Senin , 29 Juni 2015
BANYUMAS, RAJA – Sejumlah warga penerima beras untuk keluarga miskin (raskin) di Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, melayangkan surat protes ke Presiden Joko Widodo. Surat itu berisi keluhan warga atas kualitas raskin yang buruk.
Warga menduga raskin berkualitas buruk itu sudah terlalu lama disimpan di gudang Bulog. Kepala Desa Srowot, Handoyo mengungkapkan, beras bantuan pemerintah itu tak layak dikonsumsi. “Kualitas beras yang disalurkan kepada warga penerima raskin di Desa Srowot ini jelek dan kualitasnya tidak layak, sehingga kurang enak disantap,” katanya.
Hanya saja, kata Handoyo, warga penerima raskin berkualitas buruk itu enggan menukarnya ke Bulog. “Karena jika beras itu ikembalikan, akan lama prosesnya,” katanya.
Handoyo menegaskan, warganya hanya berharap kualitas raskin yang akan disalurkan pada bulan berikutnya lebih baik. Menurutnya, warga menginginkan beras bersubsidi itu tetap harus enak dinikmati.
Sedangkan Camat Kalibagor, Sudarso mengatakan ada warganya yang menyampaikan keluhan soal raskin ke presiden. “Untuk raskin, kemarin warga kita juga ada yang menyurati Presiden Jokowi terkait masalah mekanisme dan kualitas raskin tersebut,” ungkapnya. (Jp)
http://fajar.co.id/fajaronline-jateng/2015/06/29/terima-raskin-tak-layak-konsumsi-warga-surati-jokowi.html
Selasa, 30 Juni 2015
Warga Adukan Beras Kualitas Jelek ke Gudang Bulog Sumenep
Senin, 29 Juni 2015
Sumenep, 29/6 (Media Madura) – Warga yang mengatas namakan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendatangi gudang Bulog Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk mengadukan kualitas beras untuk warga miskin (raskin) yang sangat jelek.
Salah satu perwakilan LAKI, Bambang Supratman menuturkan, beras yang di distribusikan oleh Bulog Sumenep kualitasnya sangat jelek dan tidak layak konsumsi.
“Kedatangan kami kesini untuk mengadukan bahwa beras yang di distribusikan kepada masyarakat kualitasnya sangat jelek,” ujarnya.
Pihaknya berharap ada tindak lanjut dari Bulog Sumenep, agar masyarakat tidak mengkonsumsi beras yang kualitasnya sangat jelek.
“Ini tidak bisa dibiarkan, Bulog harus bertanggung jawab, jadi kami meminta Satker agar melakukan survey, untuk kedepannya agar selektif melakukan pendistribusian,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Sumenep Aminullah berjanji untuk menindak lanjuti laporan tersebut.
“Kami akan menindak lanjuti laporan tersebut, dan kalau memang ada beras yang kualitas jelek kami menghimbau agar dikembalikan,” ujarnya. (Bahri/Esa)
http://mediamadura.com/warga-adukan-beras-kualitas-jelek-ke-gudang-bulog-sumenep/
Sumenep, 29/6 (Media Madura) – Warga yang mengatas namakan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendatangi gudang Bulog Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk mengadukan kualitas beras untuk warga miskin (raskin) yang sangat jelek.
Salah satu perwakilan LAKI, Bambang Supratman menuturkan, beras yang di distribusikan oleh Bulog Sumenep kualitasnya sangat jelek dan tidak layak konsumsi.
“Kedatangan kami kesini untuk mengadukan bahwa beras yang di distribusikan kepada masyarakat kualitasnya sangat jelek,” ujarnya.
Pihaknya berharap ada tindak lanjut dari Bulog Sumenep, agar masyarakat tidak mengkonsumsi beras yang kualitasnya sangat jelek.
“Ini tidak bisa dibiarkan, Bulog harus bertanggung jawab, jadi kami meminta Satker agar melakukan survey, untuk kedepannya agar selektif melakukan pendistribusian,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Sumenep Aminullah berjanji untuk menindak lanjuti laporan tersebut.
“Kami akan menindak lanjuti laporan tersebut, dan kalau memang ada beras yang kualitas jelek kami menghimbau agar dikembalikan,” ujarnya. (Bahri/Esa)
http://mediamadura.com/warga-adukan-beras-kualitas-jelek-ke-gudang-bulog-sumenep/
Senin, 29 Juni 2015
Gubernur NTT: Rencana Penghapusan Raskin Itu Kebijakan Nasional
Senin, 29 Juni 2015
Kupang, HanTer - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, rencana penghapusan program beras untuk warga miskin (raskin) merupakan kebijakan nasional.
"Itu kebijakan nasional, dan sejauh ini belum ada keputusan resmi mengenai kebijakan baru pengganti raskin," kata Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang, Senin (29/6) terkait rencana pemerintah menghapus raskin mulai 2016.
Menurut dia, jika program raskin benar-benar dihapus, maka pemerintah tentu akan menyiapkan program lain untuk membantu masyarakat miskin.
Dia mengatakan, alasan penghapusan beras raskin adalah banyaknya masalah-masalah dalam penyaluran di lapangan.
Dari jatah 15 kilogram beras yang seharusnya diterima, terkadang masyarakat yang berhak tidak menerima secara utuh.
"Dari penjelasan pemerintah pusat, raskin ini banyak sekali masalahnya di lapangan. Titik lemahnya ada di desa-desa dan itu merupakan hasil temuan BPK dan KPK. Itulah yang menjadi alasan pemerintah menghapus raskin ini mulai 2016," katanya.
Hanya saja, belum ada keputusan resmi di tingkat nasional mengenai kompensasi jika pemerintah menghapus program raskin, katanya.
"Masih dilakukan evaluasi menyeluruh, sebelum ada keputusan resmi pemerintah untuk menghapus raskin," katanya.
Mengenai sosialisasi, dia mengatakan pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi setelah ada keputusan resmi pemerintah pusat, kata Lebu Raya.
Theresia Doren, warga Desa Watoone, Kabupaten Flores Timur mengharapkan program raskin tetap dilanjutkan karena sangat membantu keluarga mereka.
"Raskin sangat membantu meringankan keluarga kami. Saya harap program ini tetap dilanjutkan," katanya.
(ruli)
http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/2015/06/29/33701/81/20/Gubernur-NTT-Rencana-Penghapusan-Raskin-Itu-Kebijakan-Nasional
Kupang, HanTer - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, rencana penghapusan program beras untuk warga miskin (raskin) merupakan kebijakan nasional.
"Itu kebijakan nasional, dan sejauh ini belum ada keputusan resmi mengenai kebijakan baru pengganti raskin," kata Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang, Senin (29/6) terkait rencana pemerintah menghapus raskin mulai 2016.
Menurut dia, jika program raskin benar-benar dihapus, maka pemerintah tentu akan menyiapkan program lain untuk membantu masyarakat miskin.
Dia mengatakan, alasan penghapusan beras raskin adalah banyaknya masalah-masalah dalam penyaluran di lapangan.
Dari jatah 15 kilogram beras yang seharusnya diterima, terkadang masyarakat yang berhak tidak menerima secara utuh.
"Dari penjelasan pemerintah pusat, raskin ini banyak sekali masalahnya di lapangan. Titik lemahnya ada di desa-desa dan itu merupakan hasil temuan BPK dan KPK. Itulah yang menjadi alasan pemerintah menghapus raskin ini mulai 2016," katanya.
Hanya saja, belum ada keputusan resmi di tingkat nasional mengenai kompensasi jika pemerintah menghapus program raskin, katanya.
"Masih dilakukan evaluasi menyeluruh, sebelum ada keputusan resmi pemerintah untuk menghapus raskin," katanya.
Mengenai sosialisasi, dia mengatakan pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi setelah ada keputusan resmi pemerintah pusat, kata Lebu Raya.
Theresia Doren, warga Desa Watoone, Kabupaten Flores Timur mengharapkan program raskin tetap dilanjutkan karena sangat membantu keluarga mereka.
"Raskin sangat membantu meringankan keluarga kami. Saya harap program ini tetap dilanjutkan," katanya.
(ruli)
http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/2015/06/29/33701/81/20/Gubernur-NTT-Rencana-Penghapusan-Raskin-Itu-Kebijakan-Nasional
Warga Julok Dapat Jatah Raskin tak Layak Konsumsi
Minggu, 28 Juni 2015
ACEH TIMUR – Warga miskin di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur mendapatkan suplay beras raskin yang tak layak komsumsi kepada masyarakat. Beras raskin tersebut dengan kondisi hitam dan berbatu.
Masyarakat maskin menduga Pemerintah tidak lagi menghargai dan telah melecehkan masyarakat miskin dalam menjalani ibadah puasa dengan mengsuplay beras raskin yang tidak layak komsumsi.
Seperti yang dikatakan, Jufri Zainuddin Direktur Civil Society, kepada wartawan Minggu 28 Juni 2015 mengatakan, dan mengecap pihak Buloq yang menyuplay beras tak layak kosumsi kepeda warga miskin.
"Meski kami Rakyat Miskin tapi coba lah sedikit dihargai, jangan beras hitam dan berbatu di suplai ke kami,'' ujar Jufri.
Jufri menambahkan, beraskin yang disuplai pihak buloq layaknya Beras raskin, yang di konsumsi binatang. Katanya, beras raskin yang kami terima melalui Desa, sangat tidak layak untuk di konsumsi, karena berasnya hancur hitam dan berbatu, kondisi bulan puasa seperti ini seharusnya dapat bantuan beras semestinya layak konsumi, Bupati harus mengontrol kinerja Bulog," katanya.
Jufri juga mengatakan, kasus beras raskin yang tidak layak komsumsi ini akan kami laporkan ke pihak berwenang, agar pihik bulog dan Pemerintah Aceh Timur dapat mempertangung jawabkannya," tegas Jufri.
Sementara itu, Camat Julok Zainuddin, SE mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat, terakait beras raskin yang jelek tak layak konsumsi yang diterima masyarakat miskin, '' kita akan minta aparat Desa untuk menarik ulang beras yang tidak layak konsumsi tersebut,'' ujar Zainuddin. [Iskandar].
http://www.lintasatjeh.com/2015/06/warga-julok-dapat-jatah-raskin-tak.html
ACEH TIMUR – Warga miskin di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur mendapatkan suplay beras raskin yang tak layak komsumsi kepada masyarakat. Beras raskin tersebut dengan kondisi hitam dan berbatu.
Masyarakat maskin menduga Pemerintah tidak lagi menghargai dan telah melecehkan masyarakat miskin dalam menjalani ibadah puasa dengan mengsuplay beras raskin yang tidak layak komsumsi.
Seperti yang dikatakan, Jufri Zainuddin Direktur Civil Society, kepada wartawan Minggu 28 Juni 2015 mengatakan, dan mengecap pihak Buloq yang menyuplay beras tak layak kosumsi kepeda warga miskin.
"Meski kami Rakyat Miskin tapi coba lah sedikit dihargai, jangan beras hitam dan berbatu di suplai ke kami,'' ujar Jufri.
Jufri menambahkan, beraskin yang disuplai pihak buloq layaknya Beras raskin, yang di konsumsi binatang. Katanya, beras raskin yang kami terima melalui Desa, sangat tidak layak untuk di konsumsi, karena berasnya hancur hitam dan berbatu, kondisi bulan puasa seperti ini seharusnya dapat bantuan beras semestinya layak konsumi, Bupati harus mengontrol kinerja Bulog," katanya.
Jufri juga mengatakan, kasus beras raskin yang tidak layak komsumsi ini akan kami laporkan ke pihak berwenang, agar pihik bulog dan Pemerintah Aceh Timur dapat mempertangung jawabkannya," tegas Jufri.
Sementara itu, Camat Julok Zainuddin, SE mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat, terakait beras raskin yang jelek tak layak konsumsi yang diterima masyarakat miskin, '' kita akan minta aparat Desa untuk menarik ulang beras yang tidak layak konsumsi tersebut,'' ujar Zainuddin. [Iskandar].
http://www.lintasatjeh.com/2015/06/warga-julok-dapat-jatah-raskin-tak.html
Minggu, 28 Juni 2015
Kinerja Jeblok, Bulog Pantas Dipetralkan
Minggu, 28 Juni 2015
Jakarta_Barakindo- Jika Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Lenny Sugihat, dilengserkan dalam tempo 5 bulan, maka itu bisa dimaklumi. Sebab, bisa saja penggantian itu diakibatkan oleh ketidak-mampuan Lenny memainkan peran sebagaimana mestinya. Namun, jika baru 2 bulan Dirut yang baru sudah mulai menghela napas panjang dan bersiap-siap untuk hengkang, maka itu baru masalah yang sebenarnya.
Koordinator Front Nasional Relawan Indonesia (FNRI), S Indro Tjahyono menuturkan, hal itu bisa dipahami mengingat kerusakan Bulog sebagai otoritas yang paling kompeten di bidang perberasan, sudah bersifat sistemik.
“Semua subsistem dan komponen organisasi sudah disabot oleh para aktor yang selama ini bermain. Organ-organ dalam Bulog telah digrogoti oleh perilaku korup yang kronis, mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian,” ujarnya.
Kata S Indro, permainan yang disinyalir melibatkan semua pejabat Bulog itu, adalah konsekuensi dari banyaknya transaksi yang berlangsung dalam badan tersebut. “Mulai dari bunga pinjaman, selisih harga, penjatahan, kadar air, timbangan, butir patah/menir, transportasi, kepangkatan, sampai promosi kepangkatan/jabatan ditransaksikan dan menjadi ajang korupsi. Tidak aneh jika KPK merekomendasikan 50 persen pejabat BULOG harus direposisi,” katanya.
Sebagai sebuah lembaga, lanjutnya, Bulog sudah kehilangan kekuatan pengendaliannya (controlling power). Hal itu terjadi, lantaran semua orang, baik di dalam maupun dari luar, sepakat mengeksploitasi tugas dan fungsi Bulog sebagai penjaga stok dan stabilitas harga. “Mereka secara kolektif menjadi parasit yang secara langsung dan tidak langsung membusukkan dan menghancurkan Bulog,” jelas Ketua Gerakan Rakyat Tanpa Partai (Getar) tersebut.
Seperti BUMN lain, semacam PLN, katanya, kebijakan-kebijakan Bulog justru dikendalikan oleh pihak luar atau para vendor, yang dalam hal ini adalah mafia beras/pangan. Sementara pucuk pimpinan Bulog mengendalikan kebijakan impor dan pendanaan. Oleh mereka, lanjutnya, Bulog bisa dibuat harus tetap melakukan impor dan mendapat pinjaman dari bank tertentu untuk pengadaan beras, tentunya dengan tingkat suku bunga yang “diatur”.
“Apa yang dialami Bulog, persis seperti yang terjadi pada Pertamina periode 1970-1990 yang digrogoti dari luar dan dari dalam. Kebocoran akibat korupsi dalam tubuh Pertamina sangat fantastis. Akibatnya Pertamina tidak mampu mempertahankan statusnya sebagai produser, tetapi sekedar menjadi trader,” ujar pengamat bidang pangan yang juga kordinator relawan pemenangan Jokowi-JK tersebut.
Bahkan, tambahnya, ketika memerankan sebagai trader melalui anak perusahaannya di Singapura, Petral, ekonomi negara justru dihancurkan oleh Pertamina. BBM dipaksa terus disubsidi, sehingga membuat APBN mengalami defisit secara permanen. Kondisi Bulog dengan Petral tidak berbeda jauh, karena terus menerus memposisikan diri sebagai beban bagi ekonomi pemerintah.
“Saatnya pemerintah waspada terhadap kondisi Bulog. Akrobat dalam penunjukan Dirutnya merupakan indikasi, bahwa Bulog sudah terserang penyakit stroke dan layak dimasukkan ke ruang ICCU. Penanganan Bulog harus dilakukan secara extra-ordinary. Sebab, jika kinerjanya terus jeblok, maka Bulog pantas dipetralkan oleh pemerintah,” tandasnya. (Redaksi)*
Jakarta_Barakindo- Jika Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Lenny Sugihat, dilengserkan dalam tempo 5 bulan, maka itu bisa dimaklumi. Sebab, bisa saja penggantian itu diakibatkan oleh ketidak-mampuan Lenny memainkan peran sebagaimana mestinya. Namun, jika baru 2 bulan Dirut yang baru sudah mulai menghela napas panjang dan bersiap-siap untuk hengkang, maka itu baru masalah yang sebenarnya.
Koordinator Front Nasional Relawan Indonesia (FNRI), S Indro Tjahyono menuturkan, hal itu bisa dipahami mengingat kerusakan Bulog sebagai otoritas yang paling kompeten di bidang perberasan, sudah bersifat sistemik.
“Semua subsistem dan komponen organisasi sudah disabot oleh para aktor yang selama ini bermain. Organ-organ dalam Bulog telah digrogoti oleh perilaku korup yang kronis, mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian,” ujarnya.
Kata S Indro, permainan yang disinyalir melibatkan semua pejabat Bulog itu, adalah konsekuensi dari banyaknya transaksi yang berlangsung dalam badan tersebut. “Mulai dari bunga pinjaman, selisih harga, penjatahan, kadar air, timbangan, butir patah/menir, transportasi, kepangkatan, sampai promosi kepangkatan/jabatan ditransaksikan dan menjadi ajang korupsi. Tidak aneh jika KPK merekomendasikan 50 persen pejabat BULOG harus direposisi,” katanya.
Sebagai sebuah lembaga, lanjutnya, Bulog sudah kehilangan kekuatan pengendaliannya (controlling power). Hal itu terjadi, lantaran semua orang, baik di dalam maupun dari luar, sepakat mengeksploitasi tugas dan fungsi Bulog sebagai penjaga stok dan stabilitas harga. “Mereka secara kolektif menjadi parasit yang secara langsung dan tidak langsung membusukkan dan menghancurkan Bulog,” jelas Ketua Gerakan Rakyat Tanpa Partai (Getar) tersebut.
Seperti BUMN lain, semacam PLN, katanya, kebijakan-kebijakan Bulog justru dikendalikan oleh pihak luar atau para vendor, yang dalam hal ini adalah mafia beras/pangan. Sementara pucuk pimpinan Bulog mengendalikan kebijakan impor dan pendanaan. Oleh mereka, lanjutnya, Bulog bisa dibuat harus tetap melakukan impor dan mendapat pinjaman dari bank tertentu untuk pengadaan beras, tentunya dengan tingkat suku bunga yang “diatur”.
“Apa yang dialami Bulog, persis seperti yang terjadi pada Pertamina periode 1970-1990 yang digrogoti dari luar dan dari dalam. Kebocoran akibat korupsi dalam tubuh Pertamina sangat fantastis. Akibatnya Pertamina tidak mampu mempertahankan statusnya sebagai produser, tetapi sekedar menjadi trader,” ujar pengamat bidang pangan yang juga kordinator relawan pemenangan Jokowi-JK tersebut.
Bahkan, tambahnya, ketika memerankan sebagai trader melalui anak perusahaannya di Singapura, Petral, ekonomi negara justru dihancurkan oleh Pertamina. BBM dipaksa terus disubsidi, sehingga membuat APBN mengalami defisit secara permanen. Kondisi Bulog dengan Petral tidak berbeda jauh, karena terus menerus memposisikan diri sebagai beban bagi ekonomi pemerintah.
“Saatnya pemerintah waspada terhadap kondisi Bulog. Akrobat dalam penunjukan Dirutnya merupakan indikasi, bahwa Bulog sudah terserang penyakit stroke dan layak dimasukkan ke ruang ICCU. Penanganan Bulog harus dilakukan secara extra-ordinary. Sebab, jika kinerjanya terus jeblok, maka Bulog pantas dipetralkan oleh pemerintah,” tandasnya. (Redaksi)*
Kasus Raskin Berkutu Jadi Atensi Kepolisian
Sabtu, 27 Juni 2015
blokBojonegoro.com - Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro menegaskan kasus beras untuk rumah tangga miskin (raskin) berkutu, harus diusut tuntas dan ditangani dengan cepat dan fokus. Sebab, kasus ini menjadi atensi khusus kepolisian yang mendapat dukungan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jawa Timur.
"Selain bisa dikenakan undang - undang pangan, Kasat Reskrim sudah saya minta cek pengadaan beras berkutu," ungkap Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser.
Menurut Kapolres, pada akhirnya nanti, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut akan dipanggil lagi. Termasuk pihak yang mengendalikan anggaran-anggaran raskin. "Semua pihak yang terlibat tentu berpotensi jadi tersangka," tegasnya.
Sementara itu, Kapolres menjelaskan alasan penyidikan kasus raskin berkutu ini untuk melindungi masyarakat kecil mendapat pangan yang layak. Kendati kasus tersebut sudah ditangani penyidik Polres Bojonegoro, namun sampai sekarang daftar tersangka masih kabur.
Saat ditanya soal penetapan calon tersangka dalam kasus ini, Kapolres menyatakan hal itu akan digelar perkara lebih dahulu oleh penyidik. Selain itu, pihaknya tidak akan gegabah dalam menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Polisi masih mengusut kasus ditemukannya beras raskin berkutu di Desa Jumok, Kecamatan Ngraho. Meski sudah memeriksa pihak Badan Urusan Logistik (Bulog), pemilik gudang, sopir truk dan dinas kesehatan, sejauh ini polisi belum menetapkan satu orang pun tersangka dalam kasus ini.
Selain menyita sampel beras 808,4 ton dan sebuah truk milik Bulog Nopol S 8345 D, polisi juga menyegel gudang UD Rahayu Gumilang yang dipinjam oleh Bulog untuk menyimpan raskin. [oel/mu]
http://blokbojonegoro.com/read/article/20150627/kasus-raskin-berkutu-jadi-atensi-kepolisian.html
blokBojonegoro.com - Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro menegaskan kasus beras untuk rumah tangga miskin (raskin) berkutu, harus diusut tuntas dan ditangani dengan cepat dan fokus. Sebab, kasus ini menjadi atensi khusus kepolisian yang mendapat dukungan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jawa Timur.
"Selain bisa dikenakan undang - undang pangan, Kasat Reskrim sudah saya minta cek pengadaan beras berkutu," ungkap Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser.
Menurut Kapolres, pada akhirnya nanti, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut akan dipanggil lagi. Termasuk pihak yang mengendalikan anggaran-anggaran raskin. "Semua pihak yang terlibat tentu berpotensi jadi tersangka," tegasnya.
Sementara itu, Kapolres menjelaskan alasan penyidikan kasus raskin berkutu ini untuk melindungi masyarakat kecil mendapat pangan yang layak. Kendati kasus tersebut sudah ditangani penyidik Polres Bojonegoro, namun sampai sekarang daftar tersangka masih kabur.
Saat ditanya soal penetapan calon tersangka dalam kasus ini, Kapolres menyatakan hal itu akan digelar perkara lebih dahulu oleh penyidik. Selain itu, pihaknya tidak akan gegabah dalam menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Polisi masih mengusut kasus ditemukannya beras raskin berkutu di Desa Jumok, Kecamatan Ngraho. Meski sudah memeriksa pihak Badan Urusan Logistik (Bulog), pemilik gudang, sopir truk dan dinas kesehatan, sejauh ini polisi belum menetapkan satu orang pun tersangka dalam kasus ini.
Selain menyita sampel beras 808,4 ton dan sebuah truk milik Bulog Nopol S 8345 D, polisi juga menyegel gudang UD Rahayu Gumilang yang dipinjam oleh Bulog untuk menyimpan raskin. [oel/mu]
http://blokbojonegoro.com/read/article/20150627/kasus-raskin-berkutu-jadi-atensi-kepolisian.html
Sabtu, 27 Juni 2015
Ada Indikasi Bulog Dijadikan Bom Waktu Untuk Pemerintahan Jokowi
Sabtu, 27 Juni 2015
Jakarta_Barakindo- Berdasarkan analisis intelijen, isu-isu ataupun peristiwa yang terkait dengan kebobrokan Bulog sudah bisa disebut dengan upaya sabotase untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, masalah-masalah tersebut bukan lagi persoalan manajemen atau tata-laksana, namun terindikasi merupakan bagian dari operasi intelijen pihak lawan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah beras plastik dan pencampuran bahan kimia dalam beras.
Sabotase tersebut diperkirakan dilakukan untuk menghancurkan citra pemerintah Jokowi-JK yang mengangkat kedaulatan pangan sebagai fokus dari program-program kerjanya. “Mendatangkan beras plastik, mendistribusikan, dan mempublikasikan ke publik, merupakan kegiatan yang disengaja dan terorganisir. Kejahatan semacam ini belum pernah dialami oleh Bulog sebelumnya”, demikian dikatakan, Ketua Forum Nasional Relawan Indonesia (FNRI), S. Indro Tjahyono, kepada Barak Online Group, Jumat (26/6/2015).
Di Gegesik Kabupaten Cirebon, katanya, ditemukan beras yang dicampur dengan pupuk urea. Pencampuran yang dilakukan di penggilingan itu bisa saja bertujuan sebagai bleaching atau pemutihan beras. Tetapi kemungkinan itu sangat kecil, karena semua orang tahu, bahwa bahan yang digunakan untuk pupuk itu berbahaya jika dikonsumsi.
Di samping beras plastik dan beras yang dicampur dengan urea, lanjut mantan aktivis mahasiswa yang pernah mengecam pahitnya perjuangan era Orba itu, sebelumnya ada kebijakan Bulog yang sangat berbahaya, yakni beras raskin yang tidak layak dikonsumsi dan di bawah standar mutu, tetap dibagikan. Beras tersebut di samping warnanya berubah dan secara fisik rapuh, juga berulat dan sangat berbahaya bagi kesehatan jika dimakan.
Indro Tjahyono menjelaskan, pembagian beras raskin di bawah mutu adalah cara yang efektif untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Jokowi yang sejak kampanye gemar membagikan beras kepada korban bencana. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan Bulog yang serba keliru terindikasi dilakukan dengan sengaja.
"Selama ini, ada beberapa kebijakan Bulog yang janggal, misalnya tidak mendistribusikan raskin pada saat paceklik. Bagitu pula pada saat panen tidak segera menetapkan HPP agar bisa maksimal menyerap gabah/beras petani nasional," katanya.
Ia menambahkan, HPP yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres No 5 Tahun 2015 dinilai masih rendah dan tidak optimal menyerap beras petani. Hal ini disebabkan karena pemerintah menetapkan harga tunggal untuk menyerap beras. Apalagi penetapan kadar air 14 persen dinilai sulit dicapai oleh petani.
Hal lain, katanya lagi, kebijakan Bulog yang dinilai paling janggal adalah pada saat Bulog melakukan operasi pasar, tetapi pada saat yang sama Bulog melakukan penyerapan beras petani. "Kami menduga ada oknum-oknum tidak bertanggung-jawab yang memberi input yang salah tentang pertanian dan pangan kepada Presiden, sehingga Presiden mengeluarkan pernyataan yang keliru, bahwa hasil panen kedua lebih banyak dari panen pertama. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2015/06/ada-indikasi-bulog-dijadikan-bom-waktu.html#more
Jakarta_Barakindo- Berdasarkan analisis intelijen, isu-isu ataupun peristiwa yang terkait dengan kebobrokan Bulog sudah bisa disebut dengan upaya sabotase untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, masalah-masalah tersebut bukan lagi persoalan manajemen atau tata-laksana, namun terindikasi merupakan bagian dari operasi intelijen pihak lawan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah beras plastik dan pencampuran bahan kimia dalam beras.
Sabotase tersebut diperkirakan dilakukan untuk menghancurkan citra pemerintah Jokowi-JK yang mengangkat kedaulatan pangan sebagai fokus dari program-program kerjanya. “Mendatangkan beras plastik, mendistribusikan, dan mempublikasikan ke publik, merupakan kegiatan yang disengaja dan terorganisir. Kejahatan semacam ini belum pernah dialami oleh Bulog sebelumnya”, demikian dikatakan, Ketua Forum Nasional Relawan Indonesia (FNRI), S. Indro Tjahyono, kepada Barak Online Group, Jumat (26/6/2015).
Di Gegesik Kabupaten Cirebon, katanya, ditemukan beras yang dicampur dengan pupuk urea. Pencampuran yang dilakukan di penggilingan itu bisa saja bertujuan sebagai bleaching atau pemutihan beras. Tetapi kemungkinan itu sangat kecil, karena semua orang tahu, bahwa bahan yang digunakan untuk pupuk itu berbahaya jika dikonsumsi.
Di samping beras plastik dan beras yang dicampur dengan urea, lanjut mantan aktivis mahasiswa yang pernah mengecam pahitnya perjuangan era Orba itu, sebelumnya ada kebijakan Bulog yang sangat berbahaya, yakni beras raskin yang tidak layak dikonsumsi dan di bawah standar mutu, tetap dibagikan. Beras tersebut di samping warnanya berubah dan secara fisik rapuh, juga berulat dan sangat berbahaya bagi kesehatan jika dimakan.
Indro Tjahyono menjelaskan, pembagian beras raskin di bawah mutu adalah cara yang efektif untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Jokowi yang sejak kampanye gemar membagikan beras kepada korban bencana. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan Bulog yang serba keliru terindikasi dilakukan dengan sengaja.
"Selama ini, ada beberapa kebijakan Bulog yang janggal, misalnya tidak mendistribusikan raskin pada saat paceklik. Bagitu pula pada saat panen tidak segera menetapkan HPP agar bisa maksimal menyerap gabah/beras petani nasional," katanya.
Ia menambahkan, HPP yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres No 5 Tahun 2015 dinilai masih rendah dan tidak optimal menyerap beras petani. Hal ini disebabkan karena pemerintah menetapkan harga tunggal untuk menyerap beras. Apalagi penetapan kadar air 14 persen dinilai sulit dicapai oleh petani.
Hal lain, katanya lagi, kebijakan Bulog yang dinilai paling janggal adalah pada saat Bulog melakukan operasi pasar, tetapi pada saat yang sama Bulog melakukan penyerapan beras petani. "Kami menduga ada oknum-oknum tidak bertanggung-jawab yang memberi input yang salah tentang pertanian dan pangan kepada Presiden, sehingga Presiden mengeluarkan pernyataan yang keliru, bahwa hasil panen kedua lebih banyak dari panen pertama. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2015/06/ada-indikasi-bulog-dijadikan-bom-waktu.html#more
Jumat, 26 Juni 2015
Kualitas Raskin Sangat Jelek Dikeluhkan Warga Sumenep
Jumat, 26 Juni 2015
SURYA.co.id| SUMENEP – Penerima bantuan beras untuk orang miskin (Raskin) di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Sumenep, dikejutkan dengan pengiriman beras tidak layak konsumsi dari gudang bulog Sumenep.
Padahal pemerintah sudah mewanti-wanti pada bulog, agar raskin tidak layak konsumsi dikembalikan pada pengirimnya, dan tidak dibagikan pada penerimanya, sehingga penerima bantuan merasa puas karena beras bantuan dari pemerintah, kwalitasnya sesuai harapan.
Raskin yang diterima penerima manfaat, warnanya menguning, berdebu, serta banyak kutunya, bahkan sebagian sudah hampir jadi tepung.
Selain kondisinya tidak layak konsumsi, beras raskin yang diterima masyarakat beratnya sudah tidak sesuai ukuran.
Raskin yang semestinya diterima warga sebanyak 15 Kg, saat ini menjadi 13,5 Kg persaknya.
"Awalnya saya senang, karena sudah lama menununggu pencairan raskin. Tapi setelah kami terima, malah kualitasnya sangat jelek, tidak ubahnya seperti pakan ternak," kata Bambang Supratman, anak penerima raskin asal Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Sumenep.
Pihaknya sempat akan mengembalikan beras tersebut kepada Kepala desa, namun warga merasa tidak enak karena takut dikira sudah tidak butuh bantuan raskin.Sehingga penerima raskin memilih diam, dan menyimpan beras tersebut untuk dimasak.
Namun begitu, pihaknya berharap pendistribusian raskin selanjutnya tidak sama seperti yang diterima warga saat ini.
Pada pendistribusian raskin berikutnya, pemerintah desa harus lebih selektif dalam menerima kiriman raskin dari bulog, sebelum dicairkan pada masyarakat.
“ Jika kwalitasnya memang jelek dan tidak layak konsumsi, maka sebaiknya ditolak, kami siap kok membantu desa untuk menolak raskin tidak layak konsumsi,” bebernya.
Sementara Ainul Fatah, Kepala Gudang Bulog Sumenep membantah jika kwalitas raskin yang telah didistribuikan kepada penerima kwalitasnya jelek.
Sebab, sebelum dikirim kepada penerima manfaat, beras tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas di gudang bulog.
SURYA.co.id| SUMENEP – Penerima bantuan beras untuk orang miskin (Raskin) di Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Sumenep, dikejutkan dengan pengiriman beras tidak layak konsumsi dari gudang bulog Sumenep.
Padahal pemerintah sudah mewanti-wanti pada bulog, agar raskin tidak layak konsumsi dikembalikan pada pengirimnya, dan tidak dibagikan pada penerimanya, sehingga penerima bantuan merasa puas karena beras bantuan dari pemerintah, kwalitasnya sesuai harapan.
Raskin yang diterima penerima manfaat, warnanya menguning, berdebu, serta banyak kutunya, bahkan sebagian sudah hampir jadi tepung.
Selain kondisinya tidak layak konsumsi, beras raskin yang diterima masyarakat beratnya sudah tidak sesuai ukuran.
Raskin yang semestinya diterima warga sebanyak 15 Kg, saat ini menjadi 13,5 Kg persaknya.
"Awalnya saya senang, karena sudah lama menununggu pencairan raskin. Tapi setelah kami terima, malah kualitasnya sangat jelek, tidak ubahnya seperti pakan ternak," kata Bambang Supratman, anak penerima raskin asal Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Sumenep.
Pihaknya sempat akan mengembalikan beras tersebut kepada Kepala desa, namun warga merasa tidak enak karena takut dikira sudah tidak butuh bantuan raskin.Sehingga penerima raskin memilih diam, dan menyimpan beras tersebut untuk dimasak.
Namun begitu, pihaknya berharap pendistribusian raskin selanjutnya tidak sama seperti yang diterima warga saat ini.
Pada pendistribusian raskin berikutnya, pemerintah desa harus lebih selektif dalam menerima kiriman raskin dari bulog, sebelum dicairkan pada masyarakat.
“ Jika kwalitasnya memang jelek dan tidak layak konsumsi, maka sebaiknya ditolak, kami siap kok membantu desa untuk menolak raskin tidak layak konsumsi,” bebernya.
Sementara Ainul Fatah, Kepala Gudang Bulog Sumenep membantah jika kwalitas raskin yang telah didistribuikan kepada penerima kwalitasnya jelek.
Sebab, sebelum dikirim kepada penerima manfaat, beras tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas di gudang bulog.
Raskin Jelek, Warga Surati Presiden
Jumat,26 Juni 2015
Kalibagor- Di tengah oprasi pasar yang sedang gencar dilakukan untuk mengantisipasi harga beras yang terus mengalami kenaikan, ternyata masih banyak warga penerima beras miskin (raskin) yang mengeluhkan jatah raskin berkualitas buruk.
Sejumlah warga penerima raskin di Desa Srowot Kecamatan Kalibagor mengatakan, kualitas beras mereka terima sangat jelek dan kualitasnya sangat rendah. Diduga beras yang disalurkan tersebut sudah lama disimpan di gudang Bulog.
“Kualitas beras yang disalurkan kepada warga penerima raskin di Desa Srowot ini jelek dan kualitasnya tidak layak, sehingga kurang enak disantap,” kata Kepala Desa Srowot, Handoyo.
Menurut dia, warganya berharap kualitas raskin yang akan disalurkan untuk bulan berikutnya lebih baik. Menurut mereka, meski raskin merupakan beras subsidi, namun rasanya harus bisa untuk dinikmati.
“Meskipun ada perintah bagi warga yang menerima raskin dengan kualitas buruk untuk segera datang ke Bulog untuk menukarnya, namun masyarakat enggan. Karena jika beras tersebut dikembalikan, akan lama prosesnya,” katanya.
Camat kalibagor, Sudarso mengatakan, raskin di Kecamatan Kalibagor sudah akan dibagikan sampai tahap kedua. Rencananya akan dibagikan pada tanggal 26 Juni yang akan datang.
“Barusaja saya rapat koordinasi dengan kabupaten, katanya jadwal pembagian raskin untuk Kecamatan Kalibagor tanggal 26 besok,” jelasnya.
Untuk pengambilan, beras bisa diambil langsung keb Bulog. Menurut Sudarso, sejauh ini dia belum menemukan kendala yang berarti, hanya ada sedikit kemacetan oleh pengelola.
Terkait dengan raskin, dia mengaku ada warganya yang menyampaikan keluhannya kepada presiden.
“Untuk raskin, kemarin warga kita juga ada yang menyurati Presiden Jokowi terkait masalah mekanisme dan kualitas raskin tersebut,” ungkapnya. (tgr/din)
Kalibagor- Di tengah oprasi pasar yang sedang gencar dilakukan untuk mengantisipasi harga beras yang terus mengalami kenaikan, ternyata masih banyak warga penerima beras miskin (raskin) yang mengeluhkan jatah raskin berkualitas buruk.
Sejumlah warga penerima raskin di Desa Srowot Kecamatan Kalibagor mengatakan, kualitas beras mereka terima sangat jelek dan kualitasnya sangat rendah. Diduga beras yang disalurkan tersebut sudah lama disimpan di gudang Bulog.
“Kualitas beras yang disalurkan kepada warga penerima raskin di Desa Srowot ini jelek dan kualitasnya tidak layak, sehingga kurang enak disantap,” kata Kepala Desa Srowot, Handoyo.
Menurut dia, warganya berharap kualitas raskin yang akan disalurkan untuk bulan berikutnya lebih baik. Menurut mereka, meski raskin merupakan beras subsidi, namun rasanya harus bisa untuk dinikmati.
“Meskipun ada perintah bagi warga yang menerima raskin dengan kualitas buruk untuk segera datang ke Bulog untuk menukarnya, namun masyarakat enggan. Karena jika beras tersebut dikembalikan, akan lama prosesnya,” katanya.
Camat kalibagor, Sudarso mengatakan, raskin di Kecamatan Kalibagor sudah akan dibagikan sampai tahap kedua. Rencananya akan dibagikan pada tanggal 26 Juni yang akan datang.
“Barusaja saya rapat koordinasi dengan kabupaten, katanya jadwal pembagian raskin untuk Kecamatan Kalibagor tanggal 26 besok,” jelasnya.
Untuk pengambilan, beras bisa diambil langsung keb Bulog. Menurut Sudarso, sejauh ini dia belum menemukan kendala yang berarti, hanya ada sedikit kemacetan oleh pengelola.
Terkait dengan raskin, dia mengaku ada warganya yang menyampaikan keluhannya kepada presiden.
“Untuk raskin, kemarin warga kita juga ada yang menyurati Presiden Jokowi terkait masalah mekanisme dan kualitas raskin tersebut,” ungkapnya. (tgr/din)
Pemilik Penggilingan Padi Akui Belajar dari Teman
Kamis, 25 Juni 2015
PEMILIK penggilingan padi, KS, mengakui penggilingan padi dilakukan dengan mencampur bahan kimia berupa larutan pupuk urea. Ia juga mengakui campuran bahan kima itu berupa dua sendok makan pupuk urea dengan campuran air sebanyak satu botol air mineral dengan ukuran 600 mili liter.
Campuran tersebut dimasukkan ke ember yang ditempatkan di sisi atas mesin penggiling padi. “Itu hanya sedikit saja saya campur. Hanya beberapa sendok larutan pupuk urea. Fungsinya agar mengurangi terjadinya beras menir saat dilakukan penggilingan dan mengubah warna menjadi bening dan bersih terlihatnya,” katanya di depan petugas.
Saat disinggung sudah berapa lama mencapurkan bahan kimia pada beras tersebut, KS mengaku sudah satu bulan berjalan. Cara itu didapat dari temannya di Karawang. “Ada teman yang berasnya lebih bagus. Dan saya tanya bagaimana caranya, katanya pakai ini (pupuk urea, red),” ujarnya.
Sementara Kepala Bulog Sub Divre Cirebon, Miftahul Ulum, mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya tempat penggilan padi yang menggunakan bahan kimia. Dia berjanji akan turun melakukan pengecekan langsung di pabrik penggelingan tersebut.
Jika pemilik penggilingan melakukan hal itu dan bermitra dengan Bulog, maka pihaknya akan memberikan sanksi.
“Jika benar, dan bermitra dengan Bulog maka kami akan blacklist. Sekali lagi kami memang belum mengetahui adanya penyalahgunaan tersebut. Besok (hari ini, red) kami akan lakukan pengecekan apakah dia bermitra dengan kami atau tidak. Perbuatan itu membahayakan dan tentunya mencemarkan nama baik Bulog,“ tegas Miftah saat dihubungi melalui telepon selular, tadi malam.
Masih dikatakan Miftah setiap kali pasokan beras dari mitra, pihaknya selalu melakukan pengecekan kadar kandungan dan kelayakannya. “Kami selalu melakukan pengecekan jika ada beras yang masuk. Namun jika memang melakukan kecurangan dan bermitra dengan kami, tidak segan-segan kami tindak,” tegasnya. (arn)
http://www.radarcirebon.com/pemilik-penggilingan-padi-akui-belajar-dari-teman.html
PEMILIK penggilingan padi, KS, mengakui penggilingan padi dilakukan dengan mencampur bahan kimia berupa larutan pupuk urea. Ia juga mengakui campuran bahan kima itu berupa dua sendok makan pupuk urea dengan campuran air sebanyak satu botol air mineral dengan ukuran 600 mili liter.
Campuran tersebut dimasukkan ke ember yang ditempatkan di sisi atas mesin penggiling padi. “Itu hanya sedikit saja saya campur. Hanya beberapa sendok larutan pupuk urea. Fungsinya agar mengurangi terjadinya beras menir saat dilakukan penggilingan dan mengubah warna menjadi bening dan bersih terlihatnya,” katanya di depan petugas.
Saat disinggung sudah berapa lama mencapurkan bahan kimia pada beras tersebut, KS mengaku sudah satu bulan berjalan. Cara itu didapat dari temannya di Karawang. “Ada teman yang berasnya lebih bagus. Dan saya tanya bagaimana caranya, katanya pakai ini (pupuk urea, red),” ujarnya.
Sementara Kepala Bulog Sub Divre Cirebon, Miftahul Ulum, mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya tempat penggilan padi yang menggunakan bahan kimia. Dia berjanji akan turun melakukan pengecekan langsung di pabrik penggelingan tersebut.
Jika pemilik penggilingan melakukan hal itu dan bermitra dengan Bulog, maka pihaknya akan memberikan sanksi.
“Jika benar, dan bermitra dengan Bulog maka kami akan blacklist. Sekali lagi kami memang belum mengetahui adanya penyalahgunaan tersebut. Besok (hari ini, red) kami akan lakukan pengecekan apakah dia bermitra dengan kami atau tidak. Perbuatan itu membahayakan dan tentunya mencemarkan nama baik Bulog,“ tegas Miftah saat dihubungi melalui telepon selular, tadi malam.
Masih dikatakan Miftah setiap kali pasokan beras dari mitra, pihaknya selalu melakukan pengecekan kadar kandungan dan kelayakannya. “Kami selalu melakukan pengecekan jika ada beras yang masuk. Namun jika memang melakukan kecurangan dan bermitra dengan kami, tidak segan-segan kami tindak,” tegasnya. (arn)
http://www.radarcirebon.com/pemilik-penggilingan-padi-akui-belajar-dari-teman.html
Kamis, 25 Juni 2015
Kasus Raskin, Mantan Kadistrik Kimaam Harus Bertanggungjawab
Kamis, 25 Juli 2015
Merauke, Jubi – Mantan Kepala Distrik Kimaam, Josafat Fonataba harus ikut bertanggungjawab terhadap persoalan tentang Raskin yang dibeberkan para demonstran di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merauke beberapa hari lalu.
“Saya kira, Fonataba harus memberikan penjelasan tentang mekanisme pendistribusian Raskin di Kimaam. Karena sebelum Raskin sampai ke tangan warga, harus ada surat yang ditandatangani kepala distrik. Jika itu tak ada, otomatis Raskin tak bisa disalurkan,” ujar Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Dominikus Ulukyanan Rabu (24/6).
Lebih lanjut Ulukyanan juga menegaskan, ada sinyalemen kuat jika aksi demonstrasi yang dilakukan, terdapat andil dari Mantan kadistrik Kimaam. “Ya saya mengatakan demikian, karena saat berlangsungnya demo, bersangkutan juga ikut,” tegasnya.
Sebenarnya, lanjut dia, aksi demonstrasi yang dilakukan tersebut, salah alamat. Seharusnya, para pendemo datang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, sekaligus melakukan hearing. Disitu baru dewan akan mengambil langkah untuk meminta Ketua KPU Merauke, Antonius Kaize agar bisa hadir.
Ditegaskan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Raskin yang dibagikan kepada masyarakat, tidak gratis. Tetapi harus ditebus uangnya terlebih dahulu ke Bulog Merauke. Dari situ baru proses pembayaran dilakukan.
Saat itu, demikian Ulukyanan, Anton Kaize mengambil langkah dengan menggunakan uang pribadinya untuk menebus beras di Bulog, agar Raskin dapat diambil dan dilakukan pendistribusian. Sehingga masyarakat bisa terlayani.
Setelah Anton membantu menebus beras di Bulog, katanya, beberapa bulan kemudian, bersangkutan mengambil uangnya kembali di pemerintah. Jadi, yang terjadi seperti demikian dan tidak ada unsur pribadi dari Anton menikmati Raskin yang merupakan hak masyarakat.
Hal serupa disampaikan Antonius Omogiho Kahol yang juga tokoh masyarakat dari Kimaam. Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan itu, semata-mata kepentingan politik. “Memang ada sasaran tembak yang hendak dilakukan. Tetapi mereka masuk dengan Raskin terlebih dahulu,” tegasnya. (Frans L Kobun)
Merauke, Jubi – Mantan Kepala Distrik Kimaam, Josafat Fonataba harus ikut bertanggungjawab terhadap persoalan tentang Raskin yang dibeberkan para demonstran di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merauke beberapa hari lalu.
“Saya kira, Fonataba harus memberikan penjelasan tentang mekanisme pendistribusian Raskin di Kimaam. Karena sebelum Raskin sampai ke tangan warga, harus ada surat yang ditandatangani kepala distrik. Jika itu tak ada, otomatis Raskin tak bisa disalurkan,” ujar Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Dominikus Ulukyanan Rabu (24/6).
Lebih lanjut Ulukyanan juga menegaskan, ada sinyalemen kuat jika aksi demonstrasi yang dilakukan, terdapat andil dari Mantan kadistrik Kimaam. “Ya saya mengatakan demikian, karena saat berlangsungnya demo, bersangkutan juga ikut,” tegasnya.
Sebenarnya, lanjut dia, aksi demonstrasi yang dilakukan tersebut, salah alamat. Seharusnya, para pendemo datang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, sekaligus melakukan hearing. Disitu baru dewan akan mengambil langkah untuk meminta Ketua KPU Merauke, Antonius Kaize agar bisa hadir.
Ditegaskan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Raskin yang dibagikan kepada masyarakat, tidak gratis. Tetapi harus ditebus uangnya terlebih dahulu ke Bulog Merauke. Dari situ baru proses pembayaran dilakukan.
Saat itu, demikian Ulukyanan, Anton Kaize mengambil langkah dengan menggunakan uang pribadinya untuk menebus beras di Bulog, agar Raskin dapat diambil dan dilakukan pendistribusian. Sehingga masyarakat bisa terlayani.
Setelah Anton membantu menebus beras di Bulog, katanya, beberapa bulan kemudian, bersangkutan mengambil uangnya kembali di pemerintah. Jadi, yang terjadi seperti demikian dan tidak ada unsur pribadi dari Anton menikmati Raskin yang merupakan hak masyarakat.
Hal serupa disampaikan Antonius Omogiho Kahol yang juga tokoh masyarakat dari Kimaam. Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan itu, semata-mata kepentingan politik. “Memang ada sasaran tembak yang hendak dilakukan. Tetapi mereka masuk dengan Raskin terlebih dahulu,” tegasnya. (Frans L Kobun)
Bulog Akui Ada Ribuan Ton Beras di Gudangnya yang Mutunya Jelek
Kamis, 25 Juli 2015
Jakarta -Pihak Perum Bulog mengakui dari stok 1,4 juta ton beras yang tersebar di seluruh Indonesia ada ribuan ton yang mutunya rendah. Bulog akan melakukan proses agar bisa meningkatkan mutu sebagian beras-beras tersebut.
"Dari 1,4 juta ton merupakan pengadaan tahun 2014 sejumlah 138.000 ton. Dari 138.000 ton tersebut terdapat yang turun mutu kurang lebih 14.000 yang saat ini sedang dilakukan proses reprocessing," kata Direktur Pelayanan Publik Wahyu Suparyono dalam surat elektronika yang diterima detikFinance, Kamis (25/6/2015).
Pihaknya saat ini sedang melakukan proses ulang terhadap beras-beras yang mutunya jelek tersebut melalui proses sortasi, blower dan pengayaan sehingga mutunya menjadi lebih baik.
"Beras itu barang biologis, maka dari itu seiring waktu penyimpanan akan mengalami perubahan kualitas. Apalagi Indonesia ini negara tropis yang kelembabannya tinggi," katanya.
Ia mengatakan, untuk mencegah hama dan penurunan mutu beras, maka gudang Bulog dijaga kebersihan, sanitasi dan aerasinya (dianginkan). Untuk pemberantasan hama gudang setiap bulan dilakukan spraying dan 3 bulan sekali dilakukan fumigasi.
Wahyu mengatakan di beberapa gudang juga telah dilakukan perawatan dengan memakai sistem CO2 stack. CO2 stack itu beras disungkup sekedap mungkin dengan plastik khusus , kemudian gas CO2 diinjeksikan hingga konsentrasinya mencapai minimal 80 % dan komoditas beras dibiarkan tersungkup dengan gas CO2 hingga kurun waktu yang lama dengan harapan respirasi komoditas dapat ditekan dan hama maupun jamur dapat ditekan pertumbuhannya.
"Dengan cara ini beras bisa awet disimpan lama," katanya.
Sebelumnya pemerintah mengungkapkan soal keberadaan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang berkualitas buruk yang saat ini tersebar di gudang-gudang Perum Bulog di daerah. Berdasarkan perkiraan ada sekitar 400.000 ton raskin tak layak konsumsi yang harus dimusnahkan.
(hen/rrd)
http://finance.detik.com/read/2015/06/25/143916/2952222/1036/bulog-akui-ada-ribuan-ton-beras-di-gudangnya-yang-mutunya-jelek
Jakarta -Pihak Perum Bulog mengakui dari stok 1,4 juta ton beras yang tersebar di seluruh Indonesia ada ribuan ton yang mutunya rendah. Bulog akan melakukan proses agar bisa meningkatkan mutu sebagian beras-beras tersebut.
"Dari 1,4 juta ton merupakan pengadaan tahun 2014 sejumlah 138.000 ton. Dari 138.000 ton tersebut terdapat yang turun mutu kurang lebih 14.000 yang saat ini sedang dilakukan proses reprocessing," kata Direktur Pelayanan Publik Wahyu Suparyono dalam surat elektronika yang diterima detikFinance, Kamis (25/6/2015).
Pihaknya saat ini sedang melakukan proses ulang terhadap beras-beras yang mutunya jelek tersebut melalui proses sortasi, blower dan pengayaan sehingga mutunya menjadi lebih baik.
"Beras itu barang biologis, maka dari itu seiring waktu penyimpanan akan mengalami perubahan kualitas. Apalagi Indonesia ini negara tropis yang kelembabannya tinggi," katanya.
Ia mengatakan, untuk mencegah hama dan penurunan mutu beras, maka gudang Bulog dijaga kebersihan, sanitasi dan aerasinya (dianginkan). Untuk pemberantasan hama gudang setiap bulan dilakukan spraying dan 3 bulan sekali dilakukan fumigasi.
Wahyu mengatakan di beberapa gudang juga telah dilakukan perawatan dengan memakai sistem CO2 stack. CO2 stack itu beras disungkup sekedap mungkin dengan plastik khusus , kemudian gas CO2 diinjeksikan hingga konsentrasinya mencapai minimal 80 % dan komoditas beras dibiarkan tersungkup dengan gas CO2 hingga kurun waktu yang lama dengan harapan respirasi komoditas dapat ditekan dan hama maupun jamur dapat ditekan pertumbuhannya.
"Dengan cara ini beras bisa awet disimpan lama," katanya.
Sebelumnya pemerintah mengungkapkan soal keberadaan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang berkualitas buruk yang saat ini tersebar di gudang-gudang Perum Bulog di daerah. Berdasarkan perkiraan ada sekitar 400.000 ton raskin tak layak konsumsi yang harus dimusnahkan.
(hen/rrd)
http://finance.detik.com/read/2015/06/25/143916/2952222/1036/bulog-akui-ada-ribuan-ton-beras-di-gudangnya-yang-mutunya-jelek
Papua Barat Minta Bulog Perbaiki Beras PNS
Kamis, 25 Juni 2015
Manokwari, Jubi/Antara – Pemerintah Provinsi Papua Barat minta Bulog agar memperbaiki kualitas beras jatah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsi itu.
“Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Barat mengeluhkan kualitas beras untuk PNS karena menurut mereka beras tersebut tidak layak di konsumsi manusia,” kata Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy, di Manokwari, Rabu (24/6/2015).
Dia mengatakan seluruh Kabupaten dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi awal pekan ini meminta agar kualitas beras untuk PNS diperbaiki oleh Bulog.
“Bahkan menurut Pegawai di tingkat Kabupaten bahwa mereka tidak konsumsi beras jatah tersebut tetapi dijadikan sebagai makanan ternak,” katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membangun komunikasi dengan pihak Bulog terkait keluhan PNS atas buruknya kualitas beras jatah mereka.
Ia mengatakan tidak hanya kualitas beras tetapi PNS juga mengeluhkan kinerja kontraktor yang ditunjuk pemerintah guna menyalurkan beras jatah karena sering mengalami keterlambatan bahkan akhir-akhir ini PNS tidak mendapat beras.
Menurutnya, keterlambatan penyaluran beras jatah PNS juga disebabkan lambatnya pencairan anggaran oleh instansi yang menangani distribusi beras tersebut.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat akan melakukan evaluasi dan mencari jalan keluar agar penyaluran beras jatah pegawai berjalan lancar,” katanya. (*)
http://tabloidjubi.com/2015/06/24/papua-barat-minta-bulog-perbaiki-beras-pns/
Manokwari, Jubi/Antara – Pemerintah Provinsi Papua Barat minta Bulog agar memperbaiki kualitas beras jatah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsi itu.
“Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Barat mengeluhkan kualitas beras untuk PNS karena menurut mereka beras tersebut tidak layak di konsumsi manusia,” kata Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy, di Manokwari, Rabu (24/6/2015).
Dia mengatakan seluruh Kabupaten dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi awal pekan ini meminta agar kualitas beras untuk PNS diperbaiki oleh Bulog.
“Bahkan menurut Pegawai di tingkat Kabupaten bahwa mereka tidak konsumsi beras jatah tersebut tetapi dijadikan sebagai makanan ternak,” katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membangun komunikasi dengan pihak Bulog terkait keluhan PNS atas buruknya kualitas beras jatah mereka.
Ia mengatakan tidak hanya kualitas beras tetapi PNS juga mengeluhkan kinerja kontraktor yang ditunjuk pemerintah guna menyalurkan beras jatah karena sering mengalami keterlambatan bahkan akhir-akhir ini PNS tidak mendapat beras.
Menurutnya, keterlambatan penyaluran beras jatah PNS juga disebabkan lambatnya pencairan anggaran oleh instansi yang menangani distribusi beras tersebut.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat akan melakukan evaluasi dan mencari jalan keluar agar penyaluran beras jatah pegawai berjalan lancar,” katanya. (*)
http://tabloidjubi.com/2015/06/24/papua-barat-minta-bulog-perbaiki-beras-pns/
Pencurian Raskin di Gowa Marak, Kerugian Rp 2 Miliar per Tahun
RABU, 24 JUNI 2015
TEMPO.CO, Gowa - Aksi pencurian beras miskin atau raskin marak terjadi di Kabupaten Gowa. Pencurian raskin ini terjadi tiap tahun saat raskin disalurkan kepada warga miskin.
Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Gowa, Iriansyah, mengatakan modus pencurian raskin ini dilakukan dengan cara mengurangi isi karung beras saat dalam perjalanan menuju tempat penyaluran raskin. Beras miskin yang dikurangi itu hampir terjadi secara merata di semua desa dan kelurahan. "Kekurangannya sampai 3 kilogram per karung," katanya.
Kabupaten Gowa, kata Iriansyah, mendapat jatah raskin sebanyak 543 ton setiap bulan. Raskin tersebut dikemas dalam karung sebanyak 36.212 karung berukuran 15 kilogram. "Jika 1 kilogram saja yang dicuri, artinya raskin milik warga hilang 36 ton lebih tiap bulan," ucapnya.
Iriansyah pun memprediksi jumlah kerugian dari praktek pencurian raskin ini ditaksir mencapai Rp 2 miliar per tahun. Kerugian akibat tindak pencurian ini juga banyak dikeluhkan masyarakat. "Hampir semua penerima mengaku beratnya sudah tidak sampai 15 kilogram," ujarnya.
Ia meminta Bulog memperketat pengawasan dalam proses penyaluran raskin tersebut. Pihaknya menyarankan agar jasa pengangkutan raskin menyiapkan timbangan khusus. "Setiap raskin yang akan diserahkan ke kelurahan atau desa sebaiknya ditimbang terlebih dulu," tuturnya.
Kepala Gudang Bulog Kabupaten Gowa, Nasir, membenarkan bahwa aksi pencurian raskin ini marak terjadi tiap tahun. Ia pun mengaku telah bertemu dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gowa untuk membicarakan masalah tersebut. "Kami sudah sepakat untuk memperketat penyaluran raskin nanti," ucapnya.
Menurut dia, proses penimbangan beras sebenarnya selalu dilakukan tiap akan disalurkan kepada warga miskin. Hanya, pengawasan yang dilakukan saat pengangkutan masih dinilai lemah. "Agar lebih transparan, ke depan kami sepakat untuk menyiapkan timbangan di tiap mobil yang mengangkut raskin ini," ujar Nasir.
AWANG DARMAWAN
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/24/058678034/pencurian-raskin-di-gowa-marak-kerugian-rp-2-miliar-per-tahun
TEMPO.CO, Gowa - Aksi pencurian beras miskin atau raskin marak terjadi di Kabupaten Gowa. Pencurian raskin ini terjadi tiap tahun saat raskin disalurkan kepada warga miskin.
Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Gowa, Iriansyah, mengatakan modus pencurian raskin ini dilakukan dengan cara mengurangi isi karung beras saat dalam perjalanan menuju tempat penyaluran raskin. Beras miskin yang dikurangi itu hampir terjadi secara merata di semua desa dan kelurahan. "Kekurangannya sampai 3 kilogram per karung," katanya.
Kabupaten Gowa, kata Iriansyah, mendapat jatah raskin sebanyak 543 ton setiap bulan. Raskin tersebut dikemas dalam karung sebanyak 36.212 karung berukuran 15 kilogram. "Jika 1 kilogram saja yang dicuri, artinya raskin milik warga hilang 36 ton lebih tiap bulan," ucapnya.
Iriansyah pun memprediksi jumlah kerugian dari praktek pencurian raskin ini ditaksir mencapai Rp 2 miliar per tahun. Kerugian akibat tindak pencurian ini juga banyak dikeluhkan masyarakat. "Hampir semua penerima mengaku beratnya sudah tidak sampai 15 kilogram," ujarnya.
Ia meminta Bulog memperketat pengawasan dalam proses penyaluran raskin tersebut. Pihaknya menyarankan agar jasa pengangkutan raskin menyiapkan timbangan khusus. "Setiap raskin yang akan diserahkan ke kelurahan atau desa sebaiknya ditimbang terlebih dulu," tuturnya.
Kepala Gudang Bulog Kabupaten Gowa, Nasir, membenarkan bahwa aksi pencurian raskin ini marak terjadi tiap tahun. Ia pun mengaku telah bertemu dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gowa untuk membicarakan masalah tersebut. "Kami sudah sepakat untuk memperketat penyaluran raskin nanti," ucapnya.
Menurut dia, proses penimbangan beras sebenarnya selalu dilakukan tiap akan disalurkan kepada warga miskin. Hanya, pengawasan yang dilakukan saat pengangkutan masih dinilai lemah. "Agar lebih transparan, ke depan kami sepakat untuk menyiapkan timbangan di tiap mobil yang mengangkut raskin ini," ujar Nasir.
AWANG DARMAWAN
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/24/058678034/pencurian-raskin-di-gowa-marak-kerugian-rp-2-miliar-per-tahun
PERGANTIAN RASKIN BELUM TEREALISASI
Rabu, 24 Juni 2015
SENGETI - Meski Bulog Regional Jambi mengaku akan mengganti beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang berkutu di Desa Semubuk, Kecamatan Jaluko, Muarojambi, tapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan raskin itu akan diganti. Padahal, warga penerima raskin sangat membutuhkan beras tersebut pada bulan Ramadan ini.
Plt Kepala Desa Semubuk, Hasan Basri, mengatakan, memang raskin berkutu yang sempat dibagikan ke warga telah ditarik kembali oleh pihak Bulog. Raskin itu nantinya akan diganti dengan beras yang lebih layak, setelah pasokan beras Bulog masuk kembali.
"Kata pihak bulog, nanti diganti setelah stok beras baru ada. Dan belum ada kepastian beras baru kapan akan masuk ke Bulog," ungkapnya, kemarin (22/6).
Dijelaskan, berdasar hasil komunikasinya dengan pihak Bulog, stok beras yang ada di Bulog saat ini sama seperti beras yang dibagikan kepada warga. Makanya, raskin baru akan diganti setelah beras baru masuk ke Bulog.
Karena belum ada kepastian itu, dirinya meminta agar pihak Bulog mencarikan solusi. Sebab, warga sangat membutuhkan beras itu. Apalagi, selama ini masyarakat cukup bersabar, buktinya warga telah menyetorkan uang raskin itu sekitar Februari lalu tapi raskin baru direalisasikan pada bulan ini.
"Kita sudah sabar menunggu, sekali datang kondisinya seperti itu. Makanya kami minta segera dicarikan solusi. Maaf saja, warga kita sangat butuh sampai-sampai ada yang ngemis-ngemis dengan kita agar beras itu diganti," jelasnya.
Dikatakan, jumlah penerima raskin di desanya cukup banyak. Jumlah beras raskin yang seharusnya diterima warga saat untuk dua bulan sebanyak 4.080 ton. "Jumlah itu dikalkulasi untuk dua bulan, karena memang ada keterlambatan selama ini. Untuk itu, kami minta segera diganti dengan jumlah itu agar kami bisa bagikan kepada warga penerima raskin," harapnya.
Sementara itu, Kabid Pelayanan publik Bulog Regional Jambi, David Susanto, mengatakan, pihaknya akan segera mengganti raskin yang memang sudah menjadi hak warga. Saat ini pihaknya masih melakukan proses untuk mengganti beras tersebut.
Memang, katanya, beras yang ada di Bulog kualitasnya hampir sama, makanya butuh proses agar beras pengganti itu lebih baik. "Kita masih proses. Intinya akan segera kita ganti. Kemungkinan dua atau tiga hari ini sudah kita ganti,” ungkapnya saat dihubungi via ponselnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Semubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, mengaku mengembalikan raskin. Penyebabnya, raskin yang diterima warga tidak layak komsumsi. Selain hancur, raskin yang diterima masyarakat berdebu dan banyak kutu.
Siti, salah satu penerima raskin mengaku sangat kecewa dengan kondisi raskin saat ini. Apalagi, raskin itu cukup lama dinanti, tapi pada saat tiba, raskin yang terima justru tidak layak dikonsumsi. "Kami menolak beras itu, berasnya berkutu dan berdebu. Sepertinya beras lama," ungkapnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, warga penerima raskin mau disamakan dengan hewan ternak. Buktinya, Raskin yang diberikan kepada masyarakat, layaknya untuk pakan ayam. Bukan untuk konsumsi manusia. "Beras tersebut lebih layak untuk diberikan untuk makanan ayam. Berarti, masyarakat miskin disamakan dengan hewan ternak," katanya.(ami/nas)
http://www.jambi-independent.co.id/index.php/jambi-timur/item/2252-pergantian-raskin-belum-terealisasi
SENGETI - Meski Bulog Regional Jambi mengaku akan mengganti beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang berkutu di Desa Semubuk, Kecamatan Jaluko, Muarojambi, tapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan raskin itu akan diganti. Padahal, warga penerima raskin sangat membutuhkan beras tersebut pada bulan Ramadan ini.
Plt Kepala Desa Semubuk, Hasan Basri, mengatakan, memang raskin berkutu yang sempat dibagikan ke warga telah ditarik kembali oleh pihak Bulog. Raskin itu nantinya akan diganti dengan beras yang lebih layak, setelah pasokan beras Bulog masuk kembali.
"Kata pihak bulog, nanti diganti setelah stok beras baru ada. Dan belum ada kepastian beras baru kapan akan masuk ke Bulog," ungkapnya, kemarin (22/6).
Dijelaskan, berdasar hasil komunikasinya dengan pihak Bulog, stok beras yang ada di Bulog saat ini sama seperti beras yang dibagikan kepada warga. Makanya, raskin baru akan diganti setelah beras baru masuk ke Bulog.
Karena belum ada kepastian itu, dirinya meminta agar pihak Bulog mencarikan solusi. Sebab, warga sangat membutuhkan beras itu. Apalagi, selama ini masyarakat cukup bersabar, buktinya warga telah menyetorkan uang raskin itu sekitar Februari lalu tapi raskin baru direalisasikan pada bulan ini.
"Kita sudah sabar menunggu, sekali datang kondisinya seperti itu. Makanya kami minta segera dicarikan solusi. Maaf saja, warga kita sangat butuh sampai-sampai ada yang ngemis-ngemis dengan kita agar beras itu diganti," jelasnya.
Dikatakan, jumlah penerima raskin di desanya cukup banyak. Jumlah beras raskin yang seharusnya diterima warga saat untuk dua bulan sebanyak 4.080 ton. "Jumlah itu dikalkulasi untuk dua bulan, karena memang ada keterlambatan selama ini. Untuk itu, kami minta segera diganti dengan jumlah itu agar kami bisa bagikan kepada warga penerima raskin," harapnya.
Sementara itu, Kabid Pelayanan publik Bulog Regional Jambi, David Susanto, mengatakan, pihaknya akan segera mengganti raskin yang memang sudah menjadi hak warga. Saat ini pihaknya masih melakukan proses untuk mengganti beras tersebut.
Memang, katanya, beras yang ada di Bulog kualitasnya hampir sama, makanya butuh proses agar beras pengganti itu lebih baik. "Kita masih proses. Intinya akan segera kita ganti. Kemungkinan dua atau tiga hari ini sudah kita ganti,” ungkapnya saat dihubungi via ponselnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Semubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, mengaku mengembalikan raskin. Penyebabnya, raskin yang diterima warga tidak layak komsumsi. Selain hancur, raskin yang diterima masyarakat berdebu dan banyak kutu.
Siti, salah satu penerima raskin mengaku sangat kecewa dengan kondisi raskin saat ini. Apalagi, raskin itu cukup lama dinanti, tapi pada saat tiba, raskin yang terima justru tidak layak dikonsumsi. "Kami menolak beras itu, berasnya berkutu dan berdebu. Sepertinya beras lama," ungkapnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, warga penerima raskin mau disamakan dengan hewan ternak. Buktinya, Raskin yang diberikan kepada masyarakat, layaknya untuk pakan ayam. Bukan untuk konsumsi manusia. "Beras tersebut lebih layak untuk diberikan untuk makanan ayam. Berarti, masyarakat miskin disamakan dengan hewan ternak," katanya.(ami/nas)
http://www.jambi-independent.co.id/index.php/jambi-timur/item/2252-pergantian-raskin-belum-terealisasi
Rabu, 24 Juni 2015
Raskin dari Bulog Masih Tak Layak Konsumsi
Rabu, 24 Juni 2015
NEGARA,BALIPOST.com – Beras dari Bulog untuk warga miskin (raskin) yang baru didistribusikan ke desa-deda ternyata masih didapati kualitasnya rendah. Hal itu didapati Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, saat mengecek beras raskin di desa Dangintukadaya Rabu pagi (24/6/2015).
Sugiasa yang awalnya menyerahkan bantuan kursi roda untuk KK miskin di Sebual ini, menerima informasi bahwa raskin yang diterima selama ini tidak layak dikonsumsi. Padahal pekan lalu, pihaknya bersama Muspida sempat melakukan sidak ke gudang Bulog dan didapati masih banyak beras disana yang kurang berkualitas.
“Saya cek (raskin) yang baru datang ternyata masih pecah-pecah,” ujarnya geram.
Para aparat desa juga mengaku sering menerima keluhan warga penerima raskin itu. Namun dua bulan terakhir sudah mulai lumayan dibandingkan tiga bulan lalu yang menyerupai pakan ayam. “Ada yang mengembalikan ada juga yang terpaksa dikasihkan makan ayam, karena tidak layak,” terang salah satu perangkat desa.
Sugiasa mengaku kecewa masih adanya beras kurang berkualitas tersebut (surya dharma/balipost)
http://balipost.com/read/headline/2015/06/24/36585/raskin-dari-bulog-masih-tak-layak-konsumsi.html
NEGARA,BALIPOST.com – Beras dari Bulog untuk warga miskin (raskin) yang baru didistribusikan ke desa-deda ternyata masih didapati kualitasnya rendah. Hal itu didapati Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, saat mengecek beras raskin di desa Dangintukadaya Rabu pagi (24/6/2015).
Sugiasa yang awalnya menyerahkan bantuan kursi roda untuk KK miskin di Sebual ini, menerima informasi bahwa raskin yang diterima selama ini tidak layak dikonsumsi. Padahal pekan lalu, pihaknya bersama Muspida sempat melakukan sidak ke gudang Bulog dan didapati masih banyak beras disana yang kurang berkualitas.
“Saya cek (raskin) yang baru datang ternyata masih pecah-pecah,” ujarnya geram.
Para aparat desa juga mengaku sering menerima keluhan warga penerima raskin itu. Namun dua bulan terakhir sudah mulai lumayan dibandingkan tiga bulan lalu yang menyerupai pakan ayam. “Ada yang mengembalikan ada juga yang terpaksa dikasihkan makan ayam, karena tidak layak,” terang salah satu perangkat desa.
Sugiasa mengaku kecewa masih adanya beras kurang berkualitas tersebut (surya dharma/balipost)
http://balipost.com/read/headline/2015/06/24/36585/raskin-dari-bulog-masih-tak-layak-konsumsi.html
Polisi Temukan 900 Ton Beras Berkutu Milik Bulog Bojonegoro
Rabu, 24 Juni 2015
Liputan6.com, Bojonegoro - Polres Bojonegoro, Jawa Timur, terus melakukan penyelidikan terkait 900 ton beras berkutu dan tak layak konsumsi yang disalurkan Perum Bulog Divisi Regional 3, Bojonegoro.
Awalnya polisi hanya menemukan 8,5 ton beras rusak yang hendak dibagikan atas laporan perangkat Desa Jumok, Kecamatan Ngraha, Kabupaten Bojonegoro. Namun setelah memeriksa gudang pengambilan beras Bulog, ada 800 ton beras lainnya yang dalam kondisi serupa.
Hampir 2 pekan sudah penyelidikan, tapi Polres Bojonegoro belum juga mengumumkan siapa yang bertanggungjawab terhadap 900 ton beras berkutu itu.
"Kita juga akan bongkar nanti bagaimana mekanismenya dari rekanan ini, beras yang diterima Bulognya seperti apa, melalui rekanan seperti apa, mulai dari petani seperti apa. Ada 3 mekanisme itu: sistem kontrolnya kemudian didistribusikan kepada masyarakat seperti apa, siapa yang bertanggungjawab, ini yang kita gali," kata Kapolres Bojonegegoro AKBP Hendri Fiuser, seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu (24/6/2015).
Pada Rapat Kabinet Terbatas, Senin 22 Juni lalu, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya memperbaiki kualitas beras raskin.
"Yang lalu kita lihat, ternyata stoknya benar-benar habis. Yang hitam, berkutu, berjamur, yang tidak layak konsumsi. Berganti dengan stok baru yang baru kita beli dan kita harapkan jauh lebih baik lagi," ucap Presiden Jokowi.
Kini masyarakat menantikan apakah perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi benar-benar dilaksanakan oleh bawahannya. (Mar/Sun)
Liputan6.com, Bojonegoro - Polres Bojonegoro, Jawa Timur, terus melakukan penyelidikan terkait 900 ton beras berkutu dan tak layak konsumsi yang disalurkan Perum Bulog Divisi Regional 3, Bojonegoro.
Awalnya polisi hanya menemukan 8,5 ton beras rusak yang hendak dibagikan atas laporan perangkat Desa Jumok, Kecamatan Ngraha, Kabupaten Bojonegoro. Namun setelah memeriksa gudang pengambilan beras Bulog, ada 800 ton beras lainnya yang dalam kondisi serupa.
Hampir 2 pekan sudah penyelidikan, tapi Polres Bojonegoro belum juga mengumumkan siapa yang bertanggungjawab terhadap 900 ton beras berkutu itu.
"Kita juga akan bongkar nanti bagaimana mekanismenya dari rekanan ini, beras yang diterima Bulognya seperti apa, melalui rekanan seperti apa, mulai dari petani seperti apa. Ada 3 mekanisme itu: sistem kontrolnya kemudian didistribusikan kepada masyarakat seperti apa, siapa yang bertanggungjawab, ini yang kita gali," kata Kapolres Bojonegegoro AKBP Hendri Fiuser, seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu (24/6/2015).
Pada Rapat Kabinet Terbatas, Senin 22 Juni lalu, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya memperbaiki kualitas beras raskin.
"Yang lalu kita lihat, ternyata stoknya benar-benar habis. Yang hitam, berkutu, berjamur, yang tidak layak konsumsi. Berganti dengan stok baru yang baru kita beli dan kita harapkan jauh lebih baik lagi," ucap Presiden Jokowi.
Kini masyarakat menantikan apakah perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi benar-benar dilaksanakan oleh bawahannya. (Mar/Sun)
Haramnya Raskin 'TMS'
Rabu, 24 Juni 2015
SUNGGUH sebuah pertanyaan mendasar, ketika beras untuk orang miskin (Raskin) yang selama bertahun-tahun dikeluhkan karena tidak memenuhi syarat (TMS) menurut Inpres-inpres tentang Perberasan, ternyata baru kali ini mengundang perhatian Presiden. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang mengingatkan dengan keras perlunya pembenahan raskin karena kelewat TMS. Dalam arahannya, beliau menyatakan pernah menemukan raskin di lapangan yang sudah menghitam dan berkutu.
Itulah raskin yang lebih sering penyebutannya diplesetkan menjadi beras <I>penguk<P>, beras remuk, beras berkutu (rasnguk, rasmuk, rastu) atau kombinasi dari ketiganya. Sebagian penerima, oleh karena rasa syukurnya menyebut bahwa masih lumayan dapat jatah rasmuk, bukan remukan beras.
Bersyukurnya rumah tangga miskin (RTM) itu telah terwujud dalam nyaris tiadanya <I>claim<P>, protes dan tuntutan dari pihak RTM. Boleh jadi karena harga tebusnya yang hanya Rp 1.600/kg. Atau dalam kultur masyarakat, penerima yang <I>wong cilik<P> cenderung diam dan <I>narima ing pandum<P>, daripada namanya dicoret dari daftar. Bersyukurnya RTM ternyata adalah senjata empuk para pengelola raskin. Dan TMS-nya raskin tetap saja berkepanjangan.
Sementara itu, karena TMS, tidak sedikit yang ditukar dengan beras yang memenuhi syarat (MS), layak pangan dengan harga jual raskin TMS yang bisa mencapai lebih kecil dari separohnya, 50% dari harga beras yang memenuhi syarat minimal sebagai pangan. Dan pasti lebih kecil lagi dari <I>book value<P> raskin sebagaimana teranggarkan dan tercatat dalam angka anggaran Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Benar bahwa tebusannya hanya Rp 1.600/kg. Tetapi, hak RTM adalah raskin yang harus memenuhi syarat: mutu, catu, waktu, target, harga dan administratif, yang dalam penyelenggaraannya disebut sebagai Enam Tepat (6T). Sebagian dari 6T ini berkenaan dengan sifat beras dengan <I>mutu-catu-waktu<P> yang memenuhi syarat sebagai hak RTM. Sementara secara keseluruhan 6T dimaksud sangat berkenaan dengan sistem keuangan negara.
Lantas apakah makna penyimpangan terhadap hak RTM selama sekian lama? Mudah sekali dihitung, bahwa selama ini hak RTM disunat, terutama dalam hal mutu raskin TMS. Keluhannya ada di mana-mana, sampai dikeluhkan Jokowi. Penyunatan kualitas ini pun luar biasa besarannya ketika diukur dari harga jualnya yang bisa mencapai 50%. Tanpa menyebut siapa yang bertanggung jawab, implikasi dari penyimpangan tersebut tentu manipulatif dan koruptif.
Misteriusnya adalah tiada mencuatnya kasus korupsi dan/atau manipulasi raskin yang bisa mencapai sebesar itu, serta terkesan aman-aman saja. Lebih aneh, bahkan mencitrakan kebesaran pemerintah sebagai dewa penyelamat yang mencintai rakyat fakir-miskin.
Ternyata penuh manipulasi. Besaran itu pun berdampak sampai ke segala arah. Tidak hanya merampas hak RTM. TMS-nya raskin sekaligus tidak efektif sebagai cara pengendalian stabilitas pasar beras. Cadangan raskin adalah hasil pengadaan beras besar-besaran waktu panen. Ketika raskin tidak dikonsumsi karena TMS, maka akan muncul permintaan tambahan pada tingkat individu dan membuat pasar beras setempat membengkak. Karena semuanya butuh pangan, bukan pakan. Harga beras pun berpotensi meroket gara-gara ada permintaan ganda, <I>doubling demand<P>. Pada gilirannya, inflasi dan instabilitas perekonomian nasional akan menjadi-jadi. Untuk diketahui, rerata kontribusi beras terhadap inflasi pangan selama ini bisa mencapai 20%.
Raskin dengan demikian punya potensi pemenuhan konsumsi, pengendalian inflasi sampai stabilitas perekonomian. Ketika raskin memenuhi syarat, maka tidak butuh impor, tidak sibuk urusan inflasi, dan terjaminlah stabilitas Indonesia. Karenanya, kegusaran Jokowi harus diterjemahkan secara operasional dengan: mengharamkan peredaran raskin TMS. Insya Allah, stabilitas perekonomian akan terjaga.
M Maksum Machfoedz
(Penulis adalah Ketua PBNU, Guru Besar UGM, dan Anggota Pokja Ahli DKP Pusat)
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/4066/haramnya-raskin-tms.kr?r=1&width=1366&Height=768
SUNGGUH sebuah pertanyaan mendasar, ketika beras untuk orang miskin (Raskin) yang selama bertahun-tahun dikeluhkan karena tidak memenuhi syarat (TMS) menurut Inpres-inpres tentang Perberasan, ternyata baru kali ini mengundang perhatian Presiden. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang mengingatkan dengan keras perlunya pembenahan raskin karena kelewat TMS. Dalam arahannya, beliau menyatakan pernah menemukan raskin di lapangan yang sudah menghitam dan berkutu.
Itulah raskin yang lebih sering penyebutannya diplesetkan menjadi beras <I>penguk<P>, beras remuk, beras berkutu (rasnguk, rasmuk, rastu) atau kombinasi dari ketiganya. Sebagian penerima, oleh karena rasa syukurnya menyebut bahwa masih lumayan dapat jatah rasmuk, bukan remukan beras.
Bersyukurnya rumah tangga miskin (RTM) itu telah terwujud dalam nyaris tiadanya <I>claim<P>, protes dan tuntutan dari pihak RTM. Boleh jadi karena harga tebusnya yang hanya Rp 1.600/kg. Atau dalam kultur masyarakat, penerima yang <I>wong cilik<P> cenderung diam dan <I>narima ing pandum<P>, daripada namanya dicoret dari daftar. Bersyukurnya RTM ternyata adalah senjata empuk para pengelola raskin. Dan TMS-nya raskin tetap saja berkepanjangan.
Sementara itu, karena TMS, tidak sedikit yang ditukar dengan beras yang memenuhi syarat (MS), layak pangan dengan harga jual raskin TMS yang bisa mencapai lebih kecil dari separohnya, 50% dari harga beras yang memenuhi syarat minimal sebagai pangan. Dan pasti lebih kecil lagi dari <I>book value<P> raskin sebagaimana teranggarkan dan tercatat dalam angka anggaran Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Benar bahwa tebusannya hanya Rp 1.600/kg. Tetapi, hak RTM adalah raskin yang harus memenuhi syarat: mutu, catu, waktu, target, harga dan administratif, yang dalam penyelenggaraannya disebut sebagai Enam Tepat (6T). Sebagian dari 6T ini berkenaan dengan sifat beras dengan <I>mutu-catu-waktu<P> yang memenuhi syarat sebagai hak RTM. Sementara secara keseluruhan 6T dimaksud sangat berkenaan dengan sistem keuangan negara.
Lantas apakah makna penyimpangan terhadap hak RTM selama sekian lama? Mudah sekali dihitung, bahwa selama ini hak RTM disunat, terutama dalam hal mutu raskin TMS. Keluhannya ada di mana-mana, sampai dikeluhkan Jokowi. Penyunatan kualitas ini pun luar biasa besarannya ketika diukur dari harga jualnya yang bisa mencapai 50%. Tanpa menyebut siapa yang bertanggung jawab, implikasi dari penyimpangan tersebut tentu manipulatif dan koruptif.
Misteriusnya adalah tiada mencuatnya kasus korupsi dan/atau manipulasi raskin yang bisa mencapai sebesar itu, serta terkesan aman-aman saja. Lebih aneh, bahkan mencitrakan kebesaran pemerintah sebagai dewa penyelamat yang mencintai rakyat fakir-miskin.
Ternyata penuh manipulasi. Besaran itu pun berdampak sampai ke segala arah. Tidak hanya merampas hak RTM. TMS-nya raskin sekaligus tidak efektif sebagai cara pengendalian stabilitas pasar beras. Cadangan raskin adalah hasil pengadaan beras besar-besaran waktu panen. Ketika raskin tidak dikonsumsi karena TMS, maka akan muncul permintaan tambahan pada tingkat individu dan membuat pasar beras setempat membengkak. Karena semuanya butuh pangan, bukan pakan. Harga beras pun berpotensi meroket gara-gara ada permintaan ganda, <I>doubling demand<P>. Pada gilirannya, inflasi dan instabilitas perekonomian nasional akan menjadi-jadi. Untuk diketahui, rerata kontribusi beras terhadap inflasi pangan selama ini bisa mencapai 20%.
Raskin dengan demikian punya potensi pemenuhan konsumsi, pengendalian inflasi sampai stabilitas perekonomian. Ketika raskin memenuhi syarat, maka tidak butuh impor, tidak sibuk urusan inflasi, dan terjaminlah stabilitas Indonesia. Karenanya, kegusaran Jokowi harus diterjemahkan secara operasional dengan: mengharamkan peredaran raskin TMS. Insya Allah, stabilitas perekonomian akan terjaga.
M Maksum Machfoedz
(Penulis adalah Ketua PBNU, Guru Besar UGM, dan Anggota Pokja Ahli DKP Pusat)
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/4066/haramnya-raskin-tms.kr?r=1&width=1366&Height=768
Dijewer Jokowi, Bulog janji beras raskin tak lagi berkutu
Selasa, 23 Juni 2015
Merdeka.com - Beberapa kali Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mengeluhkan kualitas beras rakyat miskin (raskin). Seperti yang disampaikan saat rapat terbatas di kantor kepresidenan, kemarin. Jokowi kecewa lantaran kualitas beras raskin buruk dan berkutu.
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyadari itu. Usai dijewer Jokowi, direksi Bulog pun berjanji memperbaiki kualitas raskin yang disimpan di gudang mereka.
"Direksi sepakat akan kita perbaiki semua, manajemen gudang dan manajemen SDM. Tidak ada beras berkutu lagi," ujar Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Wahyu Suparyono di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/6).
Dia menyebut, saat ini Bulog memiliki 1.500 gudang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya perbaikan dilakukan dengan penyemprotan (spraying) dan pemrosesan kembali (reprocessing) supaya berasnya bermutu dan layak dikonsumsi.
"Gudang harus ISO, standarnya harus bersih dan bebas kuman," imbuh dia.
Sementara itu terkait impor beras, Bulog menyatakan belum perlu melakukannya. Bulog memilih hasil produksi petani lokal dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Saat ini stok beras Bulog sekitar 1,4 juta ton atau untuk persediaan enam bulan ke depan.
"Kita sepakat harus dengan mendayagunakan petani kita. Ketahan pangan harus dari dalam. Karena itu jati diri bangsa. Dari petani cukup," ungkapnya.
[noe]
http://www.merdeka.com/uang/dijewer-jokowi-bulog-janji-beras-raskin-tak-lagi-berkutu.html
Merdeka.com - Beberapa kali Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mengeluhkan kualitas beras rakyat miskin (raskin). Seperti yang disampaikan saat rapat terbatas di kantor kepresidenan, kemarin. Jokowi kecewa lantaran kualitas beras raskin buruk dan berkutu.
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyadari itu. Usai dijewer Jokowi, direksi Bulog pun berjanji memperbaiki kualitas raskin yang disimpan di gudang mereka.
"Direksi sepakat akan kita perbaiki semua, manajemen gudang dan manajemen SDM. Tidak ada beras berkutu lagi," ujar Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Wahyu Suparyono di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/6).
Dia menyebut, saat ini Bulog memiliki 1.500 gudang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya perbaikan dilakukan dengan penyemprotan (spraying) dan pemrosesan kembali (reprocessing) supaya berasnya bermutu dan layak dikonsumsi.
"Gudang harus ISO, standarnya harus bersih dan bebas kuman," imbuh dia.
Sementara itu terkait impor beras, Bulog menyatakan belum perlu melakukannya. Bulog memilih hasil produksi petani lokal dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Saat ini stok beras Bulog sekitar 1,4 juta ton atau untuk persediaan enam bulan ke depan.
"Kita sepakat harus dengan mendayagunakan petani kita. Ketahan pangan harus dari dalam. Karena itu jati diri bangsa. Dari petani cukup," ungkapnya.
[noe]
http://www.merdeka.com/uang/dijewer-jokowi-bulog-janji-beras-raskin-tak-lagi-berkutu.html
Selasa, 23 Juni 2015
Tiga Instruksi Wajib dari Presiden Jokowi Soal Raskin
Selasa, 23 Juni 2015
Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki penyaluran beras untuk rakyat miskin.
Perbaikan pertama, mekanisme penyaluran. Jokowi menilai penyaluran beras untuk masyarakat miskin selama ini banyak yang tidak tepat sasaran.
"Ada laporan data raskin yang tidak sinkron sehingga penyaluran ke rumah tangga sasaran tidak tepat, ini harus diperbaiki," kata Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinarkit, dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Perbaikan kedua, kualitas beras yang disalurkan. "Jangan sampai buruk, hitam, berkutu, dan tidak layak konsumsi," katanya.
Sedangkan perbaikan ketiga, penyediaan raskin. Menteri terkait untuk menjaga ketersediaan dan kecukupan raskin.
"Keterlambatan penyaluran raskin yang dialami daerah tertentu karena letak geografis yang sulit dan jarak yang jauh, saya minta juga diperbaiki," katanya.
http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/06/23/33048/0/25/Tiga-Instruksi-Wajib-dari-Presiden-Jokowi-Soal-Raskin
Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki penyaluran beras untuk rakyat miskin.
Perbaikan pertama, mekanisme penyaluran. Jokowi menilai penyaluran beras untuk masyarakat miskin selama ini banyak yang tidak tepat sasaran.
"Ada laporan data raskin yang tidak sinkron sehingga penyaluran ke rumah tangga sasaran tidak tepat, ini harus diperbaiki," kata Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinarkit, dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Perbaikan kedua, kualitas beras yang disalurkan. "Jangan sampai buruk, hitam, berkutu, dan tidak layak konsumsi," katanya.
Sedangkan perbaikan ketiga, penyediaan raskin. Menteri terkait untuk menjaga ketersediaan dan kecukupan raskin.
"Keterlambatan penyaluran raskin yang dialami daerah tertentu karena letak geografis yang sulit dan jarak yang jauh, saya minta juga diperbaiki," katanya.
http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/06/23/33048/0/25/Tiga-Instruksi-Wajib-dari-Presiden-Jokowi-Soal-Raskin
Walikota Tebingtinggi: Beras Berkutu Akan Dikembalikan kepada Bulog
Senin, 22 Juni 2015
Tebingtinggi,sidaknews.com – Terkait keluhan sejumlah warga di Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebingtinggi Kota yang menemukan kutu di dalam beras miskin (raskin) yang dibagikan ke masyarakat mendapat respon langsung oleh Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan saat melakukan kunjungan Jumling ke kelurahan tersebut, Jumat lalu (19/6).
Salah seorang warga Kelurahan Pasar Gambir, Ahmad Syafii, berharap temuan serangga kutu di dalam beras raskin yang dijual ke warga prasejahtera menjadi perhatian walikota, “Kami ini orang miskin pak, hanya mampu beli raskin dari pemerintah dan ini sangat membantu kami pak”, katanya.
Menanggapi hal itu, Walikota Tebingtinggi menegaskan, jika menemukan beras raskin yang berkutu jangan dipakai dan dikumpulkan saja untuk dikembalikan ke Bulog. “Kita sudah berkomitmen akan mengembalikan beras (berkutu) tersebut kepada Bulog, saya dapat laporan hal semacam ini terdapat dibeberapa kelurahan tidak merata, mari bantu saya, kita bersama-sama akan mengembalikannya”, jelas Umar Zunaidi.
Selain mengeluhkan masalah kutu di dalam beras raskin, warga Kelurahan Pasar Gambir juga mengeluhkan soal kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Sabariah yang merasa khawatir anaknya tidak akan bisa melanjutkan sekolah karena mendengar kabar untuk masuk SMA atau SMK harus membayar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta, “Bagaimana kami mampu pak”, ujarnya.
Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menegaskan, untuk masuk sekolah di semua tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Tebingtinggi tidak ada bayaran apapun. “Tidak ada dikenakan bayaran untuk masuk ke sekolah negeri di kota ini, silahkan daftarkan anak-anak kita untuk bersekolah ke sekolah negeri karena semuanya gratis”, kata walikota didampingi sejumlah pimpinan SKPD, Camat dan Lurah.
Masalah kesehatan juga menjadi pertanyaan warga terutama susahnya mengurus administrasi penggunaan BPJS, untuk mengklaim-nya selalu terkendala meskipun sudah mendapat pelayanan perawatan. Disampaikan Walikota, jika ingin berobat manfaatkan saja RSUD Kumpulan Pane. “Kapan saja, mau tengah malam pun, saya garansi pasti dapat pelayanan, kalau ada rumah sakit negeri mengapa harus berobat ke tempat lain, Pemerintah Kota telah menyiapkan dana talangan di APBD untuk warga Tebingtinggi berobat ke rumah sakit”, sebut walikota.
Sebelumnya, Walikota juga memberikan informasi tentang program pembangunan yang sedang dan akan dilakukan, dengan berbagai upaya agar pemerintah atasan berkenan mengucurkan dana buat Kota Tebingtinggi. “Kepergian saya keluar daerah untuk menggali dana dari manapun buat Kota Tebingtinggi, itu makanya kalau saya sering diluar kota, bukanlah untuk jalan-jalan, semua untuk kesejahteraan warga Tebingtinggi, jika hanya berharap dari PAD kita, Tebingtinggi tak bisa terbangun”, tandasnya.
Untuk itu, jangan percaya dengan fitnah yang selalu dilontarkan tentang saya dan para staf yang sengaja diisukan ke tengah masyarakat, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, biarkan mereka yang akan bertanggung jawab kepada Allah SWT, ujarnya.
Pada kesempatan itu, Walikota Tebingtinggi secara pribadi memberikan bantuan kepada pengurus PKK Kelurahan, berupa satu unit genset untuk kelurahan serta bibit tanaman yang bermanfaat untuk dikembangkan bagi warga di kelurahan tersebut. (Hans)
http://www.sidaknews.com/walikota-tebingtinggi-beras-berkutu-akan-dikembalikan-kepada-bulog/
Tebingtinggi,sidaknews.com – Terkait keluhan sejumlah warga di Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebingtinggi Kota yang menemukan kutu di dalam beras miskin (raskin) yang dibagikan ke masyarakat mendapat respon langsung oleh Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan saat melakukan kunjungan Jumling ke kelurahan tersebut, Jumat lalu (19/6).
Salah seorang warga Kelurahan Pasar Gambir, Ahmad Syafii, berharap temuan serangga kutu di dalam beras raskin yang dijual ke warga prasejahtera menjadi perhatian walikota, “Kami ini orang miskin pak, hanya mampu beli raskin dari pemerintah dan ini sangat membantu kami pak”, katanya.
Menanggapi hal itu, Walikota Tebingtinggi menegaskan, jika menemukan beras raskin yang berkutu jangan dipakai dan dikumpulkan saja untuk dikembalikan ke Bulog. “Kita sudah berkomitmen akan mengembalikan beras (berkutu) tersebut kepada Bulog, saya dapat laporan hal semacam ini terdapat dibeberapa kelurahan tidak merata, mari bantu saya, kita bersama-sama akan mengembalikannya”, jelas Umar Zunaidi.
Selain mengeluhkan masalah kutu di dalam beras raskin, warga Kelurahan Pasar Gambir juga mengeluhkan soal kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Sabariah yang merasa khawatir anaknya tidak akan bisa melanjutkan sekolah karena mendengar kabar untuk masuk SMA atau SMK harus membayar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta, “Bagaimana kami mampu pak”, ujarnya.
Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menegaskan, untuk masuk sekolah di semua tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Tebingtinggi tidak ada bayaran apapun. “Tidak ada dikenakan bayaran untuk masuk ke sekolah negeri di kota ini, silahkan daftarkan anak-anak kita untuk bersekolah ke sekolah negeri karena semuanya gratis”, kata walikota didampingi sejumlah pimpinan SKPD, Camat dan Lurah.
Masalah kesehatan juga menjadi pertanyaan warga terutama susahnya mengurus administrasi penggunaan BPJS, untuk mengklaim-nya selalu terkendala meskipun sudah mendapat pelayanan perawatan. Disampaikan Walikota, jika ingin berobat manfaatkan saja RSUD Kumpulan Pane. “Kapan saja, mau tengah malam pun, saya garansi pasti dapat pelayanan, kalau ada rumah sakit negeri mengapa harus berobat ke tempat lain, Pemerintah Kota telah menyiapkan dana talangan di APBD untuk warga Tebingtinggi berobat ke rumah sakit”, sebut walikota.
Sebelumnya, Walikota juga memberikan informasi tentang program pembangunan yang sedang dan akan dilakukan, dengan berbagai upaya agar pemerintah atasan berkenan mengucurkan dana buat Kota Tebingtinggi. “Kepergian saya keluar daerah untuk menggali dana dari manapun buat Kota Tebingtinggi, itu makanya kalau saya sering diluar kota, bukanlah untuk jalan-jalan, semua untuk kesejahteraan warga Tebingtinggi, jika hanya berharap dari PAD kita, Tebingtinggi tak bisa terbangun”, tandasnya.
Untuk itu, jangan percaya dengan fitnah yang selalu dilontarkan tentang saya dan para staf yang sengaja diisukan ke tengah masyarakat, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, biarkan mereka yang akan bertanggung jawab kepada Allah SWT, ujarnya.
Pada kesempatan itu, Walikota Tebingtinggi secara pribadi memberikan bantuan kepada pengurus PKK Kelurahan, berupa satu unit genset untuk kelurahan serta bibit tanaman yang bermanfaat untuk dikembangkan bagi warga di kelurahan tersebut. (Hans)
http://www.sidaknews.com/walikota-tebingtinggi-beras-berkutu-akan-dikembalikan-kepada-bulog/
Mensos Minta Bulog Musnahkan 400 Ribu Ton Raskin Kualitas Jelek
Senin, 22 Juni 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan ada sekitar 400 ribu ton beras miskin (raskin) berkualitas buruk yang beredar di masyarakat. Ia meminta Perum Bulog untuk melakukan penyisiran dan menarik beras tak layak konsumsi tersebut.
"Diharapkan ini segera disisir, kemudian yang betul-betul tidak layak konsumsi Bulog diharapkan memusnahkan beras-beras itu," katanya usai mengikuti rapat terbatas soal perbaikan kebijakan program raskin di Kantor Presiden, Senin (22/6).
Khofifah juga meminta Bulog menerapkan mekanisme first in first out dalam penyimpangan beras di gudang. Dia menjelaskan, beras yang dibeli pemerintah untuk program raskin sebenarnya berkualitas medium.
Namun, pada faktanya di lapangan banyak ditemukan raskin berkualitas buruk. Ada yang warnanya menghitam, berjamur dan berkutu. Khofifah menduga, beras itu adalah raskin stok lama yang baru didistribusikan.
"Biasanya beras itu warnanya berubah kalau sudah lewat setahun. Oleh karena itu kapan beras itu datang masuk ke gudang, itupula yang seyogyanya didahulukan dikeluarkan," kata mantan menteri pemberdayaan perempuan tersebut.
Menurut Khofifah, total kebutuhan raskin dalam setahun mencapai 2,78 juta ton, atau setara dengan Rp 18,9 triliun. Berdasarkan laporan dari Bulog, cadangan raskin aman sampai Oktober mendatang.
"Artinya proses pembelian beras pada petani ini terus berjalan," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/06/22/nqcp04-mensos-minta-bulog-musnahkan-400-ribu-ton-raskin-kualitas-jelek
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan ada sekitar 400 ribu ton beras miskin (raskin) berkualitas buruk yang beredar di masyarakat. Ia meminta Perum Bulog untuk melakukan penyisiran dan menarik beras tak layak konsumsi tersebut.
"Diharapkan ini segera disisir, kemudian yang betul-betul tidak layak konsumsi Bulog diharapkan memusnahkan beras-beras itu," katanya usai mengikuti rapat terbatas soal perbaikan kebijakan program raskin di Kantor Presiden, Senin (22/6).
Khofifah juga meminta Bulog menerapkan mekanisme first in first out dalam penyimpangan beras di gudang. Dia menjelaskan, beras yang dibeli pemerintah untuk program raskin sebenarnya berkualitas medium.
Namun, pada faktanya di lapangan banyak ditemukan raskin berkualitas buruk. Ada yang warnanya menghitam, berjamur dan berkutu. Khofifah menduga, beras itu adalah raskin stok lama yang baru didistribusikan.
"Biasanya beras itu warnanya berubah kalau sudah lewat setahun. Oleh karena itu kapan beras itu datang masuk ke gudang, itupula yang seyogyanya didahulukan dikeluarkan," kata mantan menteri pemberdayaan perempuan tersebut.
Menurut Khofifah, total kebutuhan raskin dalam setahun mencapai 2,78 juta ton, atau setara dengan Rp 18,9 triliun. Berdasarkan laporan dari Bulog, cadangan raskin aman sampai Oktober mendatang.
"Artinya proses pembelian beras pada petani ini terus berjalan," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/06/22/nqcp04-mensos-minta-bulog-musnahkan-400-ribu-ton-raskin-kualitas-jelek
Senin, 22 Juni 2015
Jokowi Ingatkan Mensos, Beras Raskin yang Hitam dan Berkutu
Senin, 22 Juni 2015
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait menjaga kualitas dan kelayakan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang diberikan pada masyarakat. Presiden mengaku dirinya masih mendapatkan laporan adanya raskin yang tidak layak dikonsumsi.
"Semoga kualitasnya ke depan lebih baik," ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi itu dalam rapat terbatas soal raskin 2016 di kantornya, Jakarta, Senin (22/6).
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajaran pembantunya untuk menyempurnakan mekanisme penyaluran beras itu agar sampai ke tangan yang berhak.
“Saya masih menerima laporan tentang permasalahan raskin. Di antaranya pagu anggaran yang tidak cukup untuk rumah tangga sasaran (RTS). Ini karena data penerima raskin tidak sinkron, sehingga mekanisme penyaluran tidak berjalan dengan baik,” keluh Jokowi.
Ia menegaskan perlunya mekanisme distribusi raskin dievaluasi agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran. Sistem yang sudah berjalan saat ini tetap bisa diteruskan dengan beberapa perbaikan validasi data penerima (RTS).
Terakhir, Jokowi meminta kementerian terkait menaruh perhatian khusus terhadap masalah kerawanan pangan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Presiden, meskipun masalah di sana sudah ditangani, tapi kenyataannya pemberitaan tentang kerentanan pangan di NTT masih terus berlangsung.
"Ini perlu dicek ke pemerintah daerah," kata Jokowi. (flo/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/06/22/311067/Jokowi-Ingatkan-Mensos,-Beras-Raskin-yang-Hitam-dan-Berkutu
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait menjaga kualitas dan kelayakan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang diberikan pada masyarakat. Presiden mengaku dirinya masih mendapatkan laporan adanya raskin yang tidak layak dikonsumsi.
"Semoga kualitasnya ke depan lebih baik," ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi itu dalam rapat terbatas soal raskin 2016 di kantornya, Jakarta, Senin (22/6).
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajaran pembantunya untuk menyempurnakan mekanisme penyaluran beras itu agar sampai ke tangan yang berhak.
“Saya masih menerima laporan tentang permasalahan raskin. Di antaranya pagu anggaran yang tidak cukup untuk rumah tangga sasaran (RTS). Ini karena data penerima raskin tidak sinkron, sehingga mekanisme penyaluran tidak berjalan dengan baik,” keluh Jokowi.
Ia menegaskan perlunya mekanisme distribusi raskin dievaluasi agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran. Sistem yang sudah berjalan saat ini tetap bisa diteruskan dengan beberapa perbaikan validasi data penerima (RTS).
Terakhir, Jokowi meminta kementerian terkait menaruh perhatian khusus terhadap masalah kerawanan pangan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Presiden, meskipun masalah di sana sudah ditangani, tapi kenyataannya pemberitaan tentang kerentanan pangan di NTT masih terus berlangsung.
"Ini perlu dicek ke pemerintah daerah," kata Jokowi. (flo/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/06/22/311067/Jokowi-Ingatkan-Mensos,-Beras-Raskin-yang-Hitam-dan-Berkutu
Kualitas Beras Bulog Disorot
MINGGU, 21 JUNI 2015
NEGARA- Fajar Bali | Kualitas beras di gudang Bulog di wilayah Desa Penyaringan, ternyata kurang baik. Hal itu menjadi sorotan Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa ketika melakukan sidak bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Jumat (19/6). Hadir pula dalam sidak tersebut Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan.
Ketika itu, Sugiasa ikut mengambil sempel beras di tumpukan karung, yang berlabel Bulog. Tampak ketika dilihat, kondisi berasnya banyak rusak dan pecah-pecah. Kondisi itu, ditanyakan pada penanggungjawab Bulog. Sugiasa menyoroti, kedatangan beras tersebut sampai ke Bulog. Dia heran, kenapa kondisinya banyak yang hancur. “Bila didistribusikan ke masyaraka, apalagi diberikan pada masyarakat miskin, bisa dikomplin,” ujarnya. Dia menekankan, bulog tersebut milik pemerintah, mestinya kualitasnya yang layak.
Gusti Rai Yadnya dari pihak Bulog mengatakan Bulog di Jembrana, hanya menerima sesuai dengan orderan saja. Sebagian, berasnya dari beras Jembrana dan sebagian juga didatangkan dari NTB. W-003
http://fajarbali.co.id/index.php/berita/jembrana/3514-kualitas-beras-bulog-disorot.html
NEGARA- Fajar Bali | Kualitas beras di gudang Bulog di wilayah Desa Penyaringan, ternyata kurang baik. Hal itu menjadi sorotan Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa ketika melakukan sidak bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Jumat (19/6). Hadir pula dalam sidak tersebut Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan.
Ketika itu, Sugiasa ikut mengambil sempel beras di tumpukan karung, yang berlabel Bulog. Tampak ketika dilihat, kondisi berasnya banyak rusak dan pecah-pecah. Kondisi itu, ditanyakan pada penanggungjawab Bulog. Sugiasa menyoroti, kedatangan beras tersebut sampai ke Bulog. Dia heran, kenapa kondisinya banyak yang hancur. “Bila didistribusikan ke masyaraka, apalagi diberikan pada masyarakat miskin, bisa dikomplin,” ujarnya. Dia menekankan, bulog tersebut milik pemerintah, mestinya kualitasnya yang layak.
Gusti Rai Yadnya dari pihak Bulog mengatakan Bulog di Jembrana, hanya menerima sesuai dengan orderan saja. Sebagian, berasnya dari beras Jembrana dan sebagian juga didatangkan dari NTB. W-003
http://fajarbali.co.id/index.php/berita/jembrana/3514-kualitas-beras-bulog-disorot.html
Walikota Minta Waspadai Raskin Tak Layak Konsumsi
Senin, 22 Juni 2015
Bitung – Walikota Bitung, Hanny Sondakh meminta masyarakat untuk mewaspadai beras Raskin yang tak layak konsumsi. Mengingat, kasus Raskin tak layak konsumsi sudah beberapakali ditemukan warga sehingga harus dicek kualitasnya sebelum dibeli.
“Saya minta Lurah, Pala dan RT untuk mengecek terlebih dahulu kondisi beras sebelum dibagikan, jangan sampai kasus Raskin tak layak konsumsi terus terulang,” kata Sondakh beberapa waktu lalu.
Ia meminta, jika memang kondisi Raskin sudah tak layak konsumsi jangan lagi dibagikan ke masyarakat tapi segera laporkan dan minta diganti ke Bulog.
“Jangan sudah tahu rusak tapi tetap saja dibagikan. Makanya harus periksa sebelum dibagikan,” katanya.
Sondakh juga berharap pihak Bulog melakukan pengecekan terebih dahulu sebelum beras Raskin disalurkan ke tiap kelurahan. Mengingat kejadian Raski tak layak konsumsi sudah beberapakali terjadi.(abinenobm)
http://beritamanado.com/walikota-minta-waspadai-raskin-tak-layak-konsumsi/
Bitung – Walikota Bitung, Hanny Sondakh meminta masyarakat untuk mewaspadai beras Raskin yang tak layak konsumsi. Mengingat, kasus Raskin tak layak konsumsi sudah beberapakali ditemukan warga sehingga harus dicek kualitasnya sebelum dibeli.
“Saya minta Lurah, Pala dan RT untuk mengecek terlebih dahulu kondisi beras sebelum dibagikan, jangan sampai kasus Raskin tak layak konsumsi terus terulang,” kata Sondakh beberapa waktu lalu.
Ia meminta, jika memang kondisi Raskin sudah tak layak konsumsi jangan lagi dibagikan ke masyarakat tapi segera laporkan dan minta diganti ke Bulog.
“Jangan sudah tahu rusak tapi tetap saja dibagikan. Makanya harus periksa sebelum dibagikan,” katanya.
Sondakh juga berharap pihak Bulog melakukan pengecekan terebih dahulu sebelum beras Raskin disalurkan ke tiap kelurahan. Mengingat kejadian Raski tak layak konsumsi sudah beberapakali terjadi.(abinenobm)
http://beritamanado.com/walikota-minta-waspadai-raskin-tak-layak-konsumsi/
Atas Rekomendasi KPK, Program Raskin Dikaji
Senin, 22 Juni 2015
Pemerintah akan melakukan kajian terhadap program penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, selama 17 tahun program tersebut berjalan, hingga kini setumpuk masalah tidak kunjung selesai. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, kajian itu merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Besok (Senin) akan rapat (kabinet) terbatas, agendanya membahas redesain raskin,” ujarnya, Minggu (21/6), di Batam, Kepulauan Riau. Meski menyatakan ada banyak masalah, Khofifah menolak jika disebut ada penyimpangan yang ditemukan KPK. Menurut Khofifah, masalah dalam penyaluran raskin antara lain pada kualitas, sasaran penerima, harga, dan waktu penyaluran. Di beberapa daerah, raskin disalurkan beberapa bulan sekali karena butuh biaya angkut besar untuk mengantarkan beras ke tempat sasaran. ”Di daerah kepulauan, raskin diantar beberapa bulan sekali, seharusnya sebulan sekali,” ujarnya. Harga di setiap daerah juga berbeda karena tidak setiap daerah menyiapkan anggaran distribusi. ”Seharusnya daerah ikut menanggung anggaran dari depo ke titik serah,” ujarnya. Pemerintah juga mendapat masukan soal kualitas karena kerap muncul laporan soal beras berkutu dan berkualitas rendah. (RAZ)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150622kompas/#/2/
Pemerintah akan melakukan kajian terhadap program penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, selama 17 tahun program tersebut berjalan, hingga kini setumpuk masalah tidak kunjung selesai. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, kajian itu merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Besok (Senin) akan rapat (kabinet) terbatas, agendanya membahas redesain raskin,” ujarnya, Minggu (21/6), di Batam, Kepulauan Riau. Meski menyatakan ada banyak masalah, Khofifah menolak jika disebut ada penyimpangan yang ditemukan KPK. Menurut Khofifah, masalah dalam penyaluran raskin antara lain pada kualitas, sasaran penerima, harga, dan waktu penyaluran. Di beberapa daerah, raskin disalurkan beberapa bulan sekali karena butuh biaya angkut besar untuk mengantarkan beras ke tempat sasaran. ”Di daerah kepulauan, raskin diantar beberapa bulan sekali, seharusnya sebulan sekali,” ujarnya. Harga di setiap daerah juga berbeda karena tidak setiap daerah menyiapkan anggaran distribusi. ”Seharusnya daerah ikut menanggung anggaran dari depo ke titik serah,” ujarnya. Pemerintah juga mendapat masukan soal kualitas karena kerap muncul laporan soal beras berkutu dan berkualitas rendah. (RAZ)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150622kompas/#/2/
Sabtu, 20 Juni 2015
Ditegur Mensos Soal Distribusi Raskin, Ini Jawaban Bupati Sumenep
Jumat, 19 Juni 2015
Sumenep, 19/6 (Media Madura) – Teguran Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa yang dialamatkan kepada Bupati Sumenep Busyro Karim, terkait buruknya sistem distribusi raskin di daerah ditanggapi dingin.
Saat berkunjung ke Sumenep, Khoififah tidak hanya menegur namun juga mengkritik keras kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dinilai tidak disipilin lantaran tidak mampu mengatasi keterlambatan distribusi dan banyaknya penerima yang tidak tepat sasaran.
Namun begitu, Busyro Karim saat dimintai konfirmasi hanya memberikan komentar jika persoalan raskin sudah dijawab jelas oleh pihak Bulog mengenai persoalan keterlambatan distribusi.
“Soal raskin kan sudah dijelaskan bulog kemarin, keterlambatan itu karena kekurangan stok digudang dan kiriman yang tidak utuh dari Jawa Timur, bukan sengaja diterlambatkan,” terang Busyro, Jum’at (18/6).
Selain itu, ia berdalih soal raskin yang tidak tepat waktu tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Sumenep, melainkan hampir diseluruh daerah mengalaminya termasuk Kabupaten di Madura.
“Rasanya kalau itu bukan hanya Sumenep, tapi hampir diseluruh daerah di Indonesia yang kesulitan mendistribusikan raskin tepat waktu,” tandasnya. (Rosy/Esa)
http://mediamadura.com/ditegur-mensos-soal-distribusi-raskin-ini-jawaban-bupati-sumenep/
Sumenep, 19/6 (Media Madura) – Teguran Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa yang dialamatkan kepada Bupati Sumenep Busyro Karim, terkait buruknya sistem distribusi raskin di daerah ditanggapi dingin.
Saat berkunjung ke Sumenep, Khoififah tidak hanya menegur namun juga mengkritik keras kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dinilai tidak disipilin lantaran tidak mampu mengatasi keterlambatan distribusi dan banyaknya penerima yang tidak tepat sasaran.
Namun begitu, Busyro Karim saat dimintai konfirmasi hanya memberikan komentar jika persoalan raskin sudah dijawab jelas oleh pihak Bulog mengenai persoalan keterlambatan distribusi.
“Soal raskin kan sudah dijelaskan bulog kemarin, keterlambatan itu karena kekurangan stok digudang dan kiriman yang tidak utuh dari Jawa Timur, bukan sengaja diterlambatkan,” terang Busyro, Jum’at (18/6).
Selain itu, ia berdalih soal raskin yang tidak tepat waktu tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Sumenep, melainkan hampir diseluruh daerah mengalaminya termasuk Kabupaten di Madura.
“Rasanya kalau itu bukan hanya Sumenep, tapi hampir diseluruh daerah di Indonesia yang kesulitan mendistribusikan raskin tepat waktu,” tandasnya. (Rosy/Esa)
http://mediamadura.com/ditegur-mensos-soal-distribusi-raskin-ini-jawaban-bupati-sumenep/
Kamis, 18 Juni 2015
Memalukan! Oknum Staf Kelurahan Selewengkan 2,5 Ton Raskin
Kamis, 18 Juni 2015
SERANG - Seorang perangkat desa asal Kelurahan Curug, Kota Serang, berinisial MS, terancam dibui selama 20 tahun. Itu karena perbuatannya menyelewengkan beras untuk orang miskin (raskin) pada Januari hingga Februari 2015 lalu.
Modus yang dilakukan oleh MS yakni dengan mengganti karung raskin dengan karung beras biasa dan menjualnya dengan harga beras biasa. Menurut catatan pihak Polres Serang, MS memindahkan raskin sebanyak 2.535 kilogram (2,5 ton) ke dalam karung beras biasa. MS kemudian menjual beras tersebut kepada sang penadah, SP, dengan harga Rp 14 juta.
"SP ini pihak swasta (penadah) dan kami tidak melihat besar kecilnya penyelewengan raskin ini. Karena ini bagaimanapun sudah merugikan hajat hidup orang banyak," terang Kapolres Serang AKBP Nunung Syaifuddin saat ekspose kasus Tipikor di Mapolres Serang, Kamis (18/6).
Menurut hitungan, jika harga raskin Rp 1.600 per-kilogram, pelaku hanya mengantongi Rp 4.056.000. Karena harga beras ini diecer dengan harga beras biasa, setelah dicampur dengan beras kualitas biasa, keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda.
Akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenai pasal Undang-undang Nomor 31/1999 pasal 2 dan 3 tentang korupsi dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. MS juga bisa dikenai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(radarbanten/ris/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/06/18/310290/Memalukan!-Oknum-Staf-Kelurahan-Selewengkan-2,5-Ton-Raskin
SERANG - Seorang perangkat desa asal Kelurahan Curug, Kota Serang, berinisial MS, terancam dibui selama 20 tahun. Itu karena perbuatannya menyelewengkan beras untuk orang miskin (raskin) pada Januari hingga Februari 2015 lalu.
Modus yang dilakukan oleh MS yakni dengan mengganti karung raskin dengan karung beras biasa dan menjualnya dengan harga beras biasa. Menurut catatan pihak Polres Serang, MS memindahkan raskin sebanyak 2.535 kilogram (2,5 ton) ke dalam karung beras biasa. MS kemudian menjual beras tersebut kepada sang penadah, SP, dengan harga Rp 14 juta.
"SP ini pihak swasta (penadah) dan kami tidak melihat besar kecilnya penyelewengan raskin ini. Karena ini bagaimanapun sudah merugikan hajat hidup orang banyak," terang Kapolres Serang AKBP Nunung Syaifuddin saat ekspose kasus Tipikor di Mapolres Serang, Kamis (18/6).
Menurut hitungan, jika harga raskin Rp 1.600 per-kilogram, pelaku hanya mengantongi Rp 4.056.000. Karena harga beras ini diecer dengan harga beras biasa, setelah dicampur dengan beras kualitas biasa, keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda.
Akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenai pasal Undang-undang Nomor 31/1999 pasal 2 dan 3 tentang korupsi dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. MS juga bisa dikenai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(radarbanten/ris/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/06/18/310290/Memalukan!-Oknum-Staf-Kelurahan-Selewengkan-2,5-Ton-Raskin
Warga NTT Konsumsi Makanan Ternak, Jokowi Utus Mensos
Kamis, 18 Juni 2015
SOE, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memiliki perhatian yang mendalam terhadap kegagalan panen di Kecamatan Kualin dan Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Begitu mendengar soal kabar ini, Presiden Jokowi langsung mengutus Khofifah untuk memberikan bantuan kepada warga.
“Dalam sidang kabinet, beliau langsung menugaskan Menteri Sosial ke sini. Tadi malam pun, beliau menelepon saya untuk memastikan bahwa ada cadangan pangan yang cukup,”c kata Khofifah.
Kegagalan panen menyebabkan warga mengonsumsi putak (bagian tengah batang pohon lontar) yang sering digunakan untuk pakan ternak.
Pada kunjungan itu, Khofifah memberikan bantuan berupa 24 ton beras, 12 karung ikan kering, 800 dus mie instan, 24 dus kecap manis, dan 21 dus minyak goreng.
Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum akan memberikan bantuan seperti pembuatan sumur bor, embung, dan irigasi.
SOE, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memiliki perhatian yang mendalam terhadap kegagalan panen di Kecamatan Kualin dan Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Begitu mendengar soal kabar ini, Presiden Jokowi langsung mengutus Khofifah untuk memberikan bantuan kepada warga.
“Dalam sidang kabinet, beliau langsung menugaskan Menteri Sosial ke sini. Tadi malam pun, beliau menelepon saya untuk memastikan bahwa ada cadangan pangan yang cukup,”c kata Khofifah.
Kegagalan panen menyebabkan warga mengonsumsi putak (bagian tengah batang pohon lontar) yang sering digunakan untuk pakan ternak.
Pada kunjungan itu, Khofifah memberikan bantuan berupa 24 ton beras, 12 karung ikan kering, 800 dus mie instan, 24 dus kecap manis, dan 21 dus minyak goreng.
Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum akan memberikan bantuan seperti pembuatan sumur bor, embung, dan irigasi.
Polres Serang Usut Dua Kasus Korupsi Menyangkut Perangkat Desa
Rabu, 17 Juni 2015
SERANG (Pos Kota) – Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Serang mengungkap dua kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat desa. Kedua kasus itu penyelewengan bantuan untuk korban bencana alam puting beliung Rp580.750.000 di Desa Tengkurak dan penyalahgunaan bantuan beras masyarakat miskin sebanyak 2,5 ton lebih.
Dalam kasus korupsi dana korban puting beliung, penyidik menetapkan SN, HS dan SA, tiga aparat Desa Tengkurak, Kec. Tirtayasa, Kabupaten Serang, menjadi tersangka. Sedangkan kasus dugaan penyelewengan raskin, penyidik sudah mengantongi dua aparat desa di Kecamatan Curug, Kota Serang berinisial MF dan JP menjadi calon tersangka.
“Untuk kasus raskin, masih calon tersangka. Kita masih menunggu audit BPKP terkait kerugian negaranya, kalau sudah turun keduanya langsung kita tetapkan tersangka,” ungkap Kapolres Serang, AKBP Nunung Syaifuddin, kepada poskotanews.com, Rabu (17/6).
Kapolres menegaskan seberapapun nilainya, pihaknya akan menindak tegas para pelaku penyelewengan beras raskin. Kapolres menjelaskan, modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan menjual raskin untuk warga kepada pihak swasta. “Pelaku mengganti karung beras berlogo bulog dengan karung biasa. Beras itu jatah warga miskin Januari-Februari 2015, tapi dijual kepada orang lain Rp 14 juta,” ungkapnya.
Terkait dugaan penyelewengan dana bantuan korban bencana alam puting beliung, Kapolres menjelaskan, kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp200 juta. Modus yang dilakukan para pelaku dengan mengajukan proposal bantuan puting beliung melalui BPBD Provinsi Banten. Namun setelah dana bantuan senilai Rp580.750.000 digelontorkan BNPB, ternyata sebagian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.
“Ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Dananya turun tapi ternyata apa yang disalurkan kepada korban tidak sesuai,” jelas Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Arrizal Samelino dan Kanit Jatanras Iptu Oka Nurmulia Hayatman. (haryono)
http://poskotanews.com/2015/06/17/polres-serang-usut-dua-kasus-korupsi-menyangkut-perangkat-desa/
SERANG (Pos Kota) – Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Serang mengungkap dua kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat desa. Kedua kasus itu penyelewengan bantuan untuk korban bencana alam puting beliung Rp580.750.000 di Desa Tengkurak dan penyalahgunaan bantuan beras masyarakat miskin sebanyak 2,5 ton lebih.
Dalam kasus korupsi dana korban puting beliung, penyidik menetapkan SN, HS dan SA, tiga aparat Desa Tengkurak, Kec. Tirtayasa, Kabupaten Serang, menjadi tersangka. Sedangkan kasus dugaan penyelewengan raskin, penyidik sudah mengantongi dua aparat desa di Kecamatan Curug, Kota Serang berinisial MF dan JP menjadi calon tersangka.
“Untuk kasus raskin, masih calon tersangka. Kita masih menunggu audit BPKP terkait kerugian negaranya, kalau sudah turun keduanya langsung kita tetapkan tersangka,” ungkap Kapolres Serang, AKBP Nunung Syaifuddin, kepada poskotanews.com, Rabu (17/6).
Kapolres menegaskan seberapapun nilainya, pihaknya akan menindak tegas para pelaku penyelewengan beras raskin. Kapolres menjelaskan, modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan menjual raskin untuk warga kepada pihak swasta. “Pelaku mengganti karung beras berlogo bulog dengan karung biasa. Beras itu jatah warga miskin Januari-Februari 2015, tapi dijual kepada orang lain Rp 14 juta,” ungkapnya.
Terkait dugaan penyelewengan dana bantuan korban bencana alam puting beliung, Kapolres menjelaskan, kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp200 juta. Modus yang dilakukan para pelaku dengan mengajukan proposal bantuan puting beliung melalui BPBD Provinsi Banten. Namun setelah dana bantuan senilai Rp580.750.000 digelontorkan BNPB, ternyata sebagian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.
“Ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Dananya turun tapi ternyata apa yang disalurkan kepada korban tidak sesuai,” jelas Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Arrizal Samelino dan Kanit Jatanras Iptu Oka Nurmulia Hayatman. (haryono)
http://poskotanews.com/2015/06/17/polres-serang-usut-dua-kasus-korupsi-menyangkut-perangkat-desa/
Rabu, 17 Juni 2015
Kinerja Bulog Dipertanyakan
Rabu,17 Juni 2015
Beras Miskin Kian Ditolak
PURWOREJO – Maraknya penolakan raskin oleh masyarakat akhir-akhir ini menandakan rendahnya kinerja Perum Bulog dalam mengemban tugas yang diamanatkan pemerintah. Penolakan beras untuk warga miskin (raskin) tidak hanya terjadi di Purworejo, tapi di banyak kabupaten lain.
Jeleknya kualitas raskin yang diterima masyarakat menjadi cerita berseri yang terjadi setiap tahun. Beras apek, warnanya kuning, banyak butir patah, beratnya tidak sesuai dan berkutu akrab terdengar ketika pembagian raskin ke masyarakat.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Purworejo, Ngadianto melalui siaran persnya, kemarin. Dikatakan, persoalan itu kerap ditanggapi secara klise oleh Perum Bulog. Yakni, buruk kualitas raskin itu disebabkan lamanya beras disimpan, sehingga terjadi penurunan kualitas, dan terjadi penyusutan terhadap berat beras dalam kemasan.
Padahal, lanjut dia, sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 jelas tersurat dan tersirat tentang kualitas beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu kadar air (KA) maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen, dan derajat sosoh minimal 95 persen.
Jika beras hasil penyerapan Bulog sesuai persyaratan itu, dapat dipastikan penurunan kualitas dapat diminimalisasi. Dengan memenuhi persyaratan itu, maka umur simpan dan kualitas beras dapat bertahan lebih lama. “Ketika terjadi penurunan kualitas, beras masih sangat layak dikonsumsi,” katanya, Selasa (16/6).
Tindak Pidana
Dia menjelaskan, beras berbau apek, bahkan berkutu patut diduga adanya ketidakakuratan dalam proses pengadaan atau penyerapan beras, dan dicurigai banyak beras yang tidak memenuhi syarat (TMS).
Padahal ketika proses pengadaan beras, Bulog sudah melakukan uji kualitas terhadap beras atau gabah yang akan dibeli dari mitra atau Satgas yang telah ditunjuk. “Bahkan, di beberapa gudang Bulog, sudah ada Unit Pengolahan Gabah/Beras (UPGB). Beras atau gabah yang tidak memenuhi syarat (TMS) dapat diolah, sehingga kualitasnya dapat memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Dia mencontohkan, kasus raskin berkualitas rendah di Bojonegoro, Jawa Timur menunjukkan rendahnya kinerja Perum Bulog dalam mengemban amanah yang dibebankan pemerintah. Bahkan, di Bojonegoro rendahnya kualitas raskin kini sudah ditangani pihak berwajib masuk dalam kasus tindak pidana korupsi.
Dampak dari rendahnya kinerja Bulog Subdivre V Kedu, khususnya di gudang 505, dapat dilihat dari jumlah penyerapan yang dilakukan ketika musim panen tiba. Rendahnya penyerapan mengakibatkan tipisnya stok beras atau gabah di gudang Bulog 505 Butuh, sehingga terjadi moving atau pemindahan stok dari subdivre lain di luar Subdivre V Kedu. Beras yang dipindah ternyata kualitas di bawah standar.(K42-32)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kinerja-bulog-dipertanyakan/
Beras Miskin Kian Ditolak
PURWOREJO – Maraknya penolakan raskin oleh masyarakat akhir-akhir ini menandakan rendahnya kinerja Perum Bulog dalam mengemban tugas yang diamanatkan pemerintah. Penolakan beras untuk warga miskin (raskin) tidak hanya terjadi di Purworejo, tapi di banyak kabupaten lain.
Jeleknya kualitas raskin yang diterima masyarakat menjadi cerita berseri yang terjadi setiap tahun. Beras apek, warnanya kuning, banyak butir patah, beratnya tidak sesuai dan berkutu akrab terdengar ketika pembagian raskin ke masyarakat.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Purworejo, Ngadianto melalui siaran persnya, kemarin. Dikatakan, persoalan itu kerap ditanggapi secara klise oleh Perum Bulog. Yakni, buruk kualitas raskin itu disebabkan lamanya beras disimpan, sehingga terjadi penurunan kualitas, dan terjadi penyusutan terhadap berat beras dalam kemasan.
Padahal, lanjut dia, sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 jelas tersurat dan tersirat tentang kualitas beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu kadar air (KA) maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen, dan derajat sosoh minimal 95 persen.
Jika beras hasil penyerapan Bulog sesuai persyaratan itu, dapat dipastikan penurunan kualitas dapat diminimalisasi. Dengan memenuhi persyaratan itu, maka umur simpan dan kualitas beras dapat bertahan lebih lama. “Ketika terjadi penurunan kualitas, beras masih sangat layak dikonsumsi,” katanya, Selasa (16/6).
Tindak Pidana
Dia menjelaskan, beras berbau apek, bahkan berkutu patut diduga adanya ketidakakuratan dalam proses pengadaan atau penyerapan beras, dan dicurigai banyak beras yang tidak memenuhi syarat (TMS).
Padahal ketika proses pengadaan beras, Bulog sudah melakukan uji kualitas terhadap beras atau gabah yang akan dibeli dari mitra atau Satgas yang telah ditunjuk. “Bahkan, di beberapa gudang Bulog, sudah ada Unit Pengolahan Gabah/Beras (UPGB). Beras atau gabah yang tidak memenuhi syarat (TMS) dapat diolah, sehingga kualitasnya dapat memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Dia mencontohkan, kasus raskin berkualitas rendah di Bojonegoro, Jawa Timur menunjukkan rendahnya kinerja Perum Bulog dalam mengemban amanah yang dibebankan pemerintah. Bahkan, di Bojonegoro rendahnya kualitas raskin kini sudah ditangani pihak berwajib masuk dalam kasus tindak pidana korupsi.
Dampak dari rendahnya kinerja Bulog Subdivre V Kedu, khususnya di gudang 505, dapat dilihat dari jumlah penyerapan yang dilakukan ketika musim panen tiba. Rendahnya penyerapan mengakibatkan tipisnya stok beras atau gabah di gudang Bulog 505 Butuh, sehingga terjadi moving atau pemindahan stok dari subdivre lain di luar Subdivre V Kedu. Beras yang dipindah ternyata kualitas di bawah standar.(K42-32)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kinerja-bulog-dipertanyakan/
Selasa, 16 Juni 2015
Bulog Gantikan Raskin Jelek, Kualitas Tetap Sama
Senin, 15 Juni 2015
Sampang, 15/6 (Media Madura) – Badan Urusan Logistik (Bulog) sub Divre XII Madura, sudah menggantikan beras miskin (Raskin) tak layak konsumsi di Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Minggu (14/6/2015)
Namun kualitas beras tersebut tetap sama tidak jauh berbeda dengan yang diterima warga sebelumnya. Yakni beras berkutu, berbau apek, dan berwarna kekuningan usai dibuka dari dalam karung.
Realisasi raskin pengganti itu, pada Rabu (10/6/2015) kemarin, kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSM). Sesuai janji dari Kepala Bulog sub Divre XII Madura, Slamet Kurniawan beberapa waktu lalu yang menyebutkan akan menarik raskin tak layak konsumsi untuk digantikan yang lebih layak lagi.
“Saat pendistribusian kemarin, memang semua warga penerima mengeluhkan kepada petugas. Karena kualitas raskin penggantinya tetap saja jelek. Tapi malah tidak bertanggungjawab,”ucap Lukmanul Hakim, salah satu RTSM asal Desa Palenggiyan.
Menurutnya, warga di Desa Palenggiyan mengaku kecewa atas kualitas raskin pengganti tersebut. Sebab warga merasa dibodohi oleh pemerintah dan bulog selaku pemagang kebijakan dalam mendistribusikan beras.
“Ini sudah ke dua kalinya memberikan bantuan beras yang mengancam ke kondisi kesehatan jika dikonsumsi,”jelasnya.
Sementara itu, Kepaka Bulog sub Divri XII Madura, Slamet Kurniawan belum bisa memberikan keterangan karena saluran telepone yang biasa digunakan bernada tidak aktif.
Sebelumnya, Slamet Kurniawan berjanji akan menarik beras raskin tak layak konsumsi dan akan di ganti beras yang lebih bagus.
“Kami memang tahu beras yang diterima RTSM memang tidak layak konsumsi. Nanti kami tarik dan akan di ganti beras yang lebih bagus,”tandasnya.(Ryn/Esa)
http://mediamadura.com/bulog-gantikan-raskin-jelek-kualitas-tetap-sama/
Sampang, 15/6 (Media Madura) – Badan Urusan Logistik (Bulog) sub Divre XII Madura, sudah menggantikan beras miskin (Raskin) tak layak konsumsi di Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Minggu (14/6/2015)
Namun kualitas beras tersebut tetap sama tidak jauh berbeda dengan yang diterima warga sebelumnya. Yakni beras berkutu, berbau apek, dan berwarna kekuningan usai dibuka dari dalam karung.
Realisasi raskin pengganti itu, pada Rabu (10/6/2015) kemarin, kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSM). Sesuai janji dari Kepala Bulog sub Divre XII Madura, Slamet Kurniawan beberapa waktu lalu yang menyebutkan akan menarik raskin tak layak konsumsi untuk digantikan yang lebih layak lagi.
“Saat pendistribusian kemarin, memang semua warga penerima mengeluhkan kepada petugas. Karena kualitas raskin penggantinya tetap saja jelek. Tapi malah tidak bertanggungjawab,”ucap Lukmanul Hakim, salah satu RTSM asal Desa Palenggiyan.
Menurutnya, warga di Desa Palenggiyan mengaku kecewa atas kualitas raskin pengganti tersebut. Sebab warga merasa dibodohi oleh pemerintah dan bulog selaku pemagang kebijakan dalam mendistribusikan beras.
“Ini sudah ke dua kalinya memberikan bantuan beras yang mengancam ke kondisi kesehatan jika dikonsumsi,”jelasnya.
Sementara itu, Kepaka Bulog sub Divri XII Madura, Slamet Kurniawan belum bisa memberikan keterangan karena saluran telepone yang biasa digunakan bernada tidak aktif.
Sebelumnya, Slamet Kurniawan berjanji akan menarik beras raskin tak layak konsumsi dan akan di ganti beras yang lebih bagus.
“Kami memang tahu beras yang diterima RTSM memang tidak layak konsumsi. Nanti kami tarik dan akan di ganti beras yang lebih bagus,”tandasnya.(Ryn/Esa)
http://mediamadura.com/bulog-gantikan-raskin-jelek-kualitas-tetap-sama/
Mensos Ungkap 6 Ketepatan Indikator Distribusi Raskin
Senin, 15 Juni 2015
KBRN, Jakarta : Distribusi beras untuk warga miskin (raskin) hingga Juni seharusnnya sudah sampai 50 persen, sebagai bagian dari realisasi tepat waktu. Jika masih di bawah itu, mesti menjadi perhatian berbagai para pihak terkait.
“Seharusnya sudah Juni mencapai 50 persen distribusi raskin kepada warga miskin. Jika masih di bawah tersebut, mesti menjadi perhatian berbagai para pihak terkait,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat sidak di gudang Bulog Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Siaran Pers Humas Kenenterian Sosial, Senin (15/06/2015) menyebutkan, hingga kini raskin baru terdistribusi 22,76 pesen, atau masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, menjelang bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri, kepala daerah diminta segera menyerahkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada gudang Bulog.
“Kepala daerah agar menyerahkan SPA, agar masyarakat miskin bisa tenang menjalankan ibadah puasa dan saat perayaan Idul Fitri bisa aman stok logistik mereka,” katanya.
Kementerian Sosial sendiri sudah dua kali mengadakan pertemuan dengan Tim Koordinasi Raskin untuk mengevaluasi dan distribusi raskin, sebab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan monitoring raskin berada di Kemensos.
“Setiap kunjungan kerja ke daerah, saya ditemani wartawan untuk ngecek bareng-bareng ke gudang Bulog terkait ketersediaan raskin. Jadi, bisa dilihat bersama kualitas raskin tersebut,” tandasnya.
Di beberapa daerah, pada Sabtu dan Minggu Bulog melakukan bongkar-muat beras. Terkadang, tidak ada aktivitas dan kuncinya tidak ada untuk melihat ke dalam gudang Bulog tersebut.
“Hari ini, sudah kita mencoba bersama-sama melihat stok raskin, tapi gudang kosong dan tidak ada aktivitas. Jadi, kita tidak bisa memastikan jumlah dan kualitas raskinnya,” tandas Mensos.
Dalam distribusi raskin, Kemensos memastikan ada enam ketepatan sebagai indikator kinerja raskin di seluruh Indonesia, yang dimulai dari penyerahan SPA kepada gudang Bulog baik divisi regional (divre) ataupun sub-divre.
“Saya minta Tikor Raskin memaskimalkan SPA ke gudang Bulog agar ada enam ketepatan, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, serta tepat kualitas, ” katanya. (Ria/HF)
http://www.rri.co.id/post/berita/175102/nasional/mensos_ungkap_6_ketepatan_indikator_distribusi_raskin.html
KBRN, Jakarta : Distribusi beras untuk warga miskin (raskin) hingga Juni seharusnnya sudah sampai 50 persen, sebagai bagian dari realisasi tepat waktu. Jika masih di bawah itu, mesti menjadi perhatian berbagai para pihak terkait.
“Seharusnya sudah Juni mencapai 50 persen distribusi raskin kepada warga miskin. Jika masih di bawah tersebut, mesti menjadi perhatian berbagai para pihak terkait,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat sidak di gudang Bulog Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Siaran Pers Humas Kenenterian Sosial, Senin (15/06/2015) menyebutkan, hingga kini raskin baru terdistribusi 22,76 pesen, atau masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, menjelang bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri, kepala daerah diminta segera menyerahkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada gudang Bulog.
“Kepala daerah agar menyerahkan SPA, agar masyarakat miskin bisa tenang menjalankan ibadah puasa dan saat perayaan Idul Fitri bisa aman stok logistik mereka,” katanya.
Kementerian Sosial sendiri sudah dua kali mengadakan pertemuan dengan Tim Koordinasi Raskin untuk mengevaluasi dan distribusi raskin, sebab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan monitoring raskin berada di Kemensos.
“Setiap kunjungan kerja ke daerah, saya ditemani wartawan untuk ngecek bareng-bareng ke gudang Bulog terkait ketersediaan raskin. Jadi, bisa dilihat bersama kualitas raskin tersebut,” tandasnya.
Di beberapa daerah, pada Sabtu dan Minggu Bulog melakukan bongkar-muat beras. Terkadang, tidak ada aktivitas dan kuncinya tidak ada untuk melihat ke dalam gudang Bulog tersebut.
“Hari ini, sudah kita mencoba bersama-sama melihat stok raskin, tapi gudang kosong dan tidak ada aktivitas. Jadi, kita tidak bisa memastikan jumlah dan kualitas raskinnya,” tandas Mensos.
Dalam distribusi raskin, Kemensos memastikan ada enam ketepatan sebagai indikator kinerja raskin di seluruh Indonesia, yang dimulai dari penyerahan SPA kepada gudang Bulog baik divisi regional (divre) ataupun sub-divre.
“Saya minta Tikor Raskin memaskimalkan SPA ke gudang Bulog agar ada enam ketepatan, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, serta tepat kualitas, ” katanya. (Ria/HF)
http://www.rri.co.id/post/berita/175102/nasional/mensos_ungkap_6_ketepatan_indikator_distribusi_raskin.html
Oknum Kades Diduga Selewengkan Raskin 1,4 Ton
Senin, 15 Juni 2015
BENGKULU UTARA– Laporan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atas dugaan penyelewengan beras miskin (Raskin) di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Provinsi Bengkulu, yang dilakukan oleh oknum Kades berinisial AH ditindak lanjuti oleh Sat reskrim Polres Bengkulu Utara.
Pantauwan dilapangan, Senin pagi (15/6), tiga orang anggota BPD yaitu Ketua BPD Hernodi, dan dua orang stafnya, Buyung Tarmizi dan Magdalena mendatangi Polres BU untuk memberikan keterangan.
“Kami sudah melaporkan kasus ini hari Kamis (4/6) lalu. Namun sampai sekarang kami belum juga dipanggil menjalani BAP, itu yang membuat kami datang langsung agar kasus ini cepat ditindak lanjuti,” kata ketua BPD desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Hernodi, kepada wartawan Senin (15/6).
Ia melanjutkan, jika laporan polisi yang dibuat tidak cepat ditindak lanjuti, maka hak masyarakat miskin di wilayahkanya tidak akan diperoleh. Demikian juga oknum Kades yang diduga melakukan penyelewengan dikhawatirkan malah akan menjadi-jadi.
Hal senada dikatakan Buyung Tarmizi, kasus ini sangat terlihat jelas menzolimi masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya dimakan orang yang tidak bertanggung jawab. Pihak Polres sendiri terkesan diam tidak segera menindak lanjuti laporan BPD.
“Kami juga sedikit kecewa, dari pertama kita melaporkan sampai sekarang belum dipanggil. Saya tidak tahu apakah Polres BU ada permainan dengan Kepala Desa atau tidak, ya semoga saja tidak. Agar kasus ini ditangani sehingga hak warga yang tidak dapat jatah raskin bisa dipertanggung jawabkan dan kasus ini tidak berkelanjutan dikemudian hari,” tegas Buyung.
Untuk diketahui, sedikitnya 1,4 ton raskin di duga diselewengankan oleh Kades Sukarami berinisial AH. Meski triwulan pertama sudah dibagikan, namun diduga dalam pembagian raskin kepada masyarakat tidak akurat. (Nata)
http://sumateradeadline.com/?p=18558
BENGKULU UTARA– Laporan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atas dugaan penyelewengan beras miskin (Raskin) di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Provinsi Bengkulu, yang dilakukan oleh oknum Kades berinisial AH ditindak lanjuti oleh Sat reskrim Polres Bengkulu Utara.
Pantauwan dilapangan, Senin pagi (15/6), tiga orang anggota BPD yaitu Ketua BPD Hernodi, dan dua orang stafnya, Buyung Tarmizi dan Magdalena mendatangi Polres BU untuk memberikan keterangan.
“Kami sudah melaporkan kasus ini hari Kamis (4/6) lalu. Namun sampai sekarang kami belum juga dipanggil menjalani BAP, itu yang membuat kami datang langsung agar kasus ini cepat ditindak lanjuti,” kata ketua BPD desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Hernodi, kepada wartawan Senin (15/6).
Ia melanjutkan, jika laporan polisi yang dibuat tidak cepat ditindak lanjuti, maka hak masyarakat miskin di wilayahkanya tidak akan diperoleh. Demikian juga oknum Kades yang diduga melakukan penyelewengan dikhawatirkan malah akan menjadi-jadi.
Hal senada dikatakan Buyung Tarmizi, kasus ini sangat terlihat jelas menzolimi masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya dimakan orang yang tidak bertanggung jawab. Pihak Polres sendiri terkesan diam tidak segera menindak lanjuti laporan BPD.
“Kami juga sedikit kecewa, dari pertama kita melaporkan sampai sekarang belum dipanggil. Saya tidak tahu apakah Polres BU ada permainan dengan Kepala Desa atau tidak, ya semoga saja tidak. Agar kasus ini ditangani sehingga hak warga yang tidak dapat jatah raskin bisa dipertanggung jawabkan dan kasus ini tidak berkelanjutan dikemudian hari,” tegas Buyung.
Untuk diketahui, sedikitnya 1,4 ton raskin di duga diselewengankan oleh Kades Sukarami berinisial AH. Meski triwulan pertama sudah dibagikan, namun diduga dalam pembagian raskin kepada masyarakat tidak akurat. (Nata)
http://sumateradeadline.com/?p=18558
Senin, 15 Juni 2015
Ini Penyebab Raskin Lama Didistribusikan
Senin, 15 Jun 2015
Liputan6.com, Sumenep - Kementerian Sosial mengungkapkan penyebab lamanya pendistribusian Beras Miskin (Raskin) kepada masyarakat. Hal itu lantaran Pemerintah Daerah tidak menyediakan sharing budgeting dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Hal itu diutarakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, tidak semua kabupaten atau kota menyiapkan sharing budgeting untuk distribusi Beras Miskin (Raskin) dari titik distribusi sampai ke titik masyarakat.
"Ini menjadi kendala ketika daerah harus menyerahkan SPA, Surat Perintah Alokasi. SPA itu harus sampai ke gudang Bulog, baik Divre maupun ke Sub Divre Bulog, baru barang bisa dikeluarkan. Tetapi ada daerah yang tidak menyediakan sharing budgeting dari APBD, warga harus bayar dulu. Ini yang jadi lama," kata Khofifah di Ambunten, Sumenep, Madura, Minggu (14/6/2015).
Dia menambahkan Kemensos melalui Kemendagri akan berkirim surat kepada bupati dan walikota agar sharing budgeting dialokasikan.
"Pemerintah menyiapkan dana Rp 7.325 per kilogram, harga tebusnya Rp 1.600. Kalau itu disediakan APBD, SPA pasti lancar," imbuh Khofifah.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyerahkan SPA dan mendistribusikan Raskin ke warga yang membutuhkan.
"Tugas Bulog itu adalah mendistribusikan beras dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya menjadi tugas daerah mendistribusikan ke penerima. Biasanya itu dibagi langsung oleh bupati atau walikota. Serta ketua RT atau RW," ujar Khofifah.
Terima PKH
Dari 2 ribu warga se Kecamatan Ambunten Sumenep Jawa Timur, terdapat 1.067 warga yang telah tervalidasi dan berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Khofifah mengatakan tujuan dari blusukan ke beberapa daerah di Indonesia ini untuk memastikan warga yang berhak menerima PKH juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Jika warga di sini sudah mendapatkan KKS, warga yang bekerja sebagai nelayan bisa menggunakan KKS untuk membeli solar bersubsidi, bagi petani bisa membeli pupuk bersubsidi, dan berhak mendapatkan raskin," tutur Khofifah.
Dia menambahkan bagi warga yang mendapatkan KIP, bisa menyekolahkan anaknya hingga SMA. Karena Pemerintah telah menyiapkan anggaran 3 kali lipat dari tahun sebelumnya.
"Anak SD mendapatkan subsidi sekolah senilai Rp 450 ribu pertahun, SMP Rp 750 ribu pertahun dan SMA senilai Rp 1 juta pertahun," imbuh dia.
Selanjutnya Khofifah menyempatkan diri berkunjung ke rumah Nuryani, seorang warga Ambuten Timur untuk memastikannya mendapatkan KIS, KIP dan KKS serta PKH.
"Jadi ada sekitar 23 orang yang tervalidasi mendapatkan PKH di desa Ambunten Timur, Sumenep, Jawa Timur," pungkas Khofifah. (Ali/Nda)
http://news.liputan6.com/read/2251881/ini-penyebab-raskin-lama-didistribusikan
Liputan6.com, Sumenep - Kementerian Sosial mengungkapkan penyebab lamanya pendistribusian Beras Miskin (Raskin) kepada masyarakat. Hal itu lantaran Pemerintah Daerah tidak menyediakan sharing budgeting dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Hal itu diutarakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, tidak semua kabupaten atau kota menyiapkan sharing budgeting untuk distribusi Beras Miskin (Raskin) dari titik distribusi sampai ke titik masyarakat.
"Ini menjadi kendala ketika daerah harus menyerahkan SPA, Surat Perintah Alokasi. SPA itu harus sampai ke gudang Bulog, baik Divre maupun ke Sub Divre Bulog, baru barang bisa dikeluarkan. Tetapi ada daerah yang tidak menyediakan sharing budgeting dari APBD, warga harus bayar dulu. Ini yang jadi lama," kata Khofifah di Ambunten, Sumenep, Madura, Minggu (14/6/2015).
Dia menambahkan Kemensos melalui Kemendagri akan berkirim surat kepada bupati dan walikota agar sharing budgeting dialokasikan.
"Pemerintah menyiapkan dana Rp 7.325 per kilogram, harga tebusnya Rp 1.600. Kalau itu disediakan APBD, SPA pasti lancar," imbuh Khofifah.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyerahkan SPA dan mendistribusikan Raskin ke warga yang membutuhkan.
"Tugas Bulog itu adalah mendistribusikan beras dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya menjadi tugas daerah mendistribusikan ke penerima. Biasanya itu dibagi langsung oleh bupati atau walikota. Serta ketua RT atau RW," ujar Khofifah.
Terima PKH
Dari 2 ribu warga se Kecamatan Ambunten Sumenep Jawa Timur, terdapat 1.067 warga yang telah tervalidasi dan berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Khofifah mengatakan tujuan dari blusukan ke beberapa daerah di Indonesia ini untuk memastikan warga yang berhak menerima PKH juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Jika warga di sini sudah mendapatkan KKS, warga yang bekerja sebagai nelayan bisa menggunakan KKS untuk membeli solar bersubsidi, bagi petani bisa membeli pupuk bersubsidi, dan berhak mendapatkan raskin," tutur Khofifah.
Dia menambahkan bagi warga yang mendapatkan KIP, bisa menyekolahkan anaknya hingga SMA. Karena Pemerintah telah menyiapkan anggaran 3 kali lipat dari tahun sebelumnya.
"Anak SD mendapatkan subsidi sekolah senilai Rp 450 ribu pertahun, SMP Rp 750 ribu pertahun dan SMA senilai Rp 1 juta pertahun," imbuh dia.
Selanjutnya Khofifah menyempatkan diri berkunjung ke rumah Nuryani, seorang warga Ambuten Timur untuk memastikannya mendapatkan KIS, KIP dan KKS serta PKH.
"Jadi ada sekitar 23 orang yang tervalidasi mendapatkan PKH di desa Ambunten Timur, Sumenep, Jawa Timur," pungkas Khofifah. (Ali/Nda)
http://news.liputan6.com/read/2251881/ini-penyebab-raskin-lama-didistribusikan
Mensos Tegur Bupati Sumenep Soal Raskin
Minggu, 14 Juni 2015
Pendistribusian raskin Kabupaten Sumenep hanya 22,67 persen.
VIVA.co.id - Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa mengkritik Kabupaten Sumenep terkait pendistribusian rakin (beras miskin) yang tergolong terlambat, dan tidak tepat sasaran.
Di sela-sela kunjungannya ke Madura, Khofifah melakukan sidak ke gudang Bulog Sub Divre wilayah XII Madura, yang berlokasikan di Desa Kertasada, Sumenep, Madura, Minggu 14 Juni 2015.
Khofifah membahas minimnya distribusi beras miskin (raskin) di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Kementerian sosial, di mana saat ini menjadi kuasa pengguna anggaran Raskin, memiliki tugas mengawasi dan evaluasi terkait kondisi beras raskin se-Indonesia.
Distribusi dan realisasi raskin di Kabupaten Sumenep Madura pun mendapat perhatian dari Kementerian Sosial. Khofifah mengkritik Kabupaten Sumenep terkait pendistribusian rakin yang tergolong terlambat, dan tidak tepat sasaran.
"Pendistribusian raskin di Kabupaten Sumenep sejak Januari sampai Juni ini, hanya mencapai 22,67 persen, yang semestinya sudah mencapai 50 persen pada bulan ini. Terlebih sebentar lagi menjelang bulan Ramadhan," kata Khofifah.
Khofifah bersama rombongan dikecewakan seluruh unsur pegawai Bulog Sub Divre wilayah XII Madura karena tidak berada di tempat. Terlebih tidak adanya pejabat daerah Kabupaten Sumenep yang menemaninya.
“Jika ada realisasi pendistribusian molor, atau telat, itu mengartikan kepala daerahnya tidak disiplin waktu," ucap Khofifah.
Atas temuannya ini, Khofifah berharap seluruh kepala Daerah se-Indonesia segera mengurus realisasi penebusan beras raskin, karena sebentar lagi menghadapi bulan Ramadhan, dan menjelang hari raya Idul Fitri.
Laporan: Veros Afif
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/638029-mensos-tegur-bupati-sumenep-soal-raskin
Pendistribusian raskin Kabupaten Sumenep hanya 22,67 persen.
VIVA.co.id - Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa mengkritik Kabupaten Sumenep terkait pendistribusian rakin (beras miskin) yang tergolong terlambat, dan tidak tepat sasaran.
Di sela-sela kunjungannya ke Madura, Khofifah melakukan sidak ke gudang Bulog Sub Divre wilayah XII Madura, yang berlokasikan di Desa Kertasada, Sumenep, Madura, Minggu 14 Juni 2015.
Khofifah membahas minimnya distribusi beras miskin (raskin) di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Kementerian sosial, di mana saat ini menjadi kuasa pengguna anggaran Raskin, memiliki tugas mengawasi dan evaluasi terkait kondisi beras raskin se-Indonesia.
Distribusi dan realisasi raskin di Kabupaten Sumenep Madura pun mendapat perhatian dari Kementerian Sosial. Khofifah mengkritik Kabupaten Sumenep terkait pendistribusian rakin yang tergolong terlambat, dan tidak tepat sasaran.
"Pendistribusian raskin di Kabupaten Sumenep sejak Januari sampai Juni ini, hanya mencapai 22,67 persen, yang semestinya sudah mencapai 50 persen pada bulan ini. Terlebih sebentar lagi menjelang bulan Ramadhan," kata Khofifah.
Khofifah bersama rombongan dikecewakan seluruh unsur pegawai Bulog Sub Divre wilayah XII Madura karena tidak berada di tempat. Terlebih tidak adanya pejabat daerah Kabupaten Sumenep yang menemaninya.
“Jika ada realisasi pendistribusian molor, atau telat, itu mengartikan kepala daerahnya tidak disiplin waktu," ucap Khofifah.
Atas temuannya ini, Khofifah berharap seluruh kepala Daerah se-Indonesia segera mengurus realisasi penebusan beras raskin, karena sebentar lagi menghadapi bulan Ramadhan, dan menjelang hari raya Idul Fitri.
Laporan: Veros Afif
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/638029-mensos-tegur-bupati-sumenep-soal-raskin
Sabtu, 13 Juni 2015
Pemkab Penajam Duga Raskin Dioplos
Jumat, 12 Juni 2015
Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menduga, beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, dioplos dengan beras yang sudah lama tersimpan di gudang Bulog sehingga tidak layak konsumsi.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara, Tohar, di Penajam, Jumat mengungkapkan, tim yang telah dibentuk pemerintah setempat, menemukan ada beras lama yang tersimpan di gudang Bulog sejak 2014 sehingga ada dugaan beras tersebut dioplos dengan beras baru yang kemudian dibagikan kepada masyarakat kurang mampu.
"Kami meminta agar tim raskin kecamatan mensortir raskin yang akan dibagikan, karena beras itu dicurigai dioplos dengan beras lama yang disimpan di gudang sehingga tidak layak konsumsi karena mengeluarkan bau apek, berkutu dan berwarna kuning," ungkap Tohar.
"Saat tim dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) melakukan pengecekan di gudang Bulog Desa Labangka, Kecamatan Babulu, menemukan beras yang tersimpan sejak 2014. Temuan beras lama itulah yang menimbulkan kecurigaan kami kalau beras untuk rumah tangga miskin tersebut dioplos," katanya.
Kualitas beras untuk rumah tangga miskin yang tidak layak konsumsi tersebut lanjut Tohar, betentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.
"Bulog harus dapat menjaga dan meningkatkan kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu," ujar Tohar.
Sementara, Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mustaqim Mz menyatakan, seharusnya pihak kecamatan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap beras untuk rumah tangga miskin tersebut sebelum disalurkan kepada warga yang berhak menerima.
"Kalau berasnya berwarna kuning dan berkutu serta bau apek jangan dulu dibagikan. Jadi, seharusnya pihak kecamatan mengecek dulu kondisi beras sebelum disalurkan kepada masyarakat," katanya.
"Saya juga tidak mengerti dan tidak habis pikir kenapa warga diberi beras jelek, ada kutunya, bau apek dan berwarna kuning," ujar Mustaqim.
Saat berupaya dikonfirmasi terkait beras untuk rumah tangga miskin tidak layak tersebut, Kepala Perum Bulog Paser-Penajam Paser Utara, Ariston Setiawan tidak menjawab telepon genggamnya. (*)
Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menduga, beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, dioplos dengan beras yang sudah lama tersimpan di gudang Bulog sehingga tidak layak konsumsi.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara, Tohar, di Penajam, Jumat mengungkapkan, tim yang telah dibentuk pemerintah setempat, menemukan ada beras lama yang tersimpan di gudang Bulog sejak 2014 sehingga ada dugaan beras tersebut dioplos dengan beras baru yang kemudian dibagikan kepada masyarakat kurang mampu.
"Kami meminta agar tim raskin kecamatan mensortir raskin yang akan dibagikan, karena beras itu dicurigai dioplos dengan beras lama yang disimpan di gudang sehingga tidak layak konsumsi karena mengeluarkan bau apek, berkutu dan berwarna kuning," ungkap Tohar.
"Saat tim dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) melakukan pengecekan di gudang Bulog Desa Labangka, Kecamatan Babulu, menemukan beras yang tersimpan sejak 2014. Temuan beras lama itulah yang menimbulkan kecurigaan kami kalau beras untuk rumah tangga miskin tersebut dioplos," katanya.
Kualitas beras untuk rumah tangga miskin yang tidak layak konsumsi tersebut lanjut Tohar, betentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.
"Bulog harus dapat menjaga dan meningkatkan kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu," ujar Tohar.
Sementara, Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mustaqim Mz menyatakan, seharusnya pihak kecamatan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap beras untuk rumah tangga miskin tersebut sebelum disalurkan kepada warga yang berhak menerima.
"Kalau berasnya berwarna kuning dan berkutu serta bau apek jangan dulu dibagikan. Jadi, seharusnya pihak kecamatan mengecek dulu kondisi beras sebelum disalurkan kepada masyarakat," katanya.
"Saya juga tidak mengerti dan tidak habis pikir kenapa warga diberi beras jelek, ada kutunya, bau apek dan berwarna kuning," ujar Mustaqim.
Saat berupaya dikonfirmasi terkait beras untuk rumah tangga miskin tidak layak tersebut, Kepala Perum Bulog Paser-Penajam Paser Utara, Ariston Setiawan tidak menjawab telepon genggamnya. (*)
Perangkat Desa Ramai-ramai Tolak Raskin Berkutu
Jumat, 12 Juni
TRIBUNNEWS.COM, BOJONEGORO - Pengungkapan kasus pendistribusian beras untuk orang miskin (raskin) berkkualitas buruk, yakni berkutu dan bubuken (menjadi tepung) ramai-ramai ditolak perangkat desa di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro.
Dari 12 desa di kecamatan itu, sebanyak 10 desa, aparatnya menolak raskin tersebut.
Kepala Desa Sedah Kidul, Khoirul Huda, di antaranya yang menolak distribusi raskin berkualitas buruk. Penolakan itu dilakukan karena ia tidak mau diprotes warganya.
Penolakan dilakukan pada Kamis (11/6/2015) saat pihak bulog mengirimkan raskin ke kantor Desa Sedah Kidul. Menurut Huda, ada 2,4 ton beras yang ditolak karena berkutu dan bubuken.
"Iya, kami tolak. Kami minta diganti. Dari 12 desa yang menolak 10 desa," katanya, Jumat (12/6/2015).
Namun, tidak semua kepala desa menolak. Kepala Desa Purwosari, Harijanto menerima raskin dari bulog karena kualitasnya dinilai lebih bagus dibanding bulan sebelumnya.
"Ada 250 sak yang dibagikan. Beras lebih bagus dari bulan lalu," katanya.
Saat ini, Polres Bojonegoro sedang mengungkap kasus raskin berkualitas buruk. Penyidik polres akan menjerat menggunakan UU tipikor, UU Pangan, UU Kesehatan, dan UU Konsumen.
Penulis: Iksan Fauzi
http://www.tribunnews.com/regional/2015/06/12/perangkat-desa-ramai-ramai-tolak-raskin-berkutu
TRIBUNNEWS.COM, BOJONEGORO - Pengungkapan kasus pendistribusian beras untuk orang miskin (raskin) berkkualitas buruk, yakni berkutu dan bubuken (menjadi tepung) ramai-ramai ditolak perangkat desa di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro.
Dari 12 desa di kecamatan itu, sebanyak 10 desa, aparatnya menolak raskin tersebut.
Kepala Desa Sedah Kidul, Khoirul Huda, di antaranya yang menolak distribusi raskin berkualitas buruk. Penolakan itu dilakukan karena ia tidak mau diprotes warganya.
Penolakan dilakukan pada Kamis (11/6/2015) saat pihak bulog mengirimkan raskin ke kantor Desa Sedah Kidul. Menurut Huda, ada 2,4 ton beras yang ditolak karena berkutu dan bubuken.
"Iya, kami tolak. Kami minta diganti. Dari 12 desa yang menolak 10 desa," katanya, Jumat (12/6/2015).
Namun, tidak semua kepala desa menolak. Kepala Desa Purwosari, Harijanto menerima raskin dari bulog karena kualitasnya dinilai lebih bagus dibanding bulan sebelumnya.
"Ada 250 sak yang dibagikan. Beras lebih bagus dari bulan lalu," katanya.
Saat ini, Polres Bojonegoro sedang mengungkap kasus raskin berkualitas buruk. Penyidik polres akan menjerat menggunakan UU tipikor, UU Pangan, UU Kesehatan, dan UU Konsumen.
Penulis: Iksan Fauzi
http://www.tribunnews.com/regional/2015/06/12/perangkat-desa-ramai-ramai-tolak-raskin-berkutu
Jumat, 12 Juni 2015
Temuan Raskin Berkualitas Jelek Meluas
Kamis, 11 Juni 2015
PURWOREJO, suaramerdeka.com - Sejumlah desa kembali menemukan beras untuk warga miskin (raskin) berkualitas jelek. Setelah warga Desa Guyangan, Kecamatan Loano, kini Desa Butuh, Lugurejo dan Kunir Kecamatan Butuh mengeluhkan kualitas raskin yang dibagikan ke warga. Diduga, temuan raskin jelek juga terjadi di desa-desa yang lain.
Kades Kunir, Kecamatan Butuh, Tawabi mengatakan, dimungkinkan raskin itu bukan berasal dari wilayah Kabupaten Purworejo. Sebab, pada karung beras tertulis wilayah Grobogan. “Kemungkinan beras itu dari Grobogan,” katanya, Kamis (11/6).
Dia mengaku akan mengembalikan beras itu dan meminta pertanggungjawaban ke Bulog 505 di Kecamatan Butuh. Pasal, pendustribusian beras berkualitas jelek akan berdampak buruk pada kesehatan warga.
Kades Butuh, Paimun mengatakan hal serupa. Dia mengatakan, Bulog harus mngecek seluruh beras yang telah didistribusikan ke seluruh wilayah Purworejo. Sebab, tidak semua warga memiliki keberanian untuk melapor atau mengembalikan raskin berkualitas jelek itu. “Kami minta Bulog mengecek seluruh raskin yang telah dibagikan ke warga,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Purworejo, Ngadianto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu mengambil sikap tegas atas temuan raskin berkualias jelek. Pemkab Purworejo harus melindungi warganya agar tak memasak beras tak layak konsumsi itu.
Bahkan, lanjut dia, Pemkab harus turut mengecek raskin yang telah didistribusikan ke warga. Jika terbukti beras yang didistribusikan banyak tak layak konsumsi, maka Pemkab harus berani menolaknya.
(Rinto Hariyadi/ CN33/ SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/temuan-raskin-berkualitas-jelek-meluas/
PURWOREJO, suaramerdeka.com - Sejumlah desa kembali menemukan beras untuk warga miskin (raskin) berkualitas jelek. Setelah warga Desa Guyangan, Kecamatan Loano, kini Desa Butuh, Lugurejo dan Kunir Kecamatan Butuh mengeluhkan kualitas raskin yang dibagikan ke warga. Diduga, temuan raskin jelek juga terjadi di desa-desa yang lain.
Kades Kunir, Kecamatan Butuh, Tawabi mengatakan, dimungkinkan raskin itu bukan berasal dari wilayah Kabupaten Purworejo. Sebab, pada karung beras tertulis wilayah Grobogan. “Kemungkinan beras itu dari Grobogan,” katanya, Kamis (11/6).
Dia mengaku akan mengembalikan beras itu dan meminta pertanggungjawaban ke Bulog 505 di Kecamatan Butuh. Pasal, pendustribusian beras berkualitas jelek akan berdampak buruk pada kesehatan warga.
Kades Butuh, Paimun mengatakan hal serupa. Dia mengatakan, Bulog harus mngecek seluruh beras yang telah didistribusikan ke seluruh wilayah Purworejo. Sebab, tidak semua warga memiliki keberanian untuk melapor atau mengembalikan raskin berkualitas jelek itu. “Kami minta Bulog mengecek seluruh raskin yang telah dibagikan ke warga,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Purworejo, Ngadianto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu mengambil sikap tegas atas temuan raskin berkualias jelek. Pemkab Purworejo harus melindungi warganya agar tak memasak beras tak layak konsumsi itu.
Bahkan, lanjut dia, Pemkab harus turut mengecek raskin yang telah didistribusikan ke warga. Jika terbukti beras yang didistribusikan banyak tak layak konsumsi, maka Pemkab harus berani menolaknya.
(Rinto Hariyadi/ CN33/ SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/temuan-raskin-berkualitas-jelek-meluas/
Warga Kembalikan 8,4 Ton Raskin Tak Layak Konsumsi
KAMIS, 11 JUNI 2015
TEMPO.CO, Bojonegoro - Sebanyak 8,4 ton beras untuk warga miskin terungkap tak layak dikonsumsi di Bojonegoro, Jawa Timur. Beras itu sempat dibagikan kepada warga di Desa Jumok, Kecamatan Ngraho, sebelum akhirnya dikembalikan dan minta diganti.
Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Hendri Fuiser mengatakan, beras yang terkumpul dalam 562 karung berasal dari stok Maret 2014 milik Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) III Bojonegoro. “Kami telah menyitanya dan memintai keterangan sopir truk pengangkutnya,” Hendri, Kamis, 11 Juni 2015.
Awalnya raskin jatah untuk Desa Jumok, Kecamatan Ngraho, dibagi-bagikan di Kantor Desa setempat. Pembagian langsung dari bagian distribusi dari Bulog Subdivre Bojonegoro dan diterima perangkat Desa Jumok.
Tapi, setelah dilakukan pengecekan, ternyata sebagian raskin di dalam karung tersebut bermutu jelek dan kekuning-kuningan. Pihak perangkat desa kemudian protes ke petugas Bulog Subdivre Bojonegoro. Dari protes warga itu, beras sebanyak 8,4 ton, langsung dilakukan pengecekan semua.
Oleh petugas Bulog Subdivre Bojonegoro, beras langsung ditarik kembali dari warga. Selanjutnya, diganti dengan raskin yang lebih baik untuk warga Desa Jumok.
Kepala Desa Jumok, Imam Mukmin Arifin, membenarkan jika ada protes dari warganya akibat beras berkualitas buruk itu pada Rabu 10 Juni 2015. “Tapi, saya kira masalahnya sudah selesai,” ujarnya, Kamis, 11 Juni 2015.
Kepala Bulog Subdivre III Bojonegoro Efdal Marlius Sulaiman mengatakan, pihaknya terbuka untuk masalah ini. Misalnya, jika terdapat beras yang kebetulan mutunya kurang bagus, maka pihak Bulog langsung melakukan pergantian. “Jadi, kami akomodatif,” ujarnya yang dihubungi Tempo Kamis, 11 Juni 2015.
Efdal mengatakan, dalam penyalurannya, beras diambil milik dari gudang Bulog dan dititipkan ke gudang milik satu rekanan Bulog di kawasan Kecamatan Kalitidu. Sedangkan beras itu stok timbunan sejak Maret 2014 lalu. Di gudang serupa milik rekanan Bulog juga masih terdapat ratusan ton yang ditempatkan di karung. “Jadi, mungkin ada yang mutunya kurang bagus. Tetapi, tetap kami ganti,” katanya.
SUJATMIKO
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/11/058674260/warga-kembalikan-8-4-ton-raskin-tak-layak-konsumsi
TEMPO.CO, Bojonegoro - Sebanyak 8,4 ton beras untuk warga miskin terungkap tak layak dikonsumsi di Bojonegoro, Jawa Timur. Beras itu sempat dibagikan kepada warga di Desa Jumok, Kecamatan Ngraho, sebelum akhirnya dikembalikan dan minta diganti.
Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Hendri Fuiser mengatakan, beras yang terkumpul dalam 562 karung berasal dari stok Maret 2014 milik Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) III Bojonegoro. “Kami telah menyitanya dan memintai keterangan sopir truk pengangkutnya,” Hendri, Kamis, 11 Juni 2015.
Awalnya raskin jatah untuk Desa Jumok, Kecamatan Ngraho, dibagi-bagikan di Kantor Desa setempat. Pembagian langsung dari bagian distribusi dari Bulog Subdivre Bojonegoro dan diterima perangkat Desa Jumok.
Tapi, setelah dilakukan pengecekan, ternyata sebagian raskin di dalam karung tersebut bermutu jelek dan kekuning-kuningan. Pihak perangkat desa kemudian protes ke petugas Bulog Subdivre Bojonegoro. Dari protes warga itu, beras sebanyak 8,4 ton, langsung dilakukan pengecekan semua.
Oleh petugas Bulog Subdivre Bojonegoro, beras langsung ditarik kembali dari warga. Selanjutnya, diganti dengan raskin yang lebih baik untuk warga Desa Jumok.
Kepala Desa Jumok, Imam Mukmin Arifin, membenarkan jika ada protes dari warganya akibat beras berkualitas buruk itu pada Rabu 10 Juni 2015. “Tapi, saya kira masalahnya sudah selesai,” ujarnya, Kamis, 11 Juni 2015.
Kepala Bulog Subdivre III Bojonegoro Efdal Marlius Sulaiman mengatakan, pihaknya terbuka untuk masalah ini. Misalnya, jika terdapat beras yang kebetulan mutunya kurang bagus, maka pihak Bulog langsung melakukan pergantian. “Jadi, kami akomodatif,” ujarnya yang dihubungi Tempo Kamis, 11 Juni 2015.
Efdal mengatakan, dalam penyalurannya, beras diambil milik dari gudang Bulog dan dititipkan ke gudang milik satu rekanan Bulog di kawasan Kecamatan Kalitidu. Sedangkan beras itu stok timbunan sejak Maret 2014 lalu. Di gudang serupa milik rekanan Bulog juga masih terdapat ratusan ton yang ditempatkan di karung. “Jadi, mungkin ada yang mutunya kurang bagus. Tetapi, tetap kami ganti,” katanya.
SUJATMIKO
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/11/058674260/warga-kembalikan-8-4-ton-raskin-tak-layak-konsumsi
Bulog Tarik Enam Karung Raskin "Berkutu" Trenggalek
Kamis, 11 Juni 2015
"Seluruh produk beras yang keluar dari gudang bulog, termasuk untuk raskin, semuanya telah melalui tim surveyor independen. Jadi secara mutu dan kelayakan produk beras dari kami tidak masalah. Hanya memang kasus di Durenan itu mengalami penurunan mutu, tapi masih layak (konsumsi)," kata Supriyanto.
Trenggalek (Antara Jatim) - Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung, Jawa Timur akhirnya mengganti enam karung beras untuk warga miskin (raskin) yang mengalami penurunan mutu sehingga ditemukan banyak kutu dan ulat di dalam karung berisi beras tersebut.
"Sudah kami ganti semua, kemarin (10/6). Prosedurnya, apabila memang ditemukan raskin yang rusak atau mengalami penurunan mutu, harus diganti dengan beras baru," terang Kepala Bulog Subdivre Tulungagung, Supriyanto dikonfirmasi Antara melalui telepon, Kamis.
Ia mengakui, enam karung berisi beras yang telah didistribusikan untuk warga miskin di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek pada awal Juni tersebut, sudah mengalami penurunan mutu.
Namun, ia menegaskan secara umum kondisi beras masih layak konsumsi, karena fisik beras masih keras dan hanya sedikit berbau serta berkutu.
"Beras dikatakan rusak dan tidak layak konsumsi jika fisiknya saat dipegang sudah lembek atau langsung pecah. Ini kondisi beras masih keras, hanya sedikit berbau karena memang beras itu stok tahun 2014," jelasnya.
Untuk menghindari polemik di masyarakat, enam karung raskin ukuran masing-masing 15 kilogram yang telah siap edar di Balai Desa Ngadisuko kini ditarik kembali oleh Bulog.
Sebagai gantinya, Bulog memberikan enam karung beras stok 2015 dengan kualitas yang sama.
"Seluruh produk beras yang keluar dari gudang bulog, termasuk untuk raskin, semuanya telah melalui tim surveyor independen. Jadi secara mutu dan kelayakan produk beras dari kami tidak masalah. Hanya memang kasus di Durenan itu mengalami penurunan mutu, tapi masih layak (konsumsi)," papar Supriyanto.
Terungkapnya produk raskin rusak atau mengalami penurunan mutu tersebut berawal dari inspeksi mendadak yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Trenggalek yang mendapat laporan raskin berkutu dan tidak layak konsumsi di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Senin (8/6).(*)
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/158708/bulog-tarik-enam-karung-raskin-berkutu-trenggalek
"Seluruh produk beras yang keluar dari gudang bulog, termasuk untuk raskin, semuanya telah melalui tim surveyor independen. Jadi secara mutu dan kelayakan produk beras dari kami tidak masalah. Hanya memang kasus di Durenan itu mengalami penurunan mutu, tapi masih layak (konsumsi)," kata Supriyanto.
Trenggalek (Antara Jatim) - Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung, Jawa Timur akhirnya mengganti enam karung beras untuk warga miskin (raskin) yang mengalami penurunan mutu sehingga ditemukan banyak kutu dan ulat di dalam karung berisi beras tersebut.
"Sudah kami ganti semua, kemarin (10/6). Prosedurnya, apabila memang ditemukan raskin yang rusak atau mengalami penurunan mutu, harus diganti dengan beras baru," terang Kepala Bulog Subdivre Tulungagung, Supriyanto dikonfirmasi Antara melalui telepon, Kamis.
Ia mengakui, enam karung berisi beras yang telah didistribusikan untuk warga miskin di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek pada awal Juni tersebut, sudah mengalami penurunan mutu.
Namun, ia menegaskan secara umum kondisi beras masih layak konsumsi, karena fisik beras masih keras dan hanya sedikit berbau serta berkutu.
"Beras dikatakan rusak dan tidak layak konsumsi jika fisiknya saat dipegang sudah lembek atau langsung pecah. Ini kondisi beras masih keras, hanya sedikit berbau karena memang beras itu stok tahun 2014," jelasnya.
Untuk menghindari polemik di masyarakat, enam karung raskin ukuran masing-masing 15 kilogram yang telah siap edar di Balai Desa Ngadisuko kini ditarik kembali oleh Bulog.
Sebagai gantinya, Bulog memberikan enam karung beras stok 2015 dengan kualitas yang sama.
"Seluruh produk beras yang keluar dari gudang bulog, termasuk untuk raskin, semuanya telah melalui tim surveyor independen. Jadi secara mutu dan kelayakan produk beras dari kami tidak masalah. Hanya memang kasus di Durenan itu mengalami penurunan mutu, tapi masih layak (konsumsi)," papar Supriyanto.
Terungkapnya produk raskin rusak atau mengalami penurunan mutu tersebut berawal dari inspeksi mendadak yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Trenggalek yang mendapat laporan raskin berkutu dan tidak layak konsumsi di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Senin (8/6).(*)
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/158708/bulog-tarik-enam-karung-raskin-berkutu-trenggalek
Kamis, 11 Juni 2015
Raskin Bonus Kutu dan Ulat
Kamis, 11 Juni 2015
TRENGGALEK – Permasalahan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi masih saja terjadi. Misalnya yang terjadi di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan. Enam karung raskin yang didistribusikan Bulog beberapa waktu lalu terpaksa dibiarkan di balai desa setempat. Pasalnya, beras tersebut ”dihiasi” kutu dan ulat. Selain itu, banyak butiran beras yang mudah hancur. Pembelian murah (Rp 1.600 per kilogram) oleh masyarakat pun dianggap muspra alias sia-sia.
”Sering ditemukan yang seperti itu,” kata Sekretaris Desa Ngadisuko David Samsuniami kemarin (10/6). Pihaknya tidak punya kuasa menolak raskin yang diperuntukkan bagi kalangan kurang mampu tersebut. Apalagi, program itu berasal dari pemerintah pusat untuk mengurangi beban pokok hidup masyarakat. Sehingga apa pun yang disalurkan harus diterima. ”Tidak tahunya kualitasnya selalu buruk begini,” keluhnya.
David menerangkan, jumlah penerima raskin setiap bulan mencapai 265 KK. Kendati demikian, dia tidak terlalu ingat seberapa berat total raskin yang diterima. Apalagi, pemberian raskin dilakukan secara berkala. Seharusnya Bulog sendiri selalu melakukan kontrol kualitas. ”Kalau begini terus, tentu menjadi permasalahan,” tuturnya.
Pantauan koran ini menunjukkan, di gudang balai desa setempat ada enam karung raskin dengan berat masing-masing 15 kilogram. Kondisi beras itu pun sangat memprihatinkan karena ”diimbuhi” banyak kerikil, gabah, kutu, dan ulat. Pihak pemdes pun terpaksa menggudangkan raskin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Salah seorang perangkat desa yang tidak mau menyebutkan namanya pun ikut angkat bicara. Dia meminta Bulog segera mengganti beras tersebut dengan yang lebih layak konsumsi. Dengan demikian, masyarakat yang menerima tidak kecewa dan membuang percuma bantuan yang diberikan. ”Ini lebih mirip menir yang lebih cocok untuk pakan ayam,” omelnya. Kades Ngadisuko Nimas Anggi Chris Vallyandra mengharapkan Bulog memperhatikan dan menjaga kualitas raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat. (rka/tri/c9/any)
http://www.jawapos.com/baca/artikel/18683/Raskin-Bonus-Kutu-dan-Ulat
TRENGGALEK – Permasalahan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi masih saja terjadi. Misalnya yang terjadi di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan. Enam karung raskin yang didistribusikan Bulog beberapa waktu lalu terpaksa dibiarkan di balai desa setempat. Pasalnya, beras tersebut ”dihiasi” kutu dan ulat. Selain itu, banyak butiran beras yang mudah hancur. Pembelian murah (Rp 1.600 per kilogram) oleh masyarakat pun dianggap muspra alias sia-sia.
”Sering ditemukan yang seperti itu,” kata Sekretaris Desa Ngadisuko David Samsuniami kemarin (10/6). Pihaknya tidak punya kuasa menolak raskin yang diperuntukkan bagi kalangan kurang mampu tersebut. Apalagi, program itu berasal dari pemerintah pusat untuk mengurangi beban pokok hidup masyarakat. Sehingga apa pun yang disalurkan harus diterima. ”Tidak tahunya kualitasnya selalu buruk begini,” keluhnya.
David menerangkan, jumlah penerima raskin setiap bulan mencapai 265 KK. Kendati demikian, dia tidak terlalu ingat seberapa berat total raskin yang diterima. Apalagi, pemberian raskin dilakukan secara berkala. Seharusnya Bulog sendiri selalu melakukan kontrol kualitas. ”Kalau begini terus, tentu menjadi permasalahan,” tuturnya.
Pantauan koran ini menunjukkan, di gudang balai desa setempat ada enam karung raskin dengan berat masing-masing 15 kilogram. Kondisi beras itu pun sangat memprihatinkan karena ”diimbuhi” banyak kerikil, gabah, kutu, dan ulat. Pihak pemdes pun terpaksa menggudangkan raskin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Salah seorang perangkat desa yang tidak mau menyebutkan namanya pun ikut angkat bicara. Dia meminta Bulog segera mengganti beras tersebut dengan yang lebih layak konsumsi. Dengan demikian, masyarakat yang menerima tidak kecewa dan membuang percuma bantuan yang diberikan. ”Ini lebih mirip menir yang lebih cocok untuk pakan ayam,” omelnya. Kades Ngadisuko Nimas Anggi Chris Vallyandra mengharapkan Bulog memperhatikan dan menjaga kualitas raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat. (rka/tri/c9/any)
http://www.jawapos.com/baca/artikel/18683/Raskin-Bonus-Kutu-dan-Ulat
Ada Ulat di Raskin, Warga Ngadu ke DPRD
Rabu, 10 Juni 2015
BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menerima pengaduan masyarakat terkait beras untuk keluarga miskin atau dikenal dengan raskin yang kualitasnya jauh dari layak seperti berkutu dan berulat.
Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh mengaku banyak menerima laporan tentang kualitas beras asal Bulog itu.
"Kami mengimbau kepada Badan Urusan Logistik (Bulog)untuk menangani permasalahan raskin tersebut. Sebab banyak masyarakat kurang mampu ngadu ke kita beras yang diterimanya berkutu dan berulat," ujarnya, Rabu (10/9/2015).
Keluhan itu, sambungnya, sudah cukup meresahkan warga. Karena itu, Pemkot bersama Bulog berkoordinasi menyelesaikan persoalan tersebut.
Kepala Bagian Pengadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Kaltim, Suharsana, mengatakan, permasalahan tersebut bisa saja terjadi. Namun, ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor distribusi dari gudang Bulog ke titik distribusi dan dari titik distribusi ke masyarakat penerima raskin.
“Kalau faktornya adalah distribusi dari gudang Bulog ke kecamantan sepertinya tidak mungkin, karena dari Bulog sudah menyortir terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke titik distribusi,” jelasnya.
Dia memperkirakan permasalahan mengenai penurunan kualitas raskin tersebut kemungkinan besar karena jangka waktu pengambilan raskin oleh rumah tangga penerima raskin di titik distribusi terlalu lama.
"Sehingga beras yang tersimpan terlalu lama di kantor kelurahan atau di titik distribusi mempengaruhi kualitas. Sehingga saat beras diterima oleh warga, kondisi beras tersebut sudah menurun, "terangnya.
Namun, Suharsana mengklaim permasalahan tersebut sampai hari ini sudah diselesaikan oleh Bulog. "Sudah kita selesaikan. Apabila nantinya ada keluhan dari masyarakat mengenai kualitas raskin yang tidak layak maka Bulog akan langsung menindaklanjuti kembali dan menggantinya," pungkasnya. (ang)
(Ari)
http://news.okezone.com/read/2015/06/10/340/1163484/ada-ulat-di-raskin-warga-ngadu-ke-dprd
BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menerima pengaduan masyarakat terkait beras untuk keluarga miskin atau dikenal dengan raskin yang kualitasnya jauh dari layak seperti berkutu dan berulat.
Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh mengaku banyak menerima laporan tentang kualitas beras asal Bulog itu.
"Kami mengimbau kepada Badan Urusan Logistik (Bulog)untuk menangani permasalahan raskin tersebut. Sebab banyak masyarakat kurang mampu ngadu ke kita beras yang diterimanya berkutu dan berulat," ujarnya, Rabu (10/9/2015).
Keluhan itu, sambungnya, sudah cukup meresahkan warga. Karena itu, Pemkot bersama Bulog berkoordinasi menyelesaikan persoalan tersebut.
Kepala Bagian Pengadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Kaltim, Suharsana, mengatakan, permasalahan tersebut bisa saja terjadi. Namun, ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor distribusi dari gudang Bulog ke titik distribusi dan dari titik distribusi ke masyarakat penerima raskin.
“Kalau faktornya adalah distribusi dari gudang Bulog ke kecamantan sepertinya tidak mungkin, karena dari Bulog sudah menyortir terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke titik distribusi,” jelasnya.
Dia memperkirakan permasalahan mengenai penurunan kualitas raskin tersebut kemungkinan besar karena jangka waktu pengambilan raskin oleh rumah tangga penerima raskin di titik distribusi terlalu lama.
"Sehingga beras yang tersimpan terlalu lama di kantor kelurahan atau di titik distribusi mempengaruhi kualitas. Sehingga saat beras diterima oleh warga, kondisi beras tersebut sudah menurun, "terangnya.
Namun, Suharsana mengklaim permasalahan tersebut sampai hari ini sudah diselesaikan oleh Bulog. "Sudah kita selesaikan. Apabila nantinya ada keluhan dari masyarakat mengenai kualitas raskin yang tidak layak maka Bulog akan langsung menindaklanjuti kembali dan menggantinya," pungkasnya. (ang)
(Ari)
http://news.okezone.com/read/2015/06/10/340/1163484/ada-ulat-di-raskin-warga-ngadu-ke-dprd
Rabu, 10 Juni 2015
Anggota DPR Ini Berharap Makin Banyak Kadivre Bulog yang Dipenjara
Rabu, 10 Juni 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan, Sudin mentatakan dirinya senang sekali jika makin banyak Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog, yang dibui. Alasannya, Sudin meyakini betul banyak oknum Bulog di lapangan yang mempermainkan petani, raskin, dan membuat kinerja Bulog menjadi jeblok.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, Jakarta, Rabu (10/6/2015). Sudin kepada Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan tidak ada artinya pembenahan direksi jika yang di lapangan masih main-main. "Kalau direksinya bagus tapi di lapangan tidak bisa diatur, saya jamin omong kosong. Setahu saya Soetarto Alimoeso itu orang paling hebat di pangan. Nyatanya jadi bulan-bulanan," kata Sudin.
Ia menuturkan, permainan di internal Bulog di daerah amat luar biasa. Namun dia menyadari, direksi Bulog akan sangat sulit mengawasi, sebab hampir 500 kabupaten/kota yang harus dipantau.
"Saya yakin direksi baik tidak punya otak untuk korupsi. Tapi di lapangan? Kemarin Kadivre di Lampung, dipenjara. Saya yang minta. Saya harap makin banyak Kadivre yang masuk penjara," kata Sudin.
Lebih lanjut dia mencontohkan, salah satu yang sering menjadi kejengkelan wakil rakyat adalah terkait raskin. "Alangkah jahatnya (oknum). Rakyat sudah miskin, dikasih beras jelek. Alasannya klasik, Rp 1.600 per kilogram mau bagus?" sindir Sudin.
Selain itu, fungsi pengadaan Bulog juga dirasakan oleh Sudin banyak permainan. Laporan yang kerap diperoleh, banyak gudang Bulog yang nganggur dan tidak memiliki teknologi mumpuni.
"Kalau saya, saya jual gudang-gudang dengan harga pasar, minta persetujuan KPK dan BPK. Di China itu menyimpan beras bisa minimal 3 tahun dan masih bagus mutunya. Jadi tidak ada alasan teknologi (kuno). Kalau bapak bener, jangan takut pak," ucap Sudin kepada Djarot.
Terakhir, Sudin memberikan masukan yang paling sederhana kepada Djarot, agar Bulog juga bisa melindungi petani. "Di setiap kecamatan buat baliho besar. Itu kan hal yang sangat gampang sekali. Petani silakan produksi beras dengan mutu sekian, kami beli dengan harga sekian. Jadi petani tidak ditipu," kata Sudin.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/10/1847008/Anggota.DPR.Ini.Berharap.Makin.Banyak.Kadivre.Bulog.yang.Dipenjara?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan, Sudin mentatakan dirinya senang sekali jika makin banyak Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog, yang dibui. Alasannya, Sudin meyakini betul banyak oknum Bulog di lapangan yang mempermainkan petani, raskin, dan membuat kinerja Bulog menjadi jeblok.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, Jakarta, Rabu (10/6/2015). Sudin kepada Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan tidak ada artinya pembenahan direksi jika yang di lapangan masih main-main. "Kalau direksinya bagus tapi di lapangan tidak bisa diatur, saya jamin omong kosong. Setahu saya Soetarto Alimoeso itu orang paling hebat di pangan. Nyatanya jadi bulan-bulanan," kata Sudin.
Ia menuturkan, permainan di internal Bulog di daerah amat luar biasa. Namun dia menyadari, direksi Bulog akan sangat sulit mengawasi, sebab hampir 500 kabupaten/kota yang harus dipantau.
"Saya yakin direksi baik tidak punya otak untuk korupsi. Tapi di lapangan? Kemarin Kadivre di Lampung, dipenjara. Saya yang minta. Saya harap makin banyak Kadivre yang masuk penjara," kata Sudin.
Lebih lanjut dia mencontohkan, salah satu yang sering menjadi kejengkelan wakil rakyat adalah terkait raskin. "Alangkah jahatnya (oknum). Rakyat sudah miskin, dikasih beras jelek. Alasannya klasik, Rp 1.600 per kilogram mau bagus?" sindir Sudin.
Selain itu, fungsi pengadaan Bulog juga dirasakan oleh Sudin banyak permainan. Laporan yang kerap diperoleh, banyak gudang Bulog yang nganggur dan tidak memiliki teknologi mumpuni.
"Kalau saya, saya jual gudang-gudang dengan harga pasar, minta persetujuan KPK dan BPK. Di China itu menyimpan beras bisa minimal 3 tahun dan masih bagus mutunya. Jadi tidak ada alasan teknologi (kuno). Kalau bapak bener, jangan takut pak," ucap Sudin kepada Djarot.
Terakhir, Sudin memberikan masukan yang paling sederhana kepada Djarot, agar Bulog juga bisa melindungi petani. "Di setiap kecamatan buat baliho besar. Itu kan hal yang sangat gampang sekali. Petani silakan produksi beras dengan mutu sekian, kami beli dengan harga sekian. Jadi petani tidak ditipu," kata Sudin.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/10/1847008/Anggota.DPR.Ini.Berharap.Makin.Banyak.Kadivre.Bulog.yang.Dipenjara?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Bantuan Beras Raskin Dikurangi 3 Kg
Selasa, 09 Juni 2015
SAMPANG – Program bantuan pemerintah berupa beras untuk warga miskin (raskin) dengan jatah 15 kilogram setiap karung kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSM) di Kabupaten Sampang diduga disunat karena raskin yang diterima RTSM rata-rata 13 hingga 14 kilogram.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Sampang Amin Arif Tirtana, usai melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kepala Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sampang dan Bulog Sub Devre Madura, Senin (8/6).
Dalam rapat koordinasi itu, Dinsosonaktrans membawa data temuan dan laporan dari masyarakat yang menyatakan bantuan raskin tidak sampai utuh kepada RTSM. Temuan yang disampaikan, RTSM rata-rata menerima raskin sebarat 13 hingga 14 kilogram. Padahal, dalam pendistribusian beras itu seberat 15 kilogram. Selain itu, Komisi IV juga menyampai laporan yang sama di depan Kapala Gudang Bulog Sampang, dan Kepala Bulog Sub Devre Madura.
“Temuan Komisi IV dengan Dinsosnakertarans sama, yakni dalam pendistribusian raskin yang dimulai bulan Januari hingga Mei kemrin diduga disedot oleh oknum. Karena RTSM rata-rata menerima 13- 14 kilogram. Padahal aslinya 15 kilogram per RTSM,” kata Amin Arif Tirtana.
Menurut Amin, selain menyampaikan bantuan raskin yang diduga disunat, Komisi IV dan Disnsosnakertrans menyampaikan temuan kualitas raskin yang tidak layak konsumsi. Bahkan Kepala Sub devri Bulog Madura mengakui bahwa kualitas raskin jelek, akan tetapi Bulog Sub Devre Madura terkesan hanya menjalani tugas dari Bulog Jawa Timur. Karena jawabnya atas instruksi dari provinsi. “Sehingga mau tidak mau Bulog Sub Devre Madura terpaksa mendistribusikan meskipun kualitasnya jelek,” paparnya.
Amin menambahkan, Komisi IV dan Dinsosnakertrans menekan kepada Kepala Gudang Bulog Sampang dan Bulog sub Devre Madura untuk mencari tahu oknum yang menyedot bantuan pemerintah tersebut, karena jika kasus itu dibiarkan dan tidak ditindak, maka kasus itu akan terus merajalela.
“Kalau pengakuan dari Kepala Gudang Bulog Sampang, pendistribusian dari Bulog utuh. Sehingga di duga kuat, raskin disunat itu diperjalanan saat pendistribusian dilakukukan,” ucapnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan beras raskin yang tidak sampai utuh kepada RTSM. Bahkan, ia berjanji akan melakukan sidak ke gudang Bulog atau penyimpan beras yang ada di Sampang.
“Dalam waktu dakat ini kami akan menindaklanjutin temuan dan laporan dari sejumlah RTSM yang menyampaikan tidak menerima utuh,” tuturnya. Hal itu dilakukan utuk memastikan, apakah baras itu disedot di gudang atau di perjalanan saat pendistribusian dilakukan.
Sementara itu, Kasi Sosial Dinsosnakertrans Syamsul Hidayat mengaku menerima laporan dari masyarakat Desa Palengian, Kecamatan Kota Sampang, yang menyatakan bantuan beras raskin tidak sampai utuh kepada RTSM. Sehingga, Disnos akan segera menindaklanjuti laporan tersebut untuk memastikan apakah benar atau tidak.
“Kami sudah gerah dengan sikap Bulog yang mendistribusikan beras tak layak konsumsi itu. Padahal kami sudah mengirimkan surat untuk tidak lagi di distribusikan kepada kepala Bulog Sub devre Madura. Namun, kenyataanya masih tetap di distribusikan,” ungkapnya.
Syamsul Hidayat juga mengaku sudah mengrimkan surat yang berisi penulakan terhadap pendistribusian beras pada bulan ini, lantaran beras yang akan di distribusikan tak layak konsumsi. “Ada 30 ton raskin yang akan di sistribusikan pada bulan ini. Akan tetapi, kami minta untuk tidak di distribusikan karena kualitasnya jelek,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bulog Sub Devre Madura Slamet Kurniawan, mengaku akan menarik beras yang sudah di distribusikan kemarin. Karena beras yang diterima RTSM memang tidak layak konsumsi. Bahkan, ia berjanji akan menganti beras tersebut beras yang lebih bagus. “Kami tidak bisa mengecek beras ribuan ton itu, kami hanya mengecek sampelnya saja,” ujarnya.
Ketika disinggung soal pendistribusian raskin ada yang di sunat? Slamet Kurniawan berjanji akan menelusiri setiap aknum yang melakukan pengurangan beras tersebut. Sebab, pendistribusian dari Bulog utuh dan tidak ada yang dikurangi. “Kami akan menelusuri kasus tersebut, jika ditemukan nanti akan langsung ditindak tegas nanti,” kilahnya.
(RIDWAN/LUM)
http://www.koranmadura.com/2015/06/09/bantuan-beras-raskin-dikurangi-3-kg/
SAMPANG – Program bantuan pemerintah berupa beras untuk warga miskin (raskin) dengan jatah 15 kilogram setiap karung kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSM) di Kabupaten Sampang diduga disunat karena raskin yang diterima RTSM rata-rata 13 hingga 14 kilogram.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Sampang Amin Arif Tirtana, usai melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kepala Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sampang dan Bulog Sub Devre Madura, Senin (8/6).
Dalam rapat koordinasi itu, Dinsosonaktrans membawa data temuan dan laporan dari masyarakat yang menyatakan bantuan raskin tidak sampai utuh kepada RTSM. Temuan yang disampaikan, RTSM rata-rata menerima raskin sebarat 13 hingga 14 kilogram. Padahal, dalam pendistribusian beras itu seberat 15 kilogram. Selain itu, Komisi IV juga menyampai laporan yang sama di depan Kapala Gudang Bulog Sampang, dan Kepala Bulog Sub Devre Madura.
“Temuan Komisi IV dengan Dinsosnakertarans sama, yakni dalam pendistribusian raskin yang dimulai bulan Januari hingga Mei kemrin diduga disedot oleh oknum. Karena RTSM rata-rata menerima 13- 14 kilogram. Padahal aslinya 15 kilogram per RTSM,” kata Amin Arif Tirtana.
Menurut Amin, selain menyampaikan bantuan raskin yang diduga disunat, Komisi IV dan Disnsosnakertrans menyampaikan temuan kualitas raskin yang tidak layak konsumsi. Bahkan Kepala Sub devri Bulog Madura mengakui bahwa kualitas raskin jelek, akan tetapi Bulog Sub Devre Madura terkesan hanya menjalani tugas dari Bulog Jawa Timur. Karena jawabnya atas instruksi dari provinsi. “Sehingga mau tidak mau Bulog Sub Devre Madura terpaksa mendistribusikan meskipun kualitasnya jelek,” paparnya.
Amin menambahkan, Komisi IV dan Dinsosnakertrans menekan kepada Kepala Gudang Bulog Sampang dan Bulog sub Devre Madura untuk mencari tahu oknum yang menyedot bantuan pemerintah tersebut, karena jika kasus itu dibiarkan dan tidak ditindak, maka kasus itu akan terus merajalela.
“Kalau pengakuan dari Kepala Gudang Bulog Sampang, pendistribusian dari Bulog utuh. Sehingga di duga kuat, raskin disunat itu diperjalanan saat pendistribusian dilakukukan,” ucapnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan beras raskin yang tidak sampai utuh kepada RTSM. Bahkan, ia berjanji akan melakukan sidak ke gudang Bulog atau penyimpan beras yang ada di Sampang.
“Dalam waktu dakat ini kami akan menindaklanjutin temuan dan laporan dari sejumlah RTSM yang menyampaikan tidak menerima utuh,” tuturnya. Hal itu dilakukan utuk memastikan, apakah baras itu disedot di gudang atau di perjalanan saat pendistribusian dilakukan.
Sementara itu, Kasi Sosial Dinsosnakertrans Syamsul Hidayat mengaku menerima laporan dari masyarakat Desa Palengian, Kecamatan Kota Sampang, yang menyatakan bantuan beras raskin tidak sampai utuh kepada RTSM. Sehingga, Disnos akan segera menindaklanjuti laporan tersebut untuk memastikan apakah benar atau tidak.
“Kami sudah gerah dengan sikap Bulog yang mendistribusikan beras tak layak konsumsi itu. Padahal kami sudah mengirimkan surat untuk tidak lagi di distribusikan kepada kepala Bulog Sub devre Madura. Namun, kenyataanya masih tetap di distribusikan,” ungkapnya.
Syamsul Hidayat juga mengaku sudah mengrimkan surat yang berisi penulakan terhadap pendistribusian beras pada bulan ini, lantaran beras yang akan di distribusikan tak layak konsumsi. “Ada 30 ton raskin yang akan di sistribusikan pada bulan ini. Akan tetapi, kami minta untuk tidak di distribusikan karena kualitasnya jelek,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bulog Sub Devre Madura Slamet Kurniawan, mengaku akan menarik beras yang sudah di distribusikan kemarin. Karena beras yang diterima RTSM memang tidak layak konsumsi. Bahkan, ia berjanji akan menganti beras tersebut beras yang lebih bagus. “Kami tidak bisa mengecek beras ribuan ton itu, kami hanya mengecek sampelnya saja,” ujarnya.
Ketika disinggung soal pendistribusian raskin ada yang di sunat? Slamet Kurniawan berjanji akan menelusiri setiap aknum yang melakukan pengurangan beras tersebut. Sebab, pendistribusian dari Bulog utuh dan tidak ada yang dikurangi. “Kami akan menelusuri kasus tersebut, jika ditemukan nanti akan langsung ditindak tegas nanti,” kilahnya.
(RIDWAN/LUM)
http://www.koranmadura.com/2015/06/09/bantuan-beras-raskin-dikurangi-3-kg/
Langganan:
Postingan (Atom)