Senin, 30 Maret 2015
SIAK (BERITA HARIAN) - Beras miksin (raskin) bagi warga kurang mampu Kabupaten Siak yang disimpan di gudang Bulog Kecamatan Bungaraya berkapuk dan bahkan berulat.
Temuan raskin berkapuk dan berulat ini diketahui saat anggota DPPRD Siak menggelar reses di Kecamatan Bungaraya kemaren.
Menyikapi kondisi ini, Kabag Ekonomi Drs Muhamad Arifin ketika diwawancara mengatakan, raskin yang tidak layak dikonsumsi akan dikembalikan ke Bulog.
"Raskin yang tidak layak akan kita kembalikan ke Bulog lagi. Kita sudah mengrim surat ke Bulog agar raskin yang di simpan di Bulog Kecamatan Bungaraya di ganti dengan beras baru," ujar Arifin.
Dijelaskan Arifin, tidak layaknya raskin di Kecamatan Bungaraya disebabkan beras tersebut sudah lama tersimpan. Oleh sebab itu menurut Kabag Ekonomi Siak ini, bagi beras yang tidak layak akan dikembalikan. Ini sesuai dengan instruksi Mentri Sosial yang berkunjung ke Kabupaten Siak.
"Kalau beras raskin yang tidak layak,maka sesuai dengan intruksi Menteri sosial yang datang ke Siak beberapa waktu lalu beras ini harus di kembalikan lagi ke bulog. Karena itu, kita dari Bagian Ekonomi sudah membuat surat ke Bulog agar beras tersebut bisa di ganti dengan yang baru.(adi)
http://newberitaharian.com/riau/siak/item/1204-raskin-bungaraya-berulat
Selasa, 31 Maret 2015
Raskin di Sumenep kualitasnya untuk makanan ternak
Senin,30 Maret 2015
SICOM-Pemerintah diminta mengganti beras raskin yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep dengan beras yang layak konsumsi. Pengakuan ini disampaikan Nawawi warga Desa Sentor laok kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep saat menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Jatim dapil Madura Achmad Iskandar, sabtu 28/3.
Nawawi mengaku, beras raskin yang diberikan kepada warga desanya sangat tidak layak di makan.
“Beras yang diberikan ke kami, lebih layak diberikan untuk makanan sapi. kualitasnya sangat buruk. maka kami mohon untuk raskin jangan beri kami yang kualitasnya untuk binatang,” kata Nawawi.
Menanggapi keluhan itu, Achmad Iskandar berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Komisi B DPRD Jatim, Dolog di Sumenep dan Pemprop.
“Saya akan perintahkan komisi B (DPRD JATIM ) untuk lakukan klarifikasi ke Dolog. Sebab selama ini secara diplomasi selalu bilang beras (raskin) nya bagus. tapi faktanya mereka (masyarakat ) bilang beras nya kualitasnya jelek,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, jika benar beras raskin itu kualitasnya jelek maka ini tentu sangat mengecewakan. Dan Pemprop harus melakukan tindakan cepat untuk menggantinya.
“Saya harap ini segera diatasi. digantilah dengan yang baik. Tapi setahu saya selama ini pemerintah selalu memberi beras dengan kualitas bagus. layak konsumsi.” kata Iskandar.
Menurut pria asli Madura ini pengakuan Nawawi harus disikapi serius oleh Pemerintah. Sebab beras merupakan kebutuhan sehari hari yang harus selalu ada.
“Kalau mereka makan nasi dari beras yang jelek, artinya kesehatan dan gizi mereka diabaikan, ini tidak boleh terjadi di Jawa Timur sebagai lumbung beras Nasional. Malu lah kita,” tegas Iskandar. Nang
SICOM-Pemerintah diminta mengganti beras raskin yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep dengan beras yang layak konsumsi. Pengakuan ini disampaikan Nawawi warga Desa Sentor laok kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep saat menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Jatim dapil Madura Achmad Iskandar, sabtu 28/3.
Nawawi mengaku, beras raskin yang diberikan kepada warga desanya sangat tidak layak di makan.
“Beras yang diberikan ke kami, lebih layak diberikan untuk makanan sapi. kualitasnya sangat buruk. maka kami mohon untuk raskin jangan beri kami yang kualitasnya untuk binatang,” kata Nawawi.
Menanggapi keluhan itu, Achmad Iskandar berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Komisi B DPRD Jatim, Dolog di Sumenep dan Pemprop.
“Saya akan perintahkan komisi B (DPRD JATIM ) untuk lakukan klarifikasi ke Dolog. Sebab selama ini secara diplomasi selalu bilang beras (raskin) nya bagus. tapi faktanya mereka (masyarakat ) bilang beras nya kualitasnya jelek,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, jika benar beras raskin itu kualitasnya jelek maka ini tentu sangat mengecewakan. Dan Pemprop harus melakukan tindakan cepat untuk menggantinya.
“Saya harap ini segera diatasi. digantilah dengan yang baik. Tapi setahu saya selama ini pemerintah selalu memberi beras dengan kualitas bagus. layak konsumsi.” kata Iskandar.
Menurut pria asli Madura ini pengakuan Nawawi harus disikapi serius oleh Pemerintah. Sebab beras merupakan kebutuhan sehari hari yang harus selalu ada.
“Kalau mereka makan nasi dari beras yang jelek, artinya kesehatan dan gizi mereka diabaikan, ini tidak boleh terjadi di Jawa Timur sebagai lumbung beras Nasional. Malu lah kita,” tegas Iskandar. Nang
Senin, 30 Maret 2015
Koordinasi Pembagian Raskin Bermasalah
Senin, 30 Maret 2015
Penyaluran Terkendala Data
SURABAYA, KOMPAS — Pada minggu ini beras untuk keluarga miskin di daerah kembali dibagikan. Namun, pelaksanaan pembagian raskin di sejumlah daerah masih terkendala oleh koordinasi antara pemerintah daerah dan Bulog. Gudang untuk menyimpan raskin berada jauh dari penerimanya.
Laporan dari beberapa daerah hingga Minggu (29/3) menyebutkan, kendala jarak antara gudang dan penerima itu membuat beras untuk warga miskin (raskin) tak bisa dibagikan setiap saat. Kualitas raskin yang semestinya beras medium, saat dibagikan, terkadang buruk, seperti berbau dan pecah-pecah. Penerima raskin pun menjual kembali beras itu atau harus mengolahnya kembali agar tetap bisa dikonsumsi.
Untuk pembagian raskin, Bulog bertanggung jawab hingga titik distribusi di tingkat kecamatan/kota/kabupaten. Penyaluran raskin dari titik distribusi ke titik bagi di tingkat desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, tak sedikit pemerintah daerah yang tak mau menanggung biaya distribusi ini.
Koordinasi dalam pembagian raskin yang masih bermasalah itu diakui Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Masrukhi Backhro. Namun, ia mengingatkan, pembagian raskin yang sudah berlangsung 17 tahun, dengan sebelumnya dinamai program operasi pasar khusus, perlu dipertahankan. Mekanisme dan sistem penyalurannya yang harus segera dibenahi.
Gudang penyimpanan raskin, kata Masrukhi, harus didekatkan dengan penerima. Ini untuk menekan biaya penyaluran raskin. Gudang penyimpanan harus ada di setiap desa, atau kecamatan. Pengelolaannya bisa dilakukan badan usaha milik daerah (BUMD) pertanian, atau BUMD bekerja sama dengan Bulog.
Dengan adanya gudang di tiap desa atau kecamatan, selain akan memperpendek jalur distribusi, juga beras tidak terlampau lama disimpan. Kualitas beras akan lebih bagus dan terhindar dari kerusakan.
Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur Witono di Surabaya, Minggu, mengakui, tidak setiap saat raskin bisa dibagikan. Di Jatim rata-rata beras, termasuk untuk raskin, disimpan dalam gudang Bulog paling lama 4 bulan. Namun, jika ada raskin yang ketika disalurkan kepada warga kondisinya buruk, Bulog segera mengganti dengan stok baru.
Dalam gudang Bulog di Jatim juga disimpan raskin untuk jatah wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan sebagian untuk wilayah Sumatera.
Pemerintah daerah
Di Jakarta, Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty tak menampik masih adanya masalah dalam distribusi raskin. Upaya perbaikan juga terus dilakukan, antara lain dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pengecekan kualitas beras di gudang Bulog, sebelum dikirim ke titik distribusi.
Tantangannya memang jarak tempuh dari daerah ke gudang Bulog yang belum tentu dekat. Di luar Jawa ada yang butuh waktu sehari-semalam untuk menjangkau gudang Bulog.
Peran pemerintah daerah sangat penting dalam membantu mengawal raskin. Dengan alokasi raskin 3 juta ton setahun dalam kemasan 15 kilogram, terdapat 200 juta kantong raskin yang dikelola. "Tentu tak semuanya sempurna. Ada kemungkinan satu atau beberapa kantong yang turun kualitasnya. Ibarat dalam satu keranjang telur, ada saja yang pecah. Namun, Bulog terus berupaya meningkatkan kualitas raskin," kata Lely.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun mengakui, penyaluran raskin terkendala, terutama dengan data. Kasus raskin tak diterima oleh keluarga yang layak atau masih banyak rumah tangga sasaran yang belum masuk ke dalam daftar penerima. Oleh karena itu, data penerima raskin perlu dikaji ulang.
Berdasarkan pedoman umum raskin tahun 2015 yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, jumlah penerima raskin tahun ini 15.530.897 rumah tangga sasaran. Beras yang dialokasikan 2,79 juta ton. "Kementerian Sosial sedang memvalidasi data. Secara umum sudah kami lakukan sejak November 2014, dan harus dikerjakan secara bertahap," katanya.
Penerima raskin akan dicocokkan dengan data program keluarga harapan (PKH), kartu keluarga sejahtera (KKS), dan kartu Indonesia pintar (KIP) sehingga pengawasannya akan mudah. Kementerian Sosial juga mengalokasikan 500.000 penerima raskin cadangan (buffer) dalam APBN Perubahan tahun 2015, untuk mengantisipasi jika ada warga miskin yang belum terdata.
Akibat data tak valid, Khofifah mengakui, pembagian raskin di masyarakat tidak sesuai dengan aturan. Lazim terjadi pembagian sama rata karena kepala desa atau lurah merasa tidak adil apabila hanya keluarga tertentu yang menerima beras. Ada pula pembagian raskin secara bergilir antarwarga di desa itu.
Raskin keras
Dari sisi kualitas, raskin yang harus ditebus penerimanya sebesar Rp 1.600 per kilogram dinilai tak layak konsumsi. Butiran berasnya patah-patah dan banyak mengandung batu. Warna beras itu pun kekuning-kuningan. Agar layak dikonsumsi, raskin harus digiling ulang ke penggilingan beras keliling agar putih.
"Ini beras tadinya hitam. Namun, setelah digiling dan susut setengah kilogram jadi putih dan bisa dimakan," kata Ny Kiptiyah (48), warga Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jatim, yang menerima raskin.
Harun, pemilik penggilingan padi di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Jember, mengatakan kerap menerima jasa penggilingan beras dari penerima raskin. Kebanyakan beras yang diterima oleh keluarga miskin itu tak layak dikonsumsi jika langsung ditanak. Selain berbau apak, warna beras itu juga kuning.
Rodiatun (42), warga Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jateng, yang menerima raskin pada Sabtu lalu, mengatakan, nasi dari raskin biasanya keras. Oleh sebab itu, dari 15 kilogram raskin yang diterimanya, ia menukar 5 kilogram di antaranya dengan beras yang lebih baik sehingga saat dicampur, rasa beras itu menjadi lebih enak.
(ETA/SIR/WIE/MAS/B04/DNE/NIT/IRE/EGI/KOR/NIK)
http://print.kompas.com/baca/KOMPAS_ART0000000000000000012852818.aspx
Penyaluran Terkendala Data
SURABAYA, KOMPAS — Pada minggu ini beras untuk keluarga miskin di daerah kembali dibagikan. Namun, pelaksanaan pembagian raskin di sejumlah daerah masih terkendala oleh koordinasi antara pemerintah daerah dan Bulog. Gudang untuk menyimpan raskin berada jauh dari penerimanya.
Laporan dari beberapa daerah hingga Minggu (29/3) menyebutkan, kendala jarak antara gudang dan penerima itu membuat beras untuk warga miskin (raskin) tak bisa dibagikan setiap saat. Kualitas raskin yang semestinya beras medium, saat dibagikan, terkadang buruk, seperti berbau dan pecah-pecah. Penerima raskin pun menjual kembali beras itu atau harus mengolahnya kembali agar tetap bisa dikonsumsi.
Untuk pembagian raskin, Bulog bertanggung jawab hingga titik distribusi di tingkat kecamatan/kota/kabupaten. Penyaluran raskin dari titik distribusi ke titik bagi di tingkat desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, tak sedikit pemerintah daerah yang tak mau menanggung biaya distribusi ini.
Koordinasi dalam pembagian raskin yang masih bermasalah itu diakui Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Masrukhi Backhro. Namun, ia mengingatkan, pembagian raskin yang sudah berlangsung 17 tahun, dengan sebelumnya dinamai program operasi pasar khusus, perlu dipertahankan. Mekanisme dan sistem penyalurannya yang harus segera dibenahi.
Gudang penyimpanan raskin, kata Masrukhi, harus didekatkan dengan penerima. Ini untuk menekan biaya penyaluran raskin. Gudang penyimpanan harus ada di setiap desa, atau kecamatan. Pengelolaannya bisa dilakukan badan usaha milik daerah (BUMD) pertanian, atau BUMD bekerja sama dengan Bulog.
Dengan adanya gudang di tiap desa atau kecamatan, selain akan memperpendek jalur distribusi, juga beras tidak terlampau lama disimpan. Kualitas beras akan lebih bagus dan terhindar dari kerusakan.
Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur Witono di Surabaya, Minggu, mengakui, tidak setiap saat raskin bisa dibagikan. Di Jatim rata-rata beras, termasuk untuk raskin, disimpan dalam gudang Bulog paling lama 4 bulan. Namun, jika ada raskin yang ketika disalurkan kepada warga kondisinya buruk, Bulog segera mengganti dengan stok baru.
Dalam gudang Bulog di Jatim juga disimpan raskin untuk jatah wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan sebagian untuk wilayah Sumatera.
 |
Di Jakarta, Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty tak menampik masih adanya masalah dalam distribusi raskin. Upaya perbaikan juga terus dilakukan, antara lain dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pengecekan kualitas beras di gudang Bulog, sebelum dikirim ke titik distribusi.
Tantangannya memang jarak tempuh dari daerah ke gudang Bulog yang belum tentu dekat. Di luar Jawa ada yang butuh waktu sehari-semalam untuk menjangkau gudang Bulog.
Peran pemerintah daerah sangat penting dalam membantu mengawal raskin. Dengan alokasi raskin 3 juta ton setahun dalam kemasan 15 kilogram, terdapat 200 juta kantong raskin yang dikelola. "Tentu tak semuanya sempurna. Ada kemungkinan satu atau beberapa kantong yang turun kualitasnya. Ibarat dalam satu keranjang telur, ada saja yang pecah. Namun, Bulog terus berupaya meningkatkan kualitas raskin," kata Lely.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun mengakui, penyaluran raskin terkendala, terutama dengan data. Kasus raskin tak diterima oleh keluarga yang layak atau masih banyak rumah tangga sasaran yang belum masuk ke dalam daftar penerima. Oleh karena itu, data penerima raskin perlu dikaji ulang.
Berdasarkan pedoman umum raskin tahun 2015 yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, jumlah penerima raskin tahun ini 15.530.897 rumah tangga sasaran. Beras yang dialokasikan 2,79 juta ton. "Kementerian Sosial sedang memvalidasi data. Secara umum sudah kami lakukan sejak November 2014, dan harus dikerjakan secara bertahap," katanya.
Penerima raskin akan dicocokkan dengan data program keluarga harapan (PKH), kartu keluarga sejahtera (KKS), dan kartu Indonesia pintar (KIP) sehingga pengawasannya akan mudah. Kementerian Sosial juga mengalokasikan 500.000 penerima raskin cadangan (buffer) dalam APBN Perubahan tahun 2015, untuk mengantisipasi jika ada warga miskin yang belum terdata.
Akibat data tak valid, Khofifah mengakui, pembagian raskin di masyarakat tidak sesuai dengan aturan. Lazim terjadi pembagian sama rata karena kepala desa atau lurah merasa tidak adil apabila hanya keluarga tertentu yang menerima beras. Ada pula pembagian raskin secara bergilir antarwarga di desa itu.
Raskin keras
Dari sisi kualitas, raskin yang harus ditebus penerimanya sebesar Rp 1.600 per kilogram dinilai tak layak konsumsi. Butiran berasnya patah-patah dan banyak mengandung batu. Warna beras itu pun kekuning-kuningan. Agar layak dikonsumsi, raskin harus digiling ulang ke penggilingan beras keliling agar putih.
"Ini beras tadinya hitam. Namun, setelah digiling dan susut setengah kilogram jadi putih dan bisa dimakan," kata Ny Kiptiyah (48), warga Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jatim, yang menerima raskin.
Harun, pemilik penggilingan padi di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Jember, mengatakan kerap menerima jasa penggilingan beras dari penerima raskin. Kebanyakan beras yang diterima oleh keluarga miskin itu tak layak dikonsumsi jika langsung ditanak. Selain berbau apak, warna beras itu juga kuning.
Rodiatun (42), warga Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jateng, yang menerima raskin pada Sabtu lalu, mengatakan, nasi dari raskin biasanya keras. Oleh sebab itu, dari 15 kilogram raskin yang diterimanya, ia menukar 5 kilogram di antaranya dengan beras yang lebih baik sehingga saat dicampur, rasa beras itu menjadi lebih enak.
(ETA/SIR/WIE/MAS/B04/DNE/NIT/IRE/EGI/KOR/NIK)
http://print.kompas.com/baca/KOMPAS_ART0000000000000000012852818.aspx
Warga Keluhkan Raskin Buruk
Minggu, 29 Maret 2015
Magelang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mendapat keluhan dari warga terkait beras miskin (raskin) berkualitas buruk yang masih mereka terima. Keluhan tersebut datang dari warga Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang saat sedang melakukan video conference di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Karesidenan Kedu di Kantor Bakorwil II, Jumat (27/3)
“Selain bau, beras banyak kutu dan berwarna agak kekuning-kuningan,” kata Ketua PKK Desa Keji, Kurniawati kepada Ganjar.
Ditambahkannya, karena tidak dapat dikonsumsi, warga memilih untuk menjual beras raskin tersebut dan kemudian dibelikan beras yang lebih layak konsumsi. Untuk itu, dirinya meminta Ganjar untuk memperbaiki kualitas beras raskin agar tidak ada lagi keluhan.
Namun keluhan warga tersebut disanggah Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya yang mewakili Bupati Magelang hadir dalam Musrenbangwil. Menurutnya sebelum dibagikan, timnya selalu melakukan pengecekan terhadap kualitas beras.
“Petugas kecamatan mengontrol terus. Kalau jelek akan dikembalikan lagi ke Bulog,” katanya.
Saat mendapat aduan buruknya kualitas raskin, Ganjar mengaku sudah tidak kaget. Menurutnya itu sudah menjadi masalah klasik yang hingga kini belum ada pemecahannya. Dirinya menilai pola penyimpanan dan panjangnya rantai distribusi di Gudang Bulog menjadi salah satu penyebabnya.
“Pemilihan beras yang tidak bagus serta penyimpanan di Bulog terlalu lama. Makanya saya ingin agar Bulog punya alat perawatan beras agar dapat bertahan lama,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.
Untuk menyelesaikan masalah raskin, pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar mengubah sistem distribusi raskin. Ganjar berpendapat jika pola tidak diganti, persoalan raskin akan terus ada. Diapun mengusulkan adanya Gudang Bulog kecil di tiap desa agar distribusi ke warga lebih cepat. Selain itu, dia meminta warga yang menerima raskin tidak layak konsumsi segera mengembalikan ke Bulog dan meminta yang baru.
“Saya imbau masyarakat, kalau dapat raskin buruk dikembalikan. Jangan dijual, karena beras itu akan piknik saja,” katanya.
Masalah raskin ini merupakan salah satu dari masalah kemiskinan yang lebih banyak dibahas dalam musrenbangwil eks Karesidenan Kedu. Untuk mengentaskan kemiskinan, Ganjar mengapresiasi usulan dari Kabupaten Wonosobo yang melakukan indikasi kemiskinan melalui assessement kepada publik. Dengan assessment tersebut data kemiskinan tidak bergantung lagi kepada BPS yang selama ini dinilai kurang valid. Karenanya, Ganjar membuat tim yang nantinya dikirim untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Wonosobo.
“Masalah kemiskinan, kami lagi buat tim. Nanti saya minta untuk studi ke Wonosobo yang sudah di assess ke beberapa tempat. Saya lebih suka angka absolute miskin untuk ukuran masyarakat,” tuturnya.
Sementara untuk masalah galian C yang saat ini memang digencar ditertibkan, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusulkan kepadanya agar di switching ke peternakan sapi perah dan kambing. Sebab, ada sekitar 7.800 hektare lahan yang sudah diapresiasinya. Dia berpandangan switching tersebut dapat dikatakan agro techno park yang bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki banyak galian C, baik legal maupun ilegal.
“Switching yang disampaikan Pak Bupati Wonosobo itu bagus. Agro techno park bisa dijadikan percontohan,” pungkasnya.
Selain menghadiri Musrenbangwil eks Karesidenan Kedu di Bakorwil II, Ganjar menyempatkan diri untuk meninjau IPAL komunal di tengah kota yang ada di Kota Magelang. Menurutnya IPAL yang anggarannya mencapai Rp 400 juta tersebut dapat dijadikan percontohan tata kelola IPAL yang selama ini banyak dikeluhkan warga.
http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/warga-keluhkan-raskin-buruk
Magelang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mendapat keluhan dari warga terkait beras miskin (raskin) berkualitas buruk yang masih mereka terima. Keluhan tersebut datang dari warga Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang saat sedang melakukan video conference di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Karesidenan Kedu di Kantor Bakorwil II, Jumat (27/3)
“Selain bau, beras banyak kutu dan berwarna agak kekuning-kuningan,” kata Ketua PKK Desa Keji, Kurniawati kepada Ganjar.
Ditambahkannya, karena tidak dapat dikonsumsi, warga memilih untuk menjual beras raskin tersebut dan kemudian dibelikan beras yang lebih layak konsumsi. Untuk itu, dirinya meminta Ganjar untuk memperbaiki kualitas beras raskin agar tidak ada lagi keluhan.
Namun keluhan warga tersebut disanggah Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya yang mewakili Bupati Magelang hadir dalam Musrenbangwil. Menurutnya sebelum dibagikan, timnya selalu melakukan pengecekan terhadap kualitas beras.
“Petugas kecamatan mengontrol terus. Kalau jelek akan dikembalikan lagi ke Bulog,” katanya.
Saat mendapat aduan buruknya kualitas raskin, Ganjar mengaku sudah tidak kaget. Menurutnya itu sudah menjadi masalah klasik yang hingga kini belum ada pemecahannya. Dirinya menilai pola penyimpanan dan panjangnya rantai distribusi di Gudang Bulog menjadi salah satu penyebabnya.
“Pemilihan beras yang tidak bagus serta penyimpanan di Bulog terlalu lama. Makanya saya ingin agar Bulog punya alat perawatan beras agar dapat bertahan lama,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.
Untuk menyelesaikan masalah raskin, pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar mengubah sistem distribusi raskin. Ganjar berpendapat jika pola tidak diganti, persoalan raskin akan terus ada. Diapun mengusulkan adanya Gudang Bulog kecil di tiap desa agar distribusi ke warga lebih cepat. Selain itu, dia meminta warga yang menerima raskin tidak layak konsumsi segera mengembalikan ke Bulog dan meminta yang baru.
“Saya imbau masyarakat, kalau dapat raskin buruk dikembalikan. Jangan dijual, karena beras itu akan piknik saja,” katanya.
Masalah raskin ini merupakan salah satu dari masalah kemiskinan yang lebih banyak dibahas dalam musrenbangwil eks Karesidenan Kedu. Untuk mengentaskan kemiskinan, Ganjar mengapresiasi usulan dari Kabupaten Wonosobo yang melakukan indikasi kemiskinan melalui assessement kepada publik. Dengan assessment tersebut data kemiskinan tidak bergantung lagi kepada BPS yang selama ini dinilai kurang valid. Karenanya, Ganjar membuat tim yang nantinya dikirim untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Wonosobo.
“Masalah kemiskinan, kami lagi buat tim. Nanti saya minta untuk studi ke Wonosobo yang sudah di assess ke beberapa tempat. Saya lebih suka angka absolute miskin untuk ukuran masyarakat,” tuturnya.
Sementara untuk masalah galian C yang saat ini memang digencar ditertibkan, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusulkan kepadanya agar di switching ke peternakan sapi perah dan kambing. Sebab, ada sekitar 7.800 hektare lahan yang sudah diapresiasinya. Dia berpandangan switching tersebut dapat dikatakan agro techno park yang bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki banyak galian C, baik legal maupun ilegal.
“Switching yang disampaikan Pak Bupati Wonosobo itu bagus. Agro techno park bisa dijadikan percontohan,” pungkasnya.
Selain menghadiri Musrenbangwil eks Karesidenan Kedu di Bakorwil II, Ganjar menyempatkan diri untuk meninjau IPAL komunal di tengah kota yang ada di Kota Magelang. Menurutnya IPAL yang anggarannya mencapai Rp 400 juta tersebut dapat dijadikan percontohan tata kelola IPAL yang selama ini banyak dikeluhkan warga.
http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/warga-keluhkan-raskin-buruk
Hutang Raskin Bisa Mengarah Korupsi
Senin, 30 Maret 2015
POJOKSATU – Persoalan hutang pembayaran beras untuk orang miskin (Raskin) di Kabupaten Bekasi belum juga selesai. Bahkan, persoalan itu pun mengundang reaksi dari Kepala Daerah, baik Bupati maupun Wakil Bupati Bekasi.
Polemik hutang raskin hampir di tiap desa secara langsung sudah membuat malu nama daerah. Karena nilai hutang desa kepada Bulog diketahui mencapai miliaran. Hal itu pun membuat kepala daerah angkat bicara.
Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja mengimbau kepada seluruh kepala desa yang memiliki hutang dengan Bulog untuk segera melunasinya. Bahkan, ia juga meminta kepada Bulog untuk turun menagih langsung kepada kepala desa yang bersangkutan.
“Harusnya Bulog-nya juga mempertanyakan kemana uang itu,” ujarnya.
Rohim mengaku bingung jika benar desa memiliki hutang dengan Bulog hingga miliaran. Karena sepengetahuan dia, masyarakat langsung melakukan pembayaran ke kepala desa usai mendaptkan jatah raskin.
“Punya hutang ? Kan berasnya langsung dijual, disalurkan kan, dibayar sama warga,” lanjut lelaki berkacamata ini.
Jika benar desa memiliki hutang, sambung Rohim, maka persoalan tersebut bisa mengarah pada tindakan korupsi.
Oleh sebab itu, seluruh kepala desa yang memiliki sangkutan dengan Bulog agar diselesaikan.
“Itu diselesaikan, kan nanti masuk korupsi juga kalau itu ngga dibayar begitu,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku terkejut ketika mendengar jumlah hutang kepala desa kepada Bulog. Ia mengatakan bakal memanggil kepala desa yang memiliki sangkutan dengan Bulog terkait raskin.
Diberitakan sebelumnya, Kabulog Divisi IV Karawang-Bekasi, Alex menyatakan kalau kepala desa di Kabupaten Bekasi masih memiliki sangkutan hutang dengan lembaganya. Ia pun meminta agar kepala desa yang bersangkutan melunasi seluruh hutangnya. (neo)
http://pojoksatu.id/pojok-news/2015/03/30/hutang-raskin-bisa-mengarah-korupsi/
POJOKSATU – Persoalan hutang pembayaran beras untuk orang miskin (Raskin) di Kabupaten Bekasi belum juga selesai. Bahkan, persoalan itu pun mengundang reaksi dari Kepala Daerah, baik Bupati maupun Wakil Bupati Bekasi.
Polemik hutang raskin hampir di tiap desa secara langsung sudah membuat malu nama daerah. Karena nilai hutang desa kepada Bulog diketahui mencapai miliaran. Hal itu pun membuat kepala daerah angkat bicara.
Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja mengimbau kepada seluruh kepala desa yang memiliki hutang dengan Bulog untuk segera melunasinya. Bahkan, ia juga meminta kepada Bulog untuk turun menagih langsung kepada kepala desa yang bersangkutan.
“Harusnya Bulog-nya juga mempertanyakan kemana uang itu,” ujarnya.
Rohim mengaku bingung jika benar desa memiliki hutang dengan Bulog hingga miliaran. Karena sepengetahuan dia, masyarakat langsung melakukan pembayaran ke kepala desa usai mendaptkan jatah raskin.
“Punya hutang ? Kan berasnya langsung dijual, disalurkan kan, dibayar sama warga,” lanjut lelaki berkacamata ini.
Jika benar desa memiliki hutang, sambung Rohim, maka persoalan tersebut bisa mengarah pada tindakan korupsi.
Oleh sebab itu, seluruh kepala desa yang memiliki sangkutan dengan Bulog agar diselesaikan.
“Itu diselesaikan, kan nanti masuk korupsi juga kalau itu ngga dibayar begitu,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku terkejut ketika mendengar jumlah hutang kepala desa kepada Bulog. Ia mengatakan bakal memanggil kepala desa yang memiliki sangkutan dengan Bulog terkait raskin.
Diberitakan sebelumnya, Kabulog Divisi IV Karawang-Bekasi, Alex menyatakan kalau kepala desa di Kabupaten Bekasi masih memiliki sangkutan hutang dengan lembaganya. Ia pun meminta agar kepala desa yang bersangkutan melunasi seluruh hutangnya. (neo)
http://pojoksatu.id/pojok-news/2015/03/30/hutang-raskin-bisa-mengarah-korupsi/
Jatah Raskin di Batauga Mirip Pakan Ternak
Minggu, 29 Maret 2015
Batauga, Sulawesi Tenggara - Warga di Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan kondisi beras untuk keluarga miskin, yang dikatakan mereka mirip (maaf) pakan ternak.
"Raskin yang diterima warga kami di Pulau Kadatua pada penerimaan beras bulan Maret ini tidak layak dikonsumsi karena kondisinya mirip pakan ternak," kata Kepala Desa Uwe Maasi, Pulau Kadatua La Ode Nafaruddin di Kadatua, Minggu (29/3/2015).
Menurut dia, selain warna berasnya sudah tampak usang dan berbau tidak sedap, di dalam karung beras juga terdapat banyak kutu.
Selain itu kata dia, biji beras banyak yang patah, bercampur padi, sekam dan sebagian hancur seperti tepung.
"Untuk bisa dikonsumsi, warga terpaksa mencampurnya dengan beras lain yang kualitasnya lebih baik," katanya.
Ia mengakui pihak Badan Urusan Logistik Baubau membolehkan para kepala desa mengganti beras yang kondisinya rusak seperti pakan ternak tersebut.
Namun, untuk mengembalikan beras tersebut dari Pulau Kadatua ke gudang Bulog di Kota Baubau kata dia, biayanya hampir sampa dengan nilai besar yang akan didapat.
"Makanya, kita salurkan saja beras itu, biar warga penerima yang bisa mecari cara untuk bisa mengonsumsi beras itu," katanya.
Pantauan Antara di Pulau Kadatua, rata-rata beras miskin yang diterima warga tampak kusam dan kondisinya sudah hampir rusak.
Selain warna beras sudah tampak kusam, aroma beras juga berbau tidak sedap. (Ode)**
Batauga, Sulawesi Tenggara - Warga di Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan kondisi beras untuk keluarga miskin, yang dikatakan mereka mirip (maaf) pakan ternak.
"Raskin yang diterima warga kami di Pulau Kadatua pada penerimaan beras bulan Maret ini tidak layak dikonsumsi karena kondisinya mirip pakan ternak," kata Kepala Desa Uwe Maasi, Pulau Kadatua La Ode Nafaruddin di Kadatua, Minggu (29/3/2015).
Menurut dia, selain warna berasnya sudah tampak usang dan berbau tidak sedap, di dalam karung beras juga terdapat banyak kutu.
Selain itu kata dia, biji beras banyak yang patah, bercampur padi, sekam dan sebagian hancur seperti tepung.
"Untuk bisa dikonsumsi, warga terpaksa mencampurnya dengan beras lain yang kualitasnya lebih baik," katanya.
Ia mengakui pihak Badan Urusan Logistik Baubau membolehkan para kepala desa mengganti beras yang kondisinya rusak seperti pakan ternak tersebut.
Namun, untuk mengembalikan beras tersebut dari Pulau Kadatua ke gudang Bulog di Kota Baubau kata dia, biayanya hampir sampa dengan nilai besar yang akan didapat.
"Makanya, kita salurkan saja beras itu, biar warga penerima yang bisa mecari cara untuk bisa mengonsumsi beras itu," katanya.
Pantauan Antara di Pulau Kadatua, rata-rata beras miskin yang diterima warga tampak kusam dan kondisinya sudah hampir rusak.
Selain warna beras sudah tampak kusam, aroma beras juga berbau tidak sedap. (Ode)**
Warga Terima Raskin Tak Layak Dikonsumsi
Minggu, 29 Maret 2015
Tanjungpinang, IsuKepri.com – Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang disalurkan Bulog Tanjungpinang pada Maret 2015, dikabarkan tak layak untuk dikosumsi.
Hal ini disampaikan oleh seorang warga Jalan Pantai Impian, Nur selaku penerima jatah Raskin. Akan hal itu, warga Kelurahan Tanjungpinang Barat ini juga mengeluhkannya.
“Berasnya tidak bisa dimakan pak, karena kualitas berasnya kurang bagus dan agak kehitam – hitaman,” papar Nur, Sabtu (28/3).
Ia menambahkan, beras jatah masyarakat miskin yang dating pada Maret 2015 ini sangat buruk kualitasnya dibanding dari pada bulan sebelumnya.
“Saya berharap kepada pemerintah dan Bulog jika memang ingin membantu orang miskin, berikanlah yang layak dikosumsi. Kalau seperti ini, kasian beras terbuang – buang, kerana tidak bisa dimakan. Sementara beras jatah itukan dibeli,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan, oleh warga Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari yang enggan namanya disebutkan, sangat menyayangkan raskin yang tidak bisa dimakan tersebut.
“Bayangkan, beras jatah yang datang bulan ini kualitasnya sangat memprihatinkan. Sehinga tidak bisa dikosumsi, banyak terbuang. Saya sudah mencoba mencuci berkali – kali, namun beras tersebut tidak bisa juga dimakan, karena berasnya ada kehitam – hitaman, biasanyakan bagus,” katanya.
Seharusnya, beras raskin yang akan disalurkan ke daerah – daerah, semestinya dicek terlebih dahulu oleh pemerintah daerah maupun pusat. Apakah sudah bagus dan bisa digunakan oleh masyarakat miskin.
Terpisah, saat dikonfirmasi Lurah Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang, Bobby membenarkan raskin tersebut kurang layak dikosumsi.
“Memang benar raskin kurang layak dikosumsi, karena ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan kepada kita, berasnya agak kehitam – hitaman,” kata Bobby.
Namun, kata dia, beras tersebut akan dikembalikan lagi kepada Bulog. “Kami dari kelurahan hanya sebagai penyalur ke masyarakat dan beras yang tidak layak merupakan tanggungjawab Bulog dan itu komitmen dari Bulog Tanjungpinang sendiri,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari laporan masyarakat tersebut, ada 10 karung beras yang kurang bagus dan langsung dikembalikan pihaknya ke Bulog.
“Beras 10 karung tersebut, langsung diganti Bulog kembali. Dan beras ini merupakan beras APBN, sedangkan beras Outoda APBD belum disalurkan ke kelurahan kami,” katanya. (AFRIZAL)
http://www.isukepri.com/2015/03/warga-terima-raskin-tak-layak-dikonsumsi/
Tanjungpinang, IsuKepri.com – Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang disalurkan Bulog Tanjungpinang pada Maret 2015, dikabarkan tak layak untuk dikosumsi.
Hal ini disampaikan oleh seorang warga Jalan Pantai Impian, Nur selaku penerima jatah Raskin. Akan hal itu, warga Kelurahan Tanjungpinang Barat ini juga mengeluhkannya.
“Berasnya tidak bisa dimakan pak, karena kualitas berasnya kurang bagus dan agak kehitam – hitaman,” papar Nur, Sabtu (28/3).
Ia menambahkan, beras jatah masyarakat miskin yang dating pada Maret 2015 ini sangat buruk kualitasnya dibanding dari pada bulan sebelumnya.
“Saya berharap kepada pemerintah dan Bulog jika memang ingin membantu orang miskin, berikanlah yang layak dikosumsi. Kalau seperti ini, kasian beras terbuang – buang, kerana tidak bisa dimakan. Sementara beras jatah itukan dibeli,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan, oleh warga Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari yang enggan namanya disebutkan, sangat menyayangkan raskin yang tidak bisa dimakan tersebut.
“Bayangkan, beras jatah yang datang bulan ini kualitasnya sangat memprihatinkan. Sehinga tidak bisa dikosumsi, banyak terbuang. Saya sudah mencoba mencuci berkali – kali, namun beras tersebut tidak bisa juga dimakan, karena berasnya ada kehitam – hitaman, biasanyakan bagus,” katanya.
Seharusnya, beras raskin yang akan disalurkan ke daerah – daerah, semestinya dicek terlebih dahulu oleh pemerintah daerah maupun pusat. Apakah sudah bagus dan bisa digunakan oleh masyarakat miskin.
Terpisah, saat dikonfirmasi Lurah Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang, Bobby membenarkan raskin tersebut kurang layak dikosumsi.
“Memang benar raskin kurang layak dikosumsi, karena ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan kepada kita, berasnya agak kehitam – hitaman,” kata Bobby.
Namun, kata dia, beras tersebut akan dikembalikan lagi kepada Bulog. “Kami dari kelurahan hanya sebagai penyalur ke masyarakat dan beras yang tidak layak merupakan tanggungjawab Bulog dan itu komitmen dari Bulog Tanjungpinang sendiri,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari laporan masyarakat tersebut, ada 10 karung beras yang kurang bagus dan langsung dikembalikan pihaknya ke Bulog.
“Beras 10 karung tersebut, langsung diganti Bulog kembali. Dan beras ini merupakan beras APBN, sedangkan beras Outoda APBD belum disalurkan ke kelurahan kami,” katanya. (AFRIZAL)
http://www.isukepri.com/2015/03/warga-terima-raskin-tak-layak-dikonsumsi/
Minggu, 29 Maret 2015
Akibat 1.504 Ton Raskin Hilang, Bulog Copot Pejabat Yang Baru 2 Bulan
Minggu, 29 Maret 2015
SURYA.co.id | PAMEKASAN – DPRD Pamekasan meminta Perum Bulog Pusat berlaku obyektif dalam menindak oknum Bulog Sub Drive XII Madura yang diduga menghilangkan beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 1.504 ton.
Kepada mereka yang betul-betul terlibat dengan bukti pendukung yang kuat hendaknya diberi tindakan tegas. Jangan sampai tindakan itu menimpa pegawainya yang tidak terlibat.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, HM Suli Faris, kepada Surya, Sabtu (28/3/2015) mengatakan, ia mendengar informasi jika Perum Bulog Pusat memecat Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Kardiono, karena dituding bertanggung jawab atas raibnya beras itu.
Menurut Suli, pemecatan terhadap Kardiono ini dinilai tidak adil dan tidak tepat. Sebab Kardiono hanya menjabat kepala gudang selama dua bulan, pada Juli dan Agustus 2014 lalu. Sementara raibnya beras itu, sudah diketahui jauh sebelum Kardiono menjabat kepala gudang.
Dikatakan, sejak awal kami sudah mengikuti kasus hilangnya raskin 1.504 ton itu. Menurut dokumen yang beredar di masyarakat dan juga kami terima, raibnya raskin itu diketahui pengawas internal bulog sendiri.
Dan pengawas internal itu sudah merekomendasikan kepada kepala gudang sebelum kardinono untuk bertanggung jawab. “Ini yang tidak logika, kehilangan beras sebannyak 1.504 ton itu dibebankan pada kepala gudang yang hanya menjabat dua bulan. Padahal hilangnya beras itu sudah berlangsung selama setahun,” papar Suli.
Ditegaskan, dirinya bukannya mau intervensi terhadap keputusan Perum Bulog Pusat. Namun pihaknya menghendaki, agar masalah ini ditangani dengan profesional dan porporsional.
Ditambahkan, kepala gudang kini kabarnya sudah mengajukan keberatan ke Perum Bulog Pusat, atas pemecatan dirinya dengan melampirkan sejumlah dokumen yang menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam kasus hilangnya raskin itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah Kejari Pamekasan, menyatakan pengadaan beras bulog sebanyak 1.504 ton di Pamekasan fiktif, kejari menetapkan 11 tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Suharyono dan mantan Wakil Kepala Subdivre XII Madura, Prayitno, diduga terlibat penggelapan beras, yang merugikan negara sekitar Rp 12 miliar.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/29/akibat-1504-ton-raskin-hilang-bulog-copot-pejabat-yang-baru-2-bulan
SURYA.co.id | PAMEKASAN – DPRD Pamekasan meminta Perum Bulog Pusat berlaku obyektif dalam menindak oknum Bulog Sub Drive XII Madura yang diduga menghilangkan beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 1.504 ton.
Kepada mereka yang betul-betul terlibat dengan bukti pendukung yang kuat hendaknya diberi tindakan tegas. Jangan sampai tindakan itu menimpa pegawainya yang tidak terlibat.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, HM Suli Faris, kepada Surya, Sabtu (28/3/2015) mengatakan, ia mendengar informasi jika Perum Bulog Pusat memecat Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Kardiono, karena dituding bertanggung jawab atas raibnya beras itu.
Menurut Suli, pemecatan terhadap Kardiono ini dinilai tidak adil dan tidak tepat. Sebab Kardiono hanya menjabat kepala gudang selama dua bulan, pada Juli dan Agustus 2014 lalu. Sementara raibnya beras itu, sudah diketahui jauh sebelum Kardiono menjabat kepala gudang.
Dikatakan, sejak awal kami sudah mengikuti kasus hilangnya raskin 1.504 ton itu. Menurut dokumen yang beredar di masyarakat dan juga kami terima, raibnya raskin itu diketahui pengawas internal bulog sendiri.
Dan pengawas internal itu sudah merekomendasikan kepada kepala gudang sebelum kardinono untuk bertanggung jawab. “Ini yang tidak logika, kehilangan beras sebannyak 1.504 ton itu dibebankan pada kepala gudang yang hanya menjabat dua bulan. Padahal hilangnya beras itu sudah berlangsung selama setahun,” papar Suli.
Ditegaskan, dirinya bukannya mau intervensi terhadap keputusan Perum Bulog Pusat. Namun pihaknya menghendaki, agar masalah ini ditangani dengan profesional dan porporsional.
Ditambahkan, kepala gudang kini kabarnya sudah mengajukan keberatan ke Perum Bulog Pusat, atas pemecatan dirinya dengan melampirkan sejumlah dokumen yang menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam kasus hilangnya raskin itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah Kejari Pamekasan, menyatakan pengadaan beras bulog sebanyak 1.504 ton di Pamekasan fiktif, kejari menetapkan 11 tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Suharyono dan mantan Wakil Kepala Subdivre XII Madura, Prayitno, diduga terlibat penggelapan beras, yang merugikan negara sekitar Rp 12 miliar.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/29/akibat-1504-ton-raskin-hilang-bulog-copot-pejabat-yang-baru-2-bulan
Raskin Buruk, Dewan Anggap Pengadaan dari Bulog Asal-asalan
Sabtu, 28 Maret 2015
Fajarnews.com, INDRAMAYU- Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari F-PKB, Azun Mauzun, menganggap bahwa pengadaan raskin di Indramayu terkesan asal-asalan dan tidak selektif.
Hal itu dia kemukakan setelah warga di RT 08 RW 03 Blok Sarban, Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu menemukan raskin tak layak konsumsi dan lebih mirip pakan ternak.
Menurutnya, buruknya kualitas raskin di Kabupaten Indramayu itu disebabkan karena proses pengadaan beras sendiri asal masuk saja. Tidak melalui proses selektif yang ketat sehingga kondisi seperti itu sering terjadi.
"Bisa saja ketika pengadaan beras raskin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, mestinya pihak Bulog itu lebih selektif terkait pengadaan beras raskin, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas raskin untuk meminimalisir permasalahan di lapangan," ujarnya.
Dia menambahkan, pengembalian raskin dari masyarakat ke bulog bukan merupakan solusi yang baik.
Hal terbaik untuk menyelesaikan buruknya kualitas raskin adalah dengan memperbaiki sistem pengadaan raskin.
“Ketika sistemnya diperbaiki saya yakin permasalahan raskin ini bisa diminimalisir," ujarnya.
Sementara itu, Ketua komisi B DPRD Indramayu, Ali Akhbar, mengatakan, seharusnya beras yang tidak sesuai tersebut jangan diberikan kepada warga.
Menurutnya, warga pun jangan sampai menerima dan mengonsumsi raskin kualitas buruk yang bisa berakibat buruk terhadap kesehatannya.
"Saya rasa memperketat sistem kontroling ke sejumlah gudang sangat perlu, agar masalah ini tidak terulang kembali," ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan mengagendakan kunjungan ke Gudang Bulog dalam waktu dekat ini.
Terutama di Gudang Bulog yang ada di Cadangpinggan, Kabupaten Indramayu, yang kurang bagus dan sudah terhitung dua kali bermasalah.
"Kita juga harus tahu penyimpanan di bulog itu, perawatan beras di gudang bulog di sana bagaimana," pungkasnya. (AGS)
http://news.fajarnews.com/read/2015/03/28/2157/raskin.buruk.dewan.anggap.pengadaan.dari.bulog.asal-asalan
Fajarnews.com, INDRAMAYU- Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari F-PKB, Azun Mauzun, menganggap bahwa pengadaan raskin di Indramayu terkesan asal-asalan dan tidak selektif.
Hal itu dia kemukakan setelah warga di RT 08 RW 03 Blok Sarban, Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu menemukan raskin tak layak konsumsi dan lebih mirip pakan ternak.
Menurutnya, buruknya kualitas raskin di Kabupaten Indramayu itu disebabkan karena proses pengadaan beras sendiri asal masuk saja. Tidak melalui proses selektif yang ketat sehingga kondisi seperti itu sering terjadi.
"Bisa saja ketika pengadaan beras raskin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, mestinya pihak Bulog itu lebih selektif terkait pengadaan beras raskin, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas raskin untuk meminimalisir permasalahan di lapangan," ujarnya.
Dia menambahkan, pengembalian raskin dari masyarakat ke bulog bukan merupakan solusi yang baik.
Hal terbaik untuk menyelesaikan buruknya kualitas raskin adalah dengan memperbaiki sistem pengadaan raskin.
“Ketika sistemnya diperbaiki saya yakin permasalahan raskin ini bisa diminimalisir," ujarnya.
Sementara itu, Ketua komisi B DPRD Indramayu, Ali Akhbar, mengatakan, seharusnya beras yang tidak sesuai tersebut jangan diberikan kepada warga.
Menurutnya, warga pun jangan sampai menerima dan mengonsumsi raskin kualitas buruk yang bisa berakibat buruk terhadap kesehatannya.
"Saya rasa memperketat sistem kontroling ke sejumlah gudang sangat perlu, agar masalah ini tidak terulang kembali," ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan mengagendakan kunjungan ke Gudang Bulog dalam waktu dekat ini.
Terutama di Gudang Bulog yang ada di Cadangpinggan, Kabupaten Indramayu, yang kurang bagus dan sudah terhitung dua kali bermasalah.
"Kita juga harus tahu penyimpanan di bulog itu, perawatan beras di gudang bulog di sana bagaimana," pungkasnya. (AGS)
http://news.fajarnews.com/read/2015/03/28/2157/raskin.buruk.dewan.anggap.pengadaan.dari.bulog.asal-asalan
Sabtu, 28 Maret 2015
Bos Bulog Akui Ada Raskin Berkutu
Sabtu, 28 Maret 2015
Proses penyimpangan diakui tidak baik.
VIVA.co.id - Kualitas beras untuk rakyat miskin (Raskin) kerap dikeluhkan masyarakat yang menerima. Buruknya kualitas itu menjadikan raskin sebagai beras dengan kualitas paling rendah.
Direktur Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat, membenarkan tudingan soal kualitas buruk raskin. Sebagai distibutor utama, dia bahkan menyebut didapati raskin berkutu.
"(Kualitas) raskin berkutu itu kami akui (salah)," kata Lenny di Jakarta.
Rendahnya kualitas raskin, menurut Lenny, dikarenakan proses penyimpanannya yang tidak baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak beras raskin dengan kualitas jelek.
Walau memiliki raskin kualitas buruk, dia tetap pamer mempunyai gudang penyimpanan terbesar. Dia yakin tidak ada perusahaan pengelola beras manapun memiliki gudang sebesar Bulog.
"Gudang Bulog bisa menyimpan 4 juta ton, saya kira tak ada perusahaan Indonesia yang bisa," tegasnya.
Dalam mendistribusikan beras kepada masyarakat, kata Lenny, Bulog tidak pernah mengeluarkan sendiri. Sebab diperlukan koordinasi pada kementerian terkait.
"Untuk operasi pasar kita sama Kementerian Perdagangan. Untuk raskin kita berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kalau dikeluarkan sendiri bagaimana Bulog bisa mempertanggungjawabkan? Kita kan diaudit BPK juga," terangnya.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/607007-bos-bulog-akui-ada-raskin-berkutu
Proses penyimpangan diakui tidak baik.
VIVA.co.id - Kualitas beras untuk rakyat miskin (Raskin) kerap dikeluhkan masyarakat yang menerima. Buruknya kualitas itu menjadikan raskin sebagai beras dengan kualitas paling rendah.
Direktur Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat, membenarkan tudingan soal kualitas buruk raskin. Sebagai distibutor utama, dia bahkan menyebut didapati raskin berkutu.
"(Kualitas) raskin berkutu itu kami akui (salah)," kata Lenny di Jakarta.
Rendahnya kualitas raskin, menurut Lenny, dikarenakan proses penyimpanannya yang tidak baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak beras raskin dengan kualitas jelek.
Walau memiliki raskin kualitas buruk, dia tetap pamer mempunyai gudang penyimpanan terbesar. Dia yakin tidak ada perusahaan pengelola beras manapun memiliki gudang sebesar Bulog.
"Gudang Bulog bisa menyimpan 4 juta ton, saya kira tak ada perusahaan Indonesia yang bisa," tegasnya.
Dalam mendistribusikan beras kepada masyarakat, kata Lenny, Bulog tidak pernah mengeluarkan sendiri. Sebab diperlukan koordinasi pada kementerian terkait.
"Untuk operasi pasar kita sama Kementerian Perdagangan. Untuk raskin kita berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kalau dikeluarkan sendiri bagaimana Bulog bisa mempertanggungjawabkan? Kita kan diaudit BPK juga," terangnya.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/607007-bos-bulog-akui-ada-raskin-berkutu
YLPK Kecewa Bulog Sering Salurkan Raskin Tak Layak
Sabtu, 28 Maret 2015
SELATPANJANG - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti menyesalkan sikap Badan Usaha Logistik (Bulog). Pasalnya hingga saat beras miskin (Raskin) yang disalurkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti kerap kali bermasalah dan tak sesuai harapan.
Penyesalan itu dilontarkan Ketua YLPK Meranti, Mulyono, Jumat (27/3/2015). Kata Mulyono, Ia seringkali mendapat laporan keluhan dari masyarakat bahwa raskin yang disalurkan tidak sesuai harapan karena tidak layak dikonsumsi.
"Belum lama ini saya mendapat laporan dari masyarakat Gelora Selatpanjang. Mereka kesal karena beras itu (raskin, red) tidak layak konsumsi," kata Mulyono.
Atas kejadian ini, YLPK menyesalkan sikap bulog yang terkesan tidak ada solusi. Pasalnya, hampir setiap penyaluran raskin menemukan beras yang tak layak konsumsi.
Kata Mulyono lagi, mereka tidak bisa menyalahkan pemda, pasalnya Pemda telah mengajukan ke Bulog agar di Meranti dibangun gudang. YLPK juga menyayangkan sikap Bulog, pasalnya meski sudah sering dan sudah lama pengajuan itu disampaikan ke Bulog, hingga hari ini tidak ada tanda-tanda Bulog akan membangunnya.
"Kita minta ke Bulog agar menanggapi permasalahan ini. Kita juga minta pembangunan gudang itu disegerakan," tambah Mulyono.
Ujarnya lagi, bagaimana pun dengan letak geografis Meranti yang dikelilingi air asin (daerah Meranti Pulau, red), sedikit banyak itu akan membuat pendistribusian raskin terganggu. Apalagi, pendistribusian itu telah terjadi dua atau tiga kali sebelum sampai titik yang dituju, itu pasti akan tempias oleh air asin yang menyebabkan beras akan berkapuk dan berdebu.
"Apa guna pemerintah pusat menggelontorkan dana besar, tetapi barang yang diberikan itu (raskin, red) tidak bisa dan tidak layak dikonsumsi," ujar Mulyono pula.
http://www.halloriau.com/read-meranti-62507-2015-03-27-ylpk-kecewa-bulog-sering-salurkan-raskin-tak-layak.html
SELATPANJANG - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti menyesalkan sikap Badan Usaha Logistik (Bulog). Pasalnya hingga saat beras miskin (Raskin) yang disalurkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti kerap kali bermasalah dan tak sesuai harapan.
Penyesalan itu dilontarkan Ketua YLPK Meranti, Mulyono, Jumat (27/3/2015). Kata Mulyono, Ia seringkali mendapat laporan keluhan dari masyarakat bahwa raskin yang disalurkan tidak sesuai harapan karena tidak layak dikonsumsi.
"Belum lama ini saya mendapat laporan dari masyarakat Gelora Selatpanjang. Mereka kesal karena beras itu (raskin, red) tidak layak konsumsi," kata Mulyono.
Atas kejadian ini, YLPK menyesalkan sikap bulog yang terkesan tidak ada solusi. Pasalnya, hampir setiap penyaluran raskin menemukan beras yang tak layak konsumsi.
Kata Mulyono lagi, mereka tidak bisa menyalahkan pemda, pasalnya Pemda telah mengajukan ke Bulog agar di Meranti dibangun gudang. YLPK juga menyayangkan sikap Bulog, pasalnya meski sudah sering dan sudah lama pengajuan itu disampaikan ke Bulog, hingga hari ini tidak ada tanda-tanda Bulog akan membangunnya.
"Kita minta ke Bulog agar menanggapi permasalahan ini. Kita juga minta pembangunan gudang itu disegerakan," tambah Mulyono.
Ujarnya lagi, bagaimana pun dengan letak geografis Meranti yang dikelilingi air asin (daerah Meranti Pulau, red), sedikit banyak itu akan membuat pendistribusian raskin terganggu. Apalagi, pendistribusian itu telah terjadi dua atau tiga kali sebelum sampai titik yang dituju, itu pasti akan tempias oleh air asin yang menyebabkan beras akan berkapuk dan berdebu.
"Apa guna pemerintah pusat menggelontorkan dana besar, tetapi barang yang diberikan itu (raskin, red) tidak bisa dan tidak layak dikonsumsi," ujar Mulyono pula.
http://www.halloriau.com/read-meranti-62507-2015-03-27-ylpk-kecewa-bulog-sering-salurkan-raskin-tak-layak.html
Jumat, 27 Maret 2015
Mahalnya Harga Beras, Jual Beli Raskin Makin Marak
Kamis, 26 Maret 2015
Sejak harga beras naik di pasaran diawal tahun 2015 membuat rakyat pusing dan nyaris klenger. Meskipun pemerintah bereaksi dengan operasi pasar namun tidak berpengaruh signifikan untuk meredam harga dan perilakunya.
Waktoe.com – KLATEN, Nusantara sebagai negara agraris, semestinya seluruh rakyat Indonesia bisa makan nasi dari beras yang dipanen petaninya sendiri dengan harga terjangkau.
Kartel, atau pengendali harga mudah sekali obok – obok kacaukan harga pembelian pemerintah, maupun pedagang beras lokal. Kini muncul kasus, beras untuk orang miskin ( raskin ) malah dijual lagi, agar dapat dimakan.Dengan pengolahan lagi menjadi krupuk karak, maka raskin dapat dikonsumsi lagi. Selama ini raskin atau terkenal dengan beras jatah merupakan beras dikategorikan beras paling jelek. Jika dimasak rasanya tidak enak dan cepat basi.Dari dulu situasi begini kok enggak ( mau ) ditumpas gejalanya.
Masyarakat penerima Raskin (beras miskin) ternyata tidak bisa memakan raskin karena rasanya tidak enak, apek dan cepat basi. maka alternatifnya dijual untuk membeli beras yang enak meskipun hanya mendapat sebagian.
pengolahan krupuk/ karak beras di Drono, menjadi salah satu alternatife menjual raskin. industri rumahtangga yang memproduksi karak masih eksis dan rata-rata menghabiskan 25kg/hari bahkan ada yang mencapai 100kg/hari. Di Kampung Drono, Klaten Utara masih terdapat 10 industri rumah tangga pembuat krupuk beras.
Menurut salah satu pelaku usaha industri krupuk beras kepada WAKTOE , bahwa untuk mendapatkan bahan baku berupa raskin tersebut saya menbeli ke pengepul beras.Para pengepul tersebut mendapatkan raskin dengan cara membeli ( mengumpulkan Girik/kupon )” harga lebih murah di banding saya beli ke BULOG ” tambahnya.
Diperkirakan permainan harga beras diduga ada kesengajaan oleh oknum yang memiliki keterkaitan dengan BULOG dan yang menjadi korban adalah masyarakat.
Penulis : Agus Subiyanto/Ihsan ABD Nusantara
http://waktoe.com/mahalnya-harga-beras-jual-beli-raskin-makin-marak/
Sejak harga beras naik di pasaran diawal tahun 2015 membuat rakyat pusing dan nyaris klenger. Meskipun pemerintah bereaksi dengan operasi pasar namun tidak berpengaruh signifikan untuk meredam harga dan perilakunya.
Waktoe.com – KLATEN, Nusantara sebagai negara agraris, semestinya seluruh rakyat Indonesia bisa makan nasi dari beras yang dipanen petaninya sendiri dengan harga terjangkau.
Kartel, atau pengendali harga mudah sekali obok – obok kacaukan harga pembelian pemerintah, maupun pedagang beras lokal. Kini muncul kasus, beras untuk orang miskin ( raskin ) malah dijual lagi, agar dapat dimakan.Dengan pengolahan lagi menjadi krupuk karak, maka raskin dapat dikonsumsi lagi. Selama ini raskin atau terkenal dengan beras jatah merupakan beras dikategorikan beras paling jelek. Jika dimasak rasanya tidak enak dan cepat basi.Dari dulu situasi begini kok enggak ( mau ) ditumpas gejalanya.
Masyarakat penerima Raskin (beras miskin) ternyata tidak bisa memakan raskin karena rasanya tidak enak, apek dan cepat basi. maka alternatifnya dijual untuk membeli beras yang enak meskipun hanya mendapat sebagian.
pengolahan krupuk/ karak beras di Drono, menjadi salah satu alternatife menjual raskin. industri rumahtangga yang memproduksi karak masih eksis dan rata-rata menghabiskan 25kg/hari bahkan ada yang mencapai 100kg/hari. Di Kampung Drono, Klaten Utara masih terdapat 10 industri rumah tangga pembuat krupuk beras.
Menurut salah satu pelaku usaha industri krupuk beras kepada WAKTOE , bahwa untuk mendapatkan bahan baku berupa raskin tersebut saya menbeli ke pengepul beras.Para pengepul tersebut mendapatkan raskin dengan cara membeli ( mengumpulkan Girik/kupon )” harga lebih murah di banding saya beli ke BULOG ” tambahnya.
Diperkirakan permainan harga beras diduga ada kesengajaan oleh oknum yang memiliki keterkaitan dengan BULOG dan yang menjadi korban adalah masyarakat.
Penulis : Agus Subiyanto/Ihsan ABD Nusantara
http://waktoe.com/mahalnya-harga-beras-jual-beli-raskin-makin-marak/
Kamis, 26 Maret 2015
Keterlaluan! Orang Miskin di Puntang Indramayu Diberi Raskin yang Layak Untuk Makanan Binatang
Kamis, 26 Maret 2015
INDRAMAYU, SOROTnews.com: Keterluan!, nasib warga miskin di Indonesia khususnya di Indramayu masih jauh dari harapan untuk dilindungi pemerintah. Bagaimana tidak, beras miskin atau yang dikenal dengan raskin kondisinya sangat buruk bahkan beras tersebut layak untuk makanan binatang.
“Saya dapat laporan tentang raskin yang kualitasnya hanya pas untuk makanan binatang di desa Puntang,” demikian isi SMS dari tokoh masyarakat Indramayu yang diterima SOROTnews.com, Kamis (26/3/2015).
Data yang diterima SOROTnews.com, dalam berita acara bongkar muat No : BAB/ras/03/2015, beras raskin tersebut diturunkan di Desa Puntang kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu kondisinya sangat buruk. Beras tersebut berwarna coklat dan menyatu, jauh dari biasanya beras warna putih.
“Kita mengecam keras sikap bulog ini, mereka harus meminta maaf dan mengganti beras tersebut,”tegasnya.
Dalam data yang diterima redaksi SOROTnews.com, beras yang diturunkan sebanyak 421 karung (6315 kg), dan diturunkan di Balai Desa Puntang kemarin, Rabu (25/3/2015).
Hingga saaat ini belum ada pernyataan resmi dari Bulog Indramayu atau Bulog Pusat. Redaksi SOROTnews.com, sedang mencoba mengklarifikasi kasus ini ke Anggota DPR daerah pemilihan Indramayu. (njp)
http://www.sorotnews.com/berita/view/keterlaluan-orang-miskin-di.10732.html#.VRPjc_ysUXt
 |
| Sumber gambar : Raskin yang diturunkan di Puntang, Losarang Indramayu/sorotnews.com |
“Saya dapat laporan tentang raskin yang kualitasnya hanya pas untuk makanan binatang di desa Puntang,” demikian isi SMS dari tokoh masyarakat Indramayu yang diterima SOROTnews.com, Kamis (26/3/2015).
Data yang diterima SOROTnews.com, dalam berita acara bongkar muat No : BAB/ras/03/2015, beras raskin tersebut diturunkan di Desa Puntang kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu kondisinya sangat buruk. Beras tersebut berwarna coklat dan menyatu, jauh dari biasanya beras warna putih.
“Kita mengecam keras sikap bulog ini, mereka harus meminta maaf dan mengganti beras tersebut,”tegasnya.
Dalam data yang diterima redaksi SOROTnews.com, beras yang diturunkan sebanyak 421 karung (6315 kg), dan diturunkan di Balai Desa Puntang kemarin, Rabu (25/3/2015).
Hingga saaat ini belum ada pernyataan resmi dari Bulog Indramayu atau Bulog Pusat. Redaksi SOROTnews.com, sedang mencoba mengklarifikasi kasus ini ke Anggota DPR daerah pemilihan Indramayu. (njp)
http://www.sorotnews.com/berita/view/keterlaluan-orang-miskin-di.10732.html#.VRPjc_ysUXt
Tak Layak Konsumsi, Gempa Kembalikan Raskin ke Bulog
Kamis, 26 Maret 2015
PAMEKASAN - Sejumlah anggota Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Pantura (Gempa) melakukan pengembalian Beras Miskin (Raskin) ke kantor Sub Divre Bulog XII Madura, Jawa Timur, Kamis (26/3) pagi. Sebab, raskin yang warga terima tak layak konsumsi.
Di forum tersebut, Gempa ditemui oleh Kasub Divre, dan sejumlah pegawai lainnya dan perwakilan dari anggota Polres Pamekasan.
Koordinator Gempa, Abdul Hakim mengaku sudah tidak percaya lagi terhadap lingkaran bulog yang selalu liar memainkan hak masyarakat miskin.
"Saya curiga ada unsur kesengajaan, seharusnya, sebelum beras di distribusikan sudah ada pengecekan dari pihak bulog sendiri, namun faktanya masih banyak yang tidak layak konsumsi," ujar Hakim dengan tegas di dalam forum audensi tersebut.
Kendati demikian, Gempa saat ini masih bisa memaklumi dan menghargai dengan kesalahan yang telah di perbuat selama ini sampai meresahkan masyarakat miskin. "Namun kalau tetap tidak ada perubahan, kami tidak akan pandang bulu lagi, bahkan kami akan mengawal masyarakat, untuk menyuarakan langsung ke Blog," ancamnya.
Kepala Sub Divre XII Madura, Amrullah, menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat berkenaan dengan Raskin, diperbolehkan untuk dikembalikan. "Kalau terdapat beras yang tidak layak pakai. Maka secepatnya sampaikan ke bulog, kalau besar maka akan di ganti dengan transport PP," ujarnya. (ri/bsr)
PAMEKASAN - Sejumlah anggota Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Pantura (Gempa) melakukan pengembalian Beras Miskin (Raskin) ke kantor Sub Divre Bulog XII Madura, Jawa Timur, Kamis (26/3) pagi. Sebab, raskin yang warga terima tak layak konsumsi.
Di forum tersebut, Gempa ditemui oleh Kasub Divre, dan sejumlah pegawai lainnya dan perwakilan dari anggota Polres Pamekasan.
Koordinator Gempa, Abdul Hakim mengaku sudah tidak percaya lagi terhadap lingkaran bulog yang selalu liar memainkan hak masyarakat miskin.
"Saya curiga ada unsur kesengajaan, seharusnya, sebelum beras di distribusikan sudah ada pengecekan dari pihak bulog sendiri, namun faktanya masih banyak yang tidak layak konsumsi," ujar Hakim dengan tegas di dalam forum audensi tersebut.
Kendati demikian, Gempa saat ini masih bisa memaklumi dan menghargai dengan kesalahan yang telah di perbuat selama ini sampai meresahkan masyarakat miskin. "Namun kalau tetap tidak ada perubahan, kami tidak akan pandang bulu lagi, bahkan kami akan mengawal masyarakat, untuk menyuarakan langsung ke Blog," ancamnya.
Kepala Sub Divre XII Madura, Amrullah, menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat berkenaan dengan Raskin, diperbolehkan untuk dikembalikan. "Kalau terdapat beras yang tidak layak pakai. Maka secepatnya sampaikan ke bulog, kalau besar maka akan di ganti dengan transport PP," ujarnya. (ri/bsr)
Penyaluran Raskin tak Beres
Rabu,25 Maret 2015
Kalasey I tak Terima Jatah 5 Bulan
TONDANO – Penyaluran beras miskin (Raskin) di Kabupaten Minahasa tak beres. Pasalnya, diduga belum sepenuhnya terealisasi dan merata. Sejumlah warga mengungkap, mereka belum menerima jatah Raskin sejak tahun 2014. “Kami sudah berapa bulan dari tahun lalu belum terima Raskin. Padahal kami sangat membutuhkannya untuk makan sehari-hari,” aku sejumlah warga Desa Kalasey I, Kecamatan Mandolang. Hukum Tua Desa Kalasey I Samuel Lumi juga mempertanyakan bantuan Raskin dari Pemkab Minahasa. “Untuk pembayaraan tahun 2014 sudah kami selesaikan semua, tapi yang terealisasi hanya selama tujuh bulan. Sedangkan yang lima bulan lainnya tidak tahu ke mana,” beber Lumi.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemkab Minahasa Philip Siwi ketika dikonfirmasi membantah Raskin tidak terealisasi. “Kita sudah lakukan secara bertahap dan sudah dilakukan pembagian dan dari pihak Bulog juga sudah merealisasikan tiap bulan. Jika memang masih bermasalah nanti akan dikonsultasikan dengan Camat Mandolang,” ujarnya, Selasa (24/3).
Sebelumnya, Siwi mengatakan, untuk Raskin Februari 2015 direncanakan distribusinya mulai 23 Februari hingga 27 Maret. “Minahasa daerahnya besar dan 25 kecamatan sudah kita bagi waktu distribusinya menjadi 28 hari. Jadi memang untuk distribusi Januari hingga April kami masih mengacu di beberapa bulan. Nanti bulan Mei akan didistribusi hanya untuk satu bulan tersebut,” pungkasnya. (*)
http://manadopostonline.com/read/2015/03/25/Penyaluran-Raskin-tak-Beres/8224
Kalasey I tak Terima Jatah 5 Bulan
TONDANO – Penyaluran beras miskin (Raskin) di Kabupaten Minahasa tak beres. Pasalnya, diduga belum sepenuhnya terealisasi dan merata. Sejumlah warga mengungkap, mereka belum menerima jatah Raskin sejak tahun 2014. “Kami sudah berapa bulan dari tahun lalu belum terima Raskin. Padahal kami sangat membutuhkannya untuk makan sehari-hari,” aku sejumlah warga Desa Kalasey I, Kecamatan Mandolang. Hukum Tua Desa Kalasey I Samuel Lumi juga mempertanyakan bantuan Raskin dari Pemkab Minahasa. “Untuk pembayaraan tahun 2014 sudah kami selesaikan semua, tapi yang terealisasi hanya selama tujuh bulan. Sedangkan yang lima bulan lainnya tidak tahu ke mana,” beber Lumi.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemkab Minahasa Philip Siwi ketika dikonfirmasi membantah Raskin tidak terealisasi. “Kita sudah lakukan secara bertahap dan sudah dilakukan pembagian dan dari pihak Bulog juga sudah merealisasikan tiap bulan. Jika memang masih bermasalah nanti akan dikonsultasikan dengan Camat Mandolang,” ujarnya, Selasa (24/3).
Sebelumnya, Siwi mengatakan, untuk Raskin Februari 2015 direncanakan distribusinya mulai 23 Februari hingga 27 Maret. “Minahasa daerahnya besar dan 25 kecamatan sudah kita bagi waktu distribusinya menjadi 28 hari. Jadi memang untuk distribusi Januari hingga April kami masih mengacu di beberapa bulan. Nanti bulan Mei akan didistribusi hanya untuk satu bulan tersebut,” pungkasnya. (*)
http://manadopostonline.com/read/2015/03/25/Penyaluran-Raskin-tak-Beres/8224
Kualitas Kurang, Pokja Raskin Terus Lakukan Monef
Rabu, 25 Maret 2015
PacitanNews – Kelompok Kerja (Pokja) penyaluran beras miskin (Raskin) Kabupaten Pacitan, terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketepatan penyaluran serta kualitas beras bersubsidi tersebut. Hal itu seiring beredarnya kabar, soal kualitas Raskin yang sudah tersalurkan di sejumlah Kabupaten/Kota di Jatim, yang tidak sesuai standar kualitas. Ketua Pokja Raskin, Pacitan, Prasetyo Wibowo, mengatakan,saat ini satu periode penyaluran, yakni Raskin Bulan Januari sudah tuntas dilaksanakan. Sementara detik ini, proses penyaluran tahap ke dua. “Saat ini masih proses, sebab baru dilaksanakan pada tanggal 16 Maret lalu,” kata Prasetyo, Senin (23/3).Prasetyo yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekkab Pacitan itu mengatakan, sejauh ini proses penyaluran kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) tidak ditemukan kendala. Baik dari stok maupun kualitas beras itu sendiri. “Sejauh ini masih berjalan lancar tanpa kendala,” tuturnya.Sementara itu Kabag Perekonomian, Setkab Pacitan, Anis Yustiani, menambahkan, jumlah penyaluran Raskin Tahun 2015 ini, masih mengacu pada ketentuan lama. Baik dari pagu penerima yang masih tercatat sebanyak 41.519 RTSPM, ataupun jumlah bulan penyaluran. Diakuinya, sebelum proses distribusi dilaksanakan, ada beberapa perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap jumlah pagu. “Pagu tetap sama, hanya RTSPM’nya yang berubah. Tahun lalu mungkin masih menerima, tapi tahun ini karena sudah ada peningkatan ekonominya, mereka tidak menerima lagi dan diganti dengan orang lain yang masuk kriteria penerima raskin,” katanya, ditempat terpisah.Ani juga menjelaskan, soal kualitas beras sejauh ini masih bisa diterima. Meski tidak dia tampik, disejumlah kabupaten/kota lain di Jatim memang sempat ditemukan kualitas Raskin yang tidak sesuai standar kualitas. “Karena itu, kita terus melakukan monef,” tandasnya, pada wartawan.Soal ketentuan jumlah bulan, dia menyebut masih tetap 12 bulan dalam setahun. Kalaupun ada penyaluran bulan ke tiga belas, dan seterusnya, akan ada pemberitahuan lebih lanjut. “Sampai detik ini, ketentuannya masih 12 bulan dalam setahun,” tutup Ani. (yun).
http://pacitannews.net/web/ekonomi-dan-bisnis/kualitas-kurang-pokja-raskin-terus-lakukan-monef.html
PacitanNews – Kelompok Kerja (Pokja) penyaluran beras miskin (Raskin) Kabupaten Pacitan, terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketepatan penyaluran serta kualitas beras bersubsidi tersebut. Hal itu seiring beredarnya kabar, soal kualitas Raskin yang sudah tersalurkan di sejumlah Kabupaten/Kota di Jatim, yang tidak sesuai standar kualitas. Ketua Pokja Raskin, Pacitan, Prasetyo Wibowo, mengatakan,saat ini satu periode penyaluran, yakni Raskin Bulan Januari sudah tuntas dilaksanakan. Sementara detik ini, proses penyaluran tahap ke dua. “Saat ini masih proses, sebab baru dilaksanakan pada tanggal 16 Maret lalu,” kata Prasetyo, Senin (23/3).Prasetyo yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekkab Pacitan itu mengatakan, sejauh ini proses penyaluran kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) tidak ditemukan kendala. Baik dari stok maupun kualitas beras itu sendiri. “Sejauh ini masih berjalan lancar tanpa kendala,” tuturnya.Sementara itu Kabag Perekonomian, Setkab Pacitan, Anis Yustiani, menambahkan, jumlah penyaluran Raskin Tahun 2015 ini, masih mengacu pada ketentuan lama. Baik dari pagu penerima yang masih tercatat sebanyak 41.519 RTSPM, ataupun jumlah bulan penyaluran. Diakuinya, sebelum proses distribusi dilaksanakan, ada beberapa perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap jumlah pagu. “Pagu tetap sama, hanya RTSPM’nya yang berubah. Tahun lalu mungkin masih menerima, tapi tahun ini karena sudah ada peningkatan ekonominya, mereka tidak menerima lagi dan diganti dengan orang lain yang masuk kriteria penerima raskin,” katanya, ditempat terpisah.Ani juga menjelaskan, soal kualitas beras sejauh ini masih bisa diterima. Meski tidak dia tampik, disejumlah kabupaten/kota lain di Jatim memang sempat ditemukan kualitas Raskin yang tidak sesuai standar kualitas. “Karena itu, kita terus melakukan monef,” tandasnya, pada wartawan.Soal ketentuan jumlah bulan, dia menyebut masih tetap 12 bulan dalam setahun. Kalaupun ada penyaluran bulan ke tiga belas, dan seterusnya, akan ada pemberitahuan lebih lanjut. “Sampai detik ini, ketentuannya masih 12 bulan dalam setahun,” tutup Ani. (yun).
http://pacitannews.net/web/ekonomi-dan-bisnis/kualitas-kurang-pokja-raskin-terus-lakukan-monef.html
Rabu, 25 Maret 2015
Kualitas Apek dan Berkutu, Warga Susukan Tonggoh Gunakan Raskin untuk Pakan Ternak
Selasa, 24 Maret 2015
CIREBON (CT) – Kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) dikeluhkan warga Desa Susukan Tonggoh, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon. Mayoritas warga di desa tersebut, mengaku menerima raskin yang kondisinya sudah bau apek dan dianggap tidak layak konsumsi.
Menurut sejumlah warga, beras yang diterimanya terpaksa untuk pakan ternak. Seperti yang disampaikan oleh Santi (34), warga desa setempat, dirinya sangat mengeluhkan terkait Raskin yang sangat jelek kualitasnya.
Menurutnya beras tersebut lebih pantas untuk pakan ayam.”Berasnya bau apek, banyak kutunya. Harusnya buat pakan ternak,” ujarnya, kepada CT (24/03).
Hal senada dikatakan Murni (40), Beras yang dibagikan setiap satu bulan sebanyak dua kali tersebut, khususnya untuk warga miskin. Sudah lama dari segi kualitas tidak pernah ada perubahan, bahkan semakin buruk dan tidak layak konsumsi.
“Saya harap pemerintah memperhatikan kualitas Raskin, karena kami bukan ayam atau bebek,” pungkasnya. (Riky)
http://www.cirebontrust.com/kualitas-apek-dan-berkutu-warga-susukan-tonggoh-gunakan-raskin-untuk-pakan-ternak.html
CIREBON (CT) – Kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) dikeluhkan warga Desa Susukan Tonggoh, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon. Mayoritas warga di desa tersebut, mengaku menerima raskin yang kondisinya sudah bau apek dan dianggap tidak layak konsumsi.
Menurut sejumlah warga, beras yang diterimanya terpaksa untuk pakan ternak. Seperti yang disampaikan oleh Santi (34), warga desa setempat, dirinya sangat mengeluhkan terkait Raskin yang sangat jelek kualitasnya.
Menurutnya beras tersebut lebih pantas untuk pakan ayam.”Berasnya bau apek, banyak kutunya. Harusnya buat pakan ternak,” ujarnya, kepada CT (24/03).
Hal senada dikatakan Murni (40), Beras yang dibagikan setiap satu bulan sebanyak dua kali tersebut, khususnya untuk warga miskin. Sudah lama dari segi kualitas tidak pernah ada perubahan, bahkan semakin buruk dan tidak layak konsumsi.
“Saya harap pemerintah memperhatikan kualitas Raskin, karena kami bukan ayam atau bebek,” pungkasnya. (Riky)
http://www.cirebontrust.com/kualitas-apek-dan-berkutu-warga-susukan-tonggoh-gunakan-raskin-untuk-pakan-ternak.html
Selasa, 24 Maret 2015
Raskin Ganti Uang Saja
Selasa, 24 Maret 2015
Harga Beras di Sulawesi Selatan Masih Tinggi
SEMARANG, KOMPAS — Pembagian beras untuk rakyat miskin sebaiknya dihentikan dan digantikan dengan bantuan uang tunai saja supaya warga tidak tergantung dengan beras. Penggantian raskin dengan uang tunai dapat mendorong warga mengonsumsi bahan pangan alternatif sesuai program diversifikasi pangan yang digariskan pemerintah.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Riset Jawa Tengah Daniel D Kameo, Senin (23/3) di Semarang, terkait banyaknya keluhan warga penerima beras untuk rakyat miskin (raskin), terutama terkait kualitas beras yang kurang baik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun menemukan sekitar 240 ton raskin berkualitas buruk di sejumlah gudang awal Februari 2015.
”Program raskin itu sudah berlangsung 17 tahun. Program itu semestinya bisa dikelola dengan baik, termasuk penyediaan raskin makin berkualitas. Namun, kenyataannya problem raskin selalu sama, yakni mutu beras jelek, beras berkutu, dan tak layak dimakan,” ujar Daniel.
Daniel menyebutkan, menjaga kualitas beras yang disimpan lebih dari enam bulan tak mudah. Apalagi, pengawasan distribusi di lapangan tidak diimbangi dengan ketersediaan personel. Bulog sebagai penyedia raskin hanya berperan di tingkat distribusi.
Dengan minimnya pengawasan, raskin juga menciptakan masalah baru, selain kualitas berasnya. Masalah lain itu, antara lain, pembagian raskin tidak merata, raskin dinikmati orang yang tak berhak, serta tak jarang raskin dioplos dan dijual lagi.
Berdasarkan data di Pemprov Jateng, sasaran penerima raskin tahun 2013 sebanyak 2,4 juta rumah tangga. Masing-masing menerima 15 kilogram (kg) per bulan dengan harga tebus raskin Rp 1.600 per kg.
Kualitas medium
Wakil Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jateng Siti Kuwati mengakui, raskin sebenarnya beras yang berkualitas setara beras medium. Beras itu hasil pengadaan Bulog yang disimpan minimal enam bulan.
Kualitas raskin berasal dari gabah dengan kadar air maksimal 15 persen. Beras dari gabah ini tak berubah rasanya meski disimpan lama. Dalam pembagian, raskin sebelumnya dicek kelayakannya oleh tim survei independen dan tim Bulog.
”Soal kualitas, Bulog memberi garansi, apabila raskin dinilai jelek dan tak layak konsumsi, akan diganti dengan beras yang bagus. Namun, Bulog tak bisa mengontrol kualitas beras saat lepas dari distribusi sebelum diterima warga miskin,” kata Siti Kuwati.
Soal temuan raskin yang bermutu jelek, Siti Kuwati menyatakan, setelah dilakukan pengecekan beras itu masih layak makan. Terbukti setelah diproses ulang dan dimasak, nasi dari raskin itu tetap enak rasanya.
Bulog juga mengakui kesulitan mencegah adanya praktik pengoplosan raskin atau pembagian raskin secara merata demi keadilan. Pola bagi rata itu membuat setiap rumah tangga hanya menerima 10 kg per bulan. Kebijakan membagi rata ditetapkan kelurahan atau aparat desa.
Untuk menjamin kualitas raskin, Bulog Jateng mulai pengadaan tahun 2015 memprioritaskan dalam bentuk gabah kering panen. Penyimpanan gabah lebih aman ketimbang beras.
Terus distribusikan
Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus mendistribusikan raskin untuk menekan harga beras yang masih tinggi di tengah panen raya yang sedang berlangsung. Bulog juga terus menyerap hasil panen raya di sejumlah daerah untuk memenuhi target pengadaan raskin dan cadangan.
Menurut Kepala Bulog Divre Sulselbar Abdullah Djawas di Makassar, Senin, harga beras kualitas medium di Makassar dan sekitarnya, termasuk di Pasar Pa’Baeng-Baeng dan Toddopuli masih berkisar Rp 10.000-Rp 13.000 per kg. Padahal, harga beras jenis ini sebelumnya kurang dari Rp 9.000 per kg.
”Kami terus mendistribusikan raskin ke daerah untuk menekan harga. Harapan kami, jika warga miskin bisa memperoleh raskin, tak banyak lagi yang akan membeli beras dengan harga tinggi dan membuat harga berangsur turun. Seiring panen yang terus berlangsung dan ketersediaan beras yang mencukupi, harga beras secepatnya normal,” kata Djawas.
Saat ini, kata Djawas, Bulog Divre Sulselbar terus menyerap hasil panen raya yang akan berlangsung hingga pertengahan tahun. Penyerapan antara lain dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, serta Kabupaten Wajo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Bone, dan Sinjai di Sulsel.
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilaporkan menjelang panen raya ini harga beras turun sekitar 10 persen. Beras kualitas premium dari Rp 11.000/kg menjadi Rp 10.000/kg, dan kualitas medium dari Rp 9.800/kg menjadi Rp 9.250/kg.
Fauzan, pedagang beras di Pasar Tanjung, Jember, Senin, menyebutkan, harga semua jenis beras mengalami penurunan. Kepala Bulog Divre Jatim Witono pun menyatakan siap membeli gabah petani di provinsi itu. (WHO/RWN/SIR/REN/ACI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150324kompas/#/21/
Harga Beras di Sulawesi Selatan Masih Tinggi
SEMARANG, KOMPAS — Pembagian beras untuk rakyat miskin sebaiknya dihentikan dan digantikan dengan bantuan uang tunai saja supaya warga tidak tergantung dengan beras. Penggantian raskin dengan uang tunai dapat mendorong warga mengonsumsi bahan pangan alternatif sesuai program diversifikasi pangan yang digariskan pemerintah.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Riset Jawa Tengah Daniel D Kameo, Senin (23/3) di Semarang, terkait banyaknya keluhan warga penerima beras untuk rakyat miskin (raskin), terutama terkait kualitas beras yang kurang baik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun menemukan sekitar 240 ton raskin berkualitas buruk di sejumlah gudang awal Februari 2015.
”Program raskin itu sudah berlangsung 17 tahun. Program itu semestinya bisa dikelola dengan baik, termasuk penyediaan raskin makin berkualitas. Namun, kenyataannya problem raskin selalu sama, yakni mutu beras jelek, beras berkutu, dan tak layak dimakan,” ujar Daniel.
Daniel menyebutkan, menjaga kualitas beras yang disimpan lebih dari enam bulan tak mudah. Apalagi, pengawasan distribusi di lapangan tidak diimbangi dengan ketersediaan personel. Bulog sebagai penyedia raskin hanya berperan di tingkat distribusi.
Dengan minimnya pengawasan, raskin juga menciptakan masalah baru, selain kualitas berasnya. Masalah lain itu, antara lain, pembagian raskin tidak merata, raskin dinikmati orang yang tak berhak, serta tak jarang raskin dioplos dan dijual lagi.
Berdasarkan data di Pemprov Jateng, sasaran penerima raskin tahun 2013 sebanyak 2,4 juta rumah tangga. Masing-masing menerima 15 kilogram (kg) per bulan dengan harga tebus raskin Rp 1.600 per kg.
Kualitas medium
Wakil Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jateng Siti Kuwati mengakui, raskin sebenarnya beras yang berkualitas setara beras medium. Beras itu hasil pengadaan Bulog yang disimpan minimal enam bulan.
Kualitas raskin berasal dari gabah dengan kadar air maksimal 15 persen. Beras dari gabah ini tak berubah rasanya meski disimpan lama. Dalam pembagian, raskin sebelumnya dicek kelayakannya oleh tim survei independen dan tim Bulog.
”Soal kualitas, Bulog memberi garansi, apabila raskin dinilai jelek dan tak layak konsumsi, akan diganti dengan beras yang bagus. Namun, Bulog tak bisa mengontrol kualitas beras saat lepas dari distribusi sebelum diterima warga miskin,” kata Siti Kuwati.
Soal temuan raskin yang bermutu jelek, Siti Kuwati menyatakan, setelah dilakukan pengecekan beras itu masih layak makan. Terbukti setelah diproses ulang dan dimasak, nasi dari raskin itu tetap enak rasanya.
Bulog juga mengakui kesulitan mencegah adanya praktik pengoplosan raskin atau pembagian raskin secara merata demi keadilan. Pola bagi rata itu membuat setiap rumah tangga hanya menerima 10 kg per bulan. Kebijakan membagi rata ditetapkan kelurahan atau aparat desa.
Untuk menjamin kualitas raskin, Bulog Jateng mulai pengadaan tahun 2015 memprioritaskan dalam bentuk gabah kering panen. Penyimpanan gabah lebih aman ketimbang beras.
Terus distribusikan
Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus mendistribusikan raskin untuk menekan harga beras yang masih tinggi di tengah panen raya yang sedang berlangsung. Bulog juga terus menyerap hasil panen raya di sejumlah daerah untuk memenuhi target pengadaan raskin dan cadangan.
Menurut Kepala Bulog Divre Sulselbar Abdullah Djawas di Makassar, Senin, harga beras kualitas medium di Makassar dan sekitarnya, termasuk di Pasar Pa’Baeng-Baeng dan Toddopuli masih berkisar Rp 10.000-Rp 13.000 per kg. Padahal, harga beras jenis ini sebelumnya kurang dari Rp 9.000 per kg.
”Kami terus mendistribusikan raskin ke daerah untuk menekan harga. Harapan kami, jika warga miskin bisa memperoleh raskin, tak banyak lagi yang akan membeli beras dengan harga tinggi dan membuat harga berangsur turun. Seiring panen yang terus berlangsung dan ketersediaan beras yang mencukupi, harga beras secepatnya normal,” kata Djawas.
Saat ini, kata Djawas, Bulog Divre Sulselbar terus menyerap hasil panen raya yang akan berlangsung hingga pertengahan tahun. Penyerapan antara lain dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, serta Kabupaten Wajo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Bone, dan Sinjai di Sulsel.
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilaporkan menjelang panen raya ini harga beras turun sekitar 10 persen. Beras kualitas premium dari Rp 11.000/kg menjadi Rp 10.000/kg, dan kualitas medium dari Rp 9.800/kg menjadi Rp 9.250/kg.
Fauzan, pedagang beras di Pasar Tanjung, Jember, Senin, menyebutkan, harga semua jenis beras mengalami penurunan. Kepala Bulog Divre Jatim Witono pun menyatakan siap membeli gabah petani di provinsi itu. (WHO/RWN/SIR/REN/ACI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150324kompas/#/21/
Ketua RT di Situbondo Protes Raskin karena Beratnya Menyusut
Senin, 23 Maret 2015
SURYA.co.id | SITUBONDO - Ratusan sak beras miskin (Raskin) yang didistribusikan ke Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, diprotes para ketua RT, Senin (23/03/2015).
Mereka memprotes karena jatah raskin yang akan didistribusikan untuk warga miskin tersebut, beratnya tidak sesuai alias kurang. Bahkan, penyusutan raskin persaknya méncapai setengah kilogram hingga dua kilogram saat dilakukan penimbangan di halaman Kelurahan Mimbaan.
Salah seorang ketua RT mengatakan, dari 50 yang dijadikan sampel, ternyata raskin yang dikirim pihak bulog itu banyak yang kurang.
"Ya saat ditimbang kurangnya setengah kilo, satu kilo setengah sampai dua kilogram," ujar Sutikno ketu RT.
Menurutnya, berkurangnya jatah raskin itu, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.
"Kami sudah toleransi pada bulog, tapi warga sering mengkomplin," katanya.
Akibat banyaknya komplin, akhirnya seluruh RT melakukan musyawarah dengan kesepakatan untuk dilakukan pengecekan saat raskin dikirim dari pihak Bulog."Dengan temuan ini, kami minta jangan diulang lagi. Jika masih kurang, ya kita serahkan ke pihak berwajib," jelasnya.
Petugas Bulog Arjasa, Hari membenarkan berkurangnya raksin tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menarik kembali raskin itu ke gudang untuk dilakukan pengecekan ulang.
"Dari 16 sak yang berkurang, setelah dicek hanya 3 sak kurang beratnya," kata Haris saat dihubungi via telepon.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/23/ketua-rt-di-situbondo-protes-raskin-karena-beratnya-menyusut?page=2
SURYA.co.id | SITUBONDO - Ratusan sak beras miskin (Raskin) yang didistribusikan ke Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, diprotes para ketua RT, Senin (23/03/2015).
Mereka memprotes karena jatah raskin yang akan didistribusikan untuk warga miskin tersebut, beratnya tidak sesuai alias kurang. Bahkan, penyusutan raskin persaknya méncapai setengah kilogram hingga dua kilogram saat dilakukan penimbangan di halaman Kelurahan Mimbaan.
Salah seorang ketua RT mengatakan, dari 50 yang dijadikan sampel, ternyata raskin yang dikirim pihak bulog itu banyak yang kurang.
"Ya saat ditimbang kurangnya setengah kilo, satu kilo setengah sampai dua kilogram," ujar Sutikno ketu RT.
Menurutnya, berkurangnya jatah raskin itu, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.
"Kami sudah toleransi pada bulog, tapi warga sering mengkomplin," katanya.
Akibat banyaknya komplin, akhirnya seluruh RT melakukan musyawarah dengan kesepakatan untuk dilakukan pengecekan saat raskin dikirim dari pihak Bulog."Dengan temuan ini, kami minta jangan diulang lagi. Jika masih kurang, ya kita serahkan ke pihak berwajib," jelasnya.
Petugas Bulog Arjasa, Hari membenarkan berkurangnya raksin tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menarik kembali raskin itu ke gudang untuk dilakukan pengecekan ulang.
"Dari 16 sak yang berkurang, setelah dicek hanya 3 sak kurang beratnya," kata Haris saat dihubungi via telepon.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/23/ketua-rt-di-situbondo-protes-raskin-karena-beratnya-menyusut?page=2
DPRD Kabupaten Tegal Pantau Distribusi Raskin
Senin, 23 Maret 2015
PAGERBARANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Samsuri, melakukan pantauan pendistribusian beras miskin di wilayah Kecamatan Pagerbarang, Jumat (20/3). Dalam pantauannya itu, Samsuri menemukan raskin yang tidak layak konsumsi di Desa Randusari.
“Kwalitasnya kurang bagus, berdebu, dan warnanya kuning,” tutur Samsuri, didampingi Camat Pagerbarang Bambang Sihana, Ketua Praja Kabupaten Tegal Untung Basuki, dan Kepala Desa Randusari Sudigno.Melihat kwalitas yang tidak layak konsumsi itu, Samsuri bergegas menghubungi Bulog Munjungagung. Dia meminta kepada pihak Bulog supaya beras miskin itu diganti dengan beras yang berkwalitas bagus. “Jangan dibagikan dulu, biar diganti oleh Bulog,” kata Samsuri kepada pemerintah desa setempat.
Atas temuannya itu, Samsuri menyarankan kepada seluruh pemerintah desa supaya segera melapor jika menemukan raskin yang tidak layak konsumsi. Dan pihaknya akan terus melakukan pantauan sampai dengan kwalitas beras tersebut sesuai dengan harapan masyarakat penerima raskin. “Kami akan selalu melakukan pantauan, khususnya di wilayah Pagerbarang dan sekitarnya,” ujar Samsuri.Kepala Desa Randusari, Sudigno mengungkapkan, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah desanya sebanyak 361 kepala keluarga. Sedangkan jumlah raskin yang dibagikan, 5.415 kilogram. Menurut dia, beras yang tidak layak konsumsi itu, akan segera diganti oleh Bulog Munjungagung. “Kami sudah menghubungi Bulog, dan Bulog siap menggantinya,” kata Sudigno.
Petugas Bulog Larangan, Munjungagung, Rahmat, mengaku siap mengganti raskin yang tidak layak konsumsi itu. Menurut dia, kwalitas raskin yang berwarna kuning itu, bukan karena kwalitasnya yang tidak bagus, tapi karena terlalu lama disimpan di dalam gudang sehingga mengalami perubahan warna.”Untuk perawatan raskin, kita sudah melakukan maksimal. Bahkan, setiap beberapa waktu kita selalu menyemprot untuk menghilangkan kutu-kutu beras,” jelasnya. (yer)
http://www.radarpekalonganonline.com/68774/dprd-kabupaten-tegal-pantau-distribusi-raskin/
 |
TUNJUKAN RASKIN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Samsuri, bersama Camat Pagerbarang Bambang Sihana, Ketua Praja Kabupaten Tegal Untung Basuki, dan Kepala Desa Randusari Sudigno, menunjukan kwalitas raskin yang tidak layak konsumsi, Jumat (20/3) sore.
YERRY NOVEL
PAGERBARANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Samsuri, melakukan pantauan pendistribusian beras miskin di wilayah Kecamatan Pagerbarang, Jumat (20/3). Dalam pantauannya itu, Samsuri menemukan raskin yang tidak layak konsumsi di Desa Randusari.
“Kwalitasnya kurang bagus, berdebu, dan warnanya kuning,” tutur Samsuri, didampingi Camat Pagerbarang Bambang Sihana, Ketua Praja Kabupaten Tegal Untung Basuki, dan Kepala Desa Randusari Sudigno.Melihat kwalitas yang tidak layak konsumsi itu, Samsuri bergegas menghubungi Bulog Munjungagung. Dia meminta kepada pihak Bulog supaya beras miskin itu diganti dengan beras yang berkwalitas bagus. “Jangan dibagikan dulu, biar diganti oleh Bulog,” kata Samsuri kepada pemerintah desa setempat.
Atas temuannya itu, Samsuri menyarankan kepada seluruh pemerintah desa supaya segera melapor jika menemukan raskin yang tidak layak konsumsi. Dan pihaknya akan terus melakukan pantauan sampai dengan kwalitas beras tersebut sesuai dengan harapan masyarakat penerima raskin. “Kami akan selalu melakukan pantauan, khususnya di wilayah Pagerbarang dan sekitarnya,” ujar Samsuri.Kepala Desa Randusari, Sudigno mengungkapkan, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah desanya sebanyak 361 kepala keluarga. Sedangkan jumlah raskin yang dibagikan, 5.415 kilogram. Menurut dia, beras yang tidak layak konsumsi itu, akan segera diganti oleh Bulog Munjungagung. “Kami sudah menghubungi Bulog, dan Bulog siap menggantinya,” kata Sudigno.
Petugas Bulog Larangan, Munjungagung, Rahmat, mengaku siap mengganti raskin yang tidak layak konsumsi itu. Menurut dia, kwalitas raskin yang berwarna kuning itu, bukan karena kwalitasnya yang tidak bagus, tapi karena terlalu lama disimpan di dalam gudang sehingga mengalami perubahan warna.”Untuk perawatan raskin, kita sudah melakukan maksimal. Bahkan, setiap beberapa waktu kita selalu menyemprot untuk menghilangkan kutu-kutu beras,” jelasnya. (yer)
http://www.radarpekalonganonline.com/68774/dprd-kabupaten-tegal-pantau-distribusi-raskin/
Senin, 23 Maret 2015
Keterlaluan, Raskin Tak Berkualitas Beredar!
Senin, 23 Maret 2015
KENDARI, BKK – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Mutanafas mengaku, menemukan beras miskin (raskin) tidak berkialitas yang akan dibagikan ke masyarakat akhir-akhir ini.
Kepada Berita Kota Kendari, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, dirinya mendapatkan raskin tak layak konsumsi itu di beberapa kantor desa di Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Salah satunya, di kantor Desa Onewara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buteng.
“Ini sangat merugikan masyarakat. Makanya, pihak terkait harus bertanggung jawab,” terang Mutanafas di sela kunjungan kerjanya (kunker) di Buton, Minggu (22/3).
Ia menuturkan, hasil temuannya itu sudah disampaikan langsung kepada Kepala Sub Devisi Regional Kota Baubau, Bahar. Ia meminta agar beras raskin yang tak layak komsumsi tersebut segera diganti karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Kami minta agar raskin yang tidak layak diganti yang lebih baik dan distribusi beras tidak layak dihentikan,” tegas dia.
Menurut Mutanafas, temuannya itu mendapat respons oleh tim Bulog Baubau. Mereka (Bulog Baubau), lanjut dia, berjanji akan menarik raskin yang tidak layak dan mengganti beras yang lebih baik. Kalau pun tidak dilaksanakan, lanjut dia, dewan akan memanggil Bulog Baubau untuk mempertanggungjawabkan raskin tidak layak konsumsi tersebut.
“Penarikan dan penggantian raskin tak berkualitas tersebut, rencananya dilakukan besok. Saya juga minta warga yang menemukan raskin tidak berkualitas segera melaporkan kepihak terkait,” tuturnya.
Dalam penyaluran raskin jenis medium dua yang disalurkan di desa Onewara, setiap rumah tangga sasaran mendapatkan jatah 15 kilogram per bulan dengan harga per kilo Rp 1.600.
KENDARI, BKK – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Mutanafas mengaku, menemukan beras miskin (raskin) tidak berkialitas yang akan dibagikan ke masyarakat akhir-akhir ini.
Kepada Berita Kota Kendari, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, dirinya mendapatkan raskin tak layak konsumsi itu di beberapa kantor desa di Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Salah satunya, di kantor Desa Onewara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buteng.
“Ini sangat merugikan masyarakat. Makanya, pihak terkait harus bertanggung jawab,” terang Mutanafas di sela kunjungan kerjanya (kunker) di Buton, Minggu (22/3).
Ia menuturkan, hasil temuannya itu sudah disampaikan langsung kepada Kepala Sub Devisi Regional Kota Baubau, Bahar. Ia meminta agar beras raskin yang tak layak komsumsi tersebut segera diganti karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Kami minta agar raskin yang tidak layak diganti yang lebih baik dan distribusi beras tidak layak dihentikan,” tegas dia.
Menurut Mutanafas, temuannya itu mendapat respons oleh tim Bulog Baubau. Mereka (Bulog Baubau), lanjut dia, berjanji akan menarik raskin yang tidak layak dan mengganti beras yang lebih baik. Kalau pun tidak dilaksanakan, lanjut dia, dewan akan memanggil Bulog Baubau untuk mempertanggungjawabkan raskin tidak layak konsumsi tersebut.
“Penarikan dan penggantian raskin tak berkualitas tersebut, rencananya dilakukan besok. Saya juga minta warga yang menemukan raskin tidak berkualitas segera melaporkan kepihak terkait,” tuturnya.
Dalam penyaluran raskin jenis medium dua yang disalurkan di desa Onewara, setiap rumah tangga sasaran mendapatkan jatah 15 kilogram per bulan dengan harga per kilo Rp 1.600.
Mendesak, Mengganti Istilah Raskin
Senin, 23 Maret 2015
SEMARANG, suaramerdeka.com – Istilah beras miskin (raskin) dianggap sudah tidak layak lagi. “Justru yang lebih tepat adalah beras sejahtera (rasra),”kata Daniel Kameo Ketua DPRD Jateng, senin (23/3).
Menurut Daniel, istilah miskin dalam budaya kita, kerap dianggap sebagai masyarakat terpinggirkan. “Jadi karena beras itu untuk orang miskin, maka kerap diabaikan. Mau kondisinya layak atau tidak layak, seolah diabaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut Daniel berharap agar Bulog bisa lebih profesional dalam menangani beras, termasuk raskin. “Apalagi bisa mencegah oknum atau masyarakat yang menjual beras oplosan. Bayangkan, 17 tahun menangani raskin, perlu ada evaluasi dan mencari alternatif, agar penyalurannya bisa tepat sasaran,” tandasnya.
(Nugroho Wahyu Utomo/CN19/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/mendesak-mengganti-istilah-raskin/
SEMARANG, suaramerdeka.com – Istilah beras miskin (raskin) dianggap sudah tidak layak lagi. “Justru yang lebih tepat adalah beras sejahtera (rasra),”kata Daniel Kameo Ketua DPRD Jateng, senin (23/3).
Menurut Daniel, istilah miskin dalam budaya kita, kerap dianggap sebagai masyarakat terpinggirkan. “Jadi karena beras itu untuk orang miskin, maka kerap diabaikan. Mau kondisinya layak atau tidak layak, seolah diabaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut Daniel berharap agar Bulog bisa lebih profesional dalam menangani beras, termasuk raskin. “Apalagi bisa mencegah oknum atau masyarakat yang menjual beras oplosan. Bayangkan, 17 tahun menangani raskin, perlu ada evaluasi dan mencari alternatif, agar penyalurannya bisa tepat sasaran,” tandasnya.
(Nugroho Wahyu Utomo/CN19/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/mendesak-mengganti-istilah-raskin/
Raskin Tak Layak Komsumsi Ditemukan di Buteng
Senin, 23 Maret 2015
ZONASULTRA.COM, KENDARI– Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Mutanafas, Minggu (22/3/2015) mengatakan, dirinya kembali menemukan beras miskin (Raskin) di kantor Desa Onewara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang tidak layak untuk dikonsumsi.
Penemuan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Sub Devisi Regional Kota Baubau, Bahar. Ia meminta agar beras raskin yang tak layak komsumsi tersebut segera diganti karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Kami minta agar raskin yang tidak layak diganti yang lebih baik dan distribusi beras tidak layak dihentikan,” kata Mutanafas kepada tim Bulog Baubau di hadapan perangkat desa Onewara, Kecamatan Lakudo, saat melakukan kunjungan kerja, Sabtu (21/3/2015) kemarin.
Menurut Mutanafas, hal tersebut mendapat respon oleh tim Bulog Baubau. Mereka berjanji akan menarik raskin yang tidak layak dan mengganti beras yang lebih baik.
Penarikan dan penggantian raskin tak berkualitas tersebut, rencananya dilakukan Senin (24/3/2015) besok. Mutanafas juga menghimbau warga yang menemukan raskin tidak berkualitas segera melaporkan kepihak terkait.
Dalam penyaluran raskin jenis medium dua yang disalurkan di desa Onewara, setiap rumah tanggah sasaran mendapat jatah 15 kilo gram (kg) per bulan dengan harga Rp. 1.600 ribu.(Mas’ud)
ZONASULTRA.COM, KENDARI– Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Mutanafas, Minggu (22/3/2015) mengatakan, dirinya kembali menemukan beras miskin (Raskin) di kantor Desa Onewara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang tidak layak untuk dikonsumsi.
Penemuan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Sub Devisi Regional Kota Baubau, Bahar. Ia meminta agar beras raskin yang tak layak komsumsi tersebut segera diganti karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Kami minta agar raskin yang tidak layak diganti yang lebih baik dan distribusi beras tidak layak dihentikan,” kata Mutanafas kepada tim Bulog Baubau di hadapan perangkat desa Onewara, Kecamatan Lakudo, saat melakukan kunjungan kerja, Sabtu (21/3/2015) kemarin.
Menurut Mutanafas, hal tersebut mendapat respon oleh tim Bulog Baubau. Mereka berjanji akan menarik raskin yang tidak layak dan mengganti beras yang lebih baik.
Penarikan dan penggantian raskin tak berkualitas tersebut, rencananya dilakukan Senin (24/3/2015) besok. Mutanafas juga menghimbau warga yang menemukan raskin tidak berkualitas segera melaporkan kepihak terkait.
Dalam penyaluran raskin jenis medium dua yang disalurkan di desa Onewara, setiap rumah tanggah sasaran mendapat jatah 15 kilo gram (kg) per bulan dengan harga Rp. 1.600 ribu.(Mas’ud)
Implementasi Distribusi Raskin Perlu Dibenahi
Senin, 23 Maret 2015
TUJUANprogram subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) sebagai pengurang beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan beras ternyata belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Di lapangan berbagai permasalahan terutama distribusi soal program raskin masih sering terjadi hingga sekarang, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Temuan anggota DPRD Banyumas beberapa waktu lalu yang melihat bahwa raskin telah terdistribusi menjadi ”rasta” atau beras yang dibagi rata kepada masyarakat tak sepenuhnya salah. Hal itu hanya salah satu permasalahan yang terlihat di lapangan.
Masalah-masalah lain membuktikan bahwa prinsip dan target penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi belum sepenuhnya terimplementasi. Di Banyumas sendiri, pengawasan dan pemantauan penyaluran raskin oleh pemerintah desa dan satgas raskin desa tak dapat langsung terpantau sampai ke tingkat RT secara menyeluruh.
Kenyataan di lapangan khususnya di tingkat masyarakat, penyaluran raskin sebagai barang bersubsidi kerap menimbulkan pro-kontra. Tak jarang keberadaan program raskin juga berdampak pada ketidakharmonisan sosial masyarakat. Sosialisasi Maksimal ”Pemerintah desa sudah memberikan sosialisasi semaksimal mungkin terkait program raskin, tentang berapa jumlah, siapa sasaran, berapa harga dan sebagainya. Namun memang kenyataan di lapangan tak seideal sebagaimana yang dituliskan dalam prosedur yang ada,” kata Agus Srinarno, Pj Kepala Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen.
Dijelaskan Agus, tak semua masyarakat memiliki kesadaran dan pemahamanan yang sama dalam program raskin. Padahal sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait program bagi rakyat miskin terus dilakukan. Hal ini diyakininya dirasakan oleh pemerintah desa lainnya. ”Raskin sebagai program subsidi, memang seperti program BLT (bantuan langsung tunai). Meski sering dianggap miring, namun masyarakat tetap membutuhkan. Pemerintah desa di level paling bawh sering mengalami dilema, namun kami semaksimal mungkin menjalankan sesuai prosedur yang ada,” jelasnya.
Satgas Raskin Desa Cibangkong, Panut Ahmadi, men- gatakan pihaknya telah berupaya menyalurkan raskin sebagaimana prosedur yang diamanatkan. Dari mulai pengambilan raskin dari Bulog hingga tingkat desa, ia terus memantau dengan jelas. Ia pun telah memberikan keterangan tentang prosedur penyaluran dan administrasi kepada masyarakat. Pemahaman tentang pedoman umum raskin 2015 kepada satgas ataupun tokoh masyarakat, kata Panut, memang sangat penting untuk meminimalisasi kesalahpahaman atau keluhan terhadap program raskin di masyarakat. ”Contohnya saja, selama ini pemahaman kualitas raskin masih berbeda-beda. Tak bisa dipungkiri kalau masyarakat menginginkan kalau beras raskin dapat sepadan dengan beras kualitas premium,” jelasnya.
Berbedanya harga dan kualitas beras raskin juga menjadikan perbedaan perlakuan terhadap para penerimanya. Sebagian RTS penerima raskin memang benarbenar memanfaatkan raskin untuk konsumsi sehari-hari, namun ada pula yang memanfaatkannya untuk kebutuhan lain. Lebih Putih Warga penerima raskin asal Cibangkong, Pekuncen, Sutinah, mengaku harus menyosoh (menggiling kembali) raskin ke penggilingan padi sebelum dikonsumsi sebagai nasi. Maksud dari penyosohan adalah untuk membersihkan dan memutihkan kembali raskin, meski sebenarnya mengalami penyusutan. ”Kalau disosoh akan lebih putih dan bersih dan bisa langsung dimasak. Itupun terkadang harus dicampur dengan beras lain, sehingga dapat lebih enak dimakan,” katanya.
Selain dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari, beras raskin juga umumnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan lain seperti untuk memberikan sumbangan kepada saudara atau tetangga yang mempunyai hajat tertentu seperti nikahan, sunatan dan sebagainya. Tak heran jika hasil sumbangan orang hajatan itu sebagian besar merupakan beras raskin. ”Karena merupakan beras raskin, maka beras sumbangan juga harganya cukup rendah dibanding beras biasa.
Makanya kalau ada orang hajatan yang bertepatan dengan pembagian raskin, nahas sekali karena sebagian besar beras hasil sumbangan itu dipastiakn beras raskin. Selain untuk beras sumbang, raskin juga sering menjadi bahan pembuat tepung beras,” jelas Triyah, warga Pekuncen.
Meski dijual dengan harga subsidi Rp 1600 per kilogram, namun seringkali ada RTS yang tak sanggup menebus langsung jumlah 15 kilogram paket raskin tersebut. Akibatnya hal ini juga kerap membuat kesulitan penyaluran raskin secara tepat jumlah, sasaran, dan tepat waktu. (Susanto-17)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/94705/
TUJUANprogram subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) sebagai pengurang beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan beras ternyata belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Di lapangan berbagai permasalahan terutama distribusi soal program raskin masih sering terjadi hingga sekarang, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Temuan anggota DPRD Banyumas beberapa waktu lalu yang melihat bahwa raskin telah terdistribusi menjadi ”rasta” atau beras yang dibagi rata kepada masyarakat tak sepenuhnya salah. Hal itu hanya salah satu permasalahan yang terlihat di lapangan.
Masalah-masalah lain membuktikan bahwa prinsip dan target penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi belum sepenuhnya terimplementasi. Di Banyumas sendiri, pengawasan dan pemantauan penyaluran raskin oleh pemerintah desa dan satgas raskin desa tak dapat langsung terpantau sampai ke tingkat RT secara menyeluruh.
Kenyataan di lapangan khususnya di tingkat masyarakat, penyaluran raskin sebagai barang bersubsidi kerap menimbulkan pro-kontra. Tak jarang keberadaan program raskin juga berdampak pada ketidakharmonisan sosial masyarakat. Sosialisasi Maksimal ”Pemerintah desa sudah memberikan sosialisasi semaksimal mungkin terkait program raskin, tentang berapa jumlah, siapa sasaran, berapa harga dan sebagainya. Namun memang kenyataan di lapangan tak seideal sebagaimana yang dituliskan dalam prosedur yang ada,” kata Agus Srinarno, Pj Kepala Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen.
Dijelaskan Agus, tak semua masyarakat memiliki kesadaran dan pemahamanan yang sama dalam program raskin. Padahal sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait program bagi rakyat miskin terus dilakukan. Hal ini diyakininya dirasakan oleh pemerintah desa lainnya. ”Raskin sebagai program subsidi, memang seperti program BLT (bantuan langsung tunai). Meski sering dianggap miring, namun masyarakat tetap membutuhkan. Pemerintah desa di level paling bawh sering mengalami dilema, namun kami semaksimal mungkin menjalankan sesuai prosedur yang ada,” jelasnya.
Satgas Raskin Desa Cibangkong, Panut Ahmadi, men- gatakan pihaknya telah berupaya menyalurkan raskin sebagaimana prosedur yang diamanatkan. Dari mulai pengambilan raskin dari Bulog hingga tingkat desa, ia terus memantau dengan jelas. Ia pun telah memberikan keterangan tentang prosedur penyaluran dan administrasi kepada masyarakat. Pemahaman tentang pedoman umum raskin 2015 kepada satgas ataupun tokoh masyarakat, kata Panut, memang sangat penting untuk meminimalisasi kesalahpahaman atau keluhan terhadap program raskin di masyarakat. ”Contohnya saja, selama ini pemahaman kualitas raskin masih berbeda-beda. Tak bisa dipungkiri kalau masyarakat menginginkan kalau beras raskin dapat sepadan dengan beras kualitas premium,” jelasnya.
Berbedanya harga dan kualitas beras raskin juga menjadikan perbedaan perlakuan terhadap para penerimanya. Sebagian RTS penerima raskin memang benarbenar memanfaatkan raskin untuk konsumsi sehari-hari, namun ada pula yang memanfaatkannya untuk kebutuhan lain. Lebih Putih Warga penerima raskin asal Cibangkong, Pekuncen, Sutinah, mengaku harus menyosoh (menggiling kembali) raskin ke penggilingan padi sebelum dikonsumsi sebagai nasi. Maksud dari penyosohan adalah untuk membersihkan dan memutihkan kembali raskin, meski sebenarnya mengalami penyusutan. ”Kalau disosoh akan lebih putih dan bersih dan bisa langsung dimasak. Itupun terkadang harus dicampur dengan beras lain, sehingga dapat lebih enak dimakan,” katanya.
Selain dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari, beras raskin juga umumnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan lain seperti untuk memberikan sumbangan kepada saudara atau tetangga yang mempunyai hajat tertentu seperti nikahan, sunatan dan sebagainya. Tak heran jika hasil sumbangan orang hajatan itu sebagian besar merupakan beras raskin. ”Karena merupakan beras raskin, maka beras sumbangan juga harganya cukup rendah dibanding beras biasa.
Makanya kalau ada orang hajatan yang bertepatan dengan pembagian raskin, nahas sekali karena sebagian besar beras hasil sumbangan itu dipastiakn beras raskin. Selain untuk beras sumbang, raskin juga sering menjadi bahan pembuat tepung beras,” jelas Triyah, warga Pekuncen.
Meski dijual dengan harga subsidi Rp 1600 per kilogram, namun seringkali ada RTS yang tak sanggup menebus langsung jumlah 15 kilogram paket raskin tersebut. Akibatnya hal ini juga kerap membuat kesulitan penyaluran raskin secara tepat jumlah, sasaran, dan tepat waktu. (Susanto-17)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/94705/
Raskin Dikeluhkan, Gudang Bulog Disidak
Minggu, 22 Maret 2015
pasfmpati.com (Pati, Kota) - Adanya keluhan penerima rumah tangga sasaran (RTS), karena mutu beras miskin (raskin) jelek (berkutu dan berulat), mendapat perhatian anggota DPR RI. Gudang Bulog 204 di Desa Sukokulon Kecamatan Margorejo langsung diinspeksi mendadak (sidak), Jumat pagi kemarin (20/3).
Tanpa memberikan konfirmasi dan pemberitahuan lebih dulu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengunjungi Gudang Bulog Sub Divre II Pati tersebut. Bahkan Legislator asal Batangan Kabupaten Pati ini, harus menunggu Kepala Gudang sampai di kantornya.
Anggota DPR RI, Firman Subagyo mengaku, kunjungannya secara mendadak dan tanpa memberitahu Kepala Gudang maupun karyawannya, untuk mendapat data riil di gudang setempat, untuk membuktikan keluhan warganya terhadap mutu beras miskin yang dikeluhkan. Karena berbau apek, berulat dan berkutu.
“Ini bukan janjian tapi sidak. Kami melakukan sidak dalam rangka untuk melihat kondisi riil gudang Bulog yang ada di Pati. Ini merupakan tanggungjawab moral saya sebagai anggota DPR RI yang selalu mengesahkan anggaran untuk program raskin. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya membaca dari media, bahwa di Pati infonya, raskin yang didistribusikan Bulog kepada RTS penerima tidak layak dikonsumsi, kemudian ada kutu dan ulatnya,” kata Firman Subagyo.
Dengan diantar Kepala Gudang Bulog 204 Sukokulon, Edi Wuryanto, mengecek secara acak beras yang ada didalam karung yang tersimpan didalam gudang tersebut. Sambil menusuk menggunakan alat untuk mengambil contoh beras dari beberapa tumpukkan karung, tidak ditemukan adanya beras dengan mutu yang dikeluhkan rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin.
“Dan kami sudah melakukan cross check (pemeriksaan silang) secara acak ternyata beras yang ada di gudang ini tidak ada satupun yang memang ada kutu sebagaimana yang diberitakan di media. Artinya ini merupakan sesuatu yang tidak benar,” kata anggota Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo berharap RTS penerima untuk mengembalikan kepada Bulog melalui Pemdes setempat, jika raskin yang diterimanya tidak layak untuk dikonsumsi, dan menukarnya dengan yang lebih baik.(•)
http://pasfmpati.com/radio/index.php/1821-raskin-dikeluhkan,-gudang-bulog-disidak
pasfmpati.com (Pati, Kota) - Adanya keluhan penerima rumah tangga sasaran (RTS), karena mutu beras miskin (raskin) jelek (berkutu dan berulat), mendapat perhatian anggota DPR RI. Gudang Bulog 204 di Desa Sukokulon Kecamatan Margorejo langsung diinspeksi mendadak (sidak), Jumat pagi kemarin (20/3).
Tanpa memberikan konfirmasi dan pemberitahuan lebih dulu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengunjungi Gudang Bulog Sub Divre II Pati tersebut. Bahkan Legislator asal Batangan Kabupaten Pati ini, harus menunggu Kepala Gudang sampai di kantornya.
Anggota DPR RI, Firman Subagyo mengaku, kunjungannya secara mendadak dan tanpa memberitahu Kepala Gudang maupun karyawannya, untuk mendapat data riil di gudang setempat, untuk membuktikan keluhan warganya terhadap mutu beras miskin yang dikeluhkan. Karena berbau apek, berulat dan berkutu.
“Ini bukan janjian tapi sidak. Kami melakukan sidak dalam rangka untuk melihat kondisi riil gudang Bulog yang ada di Pati. Ini merupakan tanggungjawab moral saya sebagai anggota DPR RI yang selalu mengesahkan anggaran untuk program raskin. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya membaca dari media, bahwa di Pati infonya, raskin yang didistribusikan Bulog kepada RTS penerima tidak layak dikonsumsi, kemudian ada kutu dan ulatnya,” kata Firman Subagyo.
Dengan diantar Kepala Gudang Bulog 204 Sukokulon, Edi Wuryanto, mengecek secara acak beras yang ada didalam karung yang tersimpan didalam gudang tersebut. Sambil menusuk menggunakan alat untuk mengambil contoh beras dari beberapa tumpukkan karung, tidak ditemukan adanya beras dengan mutu yang dikeluhkan rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin.
“Dan kami sudah melakukan cross check (pemeriksaan silang) secara acak ternyata beras yang ada di gudang ini tidak ada satupun yang memang ada kutu sebagaimana yang diberitakan di media. Artinya ini merupakan sesuatu yang tidak benar,” kata anggota Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo berharap RTS penerima untuk mengembalikan kepada Bulog melalui Pemdes setempat, jika raskin yang diterimanya tidak layak untuk dikonsumsi, dan menukarnya dengan yang lebih baik.(•)
http://pasfmpati.com/radio/index.php/1821-raskin-dikeluhkan,-gudang-bulog-disidak
Selama 6 Tahun, Bupati Mukomuko Tolak Jatah Raskin
Minggu, 22 Maret 2015
BENGKULU - Bupati Mukomuko, Propinsi Bengkulu, Ichwan Yunus, menolak jatah beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Pusat, untuk diberikan kepada warganya. Alasanya, jatah raskin yang diberikan kepada warga terkadang kualitasnya tidak bagus.
Selain itu, kata dia, pemberian raskin kepada warga tersebut membuat warga menjadi malas bekerja keras. "Tahun ini kita tolak raskin. Penolakan raskin sudah kita lakukan enam tahun," kata Ichwan, saat ditemui Okezone, Minggu (22/3/2015).
Alasan lainnya, lanjut Ichwan, areal persawahan di 15 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Mukomuko seluas 12.000 Hektare (Ha) masih mencukupi kebutuhan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa. Sebab, kata dia, dalam 1 Ha sawah mampu menghasilkan gabah kering 6 Ton dengan kualitas beras yang berkualitas.
"Dalam setahun sawah di Mukomuko tiga kali panen. Hasil panen itu kualitas berasnya bagus-bagus," jelas Ichwan.
Tidak hanya itu, ia menambahkan, saat ini di Kabupaten Mukomuko mulai menerapkan sistem panen, dengan menggunakan mesin pemanen, yang mana dalam 1 Ha areal persawahan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Penerapan itu, tambah Ichwan, baru diterapkan di Kecamatan Air Majunto.
"Sistem panen menggunakan mesin itu sudah kita lakukan 2 tahun ini. Tapi, baru satu kecamatan saja, untuk kecamatan lainnya akan menyusul. Tahun ini mesin pemanen akan kita tambah empat unit lagi," terang Ichwan.
Ia yakin, jika kabupaten yang memiliki moto 'Kapuang Sakti Ratau Batuah' ini akan menjadi lumbung padi. Sebab, secara bertahap pembenahan sarana dan prasarana penunjang untuk mengalakkan penanaman padi mulai berangsur diperbaiki.
"Sarana penunjang mulai dibangun, seperti irigasi dan lainnya. Kebutuhan pupuk, bibit padi berkualitas terus kita berikan dengan warga," tutur Ichwan.
BENGKULU - Bupati Mukomuko, Propinsi Bengkulu, Ichwan Yunus, menolak jatah beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Pusat, untuk diberikan kepada warganya. Alasanya, jatah raskin yang diberikan kepada warga terkadang kualitasnya tidak bagus.
Selain itu, kata dia, pemberian raskin kepada warga tersebut membuat warga menjadi malas bekerja keras. "Tahun ini kita tolak raskin. Penolakan raskin sudah kita lakukan enam tahun," kata Ichwan, saat ditemui Okezone, Minggu (22/3/2015).
Alasan lainnya, lanjut Ichwan, areal persawahan di 15 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Mukomuko seluas 12.000 Hektare (Ha) masih mencukupi kebutuhan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa. Sebab, kata dia, dalam 1 Ha sawah mampu menghasilkan gabah kering 6 Ton dengan kualitas beras yang berkualitas.
"Dalam setahun sawah di Mukomuko tiga kali panen. Hasil panen itu kualitas berasnya bagus-bagus," jelas Ichwan.
Tidak hanya itu, ia menambahkan, saat ini di Kabupaten Mukomuko mulai menerapkan sistem panen, dengan menggunakan mesin pemanen, yang mana dalam 1 Ha areal persawahan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Penerapan itu, tambah Ichwan, baru diterapkan di Kecamatan Air Majunto.
"Sistem panen menggunakan mesin itu sudah kita lakukan 2 tahun ini. Tapi, baru satu kecamatan saja, untuk kecamatan lainnya akan menyusul. Tahun ini mesin pemanen akan kita tambah empat unit lagi," terang Ichwan.
Ia yakin, jika kabupaten yang memiliki moto 'Kapuang Sakti Ratau Batuah' ini akan menjadi lumbung padi. Sebab, secara bertahap pembenahan sarana dan prasarana penunjang untuk mengalakkan penanaman padi mulai berangsur diperbaiki.
"Sarana penunjang mulai dibangun, seperti irigasi dan lainnya. Kebutuhan pupuk, bibit padi berkualitas terus kita berikan dengan warga," tutur Ichwan.
Sabtu, 21 Maret 2015
Raskin Tak Layak Konsumsi Beredar di NTB
Jumat, 20 Maret 2015
Metroterkini.com - Kualitas beras miskin (raskin) yang disalurkan pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) NTB, dikeluhkan warga karena tidak layak konsumsi.
Sahri Ramdan, mengatakan beras dengan kualitas buruk tersebut pertama kali ditemukan warga pada saat pembagian jatah raskin untuk jatah Bulan Maret serta April, tahun ini. Saat itu, warga sendiri sudah menaruh curiga dengan kondisi karung beras yang sudah rusak. “Kalau kondisi berasnya seperti ini, jangankan manusia. Ayam pun tidak akan mau memakan beras dengan kondisi rusak sepert ini,” ujar Sahri.
Melihat kondisi jatah raskin yang seperti itu, pihaknya lantas menghentikan pembagian jatah raskin. Contoh raskin yang diterima lantas diambil. Untuk kemudian, melaporkan temuan raskin rusak tersebut ke pemerintah daerah.
Sahri mengaku warganya sudah dua kali memperoleh jatah raskin yang kualitasnya jelek selama tahun 2015 ini. Hanya saja, saat pembagian awal tahun kemarin, warga masih bisa mentolerir kondisi beras yang diterimanya. Walaupun kondisinya sudah berubah warna kekuning-kuningan serta beraroma tidak sedap. “Jatah pada penyaluran yang sebelumnya, kondisi berasnya masih lebih bagus. Dari pada jatah raskin yang sekarang ini,” katanya.
Kabag. Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, M.Si., yang dikonfirmasi mengaku sudah menerima pengaduan dari warga terkait kualitas raskin yang jelek tersebut. Pihaknya pun sudah meminta masyarakat mengumpulkan jatah raskin yang sudah rusak tersebut. Untuk selanjutnya bisa ditukar kembali ke gudang Bulog.
Ia menjelaskan, antara pemerintah daerah dengan pihak Bulog sebenarnya sudah ada kesepakatan. Bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat, merupakan beras kualitas medium dengan kondisi yang baik. Jika kemudian ada ditemukan beras yang sudah rusak, pihak Buloq siap menganti dengan beras yang kondisi baik. “Silahkan di tukar ke Bulog,” pintanya. [ls]
http://metroterkini.com/berita-14305-raskin-tak-layak-konsumsi-beredar-di-ntb.html
Metroterkini.com - Kualitas beras miskin (raskin) yang disalurkan pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) NTB, dikeluhkan warga karena tidak layak konsumsi.
Sahri Ramdan, mengatakan beras dengan kualitas buruk tersebut pertama kali ditemukan warga pada saat pembagian jatah raskin untuk jatah Bulan Maret serta April, tahun ini. Saat itu, warga sendiri sudah menaruh curiga dengan kondisi karung beras yang sudah rusak. “Kalau kondisi berasnya seperti ini, jangankan manusia. Ayam pun tidak akan mau memakan beras dengan kondisi rusak sepert ini,” ujar Sahri.
Melihat kondisi jatah raskin yang seperti itu, pihaknya lantas menghentikan pembagian jatah raskin. Contoh raskin yang diterima lantas diambil. Untuk kemudian, melaporkan temuan raskin rusak tersebut ke pemerintah daerah.
Sahri mengaku warganya sudah dua kali memperoleh jatah raskin yang kualitasnya jelek selama tahun 2015 ini. Hanya saja, saat pembagian awal tahun kemarin, warga masih bisa mentolerir kondisi beras yang diterimanya. Walaupun kondisinya sudah berubah warna kekuning-kuningan serta beraroma tidak sedap. “Jatah pada penyaluran yang sebelumnya, kondisi berasnya masih lebih bagus. Dari pada jatah raskin yang sekarang ini,” katanya.
Kabag. Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, M.Si., yang dikonfirmasi mengaku sudah menerima pengaduan dari warga terkait kualitas raskin yang jelek tersebut. Pihaknya pun sudah meminta masyarakat mengumpulkan jatah raskin yang sudah rusak tersebut. Untuk selanjutnya bisa ditukar kembali ke gudang Bulog.
Ia menjelaskan, antara pemerintah daerah dengan pihak Bulog sebenarnya sudah ada kesepakatan. Bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat, merupakan beras kualitas medium dengan kondisi yang baik. Jika kemudian ada ditemukan beras yang sudah rusak, pihak Buloq siap menganti dengan beras yang kondisi baik. “Silahkan di tukar ke Bulog,” pintanya. [ls]
http://metroterkini.com/berita-14305-raskin-tak-layak-konsumsi-beredar-di-ntb.html
Mensos Khofifah Indar Parawansa: 90 Persen Raskin Tak Sesuai
Jumat, 20 Maret 2015
Jakarta - Di tengah melambungnya harga beras, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa termasuk yang ikut sibuk blusukan ke gudang-gudang beras. Hanya, fokus yang dipantaunya adalah jaminan ketersediaan beras bagi warga miskin (raskin), yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti diketahui, raskin diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran karena setiap keluarga berhak mendapatkan 15 kilogram beras tiap bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram.
Dari temuan di lapangan, Khofifah mengakui kualitas raskin di beberapa daerah tak seperti yang diharapkan. Jumlah dan rentang waktu pembagian pun tidak semestinya.
"Hampir 90 persen warga tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya," kata Khofifah masygul saat berbincang dengan majalah detik di ruang kerjanya, Senin (9/3).
Selain menyoroti masalah raskin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu kembali menggaungkan wacana pelemahan saraf libido terhadap pelaku pemerkosaan. Usul ini dianggap oleh komisioner Komnas HAM hanya merupakan emosi sesaat dari Khofifah. Benarkah demikian? Simak petikan perbincangannya berikut ini.
Di tengah melambungnya harga beras, bagaimana kondisi beras bagi warga miskin?
Stok raskin dijamin aman hingga Desember 2015 karena stok di gudang Bulog cukup tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah menyiapkan dana Rp 9,5 triliun untuk pengadaan raskin hingga Juli 2015. Saat ini stok raskin pada posisi 1,4 juta ton dan kebutuhan raskin secara nasional 2,78 juta ton. Pada Maret ini, di beberapa daerah sedang panen raya, sehingga Perum Bulog bisa melakukan pengadaan raskin.
Tapi banyak raskin yang tidak tersalurkan dengan semestinya?
Karena itu, saya ikut ngecek gudang Dolog, baik di gudang divisi regional maupun subdivre, karena monitoring dan evaluasi distribusi raskin sampai ke titik bagi adalah tugas Kementerian Sosial. Dari situ saya mencoba melihat irisan-irisan apa saja yang terkait dengan mekanisme pengadaan dan distribusi raskin sampai titik bagi.
Sejauh ini apa saja yang Anda temukan?
Hampir 90 persen warga tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya. Jadi, kalau KPK memberi saran yang bisa dilakukan perbaikan, rekomendasinya redesain raskin. Misalnya tepat waktu, raskin seharusnya dibagi tiap bulan; tepat jumlah, yakni 15 kilogram tiap rumah tangga sasaran penerima manfaat; dan tepat kualitas, ada kualitas tertentu yang sudah disepakati sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Ketepatan seperti itu di lapangan sering kali tidak sesuai.
Ada keluhan dan kritik soal kualitas raskin yang di bawah standar….
Kami memang menemukan di beberapa tempat ternyata masih ada kandungan batu, berulat, warnanya kekuning-kuningan. Direktur Utama Bulog sudah menyampaikan, kalau tidak sesuai standar, kembalikan saja ke gudang supaya diganti. Karena memang ada mekanisme penghancuran beras yang tidak layak makan di Bulog. Proses monitoring dan pengawalan oleh pemda juga menjadi penting karena Bulog cuma sampai titik distribusi saja. Titik distribusi ke titik bagi itu menjadi tugas pemda.
Ketika pemda tidak menyiapkan dana pendampingan di APBD, akan terjadi kekosongan kontrol titik distribusi ke titik bagi. Masyarakat penerima raskin itu harus menebus Rp 1.600 per kilogram, dengan asumsi dari titik distribusi ke titik bagi diongkosi oleh pemda. Tapi tidak semua daerah menyampaikan pendampingan APBD seperti itu. Artinya, ongkos dibebankan kepada penerima, sehingga harga 1 kg beras harus ditebus Rp 2.000.
Kementerian Sosial tidak mewajibkan pemda menyiapkan dana?
Tentu saja kami mengimbau setiap kepala pemerintah daerah setempat untuk membantu biaya distribusi raskin. Penyaluran raskin yang cepat dan tepat sasaran dapat mempengaruhi penetrasi harga beras di pasaran. Pemerintah daerah juga dapat mengajukan anggaran tersebut ke Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 jika belum ada alokasi APBD untuk dana pendampingan. Bisa kami pertimbangkan terlebih dulu. Kami melihat juga bagaimana awareness dan sharing daerah dalam proses perlindungan sosial. Karena seharusnya anggaran perlindungan sosial itu sebesar 25 persen untuk masyarakat kurang mampu.
Seberapa besar peluang untuk meningkatkan kualitas raskin?
Peningkatan kualitas berarti peningkatan harga pokok beras (HPB). Artinya, bakal ada peningkatan APBN. Kalau 15,5 juta rumah tangga sasaran per rumah tangga itu 15 kg per bulan, dengan HPB Rp 8.325, maka pemerintah harus menyiapkan Rp 18,5 triliun selama setahun. Ini bisa direncanakan untuk 2016.
Untuk menekan angka kejahatan seksual, Anda mengusulkan hukuman pelemahan saraf libido dengan zat kimia. Apakah tak terlalu mengada-ada?
Ini bukan hal yang baru. Sewaktu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan zaman Gus Dur, saya pernah menyampaikannya. Saya melihat sudah saatnya memberikan punishment yang lebih menjerakan. Pada 1999 Inggris sudah melakukan. Di Singapura pun, sekali ketahuan memperkosa, hukumannya 25 tahun. Jadi artinya punishment-nya tinggi. Nah, yang sudah punya kebijakan melumpuhkan saraf libido itu Denmark, Swedia, Polandia, dan Korea Selatan. Artinya, ini bukan mengada-ada.
Anda merasa usulan ini cukup logis dan sudah diterapkan banyak negara?
Mungkin tidak banyak yang menyelami bagaimana nasib korban kejahatan seksual, bagaimana mereka terperangkap dalam keputusasaan dalam menjalani kehidupan, bagaimana trauma dari proses yang dialami. Banyak suku yang membuang korban ini. Belum lagi orang tidak membayangkan kalau pelakunya dari keluarga sendiri. Kasus inses angkanya di banyak daerah makin tinggi. Apalagi kekerasan seksual yang berbasis sekolah, pelakunya 39 persen adalah guru.
Komnas HAM menilai usulan Anda hanya emosi sesaat?
Lo, enggak, kenapa mesti emosi? Dari tahun 2000 usulan itu (disampaikan). Kalau dirunut gitu sampai sekarang, masak dibilang emosi sesaat? Menurut saya, kita harus melihat negeri lain, yang memberi perlindungan kepada perempuan dan memberikan punishment kepada pelaku kejahatan seksual dengan pemberatan. Kita tidak melihat ini sebagai emosi atau sesaat, tapi coba lihat hak asasi anak-anak yang dilahirkan itu. Kalau masuk pada perspektif hak asasi manusia, jangan hanya lihat pelakunya, tapi lihat korbannya ini.
Hak mereka itu, karena mereka akan berada dalam suasana depresif sepanjang hidupnya. Adakah kita berbicara hak mereka untuk hidup tenang? Kalau pelumpuhan saraf libido dianggap melanggar HAM, bagaimana juga hak asasi anak-anak yang dilahirkan karena inses. Turunlah, lihat mereka-mereka ini. Jangan sampai melihat pelaku ini punya hak memperkosa lagi atau melahirkan korban-korban baru. Apa iya seperti itu hak yang akan dibiarkan. Bukankah harus ada punishment yang berat?
http://beta.news.detik.com/read/2015/03/19/170752/2863891/158/4/mensos-khofifah-indar-parawansa-90-persen-raskin-tak-sesuai
Jakarta - Di tengah melambungnya harga beras, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa termasuk yang ikut sibuk blusukan ke gudang-gudang beras. Hanya, fokus yang dipantaunya adalah jaminan ketersediaan beras bagi warga miskin (raskin), yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti diketahui, raskin diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran karena setiap keluarga berhak mendapatkan 15 kilogram beras tiap bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram.
Dari temuan di lapangan, Khofifah mengakui kualitas raskin di beberapa daerah tak seperti yang diharapkan. Jumlah dan rentang waktu pembagian pun tidak semestinya.
"Hampir 90 persen warga tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya," kata Khofifah masygul saat berbincang dengan majalah detik di ruang kerjanya, Senin (9/3).
Selain menyoroti masalah raskin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu kembali menggaungkan wacana pelemahan saraf libido terhadap pelaku pemerkosaan. Usul ini dianggap oleh komisioner Komnas HAM hanya merupakan emosi sesaat dari Khofifah. Benarkah demikian? Simak petikan perbincangannya berikut ini.
Di tengah melambungnya harga beras, bagaimana kondisi beras bagi warga miskin?
Stok raskin dijamin aman hingga Desember 2015 karena stok di gudang Bulog cukup tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah menyiapkan dana Rp 9,5 triliun untuk pengadaan raskin hingga Juli 2015. Saat ini stok raskin pada posisi 1,4 juta ton dan kebutuhan raskin secara nasional 2,78 juta ton. Pada Maret ini, di beberapa daerah sedang panen raya, sehingga Perum Bulog bisa melakukan pengadaan raskin.
Tapi banyak raskin yang tidak tersalurkan dengan semestinya?
Karena itu, saya ikut ngecek gudang Dolog, baik di gudang divisi regional maupun subdivre, karena monitoring dan evaluasi distribusi raskin sampai ke titik bagi adalah tugas Kementerian Sosial. Dari situ saya mencoba melihat irisan-irisan apa saja yang terkait dengan mekanisme pengadaan dan distribusi raskin sampai titik bagi.
Sejauh ini apa saja yang Anda temukan?
Hampir 90 persen warga tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya. Jadi, kalau KPK memberi saran yang bisa dilakukan perbaikan, rekomendasinya redesain raskin. Misalnya tepat waktu, raskin seharusnya dibagi tiap bulan; tepat jumlah, yakni 15 kilogram tiap rumah tangga sasaran penerima manfaat; dan tepat kualitas, ada kualitas tertentu yang sudah disepakati sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Ketepatan seperti itu di lapangan sering kali tidak sesuai.
Ada keluhan dan kritik soal kualitas raskin yang di bawah standar….
Kami memang menemukan di beberapa tempat ternyata masih ada kandungan batu, berulat, warnanya kekuning-kuningan. Direktur Utama Bulog sudah menyampaikan, kalau tidak sesuai standar, kembalikan saja ke gudang supaya diganti. Karena memang ada mekanisme penghancuran beras yang tidak layak makan di Bulog. Proses monitoring dan pengawalan oleh pemda juga menjadi penting karena Bulog cuma sampai titik distribusi saja. Titik distribusi ke titik bagi itu menjadi tugas pemda.
Ketika pemda tidak menyiapkan dana pendampingan di APBD, akan terjadi kekosongan kontrol titik distribusi ke titik bagi. Masyarakat penerima raskin itu harus menebus Rp 1.600 per kilogram, dengan asumsi dari titik distribusi ke titik bagi diongkosi oleh pemda. Tapi tidak semua daerah menyampaikan pendampingan APBD seperti itu. Artinya, ongkos dibebankan kepada penerima, sehingga harga 1 kg beras harus ditebus Rp 2.000.
Kementerian Sosial tidak mewajibkan pemda menyiapkan dana?
Tentu saja kami mengimbau setiap kepala pemerintah daerah setempat untuk membantu biaya distribusi raskin. Penyaluran raskin yang cepat dan tepat sasaran dapat mempengaruhi penetrasi harga beras di pasaran. Pemerintah daerah juga dapat mengajukan anggaran tersebut ke Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 jika belum ada alokasi APBD untuk dana pendampingan. Bisa kami pertimbangkan terlebih dulu. Kami melihat juga bagaimana awareness dan sharing daerah dalam proses perlindungan sosial. Karena seharusnya anggaran perlindungan sosial itu sebesar 25 persen untuk masyarakat kurang mampu.
Seberapa besar peluang untuk meningkatkan kualitas raskin?
Peningkatan kualitas berarti peningkatan harga pokok beras (HPB). Artinya, bakal ada peningkatan APBN. Kalau 15,5 juta rumah tangga sasaran per rumah tangga itu 15 kg per bulan, dengan HPB Rp 8.325, maka pemerintah harus menyiapkan Rp 18,5 triliun selama setahun. Ini bisa direncanakan untuk 2016.
Untuk menekan angka kejahatan seksual, Anda mengusulkan hukuman pelemahan saraf libido dengan zat kimia. Apakah tak terlalu mengada-ada?
Ini bukan hal yang baru. Sewaktu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan zaman Gus Dur, saya pernah menyampaikannya. Saya melihat sudah saatnya memberikan punishment yang lebih menjerakan. Pada 1999 Inggris sudah melakukan. Di Singapura pun, sekali ketahuan memperkosa, hukumannya 25 tahun. Jadi artinya punishment-nya tinggi. Nah, yang sudah punya kebijakan melumpuhkan saraf libido itu Denmark, Swedia, Polandia, dan Korea Selatan. Artinya, ini bukan mengada-ada.
Anda merasa usulan ini cukup logis dan sudah diterapkan banyak negara?
Mungkin tidak banyak yang menyelami bagaimana nasib korban kejahatan seksual, bagaimana mereka terperangkap dalam keputusasaan dalam menjalani kehidupan, bagaimana trauma dari proses yang dialami. Banyak suku yang membuang korban ini. Belum lagi orang tidak membayangkan kalau pelakunya dari keluarga sendiri. Kasus inses angkanya di banyak daerah makin tinggi. Apalagi kekerasan seksual yang berbasis sekolah, pelakunya 39 persen adalah guru.
Komnas HAM menilai usulan Anda hanya emosi sesaat?
Lo, enggak, kenapa mesti emosi? Dari tahun 2000 usulan itu (disampaikan). Kalau dirunut gitu sampai sekarang, masak dibilang emosi sesaat? Menurut saya, kita harus melihat negeri lain, yang memberi perlindungan kepada perempuan dan memberikan punishment kepada pelaku kejahatan seksual dengan pemberatan. Kita tidak melihat ini sebagai emosi atau sesaat, tapi coba lihat hak asasi anak-anak yang dilahirkan itu. Kalau masuk pada perspektif hak asasi manusia, jangan hanya lihat pelakunya, tapi lihat korbannya ini.
Hak mereka itu, karena mereka akan berada dalam suasana depresif sepanjang hidupnya. Adakah kita berbicara hak mereka untuk hidup tenang? Kalau pelumpuhan saraf libido dianggap melanggar HAM, bagaimana juga hak asasi anak-anak yang dilahirkan karena inses. Turunlah, lihat mereka-mereka ini. Jangan sampai melihat pelaku ini punya hak memperkosa lagi atau melahirkan korban-korban baru. Apa iya seperti itu hak yang akan dibiarkan. Bukankah harus ada punishment yang berat?
http://beta.news.detik.com/read/2015/03/19/170752/2863891/158/4/mensos-khofifah-indar-parawansa-90-persen-raskin-tak-sesuai
Dewan Kecewa Distribusi Raskin Lambat
Jumat, 20 Maret 2015
Bulog Janji Paling Akhir April
BANGKALAN – Tahun ini, pendistribusian bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) diundur dua bulan oleh Bulog. Hal itu membuat DPRD Bangkalan kecewa. Bahkan, kalangan legislatif tak segan menyebut pendistribusian raskin banyak kejanggalan.
Kekecewaan disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman, kemarin (19/3). Menurutnya, keterlambatan pendistribusian raskin seharusnya tidak terjadi, meski ada kendala. Bulog maupun Pemkab Bangkalan mestinya mengantisipasi kendala yang akan dihadapi jauh-jauh hari sebelumnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku tidak heran pendistribusian raskin tahun ini lambat. Sebab, tahun sebelumnya pendistribusian raskin memang tidak pernah transparan dan banyak masalah. ”Kami jelas kecewa dengan keterlambatan ini. Meski ada kendala, tapi kan seharusnya bisa diatasi jauh-jauh hari,” kata Fatkurrahman.
Wakil rakyat yang sudah dua kali duduk di kursi DPRD Bangkalan ini meminta Bulog dan pemkab saling koordinasi agar masalah keterlambatan distribusi raskin segera diatasi dan tidak terulang lagi. Fatkurrahman mengaku siap memanggil Bulog dan pemkab jika nanti ada masalah dan kejanggalan lagi. ”Masalah harus diatasi agar masyarakat tidak menjadi korban,” ujar dia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan tersebut juga memberikan peringatan agar pendistribusian raskin tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sebab, kata Fakurrahman, sangat dimungkinkan adanya permainan dalam pembagian raskin. Apalagi mendekati pemilihan kepada desa. ”Raskin merupakan jatah masyarakat miskin. Jadi jangan pernah bermain-main apalagi menyalahgunakan pembagian raskin demi kepentingan politik desa,” tukas Fatkurrahman.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofi’i mengatakan, pendistribusian raskin memang diundur dua bulan. Menurutnya, ada kendala nonteknis seperti adanya aturan baru dari Provinsi Jawa Timur dalam pendistribusian raskin. Selain itu, diundurnya pembagian raskin di Bangkalan juga dipengaruhi masalah raskin di kabupaten lainnya di Madura.
Mondir menegaskan, pembagian raskin di Kota Salak tidak ada masalah pada tahun sebelumnya. Selain itu, Bangkalan tidak punya tunggakan dan pendistribusian dilakukan seratus persen. Pihaknya juga meminta agar pembagian raskin tidak dipolitisasi, mengingat pilkades akan segera dilakukan.
”Kami berharap pembagian raskin di Bangkalan berjalan lancar. Kami meminta kepada semua pelaksana dari kabupaten hingga kecamatan untuk mendistribusikan sesuai dengan ketentuan dan penujuk teknis (juknis) serta petunjuk pelaksanaan (juklak). Kami tidak ingin ada masalah dalam pendistribusian raskin,” pintanya.
Kasubag Bolog Divre XII Madura Amrullah mengatakan, pendistribusian raskin di Madura memang lambat, tak terkecuali di Bangkalan, karena adanya kendala nonteknis. Namun, pihaknya menegaskan bahwa pendistribusian raskin paling lambat April mendatang. ”Kalau memungkinkan, Maret minggu keempat akan kami distribusikan,” janjinya.
Disinggung tentang rawannya pendistribusian raskin yang bisa menjadi alat politik dalam pilkades, Amrullah mengaku tidak punya kewenangan. Sebab, hal itu sudah masuk pada kewenangan internal Pemkab Bangkalan. ”Kalau itu sudah internal pemkab. Kami hanya melakukan pendistribusian dari gudang ke titik distribusi,” tandasnya. (onk/hud)
http://radarmadura.co.id/2015/03/dewan-kecewa-distribusi-raskin-lambat/
Bulog Janji Paling Akhir April
BANGKALAN – Tahun ini, pendistribusian bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) diundur dua bulan oleh Bulog. Hal itu membuat DPRD Bangkalan kecewa. Bahkan, kalangan legislatif tak segan menyebut pendistribusian raskin banyak kejanggalan.
Kekecewaan disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman, kemarin (19/3). Menurutnya, keterlambatan pendistribusian raskin seharusnya tidak terjadi, meski ada kendala. Bulog maupun Pemkab Bangkalan mestinya mengantisipasi kendala yang akan dihadapi jauh-jauh hari sebelumnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku tidak heran pendistribusian raskin tahun ini lambat. Sebab, tahun sebelumnya pendistribusian raskin memang tidak pernah transparan dan banyak masalah. ”Kami jelas kecewa dengan keterlambatan ini. Meski ada kendala, tapi kan seharusnya bisa diatasi jauh-jauh hari,” kata Fatkurrahman.
Wakil rakyat yang sudah dua kali duduk di kursi DPRD Bangkalan ini meminta Bulog dan pemkab saling koordinasi agar masalah keterlambatan distribusi raskin segera diatasi dan tidak terulang lagi. Fatkurrahman mengaku siap memanggil Bulog dan pemkab jika nanti ada masalah dan kejanggalan lagi. ”Masalah harus diatasi agar masyarakat tidak menjadi korban,” ujar dia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan tersebut juga memberikan peringatan agar pendistribusian raskin tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sebab, kata Fakurrahman, sangat dimungkinkan adanya permainan dalam pembagian raskin. Apalagi mendekati pemilihan kepada desa. ”Raskin merupakan jatah masyarakat miskin. Jadi jangan pernah bermain-main apalagi menyalahgunakan pembagian raskin demi kepentingan politik desa,” tukas Fatkurrahman.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofi’i mengatakan, pendistribusian raskin memang diundur dua bulan. Menurutnya, ada kendala nonteknis seperti adanya aturan baru dari Provinsi Jawa Timur dalam pendistribusian raskin. Selain itu, diundurnya pembagian raskin di Bangkalan juga dipengaruhi masalah raskin di kabupaten lainnya di Madura.
Mondir menegaskan, pembagian raskin di Kota Salak tidak ada masalah pada tahun sebelumnya. Selain itu, Bangkalan tidak punya tunggakan dan pendistribusian dilakukan seratus persen. Pihaknya juga meminta agar pembagian raskin tidak dipolitisasi, mengingat pilkades akan segera dilakukan.
”Kami berharap pembagian raskin di Bangkalan berjalan lancar. Kami meminta kepada semua pelaksana dari kabupaten hingga kecamatan untuk mendistribusikan sesuai dengan ketentuan dan penujuk teknis (juknis) serta petunjuk pelaksanaan (juklak). Kami tidak ingin ada masalah dalam pendistribusian raskin,” pintanya.
Kasubag Bolog Divre XII Madura Amrullah mengatakan, pendistribusian raskin di Madura memang lambat, tak terkecuali di Bangkalan, karena adanya kendala nonteknis. Namun, pihaknya menegaskan bahwa pendistribusian raskin paling lambat April mendatang. ”Kalau memungkinkan, Maret minggu keempat akan kami distribusikan,” janjinya.
Disinggung tentang rawannya pendistribusian raskin yang bisa menjadi alat politik dalam pilkades, Amrullah mengaku tidak punya kewenangan. Sebab, hal itu sudah masuk pada kewenangan internal Pemkab Bangkalan. ”Kalau itu sudah internal pemkab. Kami hanya melakukan pendistribusian dari gudang ke titik distribusi,” tandasnya. (onk/hud)
http://radarmadura.co.id/2015/03/dewan-kecewa-distribusi-raskin-lambat/
Legislator temukan raskin tak layak konsumsi
Jumat, 20 Maret 2015
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menemukan masalah soal raskin saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
"Saya menemukan dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa raksin yang dibeli Rp7.500 per kilonya dari Bulog, betul-betul tidak layak dikonsumsi," kata Firman kepada ANTARA News, saat dihubungi, Jakarta, Jumat.
Padahal, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp5.900. Tapi masyarakat tetap membeli dengan harga Rp7.500.
"Pemerintah diminta mengusut masalah tersebut. Seharusnya, dengan harga Rp7.500 perkilogram, berasnya sangat bagus," kata dia.
Juga, kata dia, petani juga mengeluhkan langkah Bulog yang tidak membeli hasil panen petani dengan alasan gudang bulog penuh.
"Petani mengeluhkan karena Bulog belum ada tanda-tanda membeli hasil panen masyarakat sehingga menjualnya ke luar kota. Dengan posisi ini tengkulak bermain. Oleh karenanya, pemerintah segera intruksikan Bulog serap hasil panen masyarakat. Saya kuatir ada permainan antara tengkulak dan Bulog," kata Firman.
Selain itu, dia juga menerima keluhan dari nelayan. Katanya, para nelayan sudah tidak bisa melaut karena kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Kementerian KKP.
"Seharusnya Kementerian KKP membuat kebijakan harus terlebih dulu disosialisasikan kepada para nelayan. Lakukan kajian-kajian yang mendalam sehingga kebijakan tidak boleh mematikan hak rakyat, tapi memberikan solusi bagi nelayan," kata Firman.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga menyerahkan hand tractor kepada petani di tiga kabupaten.
"Kita serahkan bantuan hand tractor kepada masyarakat. Untuk Kabupaten Pati sebanyak 51 unit hand tractor, Kabupaten Rembang 30 unit, dan di Kabupaten Grobokan sebanyak 60 unit," katanya.
http://www.antaranews.com/berita/486350/legislator-temukan-raskin-tak-layak-konsumsi
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menemukan masalah soal raskin saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
"Saya menemukan dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa raksin yang dibeli Rp7.500 per kilonya dari Bulog, betul-betul tidak layak dikonsumsi," kata Firman kepada ANTARA News, saat dihubungi, Jakarta, Jumat.
Padahal, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp5.900. Tapi masyarakat tetap membeli dengan harga Rp7.500.
"Pemerintah diminta mengusut masalah tersebut. Seharusnya, dengan harga Rp7.500 perkilogram, berasnya sangat bagus," kata dia.
Juga, kata dia, petani juga mengeluhkan langkah Bulog yang tidak membeli hasil panen petani dengan alasan gudang bulog penuh.
"Petani mengeluhkan karena Bulog belum ada tanda-tanda membeli hasil panen masyarakat sehingga menjualnya ke luar kota. Dengan posisi ini tengkulak bermain. Oleh karenanya, pemerintah segera intruksikan Bulog serap hasil panen masyarakat. Saya kuatir ada permainan antara tengkulak dan Bulog," kata Firman.
Selain itu, dia juga menerima keluhan dari nelayan. Katanya, para nelayan sudah tidak bisa melaut karena kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Kementerian KKP.
"Seharusnya Kementerian KKP membuat kebijakan harus terlebih dulu disosialisasikan kepada para nelayan. Lakukan kajian-kajian yang mendalam sehingga kebijakan tidak boleh mematikan hak rakyat, tapi memberikan solusi bagi nelayan," kata Firman.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga menyerahkan hand tractor kepada petani di tiga kabupaten.
"Kita serahkan bantuan hand tractor kepada masyarakat. Untuk Kabupaten Pati sebanyak 51 unit hand tractor, Kabupaten Rembang 30 unit, dan di Kabupaten Grobokan sebanyak 60 unit," katanya.
http://www.antaranews.com/berita/486350/legislator-temukan-raskin-tak-layak-konsumsi
Jumat, 20 Maret 2015
Barak Bangsa Banjar; Raskin Buruk Sepenuhnya Tanggungjawab Bulog
Jumat, 20 Maret 2015
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Beras miskin (Raskin) berkualitas buruk dan berkutu yang sampai ke rumah tangga sasaran (RTS), seperti terjadi di Kota Banjar, Ciamis, Tasikmalaya dan Indramayu, banyak menuai kutukan dari sejumlah kalangan.
Seperti yang terjadi di Kota Banjar pada periode (Februari-Maret) RTS menerima raskin berkualitas buruk dan berkutu, akhirnya sejumlah aktivis mahasiswa, ormas HKTI dan tokoh masyarakat mengecam dan mengutuk peristiwa tersebut.
Kini, Ketua Umum Barisan Penggerak Bangsa (Barak Bangsa) Provinsi Jawa Barat, Muhlison, menyatakan kepada HR online, Kamis (19/03/2015), pihak Bulog Ciamis harus bertanggungjawab penuh atas peristiwa tersebut.
“Bagaimana rakyat mau sehat dan cerdas, kalau sampai makan beras tidak layak konsumsi. Untuk itu, Bulog wajib bertanggungjawab, karena yang ditunjuk dan diberi kewenangan pengelolaan dan pendistribusian adalah mereka. Barak Bangsa Jabar secara tegas mengutuk dan akan mengusutnya,” tegas Muhlison.
Maraknya kasus raskin buruk dan berkutu, yang tentu tidak layak konsumsi bagi RTS di sejumlah daerah di Jabar, dinilai Muhlison, sangat jauh dengan semangat Pemprov Jabar yang akan memproyeksikan sebagai Provinsi lumbung beras nasional.
“Dan kasus serupa ternyata tidak hanya terjadi di Jabar, di provinsi lain juga ditemukan hal yang sama. Untuk itu saya meminta Presiden turun tangan, karena pemerintahan sekarang akan berswasembada beras, dan tentunya Raskin buruk akan merugikan keuangan negara,” tukasnya. (Hermanto/R1/HR-Online)
http://www.harapanrakyat.com/2015/03/barak-bangsa-banjar-raskin-buruk-sepenuhnya-tanggungjawab-bulog/
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Beras miskin (Raskin) berkualitas buruk dan berkutu yang sampai ke rumah tangga sasaran (RTS), seperti terjadi di Kota Banjar, Ciamis, Tasikmalaya dan Indramayu, banyak menuai kutukan dari sejumlah kalangan.
Seperti yang terjadi di Kota Banjar pada periode (Februari-Maret) RTS menerima raskin berkualitas buruk dan berkutu, akhirnya sejumlah aktivis mahasiswa, ormas HKTI dan tokoh masyarakat mengecam dan mengutuk peristiwa tersebut.
Kini, Ketua Umum Barisan Penggerak Bangsa (Barak Bangsa) Provinsi Jawa Barat, Muhlison, menyatakan kepada HR online, Kamis (19/03/2015), pihak Bulog Ciamis harus bertanggungjawab penuh atas peristiwa tersebut.
“Bagaimana rakyat mau sehat dan cerdas, kalau sampai makan beras tidak layak konsumsi. Untuk itu, Bulog wajib bertanggungjawab, karena yang ditunjuk dan diberi kewenangan pengelolaan dan pendistribusian adalah mereka. Barak Bangsa Jabar secara tegas mengutuk dan akan mengusutnya,” tegas Muhlison.
Maraknya kasus raskin buruk dan berkutu, yang tentu tidak layak konsumsi bagi RTS di sejumlah daerah di Jabar, dinilai Muhlison, sangat jauh dengan semangat Pemprov Jabar yang akan memproyeksikan sebagai Provinsi lumbung beras nasional.
“Dan kasus serupa ternyata tidak hanya terjadi di Jabar, di provinsi lain juga ditemukan hal yang sama. Untuk itu saya meminta Presiden turun tangan, karena pemerintahan sekarang akan berswasembada beras, dan tentunya Raskin buruk akan merugikan keuangan negara,” tukasnya. (Hermanto/R1/HR-Online)
http://www.harapanrakyat.com/2015/03/barak-bangsa-banjar-raskin-buruk-sepenuhnya-tanggungjawab-bulog/
Duh! Lagi-lagi, Warga Siak Terima Raskin yang Berulat
Kamis, 19 Maret 2015
BERTUAHPOS.COM, SIAK - Lagi-lagi, warga di Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak menerima bantuan Beras Miskin (Raskin) yang tak layak dikonsumsi. Warga yang menerima raskin di desa itu protes karena beras tersebut sudah berserbuk, bauk apek, serta berulat.
"Kami mendapat bantuan Raskin ini berserbuk, bauk apek dan warnanya pun menguning seperti sudah mau busuk. Tapi bagaimana lagi, mau tak mau ya kami ambil saja dari pada enggak dapat," ungkap Siti (24) salah seorang warga kampung itu.
Adanya Raskin tak layak konsumsi itu diakuai Penghulu Kampung Temusai, Eli Nazri. Dikatakannya, ada puluhan karung Raskin dikantornya yang tak layak konsumsi.
Bantuan raskin untuk warga Temusai saat ini sekitar 3015 Kg. Kepada warga Temusai, ia meminta agar Raskin tak layak konsumsi itu segera dikembalikan.
"Memang kondisi beras bayak yang tak layak konsumsi, dan jumlahnya ini ada beberapa goni atau karung, dan ini nantik akan kita kembalikan ke bulog agar diganti dengan yang baru," tandasnya. (syawal)
BERTUAHPOS.COM, SIAK - Lagi-lagi, warga di Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak menerima bantuan Beras Miskin (Raskin) yang tak layak dikonsumsi. Warga yang menerima raskin di desa itu protes karena beras tersebut sudah berserbuk, bauk apek, serta berulat.
"Kami mendapat bantuan Raskin ini berserbuk, bauk apek dan warnanya pun menguning seperti sudah mau busuk. Tapi bagaimana lagi, mau tak mau ya kami ambil saja dari pada enggak dapat," ungkap Siti (24) salah seorang warga kampung itu.
Adanya Raskin tak layak konsumsi itu diakuai Penghulu Kampung Temusai, Eli Nazri. Dikatakannya, ada puluhan karung Raskin dikantornya yang tak layak konsumsi.
Bantuan raskin untuk warga Temusai saat ini sekitar 3015 Kg. Kepada warga Temusai, ia meminta agar Raskin tak layak konsumsi itu segera dikembalikan.
"Memang kondisi beras bayak yang tak layak konsumsi, dan jumlahnya ini ada beberapa goni atau karung, dan ini nantik akan kita kembalikan ke bulog agar diganti dengan yang baru," tandasnya. (syawal)
Serahkan Raskin Tak Layak Konsumsi
Kamis, 19 Maret 2015
15 Maret 2015, Hal unik terjadi pada saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda mendengarkan laporan reses pertama anggota DPRD, pada Kamis (12/3). Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Wakil Bupati Cirebon H Tasiya Soemadi mendapat hadiah menarik dari anggota DPRD asal dapil I, yakni beras miskin (raskin) yang tak layak konsumsi. Usai H Khanafi SH menyampaika hasil laporan kegiatan reses 8 anggota DPRD Kabupaten Cirebon asal dapil I, Supirman SH menyampaikan interupsi dan diterima oleh pimpinan rapat. Politisi Partai Hanura yang berasal dari Dapil I ini menyatakan, bahwa dari pantauan anggota DPRD asal Dapil VII yang satu pekan lalu melaksanakan reses, tidak hanya usulan dan masukan yang ditampung. “Ada beberapa temuan yang sangat mencengangkan. Ternyata masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Buktinya, raskin yang dibagikan sebagai makanan pokok, kualitasnya tidak layak dikonsumsi oleh manusia”.
Oleh sebab itu, Supirman SH meminta kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Sebab, kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Dapil I. Tapi, di Dapil lain pun ada. “Makanya, saya kasih contoh beras raskin ke pimpinan”. Senada diungkapkan anggota DPRD asal Dapil I H Mulus Trisla Ageng SH. Dirinya mengambil satu kilo raskin yang sudah dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan langsung ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH dan selanjutnya diresahkan kepada wakil bupati Cirebon H Tasiya Soemadi sebagai representasi pemerintah Kabupaten Cirebon. “Terima kasih, nanti akan menjadi barang bukti. Tidak hanya Dapil I, saat menyampaikan laporan reses, Aan Setiawan SSi yang mewakili Dapil VII juga mengatakan hal yang sama. “Tidak hanya usulan yang ter cantum tadi. Tapi, banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras raskin yang dinilai tak layak konsumsi”.
Saat menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya terkait kualitas raskin. “Ayam saja tidak mau makan”. Usai rapat paripurna, sekretaris daerah Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si langsung melihat raskin temuan anggota DPRD Dapil I. Setelah melihat, dalam waktu dekat akan menggelar rapat guna mengevaluasi penyebaran raskin di awal tahun 2015 “nanti kita evaluasi”.
15 Maret 2015, Hal unik terjadi pada saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda mendengarkan laporan reses pertama anggota DPRD, pada Kamis (12/3). Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Wakil Bupati Cirebon H Tasiya Soemadi mendapat hadiah menarik dari anggota DPRD asal dapil I, yakni beras miskin (raskin) yang tak layak konsumsi. Usai H Khanafi SH menyampaika hasil laporan kegiatan reses 8 anggota DPRD Kabupaten Cirebon asal dapil I, Supirman SH menyampaikan interupsi dan diterima oleh pimpinan rapat. Politisi Partai Hanura yang berasal dari Dapil I ini menyatakan, bahwa dari pantauan anggota DPRD asal Dapil VII yang satu pekan lalu melaksanakan reses, tidak hanya usulan dan masukan yang ditampung. “Ada beberapa temuan yang sangat mencengangkan. Ternyata masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Buktinya, raskin yang dibagikan sebagai makanan pokok, kualitasnya tidak layak dikonsumsi oleh manusia”.
Oleh sebab itu, Supirman SH meminta kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Sebab, kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Dapil I. Tapi, di Dapil lain pun ada. “Makanya, saya kasih contoh beras raskin ke pimpinan”. Senada diungkapkan anggota DPRD asal Dapil I H Mulus Trisla Ageng SH. Dirinya mengambil satu kilo raskin yang sudah dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan langsung ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH dan selanjutnya diresahkan kepada wakil bupati Cirebon H Tasiya Soemadi sebagai representasi pemerintah Kabupaten Cirebon. “Terima kasih, nanti akan menjadi barang bukti. Tidak hanya Dapil I, saat menyampaikan laporan reses, Aan Setiawan SSi yang mewakili Dapil VII juga mengatakan hal yang sama. “Tidak hanya usulan yang ter cantum tadi. Tapi, banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras raskin yang dinilai tak layak konsumsi”.
Saat menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya terkait kualitas raskin. “Ayam saja tidak mau makan”. Usai rapat paripurna, sekretaris daerah Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si langsung melihat raskin temuan anggota DPRD Dapil I. Setelah melihat, dalam waktu dekat akan menggelar rapat guna mengevaluasi penyebaran raskin di awal tahun 2015 “nanti kita evaluasi”.
Warga Penerima Raskin di Bengkulu Keluhkan Kualitas Beras Jelek dan Apek
Kamis, 19 Maret 2015
[BENGKULU] Sejumlah warga penerima raskin di Bengkulu mengeluhkan kualitas beras yang disalurkan Bulog setempat jelek dan berbauk apek. Diduga beras yang disalurkan tersebut sudah lama disimpan di gedung Bulog Bengkulu.
"Kualitas beras Bulog yang disalurkan kepada warga penerima raskin sekarang ini, jelek dan berbauk agak apek, sehingga kurang enak disantap," kata beberapa warga penerima raskin di Kota Bengkulu, Kamis (19/3).
Warga berharap kualitas raskin yang akan disalurkan bulan berikutnya agar lebih baik lagi, sehingga meski beras subsidi rasanya enak. "Selama ini kualitas raskin cukup baik, tapi penyaluran bulan ini agak jelek," ujarnya.
Kepala Bulog Bengkulu, Sugeng Rahayu mengatakan, jika benar beras raskin yang diterima masyarakat kualitas jelek dan baik apek silakan lapor ke Bulog, akan diganti dengan beras kualitas baik.
"Silakan warga datang ke Bulog untuk menukarkan beras yang kualitasnya jelek, akan kita ganti dengan beras lebih baik lagi. Kita tidak ada niat untuk menyalurkan raskin kualitas jelek," ujarnya.
Ia mengaku, raskin yang disalurkan pihaknya kepada warga di Bengkulu, selama ini tidak ada masalah dan baru sekarang ada keluhan. Namun demikian, Bulog Bengkulu siap menukar raskin yang kualitas jelek tersebut.
Untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi lagi ke depan, Bulog Bengkulu pada musim panen tahun ini, akan membeli beras petani sebanyak-banyak, sehingga stok beras raskin di daerah ini melimpah.
Dengan demikian, Bulog Bengkulu tidak lagi mendatangkan beras dari luar untuk raskin. "Kami berusaha sekuat mungkin untuk membeli beras lokal pada musim panen Juni mendatang, sehingga stok raskin di Bengkulu tersedia dalam jumlah banyak," ujarnya.
Penerima raskin di Bengkulu sebanyakj 121.574 RTS, tersebar di 9 kabupaten dan kota karena kabupaten Mukomuko tetap menolak jatah raskin tahun 2015. [143/N-6]
http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/warga-penerima-raskin-di-bengkulu-keluhkan-kualitas-beras-jelek-dan-apek/81797
[BENGKULU] Sejumlah warga penerima raskin di Bengkulu mengeluhkan kualitas beras yang disalurkan Bulog setempat jelek dan berbauk apek. Diduga beras yang disalurkan tersebut sudah lama disimpan di gedung Bulog Bengkulu.
"Kualitas beras Bulog yang disalurkan kepada warga penerima raskin sekarang ini, jelek dan berbauk agak apek, sehingga kurang enak disantap," kata beberapa warga penerima raskin di Kota Bengkulu, Kamis (19/3).
Warga berharap kualitas raskin yang akan disalurkan bulan berikutnya agar lebih baik lagi, sehingga meski beras subsidi rasanya enak. "Selama ini kualitas raskin cukup baik, tapi penyaluran bulan ini agak jelek," ujarnya.
Kepala Bulog Bengkulu, Sugeng Rahayu mengatakan, jika benar beras raskin yang diterima masyarakat kualitas jelek dan baik apek silakan lapor ke Bulog, akan diganti dengan beras kualitas baik.
"Silakan warga datang ke Bulog untuk menukarkan beras yang kualitasnya jelek, akan kita ganti dengan beras lebih baik lagi. Kita tidak ada niat untuk menyalurkan raskin kualitas jelek," ujarnya.
Ia mengaku, raskin yang disalurkan pihaknya kepada warga di Bengkulu, selama ini tidak ada masalah dan baru sekarang ada keluhan. Namun demikian, Bulog Bengkulu siap menukar raskin yang kualitas jelek tersebut.
Untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi lagi ke depan, Bulog Bengkulu pada musim panen tahun ini, akan membeli beras petani sebanyak-banyak, sehingga stok beras raskin di daerah ini melimpah.
Dengan demikian, Bulog Bengkulu tidak lagi mendatangkan beras dari luar untuk raskin. "Kami berusaha sekuat mungkin untuk membeli beras lokal pada musim panen Juni mendatang, sehingga stok raskin di Bengkulu tersedia dalam jumlah banyak," ujarnya.
Penerima raskin di Bengkulu sebanyakj 121.574 RTS, tersebar di 9 kabupaten dan kota karena kabupaten Mukomuko tetap menolak jatah raskin tahun 2015. [143/N-6]
http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/warga-penerima-raskin-di-bengkulu-keluhkan-kualitas-beras-jelek-dan-apek/81797
Kamis, 19 Maret 2015
Terkait Kualitas Raskin Jelek, PMII Menilai Bulog Telah Menghina Pemkot Banjar
Rabu, 18 Maret 2015
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Terkait buruknya kualitas beras miskin (raskin) yang disalurkan Bulog kepada masyarakat Kota Banjar, Jawa Barat, dalam dua bulan terakhir ini, sebanyak 6 orang aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, mendatangi kantor Gudang Bulog Kota Banjar Sub Divre Ciamis, sambil membawa sampel raskin yang jelek, Selasa (17/03/2015), sekitar jam 13.00 WIB.
Raskin kualitas buruk yang dibawa menggunakan piring seng itu pun sempat ditunjukkan kepada para awak media. Menurut Ketua Umum PMII Kota Banjar, Ahmad Muhafidz, bahwa sampel raskin yang dibawanya itu didapat dari temuan di beberapa desa, diantaranya Desa Mulyasari, Balokang dan Waringinsari.
“Apakah beras sejelek ini layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kasihan dong masyarakat, walaupun mereka miskin, setidaknya perlu diberi jaminan sosial yang semestinya. Jadi beras seperti ini tidak layak konsumsi,” tegas Ahmad.
Menurutnya, permasalahan ini tentu harus ada pengawasan yang lebih baik lagi, dan pihak Bulog pun harus memperbaiki kualitas raskin yang akan didistribusikan kepada masyarakat.
Aktivis PMII Kota Banjar lainnya, Wahidan, menilai, adanya raskin dengan kondisi buruk seperti ini merupakan suatu bentuk penghinaan Bulog terhadap pemerintah dan masyarakat Kota Banjar.
“Ini satu bentuk penghinaan Bulog terhadap Pemerintah Kota Banjar, beras yang dikirimnya mengalami masalah yakni tidak layak konsumsi,” tegas Wahidan.
Selain mempertanyakan kualitas raskin yang buruk, pihaknya juga menilai ada yang tidak beres dalam pengelolaan dan penyalurannya. Raskin bisa diterima dengan murah oleh rakyat karena merupakan barang bersubsidi. Sedangkan, pihak Bulog membeli kepada mitranya tentu menggunakan harga sesuai HPP.
“Setelah Bulog menerima pengembalian raskin berkualitas buruk dari Pemdes dan Kelurahan, lalu dikemanakan raskin jelek itu sama Bulog. Sudah dipastikan daerah lain pun akan menolak. Maka disitulah terindikasi kerugian Negara,” katanya.
Wahidan juga meminta kepada Kepala Gudang Bulog Kota Banjar Sub Divre Ciamis, agar bisa memperlihatkan keberadaan beras di gudang Bulog kepada pihaknya bersama-sama dengan awak media. Namun, lagi-lagi mereka tidak diizinkan.
“Kami minta Bulog ada upaya perbaikan kualitas beras raskin yang dikirim. Kalau sampai terjadi lagi seperti itu, kita akan demo lebih banyak lagi membawa massa PMII, bulan depan,” tegas Wahidan. (Nanks/Koran-HR)
http://www.harapanrakyat.com/2015/03/terkait-kualitas-raskin-jelek-pmii-menilai-bulog-telah-menghina-pemkot-banjar/
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
 |
Raskin kualitas buruk yang dibawa menggunakan piring seng itu pun sempat ditunjukkan kepada para awak media. Menurut Ketua Umum PMII Kota Banjar, Ahmad Muhafidz, bahwa sampel raskin yang dibawanya itu didapat dari temuan di beberapa desa, diantaranya Desa Mulyasari, Balokang dan Waringinsari.
“Apakah beras sejelek ini layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kasihan dong masyarakat, walaupun mereka miskin, setidaknya perlu diberi jaminan sosial yang semestinya. Jadi beras seperti ini tidak layak konsumsi,” tegas Ahmad.
Menurutnya, permasalahan ini tentu harus ada pengawasan yang lebih baik lagi, dan pihak Bulog pun harus memperbaiki kualitas raskin yang akan didistribusikan kepada masyarakat.
Aktivis PMII Kota Banjar lainnya, Wahidan, menilai, adanya raskin dengan kondisi buruk seperti ini merupakan suatu bentuk penghinaan Bulog terhadap pemerintah dan masyarakat Kota Banjar.
“Ini satu bentuk penghinaan Bulog terhadap Pemerintah Kota Banjar, beras yang dikirimnya mengalami masalah yakni tidak layak konsumsi,” tegas Wahidan.
Selain mempertanyakan kualitas raskin yang buruk, pihaknya juga menilai ada yang tidak beres dalam pengelolaan dan penyalurannya. Raskin bisa diterima dengan murah oleh rakyat karena merupakan barang bersubsidi. Sedangkan, pihak Bulog membeli kepada mitranya tentu menggunakan harga sesuai HPP.
“Setelah Bulog menerima pengembalian raskin berkualitas buruk dari Pemdes dan Kelurahan, lalu dikemanakan raskin jelek itu sama Bulog. Sudah dipastikan daerah lain pun akan menolak. Maka disitulah terindikasi kerugian Negara,” katanya.
Wahidan juga meminta kepada Kepala Gudang Bulog Kota Banjar Sub Divre Ciamis, agar bisa memperlihatkan keberadaan beras di gudang Bulog kepada pihaknya bersama-sama dengan awak media. Namun, lagi-lagi mereka tidak diizinkan.
“Kami minta Bulog ada upaya perbaikan kualitas beras raskin yang dikirim. Kalau sampai terjadi lagi seperti itu, kita akan demo lebih banyak lagi membawa massa PMII, bulan depan,” tegas Wahidan. (Nanks/Koran-HR)
http://www.harapanrakyat.com/2015/03/terkait-kualitas-raskin-jelek-pmii-menilai-bulog-telah-menghina-pemkot-banjar/
Warga Tolak Raskin karena Kutuan dan Bau Apek, Ini Wujudnya..
Rabu, 18 Maret 2015
MATARAM - Warga kehilangan kesabaran. Berulang kali protes, kualitas raskin tetap saja buruk. Warnanya kuning, kutuan, dan berbau apek.
Akibatnya, puluhan karung beras Bulog ditolak mentah-mentah warga. Aksi ini dilakukan warga Lingkungan Kebun Bawaq Nurul Yakin, Kelurahan Kebun Sari, Nusa Tenggara Barat.
Total beras yang ditolak ada 21 karung. Beras itu ditinggal di kantor lurah. Warga meminta beras tersebut diganti dengan yang lebih baik.
Koordinator Posko Pengaduan Fathul Arifin mengatakan, warga kecewa karena beras yang diberikan kualitasnya jelek. Padahal sudah kerap kali melakukan komplain.
"Bulan lalu sempat bagus berasnya, tapi sekarang jelek lagi,” ujarnya.
Aksi penolakan ini sebagai bentuk protes. Harapannya beras yang diberikan bisa lebih bagus. Sama seperti bulan lalu. ”Warga ingin ada perbaikan kualitas beras,” tegasnya.
Lurah Kebun Sari Muhammad Faesal mengatakan sudah menghubungi Bulog, mereka menyatakan siap mengganti. Kelurahan juga tidak ingin warga terus ribut masalah beras.
Namun masalah seperti ini sulit dihindari selama kualitas beras tidak diubah. "Ini sesuai dengan komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, kelurahan juga sudah mengajak semua kepala lingkungan mengunjungi gudang beras Bulog. Ke depan, Bulog diharapkan bisa memperbaiki kualitas raskin yang diberikan. "Apalagi dengan perbaikan sistem yang sudah ada," cetusnya.Sementara Kepala Seksi Humas Bulog Divre NTB Marlinda mengatakan, pihaknya sudah mengganti beras yang ditolak warga. Ada 24 sak (karung) beras diambilkan langsung dari gudang. Pihak kelurahan diminta memilih sendiri mana saja beras yang diinginkan.
Ia menegaskan, jika memang kualitasnya jelek, pihak kelurahan bisa mengembalikannya. Pasti pihak Bulog akan menggati dengan beras medium yang lebih bagus.
"Di semua kelurahan polanya sama," jelasnya.
Mengenai protes warga, Marlinda bisa memahami. Sebab masalah ini sudah menjadi perhatian sejak lama. Bulog juga tentu tidak ingin memberikan beras yang jelek kepada warga.
Hanya saja, lanjutnya, perlu dipahami, tidak semua kualitas beras di gudang sama. Karena sudah terlalu lama disimpan, tentu ada perubahan. (ili/r8/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/03/18/293164/Warga-Tolak-Raskin-karena-Kutuan-dan-Bau-Apek,-Ini-Wujudnya../page2
MATARAM - Warga kehilangan kesabaran. Berulang kali protes, kualitas raskin tetap saja buruk. Warnanya kuning, kutuan, dan berbau apek.
Akibatnya, puluhan karung beras Bulog ditolak mentah-mentah warga. Aksi ini dilakukan warga Lingkungan Kebun Bawaq Nurul Yakin, Kelurahan Kebun Sari, Nusa Tenggara Barat.
Total beras yang ditolak ada 21 karung. Beras itu ditinggal di kantor lurah. Warga meminta beras tersebut diganti dengan yang lebih baik.
Koordinator Posko Pengaduan Fathul Arifin mengatakan, warga kecewa karena beras yang diberikan kualitasnya jelek. Padahal sudah kerap kali melakukan komplain.
"Bulan lalu sempat bagus berasnya, tapi sekarang jelek lagi,” ujarnya.
Aksi penolakan ini sebagai bentuk protes. Harapannya beras yang diberikan bisa lebih bagus. Sama seperti bulan lalu. ”Warga ingin ada perbaikan kualitas beras,” tegasnya.
Lurah Kebun Sari Muhammad Faesal mengatakan sudah menghubungi Bulog, mereka menyatakan siap mengganti. Kelurahan juga tidak ingin warga terus ribut masalah beras.
Namun masalah seperti ini sulit dihindari selama kualitas beras tidak diubah. "Ini sesuai dengan komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, kelurahan juga sudah mengajak semua kepala lingkungan mengunjungi gudang beras Bulog. Ke depan, Bulog diharapkan bisa memperbaiki kualitas raskin yang diberikan. "Apalagi dengan perbaikan sistem yang sudah ada," cetusnya.Sementara Kepala Seksi Humas Bulog Divre NTB Marlinda mengatakan, pihaknya sudah mengganti beras yang ditolak warga. Ada 24 sak (karung) beras diambilkan langsung dari gudang. Pihak kelurahan diminta memilih sendiri mana saja beras yang diinginkan.
Ia menegaskan, jika memang kualitasnya jelek, pihak kelurahan bisa mengembalikannya. Pasti pihak Bulog akan menggati dengan beras medium yang lebih bagus.
"Di semua kelurahan polanya sama," jelasnya.
Mengenai protes warga, Marlinda bisa memahami. Sebab masalah ini sudah menjadi perhatian sejak lama. Bulog juga tentu tidak ingin memberikan beras yang jelek kepada warga.
Hanya saja, lanjutnya, perlu dipahami, tidak semua kualitas beras di gudang sama. Karena sudah terlalu lama disimpan, tentu ada perubahan. (ili/r8/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/03/18/293164/Warga-Tolak-Raskin-karena-Kutuan-dan-Bau-Apek,-Ini-Wujudnya../page2
Rabu, 18 Maret 2015
Penegak Hukum Diminta Usut Raskin Busuk di Jateng
Rabu, 18 Maret 2015
Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) didesak mengusut buruknya kualitas beras miskin (raskin) di Jawa Tengah (jateng). Sebab mayoritas Kabupaten/Kotadi Jateng mengeluhkan raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan. \"Karena itu kami berharap kepolisian dan kejaksaan mengusutnya. Mengapa kualitas raskin tidak sesuai TMS.Perum Bulog Divre Jateng harus bisa mempertanggungjawabkan mengapa kualitas raskin tidak sesuai ketentuan dalam Inpres No.3/2012,\" tegas Koordinator ProtaniKita, Bonang, dalam rilis yang diterima wartawan, Senin.
Dari catatan ProtaniKita,ungkap Bonang, sejumlah daerah mengeluhkan kualitas raskin. Midalnya, di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Wonogiri, Sragen, Banjarnegara, Kendal, Banyumas, Demak, Kebumen, Tegal dan beberapa Kab/Kota lainnya. Terbaru, Bupati Pekalongan, Amat Antono marah lantaran menemukan raskin berkualitas buruk diwilayahnya. Bupati pun langsung mendatangi gudang milik Bulog Subdivekalongan di Desa Bondansari, Wiradesa, Pekalongan, Selasa (10/3/2015). Ia membawa sampel raskin berwarna kuning dan bau apek. “Raskin itu seharusnya dapat menurunkan harga beras. Tapi kalau kualitasnya buruk begini, mana bisa. Masyarakat tak mau mengkonsumsi, kebanyakan dijual lagi,\" ujar Amat.
Kekecewaanpun diungkapkan Bupati Pemalang, H. Junaedi saat dirinya mendapati raskin yang bau busuk dan berkutu. Raskin itu ditemukan saat sidak di gudang beras Bulog 604 Babadan milik Sub Divre Bulog 6 Pekalongan. \"Tidak hanya bau busuk dan berkutu, berasnya pun seperti menir. Masa sih warga miskin dikasih beras seperti ini, kasihan mereka, \"tegas Bupati Junaedi. Begitu pula dengan Raskin yang disalurkan di Desa Gedong, Kec.Ngadirojo, Kab. Wonogiri yang setiap karungnya dipenuhi kutu dan bau apek. Kondisi demikian ditemukan Dinas Sosial Kab. Wonogiri saat Sidak digudang Bulog 307 Subdivre Surakarta.
\"Kita cek kondisi beras dalam gudang tidak layak konsumsi. Indikator tidak layak itu jika berasnya rusak dan ada kutunya,\" jelas Kadinsos Wonogiri, Suwartono, kepada wartawan. Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menemukan raskin tidak layak konsumsi sebanyak 248,4 ton saat sidak ke gudang Bulog Purwonegoro, Kab. Banjarnegara. \"Yang jelek itu 248,4 ton. Banyak yang patah dan stok lama,\" jelas Ganjar meminta Perum Bulog tidak menyalurkan beras tersebut.
http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/9420/Penegak-Hukum-Diminta-Usut-Raskin-Busuk-di-Jateng/2015/03/16%2000:00:00
Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) didesak mengusut buruknya kualitas beras miskin (raskin) di Jawa Tengah (jateng). Sebab mayoritas Kabupaten/Kotadi Jateng mengeluhkan raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan. \"Karena itu kami berharap kepolisian dan kejaksaan mengusutnya. Mengapa kualitas raskin tidak sesuai TMS.Perum Bulog Divre Jateng harus bisa mempertanggungjawabkan mengapa kualitas raskin tidak sesuai ketentuan dalam Inpres No.3/2012,\" tegas Koordinator ProtaniKita, Bonang, dalam rilis yang diterima wartawan, Senin.
Dari catatan ProtaniKita,ungkap Bonang, sejumlah daerah mengeluhkan kualitas raskin. Midalnya, di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Wonogiri, Sragen, Banjarnegara, Kendal, Banyumas, Demak, Kebumen, Tegal dan beberapa Kab/Kota lainnya. Terbaru, Bupati Pekalongan, Amat Antono marah lantaran menemukan raskin berkualitas buruk diwilayahnya. Bupati pun langsung mendatangi gudang milik Bulog Subdivekalongan di Desa Bondansari, Wiradesa, Pekalongan, Selasa (10/3/2015). Ia membawa sampel raskin berwarna kuning dan bau apek. “Raskin itu seharusnya dapat menurunkan harga beras. Tapi kalau kualitasnya buruk begini, mana bisa. Masyarakat tak mau mengkonsumsi, kebanyakan dijual lagi,\" ujar Amat.
Kekecewaanpun diungkapkan Bupati Pemalang, H. Junaedi saat dirinya mendapati raskin yang bau busuk dan berkutu. Raskin itu ditemukan saat sidak di gudang beras Bulog 604 Babadan milik Sub Divre Bulog 6 Pekalongan. \"Tidak hanya bau busuk dan berkutu, berasnya pun seperti menir. Masa sih warga miskin dikasih beras seperti ini, kasihan mereka, \"tegas Bupati Junaedi. Begitu pula dengan Raskin yang disalurkan di Desa Gedong, Kec.Ngadirojo, Kab. Wonogiri yang setiap karungnya dipenuhi kutu dan bau apek. Kondisi demikian ditemukan Dinas Sosial Kab. Wonogiri saat Sidak digudang Bulog 307 Subdivre Surakarta.
\"Kita cek kondisi beras dalam gudang tidak layak konsumsi. Indikator tidak layak itu jika berasnya rusak dan ada kutunya,\" jelas Kadinsos Wonogiri, Suwartono, kepada wartawan. Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menemukan raskin tidak layak konsumsi sebanyak 248,4 ton saat sidak ke gudang Bulog Purwonegoro, Kab. Banjarnegara. \"Yang jelek itu 248,4 ton. Banyak yang patah dan stok lama,\" jelas Ganjar meminta Perum Bulog tidak menyalurkan beras tersebut.
http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/9420/Penegak-Hukum-Diminta-Usut-Raskin-Busuk-di-Jateng/2015/03/16%2000:00:00
Warga Miskin Terima Raskin Busuk
Selasa, 17 Maret 2015
PAMEKASAN - Beras untuk keluarga miskin (raskin) yang disalurkan pada warga di Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, rusak dan tak layak konsumsi. Bahkan, raskin tersebut bau busuk dan warna berubah.
Busuknya raskin itu, mendapat perhatian Gerakan Mahasiswa Pantura (Gempar), mereka berjanji akan mengembalikan raskin busuk ke kantor Bulog dan akan meminta pertanggung jawabannya.
Dul Hakim, salah satu anggota Gempar menegaskan, beras tersebut sudah beberapa bulan sebelumnya di temukan tidak layak konsumsi, pasalnya bau busuk dan warna beras yang sudah tidak seperti biasanya tetap di distribusikan.
"Seharusnya beras busuk seperti ini tidak diberikan kepada masyarakat, masak beras yang sudah hitam dan banyak kapangnya ini mau di makan orang, " keritiknya.
Sehingga, pihaknya berjanji akan mengawal dan mengembalikan ke pihak yang berwewenang untuk di ganti.
"Saya tetap akan mengembalikan beras ini ke Bulog, biar mereka makan sendiri, jangankan manusia, hewanpun akan sakit perut kalau makan beras busuk ini," tegasnya.
Sementara, Waka Sub Divre XII Madura, RR. Wardhani menjelaskan, bila ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, disilahkan untuk di kembalikan ke kantor bulog.
"Kalau menemukan beras yang tidak layak di konsumsi, langsung kembalikan ke kantor Bulog" ungkapnya. (ri/bsr)
http://www.madurazone.com/news/pamekasan/read/861/17/03/2015/warga-miskin-terima-raskin-busuk
PAMEKASAN - Beras untuk keluarga miskin (raskin) yang disalurkan pada warga di Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, rusak dan tak layak konsumsi. Bahkan, raskin tersebut bau busuk dan warna berubah.
Busuknya raskin itu, mendapat perhatian Gerakan Mahasiswa Pantura (Gempar), mereka berjanji akan mengembalikan raskin busuk ke kantor Bulog dan akan meminta pertanggung jawabannya.
Dul Hakim, salah satu anggota Gempar menegaskan, beras tersebut sudah beberapa bulan sebelumnya di temukan tidak layak konsumsi, pasalnya bau busuk dan warna beras yang sudah tidak seperti biasanya tetap di distribusikan.
"Seharusnya beras busuk seperti ini tidak diberikan kepada masyarakat, masak beras yang sudah hitam dan banyak kapangnya ini mau di makan orang, " keritiknya.
Sehingga, pihaknya berjanji akan mengawal dan mengembalikan ke pihak yang berwewenang untuk di ganti.
"Saya tetap akan mengembalikan beras ini ke Bulog, biar mereka makan sendiri, jangankan manusia, hewanpun akan sakit perut kalau makan beras busuk ini," tegasnya.
Sementara, Waka Sub Divre XII Madura, RR. Wardhani menjelaskan, bila ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, disilahkan untuk di kembalikan ke kantor bulog.
"Kalau menemukan beras yang tidak layak di konsumsi, langsung kembalikan ke kantor Bulog" ungkapnya. (ri/bsr)
http://www.madurazone.com/news/pamekasan/read/861/17/03/2015/warga-miskin-terima-raskin-busuk
Kualitas Jelek, Raskin Di Banjarbaru Untuk Makanan Ternak
Selasa, 17 Maret 2015
KBRN, Banjarmasin : Kualitas beras miskin atau raskin yang sangat rendah di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menyebabkan beras tersebut hanya diberikan kepada ayam peliharaan.
Penerima bantuan beras miskin di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan mengeluhkan kualitas raskin yang mereka terima, sebab berasnya berbau , tidak bersih dan setelah dimasak rasanya tidak nyaman.
Hal tersebut disampaikan nenek Jariah yang berusia 62 tahun salah seorang penerima raskin di Kelurahan Komet kota Banjarbaru kepada RRI.
“ Aku membeli membeli raskin tersebut sebanyak 15 kilo di kantor Kelurahan Komet dengan harga Rp. 24 rupiah, hal itu jelasnya lebih murah dibanding sebelumnya yakni Rp. 30 ribu per 15 kilo / raskin,” ungkap Nenek Jariah di Banjarbaru (17/03/2015)
Tetapi tegas jariah karena kualitas raskin yang ia terima sekitar setengah bulan lalu sangat rendah dan tak layak konsumsi terpaksa hanya ia jadikan sebagai pakan ayam.
Terkait dengan adanya keluhan terhadap kualitas raskin yang diterima warganya , serta setelah melihat contoh raskin tersebut, Camat Banjarbaru Utara Agus Sukmawan mengatakan ia akan melakukan cek kelapangan untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kalau ditemukan banyak bukti maka, pihaknya akan melaporkan hal itu kepada Bulog.
Melambung harga beras di Kalimantan Selatan, membuat warga yang masih tergolong tidak mampu atau miskin berharap mendapatkan raskin yang harganya jauh lebih murah, tetapi kualitas raskin yang buruk membuat beras tersebut hanya dijadikan sebagai pakan ayam peliharaan.
KBRN, Banjarmasin : Kualitas beras miskin atau raskin yang sangat rendah di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menyebabkan beras tersebut hanya diberikan kepada ayam peliharaan.
Penerima bantuan beras miskin di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan mengeluhkan kualitas raskin yang mereka terima, sebab berasnya berbau , tidak bersih dan setelah dimasak rasanya tidak nyaman.
Hal tersebut disampaikan nenek Jariah yang berusia 62 tahun salah seorang penerima raskin di Kelurahan Komet kota Banjarbaru kepada RRI.
“ Aku membeli membeli raskin tersebut sebanyak 15 kilo di kantor Kelurahan Komet dengan harga Rp. 24 rupiah, hal itu jelasnya lebih murah dibanding sebelumnya yakni Rp. 30 ribu per 15 kilo / raskin,” ungkap Nenek Jariah di Banjarbaru (17/03/2015)
Tetapi tegas jariah karena kualitas raskin yang ia terima sekitar setengah bulan lalu sangat rendah dan tak layak konsumsi terpaksa hanya ia jadikan sebagai pakan ayam.
Terkait dengan adanya keluhan terhadap kualitas raskin yang diterima warganya , serta setelah melihat contoh raskin tersebut, Camat Banjarbaru Utara Agus Sukmawan mengatakan ia akan melakukan cek kelapangan untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kalau ditemukan banyak bukti maka, pihaknya akan melaporkan hal itu kepada Bulog.
Melambung harga beras di Kalimantan Selatan, membuat warga yang masih tergolong tidak mampu atau miskin berharap mendapatkan raskin yang harganya jauh lebih murah, tetapi kualitas raskin yang buruk membuat beras tersebut hanya dijadikan sebagai pakan ayam peliharaan.
Langganan:
Postingan (Atom)