Sabtu, 28 Februari 2015
WARUREJA - Beras untuk masyarakat miskin (raskin) tidak layak konsumsi kembali ditemukan di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, kemarin.
Jatah raskin pada Januari 2015 itu ditemukan berkutu, pecah-pecah, dan berbau apek.
”Sejumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) menolak raskin ini,” kata salah satu RTS di Desa Kendayakan, Agus (45) yang menolak menerima raskin itu.
Dijelaskan, raskin yang diterimanya berbau apek, pecah-pecah (menir), berdebu, dan berkutu. Dengan kondisi demikian, dia mengaku kecewa. Dia berharap, raskin yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat, itu segera diganti dengan raskin yang layak konsumsi. ”Bulog harus tanggung jawab,” tegasnya.
Kepala Desa Kendayakan, Effendi mengakui kualitas raskin yang sebagian sudah dibagikan kepada warganya itu terbilang jelek.
Menurut dia, ketika raskin dibagikan, warganya tidak ada yang komplain. Namun setelah karung wadah beras itu dibuka di masing-masing RTS, mereka baru komplain.
Sudah Dibagikan
”Warga banyak yang komplain karena berasnya bau apek dan pecah-pecah seperti menir,” ungkap Effendi.
Sampai dengan kemarin, raskin yang tersisa di balai desa tersebut hanya 7 kantong. Adapun lainnya, sudah dibagikan ke masing-masing RTS. Dia berencana, raskin tersebut akan ditukar kembali dengan beras yang layak konsumsi. ”Saya akan laporkan kepada Bulog,” imbuhnya.
Kepala Sub Divre Bulog Pekalongan, Iwan Nurwansyah, sebelumnya berjanji akan mengganti raskin yang tidak layak konsumsi. Dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhan dari desa tersebut.
”Kami siap mengganti 100 persen, asalkan beras itu masih berada di titik distribusi,” ucap Iwan. (H64-74)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/lagi-raskin-tak-layak-ditemukan/
Sabtu, 28 Februari 2015
Jumat, 27 Februari 2015
Beras Miskin dari Pemerintah Sudah Berbau dan Berjamur
Jum'at, 27 Februari 2015
Di daerah mana terjadi kasus demikian? Bagaimana dengan daerah lain?
VIVA.co.id - Keluhan masyarakat bukan hanya pada mahalnya harga beras yang sedang terjadi saat ini, namun juga terhadap kualitasnya. Warga di Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, misalnya, mengaku bahwa beras miskin (raskin) yang diterima dari pemerintah tak layak konsumsi karena sudah berwarna cokelat, berkutu, bau apek hingga berjamur.
Menurut salah satu warga setempat, Windiarti, di desanya terdapat 134 warga penerima raskin. Akan tetapi, katanya, dengan kondisi beras yang buruk tersebut ternyata sudah berulang kali diterima warga, tetapi kali ini yang paling parah.
Namun demikian, karena harga beras terus melambung membuat warga pun tak punya pilihan lain dengan tetap mengkonsumsinya. Dengan demikian, sebelum memasak, warga harus memilah-milah terlebih dahulu.
"Beras yang masih layak akan dicampur dengan jagung agar terasa nikmat. Sedangkan, beras yang buruk akan diberikan ke unggas," terang Windiarti, Kamis 26 Februari 2015.
Warga pun berharap, pihak Perum Bulog Sub Divisi Surabaya Selatan segera mengganti beras yang diterima warga setempat dengan kualitas yang lebih baik.
Manado
Di sisi lain, Wakil Walikota Manado, Harley Mangindaan gundah dengan kenaikan beras yang terus melambung di pasaran. Pihaknya berjanji, secepatnya menggelar operasi pasar.
"Pemerintah Kota Manado dan tim inflasi segera bertindak cepat setelah melihat harga beras terus naik. Apalagi, situasi ini membuat warga jadi resah," ujar Mangindaan, Kamis 26 Februari 2015.
Putra Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan ini, menjelaskan, sesuai rencana pada hari ini, Jumat 27 Februari 2015, operasi pasar dilakukan di sejumlah titik pasar tradisional di Manado.
"Kami sudah koordinasi dengan Bulog dan mereka siap menyalurkan sedikitnya 1.500 ton beras," katanya.
Dia juga menegaskan, akan turun lapangan untuk mengetahui secara pasti kenapa harga beras naik. "Bisa juga kurangnya stok beras dipicu karena petani di Sulut dan daerah pemasok gagal panen. Tapi hal itu akan kami pantau di lapangan hingga ke distributor," terangnya.
Kadis Perindag Manado, Dante Tombeg mengakui, kekurangan stok beras menjadi isu nasional. Tapi, khusus di Manado, pihaknya akan mencari tahu apa penyebabnya.
"Masyarakat dihimbau jangan panik. Pedagang akan kami pantau sehingga tidak seenaknya bermain harga," ujarnya.
Pantauan VIVA.co.d di beberapa pasar tradisional, kenaikan harga beras berada di kisaran Rp1.000-Rp3.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kelompok beras jenis pulo yang naik menjadi Rp14.000 dari harga semula Rp11.000 per kilogram.
Superwin yang awalnya dijual Rp9.000 kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Beras temo pondang, dari Rp9.000 melonjak hingga Rp12.000 per kilogram. Sedangkan, beras jenis serayu menjadi Rp10.000 dari harga awal Rp8.000 per kilogram.
Firmasyah/Mojokerto
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/595185-beras-miskin-dari-pemerintah-sudah-berbau-dan-berjamur
Di daerah mana terjadi kasus demikian? Bagaimana dengan daerah lain?
VIVA.co.id - Keluhan masyarakat bukan hanya pada mahalnya harga beras yang sedang terjadi saat ini, namun juga terhadap kualitasnya. Warga di Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, misalnya, mengaku bahwa beras miskin (raskin) yang diterima dari pemerintah tak layak konsumsi karena sudah berwarna cokelat, berkutu, bau apek hingga berjamur.
Menurut salah satu warga setempat, Windiarti, di desanya terdapat 134 warga penerima raskin. Akan tetapi, katanya, dengan kondisi beras yang buruk tersebut ternyata sudah berulang kali diterima warga, tetapi kali ini yang paling parah.
Namun demikian, karena harga beras terus melambung membuat warga pun tak punya pilihan lain dengan tetap mengkonsumsinya. Dengan demikian, sebelum memasak, warga harus memilah-milah terlebih dahulu.
"Beras yang masih layak akan dicampur dengan jagung agar terasa nikmat. Sedangkan, beras yang buruk akan diberikan ke unggas," terang Windiarti, Kamis 26 Februari 2015.
Warga pun berharap, pihak Perum Bulog Sub Divisi Surabaya Selatan segera mengganti beras yang diterima warga setempat dengan kualitas yang lebih baik.
Manado
Di sisi lain, Wakil Walikota Manado, Harley Mangindaan gundah dengan kenaikan beras yang terus melambung di pasaran. Pihaknya berjanji, secepatnya menggelar operasi pasar.
"Pemerintah Kota Manado dan tim inflasi segera bertindak cepat setelah melihat harga beras terus naik. Apalagi, situasi ini membuat warga jadi resah," ujar Mangindaan, Kamis 26 Februari 2015.
Putra Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan ini, menjelaskan, sesuai rencana pada hari ini, Jumat 27 Februari 2015, operasi pasar dilakukan di sejumlah titik pasar tradisional di Manado.
"Kami sudah koordinasi dengan Bulog dan mereka siap menyalurkan sedikitnya 1.500 ton beras," katanya.
Dia juga menegaskan, akan turun lapangan untuk mengetahui secara pasti kenapa harga beras naik. "Bisa juga kurangnya stok beras dipicu karena petani di Sulut dan daerah pemasok gagal panen. Tapi hal itu akan kami pantau di lapangan hingga ke distributor," terangnya.
Kadis Perindag Manado, Dante Tombeg mengakui, kekurangan stok beras menjadi isu nasional. Tapi, khusus di Manado, pihaknya akan mencari tahu apa penyebabnya.
"Masyarakat dihimbau jangan panik. Pedagang akan kami pantau sehingga tidak seenaknya bermain harga," ujarnya.
Pantauan VIVA.co.d di beberapa pasar tradisional, kenaikan harga beras berada di kisaran Rp1.000-Rp3.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kelompok beras jenis pulo yang naik menjadi Rp14.000 dari harga semula Rp11.000 per kilogram.
Superwin yang awalnya dijual Rp9.000 kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Beras temo pondang, dari Rp9.000 melonjak hingga Rp12.000 per kilogram. Sedangkan, beras jenis serayu menjadi Rp10.000 dari harga awal Rp8.000 per kilogram.
Firmasyah/Mojokerto
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/595185-beras-miskin-dari-pemerintah-sudah-berbau-dan-berjamur
Beras Bulog Madura Tak Layak Konsumsi
Kamis, 26 Februari 2015
Pamekasan (beritajatim.com) - Mayoritas beras yang tersimpan di gudang Bulog Sub Divisi Regional (Divre) XII Madura, termasuk kategori beras medium. Beras tersebut secara kualitas tidak layak konsumsi.
"Kualitas yang kita punya beras medium, sedangkan untuk operasi pasar harus menggunakan beras kualitas mendekati premium," kata Amrullah, Kepala Sub Divre XII Madura, Kamis (26/02/2015).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya sudah meminta tambahan beras dengan kualitas semi premium kepada Bulog Provinsi Jawa Timur, untuk digunakan sebagai operasi pasar. "Kita kemarin dijanjikan 100 ton untuk alokasinya. Nanti realisasinya bertahap, karena dilihat dari kondisi lapangan," ungkapnya.
Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan agenda operasi pasar. Sebab hingga saat ini belum ada permintaan secara tertulis dari pemerintah kabupaten (pemkab) Pamekasan. "Untuk sementara kita tetap akan melakukan survie ke pasar-pasar, sesuai perintah dari perum bulog Surabaya," jelasnya. [pin/but]
http://beritajatim.com/ekonomi/232276/beras_bulog_madura_tak_layak_konsumsi.html#.VPAAknysUXs
Pamekasan (beritajatim.com) - Mayoritas beras yang tersimpan di gudang Bulog Sub Divisi Regional (Divre) XII Madura, termasuk kategori beras medium. Beras tersebut secara kualitas tidak layak konsumsi.
"Kualitas yang kita punya beras medium, sedangkan untuk operasi pasar harus menggunakan beras kualitas mendekati premium," kata Amrullah, Kepala Sub Divre XII Madura, Kamis (26/02/2015).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya sudah meminta tambahan beras dengan kualitas semi premium kepada Bulog Provinsi Jawa Timur, untuk digunakan sebagai operasi pasar. "Kita kemarin dijanjikan 100 ton untuk alokasinya. Nanti realisasinya bertahap, karena dilihat dari kondisi lapangan," ungkapnya.
Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan agenda operasi pasar. Sebab hingga saat ini belum ada permintaan secara tertulis dari pemerintah kabupaten (pemkab) Pamekasan. "Untuk sementara kita tetap akan melakukan survie ke pasar-pasar, sesuai perintah dari perum bulog Surabaya," jelasnya. [pin/but]
http://beritajatim.com/ekonomi/232276/beras_bulog_madura_tak_layak_konsumsi.html#.VPAAknysUXs
Warga Tasik Keluhkan Buruknya Kualitas Raskin
Kamis, 26 Februari 2015
Warga Kampung Cipeusing, Desa Dirgahayu, Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya mendapatkan jatah beras miskin (Raskin) tidak layak konsumsi. Setelah dimasak, nasi menjadi kuning dan berbuih.
"Beras banyak serah, kuning dan jika sedang dimasak agak bau. Tapi mau apalagi terpaksa dimakan meski nasi tersebut tidak enak. Mau beli yang lain juga harganya mahal," kata salah satu warga, Mega Mustika (22), Kamis (26/2/2015).
Hal serupa juga diungkapkan Iis, warga lainnya yang juga penyuluh posyandu daerah tersebut. Setiap bulan pengiriman beras raskin isi karung 15 kg, namun minus 1-2 Kg.
"Kampung ini mendapatkan jatah raskin sebanyak 57 kilogram, tapi suka kurang timbangannya, tidak sesuai. Terus kualitasnya juga jelek, kotor, bau apek setelah dipasak rasanya tidak enak", katanya.
http://m.galamedianews.com/daerah/11346/warga-tasik-keluhkan-buruknya-kualitas-raskin.html
Warga Kampung Cipeusing, Desa Dirgahayu, Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya mendapatkan jatah beras miskin (Raskin) tidak layak konsumsi. Setelah dimasak, nasi menjadi kuning dan berbuih.
"Beras banyak serah, kuning dan jika sedang dimasak agak bau. Tapi mau apalagi terpaksa dimakan meski nasi tersebut tidak enak. Mau beli yang lain juga harganya mahal," kata salah satu warga, Mega Mustika (22), Kamis (26/2/2015).
Hal serupa juga diungkapkan Iis, warga lainnya yang juga penyuluh posyandu daerah tersebut. Setiap bulan pengiriman beras raskin isi karung 15 kg, namun minus 1-2 Kg.
"Kampung ini mendapatkan jatah raskin sebanyak 57 kilogram, tapi suka kurang timbangannya, tidak sesuai. Terus kualitasnya juga jelek, kotor, bau apek setelah dipasak rasanya tidak enak", katanya.
http://m.galamedianews.com/daerah/11346/warga-tasik-keluhkan-buruknya-kualitas-raskin.html
Kamis, 26 Februari 2015
Pemerintah Galau Lanjutkan Program Raskin
Rabu, 25 Februari 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri-menteri dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih belum satu suara terkait kelanjutan program beras untuk rakyat miskin (raskin).
Pada 13 Februari 2015, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pemerintah akan segera menghapus pemberian subsidi pangan dalam bentuk beras.
Menurut Bambang ketika itu, jika pemerintah ingin mendukung ketersediaan beras bagi keluarga miskin maka yang lebih tepat adalah dengan cara memberikan subsidi tunai langsung. Cara tersebut menurutnya lebih tepat sasaran karena akan langsung diterima masyarakat yang dapat membantu membeli beras.
Namun, awal pekan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelontorkan sebanyak 300 ribu ton beras ke masyarakat untuk menekan lonjakan harga beras yang sudah menembus Rp 10 ribu per liter dalam dua bulan terakhir.
Kesimpang-siuran kebijakan tersebut diduga menjadi penyebab keterlambatan Bulog dalam menyalurkan raskin ke masyarakat. Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan seharusnya sejak Desember 2014, pemerintah sudah menginstruksikan penyaluran raskin sebanyak 232 ribu ton per bulan ke masyarakat. Namun sampai saat ini baru dua kali raskin sebanyak 144.500 ton per bulan yang keluar dari gudang Bulog ke masyarakat.
Lenny menyebut ada faktor administrasi yang menghambat penyaluran raskin dan mengakibatkan harga beras di masyarakat melonjak hingga 30 persen. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari faktor administrasi tersebut.
Penjelasan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kemudian angkat bicara mengenai masalah administrasi yang menjadi kendala tersebut.
Sofyan mengakui bahwa saat ini, pemerintah ingin tetap memperbaiki sistem penyaluran raskin ke masyarakat. Pemerintah menurut Sofyan memang tidak menyalurkan raskin selama periode November sampai Desember 2014.
Ketika harga mulai bergerak naik, baru kemudian pemerintah menyalurkan raskin namun dalam jumlah yang tidak banyak. “Biasanya 230 ribu ton per bulan, tapi di Januari 2015 hanya dikeluarkan 91 ribu ton dan Februari sebanyak 140 ribu ton melalui operasi pasar,” ujar Sofyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/2).
Pemerintah menurut Sofyan masih belum menemukan mekanisme penyaluran raskin yang tepat sehingga bisa langsung diterima masyarakat tanpa ada praktik penyelewengan di lapangan.
“Ke depan kita pikirkan dengan cara melakukan exercise. Selalu ada ruang untuk memperbaiki sistem. Kita lihat setelah raskin digelontorkan sebanyak 300 ribu ton, harga turun atau tidak. Kalau belum turun, operasi pasar digalakkan,” tegasnya. (gen)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150225101637-92-34667/pemerintah-galau-lanjutkan-program-raskin/
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri-menteri dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih belum satu suara terkait kelanjutan program beras untuk rakyat miskin (raskin).
Pada 13 Februari 2015, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pemerintah akan segera menghapus pemberian subsidi pangan dalam bentuk beras.
Menurut Bambang ketika itu, jika pemerintah ingin mendukung ketersediaan beras bagi keluarga miskin maka yang lebih tepat adalah dengan cara memberikan subsidi tunai langsung. Cara tersebut menurutnya lebih tepat sasaran karena akan langsung diterima masyarakat yang dapat membantu membeli beras.
Namun, awal pekan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelontorkan sebanyak 300 ribu ton beras ke masyarakat untuk menekan lonjakan harga beras yang sudah menembus Rp 10 ribu per liter dalam dua bulan terakhir.
Kesimpang-siuran kebijakan tersebut diduga menjadi penyebab keterlambatan Bulog dalam menyalurkan raskin ke masyarakat. Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan seharusnya sejak Desember 2014, pemerintah sudah menginstruksikan penyaluran raskin sebanyak 232 ribu ton per bulan ke masyarakat. Namun sampai saat ini baru dua kali raskin sebanyak 144.500 ton per bulan yang keluar dari gudang Bulog ke masyarakat.
Lenny menyebut ada faktor administrasi yang menghambat penyaluran raskin dan mengakibatkan harga beras di masyarakat melonjak hingga 30 persen. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari faktor administrasi tersebut.
Penjelasan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kemudian angkat bicara mengenai masalah administrasi yang menjadi kendala tersebut.
Sofyan mengakui bahwa saat ini, pemerintah ingin tetap memperbaiki sistem penyaluran raskin ke masyarakat. Pemerintah menurut Sofyan memang tidak menyalurkan raskin selama periode November sampai Desember 2014.
Ketika harga mulai bergerak naik, baru kemudian pemerintah menyalurkan raskin namun dalam jumlah yang tidak banyak. “Biasanya 230 ribu ton per bulan, tapi di Januari 2015 hanya dikeluarkan 91 ribu ton dan Februari sebanyak 140 ribu ton melalui operasi pasar,” ujar Sofyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/2).
Pemerintah menurut Sofyan masih belum menemukan mekanisme penyaluran raskin yang tepat sehingga bisa langsung diterima masyarakat tanpa ada praktik penyelewengan di lapangan.
“Ke depan kita pikirkan dengan cara melakukan exercise. Selalu ada ruang untuk memperbaiki sistem. Kita lihat setelah raskin digelontorkan sebanyak 300 ribu ton, harga turun atau tidak. Kalau belum turun, operasi pasar digalakkan,” tegasnya. (gen)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150225101637-92-34667/pemerintah-galau-lanjutkan-program-raskin/
Rabu, 25 Februari 2015
Raskin Disebut Berkutu, Ini Komentar Pedas Bos Bulog
Rabu, 25 Februari 2015
Jakarta -Program penyaluran beras miskin (raskin) tetap menjadi prioritas pemerintah ke depan. Namun ada sejumlah catatan, terutama terkait kualitas raskin seperti banyak kutu.
Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat menjelaskan, adanya kutu di dalam raskin dengan jumlah yang tidak terlalu banyak masih dinyatakan wajar.
"Sekarang persoalannya dalam 15 kg beras ada berapa ekor kutu? Kalau 15 kg ada 10 ekor kutu, saya tanya istri anda, ada kutunya nggak? Kalau 15 kg kutunya 10 kg beras itu sudah kita hancurkan," tegas Lenny di Gudang Bulog, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Rabu (25/02/2015).
Lenny menjelaskan, kualitas beras raskin adalah beras medium yang memiliki tingkat pecah (broken) 20%, dan kadar air 14%. Nilai tebus dari beras raskin hanya Rp 1.600/kg dan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).
"Kualitas selalu mengusahakan dan komitmen Bulog tingkatkan kualitas. Hanya tidak bisa dihindari lho kok ada kutunya," imbuhnya.
Menurut catatan Lenny, sejak Januari hingga 24 Februari 2015 Bulog telah menyalurkan beras raskin sebanyak 174.000 ton. Pada hari ini telah siap penyaluran raskin di seluruh Indonesia sebesar 25.000 ton. Dibagikan ke 15,5 juta RTS dengan nilai tebus Rp 1.600/kg. Setiap RTS mendapatkan 15 kg/bulan.
"Dinyatakan bahwa 2015 masih ada raskin. Lalu kita Pemda sampaikan SPA (Surat Penetapan Alokasi), kami tidak bisa keluarkan beras kalau tidak ada permintaan," jelasnya.
(wij/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/02/25/133627/2842634/4/raskin-disebut-berkutu-ini-komentar-pedas-bos-bulog?f991104topnews
Jakarta -Program penyaluran beras miskin (raskin) tetap menjadi prioritas pemerintah ke depan. Namun ada sejumlah catatan, terutama terkait kualitas raskin seperti banyak kutu.
Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat menjelaskan, adanya kutu di dalam raskin dengan jumlah yang tidak terlalu banyak masih dinyatakan wajar.
"Sekarang persoalannya dalam 15 kg beras ada berapa ekor kutu? Kalau 15 kg ada 10 ekor kutu, saya tanya istri anda, ada kutunya nggak? Kalau 15 kg kutunya 10 kg beras itu sudah kita hancurkan," tegas Lenny di Gudang Bulog, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Rabu (25/02/2015).
Lenny menjelaskan, kualitas beras raskin adalah beras medium yang memiliki tingkat pecah (broken) 20%, dan kadar air 14%. Nilai tebus dari beras raskin hanya Rp 1.600/kg dan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).
"Kualitas selalu mengusahakan dan komitmen Bulog tingkatkan kualitas. Hanya tidak bisa dihindari lho kok ada kutunya," imbuhnya.
Menurut catatan Lenny, sejak Januari hingga 24 Februari 2015 Bulog telah menyalurkan beras raskin sebanyak 174.000 ton. Pada hari ini telah siap penyaluran raskin di seluruh Indonesia sebesar 25.000 ton. Dibagikan ke 15,5 juta RTS dengan nilai tebus Rp 1.600/kg. Setiap RTS mendapatkan 15 kg/bulan.
"Dinyatakan bahwa 2015 masih ada raskin. Lalu kita Pemda sampaikan SPA (Surat Penetapan Alokasi), kami tidak bisa keluarkan beras kalau tidak ada permintaan," jelasnya.
(wij/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/02/25/133627/2842634/4/raskin-disebut-berkutu-ini-komentar-pedas-bos-bulog?f991104topnews
Selasa, 24 Februari 2015
Harga Raskin Bervariasi
Senin, 23 Februari 2015
METROSIANTAR.com, TAPUT – Pembagian beras miskin (Raskin) di Kabupaten Taput sarat korupsi. Harga raskin tersebut dijual bervariari mulai Rp33 ribu hingga Rp45 ribu per karung ukuran 15 kilogram.
Beberapa masyarakat penerima raskin di Kecamatan Tarutung, Tikkos Tobing, Harapan Hutabarat, Saut Simamora, Hisar Silaban, Samuel Marbun, Tigor Hasibuan, Jerry Simorangkir dan Salomo Hutasohit mempertanyakan harga sebenarnya raskin dari pemerintah kepada masyarakat.
“Kami membeli raskin Rp35 ribu per karung ukuran 15 kilogram. Tapi ada juga daerah lain yang menjual Rp33 ribu per kilogram dengan ukuran yang sama. Jadi berapanya harga raskin sebenarnya,” ujar Tikkos diamini masyarakat lainnya, Minggu (22/2).
Masyarakat lainnya, Saut Simamora, mengatakan pihaknya membeli raskin dari Kecamatan Parmonangan seharga Rp45 ribu per karung. “Pembangian raskin ini menjadi sarat korupsi. Aparat penegak hukum harus mengaudit dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum,” tukasnya.
Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Taput Sufartono Hutabarat mengatakan, pemerintah harus secepatnya merespon keluhan masyarakat miskin tersebut. Kemudian menindak pejabat yang terbukti memanfaatkan penjualan raskin untuk mendapatkan keuntungan lebih. Sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 175 tahun 2008 harga raskin Rp1.600 per kilogram.
“Keberhasilan program raskin di ukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu;tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kwalitas dan tepat admistrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah konsumsi energi dan protein.
Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan askes pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang ditentukan. Tapi kalau harga beras raskin juga meresahkan masyarakat, sasaran program tersebut menjadi tidak tercapai,” paparnya. (tul)
http://www.metrosiantar.com/2015/02/23/179782/harga-raskin-bervariasi/
METROSIANTAR.com, TAPUT – Pembagian beras miskin (Raskin) di Kabupaten Taput sarat korupsi. Harga raskin tersebut dijual bervariari mulai Rp33 ribu hingga Rp45 ribu per karung ukuran 15 kilogram.
Beberapa masyarakat penerima raskin di Kecamatan Tarutung, Tikkos Tobing, Harapan Hutabarat, Saut Simamora, Hisar Silaban, Samuel Marbun, Tigor Hasibuan, Jerry Simorangkir dan Salomo Hutasohit mempertanyakan harga sebenarnya raskin dari pemerintah kepada masyarakat.
“Kami membeli raskin Rp35 ribu per karung ukuran 15 kilogram. Tapi ada juga daerah lain yang menjual Rp33 ribu per kilogram dengan ukuran yang sama. Jadi berapanya harga raskin sebenarnya,” ujar Tikkos diamini masyarakat lainnya, Minggu (22/2).
Masyarakat lainnya, Saut Simamora, mengatakan pihaknya membeli raskin dari Kecamatan Parmonangan seharga Rp45 ribu per karung. “Pembangian raskin ini menjadi sarat korupsi. Aparat penegak hukum harus mengaudit dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum,” tukasnya.
Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Taput Sufartono Hutabarat mengatakan, pemerintah harus secepatnya merespon keluhan masyarakat miskin tersebut. Kemudian menindak pejabat yang terbukti memanfaatkan penjualan raskin untuk mendapatkan keuntungan lebih. Sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 175 tahun 2008 harga raskin Rp1.600 per kilogram.
“Keberhasilan program raskin di ukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu;tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kwalitas dan tepat admistrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah konsumsi energi dan protein.
Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan askes pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang ditentukan. Tapi kalau harga beras raskin juga meresahkan masyarakat, sasaran program tersebut menjadi tidak tercapai,” paparnya. (tul)
http://www.metrosiantar.com/2015/02/23/179782/harga-raskin-bervariasi/
Distribusi Raskin yang Tidak Merata Picu Kenaikan Harga Beras
Senin, 23 Februari 2015
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, mengatakan, penyebab naiknya harga beras dan langkanya pasokan, adalah karena beras miskin (raskin) tidak dibagi secara merata.
Masyarakat yang tadinya ditargetkan menerima raskin, akhirnya membeli beras kelas medium, dan membuat pasokan beras di pasaran berkurang, sehingga mendongkrak harga.
Sofyan mengatakan, permasalahan penyebaran raskin sudah dimulai sejak November-Desember 2015, ditambah dengan Januari-Februari yang penyerapannya sangat lambat.
"Total januari Februari cuma 144 ribu ton beras, Jadi pasokan memang kurang, dan pasar melihatnya ini," katanya kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan sejumlah menteri untuk membahas naiknya harga beras, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015).
Pemerintah sudah sempat menelusuri permasalahan distribusi raskin, diketahui masalahnya antara lain karena banyak yang menerima kurang dari jatahnya, dan ada kepala daerah yang membagi raskin secara merata, termasuk untuk keluarga mampu.
"Ini karena masalah administrasi saja, kita Ingin memperbaiki itu, kita bereskan itu dulu semua," jelasnya.
Namun demikian, fenomena itu hanyalah sementara, dan tidak terjadi merata di seluruh Indonesia. Kata dia bahkan di sejumlah kota harga berasnya turun.
Bulog, kata Sofyan, masih memiliki cadangan beras sebanyak 1,3 juta ton. Rencananya pemerintah akan mengucurkan 300 ribu ton untuk didistribusikan ke penerima raskin, yang sebelumnya sempat menjadi korban atas pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan harga akan kembali normal.
Para Bupati, Wali Kota dan Gubernur rencananya akan mengirimkan Surat Pengajuan Alokasi (SPA), dan akan merinci berapa banyak raskin yang mereka butuhkan. Dengan demikian pemerintah bisa memastikan, berapa kebutuhan masing-masing daerah.
"Selain itu sebentar lagi kan masa panen raya, mudah-mudahan pasokan melimpah," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/23/distribusi-raskin-yang-tidak-merata-picu-kenaikan-harga-beras
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, mengatakan, penyebab naiknya harga beras dan langkanya pasokan, adalah karena beras miskin (raskin) tidak dibagi secara merata.
Masyarakat yang tadinya ditargetkan menerima raskin, akhirnya membeli beras kelas medium, dan membuat pasokan beras di pasaran berkurang, sehingga mendongkrak harga.
Sofyan mengatakan, permasalahan penyebaran raskin sudah dimulai sejak November-Desember 2015, ditambah dengan Januari-Februari yang penyerapannya sangat lambat.
"Total januari Februari cuma 144 ribu ton beras, Jadi pasokan memang kurang, dan pasar melihatnya ini," katanya kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan sejumlah menteri untuk membahas naiknya harga beras, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015).
Pemerintah sudah sempat menelusuri permasalahan distribusi raskin, diketahui masalahnya antara lain karena banyak yang menerima kurang dari jatahnya, dan ada kepala daerah yang membagi raskin secara merata, termasuk untuk keluarga mampu.
"Ini karena masalah administrasi saja, kita Ingin memperbaiki itu, kita bereskan itu dulu semua," jelasnya.
Namun demikian, fenomena itu hanyalah sementara, dan tidak terjadi merata di seluruh Indonesia. Kata dia bahkan di sejumlah kota harga berasnya turun.
Bulog, kata Sofyan, masih memiliki cadangan beras sebanyak 1,3 juta ton. Rencananya pemerintah akan mengucurkan 300 ribu ton untuk didistribusikan ke penerima raskin, yang sebelumnya sempat menjadi korban atas pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan harga akan kembali normal.
Para Bupati, Wali Kota dan Gubernur rencananya akan mengirimkan Surat Pengajuan Alokasi (SPA), dan akan merinci berapa banyak raskin yang mereka butuhkan. Dengan demikian pemerintah bisa memastikan, berapa kebutuhan masing-masing daerah.
"Selain itu sebentar lagi kan masa panen raya, mudah-mudahan pasokan melimpah," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/23/distribusi-raskin-yang-tidak-merata-picu-kenaikan-harga-beras
Jumat, 20 Februari 2015
Warga Protes Penjualan Raskin oleh Oknum Kaling
Jumat, 20 Februari 2015
Kabarnusa.com - Lantaran ratusan karung jatah beras untuk warga miskin (raskin) diduga dijual Kepala Lingkungan Ketapang, sejumlah warga Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali protes.
Pasalnya, dengan penjualan raskin tersebut, pembagian raskin di lingkungan tersebut tidak merata. Banyak warga mengaku tidak menerima raskin sejak tiga bulan yang lalu.
Sejumlah warga menuturkan, sejak tiga bulan lalu mereka sudah tidak menerima raskin. Diduga raskin yang jumlahnya ratusan kaping tersebut dijual oleh Kaling Ketapang.
"Sudah sejak tiga bulan lalu saya dan warga lainnya tidak menerima raskin. Padahal sebelum itu kami mendapatkan raskin per KK 15 kg dengan membayar Rp 24 ribu," terang Komang Werka (58) salah seorang warga setempat yang juga dibenarkan Ketut Teduh, warga lainnya Kamis (19/2/2015)..
Ketut Mangku ( 57) warga lainnya mengatakan kalau dirinya sempat melihat sendiri pada 9 Februari lalu ada penjualan beras raskin yang dilakukan oknum Kepala Lingkungan Ketapang Gusti Ngurah PA kepada Gede Bys oknum PNS di Lingkungan Pemkab Jembrana.
"Saat itu saya lihat beras datang dar Bulog pada 7 Februari lalu. Kemudian dibawa ke Kantor Lingkungan Ketapang. Namun tidak langsung didistribusikan kepada warga yang berhal mendapatkan," katanya..
Dirinya mengetahui beras tersebut dijual lantaran ada telefeon dari Gede Bys kepada kaling yang mengatakan pembayaran raskin tersebut ditunda. "Saya tidak tahu berapa raskin itu dijual perkilonya,” terang Mangku.
Kini warga Lelateng ramai membicarakan masalah penjualan beras itu sehingga diupayakan untuk menarik beras tersebut.
Kaling Ketapang, Gusti Ngurah Putra Ariawan didampingi Lurah Lelateng Kade Suardana dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PM) Kelurahan Lelateng Putu Budiastra dikonfirmasi Kamis sore membantah adanya penjualan beras raskin tersebut.
“Tuduhan itu hanya fitnah karena semua beras sudah dibagikan kepada yang berhak menerima,” terangnya. Untuk kedatangan yang kemarin juga sudah kami distribusikan dan memang masih ada yang nunggak karena keburu libur Imlek, mungkin Jumat akan dibagikan.
Putu Budiastra menambahkan pendistribusian beras dilakukan oleh para kaling. Namun kedatangan beras katanya memang jadwalnya tidak pernah tetap setiap bulannya.(dar)
http://www.kabarnusa.com/2015/02/warga-lelateng-protes-penjualan-raskin.html
 |
Pasalnya, dengan penjualan raskin tersebut, pembagian raskin di lingkungan tersebut tidak merata. Banyak warga mengaku tidak menerima raskin sejak tiga bulan yang lalu.
Sejumlah warga menuturkan, sejak tiga bulan lalu mereka sudah tidak menerima raskin. Diduga raskin yang jumlahnya ratusan kaping tersebut dijual oleh Kaling Ketapang.
"Sudah sejak tiga bulan lalu saya dan warga lainnya tidak menerima raskin. Padahal sebelum itu kami mendapatkan raskin per KK 15 kg dengan membayar Rp 24 ribu," terang Komang Werka (58) salah seorang warga setempat yang juga dibenarkan Ketut Teduh, warga lainnya Kamis (19/2/2015)..
Ketut Mangku ( 57) warga lainnya mengatakan kalau dirinya sempat melihat sendiri pada 9 Februari lalu ada penjualan beras raskin yang dilakukan oknum Kepala Lingkungan Ketapang Gusti Ngurah PA kepada Gede Bys oknum PNS di Lingkungan Pemkab Jembrana.
"Saat itu saya lihat beras datang dar Bulog pada 7 Februari lalu. Kemudian dibawa ke Kantor Lingkungan Ketapang. Namun tidak langsung didistribusikan kepada warga yang berhal mendapatkan," katanya..
Dirinya mengetahui beras tersebut dijual lantaran ada telefeon dari Gede Bys kepada kaling yang mengatakan pembayaran raskin tersebut ditunda. "Saya tidak tahu berapa raskin itu dijual perkilonya,” terang Mangku.
Kini warga Lelateng ramai membicarakan masalah penjualan beras itu sehingga diupayakan untuk menarik beras tersebut.
Kaling Ketapang, Gusti Ngurah Putra Ariawan didampingi Lurah Lelateng Kade Suardana dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PM) Kelurahan Lelateng Putu Budiastra dikonfirmasi Kamis sore membantah adanya penjualan beras raskin tersebut.
“Tuduhan itu hanya fitnah karena semua beras sudah dibagikan kepada yang berhak menerima,” terangnya. Untuk kedatangan yang kemarin juga sudah kami distribusikan dan memang masih ada yang nunggak karena keburu libur Imlek, mungkin Jumat akan dibagikan.
Putu Budiastra menambahkan pendistribusian beras dilakukan oleh para kaling. Namun kedatangan beras katanya memang jadwalnya tidak pernah tetap setiap bulannya.(dar)
http://www.kabarnusa.com/2015/02/warga-lelateng-protes-penjualan-raskin.html
Pemdes Keluhkan Raskin Berkutu dan Remuk
Jumat, 20 Februari 2015
RASKIN SUKOHARJO
Solopos.com SUKOHARJO — Sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Gatak mengeluhkan kondisi beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang akan dibagikan ke rumah tangga sasaran. Raskin tersebut berkutu, berwarna kuning, dan remuk.
Kaur Pembangunan Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Arif Purwanto, mengatakan raskin tersebut sudah didistribusikan ke seluruh RT di wilayahnya.
Dia mengatakan sejak dari Bulog raskin itu kondisinya buruk. Meskipun begitu, raskin yang dibagikan di Sukoharjo itu masih layak dikonsumsi.
“Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Desa Wironanggan sebanyak 227. Setiap RTS mendapatkan jatah 15 kg raskin. Sedangkan yang membagikan pihak RT, kami hanya mengambil dari Bulog,” katanya saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (18/2/2015).
Ketua RT 001/RW 003 Dukuh Cangakan, Desa Wironanggan, Aris Sudibyo, menambahkan raskin pertama pada 2015 ini kualitasnya lebih buruk ketimbang tahun lalu. “Tahun lalu, raskin yang kami bagikan lebih putih dan tidak remuk seperti raskin sekarang,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di rumahnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Kepala Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Ahmad Haryono. Menurutnya, kondisi raskin yang diterimanya sangat tidak layak untuk dikonsumsi.
Aris mengatakan di wilayahnya yang mendapat raskin sebanyak sepuluh RTS dengan total 150 kg. Namun, untuk pembagian raskin ini tidak semuanya diberikan ke RTS, melainkan juga diberikan ke warga yang dinilai membutuhkan.
Sebanyak 150 kg raskin ini dibagikan kepada 30 warga dengan alokasi satu warga mendapat 5 kg raskin. “Ini sudah menjadi keputusan warga setempat, karena melihat kondisi warga yang tidak termasuk RTS juga banyak yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara jumlah penerima raskin di Desa Sraten, Sukoharjo sebanyak 210 RTS. Sedangkan uang pengganti raskin masih tetap yaitu Rp1.600 per kg.
http://www.solopos.com/2015/02/20/raskin-sukoharjo-pemdes-keluhkan-raskin-berkutu-dan-remuk-578448
RASKIN SUKOHARJO
 |
Kaur Pembangunan Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Arif Purwanto, mengatakan raskin tersebut sudah didistribusikan ke seluruh RT di wilayahnya.
Dia mengatakan sejak dari Bulog raskin itu kondisinya buruk. Meskipun begitu, raskin yang dibagikan di Sukoharjo itu masih layak dikonsumsi.
“Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Desa Wironanggan sebanyak 227. Setiap RTS mendapatkan jatah 15 kg raskin. Sedangkan yang membagikan pihak RT, kami hanya mengambil dari Bulog,” katanya saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (18/2/2015).
Ketua RT 001/RW 003 Dukuh Cangakan, Desa Wironanggan, Aris Sudibyo, menambahkan raskin pertama pada 2015 ini kualitasnya lebih buruk ketimbang tahun lalu. “Tahun lalu, raskin yang kami bagikan lebih putih dan tidak remuk seperti raskin sekarang,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di rumahnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Kepala Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Ahmad Haryono. Menurutnya, kondisi raskin yang diterimanya sangat tidak layak untuk dikonsumsi.
Aris mengatakan di wilayahnya yang mendapat raskin sebanyak sepuluh RTS dengan total 150 kg. Namun, untuk pembagian raskin ini tidak semuanya diberikan ke RTS, melainkan juga diberikan ke warga yang dinilai membutuhkan.
Sebanyak 150 kg raskin ini dibagikan kepada 30 warga dengan alokasi satu warga mendapat 5 kg raskin. “Ini sudah menjadi keputusan warga setempat, karena melihat kondisi warga yang tidak termasuk RTS juga banyak yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara jumlah penerima raskin di Desa Sraten, Sukoharjo sebanyak 210 RTS. Sedangkan uang pengganti raskin masih tetap yaitu Rp1.600 per kg.
http://www.solopos.com/2015/02/20/raskin-sukoharjo-pemdes-keluhkan-raskin-berkutu-dan-remuk-578448
Kamis, 19 Februari 2015
BPK RI Telisik Dugaan Salah Penyaluran Raskin di NTB
Rabu, 18 Februari 2015
Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), kembali ramai diperbincangkan di Nusa Tenggara Barat. Hal ini menyusul, BPK RI Perwakilan NTB pun kabarnya kini serius menelisik dugaan penyimpangan penyaluran raskin pada tahun lalu itu. Sebenarnya, pokok soal nya, tentu bukan hanya berurusan dengan rendah nya “kualitas” beras yang diberikan kepada rakyat miskin, seperti beras yang sudah berwarna kekuning-kuningan, beras yang bau apek, remuk-remuk dan banyak kutu nya, namun bisa jadi akan terkait dengan masalah-masalah yang lebih berbau politis dan hak asasi manusia.
Oleh. Fahrul Mustofa – Mataram
Program Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. RASKIN merupakan metaforfosis dari Kebijakan Operasi Pasar Khusus / OPK yang bertujuan untuk lebih menjelaskan arti Program sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan.
Beras raskin saat ini, telah mulai mengalami pergeseran cita-cita dari yang “spirit” nya emergency ke sebuah suasana yang permanen. Raskin awal nya disiapkan hanya untuk jangka waktu tertentu sebagai langkah Pemerintah guna membantu beban pengeluaran ekonomi rakyat miskin yang ketika itu terpuruk karena adanya krisis ekonomi yang multi-dimensi tahun 1997 lalu.
Dengan semangat nya yang temporer, maka sebuah kekeliruan besar jika akhir nya program Raskin menjadi permanen, bahkan sudah dijadikan kebutuhan warga masyarakat. Kedua, dari sisi upaya penganeka-ragamanan pola makanan rakyat, kehadiran program Raskin justru menjadi pemacu utama semakin banyak nya warga bangsa yang mengkonsumsi beras.
Karena Raskin inilah, warga masyarakat yang asal nya mengkonsumsi jagung, umbi-umbian atau sagu “dipaksa” untuk merubah pola makan nya ke beras. Langkah seperti ini jelas “tojai’ah” (=bertolak belakang) dengan semangat diversifikasi pangan, khusus nya dalam upaya percepatan penganeka-ragaman pola konsumsi rakyat berbasis sumber daya lokal sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 22/2009.
Komisi II DPRD NTB yang membidangi Perekonomian telah berulang kali telah menemukan fakta jika penyaluran beras raskin di Nusa Tenggara Barat tidak tepat sasaran selama ini. Karena itu, langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB mengusut dugaan penyaluran kualitas beras miskin (raskin) yang tidak bermutu baik oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), didukung penuh.
Meski demikian, catatannya BPK harus serius. “Kalau memang ada temuan kualitasnya tidak baik segera dilaporkan ke aparat penegak hukum. Jangan sebatas rekomendasi tanpa ada folow up untuk melaporkannya,” tegas Anggota Komisi II DPRD NTB Ir. Made Slamet MM menjawab wartawan, Selasa (10/2) kemarin.
Menurutnya, dari berbagai sidak yang dilakukan komisi terkait, mayoritas beras raskin tersebut kebanyakan dibagi rata ke semua masyarakat. Karenanya, kadang dilapangan alokasi masing-masing KK yang harusnya memperoleh jatah beras sebanyak 15 kilogram setiap bulannya, justru berkurang dari jumlah yang ada.
Padahal, peruntukan beras tersebut harus difokuskan menyasar rumah tangga warga miskin sesuai data yang dikirimkan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. “Kami juga menemukan ada pula oknum kepala lingkungan yang menjual beras raskin ke pasar-pasar tradisional di Kota Mataram. Memang, penyaluran raskin kita, masih banyak persoalan hingga saat ini,” kata Made.
Politisi PDI Perjuangan itu, meminta tim pemantau kualitas raskin yang berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Ekonomi Setda NTB dengan anggota Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) NTB, Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, serta instansi terkait lainnya, harus bekerja optimal.
Sebabnya, Made merasa prihatin yakni, Provinsi NTB sebagai predikat lumbung beras nasional namun justru, saat penyaluran raskin menembus angka 100 persen habis disalurkan beras tersebut sesuai laporan SKPD terkait.
“Kondisi ini berarti, kita di NTB jelas kekurangan beras. Sekali lagi, pemda NTB harus sportif terhadap kondisi masyarakatnya. Jadi, tim yang dibentuk oleh SK Gubernur itu, jangan hanya menjadi papan nama saja, kerjalah dilapangan, jangan sudah ada temuan seperti sekarang ini, baru mereka bekerja beramai-ramai,” ujarnya.
Penyaluran raskin di tahun lalu, kini menjadi temuan BPK RI perwakilan NTB. Karena itu, Pemprov NTB mengharapkan, penyaluran raskin tahun 2015 dapat diperbaiki oleh Bulog NTB.
Asisten II Setda NTB HL. Gita Aryadi membenarkan, saat ini pihak BPK RI tengah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap temuan penyaluran raskin tersebut. “Memang ada temuan penyaluran raskin itu. Jadi hal ini yang membuat Pak Gubernur telah mewanti-wanti, momentum penyaluran beras raskin tahun ini, agar ditingkatkan kualitas penyaluranya lebih baik dari tahun lalu,” tegas Gita Aryadi yang dihubungi, Sabtu (8/2) lalu itu.
Ia mengatakan, masyarakat tahu bahwa NTB merupakan daerah lumbung pangan nasional, ironis jika terdapat disparitas kualitas raskin yang jauh. Karenanya, ikhtiar agar kualitas raskin yang disalurkan oleh Bulog Divre NTB kepada warga kurang mampu harus didorong lebih baik kedepannya.
Terlebih, kata dia, saat ini, Pemprov telah memiliki tim pemantau kualitas raskin yang berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Ekonomi Setda NTB dengan anggota Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) NTB, Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, serta instansi terkait lainnya.
“Pembentukan tim yang di SK-kan Pak Gubernur itu menjadi ikhtiar guna penyaluran raskin tersebut dapat terkoordinasi dengan baik. Prinsipnya, Dinsosdukcapil bertindak selaku instansi yang mengurusi masalah data rumah tangga sasaran penerima raskin, sedangkan BKP akan terfokus pada masalah kualitas raskin yang merupakan pangan pokok bagi masyarakat,” kata Gita Aryadi.
Sebagai kebijakan yang disiapkan untuk membantu beban pengeluaran ekonomi rakyat miskin, program Raskin memang diharapkan mampu tampil menjadi “dewa penolong” bagi sebagian anak bangsa yang selama ini sering divonis sebagai “korban kebijakan”. Program Raskin jangan sekali-kali diidentikan dengan langkah “belas kasih” Pemerintah di tengah ketidak-mampuan nya dalam menghapuskan kemiskinan.
Raskin, bukan program karikatif. Raskin bukan program yang sifat nya parsial. Namun, sesuai dengan hakekat nya, Raskin adalah program yang mesti nya dirancang sedemikian rupa, sehingga secara sistemik mampu dijadikan solusi pemberantasan kemiskinan masyarakat.
Made Slamet pun mengakui, jika saat perhelatan politik di Indonesia mulai pemilihan calon legislatif (Caleg), Kepala Desa hingga kepala daerah tak terkecuali di NTB, acap kali persoalan raskin menjadi isu yang seksi. Menurutnya, kebiasan selama ini, banyak caleg hingga kepala desa bahkan, calon bupati hingga Gubernur yang siap membayarkan raskin. “Tapi ada, syaratnya ia harus dipilih dalam pesta demokrasi itu,” ujarnya.
Memang di mata masyarakat miskin, yang nama nya program raskin identik dengan “berkah kehidupan” yang harus disyukuri keberadaan nya. Karena program raskin inilah banyak masyarakat miskin yang terbantu dalam menyambung nyawa. Raskin benar-benar sebuah kebijakan Pemerintah yang “pro poor”.
Dengan daya beli ekonomi yang relatif rendah, maka bisa dipahami bahwa ketergantungan masyarakat miskin terhadap program raskin, sangatlah tinggi. Dalam kehidupan mereka, raskin adalah sebuah kebutuhan. Bahkan kalau kita tanyakan kepada masyarakat miskin yakni, apakah program raskin ini dilanjutkan atau dihentikan, maka secara aklamasi mereka akan menjawab LANJUTKAN……!!.
Program Raskin memang tidak secara khusus diarahkan untuk menghapuskan kemiskinan. Raskin lebih diarahkan kepada tujuan membantu beban pengeluaran ekonomi masyarakat miskin saja. Hingga kini sudah 10 tahun program Raskin berlangsung. Terlepas dari berhasil atau tidak nya program raskin mencapai tujuan nya, namun jika dikaitkan dengan persepsi masyarakat miskin itu sendiri, jelas terungkap bahwa program raskin ini senantiasa program Pemerintah yang selalu ditunggu-tunggu. Rakyat miskin betul-betul merasa tertolong dengan ada nya program raskin. Apalagi jika diamati kondisi harga beras di pasaran yang sekarang ini relatif tinggi. Tanpa ada nya program raskin, bisa jadi akan terjadi “antri beras” mengingat daya beli masyarakat yang makin melemah.
Raskin boleh jadi menjadi buah simalakama. Dilanjut terkesan “kurang mendidik” dan tidak dilanjut pasti akan melahirkan “protes keras” dari warga miskin. “Ke depan, ada baik nya kita kaji ulang. Yang kurang baik nya kita sempurnakan, dan yang sudah baik nya kita pertahankan. Tidak gampang, memang. Tapi ngak salah juga bila kita merevitalisasi nya lagi. Tentu dengan ending “every body happy”,” tandas Made Slamet.
Agar tak terus berulang, sudah sewajarnya Pemprov NTB mulai merancang sebuah desain kebijakan pengentasan kemiskinan yang melibatkan partisipasi rumah tangga sasaran (enduser). Pemprov NTB secara berjenjang bisa memanfaatkan forum musyawarah pembangunan yang ada guna mengidentifikasi dan merumuskan desain sebelum sebuah kebijakan dilaksanakan. Seperti rapat lingkungan, musyawarah desa, kecamatan hingga musyawarah kota.“Ini agar kita tak terjebak pada soal rutinitas semata,” tegas Made lagi.
Ia menambahkan, Pemprov harus bisa menginovasi forum itu pelaksanaan dan modelnya. Harapannya,model kebijakan partisipasif berbasis bottom up, dapat meminimalisir salah tafsir kebijakan, dan keliru eksekusi sebuah kebijakan. “Selain itu, target sasaran dengan model ini juga akan merasa diajak ngomong dan dimanusiakan. Memang untuk itu aparat harus mau bekerja ekstra lebih,” pungkas Made.
*Analisa Kebijakan Raskin di Indonesia
Pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses politik yang melibatklan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan. Untuk itu pemahaman tentang makna kebijakan publik menyangkut ruang lingkup, tahapan dan model-modelnya menjadi penting dilakukan dalam rangka membangun mewujudkan masyarakat dan pemerintah berdemokrasi.
Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada teori Bottom-Up. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Raskin.
Kadivre Bulog NTB M Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Ia menuturkan, beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping.
Menurut Sugit, program ini dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang subsidinya ditarik oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM tersebut jelas berdampak pada naiknya harga bahan pangan (sembilan bahan pokok), salah satunya beras.
Kebijakan yang seharusnya bersubtansi pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan pangan khususnya masalah beras, dalam hal ini pemerintah semakin memberi peluang kepada sabagian oknum yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan santunan tersebut.
Disatu sisi kebijakan beras raskin merupakan kebijakan yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat, dalam hal ini masyarakat diberi kemudahan untuk mengakses pasar beras yang begitu mahal. Kebijakan ini juga dapat mengatur harga pasar yang terus meningkat yang diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat semakin banyak, dengan adanya pogram raskin ini tentu masyarakat yang kurang mampu tidak perlu lagi mangakses pasar yang bagitu mahal, sehingga pasar tidak mampu menginflasikan harga beras.
Harapan pemerintah kebijakan tersebut agar dapat meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.
Namun disisi lain akibat kelemahan kontrol pemerintah beras raskin yang serharusnya diberikan atau dijual kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi justru sasaran tersebut jatuh kepada masyarakat yang sejahtera.
kedua, berhubungan dengan masalah sebelumnya, yakni disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Raskin yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah.
Terakhir adalah harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain-lain. Akibatnya, biaya ini dibebankan kepada warga, sehingga tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di lapangan.
Divre Bulog NTB menyebutkan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin pada 2015 sebanyak 471.566 kepala keluarga (KK) yang tersebar di di 10 kabupaten/kota di NTB. Masing-masing KK mendapat jatah beras sebanyak 15 kilogram setiap bulan.
“Penyaluran raskin akan dilakukan mulai Februari 2015, kami sudah koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota,” ujar M Sugit Tedjo Mulyono.
Bulog Divre NTB menargetkan mampu menyerap beras hasil produksi petani sebanyak 165.000 ton pada 2015 untuk menunjang program penyaluran raskin di daerah itu. Target tersebut lebih rendah dibanding tahun 2014 sebanyak 190.000 ton dengan realisasi mencapai 164.735 ton atau sebesar 86,70 persen.
Ia berharap, semua pihak juga ikut andil melakukan pengawasan terhadap penyaluran raskin tersebut. Pasalnya, Bulog pun tengah memperbaiki metedologi pe nyalurannya agar tepat sasaran pada tahun ini.
“Kalau kami di internal saat ini, tengah memperbaiki sistem dan kinerja petugas agar dapat sesuai harapan masyarakat. Kita berharap, semua pihak juga turut bersama-sama kami menyukseskan hajat program raskin yakni, bagi warga miskin itu,” tandas M Sugit Tedjo Mulyono. (**)
http://dutaselaparang.com/?p=1285
Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), kembali ramai diperbincangkan di Nusa Tenggara Barat. Hal ini menyusul, BPK RI Perwakilan NTB pun kabarnya kini serius menelisik dugaan penyimpangan penyaluran raskin pada tahun lalu itu. Sebenarnya, pokok soal nya, tentu bukan hanya berurusan dengan rendah nya “kualitas” beras yang diberikan kepada rakyat miskin, seperti beras yang sudah berwarna kekuning-kuningan, beras yang bau apek, remuk-remuk dan banyak kutu nya, namun bisa jadi akan terkait dengan masalah-masalah yang lebih berbau politis dan hak asasi manusia.
Oleh. Fahrul Mustofa – Mataram
Program Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. RASKIN merupakan metaforfosis dari Kebijakan Operasi Pasar Khusus / OPK yang bertujuan untuk lebih menjelaskan arti Program sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan.
Beras raskin saat ini, telah mulai mengalami pergeseran cita-cita dari yang “spirit” nya emergency ke sebuah suasana yang permanen. Raskin awal nya disiapkan hanya untuk jangka waktu tertentu sebagai langkah Pemerintah guna membantu beban pengeluaran ekonomi rakyat miskin yang ketika itu terpuruk karena adanya krisis ekonomi yang multi-dimensi tahun 1997 lalu.
Dengan semangat nya yang temporer, maka sebuah kekeliruan besar jika akhir nya program Raskin menjadi permanen, bahkan sudah dijadikan kebutuhan warga masyarakat. Kedua, dari sisi upaya penganeka-ragamanan pola makanan rakyat, kehadiran program Raskin justru menjadi pemacu utama semakin banyak nya warga bangsa yang mengkonsumsi beras.
Karena Raskin inilah, warga masyarakat yang asal nya mengkonsumsi jagung, umbi-umbian atau sagu “dipaksa” untuk merubah pola makan nya ke beras. Langkah seperti ini jelas “tojai’ah” (=bertolak belakang) dengan semangat diversifikasi pangan, khusus nya dalam upaya percepatan penganeka-ragaman pola konsumsi rakyat berbasis sumber daya lokal sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 22/2009.
Komisi II DPRD NTB yang membidangi Perekonomian telah berulang kali telah menemukan fakta jika penyaluran beras raskin di Nusa Tenggara Barat tidak tepat sasaran selama ini. Karena itu, langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB mengusut dugaan penyaluran kualitas beras miskin (raskin) yang tidak bermutu baik oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), didukung penuh.
Meski demikian, catatannya BPK harus serius. “Kalau memang ada temuan kualitasnya tidak baik segera dilaporkan ke aparat penegak hukum. Jangan sebatas rekomendasi tanpa ada folow up untuk melaporkannya,” tegas Anggota Komisi II DPRD NTB Ir. Made Slamet MM menjawab wartawan, Selasa (10/2) kemarin.
Menurutnya, dari berbagai sidak yang dilakukan komisi terkait, mayoritas beras raskin tersebut kebanyakan dibagi rata ke semua masyarakat. Karenanya, kadang dilapangan alokasi masing-masing KK yang harusnya memperoleh jatah beras sebanyak 15 kilogram setiap bulannya, justru berkurang dari jumlah yang ada.
Padahal, peruntukan beras tersebut harus difokuskan menyasar rumah tangga warga miskin sesuai data yang dikirimkan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. “Kami juga menemukan ada pula oknum kepala lingkungan yang menjual beras raskin ke pasar-pasar tradisional di Kota Mataram. Memang, penyaluran raskin kita, masih banyak persoalan hingga saat ini,” kata Made.
Politisi PDI Perjuangan itu, meminta tim pemantau kualitas raskin yang berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Ekonomi Setda NTB dengan anggota Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) NTB, Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, serta instansi terkait lainnya, harus bekerja optimal.
Sebabnya, Made merasa prihatin yakni, Provinsi NTB sebagai predikat lumbung beras nasional namun justru, saat penyaluran raskin menembus angka 100 persen habis disalurkan beras tersebut sesuai laporan SKPD terkait.
“Kondisi ini berarti, kita di NTB jelas kekurangan beras. Sekali lagi, pemda NTB harus sportif terhadap kondisi masyarakatnya. Jadi, tim yang dibentuk oleh SK Gubernur itu, jangan hanya menjadi papan nama saja, kerjalah dilapangan, jangan sudah ada temuan seperti sekarang ini, baru mereka bekerja beramai-ramai,” ujarnya.
Penyaluran raskin di tahun lalu, kini menjadi temuan BPK RI perwakilan NTB. Karena itu, Pemprov NTB mengharapkan, penyaluran raskin tahun 2015 dapat diperbaiki oleh Bulog NTB.
Asisten II Setda NTB HL. Gita Aryadi membenarkan, saat ini pihak BPK RI tengah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap temuan penyaluran raskin tersebut. “Memang ada temuan penyaluran raskin itu. Jadi hal ini yang membuat Pak Gubernur telah mewanti-wanti, momentum penyaluran beras raskin tahun ini, agar ditingkatkan kualitas penyaluranya lebih baik dari tahun lalu,” tegas Gita Aryadi yang dihubungi, Sabtu (8/2) lalu itu.
Ia mengatakan, masyarakat tahu bahwa NTB merupakan daerah lumbung pangan nasional, ironis jika terdapat disparitas kualitas raskin yang jauh. Karenanya, ikhtiar agar kualitas raskin yang disalurkan oleh Bulog Divre NTB kepada warga kurang mampu harus didorong lebih baik kedepannya.
Terlebih, kata dia, saat ini, Pemprov telah memiliki tim pemantau kualitas raskin yang berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Ekonomi Setda NTB dengan anggota Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) NTB, Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, serta instansi terkait lainnya.
“Pembentukan tim yang di SK-kan Pak Gubernur itu menjadi ikhtiar guna penyaluran raskin tersebut dapat terkoordinasi dengan baik. Prinsipnya, Dinsosdukcapil bertindak selaku instansi yang mengurusi masalah data rumah tangga sasaran penerima raskin, sedangkan BKP akan terfokus pada masalah kualitas raskin yang merupakan pangan pokok bagi masyarakat,” kata Gita Aryadi.
Sebagai kebijakan yang disiapkan untuk membantu beban pengeluaran ekonomi rakyat miskin, program Raskin memang diharapkan mampu tampil menjadi “dewa penolong” bagi sebagian anak bangsa yang selama ini sering divonis sebagai “korban kebijakan”. Program Raskin jangan sekali-kali diidentikan dengan langkah “belas kasih” Pemerintah di tengah ketidak-mampuan nya dalam menghapuskan kemiskinan.
Raskin, bukan program karikatif. Raskin bukan program yang sifat nya parsial. Namun, sesuai dengan hakekat nya, Raskin adalah program yang mesti nya dirancang sedemikian rupa, sehingga secara sistemik mampu dijadikan solusi pemberantasan kemiskinan masyarakat.
Made Slamet pun mengakui, jika saat perhelatan politik di Indonesia mulai pemilihan calon legislatif (Caleg), Kepala Desa hingga kepala daerah tak terkecuali di NTB, acap kali persoalan raskin menjadi isu yang seksi. Menurutnya, kebiasan selama ini, banyak caleg hingga kepala desa bahkan, calon bupati hingga Gubernur yang siap membayarkan raskin. “Tapi ada, syaratnya ia harus dipilih dalam pesta demokrasi itu,” ujarnya.
Memang di mata masyarakat miskin, yang nama nya program raskin identik dengan “berkah kehidupan” yang harus disyukuri keberadaan nya. Karena program raskin inilah banyak masyarakat miskin yang terbantu dalam menyambung nyawa. Raskin benar-benar sebuah kebijakan Pemerintah yang “pro poor”.
Dengan daya beli ekonomi yang relatif rendah, maka bisa dipahami bahwa ketergantungan masyarakat miskin terhadap program raskin, sangatlah tinggi. Dalam kehidupan mereka, raskin adalah sebuah kebutuhan. Bahkan kalau kita tanyakan kepada masyarakat miskin yakni, apakah program raskin ini dilanjutkan atau dihentikan, maka secara aklamasi mereka akan menjawab LANJUTKAN……!!.
Program Raskin memang tidak secara khusus diarahkan untuk menghapuskan kemiskinan. Raskin lebih diarahkan kepada tujuan membantu beban pengeluaran ekonomi masyarakat miskin saja. Hingga kini sudah 10 tahun program Raskin berlangsung. Terlepas dari berhasil atau tidak nya program raskin mencapai tujuan nya, namun jika dikaitkan dengan persepsi masyarakat miskin itu sendiri, jelas terungkap bahwa program raskin ini senantiasa program Pemerintah yang selalu ditunggu-tunggu. Rakyat miskin betul-betul merasa tertolong dengan ada nya program raskin. Apalagi jika diamati kondisi harga beras di pasaran yang sekarang ini relatif tinggi. Tanpa ada nya program raskin, bisa jadi akan terjadi “antri beras” mengingat daya beli masyarakat yang makin melemah.
Raskin boleh jadi menjadi buah simalakama. Dilanjut terkesan “kurang mendidik” dan tidak dilanjut pasti akan melahirkan “protes keras” dari warga miskin. “Ke depan, ada baik nya kita kaji ulang. Yang kurang baik nya kita sempurnakan, dan yang sudah baik nya kita pertahankan. Tidak gampang, memang. Tapi ngak salah juga bila kita merevitalisasi nya lagi. Tentu dengan ending “every body happy”,” tandas Made Slamet.
Agar tak terus berulang, sudah sewajarnya Pemprov NTB mulai merancang sebuah desain kebijakan pengentasan kemiskinan yang melibatkan partisipasi rumah tangga sasaran (enduser). Pemprov NTB secara berjenjang bisa memanfaatkan forum musyawarah pembangunan yang ada guna mengidentifikasi dan merumuskan desain sebelum sebuah kebijakan dilaksanakan. Seperti rapat lingkungan, musyawarah desa, kecamatan hingga musyawarah kota.“Ini agar kita tak terjebak pada soal rutinitas semata,” tegas Made lagi.
Ia menambahkan, Pemprov harus bisa menginovasi forum itu pelaksanaan dan modelnya. Harapannya,model kebijakan partisipasif berbasis bottom up, dapat meminimalisir salah tafsir kebijakan, dan keliru eksekusi sebuah kebijakan. “Selain itu, target sasaran dengan model ini juga akan merasa diajak ngomong dan dimanusiakan. Memang untuk itu aparat harus mau bekerja ekstra lebih,” pungkas Made.
*Analisa Kebijakan Raskin di Indonesia
Pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses politik yang melibatklan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan. Untuk itu pemahaman tentang makna kebijakan publik menyangkut ruang lingkup, tahapan dan model-modelnya menjadi penting dilakukan dalam rangka membangun mewujudkan masyarakat dan pemerintah berdemokrasi.
Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada teori Bottom-Up. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Raskin.
Kadivre Bulog NTB M Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Ia menuturkan, beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping.
Menurut Sugit, program ini dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang subsidinya ditarik oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM tersebut jelas berdampak pada naiknya harga bahan pangan (sembilan bahan pokok), salah satunya beras.
Kebijakan yang seharusnya bersubtansi pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan pangan khususnya masalah beras, dalam hal ini pemerintah semakin memberi peluang kepada sabagian oknum yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan santunan tersebut.
Disatu sisi kebijakan beras raskin merupakan kebijakan yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat, dalam hal ini masyarakat diberi kemudahan untuk mengakses pasar beras yang begitu mahal. Kebijakan ini juga dapat mengatur harga pasar yang terus meningkat yang diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat semakin banyak, dengan adanya pogram raskin ini tentu masyarakat yang kurang mampu tidak perlu lagi mangakses pasar yang bagitu mahal, sehingga pasar tidak mampu menginflasikan harga beras.
Harapan pemerintah kebijakan tersebut agar dapat meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.
Namun disisi lain akibat kelemahan kontrol pemerintah beras raskin yang serharusnya diberikan atau dijual kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi justru sasaran tersebut jatuh kepada masyarakat yang sejahtera.
kedua, berhubungan dengan masalah sebelumnya, yakni disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Raskin yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah.
Terakhir adalah harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain-lain. Akibatnya, biaya ini dibebankan kepada warga, sehingga tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di lapangan.
Divre Bulog NTB menyebutkan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin pada 2015 sebanyak 471.566 kepala keluarga (KK) yang tersebar di di 10 kabupaten/kota di NTB. Masing-masing KK mendapat jatah beras sebanyak 15 kilogram setiap bulan.
“Penyaluran raskin akan dilakukan mulai Februari 2015, kami sudah koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota,” ujar M Sugit Tedjo Mulyono.
Bulog Divre NTB menargetkan mampu menyerap beras hasil produksi petani sebanyak 165.000 ton pada 2015 untuk menunjang program penyaluran raskin di daerah itu. Target tersebut lebih rendah dibanding tahun 2014 sebanyak 190.000 ton dengan realisasi mencapai 164.735 ton atau sebesar 86,70 persen.
Ia berharap, semua pihak juga ikut andil melakukan pengawasan terhadap penyaluran raskin tersebut. Pasalnya, Bulog pun tengah memperbaiki metedologi pe nyalurannya agar tepat sasaran pada tahun ini.
“Kalau kami di internal saat ini, tengah memperbaiki sistem dan kinerja petugas agar dapat sesuai harapan masyarakat. Kita berharap, semua pihak juga turut bersama-sama kami menyukseskan hajat program raskin yakni, bagi warga miskin itu,” tandas M Sugit Tedjo Mulyono. (**)
http://dutaselaparang.com/?p=1285
Rabu, 18 Februari 2015
Raskin Tak Layak Dikomsumsi, Aparat Bulog Diduga Gelapkan Raskin
Selasa, 17 Februari 2015
Karawang, sentananews.com, Keberadaan Beras untuk warga miskin, atau biasa disebut Raskin boleh bilang tidak bermanfaat bagi masyarakat miskin, beras yang seharusnya layak dikomsumsi ini malah jauh dari kata layak. Seharusnya keberadaan Raskin yang telah disubsidi pemerintah bisa bermamfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kwalitas beras standar, dengan mutu beras eceran harga Rp 8000/kg.
Ironisnya Karawang yang terkenal dengan kota lumbung padi, malah sebagian rakyat miskinnya mengkomsumsi beras raskin yang kwalitasnya sangat buruk. Padahal dalam tahun 2014 pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari 18 triliun, untuk subsidi kebutuhan beras bagi masyarakat miskin yang berjumlah 15,5 juta penduduk miskin di seluruh Indonesia.
Namun program pemerintah sebagai langkah untuk ketahanan pangan, dan meningkatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat miskin malah banyak bermasalah, dari mulai jumlahnya yang berkurang sampai dengan kualitas beras yang jelek. Selain itu ditemukan pula butiran beras yang hancur, warna beras juga cenderung kuning dan berbau.
"Setiap pembagian Raskin saya mendapatkan satu karung dengan jumlah 15 kg, namun kenyataannya hanya 13 kg dan kondisi karung banyak yang bocor seperti bekas dicolok oleh alat untuk mengambil beras. Selain itu berasnya berwarna kuning dan banyak batunya," ucap Misna warga Sananga, Kelurahan Adiarsa Barat, Senin (16/2).
Menurutnya, beras yang diterima dibeli dengan harga Rp 2000/kg. "Saya tidak tahu kalau sebenarnya beras yang saya beli seharga Rp 8.000/kg. Jangan-jangan pendritribusian beras yang kualitas buruk yang saya terima, sudah dimainin sama oknum bulog," katanya.
Sementara Dudin, kepala Rukun warga (RW) 19 Lingkungan Sananga, Kelurahan Adiarsa Barat, membenarkan kebanyakan kondisi raskin yang diterima warganya sangat jauh dari beras standar layak komsumsi. Namun semua warga menerima karena mau diapa lagi, warga mau menerima karna harga per kilonya Rp 2.000. "Dengan kondisi seperti ini saya harus mengadu kemana, sementara kondisi seperti ini telah berlangsung lama,' ungkapnya.
Dudin berharap pemerintah khususnya Pemkab mau melakukan sidak di lapangan terkait kualitas raskin yang tidak layak komsumsi. "Lebih parah lagi, kondisi beras sudah banyak kutunya. Dengan kondisi beras seperti ini pihak kelurahan tidak tau menahu tentang dari mana raskin dikirim, yang jelas setelah beras raskin ada di kelurahan, pihak kelurahan langsung mendristribusikannya kepada masyarakat," katanya.
Sementara, lanjut Dudin, masyarakat miskin tidak berani melaporkan kejanggalan yang terjadi, karena kebanyakan masyarakat miskin tidak tahu berapa subsidi yang dibiayai pemerintah. "Padahal pemerintah telah membeli beras melalui subsidi dengan beras yang layak komsumsi," tutupnya.
Penulis : Nanang /Samosir
http://www.sentananews.com/news/news/raskin-tak-layak-dikomsumsi-aparat-bulog-diduga-ge-825
Karawang, sentananews.com, Keberadaan Beras untuk warga miskin, atau biasa disebut Raskin boleh bilang tidak bermanfaat bagi masyarakat miskin, beras yang seharusnya layak dikomsumsi ini malah jauh dari kata layak. Seharusnya keberadaan Raskin yang telah disubsidi pemerintah bisa bermamfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kwalitas beras standar, dengan mutu beras eceran harga Rp 8000/kg.
Ironisnya Karawang yang terkenal dengan kota lumbung padi, malah sebagian rakyat miskinnya mengkomsumsi beras raskin yang kwalitasnya sangat buruk. Padahal dalam tahun 2014 pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari 18 triliun, untuk subsidi kebutuhan beras bagi masyarakat miskin yang berjumlah 15,5 juta penduduk miskin di seluruh Indonesia.
Namun program pemerintah sebagai langkah untuk ketahanan pangan, dan meningkatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat miskin malah banyak bermasalah, dari mulai jumlahnya yang berkurang sampai dengan kualitas beras yang jelek. Selain itu ditemukan pula butiran beras yang hancur, warna beras juga cenderung kuning dan berbau.
"Setiap pembagian Raskin saya mendapatkan satu karung dengan jumlah 15 kg, namun kenyataannya hanya 13 kg dan kondisi karung banyak yang bocor seperti bekas dicolok oleh alat untuk mengambil beras. Selain itu berasnya berwarna kuning dan banyak batunya," ucap Misna warga Sananga, Kelurahan Adiarsa Barat, Senin (16/2).
Menurutnya, beras yang diterima dibeli dengan harga Rp 2000/kg. "Saya tidak tahu kalau sebenarnya beras yang saya beli seharga Rp 8.000/kg. Jangan-jangan pendritribusian beras yang kualitas buruk yang saya terima, sudah dimainin sama oknum bulog," katanya.
Sementara Dudin, kepala Rukun warga (RW) 19 Lingkungan Sananga, Kelurahan Adiarsa Barat, membenarkan kebanyakan kondisi raskin yang diterima warganya sangat jauh dari beras standar layak komsumsi. Namun semua warga menerima karena mau diapa lagi, warga mau menerima karna harga per kilonya Rp 2.000. "Dengan kondisi seperti ini saya harus mengadu kemana, sementara kondisi seperti ini telah berlangsung lama,' ungkapnya.
Dudin berharap pemerintah khususnya Pemkab mau melakukan sidak di lapangan terkait kualitas raskin yang tidak layak komsumsi. "Lebih parah lagi, kondisi beras sudah banyak kutunya. Dengan kondisi beras seperti ini pihak kelurahan tidak tau menahu tentang dari mana raskin dikirim, yang jelas setelah beras raskin ada di kelurahan, pihak kelurahan langsung mendristribusikannya kepada masyarakat," katanya.
Sementara, lanjut Dudin, masyarakat miskin tidak berani melaporkan kejanggalan yang terjadi, karena kebanyakan masyarakat miskin tidak tahu berapa subsidi yang dibiayai pemerintah. "Padahal pemerintah telah membeli beras melalui subsidi dengan beras yang layak komsumsi," tutupnya.
Penulis : Nanang /Samosir
http://www.sentananews.com/news/news/raskin-tak-layak-dikomsumsi-aparat-bulog-diduga-ge-825
Raskin Tak Layak Dikonsumsi, DPRD Hearing Bulog Bitung
Selasa, 17 Februari 2015
Raskin Tak Layak Dikonsumsi, DPRD Hearing Bulog BitungBitung, ME
Komisi A DPRD Kota Bitung, Senin kemarin menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama mitra terkait untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian tentang penyaluran bantuan korban bencana banjir, di ruang sidang DPRD Kota Bitung.
Rapat ini dipimpin Alexander Wenas dengan di damping Franky Julianto, Luther Lorameng, Martje Rantung, dan Rudolf Wantah dimana pasca banjir yang menimpa Kota Bitung, masyarakat Wangurer melalui Ibu Rahma Makalupa mengeluhkan bantuan beras raskin yang mereka terima sangat tidak layak untuk dikonsumsi juga penerima bantuan yang tidak merata.
“Sesuai dengan Kepres 2013 dalam pemberian bantuan beras digunakan beras dengan tipe Standart Medium dan beras tersebut layak untuk dikonsumsi karena sudah kami pakai dalam Posko Banjir,” jelas Kepala Dinas Sosial kota Bitung Forsman Dandel.
Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Camat Girian Anneke Tumbelaka, Lurah Wangurer Dorothy Rumambi, Bulog Kota Bitung diwakili Meydi Maxi Wongkar selaku Kepala Gudang Madidir.(tim me)
Raskin Tak Layak Dikonsumsi, DPRD Hearing Bulog BitungBitung, ME
Komisi A DPRD Kota Bitung, Senin kemarin menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama mitra terkait untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian tentang penyaluran bantuan korban bencana banjir, di ruang sidang DPRD Kota Bitung.
Rapat ini dipimpin Alexander Wenas dengan di damping Franky Julianto, Luther Lorameng, Martje Rantung, dan Rudolf Wantah dimana pasca banjir yang menimpa Kota Bitung, masyarakat Wangurer melalui Ibu Rahma Makalupa mengeluhkan bantuan beras raskin yang mereka terima sangat tidak layak untuk dikonsumsi juga penerima bantuan yang tidak merata.
“Sesuai dengan Kepres 2013 dalam pemberian bantuan beras digunakan beras dengan tipe Standart Medium dan beras tersebut layak untuk dikonsumsi karena sudah kami pakai dalam Posko Banjir,” jelas Kepala Dinas Sosial kota Bitung Forsman Dandel.
Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Camat Girian Anneke Tumbelaka, Lurah Wangurer Dorothy Rumambi, Bulog Kota Bitung diwakili Meydi Maxi Wongkar selaku Kepala Gudang Madidir.(tim me)
Warga Ngeluh, Beras Murah Bulog Berkutu
Selasa, 17 Februari 2015
Palapa News- Warga Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangsel, mengeluh lantaran beras murah yang disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog) berkutu dan bergabah.
Diketahui, penyaluran beras murah seharga Rp7400 per Kilogram itu merupakan operasi pasar beras murah yang digelar Bulog di Jabodetabek, termasuk di Kota Tangsel yang dilaksanakan Selasa (17/2/2015).
“Ada kutunya sedikit. Yah masih layak masih bisa dibersihin,” kata salah seorang warga, Sanusi.
Beras murah dari Bulog seharga Rp7400, jauh dibandingkan dengan beras kualitas yang sama. Diketahui, harga beras kualitas yang sama dipasaran mencapai Rp9000 per Kg.
“Lumayan lah, bisa dibersihin. Lagian juga harganya jauh lebih murah,” Sanusi menambahkan.
Tri, warga Pondok Kacang Timur mengaku kondisi beras murah yang disalurkan warga berkutu dan ada gabahnya. Namun, ia mengaku kondisi berasnya tidak terlalu jelek dan berharap enak untuk dikonsumsi.
“Saya sih beli untuk jual lagi. Saya beli 15 Kg. Harga perkilonya 37 ribu rupiah mas,” kata dia.
Dikonfirmasi soal adanya gabah dan kutu di beras yang disalurkan, Bagian Pengawas Bulog Mubin, tak membantahnya. Namun, ia mengaku jika dari 1,1 Ton beras yang disalurkan ke warga Pondok Kacang Timur, tidak banyak kutunya.
“Dari 1,1 Ton paling cuma dua atau tiga kutunya,” elaknya.(one)
http://palapanews.com/2015/02/17/warga-ngeluh-beras-murah-bulog-berkutu/
 |
Diketahui, penyaluran beras murah seharga Rp7400 per Kilogram itu merupakan operasi pasar beras murah yang digelar Bulog di Jabodetabek, termasuk di Kota Tangsel yang dilaksanakan Selasa (17/2/2015).
“Ada kutunya sedikit. Yah masih layak masih bisa dibersihin,” kata salah seorang warga, Sanusi.
Beras murah dari Bulog seharga Rp7400, jauh dibandingkan dengan beras kualitas yang sama. Diketahui, harga beras kualitas yang sama dipasaran mencapai Rp9000 per Kg.
“Lumayan lah, bisa dibersihin. Lagian juga harganya jauh lebih murah,” Sanusi menambahkan.
Tri, warga Pondok Kacang Timur mengaku kondisi beras murah yang disalurkan warga berkutu dan ada gabahnya. Namun, ia mengaku kondisi berasnya tidak terlalu jelek dan berharap enak untuk dikonsumsi.
“Saya sih beli untuk jual lagi. Saya beli 15 Kg. Harga perkilonya 37 ribu rupiah mas,” kata dia.
Dikonfirmasi soal adanya gabah dan kutu di beras yang disalurkan, Bagian Pengawas Bulog Mubin, tak membantahnya. Namun, ia mengaku jika dari 1,1 Ton beras yang disalurkan ke warga Pondok Kacang Timur, tidak banyak kutunya.
“Dari 1,1 Ton paling cuma dua atau tiga kutunya,” elaknya.(one)
http://palapanews.com/2015/02/17/warga-ngeluh-beras-murah-bulog-berkutu/
Selasa, 17 Februari 2015
Kejari Nilai Kasus Raskin Gowa 2009 Tak Bisa di P21
Senin, 16 Februari 2015
TRIBUNNEWS.COM, SUNGGUMINASA - Berkas kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) 2009 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kembali diserahkan unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gowa ke Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Senin (16/2).
Penyerahan berkas tersebut merupakan kali keempat unit tipikor Polres Gowa menyerahkan ke Kejaksaan negeri Sungguminasa.
Kasus yang bergulir sejak 2009 lalu ini, sudah tiga kali di p19 kan oleh pihak kejaksaan dengan dalih masih ada petunjuk yang belum dipenuhi penyidik.
Termasuk adanya wacana kalau kasus yang menyeret lima tersangka PNS lingkup Pemkab Gowa itu tidak bisa di P21 kan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Marang, melalui Kasipidsus, Haedar, mengatakan bahwa alasan mendasar yang memungkinkan kasus tersebut tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan (p21), karena adanya kesepakatan antara warga dan para pelaku untuk merubah juknis pembagian raskin dari kilo ke liter hingga keluar hasil audit BPK Sulsel ada kerugian negara mencapai Rp 118 juta.
"Dan dari pihak dolog juga sudah kami konfirmasi kalau mereka tidak ada masalah, karena uang hasil raskin kembali dan menurut mereka tidak ada kerugian," jelasnya.Kelima tersangka tersebut yakni mantan camat Somba Opu, Madjid Hayat yang sekarang menjabat sekretaris Satpol PP Pemkab Gowa.
Staf Camat Somba Opu Andi Nurul Puang Ga'ga, mantan lurah Tompobalang Ardi Rahardian yang sekarang jadi pegawai Dinas Tata Ruang Pemkot Makassar.
Selanjutnya, Mantan lurah Sungguminasa Adi Madin Aspari yang sekarang Camat Barombong, dan Kordinator Raskin Somba Opu Hamzah Daeng Sijaya.
Namun Haedar menambahkan setelah kali keempat berkas tersebut diserahkan, Kejaksaan kembali akan mengkaji petunjuk yang sudah dimasukkan penyidik.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Muh Akbar, saat dimintai Tanggapan nya, mengatakan masih berpegang pada penemuan BPK tentang adanya kerugian negara atas kasus tersebut.
"Perlu diluruskan bahwa dari hasil audit BPK Sulsel itu ada kerugian negara. Itulah yang kemudian menjadi dasar kami melakukan penyidikan kasus tersebut. Dan saya harap ini terakhir berkas itu dikembalikan. Kemudian menunggu kejaksaan untuk p21, " ujarnya. (Won)
http://www.tribunnews.com/regional/2015/02/16/kejari-nilai-kasus-raskin-gowa-2009-tak-bisa-di-p21?page=2
TRIBUNNEWS.COM, SUNGGUMINASA - Berkas kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) 2009 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kembali diserahkan unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gowa ke Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Senin (16/2).
Penyerahan berkas tersebut merupakan kali keempat unit tipikor Polres Gowa menyerahkan ke Kejaksaan negeri Sungguminasa.
Kasus yang bergulir sejak 2009 lalu ini, sudah tiga kali di p19 kan oleh pihak kejaksaan dengan dalih masih ada petunjuk yang belum dipenuhi penyidik.
Termasuk adanya wacana kalau kasus yang menyeret lima tersangka PNS lingkup Pemkab Gowa itu tidak bisa di P21 kan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Marang, melalui Kasipidsus, Haedar, mengatakan bahwa alasan mendasar yang memungkinkan kasus tersebut tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan (p21), karena adanya kesepakatan antara warga dan para pelaku untuk merubah juknis pembagian raskin dari kilo ke liter hingga keluar hasil audit BPK Sulsel ada kerugian negara mencapai Rp 118 juta.
"Dan dari pihak dolog juga sudah kami konfirmasi kalau mereka tidak ada masalah, karena uang hasil raskin kembali dan menurut mereka tidak ada kerugian," jelasnya.Kelima tersangka tersebut yakni mantan camat Somba Opu, Madjid Hayat yang sekarang menjabat sekretaris Satpol PP Pemkab Gowa.
Staf Camat Somba Opu Andi Nurul Puang Ga'ga, mantan lurah Tompobalang Ardi Rahardian yang sekarang jadi pegawai Dinas Tata Ruang Pemkot Makassar.
Selanjutnya, Mantan lurah Sungguminasa Adi Madin Aspari yang sekarang Camat Barombong, dan Kordinator Raskin Somba Opu Hamzah Daeng Sijaya.
Namun Haedar menambahkan setelah kali keempat berkas tersebut diserahkan, Kejaksaan kembali akan mengkaji petunjuk yang sudah dimasukkan penyidik.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Muh Akbar, saat dimintai Tanggapan nya, mengatakan masih berpegang pada penemuan BPK tentang adanya kerugian negara atas kasus tersebut.
"Perlu diluruskan bahwa dari hasil audit BPK Sulsel itu ada kerugian negara. Itulah yang kemudian menjadi dasar kami melakukan penyidikan kasus tersebut. Dan saya harap ini terakhir berkas itu dikembalikan. Kemudian menunggu kejaksaan untuk p21, " ujarnya. (Won)
http://www.tribunnews.com/regional/2015/02/16/kejari-nilai-kasus-raskin-gowa-2009-tak-bisa-di-p21?page=2
Senin, 16 Februari 2015
Kasus Raskin tak Layak Konsumsi tidak Ditangani Inspektorat Kabupaten Lampura
Senin, 16 Februari 2015
Kotabumi-- Meski melakukan pemeriksaan terhadap oknum kelurahan, Inspektorat Lampung Utara (Lampura) tidak menindaklajuti laporan adanya pembagian beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tak layak konsumsi. Kasus beras untuk rakyat miskin (Raskin) tidak layak konsumsi yang diduga 'didalangi' oleh AR, oknum Kelurahan Tanjung Aman, Kotabumi, beberapa waktu lalu, tetap tak tersentuh Inspektorat.
"Oknum AR sudah kita panggil (periksa,red) tapi bukan dalam perkara Raskin tidak layak namun dalam perkara pembagian Raskin yang tidak merata," kata Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) II Inspektorat, Fatmawati, di kantornya, Senin (16/2).
Perempuan berjilbab ini berdalih tidak disentuhnya perkara Raskin tak layak konsumsi oleh pihaknya semata - mata dikarenakan materi persoalan ini tidak termasuk dalam agenda. "Selain daripada itu (masalah pendistribusian Raskin) tidak ada," tegas dia.
Saat didesak mengapa pihaknya tak turut memasukkan persoalan Raskin tidak layak konsumsi di Kelurahan Tanjung Aman mengingat oknum yang melakukannya sama, perempuan paro baya ini kembali berkilah bahwa hal ini disebabkan kasus ini tidak ada dalam agenda pemeriksaan. "Enggak ada (dalam agenda). Kita enggak berani," kelitnya.
Di tempat yang sama, salah seorang anggota tim pemeriksa perkara yang melibatkan oknum AR, A. Maulana dengan entengnya mengatakan bila perkara Raskin tidak layak konsumsi itu bukan tanggung jawab pihaknya melainkan ranahnya penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. "Itu tanggung jawabanya Polisi dan Jaksa," kata dia.
Sebelumnya, Raskin yang didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampura belum lama ini diduga tidak layak konsumi. Dugaan adanya Raskin tidak layakk konsumsi ini pertama kali diketahui terjadi di RT1/RW3, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utaram Jumat (16/1).
Menurut Hairudin, salah seorang penerima Raskin di RT tersebut, Raskin yang baru ia terima tersebut sangat tidak layak dikonsumsi. Sebab, Raskin itu berbau, pecah - pecah, dan berwarna kemerahan. Padahal, Raskin itu merupakan Raskin pengganti yang ia tebus sekitar awal Januari 2015.
Hairdin mengaku, kala itu kondisi Raskinnya pun tak jauh berbeda. Berasnya berwarna kemerah-merahan, hancur atau pecah - pecah, dan berbau.Bahkan, ketika coba dimasak, nasinya berair seperti nasi basi. Begitu pun saat dikonsumsi, nasinya berasa basi. Warga protes. Akhirnya beras itu dikumpulkan dan akan ditukar dengan beras baru. Ternyata, kualitas beras yang ia tebus seharga Rp.26.ribu itu pada Kamis (15/1) malam, nyaris sama.
"Bebek pun mungkin enggak mau memakannya," sindirnya.
Kades dan Camat Harus Berani Tolak Raskin Buruk
Minggu, 15 Februari 2015
INILAHCOM, Bogor - Camat atau kepala desa (Kades) di wilayah Kabupaten Bogor diingatkan harus berani menolak beras rakyat miskin (raskin) yang diterima dari Bulog jika kualitas beras dinilai buruk.
Selain itu, mereka juga diminta untuk tidak menerima kiriman beras jika lewat dari pukul 16.00 WIB.
"Ini standar opersional (SOP) yang sudah kita sepakati. Buruk tidaknya kualitas beras raskin itu, murni kewenangannya ada di Bulog. Kami, camat dan kades hanya mendistribusikan saja kepada masyarakat yang berhak menerima," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor Roy E Khaerudin kepada INILAH, Minggu (15/2/2015).
Menurut mantan camat ini, dirinya sangat paham terhadap prosedur pendistribuan beras raskin. Oleh sebab itu, pihaknya selalu mengingatkan dan menekankan agar dalam penerimaan beras raskin dari Bulog harus sangat teliti. Hal ini untuk menghindari pertanyaan dari warga.
"Sebetulnya tugas pokok camat atau kades kan meneruskan kiriman beras raskin kepada warga. Mengenai kualitas beras, domainnya ada di Bulog. Jadi, kalau ada beras raskin yang buruk, ya camat sama kades tak bisa disalahkan," lanjutnya.
Mulai Senin (16/2/2015), Bulog Sub Divre Cianjur akan mendistribusikan beras untuk warga miskin atau raskin setempat. Raskin yang akan didistribusikan pada pertengahan Februari ini untuk sebanyak 155.894 rumah tangga sasaran atau RTS di Kabupaten Bogor.
"Kepada kepala desa dan lurah untuk tidak menerima beras raskin lewat dari pukul 16.00 WIB. Jika ada pendistribusian raskin di luar kesepakatan bersama kepala desa dan lurah jangan diterima," ulang Roy.
Agar pendistribusiannya langsung bisa diterima masyarakat dengan baik, pinta Roy, camat harus melakukan monitoring langsung kepada kepala desa atau lurah.
"Supayar beras yang diterima warga berkualitas baik untuk dikonsumsi," tambahnya.
Tahun ini, jelas Roy, pagu raskin yang diterima sama seperti pagu tahun 2014 sebanyak 28.061 ton untuk 155.894 RTS. Meski begitu, dia mengakui seharusnya ada pendataan ulang masyarakat yang berhak mendapatkan status RTS.
Terkait berbagai permasalahan yang sering dihadapi Bulog, Pemkab Bogor meminta perhatian serius agar Bulog meningkatkan kualitas raskin dan memperluas penyerapan penyaluran raskin.
"Bulog harus melakukan penimbangan kembali di titik distribusi untuk raskin yang dikirimnya. Ini penting, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan BPS melakukan pendataan ulang RTS penerima manfaat di masyarakat melalui Musyawarah Desa," jelas Roy. [hus
INILAHCOM, Bogor - Camat atau kepala desa (Kades) di wilayah Kabupaten Bogor diingatkan harus berani menolak beras rakyat miskin (raskin) yang diterima dari Bulog jika kualitas beras dinilai buruk.
Selain itu, mereka juga diminta untuk tidak menerima kiriman beras jika lewat dari pukul 16.00 WIB.
"Ini standar opersional (SOP) yang sudah kita sepakati. Buruk tidaknya kualitas beras raskin itu, murni kewenangannya ada di Bulog. Kami, camat dan kades hanya mendistribusikan saja kepada masyarakat yang berhak menerima," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor Roy E Khaerudin kepada INILAH, Minggu (15/2/2015).
Menurut mantan camat ini, dirinya sangat paham terhadap prosedur pendistribuan beras raskin. Oleh sebab itu, pihaknya selalu mengingatkan dan menekankan agar dalam penerimaan beras raskin dari Bulog harus sangat teliti. Hal ini untuk menghindari pertanyaan dari warga.
"Sebetulnya tugas pokok camat atau kades kan meneruskan kiriman beras raskin kepada warga. Mengenai kualitas beras, domainnya ada di Bulog. Jadi, kalau ada beras raskin yang buruk, ya camat sama kades tak bisa disalahkan," lanjutnya.
Mulai Senin (16/2/2015), Bulog Sub Divre Cianjur akan mendistribusikan beras untuk warga miskin atau raskin setempat. Raskin yang akan didistribusikan pada pertengahan Februari ini untuk sebanyak 155.894 rumah tangga sasaran atau RTS di Kabupaten Bogor.
"Kepada kepala desa dan lurah untuk tidak menerima beras raskin lewat dari pukul 16.00 WIB. Jika ada pendistribusian raskin di luar kesepakatan bersama kepala desa dan lurah jangan diterima," ulang Roy.
Agar pendistribusiannya langsung bisa diterima masyarakat dengan baik, pinta Roy, camat harus melakukan monitoring langsung kepada kepala desa atau lurah.
"Supayar beras yang diterima warga berkualitas baik untuk dikonsumsi," tambahnya.
Tahun ini, jelas Roy, pagu raskin yang diterima sama seperti pagu tahun 2014 sebanyak 28.061 ton untuk 155.894 RTS. Meski begitu, dia mengakui seharusnya ada pendataan ulang masyarakat yang berhak mendapatkan status RTS.
Terkait berbagai permasalahan yang sering dihadapi Bulog, Pemkab Bogor meminta perhatian serius agar Bulog meningkatkan kualitas raskin dan memperluas penyerapan penyaluran raskin.
"Bulog harus melakukan penimbangan kembali di titik distribusi untuk raskin yang dikirimnya. Ini penting, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan BPS melakukan pendataan ulang RTS penerima manfaat di masyarakat melalui Musyawarah Desa," jelas Roy. [hus
Presiden Respon Baik Usulan Raskin Diganti Rasda
Minggu, 15 Februari 2015
REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan Presiden Joko Widodo merespon baik usulan beras miskin (Raskin) diganti dengan beras daerah (Rasda). Pergantian itu dinilai akan lebih menguntungkan petani di daerah.
Usulan tersebut disampaikan Hasto Wardoyo saat bersama bupati se-DIY dan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadap Presiden dan Wakil Presiden di Istana Bogor, Jumat (13/2) lalu.
Dalam pertemuan tersebut Presiden bersama kepala daerah membahas agenda prioritas pemerintan dan pembangunan. Setiap bupati/wali kota menyampaikan isu-isu strategis yang berada di wilayahnya masing-masing.
"Kita bersama bupati dan gubernur, menghadap Presiden dan Wapres di Istana Bogor, masing-masing menyampaikan beberapa program di masing-masing daerah. Untuk Kulonprogo direspon sangat baik, usulan untuk merubah Raskin menjadi Rasda," kata Hasto.
Hasto melanjutkan, di hadapan Presiden, ia menekankan dua hal yang berkaitan dengan Raskin. Pertama, istilah miskin tidak perlu ditonjolkan meskipun itu bantuan untuk warga miskin.
Kedua, sebagai semangat bela beli produk lokal, maka pendaerahan Raskin kemudian menjadi Rasda itu mengandung makna yang cukup besar. Sebab dalam pengadaan beras daerah, petani diberi kepercayaan untuk mensuplai kebutuhan beras di daerahnya masing-masing.
Menurutnya dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk pengadaan beras miskin diterima kelompok tani atau koperasi petani di desa-desa. Sehingga dana tersebut mempunyai double effect, Pertama, Rasda memberi tambahan nutrisi bagi mereka yang dianggap kekurangan pangan. Kedua, memberikan bantuan finansial kepada petani yang memproduksi beras untuk Rasda.
"Saya kira kalau pemerintahan Jokowi- JK mengambil keputusan kebijakan sesuai dengan usulan kami, maka ibaratnya pemerintah pusat itu beli satu dapat dua. Hanya mengeluarkan satu anggaran Raskin, tapi mempunyai dua efek yang besar," jelasnya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/15/njsf2c-presiden-respon-baik-usulan-raskin-diganti-rasda
REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan Presiden Joko Widodo merespon baik usulan beras miskin (Raskin) diganti dengan beras daerah (Rasda). Pergantian itu dinilai akan lebih menguntungkan petani di daerah.
Usulan tersebut disampaikan Hasto Wardoyo saat bersama bupati se-DIY dan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadap Presiden dan Wakil Presiden di Istana Bogor, Jumat (13/2) lalu.
Dalam pertemuan tersebut Presiden bersama kepala daerah membahas agenda prioritas pemerintan dan pembangunan. Setiap bupati/wali kota menyampaikan isu-isu strategis yang berada di wilayahnya masing-masing.
"Kita bersama bupati dan gubernur, menghadap Presiden dan Wapres di Istana Bogor, masing-masing menyampaikan beberapa program di masing-masing daerah. Untuk Kulonprogo direspon sangat baik, usulan untuk merubah Raskin menjadi Rasda," kata Hasto.
Hasto melanjutkan, di hadapan Presiden, ia menekankan dua hal yang berkaitan dengan Raskin. Pertama, istilah miskin tidak perlu ditonjolkan meskipun itu bantuan untuk warga miskin.
Kedua, sebagai semangat bela beli produk lokal, maka pendaerahan Raskin kemudian menjadi Rasda itu mengandung makna yang cukup besar. Sebab dalam pengadaan beras daerah, petani diberi kepercayaan untuk mensuplai kebutuhan beras di daerahnya masing-masing.
Menurutnya dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk pengadaan beras miskin diterima kelompok tani atau koperasi petani di desa-desa. Sehingga dana tersebut mempunyai double effect, Pertama, Rasda memberi tambahan nutrisi bagi mereka yang dianggap kekurangan pangan. Kedua, memberikan bantuan finansial kepada petani yang memproduksi beras untuk Rasda.
"Saya kira kalau pemerintahan Jokowi- JK mengambil keputusan kebijakan sesuai dengan usulan kami, maka ibaratnya pemerintah pusat itu beli satu dapat dua. Hanya mengeluarkan satu anggaran Raskin, tapi mempunyai dua efek yang besar," jelasnya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/15/njsf2c-presiden-respon-baik-usulan-raskin-diganti-rasda
Sabtu, 14 Februari 2015
Rezim Jokowi akan hapus Raskin?
Sabtu, 14 Februari 2015
JAKARTA - Kebijakan yang ditakutkan rakyat miskin kembali akan diambil pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Yang paling hangat dibicarakan adalah wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin).
Sejak awal digulirkan pemerintahan Jokowi, wacana penghapusan Raskin terus menuai kontra dari berbagai kalangan.
Namun, sinyal dari Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, semakin memperjelas rencana pemerintah itu.
Dikutip dari beberapa pemberitaan nasional, dalam keterangan persnya di Jakarta, Bambang menyatakan pemerintah akan segera menghapus pemberian subsidi pangan Raskin.
Menurut Bambang, demi menjaga ketersediaan beras bagi keluarga miskin lebih baik dengan cara memberikan subsidi langsung. Misalnya, lewat pemberian uang tunai langsung maupun mekanisme branchless banking atau via telepon genggam yang dimanfaatkan sebagai alat pembayaran untuk membeli beras.
"Jadi bukan harganya yang dimurahkan sehingga dapat dibeli oleh orang, yang kemudian malah dapat dibeli oleh orang yang akhirnya ribut sendiri, kemudian orang yang tidak berhak juga ikut membeli," ujarnya.
Desember lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga sudah pernah menyatakan bahwa skema pembagian Raskin akan dihapus dan diganti uang elektronik atau e-money. Padahal, berbagai kalangan sudah mengingatkan bahwa mematikan Raskin dan menggantinya dengan e-money berpotensi melanggar UUD 1945 dan Undang-Undang Pangan.
Penolakan langsung menjamur, terutama dari kelompok warga ekonomi lemah. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, program Raskin bukan sekadar program memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Program ini juga terkait pertumbuhan sumber daya manusia, serta pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan Raskin. Pihaknya menentang rencana pemerintah menghapuskan Raskin dan pupuk bersubsidi dengan alasan penghapusan itu sangat tidak tepat karena masih dibutuhkan oleh masyarakat. Fadli menilai, pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi masyarakat miskin dan petani, bukan menguranginya.
Beberapa waktu lalu, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI), Paulus Wirutomo, pun meminta pemerintah tidak tergesa-gesa. Ia berharap pemerintah dapat lebih dulu melakukan penelitian dan kajian mendalam. Termasuk terhadap masyarakat yang membutuhkan raskin.
Menurut Paulus, pemerintah sejatinya mesti mendengarkan keluhan masyarakat, terutama yang selama ini menerima jatah Raskin.
(dat03/rmol)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=349354:rezim-jokowi-akan-hapus-raskin&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131
JAKARTA - Kebijakan yang ditakutkan rakyat miskin kembali akan diambil pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Yang paling hangat dibicarakan adalah wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin).
Sejak awal digulirkan pemerintahan Jokowi, wacana penghapusan Raskin terus menuai kontra dari berbagai kalangan.
Namun, sinyal dari Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, semakin memperjelas rencana pemerintah itu.
Dikutip dari beberapa pemberitaan nasional, dalam keterangan persnya di Jakarta, Bambang menyatakan pemerintah akan segera menghapus pemberian subsidi pangan Raskin.
Menurut Bambang, demi menjaga ketersediaan beras bagi keluarga miskin lebih baik dengan cara memberikan subsidi langsung. Misalnya, lewat pemberian uang tunai langsung maupun mekanisme branchless banking atau via telepon genggam yang dimanfaatkan sebagai alat pembayaran untuk membeli beras.
"Jadi bukan harganya yang dimurahkan sehingga dapat dibeli oleh orang, yang kemudian malah dapat dibeli oleh orang yang akhirnya ribut sendiri, kemudian orang yang tidak berhak juga ikut membeli," ujarnya.
Desember lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga sudah pernah menyatakan bahwa skema pembagian Raskin akan dihapus dan diganti uang elektronik atau e-money. Padahal, berbagai kalangan sudah mengingatkan bahwa mematikan Raskin dan menggantinya dengan e-money berpotensi melanggar UUD 1945 dan Undang-Undang Pangan.
Penolakan langsung menjamur, terutama dari kelompok warga ekonomi lemah. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, program Raskin bukan sekadar program memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Program ini juga terkait pertumbuhan sumber daya manusia, serta pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan Raskin. Pihaknya menentang rencana pemerintah menghapuskan Raskin dan pupuk bersubsidi dengan alasan penghapusan itu sangat tidak tepat karena masih dibutuhkan oleh masyarakat. Fadli menilai, pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi masyarakat miskin dan petani, bukan menguranginya.
Beberapa waktu lalu, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI), Paulus Wirutomo, pun meminta pemerintah tidak tergesa-gesa. Ia berharap pemerintah dapat lebih dulu melakukan penelitian dan kajian mendalam. Termasuk terhadap masyarakat yang membutuhkan raskin.
Menurut Paulus, pemerintah sejatinya mesti mendengarkan keluhan masyarakat, terutama yang selama ini menerima jatah Raskin.
(dat03/rmol)
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=349354:rezim-jokowi-akan-hapus-raskin&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131
Kualitas Raskin Dikeluhkan
Sabtu, 14 Februari 2015
Diduga Permainan Pemasok
GROBOGAN – Kualitas beras bantuan untuk warga miskin (Raskin) dikeluhkan beberapa warga. Selain berwarna kusam agak kekuningan, bentuk dari beras juga sudah hancur. Di samping itu, terdapat banyak kutu beras.
Narti, warga Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, mengeluhkan kondisi beras bantuan pemerintah tersebut. Menurutnya beras tersebut tidak layak dikonsumsi lantaran ketika dimasak mengeluarkan bau apek. Selain itu, rasanya juga tidak seperti beras pada umumnya.
”Dioplos dengan beras yang bagus saja baunya masih apek saat dimasak, apalagi tidak dioplos. Kalau dimakan pun rasanya tidak enak. Beberapa warga di sini juga banyak yang tidak mau memakannya, bahkan ada yang diberikan untuk pakan ayam,” katanya, kamis (13/2).
Dia mengatakan, beberapa warga harus menukar dengan beras layak konsumsi di warung-warung. Namun, berat yang diberikan lebih kecil dari beras bantuan pemerintah itu. Yakni beras raskin 2Kg ditukar dengan beras layak konsumsi 1Kg.
Senada dengan yang dialami Sutomo, warga Ngraji, Kecamatan Purwodadi mengaku pasrah dengan beras pemberian pemerintah itu. Hal itu karena kondisi pereonomian Sutomo yang terbatas.
”Apa boleh buat, saya orang tidak punya apa-apa. Hidup saja sendirian di rumah,” ujarnya.
Sedangkan Amik, warga Ngraji mengaku setiap kali menerima bantuan raskin, kualitas berasnya masih saja buruk. Tak hanya kuning dan berkutu, beras bantuan yang diberikan tiga hari lalu itu juga banyak yang hancur menjadi bubuk.
Permainan Pemasok
”Bukannya kami tidak mau diberi bantuan, tapi kalau kualitasnya seperti ini mau dikata apa? Kami mau protes juga sama siapa?,” ujarnya.
Icek Baskoro, Wakil Bupati Grobogan saat ditemui usai sidak di Gudang Bulog 104 Depok, Grobogan mengatakan kondisi beras untuk raskin di sana memprihatinkan. Selain hancur menjadi bubuk, juga banyak kutunya. Di samping itu, warna beras juga sudah kusam.
Dari tinjauannya di lapangan, ada permainan dari para pemasok. Yakni beras yang ditukarkan ke warung-warung di tukar lagi dengan para tengkulak. Kemudian dari tengkulak minta ganti ke Bulog.
”Dari tinjauan saya di lapangan berase elek. Itu harusnya tanggung jawab Bulog, harusnya mereka teliti. Kalau ada berasnya jelek harusnya tidak usah diterima apalagi digunakan untuk raskin,” katanya. (Zul-87)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kualitas-raskin-dikeluhkan/
Diduga Permainan Pemasok
GROBOGAN – Kualitas beras bantuan untuk warga miskin (Raskin) dikeluhkan beberapa warga. Selain berwarna kusam agak kekuningan, bentuk dari beras juga sudah hancur. Di samping itu, terdapat banyak kutu beras.
Narti, warga Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, mengeluhkan kondisi beras bantuan pemerintah tersebut. Menurutnya beras tersebut tidak layak dikonsumsi lantaran ketika dimasak mengeluarkan bau apek. Selain itu, rasanya juga tidak seperti beras pada umumnya.
”Dioplos dengan beras yang bagus saja baunya masih apek saat dimasak, apalagi tidak dioplos. Kalau dimakan pun rasanya tidak enak. Beberapa warga di sini juga banyak yang tidak mau memakannya, bahkan ada yang diberikan untuk pakan ayam,” katanya, kamis (13/2).
Dia mengatakan, beberapa warga harus menukar dengan beras layak konsumsi di warung-warung. Namun, berat yang diberikan lebih kecil dari beras bantuan pemerintah itu. Yakni beras raskin 2Kg ditukar dengan beras layak konsumsi 1Kg.
Senada dengan yang dialami Sutomo, warga Ngraji, Kecamatan Purwodadi mengaku pasrah dengan beras pemberian pemerintah itu. Hal itu karena kondisi pereonomian Sutomo yang terbatas.
”Apa boleh buat, saya orang tidak punya apa-apa. Hidup saja sendirian di rumah,” ujarnya.
Sedangkan Amik, warga Ngraji mengaku setiap kali menerima bantuan raskin, kualitas berasnya masih saja buruk. Tak hanya kuning dan berkutu, beras bantuan yang diberikan tiga hari lalu itu juga banyak yang hancur menjadi bubuk.
Permainan Pemasok
”Bukannya kami tidak mau diberi bantuan, tapi kalau kualitasnya seperti ini mau dikata apa? Kami mau protes juga sama siapa?,” ujarnya.
Icek Baskoro, Wakil Bupati Grobogan saat ditemui usai sidak di Gudang Bulog 104 Depok, Grobogan mengatakan kondisi beras untuk raskin di sana memprihatinkan. Selain hancur menjadi bubuk, juga banyak kutunya. Di samping itu, warna beras juga sudah kusam.
Dari tinjauannya di lapangan, ada permainan dari para pemasok. Yakni beras yang ditukarkan ke warung-warung di tukar lagi dengan para tengkulak. Kemudian dari tengkulak minta ganti ke Bulog.
”Dari tinjauan saya di lapangan berase elek. Itu harusnya tanggung jawab Bulog, harusnya mereka teliti. Kalau ada berasnya jelek harusnya tidak usah diterima apalagi digunakan untuk raskin,” katanya. (Zul-87)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kualitas-raskin-dikeluhkan/
Raskin, e-Money, dan Inflasi
Sabtu, 14 Februari 2015
GUNA memastikan bantuan tepat sasaran, Kabinet Kerja mengubah mekanisme pelbagai bantuan sosial dari bentuk barang (natura) ke uang. Bantuan barang diganti kartu e-money. Salah satu bantuan sosial yang akan diubah adalah Raskin (beras untuk keluarga miskin).
Jika biasanya dibagikan dalam bentuk beras, nantinya warga miskin akan menebus beras menggunakan kartu e-money itu. Jika tidak ada aral melintang, perubahan akan mulai dilakukan pada April tahun ini. Benarkah langkah perubahan ini?
Selama ini Raskin hanya dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial. Padahal, lebih dari itu, Raskin adalah instrumen kebijakan ekonomi. Cakupannya membentang dari hulu hingga hilir. Di hulu, Raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer. Beras itu dibeli dari produksi petani kecil yang rentan oleh fluktuasi harga saat panen raya. Pembelian hasil produksi petani oleh Bulog lewat harga yang ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pada petani kecil agar mereka mendapatkan insentif. Ditilik dari sisi ini, ada kaitan kuat antara program kesejahteraan petani melalui pembelian pemerintah dengan pemberian subsidi beras murah lewat Raskin pada kelompok miskin dan rawan pangan.
Apabila bantuan beras diganti dengan uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog membeli gabah/beras petani untuk memenuhi pagu Raskin. Akibatnya, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah/petani. Harga rentan fluktuasi. Di hilir, tujuan Raskin adalah transfer energi untuk meningkatkan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas SDM. Selama sebulan mereka mendapat 15 kg beras per keluarga dengan menebus Rp1.600/kg.
Dengan bantuan itu, diasumsikan 40-60 persen total kebutuhan beras bulanan keluarga miskin dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat subsidi ini kelompok miskin bisa mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein. Rawan pangan dan sejenisnya tidak terjadi. Mereka tidak mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan untuk dialihkan ke keranjang pangan karena ada Raskin.
Ketika tidak ada Raskin, hilang mekanisme penyerapan gabah/beras domestik terbesar oleh Bulog. Ketika tidak ada Raskin, tidak ada pula instrumen stabilisasi harga beras. Harga beras rentan fluktuasi. Ujung-ujungnya, inflasi sulit dikendalikan. Selama ini, keberadaan Raskin terbukti mampu meredam inflasi. Setidaknya, Raskin mencapai 20 persen dari jumlah beras yang beredar di pasar. Ketika Raskin tidak ada, beras itu diburu warga di pasar. Tekanan itu, disadari atau tidak, turut andil dalam mengerek harga beras.
Contoh nyata bisa dilihat pada November dan Desember 2014. Pada dua bulan itu tidak ada pembagian Raskin. Warga yang bisa menerima Raskin menjadi penerima subsidi BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Apa yang terjadi? Harga eceran beras naik sekitar Rp2.000/kg dalam dua bulan. Ini besar sekali bagi orang miskin. Ketika keluarga miskin tidak menerima beras, dan hanya menerima uang BLSM, mereka mencari beras ke pasar. Proses inilah yang secara perlahan tapi pasti ikut menambah tekanan kenaikan harga eceran beras. Ujung-ujungnya angka inflasi melonjak tinggi.
Pada November dan Desember 2014 inflasi masing-masing mencapai 1,5 persen dan 2,46 persen. Dari rata-rata inflasi bulanan, November dan Desember menyumbang terbesar. Inilah yang membuat angka inflasi tahun lalu meledak mencapai 8,36 persen. Menurut BPS, Desember 2014 kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,64 persen. Lima komoditas dominan penyumbang inflasi: beras 0,17 persen, cabai merah 0,16 persen, cabai rawit 0,09 persen, ikan segar 0,06 persen, dan telur ayam ras 0,04 persen.
Pada November 2014, kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,45 persen. Tiga komoditas penyumbang inflasi terbesar: cabai merah 0,26 persen, cabai rawit 0,09 persen, dan beras 0,06 persen. Beras tetap penyumbang besar inflasi. Memang benar pelaksanaan Raskin sampai di tahun 15 masih banyak kelemahan. KPK bahkan meminta pemerintah mendesain ulang program Raskin. Dari kajian KPK ada enam temuan tidak tepat: tidak tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga dan administrasi. KPK mencium indikasi ada indikasi jaringan kartel penyaluran Raskin. Raskin yang seharusnya diterima rumah tangga sasaran justru dijual ke pengepul. Ironisnya, beras yang berada di tangan pengepul itu dijual lagi ke rumah tangga sasaran.
Survei penyaluran Raskin oleh BPS (2013) menemukan Raskin dinikmati yang seharusnya untuk 15,5 juta rumah tangga justru dinikmati 31,23 juta rumah tangga. Separuh penerima itu tidak berhak. Dari lima lapisan masyarakat versi BPS, lapisan 1 (termiskin) yang berjumlah 12,5 juta rumah tangga hanya 9,41 juta rumah tangga (75 persen) yang menerima jatah rata-rata bulanan 13,79 kg beras atau 92 persen dari seharusnya (15 kg).
Ironisnya, lapisan 3-5 yang seharusnya tidak kebagian justru mendapatkan Raskin: 6,85 juta rumah tangga atau 54,25 persen dari rumah tangga lapisan 3; 4,88 juta rumah tangga (38,6% dari lapisan 4); dan 1,71 juta rumah tangga (13,63% dari lapisan 5). Seharusnya, pelaksanaan dan efektivitas program Raskin yang diperbaiki. Bukan program Raskin diganti. Kalau program Raskin diganti, program stabilisasi harga gabah dan beras dikorbankan. Tidak ada lagi perlindungan bagi produsen dari kejatuhan harga gabah/beras, dan tidak ada pula perlindungan bagi konsumen dari kenaikan harga beras yang tinggi. Bagai pedang bermata dua, perubahan Raskin menjadi e-money hampir bisa dipastikan akan bersifat disinsentif bagi petani padi, dan tidak ada lagi perisai bagi warga miskin untuk bisa mengakses beras (pangan) dengan harga terjangkau.
Dampaknya amat panjang: produksi padi merosot, impor beras meledak, kelaparan meruyak, dan inflasi melonjak tinggi. Apakah Kabinet Kerja sudah menyiapkan perisai berbagai dampak itu?
Oleh:
Khudori
Redaktur Pelaksana Metrotvnews.com
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang)
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/14/358124/raskin-e-money-dan-inflasi
GUNA memastikan bantuan tepat sasaran, Kabinet Kerja mengubah mekanisme pelbagai bantuan sosial dari bentuk barang (natura) ke uang. Bantuan barang diganti kartu e-money. Salah satu bantuan sosial yang akan diubah adalah Raskin (beras untuk keluarga miskin).
Jika biasanya dibagikan dalam bentuk beras, nantinya warga miskin akan menebus beras menggunakan kartu e-money itu. Jika tidak ada aral melintang, perubahan akan mulai dilakukan pada April tahun ini. Benarkah langkah perubahan ini?
Selama ini Raskin hanya dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial. Padahal, lebih dari itu, Raskin adalah instrumen kebijakan ekonomi. Cakupannya membentang dari hulu hingga hilir. Di hulu, Raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer. Beras itu dibeli dari produksi petani kecil yang rentan oleh fluktuasi harga saat panen raya. Pembelian hasil produksi petani oleh Bulog lewat harga yang ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pada petani kecil agar mereka mendapatkan insentif. Ditilik dari sisi ini, ada kaitan kuat antara program kesejahteraan petani melalui pembelian pemerintah dengan pemberian subsidi beras murah lewat Raskin pada kelompok miskin dan rawan pangan.
Apabila bantuan beras diganti dengan uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog membeli gabah/beras petani untuk memenuhi pagu Raskin. Akibatnya, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah/petani. Harga rentan fluktuasi. Di hilir, tujuan Raskin adalah transfer energi untuk meningkatkan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas SDM. Selama sebulan mereka mendapat 15 kg beras per keluarga dengan menebus Rp1.600/kg.
Dengan bantuan itu, diasumsikan 40-60 persen total kebutuhan beras bulanan keluarga miskin dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat subsidi ini kelompok miskin bisa mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein. Rawan pangan dan sejenisnya tidak terjadi. Mereka tidak mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan untuk dialihkan ke keranjang pangan karena ada Raskin.
Ketika tidak ada Raskin, hilang mekanisme penyerapan gabah/beras domestik terbesar oleh Bulog. Ketika tidak ada Raskin, tidak ada pula instrumen stabilisasi harga beras. Harga beras rentan fluktuasi. Ujung-ujungnya, inflasi sulit dikendalikan. Selama ini, keberadaan Raskin terbukti mampu meredam inflasi. Setidaknya, Raskin mencapai 20 persen dari jumlah beras yang beredar di pasar. Ketika Raskin tidak ada, beras itu diburu warga di pasar. Tekanan itu, disadari atau tidak, turut andil dalam mengerek harga beras.
Contoh nyata bisa dilihat pada November dan Desember 2014. Pada dua bulan itu tidak ada pembagian Raskin. Warga yang bisa menerima Raskin menjadi penerima subsidi BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Apa yang terjadi? Harga eceran beras naik sekitar Rp2.000/kg dalam dua bulan. Ini besar sekali bagi orang miskin. Ketika keluarga miskin tidak menerima beras, dan hanya menerima uang BLSM, mereka mencari beras ke pasar. Proses inilah yang secara perlahan tapi pasti ikut menambah tekanan kenaikan harga eceran beras. Ujung-ujungnya angka inflasi melonjak tinggi.
Pada November dan Desember 2014 inflasi masing-masing mencapai 1,5 persen dan 2,46 persen. Dari rata-rata inflasi bulanan, November dan Desember menyumbang terbesar. Inilah yang membuat angka inflasi tahun lalu meledak mencapai 8,36 persen. Menurut BPS, Desember 2014 kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,64 persen. Lima komoditas dominan penyumbang inflasi: beras 0,17 persen, cabai merah 0,16 persen, cabai rawit 0,09 persen, ikan segar 0,06 persen, dan telur ayam ras 0,04 persen.
Pada November 2014, kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,45 persen. Tiga komoditas penyumbang inflasi terbesar: cabai merah 0,26 persen, cabai rawit 0,09 persen, dan beras 0,06 persen. Beras tetap penyumbang besar inflasi. Memang benar pelaksanaan Raskin sampai di tahun 15 masih banyak kelemahan. KPK bahkan meminta pemerintah mendesain ulang program Raskin. Dari kajian KPK ada enam temuan tidak tepat: tidak tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga dan administrasi. KPK mencium indikasi ada indikasi jaringan kartel penyaluran Raskin. Raskin yang seharusnya diterima rumah tangga sasaran justru dijual ke pengepul. Ironisnya, beras yang berada di tangan pengepul itu dijual lagi ke rumah tangga sasaran.
Survei penyaluran Raskin oleh BPS (2013) menemukan Raskin dinikmati yang seharusnya untuk 15,5 juta rumah tangga justru dinikmati 31,23 juta rumah tangga. Separuh penerima itu tidak berhak. Dari lima lapisan masyarakat versi BPS, lapisan 1 (termiskin) yang berjumlah 12,5 juta rumah tangga hanya 9,41 juta rumah tangga (75 persen) yang menerima jatah rata-rata bulanan 13,79 kg beras atau 92 persen dari seharusnya (15 kg).
Ironisnya, lapisan 3-5 yang seharusnya tidak kebagian justru mendapatkan Raskin: 6,85 juta rumah tangga atau 54,25 persen dari rumah tangga lapisan 3; 4,88 juta rumah tangga (38,6% dari lapisan 4); dan 1,71 juta rumah tangga (13,63% dari lapisan 5). Seharusnya, pelaksanaan dan efektivitas program Raskin yang diperbaiki. Bukan program Raskin diganti. Kalau program Raskin diganti, program stabilisasi harga gabah dan beras dikorbankan. Tidak ada lagi perlindungan bagi produsen dari kejatuhan harga gabah/beras, dan tidak ada pula perlindungan bagi konsumen dari kenaikan harga beras yang tinggi. Bagai pedang bermata dua, perubahan Raskin menjadi e-money hampir bisa dipastikan akan bersifat disinsentif bagi petani padi, dan tidak ada lagi perisai bagi warga miskin untuk bisa mengakses beras (pangan) dengan harga terjangkau.
Dampaknya amat panjang: produksi padi merosot, impor beras meledak, kelaparan meruyak, dan inflasi melonjak tinggi. Apakah Kabinet Kerja sudah menyiapkan perisai berbagai dampak itu?
Oleh:
Khudori
Redaktur Pelaksana Metrotvnews.com
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang)
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/14/358124/raskin-e-money-dan-inflasi
Rizal Ramli: Perbaiki Tata Kelola Raskin, Bukan Hapus Programnya
Jum'at, 13 Februari 2015
RMOL. Tak banyak orang tahu program beras untuk rakyat miskin (Raskin), yang akan dihapus oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, cikal bakalnya ditanam oleh Rizal Ramli semasa ekonom senior itu menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).
Tentang rencana Jokowi-JK menghapus program tersebut, Rizal Ramli memberikan pandangan.
Menurut penasihat ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, program Raskin sebetulnya sangat efektif secara umum di tingkat kabupaten-kabupaten.
"Karena beras dibagi-bagikan oleh kepala-kepala Dukuh, bukan kepala Desa, langsung kepada penduduk sangat miskin dan rakyat berusia tua di Dukuh-Dukuh," kata Rizal kepada redaksi beberapa saat lalu (Jumat malam, 13/2).
Diakuinya, ada banyak "permainan" Raskin di lima kota besar. Raskin tersebut dijual kepada pedagang, dan sebagian besar tidak sampai rakyat miskin. Tetapi menurut Rizal, hal itu bukan alasan untuk menghapus programnya.
"Tapi, yang tidak beres diperbaiki tata kelolanya, bukan sistem yang sudah bagus dihapuskan. Kalau itu dilakukan, betul-betul pemerintah neo-liberal yang tidak pro-rakyat," tegas Rizal.
Mengenai kualitas beras yang dibagikan sering sangat jelek, tambah Rizal, itu lebih disebabkan stock management Bulog yang tidak becus.
"Karena sering impor terus walau tidak diperlukan, sehingga beras bertahun-tahun dalam gudang," jelasnya. [ald]
http://politik.rmol.co/read/2015/02/13/191489/Rizal-Ramli:-Perbaiki-Tata-Kelola-Raskin,-Bukan-Hapus-Programnya-
RMOL. Tak banyak orang tahu program beras untuk rakyat miskin (Raskin), yang akan dihapus oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, cikal bakalnya ditanam oleh Rizal Ramli semasa ekonom senior itu menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).
Tentang rencana Jokowi-JK menghapus program tersebut, Rizal Ramli memberikan pandangan.
Menurut penasihat ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, program Raskin sebetulnya sangat efektif secara umum di tingkat kabupaten-kabupaten.
"Karena beras dibagi-bagikan oleh kepala-kepala Dukuh, bukan kepala Desa, langsung kepada penduduk sangat miskin dan rakyat berusia tua di Dukuh-Dukuh," kata Rizal kepada redaksi beberapa saat lalu (Jumat malam, 13/2).
Diakuinya, ada banyak "permainan" Raskin di lima kota besar. Raskin tersebut dijual kepada pedagang, dan sebagian besar tidak sampai rakyat miskin. Tetapi menurut Rizal, hal itu bukan alasan untuk menghapus programnya.
"Tapi, yang tidak beres diperbaiki tata kelolanya, bukan sistem yang sudah bagus dihapuskan. Kalau itu dilakukan, betul-betul pemerintah neo-liberal yang tidak pro-rakyat," tegas Rizal.
Mengenai kualitas beras yang dibagikan sering sangat jelek, tambah Rizal, itu lebih disebabkan stock management Bulog yang tidak becus.
"Karena sering impor terus walau tidak diperlukan, sehingga beras bertahun-tahun dalam gudang," jelasnya. [ald]
http://politik.rmol.co/read/2015/02/13/191489/Rizal-Ramli:-Perbaiki-Tata-Kelola-Raskin,-Bukan-Hapus-Programnya-
Jumat, 13 Februari 2015
Menkeu Sebut Program Beras Miskin Segera Dihapus
Jumat, 13 Februari 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan ke depan akan segera menghapus pemberian subsidi pangan beras miskin (beras miskin).
“Kalau kita ingin men-support ketersediaan beras bagi keluarga miskin maka akan lebih baik kita memberikan subsidi langsung," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (13/2).
Mekanisme pemberian subsidi dapat melalui pemberian uang tunai langsung maupun mekanisme branchless banking, misalnya via telepon genggam yang dimanfaatkan sebagai alat pembayaran untuk membeli beras.
Menurutnya, mekanisme raskin kerap tidak tepat sasaran oleh karena itu lebih baik pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat miskin untuk beras
"Jadi bukannya harganya yang dimurahkan sehingga dapat dibeli oleh orang, yang kemudian malah dapat dibeli oleh orang yang akhirnya ribut sendiri, kemudian orang yang tidak berhak juga ikut membeli," katanya.
Sebagai informasi, tahun 2015 pemerintah akan memberikan subsidi pangan bagi 15,5 juta Rumah Tangga (RT) masing masing RT mendapat jatah 15 kg selama 12 bulan. Sedangkan anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 18,9 triliun.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150213111335-92-31861/menkeu-sebut-program-beras-miskin-segera-dihapus/
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan ke depan akan segera menghapus pemberian subsidi pangan beras miskin (beras miskin).
“Kalau kita ingin men-support ketersediaan beras bagi keluarga miskin maka akan lebih baik kita memberikan subsidi langsung," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (13/2).
Mekanisme pemberian subsidi dapat melalui pemberian uang tunai langsung maupun mekanisme branchless banking, misalnya via telepon genggam yang dimanfaatkan sebagai alat pembayaran untuk membeli beras.
Menurutnya, mekanisme raskin kerap tidak tepat sasaran oleh karena itu lebih baik pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat miskin untuk beras
"Jadi bukannya harganya yang dimurahkan sehingga dapat dibeli oleh orang, yang kemudian malah dapat dibeli oleh orang yang akhirnya ribut sendiri, kemudian orang yang tidak berhak juga ikut membeli," katanya.
Sebagai informasi, tahun 2015 pemerintah akan memberikan subsidi pangan bagi 15,5 juta Rumah Tangga (RT) masing masing RT mendapat jatah 15 kg selama 12 bulan. Sedangkan anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 18,9 triliun.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150213111335-92-31861/menkeu-sebut-program-beras-miskin-segera-dihapus/
Warga Garut Protes Raskin Susut 4 Kg per Karung
Kamis, 12 Februari 2015
INILAHCOM, Garut - Sejumlah warga penerima beras untuk rumah tangga miskin (raskin) menyambangi kantor Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (12/5/2015).
Mereka protes karena adanya penyusutan raksin yang diterima. Penyusutannya mencapai sekitar 4 kilogram per satu karung ukuran 15 kilogram. Kualitas raskin pun dipertanyakan karena dinilai berkualitas buruk.
"Kalau soal kualitas beras, ya bisa dimaklum. Soalnya, bagaimanapun enggak akan ada raskin kualitas bagus. Tapi kalau timbangan susut besar, ya kami sangat dirugikan. Kok bisa dalam sekarung yang metinya 15 kilogram itu isinya hanya 12 kilogram, bahkan ada yang hanya 11,5 kilogram," kata salah seorang warga, Gun Gun (45).
Senada dikemukakan warga lainnya, Wahyu (49). Menurutnya, raskin di Garut sampai kapan pun tidak akan berubah, baik menyangkut kualitas maupun berat timbangannya.
"Kalaupun ada perubahan, itu hanya sesaat. Selebihnya, ya seperti pepatah 'anjing menggonggong, kafilah berlalu'," ujarnya.
Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jati Dian Randiana mengatakan, jatah raskin untuk Desa Jati pada 2015 ini sebanyak 432 karung atau setara dengan 6.480 kilogram. Raskin terebut diperuntukkan bagi sekitar 700 kepala keluarga.
"Sebenarnya dari kemarin banyak warga yang datang ke sini. Mereka protes karena setiap karung, isinya berkurang 3-4 kilogram. Tahun lalu juga pernah ada isi timbanganya yang kurang, tapi hanya 1 kilogram, dan itu maih saya anggap wajar. Tapi kalau sekarang ya keterlaluan," kata Dian.
Dia juga menyesalkan, kualitas raskin jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Raskin tidak apek namun kehitam-hitaman.
"Kalau terjadi seperti ini, yang rugi warga. Sebab dari desa tetap dihitung satu karung itu 15 kilogram. Kasihan masyarakat. Memang harusnya beras dikembalikan lagi ke Bulog. Tapi sekarang aturannya lain. Mending kalau ditukar itu timbangannya jadi pas 15 kilogram, " ucapnya.
Dian juga menyebutkan, kasus serupa terjadi di desa lain, seperti Desa Jayaraga Tarogong Kidul, dan Desa Rancabango Tarogong Kaler. [hus]
INILAHCOM, Garut - Sejumlah warga penerima beras untuk rumah tangga miskin (raskin) menyambangi kantor Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (12/5/2015).
Mereka protes karena adanya penyusutan raksin yang diterima. Penyusutannya mencapai sekitar 4 kilogram per satu karung ukuran 15 kilogram. Kualitas raskin pun dipertanyakan karena dinilai berkualitas buruk.
"Kalau soal kualitas beras, ya bisa dimaklum. Soalnya, bagaimanapun enggak akan ada raskin kualitas bagus. Tapi kalau timbangan susut besar, ya kami sangat dirugikan. Kok bisa dalam sekarung yang metinya 15 kilogram itu isinya hanya 12 kilogram, bahkan ada yang hanya 11,5 kilogram," kata salah seorang warga, Gun Gun (45).
Senada dikemukakan warga lainnya, Wahyu (49). Menurutnya, raskin di Garut sampai kapan pun tidak akan berubah, baik menyangkut kualitas maupun berat timbangannya.
"Kalaupun ada perubahan, itu hanya sesaat. Selebihnya, ya seperti pepatah 'anjing menggonggong, kafilah berlalu'," ujarnya.
Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jati Dian Randiana mengatakan, jatah raskin untuk Desa Jati pada 2015 ini sebanyak 432 karung atau setara dengan 6.480 kilogram. Raskin terebut diperuntukkan bagi sekitar 700 kepala keluarga.
"Sebenarnya dari kemarin banyak warga yang datang ke sini. Mereka protes karena setiap karung, isinya berkurang 3-4 kilogram. Tahun lalu juga pernah ada isi timbanganya yang kurang, tapi hanya 1 kilogram, dan itu maih saya anggap wajar. Tapi kalau sekarang ya keterlaluan," kata Dian.
Dia juga menyesalkan, kualitas raskin jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Raskin tidak apek namun kehitam-hitaman.
"Kalau terjadi seperti ini, yang rugi warga. Sebab dari desa tetap dihitung satu karung itu 15 kilogram. Kasihan masyarakat. Memang harusnya beras dikembalikan lagi ke Bulog. Tapi sekarang aturannya lain. Mending kalau ditukar itu timbangannya jadi pas 15 kilogram, " ucapnya.
Dian juga menyebutkan, kasus serupa terjadi di desa lain, seperti Desa Jayaraga Tarogong Kidul, dan Desa Rancabango Tarogong Kaler. [hus]
Masih Ada Kutu, Tapi Kualitas Raskin Semakin Baik
Kamis, 12 Februari 2015
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kualitas beras Raskin secara umum relatif baik. Hal tersebut diungkapkannya pada saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang Bulog di beberapa tempat dalam sepekan ini.
Demikian disampaikan M Rudi Prasetya, Kasub Bulog Samarinda dan Miftahul Ulum, Kasubag Bulog Cirebon. Dalam sidak yang dilakukan, Khofifah memberikan apresiasi dan menyatakan bahwa kualitas Raskin bagus. “Ibu Mensos bilang bahwa kualitas raskinnya bagus,” ujar Rudi.
Pada sidak tersebut, Khofifah secara acak mengambil sendiri sampel Raskin yang akan diperiksa. “Beliau tidak mau mengambil sampel yang diberikan petugas Bulog,” tutur Rudi. Dari hasil pengambilan acak tersebut, Khofifah mendapati bahwa kualitas Raskin layak diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan penjelasan Rudi, tentang terjaganya kualitas raskin, tidak lepas dari berbagai perlakuan yang diberikan terhadap beras tersebut. Mulai dari pembelian di tingkat petani, penyimpanan, hingga distribusi.
Penekanan terhadap kualitas selalu menjadi prioritas. Artinya, jika terdapat beras dengan kualitas di bawah standar, maka Bulog akan menolak. Sedangkan saat penyimpanan, pihaknya selalu menjaga agar beras dalam kondisi kering. Selain itu, agar terbebas dari jamur, gurem, dan hama, Bulog juga selalu memberikan fungisida dan penyemprotan anti hama. “Agar tidak mengenai beras, ketika penyemprotan dilakukan, maka seluruh beras ditutup dengan plastik,” katanya.
Melalui berbagai perlakuan tersebut, hingga saat ini distribusi yang dilakukan di enam kabupaten/kota yakni Samarinda, Kutai Timur, Kutai Barat, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Mahakam, disambut baik masyarakat miskin.
“Bahkan jika terdapat keluhan terhadap kualitas dan kuantitas, kami akan segera mengganti,” katanya.Hal yang sama disampaikan Miftahul Ulum, Kasubdivre Cirebon. Menurutnya, dalam sidak yang dilakukan di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua Komisi IV DPR HE Herman Khaeron, juga menemukan bahwa kualitas beras raskin, relatif baik.
Meski terdapat kutu, namun menurut Herman masih bisa diterima. Selain itu, keberadaan kutu justru menunjukkan bahwa beras raskin adalah beras yang sehat dan bebas dari pestisida. “Beliau berpesan agar Bulog meingkatkan pengawasan terhadap kualitas raskin, termasuk meningkatkan standar kualitas untuk masyarakat,” kata Ulum.
Ulum sendiri menyikapi positif masukan dari wakil rakyat tersebut. Dia mengatakan, bahwa selama ini, pihaknya selalu menjaga dan meningkatkan kualitas. Pada saat melakukan pembelian dari petani, Bulog menjaga agar beras yang dibeli memiliki kandungan pestisida serendah mungkin. Sedangkan pada penyimpanan di gudang, Bulog selalu berupaya menjaga kebersihan dan kekeringan gudang. Jangan sampai ada atap yang bocor, misalnya, karena bisa berpengaruh terhadap kualitas beras.
Tidak hanya itu. Ketika hendak melakukan distribusi, Bulog juga melakukan cek dan ricek sebelum beras keluar dari gudang. Pengecekan yang dilakukan bersama tim Pemda, tidak hanya terkait kuantitas, namun juga kualitas raskin. “Makanya saya sangat yakin akan kualitas beras raskin. Jika ada yang mengatakan kurang bagus, saya akan melakukan pengecekan secara langsung,” katanya.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/02/12/masih-ada-kutu-tapi-kualitas-raskin-semakin-baik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kualitas beras Raskin secara umum relatif baik. Hal tersebut diungkapkannya pada saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang Bulog di beberapa tempat dalam sepekan ini.
Demikian disampaikan M Rudi Prasetya, Kasub Bulog Samarinda dan Miftahul Ulum, Kasubag Bulog Cirebon. Dalam sidak yang dilakukan, Khofifah memberikan apresiasi dan menyatakan bahwa kualitas Raskin bagus. “Ibu Mensos bilang bahwa kualitas raskinnya bagus,” ujar Rudi.
Pada sidak tersebut, Khofifah secara acak mengambil sendiri sampel Raskin yang akan diperiksa. “Beliau tidak mau mengambil sampel yang diberikan petugas Bulog,” tutur Rudi. Dari hasil pengambilan acak tersebut, Khofifah mendapati bahwa kualitas Raskin layak diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan penjelasan Rudi, tentang terjaganya kualitas raskin, tidak lepas dari berbagai perlakuan yang diberikan terhadap beras tersebut. Mulai dari pembelian di tingkat petani, penyimpanan, hingga distribusi.
Penekanan terhadap kualitas selalu menjadi prioritas. Artinya, jika terdapat beras dengan kualitas di bawah standar, maka Bulog akan menolak. Sedangkan saat penyimpanan, pihaknya selalu menjaga agar beras dalam kondisi kering. Selain itu, agar terbebas dari jamur, gurem, dan hama, Bulog juga selalu memberikan fungisida dan penyemprotan anti hama. “Agar tidak mengenai beras, ketika penyemprotan dilakukan, maka seluruh beras ditutup dengan plastik,” katanya.
Melalui berbagai perlakuan tersebut, hingga saat ini distribusi yang dilakukan di enam kabupaten/kota yakni Samarinda, Kutai Timur, Kutai Barat, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Mahakam, disambut baik masyarakat miskin.
“Bahkan jika terdapat keluhan terhadap kualitas dan kuantitas, kami akan segera mengganti,” katanya.Hal yang sama disampaikan Miftahul Ulum, Kasubdivre Cirebon. Menurutnya, dalam sidak yang dilakukan di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua Komisi IV DPR HE Herman Khaeron, juga menemukan bahwa kualitas beras raskin, relatif baik.
Meski terdapat kutu, namun menurut Herman masih bisa diterima. Selain itu, keberadaan kutu justru menunjukkan bahwa beras raskin adalah beras yang sehat dan bebas dari pestisida. “Beliau berpesan agar Bulog meingkatkan pengawasan terhadap kualitas raskin, termasuk meningkatkan standar kualitas untuk masyarakat,” kata Ulum.
Ulum sendiri menyikapi positif masukan dari wakil rakyat tersebut. Dia mengatakan, bahwa selama ini, pihaknya selalu menjaga dan meningkatkan kualitas. Pada saat melakukan pembelian dari petani, Bulog menjaga agar beras yang dibeli memiliki kandungan pestisida serendah mungkin. Sedangkan pada penyimpanan di gudang, Bulog selalu berupaya menjaga kebersihan dan kekeringan gudang. Jangan sampai ada atap yang bocor, misalnya, karena bisa berpengaruh terhadap kualitas beras.
Tidak hanya itu. Ketika hendak melakukan distribusi, Bulog juga melakukan cek dan ricek sebelum beras keluar dari gudang. Pengecekan yang dilakukan bersama tim Pemda, tidak hanya terkait kuantitas, namun juga kualitas raskin. “Makanya saya sangat yakin akan kualitas beras raskin. Jika ada yang mengatakan kurang bagus, saya akan melakukan pengecekan secara langsung,” katanya.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/02/12/masih-ada-kutu-tapi-kualitas-raskin-semakin-baik
Kamis, 12 Februari 2015
Takaran Berkurang, Distribusi Raskin Disarankan Dilakukan Kelurahan
Kamis, 12 Februari 2015
TASIKMALAYA, TRIBUN - Menyusul sinyalemen pengurangan takaran beras miskin (raskin) diduga terjadi pada proses angkutan, sejumlah Ketua RT dan RW di Kota Tasikmalaya meminta agar tanggungjawab pendistribusian raskin diserahkan ke kelurahan masing-masing dibantu masyarakat agar lebih mudah melakukan pemantauan.
"Jadi biaya pengangkutannya diserahkan saja ke kelurahan. Nanti kelurahan dibantu warga yang melakukan pengangkutan. Itu akan mempermudah pengawasan, karena warga atau pun petugas kelurahan akan ikut mengawal," kata Ketua RW 02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Uu Suhartadi, Kamis (12/2).
Sehari sebelumnya, Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Linggajaya, Kota Tasikmalaya, E Hermawan, menduga penyusutan takaran raskin dalam karung terjadi pada proses pengangkutan. Hal itu dikatakannya, setelah sekelompok pemuda dan mahasiswa yang menyaksikan penimbangan raskin di GBB ternyata tidak kurang. Setiap sampel karung berisi raskin beratnya pas 15 kg.
Menurut Uu, jika proses pendistribusian seperti itu maka tidak akan ada lagi takaran raskin dalam karung yang kurang. Kalau masih saja ada kekurangan, juga akan mudah melacaknya. Yaitu diantara proses angkutan maupun di gudang bulog sendiri. Tinggal dilakukan pemeriksaan yang melibatkan aparat hukum. (stf)
http://jabar.tribunnews.com/2015/02/12/takaran-berkurang-distribusi-raskin-disarankan-dilakukan-keluarahan
TASIKMALAYA, TRIBUN - Menyusul sinyalemen pengurangan takaran beras miskin (raskin) diduga terjadi pada proses angkutan, sejumlah Ketua RT dan RW di Kota Tasikmalaya meminta agar tanggungjawab pendistribusian raskin diserahkan ke kelurahan masing-masing dibantu masyarakat agar lebih mudah melakukan pemantauan.
"Jadi biaya pengangkutannya diserahkan saja ke kelurahan. Nanti kelurahan dibantu warga yang melakukan pengangkutan. Itu akan mempermudah pengawasan, karena warga atau pun petugas kelurahan akan ikut mengawal," kata Ketua RW 02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Uu Suhartadi, Kamis (12/2).
Sehari sebelumnya, Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Linggajaya, Kota Tasikmalaya, E Hermawan, menduga penyusutan takaran raskin dalam karung terjadi pada proses pengangkutan. Hal itu dikatakannya, setelah sekelompok pemuda dan mahasiswa yang menyaksikan penimbangan raskin di GBB ternyata tidak kurang. Setiap sampel karung berisi raskin beratnya pas 15 kg.
Menurut Uu, jika proses pendistribusian seperti itu maka tidak akan ada lagi takaran raskin dalam karung yang kurang. Kalau masih saja ada kekurangan, juga akan mudah melacaknya. Yaitu diantara proses angkutan maupun di gudang bulog sendiri. Tinggal dilakukan pemeriksaan yang melibatkan aparat hukum. (stf)
http://jabar.tribunnews.com/2015/02/12/takaran-berkurang-distribusi-raskin-disarankan-dilakukan-keluarahan
Mahasiswa di Tasikmalaya Kontrol Langsung Penimbangan Raskin
Rabu, 11 Februari 2015
TASIKMALAYA, TRIBUN - Tak puas dengan penjelasan pihak Gudang Bulog Baru (GBB) Linggajaya terkait soal takaran beras miskin (raskin), belasan pemuda dan mahasiswa yang beraksi unjuk rasa di GBB, Rabu (11/2), mengontrol langsung takaran raskin di dalam gudang.
Sebelumnya pengunjuk rasa mempertanyakan raskin yang kerap susut dari takaran resminya. Setiap karung raskin 15 kg hanya berisi 13-14 kg saat ditimbang ulang di kantor kelurahan maupun desa. Tapi menurut pihak bulog penyusutan bukan di gudang, tapi bisa saja di proses pengangkutan.
Proses penimbangan karung raskin di gudang tak hanya disaksikan pengunjuk rasa tapi juga wartawan dan polisi yang diminta pengunjuk rasa menjadi saksi. Sejumlah sampel karung raskin saat ditimbang rata-rata beratnya sesuai 15 kg. Ada beberapa yang tidak sesuai tapi diklaim pihak GBB sebagai barang apkir dan tidak akan dikirim. "Walau hasilnya di gudang tidak ada pengurangan, tapi kita tetap menuntut bulog ikut bertanggungjawab moral atas susutnya raskin. Misal melakukan pengawasan ketat sampai beras tiba di lokasi tujuan," kata korlap aksi Fahmi Muzaki.
Kepala GBB Linggajaya, E Rahmawan, mengatkan, pihaknya sebenarnya masih memberikan kesempatan kepada kelurahan atau desa yang menemukan takaran raskin kurang untuk dikembalikan. "Jadi yang kurang bisa ditukarkan dalam kurun 1x 24 jam," ujarnya. Namun menurut Fahmi itu tidak masuk akal karena butuh biaya angkut dan siapa yang akan menanggungnya. (stf)
 |
| Pengunjuk rasa, wartawan dan polisi menyaksikan proses penimbangan karung raskin di GBB Linggajaya, Kota Tasikmalaya, Rabu (11/2). |
Sebelumnya pengunjuk rasa mempertanyakan raskin yang kerap susut dari takaran resminya. Setiap karung raskin 15 kg hanya berisi 13-14 kg saat ditimbang ulang di kantor kelurahan maupun desa. Tapi menurut pihak bulog penyusutan bukan di gudang, tapi bisa saja di proses pengangkutan.
Proses penimbangan karung raskin di gudang tak hanya disaksikan pengunjuk rasa tapi juga wartawan dan polisi yang diminta pengunjuk rasa menjadi saksi. Sejumlah sampel karung raskin saat ditimbang rata-rata beratnya sesuai 15 kg. Ada beberapa yang tidak sesuai tapi diklaim pihak GBB sebagai barang apkir dan tidak akan dikirim. "Walau hasilnya di gudang tidak ada pengurangan, tapi kita tetap menuntut bulog ikut bertanggungjawab moral atas susutnya raskin. Misal melakukan pengawasan ketat sampai beras tiba di lokasi tujuan," kata korlap aksi Fahmi Muzaki.
Kepala GBB Linggajaya, E Rahmawan, mengatkan, pihaknya sebenarnya masih memberikan kesempatan kepada kelurahan atau desa yang menemukan takaran raskin kurang untuk dikembalikan. "Jadi yang kurang bisa ditukarkan dalam kurun 1x 24 jam," ujarnya. Namun menurut Fahmi itu tidak masuk akal karena butuh biaya angkut dan siapa yang akan menanggungnya. (stf)
Rabu, 11 Februari 2015
Massa Datangi Gudang Bulog Tasikmalaya, Usut Mafia Raskin
Rabu, 11 Februari 2015
Puluhan massa berunjuk rasa di depan Gudang Bulog Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Rabu (11/2/2015). Mereka membentangkan spanduk dan meneriakan yel-yel terkait dengan penyaluran beras miskin (raskin).
"Kami menduga ada mafia raskin yang memainkan penyaluran beras. Dari satu karung yang seharusnya 15 kilogram, susut. Itu merugikan masyarakat," kata koordinator aksi, Fahmi Muzaki dalam orasinya.
Mereka juga mengecam tindakan tersebut bahkan akan melaporkan ke aparat hukum. Hingga saat ini, aksi masih berlangsung dan memaksa bertemu dengan pejabat Bulog.
Septian Danardi
 |
"Kami menduga ada mafia raskin yang memainkan penyaluran beras. Dari satu karung yang seharusnya 15 kilogram, susut. Itu merugikan masyarakat," kata koordinator aksi, Fahmi Muzaki dalam orasinya.
Mereka juga mengecam tindakan tersebut bahkan akan melaporkan ke aparat hukum. Hingga saat ini, aksi masih berlangsung dan memaksa bertemu dengan pejabat Bulog.
Septian Danardi
Usut Tuntas Mafia Raskin!
Rabu, 11 Februari 2015
RMOLJabar. Massa mengatasnamakan Masyarakat Tasikmalaya Menggugat (MTM) mendatangi Gudang Besar Beras (GBB) Linggajaya Tasikmalaya, Rabu (11/2).
Sambil membakar ban, mereka menyuarakan kejanggalan kuantitas raskin yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat. Yang seharusnya setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai ketentuan mendapatkan 15 kilogram, namun di wilayah-wilayah tertentu, kuantitas raskin yang diterima masyarakat tidak mencapai 15 kilogram.
"Ada wilayah-wilayah tertentu, raskin yang diterima tidak mencapai 15 kilogram, ada penyusutan sekitar 1 hingga 2 kilogram setiap karungnya," ungkap Korlap aksi Fahmi Muzaki.
Pendemo menilai ini merupakan kesalahan pihak Bulog, karena yang diketahui masyarakat distribusi raskin dari Bulog.
"Kami mempertanyakan, apa ini jelas kecurangan Bulog, Satker, Divre atau jasa angkutan?," tandasnya.
Untuk membuktikan kejanggalan tersebut, pihak Bulog mempersilahkan dari perwalikan pendemo masuk ke gudang untuk mengecek kuantitas raskin secara random.
Namun, setelah menimbang secara random, tidak ditemukan karung beras yang kuantitasnya dibawah 15 kilogram.
Sementara itu, Kepala Gudang Besar Beras Linggajaya Encep Rahmawan mengatakan sesuai prosedur komplain, apabila masyarakat menerima barang yang tidak sesuai kuantitasnya segera dikembalikan.
"Kalau secara kuantitas berkurang, itu tanggung jawab angkutan, karena dari Bulog sudah sesuai, Satker ke angkutan,"tuturnya.[gun]
http://www.rmoljabar.com/read/2015/02/11/6202/Usut-Tuntas-Mafia-Raskin!-
RMOLJabar. Massa mengatasnamakan Masyarakat Tasikmalaya Menggugat (MTM) mendatangi Gudang Besar Beras (GBB) Linggajaya Tasikmalaya, Rabu (11/2).
Sambil membakar ban, mereka menyuarakan kejanggalan kuantitas raskin yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat. Yang seharusnya setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai ketentuan mendapatkan 15 kilogram, namun di wilayah-wilayah tertentu, kuantitas raskin yang diterima masyarakat tidak mencapai 15 kilogram.
"Ada wilayah-wilayah tertentu, raskin yang diterima tidak mencapai 15 kilogram, ada penyusutan sekitar 1 hingga 2 kilogram setiap karungnya," ungkap Korlap aksi Fahmi Muzaki.
Pendemo menilai ini merupakan kesalahan pihak Bulog, karena yang diketahui masyarakat distribusi raskin dari Bulog.
"Kami mempertanyakan, apa ini jelas kecurangan Bulog, Satker, Divre atau jasa angkutan?," tandasnya.
Untuk membuktikan kejanggalan tersebut, pihak Bulog mempersilahkan dari perwalikan pendemo masuk ke gudang untuk mengecek kuantitas raskin secara random.
Namun, setelah menimbang secara random, tidak ditemukan karung beras yang kuantitasnya dibawah 15 kilogram.
Sementara itu, Kepala Gudang Besar Beras Linggajaya Encep Rahmawan mengatakan sesuai prosedur komplain, apabila masyarakat menerima barang yang tidak sesuai kuantitasnya segera dikembalikan.
"Kalau secara kuantitas berkurang, itu tanggung jawab angkutan, karena dari Bulog sudah sesuai, Satker ke angkutan,"tuturnya.[gun]
http://www.rmoljabar.com/read/2015/02/11/6202/Usut-Tuntas-Mafia-Raskin!-
WARGA PROTES, RASKIN APEK DAN BERKUTU
Rabu, 11 Februari 2015
Karanganyar - Lagi-lagi penyaluran beras miskin (Raskin) dari gudang Gulog area karanganyar, menuai protes masyarakat penerima. Pasalnya, kondisi beras tersebut bauk dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kondisi temuan beras bauk busuk itu terjadi di Kecamatan Jaten.
"Bantuan raskin yang kami terima dalam kondisi bau apek dan berkutu. Kejadian selalu berulang. Kami juga sudah melaporkan, katanya mau diganti, tapi sampai sekarang tidak ada,” kata Suminah, warga Jaten, kemarin.
Tidak hanya Suminah saja mengeluhkan kondisi beras busuk ini. Rusmini, warga yang sama juga mengaku kondisi raskin yang diterimanya tak layak untuk dikonsumsi manusia. Pasalnya, beras yang diterima mengeluarkan bauk busuk dan tidak seperti biasnya yang pernah diterima selama ini. "Beras yang kami terima juga mengeluarkan bauk busuk," jelasnya.
Sementara itu, kepala bagian perekonomian Pemkab Karanganyar, Timotius Suryadi, Selasa (10/2) mengatakan, pihaknya telah menyalurkan raskin kepada 51.638 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Dijelaskannya, setiap keluarga mendapat jatah 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram.
Terkait dengan adanya keluhan warga, Timotius menganggap hal tersebut sangat wajar.Timotius menyarankan kepada warga penerima, jika memang ada beras yang bau apek dan berkutu, dipersilahkan langsung menukarkan.
"Kita belum menerima laporan. Kalau memang ada masyarakat yang menerima beras bauk busuk, silakan laporkan nantinya akan diganti. Sebab selama penyaluran belum ada yang melaporkan, malah saya tau dari rekan-rekan media," ujarnya.(iwan iswanda/Nurfat JS)
Karanganyar - Lagi-lagi penyaluran beras miskin (Raskin) dari gudang Gulog area karanganyar, menuai protes masyarakat penerima. Pasalnya, kondisi beras tersebut bauk dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kondisi temuan beras bauk busuk itu terjadi di Kecamatan Jaten.
"Bantuan raskin yang kami terima dalam kondisi bau apek dan berkutu. Kejadian selalu berulang. Kami juga sudah melaporkan, katanya mau diganti, tapi sampai sekarang tidak ada,” kata Suminah, warga Jaten, kemarin.
Tidak hanya Suminah saja mengeluhkan kondisi beras busuk ini. Rusmini, warga yang sama juga mengaku kondisi raskin yang diterimanya tak layak untuk dikonsumsi manusia. Pasalnya, beras yang diterima mengeluarkan bauk busuk dan tidak seperti biasnya yang pernah diterima selama ini. "Beras yang kami terima juga mengeluarkan bauk busuk," jelasnya.
Sementara itu, kepala bagian perekonomian Pemkab Karanganyar, Timotius Suryadi, Selasa (10/2) mengatakan, pihaknya telah menyalurkan raskin kepada 51.638 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Dijelaskannya, setiap keluarga mendapat jatah 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram.
Terkait dengan adanya keluhan warga, Timotius menganggap hal tersebut sangat wajar.Timotius menyarankan kepada warga penerima, jika memang ada beras yang bau apek dan berkutu, dipersilahkan langsung menukarkan.
"Kita belum menerima laporan. Kalau memang ada masyarakat yang menerima beras bauk busuk, silakan laporkan nantinya akan diganti. Sebab selama penyaluran belum ada yang melaporkan, malah saya tau dari rekan-rekan media," ujarnya.(iwan iswanda/Nurfat JS)
Dinsos: Kualitas Beras Buruk, Kembalikan!
Rabu, 11 Februari 2015
Raskin Wonogiri yang diterima masyarakat harus berkualitas baik. Karenanya, Dinsos Wonogiri meminta warga yang menerima raskin bekualitas buruk untuk mengembalikannya.
Solopos.com, WONOGIRI — Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri meminta warga penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) langsung mengembalikan beras yang mereka terima dari petugas jika kualitasnya buruk.
Bulan ini, raskin di Wonogiri dibagikan dua kali. Pertama, raskin jatah Januari 2015 didistribusikan pada Senin-Sabtu (9-14/2/2015). Kedua, raskin jatah Februari didistribusikan pada Jumat (23/2/2015).
Jumlah penerima raskin tahun ini masih sama dengan tahun lalu yakni 70.569 RTS. Sedangkan beras yang dibagikan mencapai 1.058.535 kilogram (kg). Biaya tebus per kg senilai Rp1.600.
“Pekan ini, distribusi raskin Januari diharapkan selesai. Setelah itu disusul jatah raskin bulan Februari,” kata Kepala Dinsos Wonogiri, Suwartono, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (10/2/2015).
Suwartono menjelaskan penerima raskin diharapkan langsung mengembalikan beras yang mereka terima jika kualitasnya buruk untuk ditukar dengan beras yang kualitasnya lebih baik. Kriteria beras berkualitas buruk di antaranya sudah berubah menjadi tepung dan ada guram atau kutu.
“Apabila RTS menerima raskin bercirikan seperti itu, silakan lapor dalam waktu dua kali 24 jam. Petugas akan mendatangi RTS untuk menukar dengan beras yang lebih baik,” jelas dia.
Suwartono berharap mutu raskin yang dibagikan bulan ini berbeda dari raskin yang telah diinspeksi beberapa waktu lalu. Saat inspeksi itu, Suwartono menemukan ada guram di karung raskin tersebut.
“Guram yang ditemukan saat inspeksi masih berada di luar atau masih menempel di karung plastik dan belum masuk ke dalam. Hasil pengecekan di lapangan itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengiriman raskin. Kami berharap raskin yang telah dibagikan tidak berguram dan berkutu,” kata dia.
Lebih lanjut, Suwartono menyatakan dua hari berjalan belum ada komplain yang masuk ke Dinsos terkait pembagian raskin. “Mudah-mudahan kualitas raskin bagus sehingga tidak ada komplain,” ujar dia.
Mengenai kabar adanya raskin yang dijual oleh RTS, Suwartono mengatakan itu hak penerima. Dia tak kuasa melarang karena raskin yang terbagi sudah menjadi hak RTS.
Sementara itu, Kepala Subdivre III Bulog Surakarta, Yudi Prakasa, saat dihubungi Solopos.com, Selasa (10/2/2015), membantah raskin di gudang Bulog berkutu. “Guram di kantong plastik bisa dibersihkan. Bulog selalu membersihkan raskin sebelum didistribusikan. Jadi tidak ada raskin berkutu,” ujar dia.
Yudi menerangkan ada tiga kategori gangguan terhadap tumpukan beras, yaitu rendah atau ringan, sedang, dan berat. Gangguan di Gudang Bulog Ngadirojo tergolong rendah atau ringan. Bulog telah melakukan fumigasi dan memberi obat untuk menghilangkan guram. “Bulog menjamin raskin tidak berguram,” jelas dia.
http://www.solopos.com/2015/02/11/raskin-wonogiri-dinsos-kualitas-beras-buruk-kembalikan-576060
Raskin Wonogiri yang diterima masyarakat harus berkualitas baik. Karenanya, Dinsos Wonogiri meminta warga yang menerima raskin bekualitas buruk untuk mengembalikannya.
Solopos.com, WONOGIRI — Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri meminta warga penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) langsung mengembalikan beras yang mereka terima dari petugas jika kualitasnya buruk.
Bulan ini, raskin di Wonogiri dibagikan dua kali. Pertama, raskin jatah Januari 2015 didistribusikan pada Senin-Sabtu (9-14/2/2015). Kedua, raskin jatah Februari didistribusikan pada Jumat (23/2/2015).
Jumlah penerima raskin tahun ini masih sama dengan tahun lalu yakni 70.569 RTS. Sedangkan beras yang dibagikan mencapai 1.058.535 kilogram (kg). Biaya tebus per kg senilai Rp1.600.
“Pekan ini, distribusi raskin Januari diharapkan selesai. Setelah itu disusul jatah raskin bulan Februari,” kata Kepala Dinsos Wonogiri, Suwartono, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (10/2/2015).
Suwartono menjelaskan penerima raskin diharapkan langsung mengembalikan beras yang mereka terima jika kualitasnya buruk untuk ditukar dengan beras yang kualitasnya lebih baik. Kriteria beras berkualitas buruk di antaranya sudah berubah menjadi tepung dan ada guram atau kutu.
“Apabila RTS menerima raskin bercirikan seperti itu, silakan lapor dalam waktu dua kali 24 jam. Petugas akan mendatangi RTS untuk menukar dengan beras yang lebih baik,” jelas dia.
Suwartono berharap mutu raskin yang dibagikan bulan ini berbeda dari raskin yang telah diinspeksi beberapa waktu lalu. Saat inspeksi itu, Suwartono menemukan ada guram di karung raskin tersebut.
“Guram yang ditemukan saat inspeksi masih berada di luar atau masih menempel di karung plastik dan belum masuk ke dalam. Hasil pengecekan di lapangan itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengiriman raskin. Kami berharap raskin yang telah dibagikan tidak berguram dan berkutu,” kata dia.
Lebih lanjut, Suwartono menyatakan dua hari berjalan belum ada komplain yang masuk ke Dinsos terkait pembagian raskin. “Mudah-mudahan kualitas raskin bagus sehingga tidak ada komplain,” ujar dia.
Mengenai kabar adanya raskin yang dijual oleh RTS, Suwartono mengatakan itu hak penerima. Dia tak kuasa melarang karena raskin yang terbagi sudah menjadi hak RTS.
Sementara itu, Kepala Subdivre III Bulog Surakarta, Yudi Prakasa, saat dihubungi Solopos.com, Selasa (10/2/2015), membantah raskin di gudang Bulog berkutu. “Guram di kantong plastik bisa dibersihkan. Bulog selalu membersihkan raskin sebelum didistribusikan. Jadi tidak ada raskin berkutu,” ujar dia.
Yudi menerangkan ada tiga kategori gangguan terhadap tumpukan beras, yaitu rendah atau ringan, sedang, dan berat. Gangguan di Gudang Bulog Ngadirojo tergolong rendah atau ringan. Bulog telah melakukan fumigasi dan memberi obat untuk menghilangkan guram. “Bulog menjamin raskin tidak berguram,” jelas dia.
http://www.solopos.com/2015/02/11/raskin-wonogiri-dinsos-kualitas-beras-buruk-kembalikan-576060
Pemkab Bogor Tolak Raskin Berkualitas Jelek
Selasa, 10 Februari 2015
Cibinong, HanTer - Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menegaskan akan mengembalikan raskin berkualitas buruk yang didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik Sub Divre Cianjur kepada 155.894 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Kalau nanti ada temuan beras Raskin berkualitas buruk masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Maka beras Raskin akan dikembalikan," kata Sekda Pemkab Bogor, Adang Suptandar di Cibinong saat 'launching' dan sosialisasi program Raskin Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2015, Selasa (10/2).
Ia mengatakan selain kualitas beras Raskin yang jelek, berdasarkan laporan pelaksanaan penyaluran program beras Raskin yang diterima 2014 di Kabupaten Bogor masih banyak ditemukan beberapa permasalahan yang merugikan RTS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Misalnya letak gudang beras jauh dari lokasi penerima serta ada beberapa kecamatan dan desanya mengalami penurunan pagu Raskin yang enggan menyalurkan Raskin karena dikhawatirkan akan terjadi masalah pada saat penyalurannya.
Ia mengatakan berkaitan dengan berbagai permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor meminta perhatian serius agar Bulog meningkatkan kualitas beras Raskin dan memperluas penyerapan penyaluran beras Raskin.
"Apabila masih terdapat beras berkualitas buruk yang diterima maka akan dikembalikan dan ditukar dengan beras kualitas baik," katanya.
Dikatakannuya Bulog juga harus melakukan penimbangan kembali di titik distribusi untuk beras Raskin yang dikirimnya. Selain itu, kata dia, pemerintah juga meminta kepada TN2K dan BPS untuk melakukan pendataan ulang RTS penerima manfaat di masyarakat melalui Musyawarah Desa.
Ia mengatakan sesuai kesepakatan jam pengiriman beras Raskin dari gudang ke desa antara Bulog Subdrive Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Maka tepat pada pukul 16.00 WIB gudang beras Bulog sudah tutup dan tidak ada lagi pendistribusian beras Raskin ke RTS.
"Apabila di luar jam tersebut masih terjadi pengiriman jangan diterima dan pihak gudang harus mendapatkan tindakan tegas,"katanya.
Menurut dia mulai bulan ini, Bulog bisa memanfaatkan gudang baru di Dramaga yang akan dibuka awal Februari 2015 untuk peningkatan pelayanan Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.
Sedangkan desa yang mengalami penurunan pagu Raskin agar tetap melakukan penyerapan dan penyaluran dengan cara pengambilan beras Raskin dilakukan per triwulan atau yang per semester mengingat masyarakat tetap masih membutuhkan beras Raskin.
Ia menyatakan sesuai permintaan Bupati Bogor akan mengurangi beban pengeluaran 155.894 Rumah Tangga Sasaran Beras Untuk Rakyat Miskin (RTS-Raskin) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras yang terdaftar dalam basis data terpadu untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Ia mengatakan beras bersubsidi yang didistribusikan Bulog kepada masyarakat Kabupaten Bogor sebanyak 15 kilogram/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600 rupiah mengembalikan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) kualitas buruk Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sedangkan realisasi penyaluran Raskin Kabupaten Bogor tahun 2014 sebesar 26.459 ton atau 94,29 persen dari pagu Raskin tahun 2014 sebesar 28.061 ton percepatan tahun 2014 merupakan pencapaian terbaik selama empat tahun terakhir. Dimana pencapaian tahun 2011,2012 dan 2013 sebesar 93,69 persen, 92,25 persen dan 88,20 persen.
Dengan melihat realisasi tersebut, kata dia, pemerintah mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada 13 kecamatan dan 341 desa yang telah berhasil menyalurkan Raskin 100 persen.
Khususnya untuk tiga kecamatan terbaik tercepat 100 persen yakni Kecamatan Bojong Gede, Ciseeng dan Cigudug.
"Saya berharap kecamatan dan desa lainnya segera menyusul prestasi penyaluran Raskin 100 persen,"katanya.
Untuk mencapai itu, kata dia, kecamatan dan desa harus mengembangkan sistem monitoring yang kuat dan evaluasi yang berkualitas tinggi agar menghasilkan dampak yang jelas dan terukur.
(ruli)
Cibinong, HanTer - Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menegaskan akan mengembalikan raskin berkualitas buruk yang didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik Sub Divre Cianjur kepada 155.894 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Kalau nanti ada temuan beras Raskin berkualitas buruk masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Maka beras Raskin akan dikembalikan," kata Sekda Pemkab Bogor, Adang Suptandar di Cibinong saat 'launching' dan sosialisasi program Raskin Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2015, Selasa (10/2).
Ia mengatakan selain kualitas beras Raskin yang jelek, berdasarkan laporan pelaksanaan penyaluran program beras Raskin yang diterima 2014 di Kabupaten Bogor masih banyak ditemukan beberapa permasalahan yang merugikan RTS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Misalnya letak gudang beras jauh dari lokasi penerima serta ada beberapa kecamatan dan desanya mengalami penurunan pagu Raskin yang enggan menyalurkan Raskin karena dikhawatirkan akan terjadi masalah pada saat penyalurannya.
Ia mengatakan berkaitan dengan berbagai permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor meminta perhatian serius agar Bulog meningkatkan kualitas beras Raskin dan memperluas penyerapan penyaluran beras Raskin.
"Apabila masih terdapat beras berkualitas buruk yang diterima maka akan dikembalikan dan ditukar dengan beras kualitas baik," katanya.
Dikatakannuya Bulog juga harus melakukan penimbangan kembali di titik distribusi untuk beras Raskin yang dikirimnya. Selain itu, kata dia, pemerintah juga meminta kepada TN2K dan BPS untuk melakukan pendataan ulang RTS penerima manfaat di masyarakat melalui Musyawarah Desa.
Ia mengatakan sesuai kesepakatan jam pengiriman beras Raskin dari gudang ke desa antara Bulog Subdrive Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Maka tepat pada pukul 16.00 WIB gudang beras Bulog sudah tutup dan tidak ada lagi pendistribusian beras Raskin ke RTS.
"Apabila di luar jam tersebut masih terjadi pengiriman jangan diterima dan pihak gudang harus mendapatkan tindakan tegas,"katanya.
Menurut dia mulai bulan ini, Bulog bisa memanfaatkan gudang baru di Dramaga yang akan dibuka awal Februari 2015 untuk peningkatan pelayanan Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.
Sedangkan desa yang mengalami penurunan pagu Raskin agar tetap melakukan penyerapan dan penyaluran dengan cara pengambilan beras Raskin dilakukan per triwulan atau yang per semester mengingat masyarakat tetap masih membutuhkan beras Raskin.
Ia menyatakan sesuai permintaan Bupati Bogor akan mengurangi beban pengeluaran 155.894 Rumah Tangga Sasaran Beras Untuk Rakyat Miskin (RTS-Raskin) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras yang terdaftar dalam basis data terpadu untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Ia mengatakan beras bersubsidi yang didistribusikan Bulog kepada masyarakat Kabupaten Bogor sebanyak 15 kilogram/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600 rupiah mengembalikan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) kualitas buruk Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sedangkan realisasi penyaluran Raskin Kabupaten Bogor tahun 2014 sebesar 26.459 ton atau 94,29 persen dari pagu Raskin tahun 2014 sebesar 28.061 ton percepatan tahun 2014 merupakan pencapaian terbaik selama empat tahun terakhir. Dimana pencapaian tahun 2011,2012 dan 2013 sebesar 93,69 persen, 92,25 persen dan 88,20 persen.
Dengan melihat realisasi tersebut, kata dia, pemerintah mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada 13 kecamatan dan 341 desa yang telah berhasil menyalurkan Raskin 100 persen.
Khususnya untuk tiga kecamatan terbaik tercepat 100 persen yakni Kecamatan Bojong Gede, Ciseeng dan Cigudug.
"Saya berharap kecamatan dan desa lainnya segera menyusul prestasi penyaluran Raskin 100 persen,"katanya.
Untuk mencapai itu, kata dia, kecamatan dan desa harus mengembangkan sistem monitoring yang kuat dan evaluasi yang berkualitas tinggi agar menghasilkan dampak yang jelas dan terukur.
(ruli)
Selasa, 10 Februari 2015
Wabup Mabar Persoalkan Petani Sawah Lembor Dapat Raskin
Selasa, 10 Februari 2015
POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO -- Wakil Bupati Manggarai Barat (Wabup Mabar), Maximus Gasa, mempersoalkan alokasi beras keluarga miskin (Raskin) yang diterima sejumlah petani sawah irigasi di Lembor. Menurutnya, penilaian bahwa Lembor merupakan salah satu gudang beras di NTT perlu dipertanyakan karena adanya fakta bahwa petani sawah Lembor juga dapat jatah raskin.
"Ada kecemasan karena Lembor itu dikenal sebagai gudang beras, tetapi kok kenapa banyak masyarakat di Lembor menerima raskin. Apa memang benar Lembor itu masih merupakan gudang beras. Kalau masih merupakan gudang beras maka sebaiknya Lembor itu digeser sebagai penerima raskin," kata Maximus.
Maximus menyampaikan itu saat pertemuan sekaligus MoU dengan Kodim 1612 Manggarai berkaitan dengan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Mabar, Jumat (6/2/2015).
Maximus juga menyoroti sistem ijon yang cukup mengganggu peningkatan ekonomi petani. "Adakalanya petani sudah menerima atau mendapatkan uang sebelum panen padinya, misalnya karena sistem ijon. Ini yang perlu diintervensi oleh pemerintah. Diminta kepada kita semua untuk memecahkan masalah yang membuat petani itu ijon," kata Maximus.
Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula, saat itu mengakui adanya persoalan pupuk seperti yang dialami petani sawah irigasi Lembor.
"Sampai saat ini salah satu persoalan pertanian di Manggarai Barat adalah harga pupuk yang kadang sembarangan. Jangan sampai hanya pergi bon-bon pupuk lalu tidak dipakai atau dijual lagi dan uangnya dipakai untuk hal yang lain," kata Dula.
Banyaknya bangunan di kawasan persawahan juga menurutnya menjadi salah satu persoalan serius di Lembor.
"Mungkin bangunan rumah-rumah itu mau menunjukkan bahwa yang bersangkutan kaya dan orang hebat. Sudah ditegaskan berulang kali bahwa membangun rumah di persawahan itu dilarang karena bisa menyempit areal persawahan," kata Dula seraya menyampaikan apresiasinya karena program upsus melibatkan TNI.
Komandan Kodim (Dandim) 1612 Manggarai, Letkol Kav Imron Rosadi, SE saat itu menjelaskan, program upsus sangat menunjang kesiapan pangan masyarakat dan itu juga menjadi perhatian TNI. Hadir saat itu sejumlah petugas penyuluh pertanian (PPL) dan para pejabat di Mabar. (ser)
http://kupang.tribunnews.com/2015/02/10/wabup-mabar-persoalkan-petani-sawah-lembor-dapat-raskin
POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO -- Wakil Bupati Manggarai Barat (Wabup Mabar), Maximus Gasa, mempersoalkan alokasi beras keluarga miskin (Raskin) yang diterima sejumlah petani sawah irigasi di Lembor. Menurutnya, penilaian bahwa Lembor merupakan salah satu gudang beras di NTT perlu dipertanyakan karena adanya fakta bahwa petani sawah Lembor juga dapat jatah raskin.
"Ada kecemasan karena Lembor itu dikenal sebagai gudang beras, tetapi kok kenapa banyak masyarakat di Lembor menerima raskin. Apa memang benar Lembor itu masih merupakan gudang beras. Kalau masih merupakan gudang beras maka sebaiknya Lembor itu digeser sebagai penerima raskin," kata Maximus.
Maximus menyampaikan itu saat pertemuan sekaligus MoU dengan Kodim 1612 Manggarai berkaitan dengan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Mabar, Jumat (6/2/2015).
Maximus juga menyoroti sistem ijon yang cukup mengganggu peningkatan ekonomi petani. "Adakalanya petani sudah menerima atau mendapatkan uang sebelum panen padinya, misalnya karena sistem ijon. Ini yang perlu diintervensi oleh pemerintah. Diminta kepada kita semua untuk memecahkan masalah yang membuat petani itu ijon," kata Maximus.
Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula, saat itu mengakui adanya persoalan pupuk seperti yang dialami petani sawah irigasi Lembor.
"Sampai saat ini salah satu persoalan pertanian di Manggarai Barat adalah harga pupuk yang kadang sembarangan. Jangan sampai hanya pergi bon-bon pupuk lalu tidak dipakai atau dijual lagi dan uangnya dipakai untuk hal yang lain," kata Dula.
Banyaknya bangunan di kawasan persawahan juga menurutnya menjadi salah satu persoalan serius di Lembor.
"Mungkin bangunan rumah-rumah itu mau menunjukkan bahwa yang bersangkutan kaya dan orang hebat. Sudah ditegaskan berulang kali bahwa membangun rumah di persawahan itu dilarang karena bisa menyempit areal persawahan," kata Dula seraya menyampaikan apresiasinya karena program upsus melibatkan TNI.
Komandan Kodim (Dandim) 1612 Manggarai, Letkol Kav Imron Rosadi, SE saat itu menjelaskan, program upsus sangat menunjang kesiapan pangan masyarakat dan itu juga menjadi perhatian TNI. Hadir saat itu sejumlah petugas penyuluh pertanian (PPL) dan para pejabat di Mabar. (ser)
http://kupang.tribunnews.com/2015/02/10/wabup-mabar-persoalkan-petani-sawah-lembor-dapat-raskin
Warga Bandung Diminta Kawal Penyaluran Raskin
Senin, 9 Februari 2015
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Warga kota Bandung diminta mengawal penyaluran beras miskin (raskin) yang dimulai Senin (9/2). Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, penyaluran raskin kepada 62.255 rumah tangga sasaran (RTS) menargetkan distribusi untuk 151 kelurahan.
"Selesai dalam waktu 8-9 hari," ujarnya, Senin (9/2). Distribusi ini dilakukan untuk periode Januari 2015.
Elly menegaskan, penyaluran raskin dari Bulog hingga warga sama sekali tidak dipungut biaya. Sebab, biaya distribusi raskin telah disubsidi Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 24 miliar.
"Warga harus menerima gratis. Tidak boleh ada pungutan apapun. Kalau ada pungutan tolong laporkan," ujarnya menegaskan.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menginstruksikan agar beras raskin yang sampai warga benar-benar berkualitas baik. Hal itu mengantisipasi kecurangan yang biasa terjadi pada penyaluran raskin di beberapa tempat.
"Bandung harus mendapat kualitas beras yang terbaik," ujar Wali Kota yang kerap disapa Emil tersebut.
Penyaluran raskin di Kota Bandung tahun 2015 ini merupakan ketiga kalinya dilakukan secara gratis kepada warga dengan jumlah penerima sebanyak 62.255 RTS. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sesuai dengan pagu raskin yang ditetapkan pemerintah pusat.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Warga kota Bandung diminta mengawal penyaluran beras miskin (raskin) yang dimulai Senin (9/2). Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, penyaluran raskin kepada 62.255 rumah tangga sasaran (RTS) menargetkan distribusi untuk 151 kelurahan.
"Selesai dalam waktu 8-9 hari," ujarnya, Senin (9/2). Distribusi ini dilakukan untuk periode Januari 2015.
Elly menegaskan, penyaluran raskin dari Bulog hingga warga sama sekali tidak dipungut biaya. Sebab, biaya distribusi raskin telah disubsidi Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 24 miliar.
"Warga harus menerima gratis. Tidak boleh ada pungutan apapun. Kalau ada pungutan tolong laporkan," ujarnya menegaskan.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menginstruksikan agar beras raskin yang sampai warga benar-benar berkualitas baik. Hal itu mengantisipasi kecurangan yang biasa terjadi pada penyaluran raskin di beberapa tempat.
"Bandung harus mendapat kualitas beras yang terbaik," ujar Wali Kota yang kerap disapa Emil tersebut.
Penyaluran raskin di Kota Bandung tahun 2015 ini merupakan ketiga kalinya dilakukan secara gratis kepada warga dengan jumlah penerima sebanyak 62.255 RTS. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sesuai dengan pagu raskin yang ditetapkan pemerintah pusat.
Senin, 09 Februari 2015
Raskin Apek, Warga Penerima Mengeluh
Senin, 9 Februari 2015
SRAGEN (KRjogja.com) - Sejumlah warga penerima beras untuk warga miskin (Raskin) di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen, mengeluh lantaran beras yang diterima berbau apek dan kualitasnya buruk. Warga terpaksa menggilingkan kembali beras jatah bulan Januari tersebut untuk menghilangkan bau apek.
Salah satu warga penerima Raskin, Mulyanto (50) warga Dukuh Poh Ireng, Desa Guworejo Senin (9/2/2015) menuturkan, beras jatah yang diterima kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Selain berbau apek, kondisi beras juga berwarna kuning. "Jatah untuk bulan November dan Desember kemarin sebenarnya juga berbau apek. Tapi untuk jatah bulan Januari ini ternyata jauh lebih buruk," ujarnya.
Mulyanto memperkirakan, raskin yang dibagikan ke warga merupakan stok lama sehingga kondisinya sudah tidak layak konsumsi. Melihat kondisi beras yang buruk ini, warga terpaksa membawa berasnya ke tempat penggilingan untuk digiling kembali. "Agar beras tidak berwarna kuning, warga memilih untuk menggiling ulang. Sebagian warga juga terpaksa menjemur kembali beras untuk mengurangi bau apek," jelasnya.
Dijelaskan Mulyanto, warga penerima Raskin yang tidak ingin repot, kadang memilih untuk menjual beras jatah tersebu dan ditukar dengan beras yang kualitasnya lebih baik. Daripada harus tombok dulu untuk menggiling ulang, tidak sedikit warga yang menjual pada tengkulak dan dibelikan lagi beras kualitas lebih bagus. Tapi konsekuensinya beras yang didapat lebih sedikit.
Sementara, penangungjawab pembagian Raskin Desa Guworejo, Paimin mengatakan, pihaknya memang menerima banyak keluhan dari warga terkait kondisi beras yang berbau apek dan berwarna kuning. Keluhan ini langsung disampaikan kepada petugas di atas agar bisa ditindaklanjuti. "Biasanya kalau ada keluhan, langsung diganti dengan beras yang kondisinya lebih bagus," tuturnya.
Paimin berharap, untuk jatah Raskin pada bulan-bulan selanjutnya harus lebih baik dari segi kualitas. Jangan sampai warga miskin yang sudah hidup susah, harus menanggung rugi karena kondisi beras yang tidak layak. "Keluhan seperti ini hampir selalu ada di setiap kecamatan. Makanya kami berharap agar jatah Raskin selanjutnya bisa lebih baik," tambahnya. (Sam)
http://krjogja.com/read/247980/raskin-apek-warga-penerima-mengeluh.kr
SRAGEN (KRjogja.com) - Sejumlah warga penerima beras untuk warga miskin (Raskin) di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen, mengeluh lantaran beras yang diterima berbau apek dan kualitasnya buruk. Warga terpaksa menggilingkan kembali beras jatah bulan Januari tersebut untuk menghilangkan bau apek.
Salah satu warga penerima Raskin, Mulyanto (50) warga Dukuh Poh Ireng, Desa Guworejo Senin (9/2/2015) menuturkan, beras jatah yang diterima kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Selain berbau apek, kondisi beras juga berwarna kuning. "Jatah untuk bulan November dan Desember kemarin sebenarnya juga berbau apek. Tapi untuk jatah bulan Januari ini ternyata jauh lebih buruk," ujarnya.
Mulyanto memperkirakan, raskin yang dibagikan ke warga merupakan stok lama sehingga kondisinya sudah tidak layak konsumsi. Melihat kondisi beras yang buruk ini, warga terpaksa membawa berasnya ke tempat penggilingan untuk digiling kembali. "Agar beras tidak berwarna kuning, warga memilih untuk menggiling ulang. Sebagian warga juga terpaksa menjemur kembali beras untuk mengurangi bau apek," jelasnya.
Dijelaskan Mulyanto, warga penerima Raskin yang tidak ingin repot, kadang memilih untuk menjual beras jatah tersebu dan ditukar dengan beras yang kualitasnya lebih baik. Daripada harus tombok dulu untuk menggiling ulang, tidak sedikit warga yang menjual pada tengkulak dan dibelikan lagi beras kualitas lebih bagus. Tapi konsekuensinya beras yang didapat lebih sedikit.
Sementara, penangungjawab pembagian Raskin Desa Guworejo, Paimin mengatakan, pihaknya memang menerima banyak keluhan dari warga terkait kondisi beras yang berbau apek dan berwarna kuning. Keluhan ini langsung disampaikan kepada petugas di atas agar bisa ditindaklanjuti. "Biasanya kalau ada keluhan, langsung diganti dengan beras yang kondisinya lebih bagus," tuturnya.
Paimin berharap, untuk jatah Raskin pada bulan-bulan selanjutnya harus lebih baik dari segi kualitas. Jangan sampai warga miskin yang sudah hidup susah, harus menanggung rugi karena kondisi beras yang tidak layak. "Keluhan seperti ini hampir selalu ada di setiap kecamatan. Makanya kami berharap agar jatah Raskin selanjutnya bisa lebih baik," tambahnya. (Sam)
http://krjogja.com/read/247980/raskin-apek-warga-penerima-mengeluh.kr
Langganan:
Postingan (Atom)