Musim Pilbup, Raskin Rawan Dipolitisasi

Senin, 19 Oktober 2015

FTAPURBALINGGA- Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Purbalingga rawan ditumpangi kepentingan politik dalam musim pilkada saat ini. Misalnya, dengan menyelipkan stiker pasangan calon dalam kantong beras saat penyaluran raskin.

Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) wilayah Purbalingga, Drs Mustangin mengakui, politisasi raskin sangat mungkin terjadi. Apalagi di wilayah yang tida terlalu terpantau seperti di wilayah pelosok. “Kalau itu terjadi dalam penyaluran beberapa bulan ini, maka sudah sangat ironis dan memprihatinkan. Karena sebenarnya, tidak ada kaitan samasekali antara realisasi raskin dengan pilbup dan bahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati,” tandasnya.

Dia sebagai mitra bulog meminta agar semua pihak tidak terpengaruh dan terpancing bermain dalam penyaluran raskin. Karena hal itu rawan dan justru akan menimbulkan masalah dalam pilkada yang sudah memiliki regulasi sendiri.

“Kepada para petugas raskin sampai ke tingkat bawah diminta memegang aturan main agar raskin tepat sasaran,” tegasnya, Minggu (18/10).

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Ir Lily Purwati juga menegaskan, jika sampai terbukti ada politisasi raskin, pihaknya tidak bisa berbuat banyak selain melakukan sosialisasi agar penyaluran raskin tidak terpengaruh dengan adanya pilkada.

“Misalpun salah satu wilayah ada yang ditumpangi kampanye atau politisasi, maka itu hanya ulah oknum. Kami tidak ada kaitannya. Selama ini kami belum menerima laporan penyalahgunaan itu,” tegasnya, kemarin.

Lily hanya mengingatkan jika peruntukkan raskin hanya untuk rumah tangga sasaran tidak mampu. Sehingga tidak bisa dibagi merata dengan alasan apapun.  “Jika saat ini masih ada penerima raskin seorang PNS, maka sudah salah. Namun kami akui untuk pusnihment belum ada. Khusus untuk politisasi raskin, hal itu bisa saja berpotensi, namun tergantung ketegasan petugas dari tingkat atas sampai paling bawah. Apalagi tahun ini ada pembagian raskin ke 14,” paparnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan program raskin di Purbalingga sesuai dengan surat Gubernur Jawa Tengah penyalurannya mulai bulan Januari hingga Desember 2015. Sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sebanyak 80.377 KK. Alokasi per rumahtangga 15 kilogram per RTS-PM per bulan atau 1.205.655 kilogram per bulan, dengan harga tebus Rp 1.600 per kilo di titik tebus. (amr/bdg)

http://www.radarbanyumas.co.id/musim-pilbup-raskin-rawan-dipolitisasi/