingat informasi tersebut raskin dari Kementerian Sosial mulai menipis.
Hal itu juga untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras kepada warga miskin yang belum mendapatkan jatah pengiriman raskin dari Bulog.
"Salah satunya dengan cara gelar pasar murah biar bisa diantisipasi kehabisan raskin. Kami pun harus tanggap karena banyak ribuan RTS yang akan kelaparan," imbuhnya.(cok)
DEPOK – Ribuan warga miskin di Jawa Barat dipastikan pada awal 2015 terancam akan kesulitan mendapatkan beras miskin (Raskin). Pasalnya, itu terjadi karena pembagian raskin sudah kebablasan sebelum pemilu 2014, lalu.
Karena persoalan itu membuat Kementerian Sosial tidak bisa berbuat banyak terkait tersendatnya pendistribusian beras miskin pada 2015 mendatang di wilayah tersebut dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Jabar sendiri.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak terkait pemenuhan permintaan raskin di wilayah Jawa Barat.
Sebab, stok raskin di Bulog Jabar sendiri menipis, sedangkan hasil penen petani belum di dapatkan. Akibatnya, pemenuhan permintaan raskin di kabupaten/kota Jabar tak bisa terpenuhi.
"Masih kami carikan solusi. Penyebabnya pada periode Februari-Maret 2014 dapatnya berkarung-karung, dan sekarang sampai 2015 stoknya tipis. Pembangiannya pas pilres yang membuat persoalan distribusi tersendat," tegasnya kepada indopos.co.id, saat menghadiri acara Penguatan Aswaja dan Penanggulangan Terorisme dalam Ketahanan Nasional di Al-Hikam, Depok, Selasa (30/12).
Menurutnya, pendistribusi raskim sebelum pemilihan 2014 itu syarat politis. Banyak pihak yang mencari keuntungan dalam pendistribusian itu sehingga didistribusikan besar-besaran. Malangnya, pendistribusian itu tidak dibarengi dengan sosialisasi raskim untuk jatah hingga kapan.
"Banyak dibagi oleh para politisi. Kemungkinan jika tidak digunakan untuk kepentingan ini, stoknya pasti aman. Banyak yang cari keuntungan dengan menggunakan raskin untuk kepentingan politik," ujar Khofifah.
Meski begitu, Khofifah mengaku tidak mengetahui alasan pembagian dalam jumlah besar itu. Namun begitu, dirinya menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi semua aturan terkait pembagian beras miskin tersebut.
Terutama jumlah dan kualitas beras tersebut. Tim, kata dia, akan menyasar sampai ke keluarga warga miskin untuk menentukan berapa kebutuhan setiap keluarga.
"Kami tidak tahu alasan pastinya kenapa. Makanya kami menyebut kasus ini jamak takdim. Akan kami cari akar persoalannya, karena harusnya tiap RTS dapat 15 kilogran tetapi yang diberi hanya 5 kilogram. Kami minta Gubernur Jabar pun ikut turun tangan mengatasinya bersama," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok, Widyati Riyandani menuturkan, tersendatnya pendistribusian raskin itu mulai dikeluhkan 63 lurah yang ada.
Sebab, keterlambatan itu membuat sebanyak 41.103 jiwa rumah tangga sasaran (RTS) kota berikon belimbing terancam kelaparan. Ditambah, kualitas raskin yang dikirimkan Bulog itu pun tak layak konsumsi.
"Harusnya tidak terlambat, tetapi sekarang malah telat sebulan. Aturannya bulan November sudah dikirim malah terlambat dan diserahkan di Desember. Alasan keterlambatan itu stok raskin di Bulog menipis," tuturnya.
Karena itu, sambung Widyati, pihaknya bersama lurah yang lain melakukan koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar pasar murah. Mengingat informasi tersebut raskin dari Kementerian Sosial mulai menipis.
Hal itu juga untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras kepada warga miskin yang belum mendapatkan jatah pengiriman raskin dari Bulog.
"Salah satunya dengan cara gelar pasar murah biar bisa diantisipasi kehabisan raskin. Kami pun harus tanggap karena banyak ribuan RTS yang akan kelaparan," imbuhnya.(cok)
Raskin Bau, Warga Protes Bulog
Rabu, 31 Desember 2014
DEMAK, suaramerdeka.com – Sejumlah warga Desa Morodemak Kabupaten Bonang mendatangi gudang Bulog, Selasa (30/12). Mereka memprotes kualitas raskin yang diterima tidak layak konsumsi seperti bau apek, kondisi beras remuk, agak hitam dan berjamur.
Berdasarkan pantauan mayoritas warga yang melancarkan aksi protes adalah ibu-ibu rumah tangga sembari membawa raskin dalam karung. Zaenah (45), salah seorang warga mengatakan, alokasi raskin yang dikirim ke Desa Morodemak sebanyak 11 ton.
‘’Raskin yang kami terima tidak layak konsumsi. Silahkan bisa dilihat sendiri,’’ katanya sembari menunjukkan raskin berkualitas buruk itu kepada Kepala Bulog Demak, Sri Hartati, kemarin.
Soleh (40), warga Morodemak lainnya, menyayangkan kualitas raskin yang diterima tidak setimpal dengan harga yang dibayarkan yakni Rp 9.500 untuk lima kilogram. Pihak desa sendiri, lanjutnya, sudah melunasi 11 ton raskin sebesar Rp 16 juta.
Sebelum mendatangi gudang Bulog, warga ramai-ramai sudah mengembalikan beras tersebut ke Balai Desa Morodemak. Namun, menurutnya, pihak Bulog tidak mau mengganti raskin jika segel karung rusak.
Menurut Sulkan, Anggota BPD Morodemak, aksi protes ini dilatarbelakangi rasa trauma warga atas kejadian serupa pada tahun sebelumnya. Saat itu, ada warga yang mengalami sakit mirip gejala keracunan setelah mengonsumsi raskin berkualitas buruk.
Menyikapi hal itu, Kepala Bulog Demak, Sri Hartati menegaskan akan mengganti semua raskin yang dikembalikan warga Desa Morodemak. Raskin tersebut akan didata dulu terkait berapa jumlah pastinya.
‘’Raskin yang kami salurkan ke Morodemak berasal dari gudang ini dan disimpan sejak Mei 2014. Nanti, semua (raskin buruk) akan kita ganti setelah koordinasi dengan Pemkab Demak,’’ tandasnya.
http://berita.suaramerdeka.com/raskin-bau-warga-protes-bulog/
DEMAK, suaramerdeka.com – Sejumlah warga Desa Morodemak Kabupaten Bonang mendatangi gudang Bulog, Selasa (30/12). Mereka memprotes kualitas raskin yang diterima tidak layak konsumsi seperti bau apek, kondisi beras remuk, agak hitam dan berjamur.
Berdasarkan pantauan mayoritas warga yang melancarkan aksi protes adalah ibu-ibu rumah tangga sembari membawa raskin dalam karung. Zaenah (45), salah seorang warga mengatakan, alokasi raskin yang dikirim ke Desa Morodemak sebanyak 11 ton.
‘’Raskin yang kami terima tidak layak konsumsi. Silahkan bisa dilihat sendiri,’’ katanya sembari menunjukkan raskin berkualitas buruk itu kepada Kepala Bulog Demak, Sri Hartati, kemarin.
Soleh (40), warga Morodemak lainnya, menyayangkan kualitas raskin yang diterima tidak setimpal dengan harga yang dibayarkan yakni Rp 9.500 untuk lima kilogram. Pihak desa sendiri, lanjutnya, sudah melunasi 11 ton raskin sebesar Rp 16 juta.
Sebelum mendatangi gudang Bulog, warga ramai-ramai sudah mengembalikan beras tersebut ke Balai Desa Morodemak. Namun, menurutnya, pihak Bulog tidak mau mengganti raskin jika segel karung rusak.
Menurut Sulkan, Anggota BPD Morodemak, aksi protes ini dilatarbelakangi rasa trauma warga atas kejadian serupa pada tahun sebelumnya. Saat itu, ada warga yang mengalami sakit mirip gejala keracunan setelah mengonsumsi raskin berkualitas buruk.
Menyikapi hal itu, Kepala Bulog Demak, Sri Hartati menegaskan akan mengganti semua raskin yang dikembalikan warga Desa Morodemak. Raskin tersebut akan didata dulu terkait berapa jumlah pastinya.
‘’Raskin yang kami salurkan ke Morodemak berasal dari gudang ini dan disimpan sejak Mei 2014. Nanti, semua (raskin buruk) akan kita ganti setelah koordinasi dengan Pemkab Demak,’’ tandasnya.
http://berita.suaramerdeka.com/raskin-bau-warga-protes-bulog/
Selasa, 30 Desember 2014
Raskin di Bulog Apala Hilang Dicuri
Selasa , 30 Desember 2014
FAJARONLINE – Sedikitnya 1,2 ton beras rakyat miskin (raskin) di kantor Bulog Apala raib dijarah maling. Bulog memperkirakan kejadian tersebut berlangsung subuh dinihari, Selasa 30 Desember. Peristiwa itu diketahui setelah pukul 07.00 Wita. Total kerugian yang ditimbulkan dari raibnya beras seberat 1,2 ton atau 80 karung beras tersebut ditaksir mencapai Rp9,7 juta.
Kepala Gudang Bulog Apala, Andi Pajoppai menuturkan, pelaku diduga kuat sangat mengetahui keadaan dan kondisi gudang sehingga aksinya dapat berjalan mulus. Pelaku memasuki gudang dengan merusak gembok dan pagar gudang. “Memang ada sekuriti tapi cuma satu orang saja yang berjaga tadi malam,” tutur Pajoppai, Selasa, 30 Desember.
Kanit SPKT Polres Bone, Aiptu Jamaluddin yang dikonfirmasi menyebutkan dari hasil identifikasi, petugas menduga pelaku bekerja tidak sendiri. Bahkan dari informasi yang diperoleh, kasus pencurian beras di gudang tersebut juga pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, jumlah beras yang hilang sebanyak 42 karung. “Kami akan melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap kasus itu,” janjinya. (hen)
http://fajar.co.id/2014/12/30/raskin-di-bulog-apala-hilang-dicuri.html
FAJARONLINE – Sedikitnya 1,2 ton beras rakyat miskin (raskin) di kantor Bulog Apala raib dijarah maling. Bulog memperkirakan kejadian tersebut berlangsung subuh dinihari, Selasa 30 Desember. Peristiwa itu diketahui setelah pukul 07.00 Wita. Total kerugian yang ditimbulkan dari raibnya beras seberat 1,2 ton atau 80 karung beras tersebut ditaksir mencapai Rp9,7 juta.
Kepala Gudang Bulog Apala, Andi Pajoppai menuturkan, pelaku diduga kuat sangat mengetahui keadaan dan kondisi gudang sehingga aksinya dapat berjalan mulus. Pelaku memasuki gudang dengan merusak gembok dan pagar gudang. “Memang ada sekuriti tapi cuma satu orang saja yang berjaga tadi malam,” tutur Pajoppai, Selasa, 30 Desember.
Kanit SPKT Polres Bone, Aiptu Jamaluddin yang dikonfirmasi menyebutkan dari hasil identifikasi, petugas menduga pelaku bekerja tidak sendiri. Bahkan dari informasi yang diperoleh, kasus pencurian beras di gudang tersebut juga pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, jumlah beras yang hilang sebanyak 42 karung. “Kami akan melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap kasus itu,” janjinya. (hen)
http://fajar.co.id/2014/12/30/raskin-di-bulog-apala-hilang-dicuri.html
Kuallitas Raskin Jelek, Warga Morodemak Geruduk Gudang Bulog
Selasa, 30 Desember 2014
TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Sejumlah warga Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah menggeruduk Gudang Bulog Demak Sub Drive I Semarang, Selasa (30/12/2014) siang.
Puluhan warga ini mengaku kesal lantaran Beras Miskin (Raskin) yang diterimanya dinilai tak layak konsumsi.
Kedatangan perwakilan warga ini mencoba mempertanyakan kondisi raskin ini kepada pihak Bulog. Termasuk juga, meminta pertanggungjawaban pihak Bulog.
Warga setempat, Soleh (35), menuturkan, kualitas raskin yang disalurkan di Desanya pada pekan lalu itu diketahui memprihatinkan alias berkualitas jelek. Atas kondisi ini, bahkan ada beberapa warga yang mengalami sakit perut usai mengkonsumsinya.
"Beras baunya tidak enak dan warnanya kekuningan. Kami terpaksa takut mengkonsumsinya karena ada warga yang perutnya sakit setelah memakannya. Kami minta pihak Bulog bertanggungjawab," kata Soleh.
Sementara Kepala Gudang Bulog Demak Sub Drive I Semarang, Sri Hartati, menjelaskan, keluhan ini diterima dengan baik oleh pihaknya. Rencananya, jika memang kondisi beras pantas untuk diganti, maka pihaknya akan mengupayakannya.
"Kami terima keluhan dan kami akan mengkrosceknya," kata Sri.
Dia menyebutkan, Desa Morodemak didistribusikan 10, 365 ton beras untuk 691 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Mekanismenya, masing-masing RTS memperoleh satu zak atau 15 Kg untuk satu bulan. (*)
http://jateng.tribunnews.com/2014/12/30/kuallitas-raskin-jelek-warga-morodemak-geruduk-gudang-bulog
TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Sejumlah warga Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah menggeruduk Gudang Bulog Demak Sub Drive I Semarang, Selasa (30/12/2014) siang.
Puluhan warga ini mengaku kesal lantaran Beras Miskin (Raskin) yang diterimanya dinilai tak layak konsumsi.
Kedatangan perwakilan warga ini mencoba mempertanyakan kondisi raskin ini kepada pihak Bulog. Termasuk juga, meminta pertanggungjawaban pihak Bulog.
Warga setempat, Soleh (35), menuturkan, kualitas raskin yang disalurkan di Desanya pada pekan lalu itu diketahui memprihatinkan alias berkualitas jelek. Atas kondisi ini, bahkan ada beberapa warga yang mengalami sakit perut usai mengkonsumsinya.
"Beras baunya tidak enak dan warnanya kekuningan. Kami terpaksa takut mengkonsumsinya karena ada warga yang perutnya sakit setelah memakannya. Kami minta pihak Bulog bertanggungjawab," kata Soleh.
Sementara Kepala Gudang Bulog Demak Sub Drive I Semarang, Sri Hartati, menjelaskan, keluhan ini diterima dengan baik oleh pihaknya. Rencananya, jika memang kondisi beras pantas untuk diganti, maka pihaknya akan mengupayakannya.
"Kami terima keluhan dan kami akan mengkrosceknya," kata Sri.
Dia menyebutkan, Desa Morodemak didistribusikan 10, 365 ton beras untuk 691 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Mekanismenya, masing-masing RTS memperoleh satu zak atau 15 Kg untuk satu bulan. (*)
http://jateng.tribunnews.com/2014/12/30/kuallitas-raskin-jelek-warga-morodemak-geruduk-gudang-bulog
DPR dan Petani Tolak Penghapusan Raskin
Selasa, 30 Desember 2014
RMOL. Rencana pemerintah menghapus Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) mendapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat. Tak ketinggalan, kalangan legislatif juga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal menilai, kebijakan itu bakal berdampak luas. Tidak hanya pada inflasi nasional tetapi juga menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.
"Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujarnya melalui keterangan kepada redaksi, Selasa (30/12).
Jon mengutip hasil pertemuannya dengan pihak Bank Indonesia yang memperediksi lonjakan inflasi akan sulit dikontrol apabila Raskin benar-benar dihapus dan dikonversi ke E-money.
"Selain E-money rawan diselewengkan untuk kebutuhan lain, beras juga selama ini terbukti sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar. Kalau kebijakan itu dilaksanakan akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dahulu," jelasnya.
Mengenai adanya kelemahan dalam program Raskin, menurut Jon, tidak lantas menjadi alasan kuat bagi pemerintah buat menghapus program yang selama ini telah berhasil dijalankan.
"Kalau ada kelemahan, kekurangan seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus. Penghapusan Raskin ini tidak semata memicu inflasi tapi juga bisa berdampak pada gejolak ekonomi, bisnis, keamanan dan dampak sosial lain," bebernya.
Pada kesempatan sama, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah Sutarto mengungkapkan bahwa Program Raskin selama ini cukup membantu petani maupun buruh tani. Karena, biasanya penerima Raskin adalah masyarakat buruh tani yang terdata berpenghasilan rendah.
"Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati Raskin sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi, gabahnya dijual dengan harga yang layak lalu mereka membeli beras dengan harga murah," paparnya.
Lebih lanjut, kata Sutarto, adanya Program Raskin juga berperan menstabilkan harga beras di pasaran. Sehingga, beras bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Karena itu, apabila Raskin dihapus dengan membebaskan penerima bantuan E-money membeli beras sesuai selera maka harga beras di pasaran bisa melonjak tajam.
"Jadi, percuma diberi uang kalau harga-harga bahan pangan melonjak drastis karena tidak diproteksi pemerintah. Kalau sudah begini bagaimana nasib kami para petani," keluhnya. [rus]
http://www.rmol.co/read/2014/12/30/185040/DPR-dan-Petani-Tolak-Penghapusan-Raskin-
RMOL. Rencana pemerintah menghapus Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) mendapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat. Tak ketinggalan, kalangan legislatif juga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal menilai, kebijakan itu bakal berdampak luas. Tidak hanya pada inflasi nasional tetapi juga menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.
"Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujarnya melalui keterangan kepada redaksi, Selasa (30/12).
Jon mengutip hasil pertemuannya dengan pihak Bank Indonesia yang memperediksi lonjakan inflasi akan sulit dikontrol apabila Raskin benar-benar dihapus dan dikonversi ke E-money.
"Selain E-money rawan diselewengkan untuk kebutuhan lain, beras juga selama ini terbukti sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar. Kalau kebijakan itu dilaksanakan akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dahulu," jelasnya.
Mengenai adanya kelemahan dalam program Raskin, menurut Jon, tidak lantas menjadi alasan kuat bagi pemerintah buat menghapus program yang selama ini telah berhasil dijalankan.
"Kalau ada kelemahan, kekurangan seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus. Penghapusan Raskin ini tidak semata memicu inflasi tapi juga bisa berdampak pada gejolak ekonomi, bisnis, keamanan dan dampak sosial lain," bebernya.
Pada kesempatan sama, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah Sutarto mengungkapkan bahwa Program Raskin selama ini cukup membantu petani maupun buruh tani. Karena, biasanya penerima Raskin adalah masyarakat buruh tani yang terdata berpenghasilan rendah.
"Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati Raskin sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi, gabahnya dijual dengan harga yang layak lalu mereka membeli beras dengan harga murah," paparnya.
Lebih lanjut, kata Sutarto, adanya Program Raskin juga berperan menstabilkan harga beras di pasaran. Sehingga, beras bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Karena itu, apabila Raskin dihapus dengan membebaskan penerima bantuan E-money membeli beras sesuai selera maka harga beras di pasaran bisa melonjak tajam.
"Jadi, percuma diberi uang kalau harga-harga bahan pangan melonjak drastis karena tidak diproteksi pemerintah. Kalau sudah begini bagaimana nasib kami para petani," keluhnya. [rus]
http://www.rmol.co/read/2014/12/30/185040/DPR-dan-Petani-Tolak-Penghapusan-Raskin-
Penghapusan Raskin Langgar Kedaulatan Pangan
Selasa, 30 Desember 2014
JAKARTA - Rencana penghapusan program beras untuk rakyat berpenghasilan rendah (raskin) dinilai melanggar enam pilar kedaulatan pangan, yang telah dirumuskan organisasi petani sedunia via Campesina pada International Forum for Food Sovereignty di Nyéléni pada 2007 lalu.
Peneliti Mantasa Hayu Dyah menduga adanya sesat pikir sejumlah kementerian, tentang kedaulatan pangan yang selama ini sering dikampanyekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami prihatin dengan pemahaman tentang kedaulatan pangan di kalangan pejabat. Kalau dilihat dari enam pilar kedaulatan pangan via Campesina, kebijakan untuk penghapusan raskin dan pertanian ini saya rasa lemah sekali ya," ujarnya seperti dalam rilis, Selasa (30/12/2014).
Menurutnya, tindakan ini bukan cara membuat rakyat berdaulat, namun justru semakin membuat rakyat bergantung pada pasar dan pemerintah.
"Ya kecewa dengan pola kebijakan Jokowi yang cenderung menguntungkan para elit dan konglomerat, dan cenderung menyengsarakan rakyat. Skema berbagai kartu sakti itu, sudah terlihat itu untuk kepentingan perbankan," tambahnya.
Kedaulatan pangan yang selama ini digemborkan, sambung Dyah, bukanlah kedaulatan pangan, namun hanya kedaulatan perbankan, kedaulatan perusahaan pupuk, dan kedaulatan pemerintah.
"Menguntungkan pihak tertentu itu namanya, bukan menguntungkan rakyat," tandasnya.
http://ekbis.sindonews.com/read/943949/34/penghapusan-raskin-langgar-kedaulatan-pangan-1419915498
JAKARTA - Rencana penghapusan program beras untuk rakyat berpenghasilan rendah (raskin) dinilai melanggar enam pilar kedaulatan pangan, yang telah dirumuskan organisasi petani sedunia via Campesina pada International Forum for Food Sovereignty di Nyéléni pada 2007 lalu.
Peneliti Mantasa Hayu Dyah menduga adanya sesat pikir sejumlah kementerian, tentang kedaulatan pangan yang selama ini sering dikampanyekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami prihatin dengan pemahaman tentang kedaulatan pangan di kalangan pejabat. Kalau dilihat dari enam pilar kedaulatan pangan via Campesina, kebijakan untuk penghapusan raskin dan pertanian ini saya rasa lemah sekali ya," ujarnya seperti dalam rilis, Selasa (30/12/2014).
Menurutnya, tindakan ini bukan cara membuat rakyat berdaulat, namun justru semakin membuat rakyat bergantung pada pasar dan pemerintah.
"Ya kecewa dengan pola kebijakan Jokowi yang cenderung menguntungkan para elit dan konglomerat, dan cenderung menyengsarakan rakyat. Skema berbagai kartu sakti itu, sudah terlihat itu untuk kepentingan perbankan," tambahnya.
Kedaulatan pangan yang selama ini digemborkan, sambung Dyah, bukanlah kedaulatan pangan, namun hanya kedaulatan perbankan, kedaulatan perusahaan pupuk, dan kedaulatan pemerintah.
"Menguntungkan pihak tertentu itu namanya, bukan menguntungkan rakyat," tandasnya.
http://ekbis.sindonews.com/read/943949/34/penghapusan-raskin-langgar-kedaulatan-pangan-1419915498
Sabtu, 27 Desember 2014
Tipikor Polres Gowa Kembali Usut Korupsi Raskin Somba Opu
Jumat, 26 Desember 2014
TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA- Kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, akan kembali diusut unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gowa.
Kasus yang menyeret lima tersangka termasuk mantan camat Somba Opu, Madjid Hayat. Ini sudah tiga kali di-p19 atau dikembalikan dari kejaksaan sejak dilidik tiga tahun lalu.
"Akan kami lanjutkan. Berkasnya sudah siap. Alasan kejaksaan sih kurang lengkap saksi-saksinya. Jadi di p19 sampai tiga kali. Tapi akan tetap kami lanjutkan," kata Kanit Tipikor Polres Gowa, Iptu Yuniarso, Jumat (26/12/2014).
Madjid kini menjabat sekretaris Satpol PP Pemkab Gowa. Tersangka lainnya, yaitu, Staf Camat Somba Opu Andi Nurul Puang Ga'ga, mantan lurah Tompobalang Ardi Rahardian yang sekarang jadi pegawai Dinas Tata Ruang Pemkot Makassar.
Selanjutnya, Mantan lurah Sungguminasa Adi Madin Aspari yang sekarang Camat Barombong, dan Kordinator Raskin Somba Opu Hamzah Daeng Sijaya.
Kasus raskin itu diduga merugikan negara senilai Rp 118 juta.
"Mereka ini mengubah juknis pembagian raskin dari kilo ke liter. Itu saja sudah salah. Meskipun menurut kejaksaan ada kesepakatan antara semua lurah, kepala lingkungan dan masyarakat terkait perubahan dari kilo ke liter,
tapi dari penemuan BPK ada kerugian negara. Yang kerugian inilah yang dilidik. Apa karena ada kesepakatan diantara mereka, trus kasusnya tidak dilanjutkan?, padahal ada kerugian negara," jelasa Yuniarso.
Selain itu, menurut Yuniarso, surat kesepakatan tersebut baru dibuat setelah kasus ini tercium polisi. "Hanya ada fotokopian saja dengan kita. Aslinya tidak ada," ungkapnya. (*)
http://makassar.tribunnews.com/2014/12/26/tipikor-polres-gowa-kembali-usut-korupsi-raskin-somba-opu
TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA- Kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, akan kembali diusut unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gowa.
Kasus yang menyeret lima tersangka termasuk mantan camat Somba Opu, Madjid Hayat. Ini sudah tiga kali di-p19 atau dikembalikan dari kejaksaan sejak dilidik tiga tahun lalu.
"Akan kami lanjutkan. Berkasnya sudah siap. Alasan kejaksaan sih kurang lengkap saksi-saksinya. Jadi di p19 sampai tiga kali. Tapi akan tetap kami lanjutkan," kata Kanit Tipikor Polres Gowa, Iptu Yuniarso, Jumat (26/12/2014).
Madjid kini menjabat sekretaris Satpol PP Pemkab Gowa. Tersangka lainnya, yaitu, Staf Camat Somba Opu Andi Nurul Puang Ga'ga, mantan lurah Tompobalang Ardi Rahardian yang sekarang jadi pegawai Dinas Tata Ruang Pemkot Makassar.
Selanjutnya, Mantan lurah Sungguminasa Adi Madin Aspari yang sekarang Camat Barombong, dan Kordinator Raskin Somba Opu Hamzah Daeng Sijaya.
Kasus raskin itu diduga merugikan negara senilai Rp 118 juta.
"Mereka ini mengubah juknis pembagian raskin dari kilo ke liter. Itu saja sudah salah. Meskipun menurut kejaksaan ada kesepakatan antara semua lurah, kepala lingkungan dan masyarakat terkait perubahan dari kilo ke liter,
tapi dari penemuan BPK ada kerugian negara. Yang kerugian inilah yang dilidik. Apa karena ada kesepakatan diantara mereka, trus kasusnya tidak dilanjutkan?, padahal ada kerugian negara," jelasa Yuniarso.
Selain itu, menurut Yuniarso, surat kesepakatan tersebut baru dibuat setelah kasus ini tercium polisi. "Hanya ada fotokopian saja dengan kita. Aslinya tidak ada," ungkapnya. (*)
http://makassar.tribunnews.com/2014/12/26/tipikor-polres-gowa-kembali-usut-korupsi-raskin-somba-opu
Jumat, 26 Desember 2014
Direksi Bulog Yang Lama Harus Tanggungjawab
Jumat, 26 Desember 2014
Soal Potensi Kerugian Sekitar Rp 2,387 Triliun
Jakarta_Barakindo- Direksi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang lama disebut-sebut harus mempertanggungjawabkan potensi kerugian Perum Bulog yang diduga mencapai Rp 2,387 triliun. Kerugian itu diduga berasal dari nilai beras yang hilang digudang dan kualitas beras yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.
Adanya dugaan kerugian yang dialami Perum Bulog itu terungkap dari sebuah sumber internal yang minta dirahasiakan namanya. Menurutnya, dari sekitar 1,7 juta ton stok beras Bulog diseluruh Indonesia, sebagian diantaranya diduga hilang didalam gudang, seperti yang disinyalir terjadi di Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur (Jatim). Selain kasus dugaan kehilangan, sisa stok sebanyak 1,7 juta ton itupun diduga merupakan beras yang TMS (brokens, menir dll-red). Dibeberapa daerah bahkan sudah pernah diperiksa oleh Kejati dan Polda, dan saat ini pun tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sumber itu pun menjelaskan, kasus kehilangan beras di Papua sebanyak 1.700 ton, berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 13,6 miliar dengan asumsi harga sebesar Rp 8.000,- per kilogram (1.700.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 13.600.000.000,-).
Begitu pula kasus kehilangan beras di NTB sebanyak 400 ton yang berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 3,2 miliar (400.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 3.200.000.000,-).
“Hal sama juga terjadi di Madura, Jatim. Disana kasus kehilangannya mencapai 1.600 ton dengan potensi kerugian mencapai Rp 12,8 miliar (1.600.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 12.800.000.000,-),” ujar sumber tersebut.
Ia juga mengungkapkan, bahwa kondisi kualitas beras yang saat ini tersisa di gudang-gudang Bulog, rata-rata brokens-nya sekitar 40%, dan menir rata-rata 8%. Sementara brokens dan menir yang diperbolehkan sesuai syarat Inpres hanyalah sebesar 20% dan 2% dengan derajat sosoh 95%.
“Kalau dihitung dari perkiraan susut kuantum setelah di reproses, maka susutnya mencapai 27% (20% + 6% + 1% = 27%). Perkiraan susut 27% tersebut belum termasuk biaya reproses yang ditaksir sebesar 3%, sehingga total susut ditaksir mencapai 30%, atau setara dengan Rp 4,080 triliun (30% x 1,7 juta ton = 510.000.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 4.080.000.000.000,-),” jelasnya.
Potensi kerugian itu, lanjutnya, masih bisa berkurang jika dikurangi dari hasil penjualan brokens bercampur menir setelah dikurangi susut proses 1% dan biaya proses sebesar 3% (30% - 1% - 3% = 26%). “Tapi, potensi kerugian itu masih bisa berkurang dari hasil penjulan brokens bercampur menir yang ditaksir mencapai sebesar Rp 1,989 triliun (26% x 1,7 juta ton = 442.000.000 kg x Rp 4.500,- = Rp 1.989.000.000.000,-),” ungkapnya.
Dengan demikian, tegasnya, perkiraan kerugian yang dialami untuk memperbaiki kualitas beras sisa stok yang ada mencapai sebesar Rp 2,091 triliun (Rp 4.080.000.000.000,- - Rp 1.989.000.000.000,- = Rp 2.091.000.000.000,-).
“Jika ditambah dengan potensi kerugian akibat kasus kehilangan beras dalam gudang, maka Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian hangga mencapai Rp 2,387 triliun (Rp 2.091.000.000.000,- + Rp 13.600.000.000,- + Rp 3.200.000.000,- + Rp 12.800.000.000,- = 2.387.000.000.000,-),” katanya menambahkan, bahwa potensi kerugian itu menjadi tanggungjawab Direksi yang lama. “Makanya, saat serah terima nanti, harus ditarik garis lurus soal batasan mana yang menjadi tanggungjawab Direksi yang lama dan Direksi yang baru,” pungkasnya.
Melihat besarnya potensi kerugian yang dialami Perum Bulog tersebut, publik berharap agar Direksi yang baru dapat mewujudkan perbaikan kualitas beras yang akan disalurkan kepada publik, berupa beras bagi warga miskin (raskin).
Pada masa Direksi yang baru nanti, publik berharap tidak ada lagi keluhan soal rendahnya kualitas raskin yang diterima Keluarga Miskin (Gakin), karena akan menambah buruk citra Perum Bulog dimata Publik.
Namun, sebelum itu, perlu ada patokan yang jelas, mana persoalan yang menjadi tanggungjawab Direksi lama dan Direksi yang baru. Hal itu haruslah dituangkan dalam berita acara serah terima. (Redaksi)***
http://suaragaruda.blogspot.com/2014/12/direksi-bulog-yang-lama-harus_31.html#more
Soal Potensi Kerugian Sekitar Rp 2,387 Triliun
Jakarta_Barakindo- Direksi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang lama disebut-sebut harus mempertanggungjawabkan potensi kerugian Perum Bulog yang diduga mencapai Rp 2,387 triliun. Kerugian itu diduga berasal dari nilai beras yang hilang digudang dan kualitas beras yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.
Adanya dugaan kerugian yang dialami Perum Bulog itu terungkap dari sebuah sumber internal yang minta dirahasiakan namanya. Menurutnya, dari sekitar 1,7 juta ton stok beras Bulog diseluruh Indonesia, sebagian diantaranya diduga hilang didalam gudang, seperti yang disinyalir terjadi di Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur (Jatim). Selain kasus dugaan kehilangan, sisa stok sebanyak 1,7 juta ton itupun diduga merupakan beras yang TMS (brokens, menir dll-red). Dibeberapa daerah bahkan sudah pernah diperiksa oleh Kejati dan Polda, dan saat ini pun tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sumber itu pun menjelaskan, kasus kehilangan beras di Papua sebanyak 1.700 ton, berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 13,6 miliar dengan asumsi harga sebesar Rp 8.000,- per kilogram (1.700.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 13.600.000.000,-).
Begitu pula kasus kehilangan beras di NTB sebanyak 400 ton yang berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 3,2 miliar (400.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 3.200.000.000,-).
“Hal sama juga terjadi di Madura, Jatim. Disana kasus kehilangannya mencapai 1.600 ton dengan potensi kerugian mencapai Rp 12,8 miliar (1.600.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 12.800.000.000,-),” ujar sumber tersebut.
Ia juga mengungkapkan, bahwa kondisi kualitas beras yang saat ini tersisa di gudang-gudang Bulog, rata-rata brokens-nya sekitar 40%, dan menir rata-rata 8%. Sementara brokens dan menir yang diperbolehkan sesuai syarat Inpres hanyalah sebesar 20% dan 2% dengan derajat sosoh 95%.
“Kalau dihitung dari perkiraan susut kuantum setelah di reproses, maka susutnya mencapai 27% (20% + 6% + 1% = 27%). Perkiraan susut 27% tersebut belum termasuk biaya reproses yang ditaksir sebesar 3%, sehingga total susut ditaksir mencapai 30%, atau setara dengan Rp 4,080 triliun (30% x 1,7 juta ton = 510.000.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 4.080.000.000.000,-),” jelasnya.
Potensi kerugian itu, lanjutnya, masih bisa berkurang jika dikurangi dari hasil penjualan brokens bercampur menir setelah dikurangi susut proses 1% dan biaya proses sebesar 3% (30% - 1% - 3% = 26%). “Tapi, potensi kerugian itu masih bisa berkurang dari hasil penjulan brokens bercampur menir yang ditaksir mencapai sebesar Rp 1,989 triliun (26% x 1,7 juta ton = 442.000.000 kg x Rp 4.500,- = Rp 1.989.000.000.000,-),” ungkapnya.
Dengan demikian, tegasnya, perkiraan kerugian yang dialami untuk memperbaiki kualitas beras sisa stok yang ada mencapai sebesar Rp 2,091 triliun (Rp 4.080.000.000.000,- - Rp 1.989.000.000.000,- = Rp 2.091.000.000.000,-).
“Jika ditambah dengan potensi kerugian akibat kasus kehilangan beras dalam gudang, maka Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian hangga mencapai Rp 2,387 triliun (Rp 2.091.000.000.000,- + Rp 13.600.000.000,- + Rp 3.200.000.000,- + Rp 12.800.000.000,- = 2.387.000.000.000,-),” katanya menambahkan, bahwa potensi kerugian itu menjadi tanggungjawab Direksi yang lama. “Makanya, saat serah terima nanti, harus ditarik garis lurus soal batasan mana yang menjadi tanggungjawab Direksi yang lama dan Direksi yang baru,” pungkasnya.
Melihat besarnya potensi kerugian yang dialami Perum Bulog tersebut, publik berharap agar Direksi yang baru dapat mewujudkan perbaikan kualitas beras yang akan disalurkan kepada publik, berupa beras bagi warga miskin (raskin).
Pada masa Direksi yang baru nanti, publik berharap tidak ada lagi keluhan soal rendahnya kualitas raskin yang diterima Keluarga Miskin (Gakin), karena akan menambah buruk citra Perum Bulog dimata Publik.
Namun, sebelum itu, perlu ada patokan yang jelas, mana persoalan yang menjadi tanggungjawab Direksi lama dan Direksi yang baru. Hal itu haruslah dituangkan dalam berita acara serah terima. (Redaksi)***
http://suaragaruda.blogspot.com/2014/12/direksi-bulog-yang-lama-harus_31.html#more
Potensi Kerugian Bulog Capai Rp 2 Triliun Lebih
Jumat, 26 Desember 2014
Direksi Lama Harus Tanggungjawab
Jakarta_Barakindo- Direksi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang akan segera ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, harus mewujudkan perbaikan kualitas beras yang akan disalurkan kepada publik, berupa beras bagi warga miskin (raskin).
Pada masa Direksi yang baru nanti, publik berharap tidak ada lagi keluhan rendahnya kualitas raskin yang diterima Keluarga Miskin (Gakin), karena akan menambah buruk citra Perum Bulog dimata Publik.
Namun, sebelum itu, perlu ada patokan yang jelas, mana persoalan yang menjadi tanggungjawab Direksi lama dan yang baru. Hal itu haruslah dituangkan dalam berita acara serah terima. Sebab, dibawah kendali Direksi yang lama, Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian lebih dari Rp 2 triliun. Taksiran kerugian sebesar itu dihitung dari nilai beras yang hilang di gudang dan nilai beras yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.
Sumber internal yang minta dirahasiakan namanya mengungkapkan, dari sekitar 1,7 juta ton stok beras Bulog diseluruh Indonesia, sebagian diantaranya diduga hilang didalam gudang, seperti yang disinyalir terjadi di Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur (Jatim). Selain kasus dugaan kehilangan, sisa stok sebanyak 1,7 juta ton itupun diduga merupakan beras yang TMS (brokens, menir dll-red). Dibeberapa daerah bahkan sudah pernah diperiksa oleh Kejati dan Polda, dan saat ini pun tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sumber itu pun menjelaskan, kasus kehilangan beras di Papua sebanyak 1.700 ton, berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 13,6 miliar dengan asumsi harga sebesar Rp 8.000,- per kilogram (1.700.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 13.600.000.000,-).
Begitu pula kasus kehilangan beras di NTB sebanyak 400 ton yang berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 3,2 miliar (400.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 3.200.000.000,-).
“Hal sama juga terjadi di Madura, Jatim. Disana kasus kehilangannya mencapai 1.600 ton dengan potensi kerugian mencapai Rp 12,8 miliar (1.600.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 12.800.000.000,-),” ujar sumber tersebut.
Ia juga mengungkapkan, bahwa kondisi kualitas beras yang saat ini tersisa di gudang-gudang Bulog, rata-rata brokens-nya sekitar 40%, dan menir rata-rata 8%. Sementara brokens dan menir yang diperbolehkan sesuai syarat Inpres hanyalah sebesar 20% dan 2% dengan derajat sosoh 95%.
“Kalau dihitung dari perkiraan susut kuantum setelah di reproses, maka susutnya mencapai 27% (20% + 6% + 1% = 27%). Perkiraan susut 27% tersebut belum termasuk biaya reproses yang ditaksir sebesar 3%, sehingga total susut ditaksir mencapai 30%, atau setara dengan Rp 4,080 triliun (30% x 1,7 juta ton = 510.000.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 4.080.000.000.000,-),” jelasnya.
Potensi kerugian itu, lanjutnya, masih bisa berkurang jika dikurangi dari hasil penjualan brokens bercampur menir setelah dikurangi susut proses 1% dan biaya proses sebesar 3% (30% - 1% - 3% = 26%). “Tapi, potensi kerugian itu masih bisa berkurang dari hasil penjulan brokens bercampur menir yang ditaksir mencapai sebesar Rp 1,989 triliun (26% x 1,7 juta ton = 442.000.000 kg x Rp 4.500,- = Rp 1.989.000.000.000,-),” ungkapnya.
Dengan demikian, tegasnya, perkiraan kerugian yang dialami untuk memperbaiki kualitas beras sisa stok yang ada mencapai sebesar Rp 2,091 triliun (Rp 4.080.000.000.000,- - Rp 1.989.000.000.000,- = Rp 2.091.000.000.000,-).
“Jika ditambah dengan potensi kerugian akibat kasus kehilangan beras dalam gudang, maka Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian hangga mencapai Rp 2,387 triliun (Rp 2.091.000.000.000,- + Rp 13.600.000.000,- + Rp 3.200.000.000,- + Rp 12.800.000.000,- = 2.387.000.000.000,-),” katanya menambahkan, bahwa potensi kerugian itu menjadi tanggungjawab Direksi yang lama. “Makanya, saat serah terima nanti, harus ditarik garis lurus soal batasan mana yang menjadi tanggungjawab Direksi yang lama dan Direksi yang baru,”
http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/potensi-kerugian-bulog-capai-rp-2.html#more
Direksi Lama Harus Tanggungjawab
Jakarta_Barakindo- Direksi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang akan segera ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, harus mewujudkan perbaikan kualitas beras yang akan disalurkan kepada publik, berupa beras bagi warga miskin (raskin).
Pada masa Direksi yang baru nanti, publik berharap tidak ada lagi keluhan rendahnya kualitas raskin yang diterima Keluarga Miskin (Gakin), karena akan menambah buruk citra Perum Bulog dimata Publik.
Namun, sebelum itu, perlu ada patokan yang jelas, mana persoalan yang menjadi tanggungjawab Direksi lama dan yang baru. Hal itu haruslah dituangkan dalam berita acara serah terima. Sebab, dibawah kendali Direksi yang lama, Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian lebih dari Rp 2 triliun. Taksiran kerugian sebesar itu dihitung dari nilai beras yang hilang di gudang dan nilai beras yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.
Sumber internal yang minta dirahasiakan namanya mengungkapkan, dari sekitar 1,7 juta ton stok beras Bulog diseluruh Indonesia, sebagian diantaranya diduga hilang didalam gudang, seperti yang disinyalir terjadi di Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur (Jatim). Selain kasus dugaan kehilangan, sisa stok sebanyak 1,7 juta ton itupun diduga merupakan beras yang TMS (brokens, menir dll-red). Dibeberapa daerah bahkan sudah pernah diperiksa oleh Kejati dan Polda, dan saat ini pun tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sumber itu pun menjelaskan, kasus kehilangan beras di Papua sebanyak 1.700 ton, berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 13,6 miliar dengan asumsi harga sebesar Rp 8.000,- per kilogram (1.700.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 13.600.000.000,-).
Begitu pula kasus kehilangan beras di NTB sebanyak 400 ton yang berpotensi merugikan Perum Bulog sekitar Rp 3,2 miliar (400.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 3.200.000.000,-).
“Hal sama juga terjadi di Madura, Jatim. Disana kasus kehilangannya mencapai 1.600 ton dengan potensi kerugian mencapai Rp 12,8 miliar (1.600.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 12.800.000.000,-),” ujar sumber tersebut.
Ia juga mengungkapkan, bahwa kondisi kualitas beras yang saat ini tersisa di gudang-gudang Bulog, rata-rata brokens-nya sekitar 40%, dan menir rata-rata 8%. Sementara brokens dan menir yang diperbolehkan sesuai syarat Inpres hanyalah sebesar 20% dan 2% dengan derajat sosoh 95%.
“Kalau dihitung dari perkiraan susut kuantum setelah di reproses, maka susutnya mencapai 27% (20% + 6% + 1% = 27%). Perkiraan susut 27% tersebut belum termasuk biaya reproses yang ditaksir sebesar 3%, sehingga total susut ditaksir mencapai 30%, atau setara dengan Rp 4,080 triliun (30% x 1,7 juta ton = 510.000.000 kg x Rp 8.000,- = Rp 4.080.000.000.000,-),” jelasnya.
Potensi kerugian itu, lanjutnya, masih bisa berkurang jika dikurangi dari hasil penjualan brokens bercampur menir setelah dikurangi susut proses 1% dan biaya proses sebesar 3% (30% - 1% - 3% = 26%). “Tapi, potensi kerugian itu masih bisa berkurang dari hasil penjulan brokens bercampur menir yang ditaksir mencapai sebesar Rp 1,989 triliun (26% x 1,7 juta ton = 442.000.000 kg x Rp 4.500,- = Rp 1.989.000.000.000,-),” ungkapnya.
Dengan demikian, tegasnya, perkiraan kerugian yang dialami untuk memperbaiki kualitas beras sisa stok yang ada mencapai sebesar Rp 2,091 triliun (Rp 4.080.000.000.000,- - Rp 1.989.000.000.000,- = Rp 2.091.000.000.000,-).
“Jika ditambah dengan potensi kerugian akibat kasus kehilangan beras dalam gudang, maka Perum Bulog ditaksir mengalami kerugian hangga mencapai Rp 2,387 triliun (Rp 2.091.000.000.000,- + Rp 13.600.000.000,- + Rp 3.200.000.000,- + Rp 12.800.000.000,- = 2.387.000.000.000,-),” katanya menambahkan, bahwa potensi kerugian itu menjadi tanggungjawab Direksi yang lama. “Makanya, saat serah terima nanti, harus ditarik garis lurus soal batasan mana yang menjadi tanggungjawab Direksi yang lama dan Direksi yang baru,”
http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/potensi-kerugian-bulog-capai-rp-2.html#more
Hati-hati Raskin 2015 Salah Sasaran
Kamis, 25 Desember 2014
KUDUS – Pemerintah Pusat menargetkan tahun depan pembagian beras untuk masyarakat miskin lebih tepat sasaran. Selain itu tidak ada lagi pemerataan demi menghindari permasalahan sosial di desa,
”Artinya, pembagian raskin nantinya harus sesuai dengan data jumlah rumah tangga sasaran (RTS) bukan lagi dibagikan secara merata terhadap warga lain yang namanya tidak tercantum sebagai penerima raskin demi menghindari potensi permasalahan di bawah," ujar Pokja Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Edi Safrijal.
Dia mengatakan, adanya kebijakan di tingkat bawah untuk dibagi secara merata lewat musyawarah mufakat, mengakibatkan RTS yang seharusnya menerima beras sebanyak 15 kilogram akhirnya berkurang. Karena harus dibagi secara merata dengan warga lain yang tidak mendapatkan jatah raskin. Berdasarkan data yang dimiliki TNP2K, distribusi raskin di Kabupaten Kudus memang terealisasi hingga 80 persen.
”Hanya saja, desil (golongan) 4-10 yang seharusnya tidak berhak mendapatkan raskin justru memperoleh raskin dengan persentase hingga 56,6 persen. Sementara desil 1-3 yang memang berhak mendapatkan raskin tercatat sebanyak 80 persen dengan raskin yang diperoleh kurang dari 4 kilogram dari seharusnya 15 kg per RTS," ujarnya, seperti ditulis Antara. (Suwoko / Akrom Hazami)
http://murianews.com/item/9566-hati-hati-raskin-2015-salah-sasaran.html
KUDUS – Pemerintah Pusat menargetkan tahun depan pembagian beras untuk masyarakat miskin lebih tepat sasaran. Selain itu tidak ada lagi pemerataan demi menghindari permasalahan sosial di desa,
”Artinya, pembagian raskin nantinya harus sesuai dengan data jumlah rumah tangga sasaran (RTS) bukan lagi dibagikan secara merata terhadap warga lain yang namanya tidak tercantum sebagai penerima raskin demi menghindari potensi permasalahan di bawah," ujar Pokja Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Edi Safrijal.
Dia mengatakan, adanya kebijakan di tingkat bawah untuk dibagi secara merata lewat musyawarah mufakat, mengakibatkan RTS yang seharusnya menerima beras sebanyak 15 kilogram akhirnya berkurang. Karena harus dibagi secara merata dengan warga lain yang tidak mendapatkan jatah raskin. Berdasarkan data yang dimiliki TNP2K, distribusi raskin di Kabupaten Kudus memang terealisasi hingga 80 persen.
”Hanya saja, desil (golongan) 4-10 yang seharusnya tidak berhak mendapatkan raskin justru memperoleh raskin dengan persentase hingga 56,6 persen. Sementara desil 1-3 yang memang berhak mendapatkan raskin tercatat sebanyak 80 persen dengan raskin yang diperoleh kurang dari 4 kilogram dari seharusnya 15 kg per RTS," ujarnya, seperti ditulis Antara. (Suwoko / Akrom Hazami)
http://murianews.com/item/9566-hati-hati-raskin-2015-salah-sasaran.html
Rabu, 24 Desember 2014
Persoalkan Raskin, Aktivis di Bangkalan Dibacok
Selasa, 23 Desember 2014
TEMPO.CO, Bangkalan - Acara audiensi aktivis Madura Corruption Watch dengan pihak Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berubah gaduh, Selasa, 23 Desember 2014. Musleh, seorang aktivis pemantau korupsi tersebut, dibacok oleh orang suruhan oknum kepala desa sesaat sebelum acara audiensi dimulai.
"Dibacok di kepala, tapi kondisinya sudah stabil. Sekarang korban ada di rumah saya," kata Direktur Madura Corruption Watch, Syukur. Acara audiensi sedianya akan menanyakan penyaluran beras miskin yang tidak tepat sasaran serta adanya pemotongan dana kompensasi bahan bakar minyak oleh oknum kepala desa di Kecamatan Galis. (Baca berita lainnya: Pembacokan di Pasuruan Diduga Bermotif Dendam)
Pembacokan, ujar Syukur, merupakan bukti bahwa penyaluran beras miskin dan dana program simpanan keluarga sejahtera di Kecamatan Galis memang bermasalah. Karena itu, Syukur meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan penyaluran raskin dan dana program simpanan di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Galis. "Kalau tidak bermasalah, kenapa harus membacok?" ujarnya.
Syukur berharap polisi segera menangkap pelaku pembacokan. Menurut dia, pembacokan itu tidak membuat Madura Corruption Watch menyerah untuk membongkar mafia beras miskin di Kecamatan Galis. "Ini bukan yang pertama. Sebelumnya, dua aktivis kami juga dibacok orang, sudah biasa," katanya lagi. (Baca: Polisi Kantongi Identitas Pembunuh di Bangkalan)
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bangkalan Ajun Komisaris Andy Purnomo membenarkan bahwa Musleh dibacok seseorang. Polisi, kata dia, secepatnya akan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara untuk mengungkap siapa pelaku pembacokan dan apa motifnya. "Kami masih menunggu hasil visum rumah sakit. Baju korban kami sita sebagai barang bukti," ujarnya.
Camat Galis, Budiono mengaku tidak mengetahui peristiwa pembacokan tersebut. Dia mengaku, saat kejadian, dirinya sedang berada di kantor. "Saya lagi tanda tangani berkas saat kejadian," ujarnya. (Simak pula: Bandar Narkoba Bacok Polisi)
MUSTHOFA BISRI
http://www.tempo.co/read/news/2014/12/23/058630526/Persoalkan-Raskin-Aktivis-di-Bangkalan-Dibacok
TEMPO.CO, Bangkalan - Acara audiensi aktivis Madura Corruption Watch dengan pihak Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berubah gaduh, Selasa, 23 Desember 2014. Musleh, seorang aktivis pemantau korupsi tersebut, dibacok oleh orang suruhan oknum kepala desa sesaat sebelum acara audiensi dimulai.
"Dibacok di kepala, tapi kondisinya sudah stabil. Sekarang korban ada di rumah saya," kata Direktur Madura Corruption Watch, Syukur. Acara audiensi sedianya akan menanyakan penyaluran beras miskin yang tidak tepat sasaran serta adanya pemotongan dana kompensasi bahan bakar minyak oleh oknum kepala desa di Kecamatan Galis. (Baca berita lainnya: Pembacokan di Pasuruan Diduga Bermotif Dendam)
Pembacokan, ujar Syukur, merupakan bukti bahwa penyaluran beras miskin dan dana program simpanan keluarga sejahtera di Kecamatan Galis memang bermasalah. Karena itu, Syukur meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan penyaluran raskin dan dana program simpanan di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Galis. "Kalau tidak bermasalah, kenapa harus membacok?" ujarnya.
Syukur berharap polisi segera menangkap pelaku pembacokan. Menurut dia, pembacokan itu tidak membuat Madura Corruption Watch menyerah untuk membongkar mafia beras miskin di Kecamatan Galis. "Ini bukan yang pertama. Sebelumnya, dua aktivis kami juga dibacok orang, sudah biasa," katanya lagi. (Baca: Polisi Kantongi Identitas Pembunuh di Bangkalan)
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bangkalan Ajun Komisaris Andy Purnomo membenarkan bahwa Musleh dibacok seseorang. Polisi, kata dia, secepatnya akan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara untuk mengungkap siapa pelaku pembacokan dan apa motifnya. "Kami masih menunggu hasil visum rumah sakit. Baju korban kami sita sebagai barang bukti," ujarnya.
Camat Galis, Budiono mengaku tidak mengetahui peristiwa pembacokan tersebut. Dia mengaku, saat kejadian, dirinya sedang berada di kantor. "Saya lagi tanda tangani berkas saat kejadian," ujarnya. (Simak pula: Bandar Narkoba Bacok Polisi)
MUSTHOFA BISRI
http://www.tempo.co/read/news/2014/12/23/058630526/Persoalkan-Raskin-Aktivis-di-Bangkalan-Dibacok
Selasa, 23 Desember 2014
Tunggak Uang Raskin, Dua Lurah Terancam Sanksi Keras
Senin, 22 Desember 2014
PEKANBARU - Dua kelurahan di Kota Pekanbaru menunggak pembayaran Beras Miskin (Raskin) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) Perwakilan Provinsi Riau. Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyembunyikan identitas dua kelurahan yang berada di Kecamatan Limapuluh dan Sukajadi itu.
Hal itu diakui Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Edi Nofiar, Minggu (21/12/2014). Dikatakannya, dua kelurahan itu diberi waktu minggu ketiga bulan Desember untuk melunasi tagihannya. "Bila tidak, lurahnya akan kita laporkan kepada Walikota Pekanbaru supaya dijatuhi sanksi keras," sebut Edi.
Disebutkan Edi, kedua lurah yang dimaksud sudah menyatakan kesanggupannya melunasi tagihan raskin tersebut. "Selama ini dua lurah itu beralasanan tidak dapat melunasi tagihan karena masih mengumpulkan tagihan raskin dari masyarakat melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)," sebut Edi.
Ditanya besaran tagihan dua kelurahan itu, Edi mengaku tidak begitu besar. "Tagihannya ada yang Rp9 juta dan ada Rp3 juta. Pokoknya kita tunggu niat baik mereka meyanggupi pelunasan tunggakan itu sebelum tahun 2014 berakhir," ungkapnya.
Penulis : Delvi Adri
Editor : Unik Susanti
http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-57631-2014-12-22-tunggak-uang-raskin-dua-lurah-terancam-sanksi-keras.html
PEKANBARU - Dua kelurahan di Kota Pekanbaru menunggak pembayaran Beras Miskin (Raskin) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) Perwakilan Provinsi Riau. Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyembunyikan identitas dua kelurahan yang berada di Kecamatan Limapuluh dan Sukajadi itu.
Hal itu diakui Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Edi Nofiar, Minggu (21/12/2014). Dikatakannya, dua kelurahan itu diberi waktu minggu ketiga bulan Desember untuk melunasi tagihannya. "Bila tidak, lurahnya akan kita laporkan kepada Walikota Pekanbaru supaya dijatuhi sanksi keras," sebut Edi.
Disebutkan Edi, kedua lurah yang dimaksud sudah menyatakan kesanggupannya melunasi tagihan raskin tersebut. "Selama ini dua lurah itu beralasanan tidak dapat melunasi tagihan karena masih mengumpulkan tagihan raskin dari masyarakat melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)," sebut Edi.
Ditanya besaran tagihan dua kelurahan itu, Edi mengaku tidak begitu besar. "Tagihannya ada yang Rp9 juta dan ada Rp3 juta. Pokoknya kita tunggu niat baik mereka meyanggupi pelunasan tunggakan itu sebelum tahun 2014 berakhir," ungkapnya.
Penulis : Delvi Adri
Editor : Unik Susanti
http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-57631-2014-12-22-tunggak-uang-raskin-dua-lurah-terancam-sanksi-keras.html
Senin, 22 Desember 2014
DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Penghentian Raskin
Minggu, 21 Desember 2014
PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal, minta Kementerian Sosial mengkaji ulang kebijakan penghentian penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), karena dikhawatirkan akan berdampak mendorong kenaikan inflasi.
"Menerapkan kebijakan perlu evaluasi, jangan tergesa-gesa," kata Jon di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara Minggu (21/12).
Dia mengakui baru menerima masukan dari Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, bahwa penghentian raskin diganti dengan bantuan tunai akan berpengaruh mendorong inflasi. Karena uang tunai yang diterima keluarga miskin rawan digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan membeli beras.
Sementara, terang dia, beras adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar selain cabai merah di provinsi penghasil sawit ini.
"Kalau kebijakan itu akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu," ujar dia.
Dia mengaku kedatangannya ke dapil-nya guna menerima berbagai masukan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Riau. Salah satunya keluhan tentang akan dihentikannya penyaluran raskin tahun 2015.
Jon juga berjanji masukan ini akan dibahas pada sidang di Komisi XI DPR. Sehingga hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Menurut Politisi PAN itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menghapuskan sebuah program yang selama ini sudah berhasil dijalankan. Meski ada kelemahan, kekurangan harusnya dievaluasi dan dicarikan solusi bukan tiba-tiba dihentikan.
"Kalau ini memang penyebab inflasi baiknya penghentiannya ditunda dulu," kata Jon.
Apalagi, kata dia, beras adalah kebutuhan utama masyarakat, jika tidak terpenuhi akan ada gejolak yang berdampak ke semua sektor baik ekonomi, bisnis serta keamanan.
Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad mengakui, isu kebijakan penghentian penyaluran raskin menjadi bantuan tunai membuat pihaknya selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau khawatir, karena ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Karena harga beras tidak terkendali sebab sebahagian Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mengonsumsi raskin akan masuk ke pasar. Sehingga permintaan beras meningkat. Tidak ada lagi beras raskin yang murah.
"Jadi kami titip kepada Komisi XI agar raskin tetap dibagikan, selain menjaga stabilitas ekonomi juga inflasi," kata dia.
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/dpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-penghentian-raskin
PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal, minta Kementerian Sosial mengkaji ulang kebijakan penghentian penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), karena dikhawatirkan akan berdampak mendorong kenaikan inflasi.
"Menerapkan kebijakan perlu evaluasi, jangan tergesa-gesa," kata Jon di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara Minggu (21/12).
Dia mengakui baru menerima masukan dari Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, bahwa penghentian raskin diganti dengan bantuan tunai akan berpengaruh mendorong inflasi. Karena uang tunai yang diterima keluarga miskin rawan digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan membeli beras.
Sementara, terang dia, beras adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar selain cabai merah di provinsi penghasil sawit ini.
"Kalau kebijakan itu akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu," ujar dia.
Dia mengaku kedatangannya ke dapil-nya guna menerima berbagai masukan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Riau. Salah satunya keluhan tentang akan dihentikannya penyaluran raskin tahun 2015.
Jon juga berjanji masukan ini akan dibahas pada sidang di Komisi XI DPR. Sehingga hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Menurut Politisi PAN itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menghapuskan sebuah program yang selama ini sudah berhasil dijalankan. Meski ada kelemahan, kekurangan harusnya dievaluasi dan dicarikan solusi bukan tiba-tiba dihentikan.
"Kalau ini memang penyebab inflasi baiknya penghentiannya ditunda dulu," kata Jon.
Apalagi, kata dia, beras adalah kebutuhan utama masyarakat, jika tidak terpenuhi akan ada gejolak yang berdampak ke semua sektor baik ekonomi, bisnis serta keamanan.
Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad mengakui, isu kebijakan penghentian penyaluran raskin menjadi bantuan tunai membuat pihaknya selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau khawatir, karena ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Karena harga beras tidak terkendali sebab sebahagian Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mengonsumsi raskin akan masuk ke pasar. Sehingga permintaan beras meningkat. Tidak ada lagi beras raskin yang murah.
"Jadi kami titip kepada Komisi XI agar raskin tetap dibagikan, selain menjaga stabilitas ekonomi juga inflasi," kata dia.
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/dpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-penghentian-raskin
Sabtu, 20 Desember 2014
Pertanyakan Kasus Raskin, Warga Lurug Kejari
Jum`at, 19 Desember 2014
SUMENEP - Warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, Madura Jawa Timur mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jum'at (19/12). Mereka mempertanyakan dugaan penyimpangan diatribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) Guluk-Guluk yang pernah dilaporkan warga.
Warga mensinyalir kasus tersebut belum ditindaklanjuti, bahkan terkesan jalan ditempat. "Kami lihat tidak ada keseriusan dalam menangani kasus raskin ini. Makanya, kami datang ke kejaksaan ini. Supaya diusut secata tuntas. Kami sudah tiga kali datang ke sini" kata Haris, perwakilan warga.
Dia mengungkapkan, sebenarnya pihaknya sudah memberikan bukti awal ke kejaksaan. Tapi, tetap saja tidak ada perkembangan. Kami juga siap untuk terus memberikan bukti tambahan terkait penyimpangan raskin," ungkapnya serius.
Namun, sambung dia, apabila laporan warga tetap tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya memastikan akan turun jalan. "Kami akan demo besar-besaran, apabila tidak ditindaklanjuti," ungkapnya.
Sayangnya, kedatangan warga ini korp Adhyaksa tidak ada yang menemui. Sebab, pejabat kejaksaan sedang ada acara ke luat kota.
Sebenarnya, warga tidak hanya mendatangi kejari. Melainkan Polres Sumenep. Sebab, di samping melaporkan dugaan penyimpangan raskin ke kejaksaan, waga juha melapor ke Polres Sumenep.
Sebelumnya, warga melaporkan kasus dugaan penyimpangan raski di Desa Guluk-Guluk. Itu karena beras bersubsidi itu diduga hanya disalurkan 12 kali selama lima tahun. (hnf/yt)
http://www.madurazone.com/news/sumenep/read/285/19/12/2014/pertanyakan-kasus-raskin-warga-lurug-kejari
SUMENEP - Warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, Madura Jawa Timur mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jum'at (19/12). Mereka mempertanyakan dugaan penyimpangan diatribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) Guluk-Guluk yang pernah dilaporkan warga.
Warga mensinyalir kasus tersebut belum ditindaklanjuti, bahkan terkesan jalan ditempat. "Kami lihat tidak ada keseriusan dalam menangani kasus raskin ini. Makanya, kami datang ke kejaksaan ini. Supaya diusut secata tuntas. Kami sudah tiga kali datang ke sini" kata Haris, perwakilan warga.
Dia mengungkapkan, sebenarnya pihaknya sudah memberikan bukti awal ke kejaksaan. Tapi, tetap saja tidak ada perkembangan. Kami juga siap untuk terus memberikan bukti tambahan terkait penyimpangan raskin," ungkapnya serius.
Namun, sambung dia, apabila laporan warga tetap tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya memastikan akan turun jalan. "Kami akan demo besar-besaran, apabila tidak ditindaklanjuti," ungkapnya.
Sayangnya, kedatangan warga ini korp Adhyaksa tidak ada yang menemui. Sebab, pejabat kejaksaan sedang ada acara ke luat kota.
Sebenarnya, warga tidak hanya mendatangi kejari. Melainkan Polres Sumenep. Sebab, di samping melaporkan dugaan penyimpangan raskin ke kejaksaan, waga juha melapor ke Polres Sumenep.
Sebelumnya, warga melaporkan kasus dugaan penyimpangan raski di Desa Guluk-Guluk. Itu karena beras bersubsidi itu diduga hanya disalurkan 12 kali selama lima tahun. (hnf/yt)
http://www.madurazone.com/news/sumenep/read/285/19/12/2014/pertanyakan-kasus-raskin-warga-lurug-kejari
Jumat, 19 Desember 2014
Operasional Raskin Diselewengkan, Kompas Demo Kesra
Kamis, 18 Desember 2014
PAMEKASAN - Puluhan aktifis Kompas menggelar unjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan Madura, Jawa Timur, Kamis (18/12). Mereka menuntut transparansi dana operasional beras untuk keluarga miskin (raskin). Sebab, diduga dana operasional itu menjadi sarang penyimpangan dan rawan pungutan liar (pungli).
Dalam aksinya massa melakukan orasi secara bergantian. Para pendemo membawa spanduk dan beberapa poster yang berisi kecaman kepada kabag kesra kabupaten Pamekasan. Bahkan, massa menuding kabag kesra diduga melakukan penyelewenangan dana operasional raskin.
Feri Korlap Aksi dana raskin ini tidak jelas. Bahkan, dana raskin terkesan dimainkan. ”Sejak awal kami minta adanya transparansi anggaran. Namun, sampai detik ini tidak ada tidak ada. Ini rawan. Tapi, kabag kesra malah terkesan cuci tangan,” ungkapnya.
Hermawan orator yang lain meneriakkan akan terus melakukan pantauan kepada pemerintah dan pihak kesra mengeluarkan spj yang telah di setor oleh masing-masing desa, "Silahkan keluarkan semua spj dari kepala desa yang sudah masuk ke kesra. Apabila memang transparan soal penggunaan dana raskin," ungkapnya.
Kepala Kabag Kesra Amir, pihaknya tidak tau kejadian di lapangan. Namun terkait dana operasional sudah di distribusikan semua lewat rekening kepala desa masing-masing, ”Kalau terkait kasus di lapangan saya tidak, yang penting dana operasional sudah masuk ke rekening kepala desa masing-masing," ungkap amir (ri/yt)
http://www.madurazone.com/news/pamekasan/read/275/18/12/2014/operasional-raskin-diselewengkan-kompas-demo-kesra
PAMEKASAN - Puluhan aktifis Kompas menggelar unjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan Madura, Jawa Timur, Kamis (18/12). Mereka menuntut transparansi dana operasional beras untuk keluarga miskin (raskin). Sebab, diduga dana operasional itu menjadi sarang penyimpangan dan rawan pungutan liar (pungli).
Dalam aksinya massa melakukan orasi secara bergantian. Para pendemo membawa spanduk dan beberapa poster yang berisi kecaman kepada kabag kesra kabupaten Pamekasan. Bahkan, massa menuding kabag kesra diduga melakukan penyelewenangan dana operasional raskin.
Feri Korlap Aksi dana raskin ini tidak jelas. Bahkan, dana raskin terkesan dimainkan. ”Sejak awal kami minta adanya transparansi anggaran. Namun, sampai detik ini tidak ada tidak ada. Ini rawan. Tapi, kabag kesra malah terkesan cuci tangan,” ungkapnya.
Hermawan orator yang lain meneriakkan akan terus melakukan pantauan kepada pemerintah dan pihak kesra mengeluarkan spj yang telah di setor oleh masing-masing desa, "Silahkan keluarkan semua spj dari kepala desa yang sudah masuk ke kesra. Apabila memang transparan soal penggunaan dana raskin," ungkapnya.
Kepala Kabag Kesra Amir, pihaknya tidak tau kejadian di lapangan. Namun terkait dana operasional sudah di distribusikan semua lewat rekening kepala desa masing-masing, ”Kalau terkait kasus di lapangan saya tidak, yang penting dana operasional sudah masuk ke rekening kepala desa masing-masing," ungkap amir (ri/yt)
http://www.madurazone.com/news/pamekasan/read/275/18/12/2014/operasional-raskin-diselewengkan-kompas-demo-kesra
Rakyat Menjerit, Jatah Raskin Tidak Turun
Kamis, 18 Desember 2014
BERAS bagi masyarakat miskin (Raskin) yang sangat dibutuhkan telah dua bulan terakhir tidak sampai ke tangan rakyat. Akibatnya, masyarakat ekonomi lemah yang sangat banyak berdomisili di daerah harus menanggung tambahan penderitaan. “Masyarakat mengeluhkan raskin yang tidak turun pada bulan November dan Desember,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron kepada Jurnas.com saat dihubungi, Kamis, (18/12).
Beban hidup rakyat akibat tidak mendapatkan raskin, lanjut Herman, semakin menjadikan masyarakat pada level bawah tidak berdaya menjalankan roda kehidupanya. Kondisi seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan pemerintah. Seharusnya, pemerintah hadir untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami rakyatnya. “Tentu semakin menjadikan rakyat berat dalam menanggung beban hidup,” kata Herman.
Apalagi, sambung Herman, beban hidup rakyat bertambah setelah terjadinya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Seharusnya, menurut Herman, raskin tidak mengalami kendala dalam hal pendistribusiannya. Dengan adanya raskin, tentu rakyat miskin akan mudah memenuhi kebutuhan utama hidupnya, yakni beras. “Beras itu kebutuhan makan utama rakyat, terlebih lagi masyarakat miskin sangat membutuhkannya,” ujar Herman.
BERAS bagi masyarakat miskin (Raskin) yang sangat dibutuhkan telah dua bulan terakhir tidak sampai ke tangan rakyat. Akibatnya, masyarakat ekonomi lemah yang sangat banyak berdomisili di daerah harus menanggung tambahan penderitaan. “Masyarakat mengeluhkan raskin yang tidak turun pada bulan November dan Desember,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron kepada Jurnas.com saat dihubungi, Kamis, (18/12).
Beban hidup rakyat akibat tidak mendapatkan raskin, lanjut Herman, semakin menjadikan masyarakat pada level bawah tidak berdaya menjalankan roda kehidupanya. Kondisi seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan pemerintah. Seharusnya, pemerintah hadir untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami rakyatnya. “Tentu semakin menjadikan rakyat berat dalam menanggung beban hidup,” kata Herman.
Apalagi, sambung Herman, beban hidup rakyat bertambah setelah terjadinya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Seharusnya, menurut Herman, raskin tidak mengalami kendala dalam hal pendistribusiannya. Dengan adanya raskin, tentu rakyat miskin akan mudah memenuhi kebutuhan utama hidupnya, yakni beras. “Beras itu kebutuhan makan utama rakyat, terlebih lagi masyarakat miskin sangat membutuhkannya,” ujar Herman.
Kamis, 18 Desember 2014
Program Raskin Apa Perlu Dihapuskan ?
Rabu, 17 Desember 2014
Pada - tanggal 9 Desember 2014 diadakan rapat Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat untuk mendiskusikan program beras raskin dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah pusat (baca:Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan) melalui Menteri Pertanian RI selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional. Meskipun rapat hanya satu hari tetapi begitu alot pembahasan raskin dari hulu hingga ke hilir agar tata kelola lebih baik, apalagi setelah mendengar paparan Bulog dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
Amanah UU
Tujuan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketahanan pangan dalam arti luas. Selama ini ada beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga Ketahanan Pangan Indonesia antara lain: peningkatan produksi pangan dalam negeri, penguatan stok nasional termasuk cadangan pangan Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, distributor, pedagang, hingga rumah tangga.
Tidak ketinggalan juga dilakukan eliminasi tingkat losses terutama menekan waste di dapur dan atau meja makan. Strategi lainnya adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat lewat pengendalian harga pangan pokok (tingkat produsen dan pada tingkat konsumen-market operation).
Pemerintah pusat juga melaksanakan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan dengan harga subsidi/targeted food subsidy, kios raskin serta penguatan lembaga pangan. Pada saat yang bersamaan juga dilaksanakan peningkatan kesejahteraan petani dan rumah tangga miskin. Itulah beberapa hal yang dapat dijabarkan dari UU No 18 tahun 2012 tentang pangan.
Peraturan lain tentang beras miskin dapat kita lihat pada Inpres Perberasan No 3/2012 yang mengatur antara lain bahwa pembelian harga gabah dan beras sesuai HPP dilaksanakan oleh Bulog dengan kualitas beras medium, penggunaan yang lain adalah untuk cadangan beras Pemerintah.
Peraturan lain juga sudah dikeluarkan kementerian terkait tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Agar lebih jelas disusun juga Pedum Raskin 2014 dengan penjabarannya Juklak pada tataran provinsi dan Juknis pada level Kabupaten/Kota. Penanggung jawab utama termasuk BPS dalam hal pendataan RTS, Bulog untuk penyediaan dan penyaluran beras, Pemda dalam hal pendistribusian beras hingga kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM)).
Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya aturan mulai dari level Pusat hingga rumah tangga sasaran penerima manfaat. Penyimpangan tentunya akan menjadi temuan.
Dua Jenis Kajian
Sebagai kaum akademisi sudah pasti tidak pernah berhenti kepada apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, tetapi terus mengkaji hingga ke akar persoalan, artinya hasil kajian tidak otomatis diterima untuk generalisasi. Ke satu, Bulog melakukan kajian bahwa harga gabah dan beras pada dua tahun terakhir (2012 - 2013) relatif stabil dengan posisi stok Bulog yang cukup kuat.
Kenaikan harga mengikuti kenaikan HPP. Pada awal tahun 2014, harga beras masih menunjukkan trend kenaikan sampai dengan bulan Maret 2014 sehingga alokasi Raskin November - Desember 2014 dipercepat untuk disalurkan pada awal tahun. Harga di akhir tahun kembali menunjukkan kenaikan, harga beras tingkat grosir di PIBC pada 29 Oktober sebesar Rp 7 650/kg atau naik Rp 400/kg dari awal September.
Pada tataran internasional Bulog juga memaparkan bahwa Harga beras di Indonesia berada jauh di atas harga beras parity impor dari Thailand dan Vietnam. Hal ini harus disikapi dengan ekstra hati-hati, kalau tidak serbuan impor akan meraja lela.
Ke dua, hasil kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) menyebut anggaran Raskin di APBN 2014 cukup signifikan sebesar Rp 18,8 triliun, namun pelaksanaan program Raskin masih belum sesuai harapan menyebabkan dampaknya pada pengurangan angka kemiskinan belum sesuai dengan harapan.
Lebih detail dikemukakan TNP2K bahwa fakta program Raskin tidak tepat sasaran artinya Exclusion & inclusion error masih tinggi. Bahkan data Susenas 2013 menunjukkan lenkage ke kelompok non targeted masih memiliki trend yang sama dengan 2009 dan 2012.
Mengerikan memang, ada oknum yang mempermainkan jatah orang miskin, bahkan ada dianut sistem barito (bagi roto) agar lebih aman secara sosial sebab jumlah penerima lebih banyak dari daftar penerima manfaat. Terungkap juga bahwa hasil monitoring Raskin TNP2K (2013) menunjukkan 61.9% kualitas yang didistribusikan ke RTS-PM dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini mungkin karena penyimpanannya relatif lama.
Selain itu program raskin konvensional tidak tepat jumlah yang diberikan, artinya rata-rata RTS PM ada yang menerima 4-6 kg/bulan pada hal seharusnya 15 kg/bulan.
Juga ditemukan tidak tepat harga, rata-rata RTS-PM membeli Rp 2 000/kg pada hal seharusnya hanya Rp 1 600/kg. Apakah ini indikasi adanya penyaluran ke pengepul? Melengkapi kajian TNP2K disebut juga tidak tepat waktu artinya terjadi keterlambatan-ditemukan adanya rapel distribusi, sepertinya ada sistem arisan.
Di akhir pemaparannya TNP2K merekomendasikan beberapa alternatif yang dapat dipilih, ke satu berdasar segmentasi, agar Raskin diberikan hanya di wilayah dengan kerawanan pangan tinggi dalam bentuk tunai. Alternatif ke dua, Raskin haruslah dirubah dengan memberikan voucher/kupon belanja bahan makanan karena hal ini cepat, biaya distribusi rendah, kebocoran bantuan relatif rendah, dan memudahkan penyesuaian pangan sesuai kebutuhan. Alternatif ke tiga dalam bentuk tunai, Raskin dirubah dengan memberikan bantuan tunai dan diintegrasikan dengan program bantuan tunai lainnya. Hal ini akan berdampak positif antara lain cepat, cakupan dan jumlah memadai, biaya distribusi rendah, kebocoran rendah, dapat langsung dimanfaatkan sesuai kebutuhan rumah tangga, dan sejalan dengan program simpanan produktif
Dampak raskin dihapus
Apabila raskin dihapus maka stabilitas harga di produsen dan penyangga stok akan sulit dilakukan.
Perlu diketahui bahwa Raskin adalah outlet pengadaan dengan HPP.
Selain itu, apa instrument Pemerintah menghadapi saat panen raya di bulan Maret - Mei atau Oktober-November apabila Raskin dihapus sebab produksi petani melimpah, dan siapa mampu membeli karena ada akumulasi carry over stock dan tidak ada jaminan outlet penyaluran. Hal ini akan mengusik para petani karena tidak memiliki jaminan harga dan pasar lagi.
Ini berimplikasi bahwa tanpa jaminan harga dan pasar akan menurunkan semangat petani untuk menanam sehingga produksi padi pada tahun berjalan akan drastis turun yang berarti ketersediaan pangan Indonesia akan tergantung pada pasar dunia (food trap).
Ini bisa diartikan Indonesia sedang menyiapkan tali ke leher.
AEC mulai akhir 2015, dengan harga beras dunia lebih rendah daripada beras domestik, akan mengakibatkan beras dunia semakin banyak yang masuk, siapa yang mengatur hal tersebut apabila Bulog dikerdilkan? Apalagi produksi petani masih belum bisa bersaing di kancah global. Pemerintah harus menyadari dan belajar dari komoditas lain, misalnya kedelai dibiarkan masuk ke harga pasar maka terbukti margin antara paritas impor dengan harga jual eceran semakin lebar, sehingga pedagang mengambil keuntungan besar. Hal ini salah satu alasan terjadinya dekedeIisasi.
Importir kedele terbatas pada pelaku tertentu sehingga sekaligus umumnya mengendalikan harga kedelai.
Demikian juga untuk komoditas gula, gula importir dalam bentuk rafinasi lebih murah dibanding harga gula petani, dengan distributor gula terbatas pada pelaku tertentu akan tetap mengendalikan harga gula. Hal ini rentan terhadap kartel.
Apakah ini yang diinginkan?
Penutup
Program Raskin selama ini telah membantu memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah. Kami sangat setuju apabila program Raskin diperbaiki dalam beberapa hal, terutama dari aspek "delivery system", untuk memenuhi enam tepat: tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan tepat administrasi.
Beberapa bentuk perlindungan sosial dalam hal bantuan pangan dapat diberikan dalam bentuk: a) voucher, b) uang tunai, c) e-money (kartu uang elektronik), dan d) beras. Yang penting komplementer sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dan kesiapan penyelenggara ketahanan pangan. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian program Raskin, perlu dilakukan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Oleh : Bilter A. Sirait
(Guru Besar Kopertis Wil.I dpk UDA-Dosen tidak tetap FP UMI/ Ketua Tim Teknis DKP Sumut-Medan/Anggota Pokja Ahli DKP Pusat/ r)
http://hariansib.co/view/Opini/40298/Program-Raskin-Apa-Perlu-Dihapuskan--.html#.VJISRdKsUXs
Pada - tanggal 9 Desember 2014 diadakan rapat Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat untuk mendiskusikan program beras raskin dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah pusat (baca:Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan) melalui Menteri Pertanian RI selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional. Meskipun rapat hanya satu hari tetapi begitu alot pembahasan raskin dari hulu hingga ke hilir agar tata kelola lebih baik, apalagi setelah mendengar paparan Bulog dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
Amanah UU
Tujuan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketahanan pangan dalam arti luas. Selama ini ada beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga Ketahanan Pangan Indonesia antara lain: peningkatan produksi pangan dalam negeri, penguatan stok nasional termasuk cadangan pangan Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, distributor, pedagang, hingga rumah tangga.
Tidak ketinggalan juga dilakukan eliminasi tingkat losses terutama menekan waste di dapur dan atau meja makan. Strategi lainnya adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat lewat pengendalian harga pangan pokok (tingkat produsen dan pada tingkat konsumen-market operation).
Pemerintah pusat juga melaksanakan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan dengan harga subsidi/targeted food subsidy, kios raskin serta penguatan lembaga pangan. Pada saat yang bersamaan juga dilaksanakan peningkatan kesejahteraan petani dan rumah tangga miskin. Itulah beberapa hal yang dapat dijabarkan dari UU No 18 tahun 2012 tentang pangan.
Peraturan lain tentang beras miskin dapat kita lihat pada Inpres Perberasan No 3/2012 yang mengatur antara lain bahwa pembelian harga gabah dan beras sesuai HPP dilaksanakan oleh Bulog dengan kualitas beras medium, penggunaan yang lain adalah untuk cadangan beras Pemerintah.
Peraturan lain juga sudah dikeluarkan kementerian terkait tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Agar lebih jelas disusun juga Pedum Raskin 2014 dengan penjabarannya Juklak pada tataran provinsi dan Juknis pada level Kabupaten/Kota. Penanggung jawab utama termasuk BPS dalam hal pendataan RTS, Bulog untuk penyediaan dan penyaluran beras, Pemda dalam hal pendistribusian beras hingga kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM)).
Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya aturan mulai dari level Pusat hingga rumah tangga sasaran penerima manfaat. Penyimpangan tentunya akan menjadi temuan.
Dua Jenis Kajian
Sebagai kaum akademisi sudah pasti tidak pernah berhenti kepada apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, tetapi terus mengkaji hingga ke akar persoalan, artinya hasil kajian tidak otomatis diterima untuk generalisasi. Ke satu, Bulog melakukan kajian bahwa harga gabah dan beras pada dua tahun terakhir (2012 - 2013) relatif stabil dengan posisi stok Bulog yang cukup kuat.
Kenaikan harga mengikuti kenaikan HPP. Pada awal tahun 2014, harga beras masih menunjukkan trend kenaikan sampai dengan bulan Maret 2014 sehingga alokasi Raskin November - Desember 2014 dipercepat untuk disalurkan pada awal tahun. Harga di akhir tahun kembali menunjukkan kenaikan, harga beras tingkat grosir di PIBC pada 29 Oktober sebesar Rp 7 650/kg atau naik Rp 400/kg dari awal September.
Pada tataran internasional Bulog juga memaparkan bahwa Harga beras di Indonesia berada jauh di atas harga beras parity impor dari Thailand dan Vietnam. Hal ini harus disikapi dengan ekstra hati-hati, kalau tidak serbuan impor akan meraja lela.
Ke dua, hasil kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) menyebut anggaran Raskin di APBN 2014 cukup signifikan sebesar Rp 18,8 triliun, namun pelaksanaan program Raskin masih belum sesuai harapan menyebabkan dampaknya pada pengurangan angka kemiskinan belum sesuai dengan harapan.
Lebih detail dikemukakan TNP2K bahwa fakta program Raskin tidak tepat sasaran artinya Exclusion & inclusion error masih tinggi. Bahkan data Susenas 2013 menunjukkan lenkage ke kelompok non targeted masih memiliki trend yang sama dengan 2009 dan 2012.
Mengerikan memang, ada oknum yang mempermainkan jatah orang miskin, bahkan ada dianut sistem barito (bagi roto) agar lebih aman secara sosial sebab jumlah penerima lebih banyak dari daftar penerima manfaat. Terungkap juga bahwa hasil monitoring Raskin TNP2K (2013) menunjukkan 61.9% kualitas yang didistribusikan ke RTS-PM dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini mungkin karena penyimpanannya relatif lama.
Selain itu program raskin konvensional tidak tepat jumlah yang diberikan, artinya rata-rata RTS PM ada yang menerima 4-6 kg/bulan pada hal seharusnya 15 kg/bulan.
Juga ditemukan tidak tepat harga, rata-rata RTS-PM membeli Rp 2 000/kg pada hal seharusnya hanya Rp 1 600/kg. Apakah ini indikasi adanya penyaluran ke pengepul? Melengkapi kajian TNP2K disebut juga tidak tepat waktu artinya terjadi keterlambatan-ditemukan adanya rapel distribusi, sepertinya ada sistem arisan.
Di akhir pemaparannya TNP2K merekomendasikan beberapa alternatif yang dapat dipilih, ke satu berdasar segmentasi, agar Raskin diberikan hanya di wilayah dengan kerawanan pangan tinggi dalam bentuk tunai. Alternatif ke dua, Raskin haruslah dirubah dengan memberikan voucher/kupon belanja bahan makanan karena hal ini cepat, biaya distribusi rendah, kebocoran bantuan relatif rendah, dan memudahkan penyesuaian pangan sesuai kebutuhan. Alternatif ke tiga dalam bentuk tunai, Raskin dirubah dengan memberikan bantuan tunai dan diintegrasikan dengan program bantuan tunai lainnya. Hal ini akan berdampak positif antara lain cepat, cakupan dan jumlah memadai, biaya distribusi rendah, kebocoran rendah, dapat langsung dimanfaatkan sesuai kebutuhan rumah tangga, dan sejalan dengan program simpanan produktif
Dampak raskin dihapus
Apabila raskin dihapus maka stabilitas harga di produsen dan penyangga stok akan sulit dilakukan.
Perlu diketahui bahwa Raskin adalah outlet pengadaan dengan HPP.
Selain itu, apa instrument Pemerintah menghadapi saat panen raya di bulan Maret - Mei atau Oktober-November apabila Raskin dihapus sebab produksi petani melimpah, dan siapa mampu membeli karena ada akumulasi carry over stock dan tidak ada jaminan outlet penyaluran. Hal ini akan mengusik para petani karena tidak memiliki jaminan harga dan pasar lagi.
Ini berimplikasi bahwa tanpa jaminan harga dan pasar akan menurunkan semangat petani untuk menanam sehingga produksi padi pada tahun berjalan akan drastis turun yang berarti ketersediaan pangan Indonesia akan tergantung pada pasar dunia (food trap).
Ini bisa diartikan Indonesia sedang menyiapkan tali ke leher.
AEC mulai akhir 2015, dengan harga beras dunia lebih rendah daripada beras domestik, akan mengakibatkan beras dunia semakin banyak yang masuk, siapa yang mengatur hal tersebut apabila Bulog dikerdilkan? Apalagi produksi petani masih belum bisa bersaing di kancah global. Pemerintah harus menyadari dan belajar dari komoditas lain, misalnya kedelai dibiarkan masuk ke harga pasar maka terbukti margin antara paritas impor dengan harga jual eceran semakin lebar, sehingga pedagang mengambil keuntungan besar. Hal ini salah satu alasan terjadinya dekedeIisasi.
Importir kedele terbatas pada pelaku tertentu sehingga sekaligus umumnya mengendalikan harga kedelai.
Demikian juga untuk komoditas gula, gula importir dalam bentuk rafinasi lebih murah dibanding harga gula petani, dengan distributor gula terbatas pada pelaku tertentu akan tetap mengendalikan harga gula. Hal ini rentan terhadap kartel.
Apakah ini yang diinginkan?
Penutup
Program Raskin selama ini telah membantu memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah. Kami sangat setuju apabila program Raskin diperbaiki dalam beberapa hal, terutama dari aspek "delivery system", untuk memenuhi enam tepat: tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan tepat administrasi.
Beberapa bentuk perlindungan sosial dalam hal bantuan pangan dapat diberikan dalam bentuk: a) voucher, b) uang tunai, c) e-money (kartu uang elektronik), dan d) beras. Yang penting komplementer sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dan kesiapan penyelenggara ketahanan pangan. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian program Raskin, perlu dilakukan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Oleh : Bilter A. Sirait
(Guru Besar Kopertis Wil.I dpk UDA-Dosen tidak tetap FP UMI/ Ketua Tim Teknis DKP Sumut-Medan/Anggota Pokja Ahli DKP Pusat/ r)
http://hariansib.co/view/Opini/40298/Program-Raskin-Apa-Perlu-Dihapuskan--.html#.VJISRdKsUXs
3 Kelurahan di Depok Tolak Raskin Kualitas Buruk
Kamis, 18 Desember 2014
DEPOK - Tiga kelurahan di Kota Depok, Jawa Barat menolak pendistribusian beras miskin (Raskin) dari Badan Urusan Logistik lantaran kualitasnya buruk. Seperti Kelurahan Grogol, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Cilangkap.
"Ada tiga kelurahan di Kota Depok yang menolak untuk melakukan pendistribusian raskin kepada warganya. Beras ditolak karena memiliki kualitas yang sangat buruk," kata Ketua Seksi Pertahanan Pangan Dinas Program Masyarakat Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok Emma Lidya di Depok, Rabu 17 Desember 2014.
Pihaknya akan mengembalikan beras tersebut pada Bulog. Beras yang diterima saat ini kondisinya berwarna kuning, berbau, dan bubuk. Akibat buruknya kualitas beras, maka beras itu tidak layak konsumsi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Rezky M Noor menilai, hal itu merugikan masyarakat yang membutuhkan. Karena masyarakat sasaran tidak dapat mengonsumsi beras dan terpaksa membeli beras di pasar dengan harga lebih mahal.
"Jelas merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka berharap bisa membeli beras murah tapi ternyata kualitasnya buruk. Selain itu pendistribusian sering telat," katanya.
Warga yang membeli beras kualitas buruk itu akhirnya hanya menjadikan raskin sebagai pakan hewan. Mereka terpaksa membeli karena kuatir tidak mendapatkan jatah raskin di bulan berikutnya.
"Kami dapat keluhan dari warga kalau para warga Rumah Tepat Sasaran tidak mengambil beras raskin maka dimarahin, dan tidak mendapatkan jatah di bulan berikutnya dan terpaksa warga membelinya," ungkap Kiki.
Satu kilo raskin dijual Rp1.800. Maka itu, dia meminta agar pemerintah mengontrol dan memperbaiki kualitas beras. Karena percuma saja disalurkan raskin jika tidak dikonsumsi warga.
"Kami belum tahu apakah pemerintah pusat akan menghentikan distribusi raskin ke warga miskin atau tidak, jika dilanjutkan ya kami minta kualitasnya diperbaiki," tutupnya.
(mhd)
http://metro.sindonews.com/read/938767/31/3-kelurahan-di-depok-tolak-raskin-kualitas-buruk-1418831296
DEPOK - Tiga kelurahan di Kota Depok, Jawa Barat menolak pendistribusian beras miskin (Raskin) dari Badan Urusan Logistik lantaran kualitasnya buruk. Seperti Kelurahan Grogol, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Cilangkap.
"Ada tiga kelurahan di Kota Depok yang menolak untuk melakukan pendistribusian raskin kepada warganya. Beras ditolak karena memiliki kualitas yang sangat buruk," kata Ketua Seksi Pertahanan Pangan Dinas Program Masyarakat Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok Emma Lidya di Depok, Rabu 17 Desember 2014.
Pihaknya akan mengembalikan beras tersebut pada Bulog. Beras yang diterima saat ini kondisinya berwarna kuning, berbau, dan bubuk. Akibat buruknya kualitas beras, maka beras itu tidak layak konsumsi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Rezky M Noor menilai, hal itu merugikan masyarakat yang membutuhkan. Karena masyarakat sasaran tidak dapat mengonsumsi beras dan terpaksa membeli beras di pasar dengan harga lebih mahal.
"Jelas merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka berharap bisa membeli beras murah tapi ternyata kualitasnya buruk. Selain itu pendistribusian sering telat," katanya.
Warga yang membeli beras kualitas buruk itu akhirnya hanya menjadikan raskin sebagai pakan hewan. Mereka terpaksa membeli karena kuatir tidak mendapatkan jatah raskin di bulan berikutnya.
"Kami dapat keluhan dari warga kalau para warga Rumah Tepat Sasaran tidak mengambil beras raskin maka dimarahin, dan tidak mendapatkan jatah di bulan berikutnya dan terpaksa warga membelinya," ungkap Kiki.
Satu kilo raskin dijual Rp1.800. Maka itu, dia meminta agar pemerintah mengontrol dan memperbaiki kualitas beras. Karena percuma saja disalurkan raskin jika tidak dikonsumsi warga.
"Kami belum tahu apakah pemerintah pusat akan menghentikan distribusi raskin ke warga miskin atau tidak, jika dilanjutkan ya kami minta kualitasnya diperbaiki," tutupnya.
(mhd)
http://metro.sindonews.com/read/938767/31/3-kelurahan-di-depok-tolak-raskin-kualitas-buruk-1418831296
Pemprov Setuju Raskin Diganti Voucher E-Money
Rabu, 17 Desember 2014
BENGKULU – Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) tahun 2015 diganti dengan voucher uang Elektronik atau E-Money mendapat dukungan Pemprov Bengkulu. Selain untuk mengantisipasi penyelewengan, juga agar masyarakat penerima raskin bisa memilih kualitas beras yang diinginkan.
‘’Ya kita setuju jika raskin tidak diberikan dalam bentuk beras. Kalau dengan uang maka warga miskin juga bisa membeli beras sesuai keinginannya. Tidak semata-mata raskin terus-terusan. Kemudian selama ini penyaluran raskin masih penuh dengan persoalan seperti pungli dan penyimpangan,’’ ujar Asisten II Pemprov Ir. Edy Waluyo, MM kepada RB kemarin (16/12).
Lanjut Edy, saat ini pihaknya belum mendapati surat resmi mengenai rencana pengalihan sistem penyaluran program raskin tersebut. Namun pihaknya sudah mendapati pagu untuk penerima raskin tahun 2015 dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Jumlah pagu tidak berbeda dari tahun ini (2014, red) yakni seumlah 121.574 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Rinciannya masing masing Kabupaten/kota yakni Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 21.805 RTS, Benteng 4925 RTS, Kota Bengkulu 15.479 RTS, Seluma 14.878 RTS, BS sebanyak 12.372 RTS dan Kaur sebanyak 8.680 RTS. Selain itu untuk RL sebanyak 19.514 RTS dan Kepahiang 8726 RTS serta Lebong 6.812 RTS. Begitupu Mukomuko yang menolak Raskin tetap dialokasikan sebanyak 8.383 RTS. Itu sesuai dengan Keputusan Menko Kesra Nomor 54 tahun 2014 tentang penyusunan pagu raskin 2015. ‘’Dalam pagu tersebut jumlah beras masing-masing RTS tetap 15 kg/bulannya. Harganya juga tetap Rp 1.600/kg,’’ terang Edy.
Terpisah Humas Divre Prum Bulog Bengkulu Heriswan, SE mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kebijakan secara resmi soal mengalihkan sistem teknis penyaluran raskin 2015. Sebab sudah menerima pagu raskin 2015 secara resmi. Namun dari 10 Kabupaten/kota itu baru Kabupaten Mukomuko belum menyatakan akan menerima alias masih menolak. Namun jatahnya tetap disiapkan sampai 31 Desember 2015. Jika tidak diambil maka itu akan dikembalikan ke pusat.
Sedangkan soal voucher yang akan dibagikan tersebut, tidak bisa dibelikan atau ditukarkan dengan barang lain kecuali beras. Sehingga pihaknya tetap akan menyediakan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
‘’Kini kami masih akan mempersiapkan penyaluran raskin bonus tahun 2014 ini. Masing-masing RTS mendapatkan raskin untuk Desember sebanyak 15 kg. Bonus tersebut pengganti raskin November dan Desember yang sudah disalurkan lebih dulu Februari dan Maret lalu. Untuk penggantian raskin itu bedanya, selama ini warga nikmati beras raskin, tapi tahun depan bisa milih beras mana saja sesuai jatah voucher yang diberikan,’’ terang Heriswan.
Minta Jatah MM Dibagi
Terkait jatah raskin Mukomuko anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko, Mujiono meminta agar Pemda Provinsi Bengkulu melalui Bulog tetap menyalurkan raskin untuk warga miskin di Mukomuko. Sebab cukup banyak warga miskin mengharapkan beras itu. Terbukti penerima program PSKS dan PKH di Mukomuko masih banyak. Sehingga tidak ada alasan Pemda Mukomuko menolak raskin 2015 mendatang.
‘’Selama ini Pemda MM menolak, tapi tahun depan tidak bisa lagi. Warga miskin harus diberikan haknya mendapatkan kompensasi atas kenaikan harga BBM termasuk raskin ,’’ terang Mujiono asal PDI Perjuangan ini.(che)
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2014/12/17/pemprov-setuju-raskin-diganti-voucher-e-money/
BENGKULU – Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) tahun 2015 diganti dengan voucher uang Elektronik atau E-Money mendapat dukungan Pemprov Bengkulu. Selain untuk mengantisipasi penyelewengan, juga agar masyarakat penerima raskin bisa memilih kualitas beras yang diinginkan.
‘’Ya kita setuju jika raskin tidak diberikan dalam bentuk beras. Kalau dengan uang maka warga miskin juga bisa membeli beras sesuai keinginannya. Tidak semata-mata raskin terus-terusan. Kemudian selama ini penyaluran raskin masih penuh dengan persoalan seperti pungli dan penyimpangan,’’ ujar Asisten II Pemprov Ir. Edy Waluyo, MM kepada RB kemarin (16/12).
Lanjut Edy, saat ini pihaknya belum mendapati surat resmi mengenai rencana pengalihan sistem penyaluran program raskin tersebut. Namun pihaknya sudah mendapati pagu untuk penerima raskin tahun 2015 dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Jumlah pagu tidak berbeda dari tahun ini (2014, red) yakni seumlah 121.574 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Rinciannya masing masing Kabupaten/kota yakni Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 21.805 RTS, Benteng 4925 RTS, Kota Bengkulu 15.479 RTS, Seluma 14.878 RTS, BS sebanyak 12.372 RTS dan Kaur sebanyak 8.680 RTS. Selain itu untuk RL sebanyak 19.514 RTS dan Kepahiang 8726 RTS serta Lebong 6.812 RTS. Begitupu Mukomuko yang menolak Raskin tetap dialokasikan sebanyak 8.383 RTS. Itu sesuai dengan Keputusan Menko Kesra Nomor 54 tahun 2014 tentang penyusunan pagu raskin 2015. ‘’Dalam pagu tersebut jumlah beras masing-masing RTS tetap 15 kg/bulannya. Harganya juga tetap Rp 1.600/kg,’’ terang Edy.
Terpisah Humas Divre Prum Bulog Bengkulu Heriswan, SE mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kebijakan secara resmi soal mengalihkan sistem teknis penyaluran raskin 2015. Sebab sudah menerima pagu raskin 2015 secara resmi. Namun dari 10 Kabupaten/kota itu baru Kabupaten Mukomuko belum menyatakan akan menerima alias masih menolak. Namun jatahnya tetap disiapkan sampai 31 Desember 2015. Jika tidak diambil maka itu akan dikembalikan ke pusat.
Sedangkan soal voucher yang akan dibagikan tersebut, tidak bisa dibelikan atau ditukarkan dengan barang lain kecuali beras. Sehingga pihaknya tetap akan menyediakan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
‘’Kini kami masih akan mempersiapkan penyaluran raskin bonus tahun 2014 ini. Masing-masing RTS mendapatkan raskin untuk Desember sebanyak 15 kg. Bonus tersebut pengganti raskin November dan Desember yang sudah disalurkan lebih dulu Februari dan Maret lalu. Untuk penggantian raskin itu bedanya, selama ini warga nikmati beras raskin, tapi tahun depan bisa milih beras mana saja sesuai jatah voucher yang diberikan,’’ terang Heriswan.
Minta Jatah MM Dibagi
Terkait jatah raskin Mukomuko anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko, Mujiono meminta agar Pemda Provinsi Bengkulu melalui Bulog tetap menyalurkan raskin untuk warga miskin di Mukomuko. Sebab cukup banyak warga miskin mengharapkan beras itu. Terbukti penerima program PSKS dan PKH di Mukomuko masih banyak. Sehingga tidak ada alasan Pemda Mukomuko menolak raskin 2015 mendatang.
‘’Selama ini Pemda MM menolak, tapi tahun depan tidak bisa lagi. Warga miskin harus diberikan haknya mendapatkan kompensasi atas kenaikan harga BBM termasuk raskin ,’’ terang Mujiono asal PDI Perjuangan ini.(che)
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2014/12/17/pemprov-setuju-raskin-diganti-voucher-e-money/
Bulog Pandeglang Libatkan Kejari Tagih Utang Raskin
Rabu, 17 Desember 2014
RaskinPANDEGLANG, BANPOS – Hingga akhir 2014 jumlah tunggakan beras rumah tangga miskin (Raskin) di Kabupaten Pandeglang cukup tinggi. Berdasar data Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang, piutang berjalan Raskin Kabupaten Pandeglang per 12 Desember masih diangka Rp1,9 miliar.
“Terkait piutang Raskin untuk Kabupaten Pandeglang pada berjalan sebesar Rp1,9 miliar. Salah satu upaya penagihannya dengan melakukan monitoring evaluasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ujar Kepala Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang Herman Sadik kepada BANPOS, Rabu (17/12/2014).
Selain upaya tersebut, lanjut Herman, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Kejari Pandeglang. Sebab, tahun ini pihaknya telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait tunggakan Raksin.
“Jika pada akhir tahun ini tunggakan itu masih ada, maka kami akan menggunakan MoU dengan Kejari Pandeglang untuk menagih piutang Raskin. Kami pun meminta desa yang menunggak Raskin untuk segera melunasinya,” kata dia.
Kajari Pandeglang Sitti Ratnah mengaku, belum menerima permohonan penagihan piutang Raskin dari Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang. “Baru MoU saja dan belum ada SK tunggakan Raksin,” singkat Kajari.
Sementara Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengancam, kepada kepala desa yang menunggak Raskin akan berusan dengan dirinya. “Kepala desa yang menunggak Raskin akan berurusan dengan saya,” tegas Bupati Erwan.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Pandeglang Lukman Hakim meminta, desa yang masih menunggak Raksin untuk segera menyelesaikannya. Sebab, jika tunggakan ini sampai berlahir ke tahun berikutnya dikhawatirkan akan menjadi cacatan tersendiri bagi Bulog untuk mengalokasi Raskin ke Pandeglang.
“Kami meminta tunggakan Raksin itu segera dilunasi. Karena bagaimana pun masyarakat masih membutuhkan Raskin, jika masih ada tunggakan dan pagu tidak terserap maka dikhawatirkan tahun depan jatah Raskin Pandeglang berkurang,” ungkapnya. (ARI).
http://bantenpos.co/arsip/2014/12/bulog-pandeglang-libatkan-kejari-tagih-utang-raskin/
RaskinPANDEGLANG, BANPOS – Hingga akhir 2014 jumlah tunggakan beras rumah tangga miskin (Raskin) di Kabupaten Pandeglang cukup tinggi. Berdasar data Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang, piutang berjalan Raskin Kabupaten Pandeglang per 12 Desember masih diangka Rp1,9 miliar.
“Terkait piutang Raskin untuk Kabupaten Pandeglang pada berjalan sebesar Rp1,9 miliar. Salah satu upaya penagihannya dengan melakukan monitoring evaluasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ujar Kepala Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang Herman Sadik kepada BANPOS, Rabu (17/12/2014).
Selain upaya tersebut, lanjut Herman, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Kejari Pandeglang. Sebab, tahun ini pihaknya telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait tunggakan Raksin.
“Jika pada akhir tahun ini tunggakan itu masih ada, maka kami akan menggunakan MoU dengan Kejari Pandeglang untuk menagih piutang Raskin. Kami pun meminta desa yang menunggak Raskin untuk segera melunasinya,” kata dia.
Kajari Pandeglang Sitti Ratnah mengaku, belum menerima permohonan penagihan piutang Raskin dari Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang. “Baru MoU saja dan belum ada SK tunggakan Raksin,” singkat Kajari.
Sementara Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengancam, kepada kepala desa yang menunggak Raskin akan berusan dengan dirinya. “Kepala desa yang menunggak Raskin akan berurusan dengan saya,” tegas Bupati Erwan.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Pandeglang Lukman Hakim meminta, desa yang masih menunggak Raksin untuk segera menyelesaikannya. Sebab, jika tunggakan ini sampai berlahir ke tahun berikutnya dikhawatirkan akan menjadi cacatan tersendiri bagi Bulog untuk mengalokasi Raskin ke Pandeglang.
“Kami meminta tunggakan Raksin itu segera dilunasi. Karena bagaimana pun masyarakat masih membutuhkan Raskin, jika masih ada tunggakan dan pagu tidak terserap maka dikhawatirkan tahun depan jatah Raskin Pandeglang berkurang,” ungkapnya. (ARI).
http://bantenpos.co/arsip/2014/12/bulog-pandeglang-libatkan-kejari-tagih-utang-raskin/
Rabu, 17 Desember 2014
Kualitas Raskin di Depok Buruk
Rabu, 17 Desember 2014
KONFRONTASI-Anggota DPRD Kota Depok Rezky M Noor menilai kualitas beras untuk warga miskin di Kota Depok selama ini buruk dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.
"Kami mendapatkan laporan dari warga kami, dimana mereka mengeluhkan kualitas buruk seperti bau, kuning, kutuan bahkan pendistribusian sering telat," katanya saat menemui warga RT 03/15 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Selasa.
Menurut dia, akibat kualitas beras raskin kurang layak maka banyak warga yang tidak menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya membeli beras raskin untuk digunakan sebagai pakan makanan hewan piaraan mereka karena kulitas beras raskin yang kuliatasnya tidak baik.
"Kami dapat keluhan dari warga kalau para warga Rumah Tepat Sasaran tidak mengambil beras raskin maka dimarahin, dan tidak mendapatkan jatah di bulan berikutnya dan terpaksa warga membelinya," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengatakan untuk mendapatkan jatah beras raskin itu warga harus mengoceh uang sekitar Rp1800 untuk mendapatkan beras raskin satu kilogramnya.
Pihaknya meminta kepada Badan Urusan Logistik Bogor-Cianjur untuk memperbaiki kualitas beras raskin tersebut pada tahun depan.
"Kami belum tahu apakah pemerintah pusat akan menghentikan distribusi raskin ke warga miskin atau tidak, jika dilanjutkan ya kami minta kualitasnya diperbaiki," katanya.
Sementara itu Ketua Seksi Pertahanan Pangan Dinas Program Masyarakat Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok Emma Lidya mengakui adanya beras raskin kualitasnya buruk ditiga kelurahan yakni Kelurahan Grogol, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Cilangkap. Warga menolak melakukan pendistribusian beras untuk orang miskis (raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan jumlah mencapai 29 ton.
Beras tersebut dikembalikan karena memiliki kualitas yang buruk yaitu kuning, berbau, dan bubuk.
"Ada tiga kelurahan di Kota Depok yang menolak kepada pihak kami untuk melakukan pendistribusian raskin kepada warganya. Beras ditolak karena memiliki kualitas yang sangat buruk," katanya.[mr/rol]
KONFRONTASI-Anggota DPRD Kota Depok Rezky M Noor menilai kualitas beras untuk warga miskin di Kota Depok selama ini buruk dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.
"Kami mendapatkan laporan dari warga kami, dimana mereka mengeluhkan kualitas buruk seperti bau, kuning, kutuan bahkan pendistribusian sering telat," katanya saat menemui warga RT 03/15 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Selasa.
Menurut dia, akibat kualitas beras raskin kurang layak maka banyak warga yang tidak menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya membeli beras raskin untuk digunakan sebagai pakan makanan hewan piaraan mereka karena kulitas beras raskin yang kuliatasnya tidak baik.
"Kami dapat keluhan dari warga kalau para warga Rumah Tepat Sasaran tidak mengambil beras raskin maka dimarahin, dan tidak mendapatkan jatah di bulan berikutnya dan terpaksa warga membelinya," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengatakan untuk mendapatkan jatah beras raskin itu warga harus mengoceh uang sekitar Rp1800 untuk mendapatkan beras raskin satu kilogramnya.
Pihaknya meminta kepada Badan Urusan Logistik Bogor-Cianjur untuk memperbaiki kualitas beras raskin tersebut pada tahun depan.
"Kami belum tahu apakah pemerintah pusat akan menghentikan distribusi raskin ke warga miskin atau tidak, jika dilanjutkan ya kami minta kualitasnya diperbaiki," katanya.
Sementara itu Ketua Seksi Pertahanan Pangan Dinas Program Masyarakat Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok Emma Lidya mengakui adanya beras raskin kualitasnya buruk ditiga kelurahan yakni Kelurahan Grogol, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Cilangkap. Warga menolak melakukan pendistribusian beras untuk orang miskis (raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan jumlah mencapai 29 ton.
Beras tersebut dikembalikan karena memiliki kualitas yang buruk yaitu kuning, berbau, dan bubuk.
"Ada tiga kelurahan di Kota Depok yang menolak kepada pihak kami untuk melakukan pendistribusian raskin kepada warganya. Beras ditolak karena memiliki kualitas yang sangat buruk," katanya.[mr/rol]
Selasa, 16 Desember 2014
Tanpa Raskin, Ketahanan Pangan Terancam
Senin, 15 Desember 2014
INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menilai rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah beresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tak hanya itu, juga mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
Bayu saat diskusi Stop Liberalisasi Beras gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (15/12/2014) mengungkapkan, pemerintah Prancis, negara Eropa dan Amerika sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing.
"Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Mereka melihat raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka heran, bagaimana Indonesia menjaga stabilitas pangan rakyatnya. Karena stamp food ternyata kurang efektif," ujar dia.
Ia mengatakan, program raskin merupakan jaring pengaman sosial (JPS) yang mempunyai delapan fungsi sekaligus, mulai pengadaan beras dan gabah bagi petani, stok pangan pemerintah, penjamin ketersediaan pangan bagi warga miskin, penyedia bantuan darurat pada saat bencana atau keperluan mendadak lainnya, penjaga stabilitas harga beras, 'injeksi dana pemerintah ke pedesaan, yang saat ini jumlahnya mencapai Rp18 triliun, instrumen peningkatan likuiditas masyarakat desa hingga pengendali inflasi nasional.
"Raskin ini sejatinya telah berlaku sejak tahun 1970. Di mana pemerintah menyediakan beras untuk PNS dan ABRI, kemudian di tahun 1998, karena gejolak ekonomi, pemerintah memandang perlunya jaminan pangan untuk masyarakat umum dan program ini dilanjutkan oleh lima pemerintahan paska reformasi," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa gejolak penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga kekisruhan di tengah masyarakat. "Yang paling beresiko merasakan imbas penghapusan Raskin adalah masyarakat miskin dan para petani," imbuh dia. [aji]
“Jadi, raskin tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi padi banyak dipengaruhi oleh proses penggilingan dari gabah ke beras. Saat ini, kata dia, jumlah penggilingan padi mencapai 90 persen se-Indonesia dan didominasi pengusaha kecil dan menengah. Karena berpengaruh besar terhadap produksi, pemerintah juga seharusnya memerhatikan proses penggilingan beras agar meningkatkan rendemen.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162837/tanpa-raskin-ketahanan-pangan-terancam#.VI9rZtKsUXs
INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menilai rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah beresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tak hanya itu, juga mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
Bayu saat diskusi Stop Liberalisasi Beras gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (15/12/2014) mengungkapkan, pemerintah Prancis, negara Eropa dan Amerika sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing.
"Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Mereka melihat raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka heran, bagaimana Indonesia menjaga stabilitas pangan rakyatnya. Karena stamp food ternyata kurang efektif," ujar dia.
Ia mengatakan, program raskin merupakan jaring pengaman sosial (JPS) yang mempunyai delapan fungsi sekaligus, mulai pengadaan beras dan gabah bagi petani, stok pangan pemerintah, penjamin ketersediaan pangan bagi warga miskin, penyedia bantuan darurat pada saat bencana atau keperluan mendadak lainnya, penjaga stabilitas harga beras, 'injeksi dana pemerintah ke pedesaan, yang saat ini jumlahnya mencapai Rp18 triliun, instrumen peningkatan likuiditas masyarakat desa hingga pengendali inflasi nasional.
"Raskin ini sejatinya telah berlaku sejak tahun 1970. Di mana pemerintah menyediakan beras untuk PNS dan ABRI, kemudian di tahun 1998, karena gejolak ekonomi, pemerintah memandang perlunya jaminan pangan untuk masyarakat umum dan program ini dilanjutkan oleh lima pemerintahan paska reformasi," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa gejolak penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga kekisruhan di tengah masyarakat. "Yang paling beresiko merasakan imbas penghapusan Raskin adalah masyarakat miskin dan para petani," imbuh dia. [aji]
“Jadi, raskin tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi padi banyak dipengaruhi oleh proses penggilingan dari gabah ke beras. Saat ini, kata dia, jumlah penggilingan padi mencapai 90 persen se-Indonesia dan didominasi pengusaha kecil dan menengah. Karena berpengaruh besar terhadap produksi, pemerintah juga seharusnya memerhatikan proses penggilingan beras agar meningkatkan rendemen.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162837/tanpa-raskin-ketahanan-pangan-terancam#.VI9rZtKsUXs
E-Money Raskin Sebaiknya Diterapkan di Perkotaan
Senin, 15 Desember 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Penerapan E-Money untuk pembelian raskin tak perlu sekaligus untuk seluruh wilayah Indonesia. Jika ingin menerapkannya, pemerintah terlebih dahulu mesti menetapkan pilot project di kawasan tertentu, utamanya di kawasan perkotaan yang sudah didukung infrastruktur penunjang pemakaian e-money.
“Saya menduga kita tidak akan melaksanakannya secara total, mungkin untuk kota besar bisa, kalau ada minimarket yang siap, misalnya,” kata Pakar Ekonomi Pangan sekaligus Dewan Pendiri Indef Bustanul Arifin pada Senin (15/12).
Diterangkan Bustanul, pada dasarnya esensi penerapan e-money dalam raskin adalah agar mempermudah masyarakat dalam menjangkau beras, di samping agar penyalurannya tepat sasaran dan terpantau. Makanya, Jakarta mungkin bisa jadi alternatif kawasan percontohan.
Menyoal pentingnya memperbaiki sekaligus mempertahankan program raskin, Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi) Burhanuddin mengatakan, keberadaan raskin dan Bulog sangat penting. Sebab ia menjadi jaminan pasar dan jaminan harga bagi pengusaha penggilingan padi kecil.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Penerapan E-Money untuk pembelian raskin tak perlu sekaligus untuk seluruh wilayah Indonesia. Jika ingin menerapkannya, pemerintah terlebih dahulu mesti menetapkan pilot project di kawasan tertentu, utamanya di kawasan perkotaan yang sudah didukung infrastruktur penunjang pemakaian e-money.
“Saya menduga kita tidak akan melaksanakannya secara total, mungkin untuk kota besar bisa, kalau ada minimarket yang siap, misalnya,” kata Pakar Ekonomi Pangan sekaligus Dewan Pendiri Indef Bustanul Arifin pada Senin (15/12).
Diterangkan Bustanul, pada dasarnya esensi penerapan e-money dalam raskin adalah agar mempermudah masyarakat dalam menjangkau beras, di samping agar penyalurannya tepat sasaran dan terpantau. Makanya, Jakarta mungkin bisa jadi alternatif kawasan percontohan.
Menyoal pentingnya memperbaiki sekaligus mempertahankan program raskin, Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi) Burhanuddin mengatakan, keberadaan raskin dan Bulog sangat penting. Sebab ia menjadi jaminan pasar dan jaminan harga bagi pengusaha penggilingan padi kecil.
Konversi Raskin ke "E-Money", Muluskan Agenda Liberalisasi
Senin, 15 Desember 2014
Jakarta - Wacana penghapusan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan digantikan dengan e-money dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi. Dikhawatirkan, nantinya akan menganggu kedaulatan pangan Indonesia di tengah persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Demikian dikatakan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi dalam diskusi bertema "Stop Liberalisasi Beras", di Jakarta, Senin (15/12).
"Konversi raskin dalam bentuk e-money justru membuat komoditi beras tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Sepenuhnya komoditi ini justru akan masuk ke pasar bebas. Jika Raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi MEA 2015," paparnya.
Indonesia, menurutnya, meniru sistem e-money yang selama ini dilakukan oleh Amerika sulit diimplementasikan di Indonesia mengingat negara ini adalah negara yang berbasis kepulauan namun berkultur agraris.
"Pemerintah luput mengkaji sisi sosial, ekonomi, dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Kita berbeda dengan Amerika atau Eropa," ujarnya.
Lebih lanjut raskin bukan hanya sekadar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumbedaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
Adapun rencana pemerintah mengganti raskin dengan e-money, menurut peneliti Universitas Andalas (Unand) John Farlis amat rentan disalahgunakan. Pemerintah tidak bisa memastikan uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras, bukan malah kebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain itu, ke depan target swasembada padi sulit tercapai akibat tidak adanya kepastian pembelian gabah petani oleh Bulog dengan harga yang stabil.
"Kalau beras raskinnya distop, maka Bulog akan menghentikan pembelian padi secara total, tidak ada jaminan beras akan dibeli. Praktik tengkulak malah nantinya bermunculan karena beras menumpuk di pasar dan yang beli tidak ada," paparnya.
Belum lagi, nantinya semangat petani dalam memananam dipastikan melemah. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian harga dan pembelian. Imbasnya produksi beras nasional bisa anjlok. Indonesia yang negara agraris bisa justru bergantung pada impor sehingga ketahanan pangan nasional pun akan hancur, terangnya.
Terkait penyimpangan raskin yang kerap terjadi di beberapa sektor, Bayu yang juga pernah menjabat sebagai wakil menteri perdagangan merasa pemerintah mampu membenahi proses distribusinya. Bukan justru menghapus dan melakukan konversi.
"Terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran hasil beras penyimpangan Raskin itu tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena beras dengan kualitas medium, kalaupun dioplos dengan kualitas yang lebih baik, jadinya tetap melayani pasar kelompok masyarakat bawah," tuturnya.
Penulis: Nuriy Azizah/EPR
http://www.beritasatu.com/nasional/233553-konversi-raskin-ke-emoney-muluskan-agenda-liberalisasi.html
Jakarta - Wacana penghapusan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan digantikan dengan e-money dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi. Dikhawatirkan, nantinya akan menganggu kedaulatan pangan Indonesia di tengah persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Demikian dikatakan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi dalam diskusi bertema "Stop Liberalisasi Beras", di Jakarta, Senin (15/12).
"Konversi raskin dalam bentuk e-money justru membuat komoditi beras tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Sepenuhnya komoditi ini justru akan masuk ke pasar bebas. Jika Raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi MEA 2015," paparnya.
Indonesia, menurutnya, meniru sistem e-money yang selama ini dilakukan oleh Amerika sulit diimplementasikan di Indonesia mengingat negara ini adalah negara yang berbasis kepulauan namun berkultur agraris.
"Pemerintah luput mengkaji sisi sosial, ekonomi, dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Kita berbeda dengan Amerika atau Eropa," ujarnya.
Lebih lanjut raskin bukan hanya sekadar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumbedaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
Adapun rencana pemerintah mengganti raskin dengan e-money, menurut peneliti Universitas Andalas (Unand) John Farlis amat rentan disalahgunakan. Pemerintah tidak bisa memastikan uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras, bukan malah kebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain itu, ke depan target swasembada padi sulit tercapai akibat tidak adanya kepastian pembelian gabah petani oleh Bulog dengan harga yang stabil.
"Kalau beras raskinnya distop, maka Bulog akan menghentikan pembelian padi secara total, tidak ada jaminan beras akan dibeli. Praktik tengkulak malah nantinya bermunculan karena beras menumpuk di pasar dan yang beli tidak ada," paparnya.
Belum lagi, nantinya semangat petani dalam memananam dipastikan melemah. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian harga dan pembelian. Imbasnya produksi beras nasional bisa anjlok. Indonesia yang negara agraris bisa justru bergantung pada impor sehingga ketahanan pangan nasional pun akan hancur, terangnya.
Terkait penyimpangan raskin yang kerap terjadi di beberapa sektor, Bayu yang juga pernah menjabat sebagai wakil menteri perdagangan merasa pemerintah mampu membenahi proses distribusinya. Bukan justru menghapus dan melakukan konversi.
"Terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran hasil beras penyimpangan Raskin itu tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena beras dengan kualitas medium, kalaupun dioplos dengan kualitas yang lebih baik, jadinya tetap melayani pasar kelompok masyarakat bawah," tuturnya.
Penulis: Nuriy Azizah/EPR
http://www.beritasatu.com/nasional/233553-konversi-raskin-ke-emoney-muluskan-agenda-liberalisasi.html
Mampu Redam Inflasi, Raskin Justru Ditiru Eropa
Senin, 15 Desember 2014
Jakarta - Beras miskin (raskin) sebagai jaring pengaman sosial (JPS) selama ini dinilai efektif untuk dapat meredam laju inflasi. Keberhasilan raskin dalam menyumbang angka deflasi membuat banyak negara Eropa berniat untuk meniru sistem ini. Sayangnya, Indonesia justru berniat untuk menghapuskan program ini dalam waktu dekat.
Pakar Pangan IPB Koekoeh Santoso mengungkapkan peningkatan jumlah raskin memiliki korelasi positif penurunan harga jual beras. Hasil ini menurutnya diperoleh dari penelitian IPB tentang pengaruh Raskin terhadap indeks yang diterima dan dibayarkan petani, serta pengaruh beras terhadap inflasi di Jawa Barat.
"Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Stop Liberalisasi Beras di Jakarta, Senin (15/12).
Sebaliknya, ketiadaan raskin sebesar 1% akan berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02%. Maka ia mengatakan tidak heran jika raskin dihapuskan sepenuhnya banyak pihak yang memprediksi timbulnya gejolak harga beras yang berimbas pada inflasi.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun tak habis pikir akan rencana pemerintah mengahapus raskin. Ketika mendatangi Perancis dan Belgia, ia menyaksikan bagaimana pemerintah negara yang berada di kawsan Eropa dan Amerika justru tengah mengkaji mekanisme program raskin di Indonesia.
Ke depan mereka berniat untuk menerapkan program ini di negaranya masing-masing. Program ini dipandang ampuh mengentaskan gejolak ketahanan pangan yang sedang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika.
"Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food semacam e-money. Mereka melihat Raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka mengakui Stamp food ternyata kurang efektif," ungkap mantan wakil menteri perdagangan ini.
Wacana penghapusan raskin pertama kali bergulir dari ucapan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebenarnya pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Sejak 2003, telah membentuk program raskin. Adapun jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin hingga tahun ini telah mencapai 15.530.897 rumah tangga.
Penulis: Nuriy Azizah Susetyo/YUD
http://www.beritasatu.com/ekonomi/233550-mampu-redam-inflasi-raskin-justru-ditiru-eropa.html
Jakarta - Beras miskin (raskin) sebagai jaring pengaman sosial (JPS) selama ini dinilai efektif untuk dapat meredam laju inflasi. Keberhasilan raskin dalam menyumbang angka deflasi membuat banyak negara Eropa berniat untuk meniru sistem ini. Sayangnya, Indonesia justru berniat untuk menghapuskan program ini dalam waktu dekat.
Pakar Pangan IPB Koekoeh Santoso mengungkapkan peningkatan jumlah raskin memiliki korelasi positif penurunan harga jual beras. Hasil ini menurutnya diperoleh dari penelitian IPB tentang pengaruh Raskin terhadap indeks yang diterima dan dibayarkan petani, serta pengaruh beras terhadap inflasi di Jawa Barat.
"Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Stop Liberalisasi Beras di Jakarta, Senin (15/12).
Sebaliknya, ketiadaan raskin sebesar 1% akan berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02%. Maka ia mengatakan tidak heran jika raskin dihapuskan sepenuhnya banyak pihak yang memprediksi timbulnya gejolak harga beras yang berimbas pada inflasi.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun tak habis pikir akan rencana pemerintah mengahapus raskin. Ketika mendatangi Perancis dan Belgia, ia menyaksikan bagaimana pemerintah negara yang berada di kawsan Eropa dan Amerika justru tengah mengkaji mekanisme program raskin di Indonesia.
Ke depan mereka berniat untuk menerapkan program ini di negaranya masing-masing. Program ini dipandang ampuh mengentaskan gejolak ketahanan pangan yang sedang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika.
"Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food semacam e-money. Mereka melihat Raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka mengakui Stamp food ternyata kurang efektif," ungkap mantan wakil menteri perdagangan ini.
Wacana penghapusan raskin pertama kali bergulir dari ucapan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebenarnya pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Sejak 2003, telah membentuk program raskin. Adapun jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin hingga tahun ini telah mencapai 15.530.897 rumah tangga.
Penulis: Nuriy Azizah Susetyo/YUD
http://www.beritasatu.com/ekonomi/233550-mampu-redam-inflasi-raskin-justru-ditiru-eropa.html
Senin, 15 Desember 2014
Pemda Harus Bantu Penyaluran Raskin Bukan Minta Duit
Senin, 15 Desember 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Ekonomi Pangan Bustanul Arifin mengungkapkan penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) masih mengalami banyak kendala. Pasalnya dalam pendistribusian, pemerintah daerah harus membantu pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat memperbaiki pemantauan pengendalian dengan alokasi anggaran daerah, boro-boro malah pemda meminta anggaran," ujar Bustanul di dalam diskusi publik Stop Liberalisasi Beras, Senin (15/12/2014).
Cara lain yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini menurut Bustanul adalah menjaga sumber daya lokal di setiap daerah. Hal ini agar tidak terjadi oversupply satu komoditi, namun kekurangan komoditas pangan yang lain.
"Saran berikutnya perlu memperhatikan sumber daya lokal agar tidak disertifikasi pangan," ungkap Bustanul.
Di dalam program raskin, Bustanul berharap hal tersebut bisa membantu masyarakat miskin melalui pengaman jaringan sosial. Karena pilar kesejahteraan masyarakat kuncinya ada di raksin, yang juga menjaga inflasi ekonomi negara.
"Kita bikin solusi menjamin raskin diperlukan tapi distribusi sistem memenuhi enam sasaran," jelas Bustanul.
Diketahui bahwa dalam waktu dekat raskin akan diganti dengan E-Money. TNP2K mengolah komposisi jadi E-Money, uji coba mengirim kartu raskin ke 1,3 juta RSD-PM di 53 kabupaten di 7 provinsi. Pemantauan efektiditas uji coba kartu dilakukan dengan survei 3000 RT.
"Agak sulit dilakukan di lapangan solusinya strategis, lapangan selesaikan yang dibenahi. Perlu Strategis, organisastional, dan implementasi," papar Bustanul.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/15/pemda-harus-bantu-penyaluran-raskin-bukan-minta-duit
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Ekonomi Pangan Bustanul Arifin mengungkapkan penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) masih mengalami banyak kendala. Pasalnya dalam pendistribusian, pemerintah daerah harus membantu pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat memperbaiki pemantauan pengendalian dengan alokasi anggaran daerah, boro-boro malah pemda meminta anggaran," ujar Bustanul di dalam diskusi publik Stop Liberalisasi Beras, Senin (15/12/2014).
Cara lain yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini menurut Bustanul adalah menjaga sumber daya lokal di setiap daerah. Hal ini agar tidak terjadi oversupply satu komoditi, namun kekurangan komoditas pangan yang lain.
"Saran berikutnya perlu memperhatikan sumber daya lokal agar tidak disertifikasi pangan," ungkap Bustanul.
Di dalam program raskin, Bustanul berharap hal tersebut bisa membantu masyarakat miskin melalui pengaman jaringan sosial. Karena pilar kesejahteraan masyarakat kuncinya ada di raksin, yang juga menjaga inflasi ekonomi negara.
"Kita bikin solusi menjamin raskin diperlukan tapi distribusi sistem memenuhi enam sasaran," jelas Bustanul.
Diketahui bahwa dalam waktu dekat raskin akan diganti dengan E-Money. TNP2K mengolah komposisi jadi E-Money, uji coba mengirim kartu raskin ke 1,3 juta RSD-PM di 53 kabupaten di 7 provinsi. Pemantauan efektiditas uji coba kartu dilakukan dengan survei 3000 RT.
"Agak sulit dilakukan di lapangan solusinya strategis, lapangan selesaikan yang dibenahi. Perlu Strategis, organisastional, dan implementasi," papar Bustanul.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/15/pemda-harus-bantu-penyaluran-raskin-bukan-minta-duit
E-Money Ala Jokowi Belum Tentu Untuk Beli Raskin
Senin, 15 Desember 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam visi misinya akan mengganti beras untuk masyarakat miskin dengan e-Money. Tujuannya e-Money diberlakukan sebagai pengaman sosial untuk masyarakat kurang mampu.
Pakar pangan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Suyanto menilai e-Money belum tentu untuk membeli beras dan kebutuhan pangan. Pasalnya tidak ada pengawasan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk e-Money.
"Apa yakin uangnya untuk beli beras, kan belum tentu," ujar Suyanto di diskusi publik stop liberalisasi beras, Senin (15/12/2014).
Selain itu Suyanto memaparkan bahwa masyarakat lansia belum tentu mengerti cara pemakaian e-Money tersebut. Hal itu menurut Suyanto memerlukan edukasi khusus untuk e-Money khususnya masyarakat pendidikan rendah dan lansia.
"Bagaimana mau beli yang embah-embah? Masih sulit untuk menerapkan e-money," papar Suyanto.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menambahkan bahwa beras raskin bisa berpotensi menimbulkan pasar bebas, sehingga harga pangan tergantung dari sistem permintaan di pasar yang berlaku. "Raskin untuk menghindari pangan pokok rakyat dari resiko pasar bebas," ujar Bayu.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/15/e-money-ala-jokowi-belum-tentu-untuk-beli-raskin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam visi misinya akan mengganti beras untuk masyarakat miskin dengan e-Money. Tujuannya e-Money diberlakukan sebagai pengaman sosial untuk masyarakat kurang mampu.
Pakar pangan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Suyanto menilai e-Money belum tentu untuk membeli beras dan kebutuhan pangan. Pasalnya tidak ada pengawasan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk e-Money.
"Apa yakin uangnya untuk beli beras, kan belum tentu," ujar Suyanto di diskusi publik stop liberalisasi beras, Senin (15/12/2014).
Selain itu Suyanto memaparkan bahwa masyarakat lansia belum tentu mengerti cara pemakaian e-Money tersebut. Hal itu menurut Suyanto memerlukan edukasi khusus untuk e-Money khususnya masyarakat pendidikan rendah dan lansia.
"Bagaimana mau beli yang embah-embah? Masih sulit untuk menerapkan e-money," papar Suyanto.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menambahkan bahwa beras raskin bisa berpotensi menimbulkan pasar bebas, sehingga harga pangan tergantung dari sistem permintaan di pasar yang berlaku. "Raskin untuk menghindari pangan pokok rakyat dari resiko pasar bebas," ujar Bayu.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/15/e-money-ala-jokowi-belum-tentu-untuk-beli-raskin
Mantan Kades Diduga Kuasai Raskin
Senin, 15 Desember 2014
ROBATAL- Pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) selama ini penuh dengan persoalan. Kali ini, mantan kepala Desa Torjunan, Kecamatan Robatal diduga menguasai pembagian raskin. Hal itu membuat Badan Permusyawatan Desa Pamekasan kecewa. Pasalnya, mantan Kades Terjunan Hadi Pranata dituding masih mengatur pendistribusian raskin meskipun tak lagi menjabat. Sementara Pj KadesTorjunan dijabat Helmi, yang juga anaknya masa jabatannya berakhir Oktober lalu.
Anggota BPD Desa Torjunan Moh. Ali Rizal mengatakan, setelah masa jabatan Pj habis, penentuan Pj sempat terkatung-katung. Baru pada Jumat (12/12) ada keputusan mengusulkan staf kecamatan menjadi Pj Kades. Ditengah kekosongan jabatan Pj itulah Hadi Pranoto melakukan pendistribusian raskin. Menurutnya, pendistribusian dipusatkan di rumah Hadi Pranoto. Pendistribusian raskin tersebut menurut dia tanpa sepengetahuan BPD. Tak hanya itu, mantan Kades juga diduga memotong volume beras. “Setelah di timbang ada yang menerima 7 kilogram, ” ujarnya.Dikonfirmasi, mantan Pj Kades Helmi membantah jika Hadi Pranoto menguasai pendistribusian raskin. Pembagian raskin dipusatkan di rumah orang tuanya karena selama ini aparatur desa memang berkantor di rumah ayahnya. “penggantinya kan ada kepala urusan (Kaur). Ada Kaur Kesra, Kaur Umum, dan Kaur Pemerintahan. Administrasinya ada di rumah saya,” jelasnya. Sementara, Hadi Pranoto juga membantah tudingan BPD. Dirinya mengaku tidak ikut terlibat dalam pembagian raskin. Kebetulan pembagian raskin dilakukan oleh Kaur Pemerintahan yang sejak awal berkantor di rumahnya.
“Pj yang baru kan masih kosong. Sehingga yang membagikan Kaur Pemerintahan. Yang penting di bagikan ke masyarakat, yang membagikan bukan saya,” sanggahnya. Mengenai dugaan pemotongan, dia mengatakan, sejak menjadi Kades jatah raskin memang di kurangi. Hal itu untuk di bagikan kepada warga yang tidak menerima. “Dari dulu ada kesepakatan dari tokoh masyarakat dan BPD. Yang penting di bawah kondusif dan masyarakat yang menerima dapat berbagi. Itu bukan dipotong tapi untuk pemerataan,” dalihnya. Mengenai BPD yang mengatakan tidak pernah dilibatkan? Menurutnya pendistribusian raskin adalah kewenangan pemerintah desa, bukan kewenangan BPD. Sebab lembaga perwakilan rakyat di desa itu hanya sebatas mengawasi saja. (radar)
https://www.maduraterkini.com/berita-sampang/mantan-kades-diduga-kuasai-raskin.html
ROBATAL- Pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) selama ini penuh dengan persoalan. Kali ini, mantan kepala Desa Torjunan, Kecamatan Robatal diduga menguasai pembagian raskin. Hal itu membuat Badan Permusyawatan Desa Pamekasan kecewa. Pasalnya, mantan Kades Terjunan Hadi Pranata dituding masih mengatur pendistribusian raskin meskipun tak lagi menjabat. Sementara Pj KadesTorjunan dijabat Helmi, yang juga anaknya masa jabatannya berakhir Oktober lalu.
Anggota BPD Desa Torjunan Moh. Ali Rizal mengatakan, setelah masa jabatan Pj habis, penentuan Pj sempat terkatung-katung. Baru pada Jumat (12/12) ada keputusan mengusulkan staf kecamatan menjadi Pj Kades. Ditengah kekosongan jabatan Pj itulah Hadi Pranoto melakukan pendistribusian raskin. Menurutnya, pendistribusian dipusatkan di rumah Hadi Pranoto. Pendistribusian raskin tersebut menurut dia tanpa sepengetahuan BPD. Tak hanya itu, mantan Kades juga diduga memotong volume beras. “Setelah di timbang ada yang menerima 7 kilogram, ” ujarnya.Dikonfirmasi, mantan Pj Kades Helmi membantah jika Hadi Pranoto menguasai pendistribusian raskin. Pembagian raskin dipusatkan di rumah orang tuanya karena selama ini aparatur desa memang berkantor di rumah ayahnya. “penggantinya kan ada kepala urusan (Kaur). Ada Kaur Kesra, Kaur Umum, dan Kaur Pemerintahan. Administrasinya ada di rumah saya,” jelasnya. Sementara, Hadi Pranoto juga membantah tudingan BPD. Dirinya mengaku tidak ikut terlibat dalam pembagian raskin. Kebetulan pembagian raskin dilakukan oleh Kaur Pemerintahan yang sejak awal berkantor di rumahnya.
“Pj yang baru kan masih kosong. Sehingga yang membagikan Kaur Pemerintahan. Yang penting di bagikan ke masyarakat, yang membagikan bukan saya,” sanggahnya. Mengenai dugaan pemotongan, dia mengatakan, sejak menjadi Kades jatah raskin memang di kurangi. Hal itu untuk di bagikan kepada warga yang tidak menerima. “Dari dulu ada kesepakatan dari tokoh masyarakat dan BPD. Yang penting di bawah kondusif dan masyarakat yang menerima dapat berbagi. Itu bukan dipotong tapi untuk pemerataan,” dalihnya. Mengenai BPD yang mengatakan tidak pernah dilibatkan? Menurutnya pendistribusian raskin adalah kewenangan pemerintah desa, bukan kewenangan BPD. Sebab lembaga perwakilan rakyat di desa itu hanya sebatas mengawasi saja. (radar)
https://www.maduraterkini.com/berita-sampang/mantan-kades-diduga-kuasai-raskin.html
Minggu, 14 Desember 2014
Tuding Kades Embat Raskin, Ribuan Warga Kepung DPRD Sumenep
Sabtu, 13 Desember 2014
PortalMadura.Com, Sumenep – Sekitar seribu warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kepung Kantor DPRD setempat, Kamis (11/12/2014).
Mereka mendesak agar Moh. Ikbal, Kades terpilih tidak di lantik, karena diduga embat raskin semasa periode sebelumnya.
“Tolong berikan jatah raskin kami selama lima tahun. Selama kepemimpinan Ikbal hanya didistribusikan 2 kali saja. Itupun hanya 3 kilogram” teriak Subli, korlap aksi warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep.
Mereka juga membawa berbagai macan poster kecaman terhadap Moh. Ikbal, di antaranya “Ikbal Perampok Beras kami”. Selain itu, pengunjuk rasa meminta DPRD, Pemkab dan Kejaksaan Negeri Sumenep, memberikan keadilan.
“Kami tidak akan berhenti menggelar demo jika Ikbal dilantik. Warga sudah lima tahun sengsara selama menjabat kades,” tandasnya.
Moh. Ikbal terpilih kembali dalam Pilkades serentak yang digelar pekan kemarin. Dan mampu mengalahkan 4 kandidat lainnya.(Roni/Htn)
http://portalmadura.com/tuding-kades-embat-raskin-ribuan-warga-kepung-dprd-sumenep/22596/
PortalMadura.Com, Sumenep – Sekitar seribu warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kepung Kantor DPRD setempat, Kamis (11/12/2014).
Mereka mendesak agar Moh. Ikbal, Kades terpilih tidak di lantik, karena diduga embat raskin semasa periode sebelumnya.
“Tolong berikan jatah raskin kami selama lima tahun. Selama kepemimpinan Ikbal hanya didistribusikan 2 kali saja. Itupun hanya 3 kilogram” teriak Subli, korlap aksi warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep.
Mereka juga membawa berbagai macan poster kecaman terhadap Moh. Ikbal, di antaranya “Ikbal Perampok Beras kami”. Selain itu, pengunjuk rasa meminta DPRD, Pemkab dan Kejaksaan Negeri Sumenep, memberikan keadilan.
“Kami tidak akan berhenti menggelar demo jika Ikbal dilantik. Warga sudah lima tahun sengsara selama menjabat kades,” tandasnya.
Moh. Ikbal terpilih kembali dalam Pilkades serentak yang digelar pekan kemarin. Dan mampu mengalahkan 4 kandidat lainnya.(Roni/Htn)
http://portalmadura.com/tuding-kades-embat-raskin-ribuan-warga-kepung-dprd-sumenep/22596/
Data Penerima Raskin Meragukan
Sabtu, 13 Desember 2014
BATU - Data sasaran penerima beras subsidi di Kota Batu diragukan validatasnya. Selama tiga tahun terakhir tidak ada perubahan dari angka 6.277 kepala keluarga.
Seharusnya jumlah penerima beras subsidi dari pemerintah pusat ini terus turun seiring dengan program pengentasan kemiskinan Pemkot Batu. “Kami heran saja, kenapa datanya tidak berubah satu angka pun. Padahal Pemkot Batu terus berusaha mengalakan program pengentasan kemiskinan. Dalam waktu tiga tahun datanya tetap sama. Berarti tidak ada update data dari pemerintah pusat,” ujar Kasubag Kemasyarakatan, Bagian Kesra Kota Batu, Badrut Taman, kemarin.
Menurut Badrut, setiap kepala keluarga (KK) akan menerima 15 kilogram beras setiap bulannya. Masyarakat diwajibkan untuk membayar beras bantuan pemerintah pusat itu seharga Rp1.600 per kg-nya. “Yang mengetahui data penerima raskin itu kepala desa. Tapi idealnya harus ada perubahan data gakin. Mungkin saja ada yang meninggal dunia, pindah tempat, ekonominya lebih baik dari tiga tahun lalu,” ucap Badrut.
Dia mengatakan saat pembagian raskin, Pemkot Batu hanya menyediakan biaya operasional transportasi dari desa ke rumah warga penerima raskin. “Biaya transportasinya untuk ojek. Ongkos ojeknya Rp25 ribu per 25 kgnya. Untuk biaya lainlain masih masih dianggarkan dalam APBD Kota Batu tahun 2015,” terang dia.
Pembagian raskin biasanya dilaksanakan setiap awal bulan. Beras dari gudang Bulog langsung dikirim ke kantor desa dan kelurahan. Di kantor desa/kelurahan sudah ada petugas yang mendistribusikan kerumah warga yang masuk dalam data penerima raskin. “Ditingkat desa sudah ada kader PKK yang siap membantu mendistrisikan raskin. Masyarakat tinggal membayarnya saja saat berasnya sudah datang ke rumahnya,” imbuh Badrut.
Wiwik, kader PKK Desa Oro Oro Ombo menyatakan, setiap awal bulan pemerintah desa harus menyiapkan dulu anggarannya untuk membayar beras yang didatangkan dari gudang bulog.
Nanti proses pengembalian uang desa diperoleh dari masyarakat mengganti harga raskin. “Untungnya tidak ada masyarakat yang molor membayar raskin yang baru diterima,” ujar Wiwik.
Maman Adi
http://www.koran-sindo.com/read/936769/151/data-penerima-raskin-meragukan
BATU - Data sasaran penerima beras subsidi di Kota Batu diragukan validatasnya. Selama tiga tahun terakhir tidak ada perubahan dari angka 6.277 kepala keluarga.
Seharusnya jumlah penerima beras subsidi dari pemerintah pusat ini terus turun seiring dengan program pengentasan kemiskinan Pemkot Batu. “Kami heran saja, kenapa datanya tidak berubah satu angka pun. Padahal Pemkot Batu terus berusaha mengalakan program pengentasan kemiskinan. Dalam waktu tiga tahun datanya tetap sama. Berarti tidak ada update data dari pemerintah pusat,” ujar Kasubag Kemasyarakatan, Bagian Kesra Kota Batu, Badrut Taman, kemarin.
Menurut Badrut, setiap kepala keluarga (KK) akan menerima 15 kilogram beras setiap bulannya. Masyarakat diwajibkan untuk membayar beras bantuan pemerintah pusat itu seharga Rp1.600 per kg-nya. “Yang mengetahui data penerima raskin itu kepala desa. Tapi idealnya harus ada perubahan data gakin. Mungkin saja ada yang meninggal dunia, pindah tempat, ekonominya lebih baik dari tiga tahun lalu,” ucap Badrut.
Dia mengatakan saat pembagian raskin, Pemkot Batu hanya menyediakan biaya operasional transportasi dari desa ke rumah warga penerima raskin. “Biaya transportasinya untuk ojek. Ongkos ojeknya Rp25 ribu per 25 kgnya. Untuk biaya lainlain masih masih dianggarkan dalam APBD Kota Batu tahun 2015,” terang dia.
Pembagian raskin biasanya dilaksanakan setiap awal bulan. Beras dari gudang Bulog langsung dikirim ke kantor desa dan kelurahan. Di kantor desa/kelurahan sudah ada petugas yang mendistribusikan kerumah warga yang masuk dalam data penerima raskin. “Ditingkat desa sudah ada kader PKK yang siap membantu mendistrisikan raskin. Masyarakat tinggal membayarnya saja saat berasnya sudah datang ke rumahnya,” imbuh Badrut.
Wiwik, kader PKK Desa Oro Oro Ombo menyatakan, setiap awal bulan pemerintah desa harus menyiapkan dulu anggarannya untuk membayar beras yang didatangkan dari gudang bulog.
Nanti proses pengembalian uang desa diperoleh dari masyarakat mengganti harga raskin. “Untungnya tidak ada masyarakat yang molor membayar raskin yang baru diterima,” ujar Wiwik.
Maman Adi
http://www.koran-sindo.com/read/936769/151/data-penerima-raskin-meragukan
Sabtu, 13 Desember 2014
Ungkap Masalah Raskin di Kepulauan
Jumat, 12 Desember 2014
Tak Dibagikan Sama Sekali dan Kurangi Takaran
ARJASA – Dugaan pemotongan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Sumenep tersebar di sejumlah desa. Masalah tersebut tidak hanya terjadi di daratan. Kondisi di kepulauan juga tidak jauh beda.
Demikian disampaikan Anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) 7 Imran kemarin (11/12). Dia mengaku kerap mendapat laporan masalah penyelewengan raskin. Bahkan, dia menyebutkan, masalah itu tidak hanya terjadi di satu desa.
Imran menjelaskan, penyelewengan raskin hampir menyeluruh di Kecamatan Arjasa dan Kangayan, Pulau Kangean. Namun, modus penyelewengan tiap desa berbeda. Dia menuturkan, ada raskin yang hanya dibagikan sebagian. Ada pula yang tidak diberikan sama sekali.
Di desa tempat dia tinggal, Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, juga tidak luput dari masalah raskin. Bahkan, menurut politikus Partai Hanura itu, masalah raskin di desanya lebih parah dibandingkan dengan desa lainnya.
Raskin 2014 di desa tersebut tidak pernah dibagikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). ”Saya mendapat laporan dari warga bahwa pada 2014 raskin tidak dicairkan sama sekali. Untuk daerah lain, raskin hanya dicairkan beberapa bulan,” katanya.
Modus lain masalah raskin adalah mengurangi takaran. Sesuai dengan ketentuan, tiap RTSPM semestinya menerima 15 kilogram tiap bulan. Namun, beras yang diterima warga kurang dari 15 kilogram.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep itu berjanji akan berkoordinasi dengan komisi A. Tujuannya, merumuskan langkah selanjutnya. Termasuk, mengenai kemungkinan akan memanggil instansi yang menangani raskin.
Menurut dia, pemotongan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Imran berharap ada tindakan konkret aparat penegak hukum dengan menyelidikinya. ”Saya juga heran. Dari dulu kami sudah berkoar-koar terkait dengan masalah penyelewengan bantuan sosial. Namun, selama ini tidak ada tindakan apa pun dari aparat penegak hukum,” sesalnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep Moh. Hanafi menyatakan, pihaknya sudah mendistribusikan raskin sampai ke balai desa. Bahkan, pendistribusian untuk kepulauan memiliki cara berbeda. ”Untuk kepulauan, kami menggunakan pihak ketiga. Dengan begitu, raskin tersebut dipastikan sampai ke balai desa,” terangnya.
Meski demikian, Hanafi mengakui petugas sulit melakukan pengawasan hingga tingkat desa. Sebab, selain jumlah petugas yang terbatas, tujuan pendistribusian raskin sulit dijangkau. ”Pengawasan sudah kami lakukan. Hanya, untuk menjangkau semua desa, kami kesulitan,” tambahnya.
Menanggapi informasi dugaan penyelewengan, dia berjanji akan menelusuri. Sebab, beradar bukti administrasi, rata-rata desa sudah menebus raskin hingga 100 persen.
Terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasubbaghumas AKP Jaiman menepis tudingan tidak adanya pengawasan dari aparat kepolisian. Mantan Kapolsek Arjasa itu menjelaskan, pengawasan raskin sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Setiap penebusan raskin dikawal petugas hingga ke balai desa. ”Kalau penyelewengannya terjadi setelah raskin sampai di desa, kami tidak tahu. Kami telah melakukan pengawalan hingga balai desa,” terangnya. (han/luq)
http://radarmadura.co.id/2014/12/ungkap-masalah-raskin-di-kepulauan/
Tak Dibagikan Sama Sekali dan Kurangi Takaran
ARJASA – Dugaan pemotongan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Sumenep tersebar di sejumlah desa. Masalah tersebut tidak hanya terjadi di daratan. Kondisi di kepulauan juga tidak jauh beda.
Demikian disampaikan Anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) 7 Imran kemarin (11/12). Dia mengaku kerap mendapat laporan masalah penyelewengan raskin. Bahkan, dia menyebutkan, masalah itu tidak hanya terjadi di satu desa.
Imran menjelaskan, penyelewengan raskin hampir menyeluruh di Kecamatan Arjasa dan Kangayan, Pulau Kangean. Namun, modus penyelewengan tiap desa berbeda. Dia menuturkan, ada raskin yang hanya dibagikan sebagian. Ada pula yang tidak diberikan sama sekali.
Di desa tempat dia tinggal, Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, juga tidak luput dari masalah raskin. Bahkan, menurut politikus Partai Hanura itu, masalah raskin di desanya lebih parah dibandingkan dengan desa lainnya.
Raskin 2014 di desa tersebut tidak pernah dibagikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). ”Saya mendapat laporan dari warga bahwa pada 2014 raskin tidak dicairkan sama sekali. Untuk daerah lain, raskin hanya dicairkan beberapa bulan,” katanya.
Modus lain masalah raskin adalah mengurangi takaran. Sesuai dengan ketentuan, tiap RTSPM semestinya menerima 15 kilogram tiap bulan. Namun, beras yang diterima warga kurang dari 15 kilogram.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep itu berjanji akan berkoordinasi dengan komisi A. Tujuannya, merumuskan langkah selanjutnya. Termasuk, mengenai kemungkinan akan memanggil instansi yang menangani raskin.
Menurut dia, pemotongan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Imran berharap ada tindakan konkret aparat penegak hukum dengan menyelidikinya. ”Saya juga heran. Dari dulu kami sudah berkoar-koar terkait dengan masalah penyelewengan bantuan sosial. Namun, selama ini tidak ada tindakan apa pun dari aparat penegak hukum,” sesalnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep Moh. Hanafi menyatakan, pihaknya sudah mendistribusikan raskin sampai ke balai desa. Bahkan, pendistribusian untuk kepulauan memiliki cara berbeda. ”Untuk kepulauan, kami menggunakan pihak ketiga. Dengan begitu, raskin tersebut dipastikan sampai ke balai desa,” terangnya.
Meski demikian, Hanafi mengakui petugas sulit melakukan pengawasan hingga tingkat desa. Sebab, selain jumlah petugas yang terbatas, tujuan pendistribusian raskin sulit dijangkau. ”Pengawasan sudah kami lakukan. Hanya, untuk menjangkau semua desa, kami kesulitan,” tambahnya.
Menanggapi informasi dugaan penyelewengan, dia berjanji akan menelusuri. Sebab, beradar bukti administrasi, rata-rata desa sudah menebus raskin hingga 100 persen.
Terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasubbaghumas AKP Jaiman menepis tudingan tidak adanya pengawasan dari aparat kepolisian. Mantan Kapolsek Arjasa itu menjelaskan, pengawasan raskin sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Setiap penebusan raskin dikawal petugas hingga ke balai desa. ”Kalau penyelewengannya terjadi setelah raskin sampai di desa, kami tidak tahu. Kami telah melakukan pengawalan hingga balai desa,” terangnya. (han/luq)
http://radarmadura.co.id/2014/12/ungkap-masalah-raskin-di-kepulauan/
Tunggakan Raskin 6 kabupaten kota capai 7 milyar lebih
Jumat, 12 Desember 2014
AMBON-Tunggakan Raskin Bulog Maluku di 6 enama kabupaten kota masing-masing kota Ambon, kabupaten Maluku Tengah, kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru dan Buru Selatan sebanyak Rp. 7.940.757.000, hal tersebut di jelaskan oleh Abdul Latif Malawat, kepala bidang pelayanan public, Bulog Maluku Maluku, diruang kerjanya, jumat siang.
Menurut Malawat tunggakan keenam kabupaten tersebut terhitung dari tahun 2008-2014 dengan nilai utang masing-masing kota Ambon Rp. 904.702.000, Maluku Tengah, Rp. 2.080.938.000, Seram Bagian Barat(SBB) Rp. 1.264.341.000, Seram bagian timur (SBT), Rp. 1.342.514.000, Kabupaten Buru, Rp. 1.777.798.000, dan kabupaten Buru Selatan Rp. 570.484.000.
Malawat menambahkan angka ini telah mengalami penurunan dari angka sebelumnya yang mencapai puluhan milyar rupiah. Penurunan karena adanya kerja sama antara Bulog dengan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penanganan kasus tunggakan Raskin.
Sementara kabupaten di daerah Maluku Tenggara yaitu Maluku Barat Daya, kota Tual, Maluku Barat Daya dinyatakan lunas karena adanya sikap bupati walikota di daerah tersebut yang secara langsung melakukan pembayaran tunggakan Raskin setiap adanya penyaluran Raskin sesuai kebutuhan.DMS
http://www.radiodms.com/informasi/maluku/3273-tungakan-raskin-6-kabupaten-kota-capai-7-milyar-lebih.html
AMBON-Tunggakan Raskin Bulog Maluku di 6 enama kabupaten kota masing-masing kota Ambon, kabupaten Maluku Tengah, kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru dan Buru Selatan sebanyak Rp. 7.940.757.000, hal tersebut di jelaskan oleh Abdul Latif Malawat, kepala bidang pelayanan public, Bulog Maluku Maluku, diruang kerjanya, jumat siang.
Menurut Malawat tunggakan keenam kabupaten tersebut terhitung dari tahun 2008-2014 dengan nilai utang masing-masing kota Ambon Rp. 904.702.000, Maluku Tengah, Rp. 2.080.938.000, Seram Bagian Barat(SBB) Rp. 1.264.341.000, Seram bagian timur (SBT), Rp. 1.342.514.000, Kabupaten Buru, Rp. 1.777.798.000, dan kabupaten Buru Selatan Rp. 570.484.000.
Malawat menambahkan angka ini telah mengalami penurunan dari angka sebelumnya yang mencapai puluhan milyar rupiah. Penurunan karena adanya kerja sama antara Bulog dengan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penanganan kasus tunggakan Raskin.
Sementara kabupaten di daerah Maluku Tenggara yaitu Maluku Barat Daya, kota Tual, Maluku Barat Daya dinyatakan lunas karena adanya sikap bupati walikota di daerah tersebut yang secara langsung melakukan pembayaran tunggakan Raskin setiap adanya penyaluran Raskin sesuai kebutuhan.DMS
http://www.radiodms.com/informasi/maluku/3273-tungakan-raskin-6-kabupaten-kota-capai-7-milyar-lebih.html
UMM Gelar Diskusi Penggantian Raskin Dengan e-Money
Jumat, 13 Desember 2014
Pemerintah akan mennggulirkan program e-money menggantikan program beras rakyat miskin yang dianggap belum sesuai dengan kondisi Indonesia masa kini.
Sebab kesiapan sistem dan infrastruktur yang mendukung progam itu belum ada.
Hal tersebut muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat Universitas Muhammadiyah Malang di Hotel UMM Inn, Rabu (11/12/2014).
“Pemerintah tampaknya terlalu tergesa-gesa akan memutuskan kebijakan mengganti program raskin dengan bantuan ke masyarakat miskin dalam bentuk e-money”, kata Suyatno, penggagas diskusi tersebut.
Selain Dosen UMM tersebut, seperti ditulis laman Tribun news, diskusi tersebut juga menghadirkan Dwi Sumartono (perwakilan Dinas Sosial Prov. Jawa Timur), Shoviatusholihah (Bag. Perekonomian Prov. Jawa Timur), Arsyad (Kepala Sub Divre Bulog Malang), Suyitno (Tikor Raskin Kota Malang), Prof Dr Jabal Tarik, Dr. Damat, Dr. Sutawi, Dr. Anas Ta’in, dan Dr. Rinekso Kartono.
Mereka ini bersepakat dan berpendapat bahwa dampak penghapusan program raskin akan membuat warga miskin makin sulit memenuhi kebutuhan pangannya.
Suyatno menambahkan,pemberian raskin bertujuan meningkatkan daya beli, serta meningkatkan akses keluarga kurang mampu.
“Terutama untuk kebutuhan pangan (beras), terutama akibat kenaikan harga BBMyang berimbas pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari,” paparnya.
Damat menambahkan, program raskin juga merupakan pilar program ketahanan pangan nasional. Maksudnya, pemerintah berkewajiban melindungi warga Negara dalam mencukupi kebutuhan pangan.
“Jangan sampai pemerintah membiarkan keluarga miskin menjadi semakin miskin,kekurangan pangan dan bahkan kurang gizi (mal-nutrisi)”, kata Damat.
Menurutnya Raskin mampu mengatasi masalah mal-nutrisi dan meningkatkan pemenuhan energi bagi keluarga miskin.
Penghapusan program raskin dengan e-money berarti pemerintah akan sengaja “melaparkan” keluarga miskin yang selama ini sudah kekurangan pangan.
Damat menambahkan diskusi ini untuk merespon keinginan pemerintah Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno, untuk mengganti program raskin dengan bantuan dalam bentuk e-money mulai tahun 2015.
“Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk memberikan masukan real kepada pemerintah sebelum memutuskan meluncurkan bantuan dalam bentuk e-money sebagai pengganti program raskin,” katanya. (Tn/Gs)
Pemerintah akan mennggulirkan program e-money menggantikan program beras rakyat miskin yang dianggap belum sesuai dengan kondisi Indonesia masa kini.
Sebab kesiapan sistem dan infrastruktur yang mendukung progam itu belum ada.
Hal tersebut muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat Universitas Muhammadiyah Malang di Hotel UMM Inn, Rabu (11/12/2014).
“Pemerintah tampaknya terlalu tergesa-gesa akan memutuskan kebijakan mengganti program raskin dengan bantuan ke masyarakat miskin dalam bentuk e-money”, kata Suyatno, penggagas diskusi tersebut.
Selain Dosen UMM tersebut, seperti ditulis laman Tribun news, diskusi tersebut juga menghadirkan Dwi Sumartono (perwakilan Dinas Sosial Prov. Jawa Timur), Shoviatusholihah (Bag. Perekonomian Prov. Jawa Timur), Arsyad (Kepala Sub Divre Bulog Malang), Suyitno (Tikor Raskin Kota Malang), Prof Dr Jabal Tarik, Dr. Damat, Dr. Sutawi, Dr. Anas Ta’in, dan Dr. Rinekso Kartono.
Mereka ini bersepakat dan berpendapat bahwa dampak penghapusan program raskin akan membuat warga miskin makin sulit memenuhi kebutuhan pangannya.
Suyatno menambahkan,pemberian raskin bertujuan meningkatkan daya beli, serta meningkatkan akses keluarga kurang mampu.
“Terutama untuk kebutuhan pangan (beras), terutama akibat kenaikan harga BBMyang berimbas pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari,” paparnya.
Damat menambahkan, program raskin juga merupakan pilar program ketahanan pangan nasional. Maksudnya, pemerintah berkewajiban melindungi warga Negara dalam mencukupi kebutuhan pangan.
“Jangan sampai pemerintah membiarkan keluarga miskin menjadi semakin miskin,kekurangan pangan dan bahkan kurang gizi (mal-nutrisi)”, kata Damat.
Menurutnya Raskin mampu mengatasi masalah mal-nutrisi dan meningkatkan pemenuhan energi bagi keluarga miskin.
Penghapusan program raskin dengan e-money berarti pemerintah akan sengaja “melaparkan” keluarga miskin yang selama ini sudah kekurangan pangan.
Damat menambahkan diskusi ini untuk merespon keinginan pemerintah Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno, untuk mengganti program raskin dengan bantuan dalam bentuk e-money mulai tahun 2015.
“Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk memberikan masukan real kepada pemerintah sebelum memutuskan meluncurkan bantuan dalam bentuk e-money sebagai pengganti program raskin,” katanya. (Tn/Gs)
Jumat, 12 Desember 2014
Raskin Dihapus, Gakin Terancam Kelaparan
Jumat, 12 Desember 2014
Jakarta_Barakindo- Rencana Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk mengganti beras raskin dengan uang tunai, dinilai banyak kalangan akan membuat Keluarga Miskin (Gakin) terancam kelaparan secara massal. Pasalnya, uang justru berpotensi besar membuat tujuan awal program Raskin melenceng, yang semula untuk mentransfer energi bagi peningkatan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas SDM Gakin.
Hal itu diungkapkan, Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, dalam sebuah tulisannya seperti dilansir Bulog Today, Kamis (11/12/2014).
Menurutnya, selama setahun Gakin mendapat 15 Kg beras dengan menebus Rp 1.600/Kg. Dengan bantuan itu, diasumsikan 40-60 persen total kebutuhan beras bulanan keluarga miskin dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat subsidi ini, kelompok miskin akan bisa mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein.
“Rawan pangan tak terjadi. Mereka tidak mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan untuk dialihkan ke keranjang pangan karena ada Raskin. Berbeda apabila tidak ada Raskin. Ketika harga beras naik, warga miskin yang 60-70 persen pengeluarannya tersedot untuk pangan akan merealokasi keranjang belanja rumah tangga: pos kesehatan dan pendidikan akan dialihkan kepangan,” jelasnya.
Karenanya, lanjut pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), dan Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi itu, bukan mustahil kelaparan akan meruyak. “Saat ini jumlah penduduk miskin masih sebanyak 28,07 juta jiwa (11,37 persen). Pelbagai upaya telah dilakukan, tetapi penurunan jumlah penduduk miskin kian lambat sejak tahun 2000-an. Selain itu, jumlah penduduk yang defisit energi (kurang kalori) mencapai 30 juta jiwa. Status gizi anak di bawah lima tahun (balita-red) juga tidak mengalami perbaikan signifikan dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Tahun 2013 saja, kata Khudori, balita stunting mencapai 37,2 persen, dan yang kekurangan gizi 19,6 persen, serta 5,7 persen di antaranya berstatus gizi buruk. “Boleh jadi karena ini Indeks Kelaparan Global Indonesia tak kunjung membaik. Tahun 2013 indeks Indonesia mencapai 10,1 yang berarti termasuk indeks “kelaparan serius”, sama seperti tahun 2012. Makanya penggantian beras dengan uang berpeluang memperburuk indeks kelaparan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, bukan mustahil uang dibelikan pulsa atau rokok, bukan untuk belanja beras (pangan). “Jadi, berbeda dengan program lain, Raskin punya kaitan kuat dengan program pengembangan SDM (horizontal integration) dan program ketahanan pangan (vertical integration). Sebagai program transfer energi, keberhasilan Raskin akan membantu program lain seperti peningkatan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas SDM. Raskin bisa dipandang sebagai investasi SDM yang lebih tahan pelbagai risiko,” jelasnya lagi.
Menurut dia, Raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer. “Beras itu dibeli dari produksi petani kecil yang rentan oleh fluktuasi harga saat panen raya. Pembelian hasil produksi petani oleh Bulog lewat harga yang ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pada petani kecil agar mereka mendapatkan insentif,” tandasnya.
Karenanya, ia menganggap ada keterkaitan yang kuat antara program kesejahteraan petani melalui pembelian pemerintah dan pemberian subsidi beras murah lewat Raskin pada kelompok miskin dan rawan pangan. “Apabila bantuan beras diganti dengan uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog untuk membeli gabah/beras petani untuk memenuhi pagu Raskin,” katanya.
Akibatnya, tambah dia, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah/petani, sehingga harga menjadi rentan fluktuasi. “Ujung- ujungnya, inflasi sulit dikendalikan, karena beras penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, hilang sudah mekanisme penyerapan gabah/beras domestik terbesar oleh Bulog. Dan bukan mustahil cadangan beras pemerintah akan sepenuhnya dipenuhi dari impor. Padahal, produksi beras domestik jauh dari memadai,” pungkasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/raskin-dihapus-gakin-terancam-kelaparan.html#more
Jakarta_Barakindo- Rencana Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk mengganti beras raskin dengan uang tunai, dinilai banyak kalangan akan membuat Keluarga Miskin (Gakin) terancam kelaparan secara massal. Pasalnya, uang justru berpotensi besar membuat tujuan awal program Raskin melenceng, yang semula untuk mentransfer energi bagi peningkatan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas SDM Gakin.
Hal itu diungkapkan, Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, dalam sebuah tulisannya seperti dilansir Bulog Today, Kamis (11/12/2014).
Menurutnya, selama setahun Gakin mendapat 15 Kg beras dengan menebus Rp 1.600/Kg. Dengan bantuan itu, diasumsikan 40-60 persen total kebutuhan beras bulanan keluarga miskin dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat subsidi ini, kelompok miskin akan bisa mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein.
“Rawan pangan tak terjadi. Mereka tidak mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan untuk dialihkan ke keranjang pangan karena ada Raskin. Berbeda apabila tidak ada Raskin. Ketika harga beras naik, warga miskin yang 60-70 persen pengeluarannya tersedot untuk pangan akan merealokasi keranjang belanja rumah tangga: pos kesehatan dan pendidikan akan dialihkan kepangan,” jelasnya.
Karenanya, lanjut pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), dan Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi itu, bukan mustahil kelaparan akan meruyak. “Saat ini jumlah penduduk miskin masih sebanyak 28,07 juta jiwa (11,37 persen). Pelbagai upaya telah dilakukan, tetapi penurunan jumlah penduduk miskin kian lambat sejak tahun 2000-an. Selain itu, jumlah penduduk yang defisit energi (kurang kalori) mencapai 30 juta jiwa. Status gizi anak di bawah lima tahun (balita-red) juga tidak mengalami perbaikan signifikan dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Tahun 2013 saja, kata Khudori, balita stunting mencapai 37,2 persen, dan yang kekurangan gizi 19,6 persen, serta 5,7 persen di antaranya berstatus gizi buruk. “Boleh jadi karena ini Indeks Kelaparan Global Indonesia tak kunjung membaik. Tahun 2013 indeks Indonesia mencapai 10,1 yang berarti termasuk indeks “kelaparan serius”, sama seperti tahun 2012. Makanya penggantian beras dengan uang berpeluang memperburuk indeks kelaparan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, bukan mustahil uang dibelikan pulsa atau rokok, bukan untuk belanja beras (pangan). “Jadi, berbeda dengan program lain, Raskin punya kaitan kuat dengan program pengembangan SDM (horizontal integration) dan program ketahanan pangan (vertical integration). Sebagai program transfer energi, keberhasilan Raskin akan membantu program lain seperti peningkatan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas SDM. Raskin bisa dipandang sebagai investasi SDM yang lebih tahan pelbagai risiko,” jelasnya lagi.
Menurut dia, Raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer. “Beras itu dibeli dari produksi petani kecil yang rentan oleh fluktuasi harga saat panen raya. Pembelian hasil produksi petani oleh Bulog lewat harga yang ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pada petani kecil agar mereka mendapatkan insentif,” tandasnya.
Karenanya, ia menganggap ada keterkaitan yang kuat antara program kesejahteraan petani melalui pembelian pemerintah dan pemberian subsidi beras murah lewat Raskin pada kelompok miskin dan rawan pangan. “Apabila bantuan beras diganti dengan uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog untuk membeli gabah/beras petani untuk memenuhi pagu Raskin,” katanya.
Akibatnya, tambah dia, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah/petani, sehingga harga menjadi rentan fluktuasi. “Ujung- ujungnya, inflasi sulit dikendalikan, karena beras penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, hilang sudah mekanisme penyerapan gabah/beras domestik terbesar oleh Bulog. Dan bukan mustahil cadangan beras pemerintah akan sepenuhnya dipenuhi dari impor. Padahal, produksi beras domestik jauh dari memadai,” pungkasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/raskin-dihapus-gakin-terancam-kelaparan.html#more
Kamis, 11 Desember 2014
Sekcam Tanjung Medan Pungut Rp200 Ribu untuk Raskin
Rabu, 10 Desember 2014
TANJUNG MEDAN- Entah kebijakan dari mana yang diterapkan Sekretaris Camat Tanjung Medan, setiap kepenghuluan dikenakan biaya administrasi Rp200 ribu untuk dapat beras miskin.
Datuk penghulu Tanjung Sari Saiman, membenarkan adanya pengutipan tersebut dengan alasan administrasi untuk dapat beras miskin (Raskin).
"Ia ada, itu yang Kasi Sekdes saya, kalau tak salah 200 ribu rupiah," tutur Saiman kepada wartawan, Selasa (9/12).
Sama halnya dengan kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Arimbi membenarkan adanya kutipan itu, namun ia belum membayarnya. "Ia ada tapi belum saya kasi," tutur Arimbi.
Di tempat terpisah, Sekretaris Camat (Sekcam) Bahrul ketika dikonfirmasi membantahnya. Ia menyayangkan sikap datuk penghulu tersebut. "Saya tak mau komen hal itu," pungkasnya menggerutu dengan mengeluarkan kata-kata. (put)
http://riaumandiri.co/news/detail/335/sekcam-tanjung-medan-pungut-rp200-ribu-untuk-raskin.html
TANJUNG MEDAN- Entah kebijakan dari mana yang diterapkan Sekretaris Camat Tanjung Medan, setiap kepenghuluan dikenakan biaya administrasi Rp200 ribu untuk dapat beras miskin.
Datuk penghulu Tanjung Sari Saiman, membenarkan adanya pengutipan tersebut dengan alasan administrasi untuk dapat beras miskin (Raskin).
"Ia ada, itu yang Kasi Sekdes saya, kalau tak salah 200 ribu rupiah," tutur Saiman kepada wartawan, Selasa (9/12).
Sama halnya dengan kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Arimbi membenarkan adanya kutipan itu, namun ia belum membayarnya. "Ia ada tapi belum saya kasi," tutur Arimbi.
Di tempat terpisah, Sekretaris Camat (Sekcam) Bahrul ketika dikonfirmasi membantahnya. Ia menyayangkan sikap datuk penghulu tersebut. "Saya tak mau komen hal itu," pungkasnya menggerutu dengan mengeluarkan kata-kata. (put)
http://riaumandiri.co/news/detail/335/sekcam-tanjung-medan-pungut-rp200-ribu-untuk-raskin.html
Tunggakan Raskin Kabupaten Sukabumi Capai Rp 8 Miliar
Rabu, 10 Desember 2014
Tunggakan raskin untuk tahun penyaluran 2014 di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar Rp 8 miliar. Dalam hal tunggakan raskin, Kabupaten Sukabumi menempati posisi teratas yang disusul Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Subdivre Bulog Cianjur tidak mau tahu, tunggakan tersebut harus dilunasi sebelum penyaluran tahun 2015 dimulai.
“Kami terus melakukan penagihan kepada desa-desa yang menunggak pembayaran raskin. Desa-desa yang menunggak raskin tersebar di beberapa kecamatan dengan besar tunggakan yang bervariasi. Totalnya antara Rp 7 - Rp 8 miliar," kata Kepala Subdivre Bulog Cianjur Budi Setiawan kepada galamedia.news.com, Rabu (10/12/2014).
Berbagai upaya telah dilakukan Budi dan jajarannya untuk menihilkan tunggakan raskin tersebut. Selain penagihan, aparat Bulog juga melakukan monitoring dan pengawasan ke desa-desa penunggak. Dari hasil monitoring itu, Bulog memperoleh pengakuan dan keterangan, sebagian uang yang diperoleh dari penyaluran raskin digunakan oleh kepala desa untuk menutupi kebutuhan pribadi dan pembayaran PBB.
“Kami tidak mau tahu, sebelum tahun baru, tunggakan raskin harus dibayar. Jika tidak melunasi tunggakan, desa-desa penunggak akan ditunda pengiriman raskinnya,” ujar Budi.
Sejauh ini, Bulog masih mampu menangani tunggakan raskin itu dengan menggunakan tenaga internal. Bulog belum merasa perlu untuk meminta bantuan dari aparat penegak hukum.
“Untuk membereskan tunggakan raskin ini, kami meminta pemda yang dalam hal ini bagian kesejahteraan rakyat ikut aktif membantu kami,” kata dia.
Selain Sukabumi, Cianjur, dan Depok, wilayah kerja Subdire Bulog Cianjur meliputi Kota dan Kabupaten Bogor. Untuk urusan pembayaran raskin, Budi memuji Pemkot Bogor yang telah memberikan dana talangan untuk satu tahun.
"Hendaknya pemda-pemda yang lain juga mengikuti jejak Pemkot Bogor. Jika semua pemda menganggarkan dana talangan, penyaluran raskin sepanjang tahun tidak akan menemui hambatan," katanya.
Ahmad Junaedi
http://www.galamedianews.com/daerah/2471/tunggakan-raskin-kabupaten-sukabumi-capai-rp-8-miliar.html
Tunggakan raskin untuk tahun penyaluran 2014 di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar Rp 8 miliar. Dalam hal tunggakan raskin, Kabupaten Sukabumi menempati posisi teratas yang disusul Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Subdivre Bulog Cianjur tidak mau tahu, tunggakan tersebut harus dilunasi sebelum penyaluran tahun 2015 dimulai.
“Kami terus melakukan penagihan kepada desa-desa yang menunggak pembayaran raskin. Desa-desa yang menunggak raskin tersebar di beberapa kecamatan dengan besar tunggakan yang bervariasi. Totalnya antara Rp 7 - Rp 8 miliar," kata Kepala Subdivre Bulog Cianjur Budi Setiawan kepada galamedia.news.com, Rabu (10/12/2014).
Berbagai upaya telah dilakukan Budi dan jajarannya untuk menihilkan tunggakan raskin tersebut. Selain penagihan, aparat Bulog juga melakukan monitoring dan pengawasan ke desa-desa penunggak. Dari hasil monitoring itu, Bulog memperoleh pengakuan dan keterangan, sebagian uang yang diperoleh dari penyaluran raskin digunakan oleh kepala desa untuk menutupi kebutuhan pribadi dan pembayaran PBB.
“Kami tidak mau tahu, sebelum tahun baru, tunggakan raskin harus dibayar. Jika tidak melunasi tunggakan, desa-desa penunggak akan ditunda pengiriman raskinnya,” ujar Budi.
Sejauh ini, Bulog masih mampu menangani tunggakan raskin itu dengan menggunakan tenaga internal. Bulog belum merasa perlu untuk meminta bantuan dari aparat penegak hukum.
“Untuk membereskan tunggakan raskin ini, kami meminta pemda yang dalam hal ini bagian kesejahteraan rakyat ikut aktif membantu kami,” kata dia.
Selain Sukabumi, Cianjur, dan Depok, wilayah kerja Subdire Bulog Cianjur meliputi Kota dan Kabupaten Bogor. Untuk urusan pembayaran raskin, Budi memuji Pemkot Bogor yang telah memberikan dana talangan untuk satu tahun.
"Hendaknya pemda-pemda yang lain juga mengikuti jejak Pemkot Bogor. Jika semua pemda menganggarkan dana talangan, penyaluran raskin sepanjang tahun tidak akan menemui hambatan," katanya.
Ahmad Junaedi
http://www.galamedianews.com/daerah/2471/tunggakan-raskin-kabupaten-sukabumi-capai-rp-8-miliar.html
Langganan:
Postingan (Atom)