Jumat, 31 Juli 2015
Bulog Kaltim Akui Resapan Raskin Tak Bisa Capai 100%
Jum'at, 31 Juli 2015
Bisnis.com, BALIKPAPAN - Bulog Divisi Regional Kalimantan Timur mengaku resapan raskin di provinsi tersebut tak bisa mencapai hingga 100% akibat beberapa kendala.
Kepala Bulog Divre Kaltim Yayan Suparyan mengatakan kendala serapan raskin tersebut bukan berasal dari rantai pendistribusian yang tak lancar ataupun hasil produksi padi yang kurang.
“Serapan raskin di sini belum bisa 100% karena terkendala beberapa daerah yang tidak mau disalurkan raskin, seperti Malinau misalnya. Tidak jelas apa alasannya kenapa mereka menolak penyaluran raskin,” tutur Yayan, Jumat (31/7/2015).
Selain itu, kendala lain disebabkan oleh perbedaan pagu yang ditetapkan oleh pusat dan pagu yang ada di lapangan.
“Kalau di Jawa pagunya tinggi, tapi kadang kurang. Kalau di sini, tidak semua warga yang berhak menerima jatah raskin itu mau menggunakan raskin, jadi jelas saja beda,” sambungnya.
Lebih lanjut, saat ini serapan raskin di Kalimantan Timur mencapai 5.050 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 10.000 ton. Dari serapan tersebut, 60% disalurkan di wilayah Samarinda.
“Sisanya disalurkan di Balikpapan dan di kota dan kabupaten lain di Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara,” kata Yayan.
http://industri.bisnis.com/read/20150731/99/458187/bulog-kaltim-akui-resapan-raskin-tak-bisa-capai-100
Bisnis.com, BALIKPAPAN - Bulog Divisi Regional Kalimantan Timur mengaku resapan raskin di provinsi tersebut tak bisa mencapai hingga 100% akibat beberapa kendala.
Kepala Bulog Divre Kaltim Yayan Suparyan mengatakan kendala serapan raskin tersebut bukan berasal dari rantai pendistribusian yang tak lancar ataupun hasil produksi padi yang kurang.
“Serapan raskin di sini belum bisa 100% karena terkendala beberapa daerah yang tidak mau disalurkan raskin, seperti Malinau misalnya. Tidak jelas apa alasannya kenapa mereka menolak penyaluran raskin,” tutur Yayan, Jumat (31/7/2015).
Selain itu, kendala lain disebabkan oleh perbedaan pagu yang ditetapkan oleh pusat dan pagu yang ada di lapangan.
“Kalau di Jawa pagunya tinggi, tapi kadang kurang. Kalau di sini, tidak semua warga yang berhak menerima jatah raskin itu mau menggunakan raskin, jadi jelas saja beda,” sambungnya.
Lebih lanjut, saat ini serapan raskin di Kalimantan Timur mencapai 5.050 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 10.000 ton. Dari serapan tersebut, 60% disalurkan di wilayah Samarinda.
“Sisanya disalurkan di Balikpapan dan di kota dan kabupaten lain di Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara,” kata Yayan.
http://industri.bisnis.com/read/20150731/99/458187/bulog-kaltim-akui-resapan-raskin-tak-bisa-capai-100
Ratusan Karung Beras Raskin di Bone Raib Digondol Pencuri
Kamis, 30 Juli 2015 | 13.42.00
Laporan Wartawan Bonepos.com, Suparman
WATAMPONE.BONEPOS - Sekitar 118 karung beras untuk rakyat miskin (raskin) yang disimpan di Kantor Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, raib digondol maling. Padahal beras raskin yang hilang ini rencananya akan dibagikan kepada 471 warga miskin yang ada di wilayah setempat.
Informasi yang diperoleh Bonepos.com, peristiwa yang terjadi pada Rabu (29/07/2015) pagi kemarin ini pertama kali diketahui oleh seorang pegawai Kelurahan setempat, yang masuk kantor di pagi harinya.
Warga yang sempat melihat ada sejumlah orang yang datang dan mengangkut beras tersebut dengan mobil tidak menaruh curiga, pasalnya warga mengira beras yang diangkut itu akan dibawa kerumah warga yang akan menerima raskin.
Lurah Toro, Kamaruddin, mengatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat kelalaian petugas pengelola raskin, karena mereka tidak menyalurkan raskin tersebut pada saat raskin tiba dikantor kelurahan siang itu.
"Totalnya ada 942 karung yang diantar oleh pihak Bulog ke kantor Kelurahan, dan itu secara bertahap. Pertama, raskin tiba pukul 10.30 Wita, dan tahap kedua berkisar pukul 12.00 Wita," kata Kamaruddin kepada Bonepos.com, Kamis (30/07/2015).
Lebih lanjut Dia menjelaskan, raibnya ratusan karung beras raskin tersebut telah dilaporkan secara resmi olehnya di Mapolsek Tanete Riattang, dimana laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala SPKT Polsek Tanete Riattang, Aiptu Siswanto.
"Kerugian ditaksir mencapai kurang lebih Rp 11 juta. Dan mengenai kekurangan jatah beras ini, kami masih menunggu petunjuk dari Bapak Bupati," tambahnya.
Laporan Wartawan Bonepos.com, Suparman
WATAMPONE.BONEPOS - Sekitar 118 karung beras untuk rakyat miskin (raskin) yang disimpan di Kantor Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, raib digondol maling. Padahal beras raskin yang hilang ini rencananya akan dibagikan kepada 471 warga miskin yang ada di wilayah setempat.
Informasi yang diperoleh Bonepos.com, peristiwa yang terjadi pada Rabu (29/07/2015) pagi kemarin ini pertama kali diketahui oleh seorang pegawai Kelurahan setempat, yang masuk kantor di pagi harinya.
Warga yang sempat melihat ada sejumlah orang yang datang dan mengangkut beras tersebut dengan mobil tidak menaruh curiga, pasalnya warga mengira beras yang diangkut itu akan dibawa kerumah warga yang akan menerima raskin.
Lurah Toro, Kamaruddin, mengatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat kelalaian petugas pengelola raskin, karena mereka tidak menyalurkan raskin tersebut pada saat raskin tiba dikantor kelurahan siang itu.
"Totalnya ada 942 karung yang diantar oleh pihak Bulog ke kantor Kelurahan, dan itu secara bertahap. Pertama, raskin tiba pukul 10.30 Wita, dan tahap kedua berkisar pukul 12.00 Wita," kata Kamaruddin kepada Bonepos.com, Kamis (30/07/2015).
Lebih lanjut Dia menjelaskan, raibnya ratusan karung beras raskin tersebut telah dilaporkan secara resmi olehnya di Mapolsek Tanete Riattang, dimana laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala SPKT Polsek Tanete Riattang, Aiptu Siswanto.
"Kerugian ditaksir mencapai kurang lebih Rp 11 juta. Dan mengenai kekurangan jatah beras ini, kami masih menunggu petunjuk dari Bapak Bupati," tambahnya.
Kamis, 30 Juli 2015
FPRM Sorot Kasus 70 Ton Raskin Raib
Kamis, 30 Juli 2015
* Pertanyakan Status Penadah
LANGSA - Kasus hilangnya 70 ton beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur kembali menjadi sorotan masyarakat. Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin mempertanyakan kinerja polisi dalam mengusut kasus yang terbongkar pada awal Maret 2015 lalu itu. Diduga kuat kasus ini melibatkan sejumlah kilang padi sebagai penadah. Menurut Nasruddin penadah adalah tindakan yang melawan hukum sehingga dapat dikenakan ancaman tiga bulan sampai empat tahun penjara (pasal 480 KUHP).
“Seharusnya, pihak penadah (pembeli) bisa juga dikenakan pasal pidana karena menerima barang dari hasil tindak kejahatan,” kata Nasruddin kepada Serambi, Selasa (28/7). Menurutnya penyidik sudah sepatutnya dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan atau sebaliknya. Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha kepada Serambi, Minggu (28/6) menyebutkan, pihaknya telah memeriksa Nurmala, petugas penyalur Raskin di Kantor Camat Pantee Bidari, sebagai tersangka pada Selasa 9 Juni lalu.
Namun hingga kini tersangka belum ditahan karena masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh. “Kita tunggu saja (hasil audit BPKP). Mereka yang berhak untuk mengaudit kerugian keuangan negara jadi kita saat ini menunggu giliran BPKP turun ke Aceh Timur untuk mengaudit,” ujarnya. Polisi juga masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. “Sejauh ini belum ada tersangka lain yang tercium, namun kita masih mendalaminya,” papar Kasat Reskrim. Sebelumnya diberitakan, sejak diusut 3 Maret lalu, polisi masih menetapkan satu seorang tersangka yaitu Nurmala sebagai petugas penyalur Raskin di kantor Camat Pantee Bidari.
Selain menetapkan Nurmala sebagai tersangka, penyidik Polres Aceh Timur juga sudah memeriksa dua orang penadah yaitu Sabirin dan M Isa sebagai saksi. “Kita bukannya memperlambat atau menghambat prosesnya. Akan tetapi kita terkendala pada pihak BPKP yang sampai saat ini belum turun ke lapangan. Jadi saya harap masyarakat juga bersabar,” kata Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha. Menurut rencananya tim audit BPKP dalam pekan ini turun ke Aceh Timur untuk mengaudit jumlah kerugian negara. Polisi juga masih mendalami kasus ini, dan memungkinkan adanya tersangka baru. Rabu (29/7) kemarin penyidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada kepala Bulog Drive Regional I Aceh untuk dimintai keterangan sebagai saksi. (yuh/c49)
http://aceh.tribunnews.com/2015/07/30/fprm-sorot-kasus-70-ton-raskin-raib
* Pertanyakan Status Penadah
LANGSA - Kasus hilangnya 70 ton beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur kembali menjadi sorotan masyarakat. Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin mempertanyakan kinerja polisi dalam mengusut kasus yang terbongkar pada awal Maret 2015 lalu itu. Diduga kuat kasus ini melibatkan sejumlah kilang padi sebagai penadah. Menurut Nasruddin penadah adalah tindakan yang melawan hukum sehingga dapat dikenakan ancaman tiga bulan sampai empat tahun penjara (pasal 480 KUHP).
“Seharusnya, pihak penadah (pembeli) bisa juga dikenakan pasal pidana karena menerima barang dari hasil tindak kejahatan,” kata Nasruddin kepada Serambi, Selasa (28/7). Menurutnya penyidik sudah sepatutnya dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan atau sebaliknya. Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha kepada Serambi, Minggu (28/6) menyebutkan, pihaknya telah memeriksa Nurmala, petugas penyalur Raskin di Kantor Camat Pantee Bidari, sebagai tersangka pada Selasa 9 Juni lalu.
Namun hingga kini tersangka belum ditahan karena masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh. “Kita tunggu saja (hasil audit BPKP). Mereka yang berhak untuk mengaudit kerugian keuangan negara jadi kita saat ini menunggu giliran BPKP turun ke Aceh Timur untuk mengaudit,” ujarnya. Polisi juga masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. “Sejauh ini belum ada tersangka lain yang tercium, namun kita masih mendalaminya,” papar Kasat Reskrim. Sebelumnya diberitakan, sejak diusut 3 Maret lalu, polisi masih menetapkan satu seorang tersangka yaitu Nurmala sebagai petugas penyalur Raskin di kantor Camat Pantee Bidari.
Selain menetapkan Nurmala sebagai tersangka, penyidik Polres Aceh Timur juga sudah memeriksa dua orang penadah yaitu Sabirin dan M Isa sebagai saksi. “Kita bukannya memperlambat atau menghambat prosesnya. Akan tetapi kita terkendala pada pihak BPKP yang sampai saat ini belum turun ke lapangan. Jadi saya harap masyarakat juga bersabar,” kata Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha. Menurut rencananya tim audit BPKP dalam pekan ini turun ke Aceh Timur untuk mengaudit jumlah kerugian negara. Polisi juga masih mendalami kasus ini, dan memungkinkan adanya tersangka baru. Rabu (29/7) kemarin penyidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada kepala Bulog Drive Regional I Aceh untuk dimintai keterangan sebagai saksi. (yuh/c49)
http://aceh.tribunnews.com/2015/07/30/fprm-sorot-kasus-70-ton-raskin-raib
Berkurangnya Isi Raskin, Polres Gowa Akan Periksa Surveyor Bulog Provinsi
Rabu, 29 Juli 2015
Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin
TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Kepolisian Resort Gowa menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap surveyor Bulog Provinsi Sulsel, terkait kasus pencucukan raskin yang terjadi di Gowa awal Juni lalu.
Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Mochammad Yunus Saputra, mengatakan, pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah telah terjadi pengurangan takaran raskin saat proses pendistribusian dari provinsi ke Gowa.
"Kita akan periksa surveyor nya. Apakah dia mengetahui ada pengurangan dari 15 kg menjadi 13 kg. Karena kita belum mengetahui dimana pengurangan takaran ini dilakukan. Apakah saat distribusi provinsi ke kabupaten, atau kabupaten ke tiap kecamatan, " ujarnya, saat ditemui tribun, Rabu (29/7/2015).
Juni lalu, Polres Gowa mengamankan tiga pelaku pencucukan raskin di Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Gowa, saat proses pendistribusian ke kecamatan.
Pelaku yakni sopir truk, Ardi, dan dua kernetnya Zainuddin dan Syamsuddin, tertangkap tangan sedang mencucuk raskin atau mengurangi takaran dalam karung. Atas perintah oknum yang merupakan koordinator pengangkutan raskin.
Namun sayangnya, otak aksi pencucukan yakni LW dan RR berhasil kabur.
Raskin sebanyak 500 karung tersebut berisi 15 kg namun dikurangi menjadi 13 kg - 14 kg. Dan saat ini sekira 160 karung raskin masih diamankan di Polres Gowa.
"Kita belum mengetahui pasti apakah pengurangan terjadi ada kerjasama antara pegawai bulog dengan pihak distributor atau kepala bulog nya sendiri, " ujarnya.
Sebelumnya, diawal Juli kemarin Polres Gowa sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bulog Gowa, Muh Nasir. Dari pemeriksaan, Nasir hanya menjelaskan proses pendistribusian raskin.
http://makassar.tribunnews.com/2015/07/29/berkurangnya-isi-raskin-polres-gowa-akan-periksa-surveyor-bulog-provinsi
Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin
TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Kepolisian Resort Gowa menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap surveyor Bulog Provinsi Sulsel, terkait kasus pencucukan raskin yang terjadi di Gowa awal Juni lalu.
Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Mochammad Yunus Saputra, mengatakan, pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah telah terjadi pengurangan takaran raskin saat proses pendistribusian dari provinsi ke Gowa.
"Kita akan periksa surveyor nya. Apakah dia mengetahui ada pengurangan dari 15 kg menjadi 13 kg. Karena kita belum mengetahui dimana pengurangan takaran ini dilakukan. Apakah saat distribusi provinsi ke kabupaten, atau kabupaten ke tiap kecamatan, " ujarnya, saat ditemui tribun, Rabu (29/7/2015).
Juni lalu, Polres Gowa mengamankan tiga pelaku pencucukan raskin di Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Gowa, saat proses pendistribusian ke kecamatan.
Pelaku yakni sopir truk, Ardi, dan dua kernetnya Zainuddin dan Syamsuddin, tertangkap tangan sedang mencucuk raskin atau mengurangi takaran dalam karung. Atas perintah oknum yang merupakan koordinator pengangkutan raskin.
Namun sayangnya, otak aksi pencucukan yakni LW dan RR berhasil kabur.
Raskin sebanyak 500 karung tersebut berisi 15 kg namun dikurangi menjadi 13 kg - 14 kg. Dan saat ini sekira 160 karung raskin masih diamankan di Polres Gowa.
"Kita belum mengetahui pasti apakah pengurangan terjadi ada kerjasama antara pegawai bulog dengan pihak distributor atau kepala bulog nya sendiri, " ujarnya.
Sebelumnya, diawal Juli kemarin Polres Gowa sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bulog Gowa, Muh Nasir. Dari pemeriksaan, Nasir hanya menjelaskan proses pendistribusian raskin.
http://makassar.tribunnews.com/2015/07/29/berkurangnya-isi-raskin-polres-gowa-akan-periksa-surveyor-bulog-provinsi
Rabu, 29 Juli 2015
Warga Jatilihur Tolak Raskin
Rabu , 29 Juli 2015
RATUSAN warga Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, menolak pemberian progam Beras Keluarga Miskin (Raskin) dari pemerintah Kota Bekasi. Alasannya, warga tersebut masih tergolong keluarga mampu.
Demikian ditegaskan Staf Ekbang Kelurahan Jatiluhur, Ipan Nurjana. Dia mengaku, di wilayahnya terdapat 962 keluarga tepat sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin. Dari 12 RW yang ada di Kelurahan Jatiluhur, hanya 8 RW yang menerima raskin, 4 RW lainnya berada wilayah perumahan yang secara ekonomi warganya telah mapan dan tidak mau menerima raskin.
”Dari 962 RTS-PM yang ada di Jatiluhur tersebar di 8 RW dan 45 RT berada yang di perkampungan, sementara 4 RW yang berada di daerah perumahan tidak mau menerimanya, pasalnya secara ekonomi yang tinggal di perumahan sudah mapan. Ini bagus sekali, artinya pendistribusian raskin benar-benar tepat sasaran,” paparnya.
Kedelapan RW yang menjadi RTS-MP raskin, lanjutnya terbanyak di RW 03 yang terdiri dari 8 RT. Saat disinggung terkait pembayaran, pihaknya mengaku tidak mendapatkan kendala.
”Kalau RTS-MP sih terbanyak d iwilayah RW 03, kebetulan di RW 03 wilayahnya memang sangat luas dan penduduknya juga padat. Alhamdulillah, kalau pembayarannya cukup lancar, bahkan ada juga yang ketika mengambil raskin langsung dibayar hari itu juga, biasanya kalau yang begitu mereka (RT, red) mempunyai uang kas, jadi ditombokin pakai uang kas dulu,” ungkapnya.
Dia mengaku, pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap warga penerima raskin. ”Bertujuan guna mengetahui apakah menurun atau bahkan malah semakin meningkat warga yang berhak menerima raskin,” tandasnya. (len)
http://gobekasi.pojoksatu.id/2015/07/29/warga-jatilihur-tolak-raskin/
RATUSAN warga Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, menolak pemberian progam Beras Keluarga Miskin (Raskin) dari pemerintah Kota Bekasi. Alasannya, warga tersebut masih tergolong keluarga mampu.
Demikian ditegaskan Staf Ekbang Kelurahan Jatiluhur, Ipan Nurjana. Dia mengaku, di wilayahnya terdapat 962 keluarga tepat sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin. Dari 12 RW yang ada di Kelurahan Jatiluhur, hanya 8 RW yang menerima raskin, 4 RW lainnya berada wilayah perumahan yang secara ekonomi warganya telah mapan dan tidak mau menerima raskin.
”Dari 962 RTS-PM yang ada di Jatiluhur tersebar di 8 RW dan 45 RT berada yang di perkampungan, sementara 4 RW yang berada di daerah perumahan tidak mau menerimanya, pasalnya secara ekonomi yang tinggal di perumahan sudah mapan. Ini bagus sekali, artinya pendistribusian raskin benar-benar tepat sasaran,” paparnya.
Kedelapan RW yang menjadi RTS-MP raskin, lanjutnya terbanyak di RW 03 yang terdiri dari 8 RT. Saat disinggung terkait pembayaran, pihaknya mengaku tidak mendapatkan kendala.
”Kalau RTS-MP sih terbanyak d iwilayah RW 03, kebetulan di RW 03 wilayahnya memang sangat luas dan penduduknya juga padat. Alhamdulillah, kalau pembayarannya cukup lancar, bahkan ada juga yang ketika mengambil raskin langsung dibayar hari itu juga, biasanya kalau yang begitu mereka (RT, red) mempunyai uang kas, jadi ditombokin pakai uang kas dulu,” ungkapnya.
Dia mengaku, pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap warga penerima raskin. ”Bertujuan guna mengetahui apakah menurun atau bahkan malah semakin meningkat warga yang berhak menerima raskin,” tandasnya. (len)
http://gobekasi.pojoksatu.id/2015/07/29/warga-jatilihur-tolak-raskin/
Mantan Peratin Puramekar Diduga Tilap Raskin
Rabu, 29 Juli 2015
Liwa -- Mantan Peratin dua periode Pekon Puramekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Rusman, yang juga Ketua PAC PDIP Gedung Surian diduga telah melakukan penilapan bantuan raskin selama menjabat sebagai peratin.
Berdasarkan laporan beberapa warga dari jumlah kepala keluarga (KK) yakni 326 KK yang berhak menerima raskin hampir semuanya tidak dibagikan. Bahkan kalau pun dibagikan Rusman menaikan harga jual rasakin dari ketetapan Rp1.600/kg menjadi Rp2.200/kg.
"Dari awal saya tidak pernah mendapat jatah raskin, padahal dalam data nama saya tercantum," kata salah satu warga pekon Puramekar yang enggan disebutkan namanya.
Senada disampaikan warga dusun yang berinisial (SD), dirinya mengaku selama periode Rusman juga tidak pernah menerima raskin.
"Beberapa kali kami menagih raskin tetapi setiap kali meminta, peratinnya beralasan sudah habis. Memang kemana raskin itu? Apa dijual untuk mencalonka diri jadi anggota legislatif sampai hak kami warga yang kurang mampu dirampas juga,"ujarnya kecewa.
Sementara ketika dikonfirmasi, Rusman membantah bahwa dirinya melakukan penilapan raskin. Bahkan dia menyarankan warga melapor jika memang ada warga yang tidak menerima raskin.
"Kalau ada saya menyimpang raskin 1 kg saja maka saya akan ganti 1 truk ,itu janji saya. Bagi memang yang merasa berhak mendapat raskin itu silahkan komplain ke saya. Mereka semua tahu alamat saya,"kata Rusman saat dihubungi kepada pewarta, Selasa (28/7/2015).
Rusman mengaku dirinya tidak mempunyai wewenang untuk membagikan raskin, melainkan pemangku pekon. "Pemangku pekon mendapat amanah dari satgas pekon dan satgas pekon mendapat amanah dari satgas kecamatan.Semua itu (pembagian) sesuai alokasi yang ada, pokoknya janji saya kalau ada saya yang menyimpang 1 kg saja saya akan ganti 1 truk," tuturnya.
http://lampost.co/berita/mantan-peratin-puramekar-diduga-tilap-raskin
Liwa -- Mantan Peratin dua periode Pekon Puramekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Rusman, yang juga Ketua PAC PDIP Gedung Surian diduga telah melakukan penilapan bantuan raskin selama menjabat sebagai peratin.
Berdasarkan laporan beberapa warga dari jumlah kepala keluarga (KK) yakni 326 KK yang berhak menerima raskin hampir semuanya tidak dibagikan. Bahkan kalau pun dibagikan Rusman menaikan harga jual rasakin dari ketetapan Rp1.600/kg menjadi Rp2.200/kg.
"Dari awal saya tidak pernah mendapat jatah raskin, padahal dalam data nama saya tercantum," kata salah satu warga pekon Puramekar yang enggan disebutkan namanya.
Senada disampaikan warga dusun yang berinisial (SD), dirinya mengaku selama periode Rusman juga tidak pernah menerima raskin.
"Beberapa kali kami menagih raskin tetapi setiap kali meminta, peratinnya beralasan sudah habis. Memang kemana raskin itu? Apa dijual untuk mencalonka diri jadi anggota legislatif sampai hak kami warga yang kurang mampu dirampas juga,"ujarnya kecewa.
Sementara ketika dikonfirmasi, Rusman membantah bahwa dirinya melakukan penilapan raskin. Bahkan dia menyarankan warga melapor jika memang ada warga yang tidak menerima raskin.
"Kalau ada saya menyimpang raskin 1 kg saja maka saya akan ganti 1 truk ,itu janji saya. Bagi memang yang merasa berhak mendapat raskin itu silahkan komplain ke saya. Mereka semua tahu alamat saya,"kata Rusman saat dihubungi kepada pewarta, Selasa (28/7/2015).
Rusman mengaku dirinya tidak mempunyai wewenang untuk membagikan raskin, melainkan pemangku pekon. "Pemangku pekon mendapat amanah dari satgas pekon dan satgas pekon mendapat amanah dari satgas kecamatan.Semua itu (pembagian) sesuai alokasi yang ada, pokoknya janji saya kalau ada saya yang menyimpang 1 kg saja saya akan ganti 1 truk," tuturnya.
http://lampost.co/berita/mantan-peratin-puramekar-diduga-tilap-raskin
Selasa, 28 Juli 2015
Penyidik Polres Bojonegoro Panggil Kepala Gudang Bulog Kasus Raskin Berkutu
Selasa, 28 Juli 2015
TRIBUNNEWS.COM, BOJONEGORO - Selasa (28/7/2015) hari ini, penyidik Polres Bojonegoro berencana memeriksa seorang kepala gudang Badan Urusan Logistik Dubdrive Bojonegoro untuk kasus beras untuk orang miskin (raskin) berkutu.
Pemeriksaan ini yang pertama kalinya dilakukan penyidik terhadap kepala gudang Bulog tersebut.
Jika kepala gudang itu datang, penyidik akan menetapkan statusnya sebagai tersangka pendistribusian beras berkutu dan bermutu jelek sekitar dua bulan lalu.
"Mudah-mudahan yang bersangkutan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik," ungkap Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser kepada Surya (Tribunnews.com Network), Selasa (28/7/2015).
Menurut Hendri, jika dia datang, penyidik langsung menetapkan dia sebagai tersangka. Namun, jika tidak datang memenuhi panggilan penyidik hari ini, pihaknya akan memanggil dia hingga tiga kali.
Hendri enggan menyebutkan, siapa kepala gudang Bulog yang akan diperiksa.
Menurut Hendri, penyidik bakal menjerat kepala gudang Bulog itu menggunakan undang-undang pangan karena menyebarkan pangan tidak sesuai mutu.
"Yang jelas, nama sudah kami kantongi," ujarnya.
Sebelumnya, penyidikan itu dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga mengenai buruknya kualitas raskin.
Raskin tersebut berkutu dan bubuken (sebagian menjadi tepung).
Penyidik kemudian mengamankan beras yang akan didistribusikan kepada warga itu sekitar 800 ton.
TRIBUNNEWS.COM, BOJONEGORO - Selasa (28/7/2015) hari ini, penyidik Polres Bojonegoro berencana memeriksa seorang kepala gudang Badan Urusan Logistik Dubdrive Bojonegoro untuk kasus beras untuk orang miskin (raskin) berkutu.
Pemeriksaan ini yang pertama kalinya dilakukan penyidik terhadap kepala gudang Bulog tersebut.
Jika kepala gudang itu datang, penyidik akan menetapkan statusnya sebagai tersangka pendistribusian beras berkutu dan bermutu jelek sekitar dua bulan lalu.
"Mudah-mudahan yang bersangkutan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik," ungkap Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser kepada Surya (Tribunnews.com Network), Selasa (28/7/2015).
Menurut Hendri, jika dia datang, penyidik langsung menetapkan dia sebagai tersangka. Namun, jika tidak datang memenuhi panggilan penyidik hari ini, pihaknya akan memanggil dia hingga tiga kali.
Hendri enggan menyebutkan, siapa kepala gudang Bulog yang akan diperiksa.
Menurut Hendri, penyidik bakal menjerat kepala gudang Bulog itu menggunakan undang-undang pangan karena menyebarkan pangan tidak sesuai mutu.
"Yang jelas, nama sudah kami kantongi," ujarnya.
Sebelumnya, penyidikan itu dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga mengenai buruknya kualitas raskin.
Raskin tersebut berkutu dan bubuken (sebagian menjadi tepung).
Penyidik kemudian mengamankan beras yang akan didistribusikan kepada warga itu sekitar 800 ton.
Hari Ini Satu Orang Bulog Dipanggil Sebagai Tersangka Kasus Raskin Berkutu
Selasa, 28 Juli 2015
suarabojonegoro.com - Akhirnya kasus raskin tidak layak konsumsi yang didistribusikan untuk rakyat miskin (raskin) di Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro menetapkan satu tersangka.
"Sudah ada satu tersangka, besok Selasa (28/7) (hari ini.red) akan kami panggil sebagai tersangka," kata Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser.
Menurutnya satu tersangka tersebut adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pendistribusian raskin di Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang berkwalitas buruk dan tidak layak konsumsi.
"Tersangka orang dari pihak Bulog bukan rekanan," tambahnya.
Lebih lanjut, Kapolres juga memaparkan satu tersangka yang merupakan salah satu kepala di Bulog Subdivre 3 Bojonegoro hari ini akan dipanggil sebagai tersangka dan jika tidak datang maka akan ada panggilan kedua dan penjemputan paksa.
"Ada beberapa pelanggaran hukum yang dilanggar salah satunya adalah UU Pangan," tandas AKBP Hendri. (Ney)
http://www.suarabojonegoro.com/2015/07/hari-ini-satu-orang-bulog-dipanggil.html
suarabojonegoro.com - Akhirnya kasus raskin tidak layak konsumsi yang didistribusikan untuk rakyat miskin (raskin) di Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro menetapkan satu tersangka.
"Sudah ada satu tersangka, besok Selasa (28/7) (hari ini.red) akan kami panggil sebagai tersangka," kata Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser.
Menurutnya satu tersangka tersebut adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pendistribusian raskin di Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang berkwalitas buruk dan tidak layak konsumsi.
"Tersangka orang dari pihak Bulog bukan rekanan," tambahnya.
Lebih lanjut, Kapolres juga memaparkan satu tersangka yang merupakan salah satu kepala di Bulog Subdivre 3 Bojonegoro hari ini akan dipanggil sebagai tersangka dan jika tidak datang maka akan ada panggilan kedua dan penjemputan paksa.
"Ada beberapa pelanggaran hukum yang dilanggar salah satunya adalah UU Pangan," tandas AKBP Hendri. (Ney)
http://www.suarabojonegoro.com/2015/07/hari-ini-satu-orang-bulog-dipanggil.html
Bisnis Raskin di Ambon Menggiurkan
Senin, 27 Juli 2015
AMBON - Penjualan beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang selama ini terjadi di sejumlah desa di Ambon diduga tak sesuai dengan ketentuan. Karena ternyata masih ada kelurahan/desa di Kota Ambon yang mengambil untung dari penjualan raskin di masyarakat. Nyatanya, harga beli raskin di Bulog lebih rendah dari harga jual ke masyarakat. Selisihnya bisa Rp 400 per kilogram.
Sesuai ketentuan setiap KK mendapat jatah 15 kilogram raskin setiap bulannya. Masyarakat yang mendapat kupon bisa langsung datang ke kantor desa/kelurahan untuk membeli raskin. Namun, harga per karung yang dijual desa kepada masyarakat sebesar Rp 31.000. Padahal kalau dihitung hitung, harga beli dari bulog Rp 1.600 per kilogram atau Rp 24.000 per karung.
Salah satu warga Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Rahma mengaku setiap membeli raskin dirinya harus membayar Rp 31 .000. Ia pun tidak mengetahui harga per kilogram yang dijual bulog kepada pihak desa/kelurahan.
“Kita biasa beli harganya Rp 31 ribu. Kita juga tidak tahu harga perkilonya. Karena kan dijatahi sekarung ukuran 15 kilo,” ujarnya, Sabtu (25/7).
Ia menandaskan, pihaknya juga tidak pernah mau bertanya-tanya kepada pihak kelurahan. Lantaran mendapatkan jatah raskin saja, dirinya sudah sangat bersyukur.
Setelah koran ini melakukan konfirmasi dengan Kepala Bidang Pelayanan Perum Bulog Maluku-Maluku Utara, Kadir Kosso, ia mengaku kaget di Kota Ambon ada desa/kelurahan yang menjual dengan harga demikian.
“Kalau diluar Ambon dijual agak mahal memang wajar. Karena ada biaya transportasi dengan jarak yang cukup jauh. Tapi kalau di dalam kota, harga itu tergolong mahal,” ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan standar harga jual raskin. Lantaran, yang diketahui, Bulog menjual raskin kepada distributor atau desa/kelurahan/kecamatan dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Untuk selanjutnya mau dijual berapa, Bulog tidak memiliki kewenangan sampai kesitu.
“Kalau harga jual demikian. Itu terserah masyarakat saja. Kalau mereka tidak keberatan ya tidak apa-apa,” tukasnya.
Ia menyebutkan, ada beberapa kemungkinan yang membuat harga jual mahal. Bisa saja, pihak desa/kelurahan menaikkan harga jual, guna membayar upah petugas yang melayani masyarakat membeli raskin atau kemungkinan-kemungkinan lainnya yang buat harga jual menjadi mahal. (CR5)
AMBON - Penjualan beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang selama ini terjadi di sejumlah desa di Ambon diduga tak sesuai dengan ketentuan. Karena ternyata masih ada kelurahan/desa di Kota Ambon yang mengambil untung dari penjualan raskin di masyarakat. Nyatanya, harga beli raskin di Bulog lebih rendah dari harga jual ke masyarakat. Selisihnya bisa Rp 400 per kilogram.
Sesuai ketentuan setiap KK mendapat jatah 15 kilogram raskin setiap bulannya. Masyarakat yang mendapat kupon bisa langsung datang ke kantor desa/kelurahan untuk membeli raskin. Namun, harga per karung yang dijual desa kepada masyarakat sebesar Rp 31.000. Padahal kalau dihitung hitung, harga beli dari bulog Rp 1.600 per kilogram atau Rp 24.000 per karung.
Salah satu warga Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Rahma mengaku setiap membeli raskin dirinya harus membayar Rp 31 .000. Ia pun tidak mengetahui harga per kilogram yang dijual bulog kepada pihak desa/kelurahan.
“Kita biasa beli harganya Rp 31 ribu. Kita juga tidak tahu harga perkilonya. Karena kan dijatahi sekarung ukuran 15 kilo,” ujarnya, Sabtu (25/7).
Ia menandaskan, pihaknya juga tidak pernah mau bertanya-tanya kepada pihak kelurahan. Lantaran mendapatkan jatah raskin saja, dirinya sudah sangat bersyukur.
Setelah koran ini melakukan konfirmasi dengan Kepala Bidang Pelayanan Perum Bulog Maluku-Maluku Utara, Kadir Kosso, ia mengaku kaget di Kota Ambon ada desa/kelurahan yang menjual dengan harga demikian.
“Kalau diluar Ambon dijual agak mahal memang wajar. Karena ada biaya transportasi dengan jarak yang cukup jauh. Tapi kalau di dalam kota, harga itu tergolong mahal,” ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan standar harga jual raskin. Lantaran, yang diketahui, Bulog menjual raskin kepada distributor atau desa/kelurahan/kecamatan dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Untuk selanjutnya mau dijual berapa, Bulog tidak memiliki kewenangan sampai kesitu.
“Kalau harga jual demikian. Itu terserah masyarakat saja. Kalau mereka tidak keberatan ya tidak apa-apa,” tukasnya.
Ia menyebutkan, ada beberapa kemungkinan yang membuat harga jual mahal. Bisa saja, pihak desa/kelurahan menaikkan harga jual, guna membayar upah petugas yang melayani masyarakat membeli raskin atau kemungkinan-kemungkinan lainnya yang buat harga jual menjadi mahal. (CR5)
Senin, 27 Juli 2015
Warga Bandarbaru Desak Usut Penggelapan Raskin
Minggu, 26 Juli 2015
SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Warga Gampong Peub Lhok Nibong, Kecamatan Bandarbaru, Pidie Jaya (Pijay) mendesak aparat kepolisian Polsek setempat untuk segera mengusut kasus penggelapan beras untuk rakyat miskin (Raskin) gratis bantuan pemerintah sebanyak 22 Sak dengan memanggil Keuchik gampong setempat.
"Sampai saat ini baru dipanggil dan dimintai keterangan dari empat sksi saja,"sebut Aiyub M Yacob kepada Serambinews.com, Minggu (26/7/2015) selaku salah satu saksi.
Dijelaskan keempat saksi yang telah dimintai keterangan sejak satu pekan lalu yaitu, Aiyub M Yacob, Abdullah Amin, M Harun Usman, dan Abu Bakar Abdurahman. Dari berbagai keterangan saksi, beras Raskin dijual kepada M Ali lalu dijual kepada Mahdi. Adapun barang bukti dari masyarakat sebanyak 22 sak atau setara 330 Kg.
Tak hanya sebatas itu, pihak Keuchik juga menggutip biaya transportasi pada setiap Kepala Keluarga (KK) Rp 2.000 dari 307 KK penerima (Rp 614.000). "Artinya masyarakat telah dirugikan oleh ulah Keuchik hingga mencapai Rp 3 juta lebih,"ujarnya. (*)
SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Warga Gampong Peub Lhok Nibong, Kecamatan Bandarbaru, Pidie Jaya (Pijay) mendesak aparat kepolisian Polsek setempat untuk segera mengusut kasus penggelapan beras untuk rakyat miskin (Raskin) gratis bantuan pemerintah sebanyak 22 Sak dengan memanggil Keuchik gampong setempat.
"Sampai saat ini baru dipanggil dan dimintai keterangan dari empat sksi saja,"sebut Aiyub M Yacob kepada Serambinews.com, Minggu (26/7/2015) selaku salah satu saksi.
Dijelaskan keempat saksi yang telah dimintai keterangan sejak satu pekan lalu yaitu, Aiyub M Yacob, Abdullah Amin, M Harun Usman, dan Abu Bakar Abdurahman. Dari berbagai keterangan saksi, beras Raskin dijual kepada M Ali lalu dijual kepada Mahdi. Adapun barang bukti dari masyarakat sebanyak 22 sak atau setara 330 Kg.
Tak hanya sebatas itu, pihak Keuchik juga menggutip biaya transportasi pada setiap Kepala Keluarga (KK) Rp 2.000 dari 307 KK penerima (Rp 614.000). "Artinya masyarakat telah dirugikan oleh ulah Keuchik hingga mencapai Rp 3 juta lebih,"ujarnya. (*)
Kerap Susut, Pemkab Lebak Diminta Sediakan Timbangan di Titik Distribusi Raskin
Minggu, 26 Juli 2015
LEBAK, indopos.co.id – Pemerintah Kabupaten Lebak,B anten, dalam hal ini Bagian Ekonomi, diminta untuk mengalokasian bantuan timbangan di setiap titik distribusi beras untuk orang miskin (raskin) yang ada di Kabupaten Lebak, karena banyak ditemukan adanya penyusutan volume raskin yang sampai ke penerima manfaat.
”Berdasarkan hasil pantauan dilapangan, dibeberapa titik pendistribusian raskin ditemukan adanya penyusutan berat dari raskin.Karena selama ini kebanyakan hanya menghitung jumlah karung yang dikirim, tanpa tahu berat dari raskin yang berada dalam karung itu,” ujar Ahmad Syarif, seorang aktivis dari Komunas di Rangkasbitung, Minggu (26/7).
Oleh sebab itu menurut Syarif, tidak ada salahnya Pemerintah Kabupaten Lebak menyediakan timbangan di setiap titik pendistribusian Raskin.Karena sangat penting untuk menakar berat beras yang dialokasikan, karena selama ini kami mensinyalir timbangan atau berat raskin tidak stabil. Dan selama melakukan pantauan dibeberapa titik ditemukan adanya dugaan kekurangan volume disetiap karungnya.
“Kami mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini bagian ekonomi untuk mengalokasikan dana untuk pengadaan timbangan disetiap titik pendistribusian raskin," katanya.
Sementara kepala Subdivre Badan urusan Logistik (Subdivre Bulog) Lebak, Herman Sadik yang dikonfirmasi,terkait tudingan adanya pemgurangan volume raskin menegaskan, isu seperti itu tidak ada dan tidak benar adanya dan terkesan mengada ada.
“Saya pastikan,volume raskin sesuai dengan yang tertera dalam karung, dan tidak ada pengurangan jumlah dan volume yang ada di kemasan milik Bulog,” katanya.
Bahkan Herman menantang kepada pihak pihak yang mencurigai adanya pengurangan volume raskin dalam karung, untuk dapat membuktikan tudingannya,” Silahkan buktikan,jika menemukan adanya pengurangan volume raskin,saya siap untuk bertanggungjawab,” tegasnya.(yas)
http://www.indopos.co.id/2015/07/kerap-susut-pemkab-lebak-diminta-sediakan-timbangan-di-titik-distribusi-raskin.html
LEBAK, indopos.co.id – Pemerintah Kabupaten Lebak,B anten, dalam hal ini Bagian Ekonomi, diminta untuk mengalokasian bantuan timbangan di setiap titik distribusi beras untuk orang miskin (raskin) yang ada di Kabupaten Lebak, karena banyak ditemukan adanya penyusutan volume raskin yang sampai ke penerima manfaat.
”Berdasarkan hasil pantauan dilapangan, dibeberapa titik pendistribusian raskin ditemukan adanya penyusutan berat dari raskin.Karena selama ini kebanyakan hanya menghitung jumlah karung yang dikirim, tanpa tahu berat dari raskin yang berada dalam karung itu,” ujar Ahmad Syarif, seorang aktivis dari Komunas di Rangkasbitung, Minggu (26/7).
Oleh sebab itu menurut Syarif, tidak ada salahnya Pemerintah Kabupaten Lebak menyediakan timbangan di setiap titik pendistribusian Raskin.Karena sangat penting untuk menakar berat beras yang dialokasikan, karena selama ini kami mensinyalir timbangan atau berat raskin tidak stabil. Dan selama melakukan pantauan dibeberapa titik ditemukan adanya dugaan kekurangan volume disetiap karungnya.
“Kami mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini bagian ekonomi untuk mengalokasikan dana untuk pengadaan timbangan disetiap titik pendistribusian raskin," katanya.
Sementara kepala Subdivre Badan urusan Logistik (Subdivre Bulog) Lebak, Herman Sadik yang dikonfirmasi,terkait tudingan adanya pemgurangan volume raskin menegaskan, isu seperti itu tidak ada dan tidak benar adanya dan terkesan mengada ada.
“Saya pastikan,volume raskin sesuai dengan yang tertera dalam karung, dan tidak ada pengurangan jumlah dan volume yang ada di kemasan milik Bulog,” katanya.
Bahkan Herman menantang kepada pihak pihak yang mencurigai adanya pengurangan volume raskin dalam karung, untuk dapat membuktikan tudingannya,” Silahkan buktikan,jika menemukan adanya pengurangan volume raskin,saya siap untuk bertanggungjawab,” tegasnya.(yas)
http://www.indopos.co.id/2015/07/kerap-susut-pemkab-lebak-diminta-sediakan-timbangan-di-titik-distribusi-raskin.html
Minggu, 26 Juli 2015
Warga Ancam ’’Serbu’’ Polres
SABTU, 25 JULI 2015
BLAMBANGANUMPU - Belum adanya perkembangan berarti penyelidikan dugaan kasus penyelewengan raskin di Kampung Jukuhbatu, Kecamatan Banjit, Waykanan, mengundang reaksi. Sekretaris elemen masyarakat Topan Waykanan Syahrial Effendi mempertanyakan kasus yang terkesan mandek itu. ’’Semua bukti telah kami sampaikan kepada penyidik. Saksi-saksi dan satgas raskin juga telah diperiksa, tetapi mengapa hingga sekarang belum juga ada yang ditetapkan sebagai tersangka?” tandas Syahrial yang juga ketua Forum HKm (Hutan Kemasyarakatan) Waykanan kemarin.
Dia menerangkan, pihaknya mendampingi masyarakat Jukuhbatu menyampaikan pengaduan ke polres pada 2 April 2015 lalu. Kerugian telah dikalkulasi tipikor polres, termasuk pihak Bulog juga sudah diperiksa oleh penyidik, tetapi belum ada juga yang jadi tersangka.
Menurut dia, hal itu tentu memunculkan tanda tanya. Bahkan, bisa saja warga akan “serbu” Polres. Warga akan mempertanyakan langsung perkembangan kasus itu. “Warga sudah siap demo ke Polres kalau dalam waktu dekat ini tidak ada ketentuan akan kelanjutan kasus ini,” tegas Syahrial.
Terpisah, Kanit Tipikor Polres Waykanan Iptu Saipul Nawas mendampingi Kasatreskrim Polres AKP Ardhy Agung Permadi menerangkan bahwa penyelidikan dan penetapan tersangka dalam kasus Tipikor tidak semudah tindak pidana umum. Sebab harus memenuhi berbagai kriteria. Saat ini pihaknya masih melaksanakan hal itu.
Ditegaskan, polres tidak pernah mendiamkan kasus yang masuk dan tidak akan pernah mau diintimidasi pihak lain dalam penegakan hukum. Tetapi tentunya sebelum menetapkan seorang tersangka harus terlebih dahulu terpenuhi semua syaratnya. Ini agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi tersangka.
“Dan perlu saya jelaskan kami masih harus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang warga Kampung Jukuh Batu lagi, dan setelah itu baru akan melakukan audit investigasi guna mengetahui berapa kerugian negara yang diakibatkan perbuatan tersebut. Hasilnya baru nanti kita ketahui dan menetapkan tersangka atas kasus ini,” tegas Saipul. (sah/c1/adi)
http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/86352-warga-ancam-serbu-polres
BLAMBANGANUMPU - Belum adanya perkembangan berarti penyelidikan dugaan kasus penyelewengan raskin di Kampung Jukuhbatu, Kecamatan Banjit, Waykanan, mengundang reaksi. Sekretaris elemen masyarakat Topan Waykanan Syahrial Effendi mempertanyakan kasus yang terkesan mandek itu. ’’Semua bukti telah kami sampaikan kepada penyidik. Saksi-saksi dan satgas raskin juga telah diperiksa, tetapi mengapa hingga sekarang belum juga ada yang ditetapkan sebagai tersangka?” tandas Syahrial yang juga ketua Forum HKm (Hutan Kemasyarakatan) Waykanan kemarin.
Dia menerangkan, pihaknya mendampingi masyarakat Jukuhbatu menyampaikan pengaduan ke polres pada 2 April 2015 lalu. Kerugian telah dikalkulasi tipikor polres, termasuk pihak Bulog juga sudah diperiksa oleh penyidik, tetapi belum ada juga yang jadi tersangka.
Menurut dia, hal itu tentu memunculkan tanda tanya. Bahkan, bisa saja warga akan “serbu” Polres. Warga akan mempertanyakan langsung perkembangan kasus itu. “Warga sudah siap demo ke Polres kalau dalam waktu dekat ini tidak ada ketentuan akan kelanjutan kasus ini,” tegas Syahrial.
Terpisah, Kanit Tipikor Polres Waykanan Iptu Saipul Nawas mendampingi Kasatreskrim Polres AKP Ardhy Agung Permadi menerangkan bahwa penyelidikan dan penetapan tersangka dalam kasus Tipikor tidak semudah tindak pidana umum. Sebab harus memenuhi berbagai kriteria. Saat ini pihaknya masih melaksanakan hal itu.
Ditegaskan, polres tidak pernah mendiamkan kasus yang masuk dan tidak akan pernah mau diintimidasi pihak lain dalam penegakan hukum. Tetapi tentunya sebelum menetapkan seorang tersangka harus terlebih dahulu terpenuhi semua syaratnya. Ini agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi tersangka.
“Dan perlu saya jelaskan kami masih harus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang warga Kampung Jukuh Batu lagi, dan setelah itu baru akan melakukan audit investigasi guna mengetahui berapa kerugian negara yang diakibatkan perbuatan tersebut. Hasilnya baru nanti kita ketahui dan menetapkan tersangka atas kasus ini,” tegas Saipul. (sah/c1/adi)
http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/86352-warga-ancam-serbu-polres
Kamis, 23 Juli 2015
Beras Raskin Bau Apek
Kamis, 23 Juli 2015
Bulog: Jika Benar Kami Siap Ganti
PALANGKA RAYA - Dikeluhkannya beras apek oleh warga penerima beras miskin (Raskin) di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya langsung disikapi Badan Urusan Logistik (Bulog) dan lurah setempat. Petugas Satker Raskin Bulog Palangka Raya, Sisi menegaskan, jika benar beras yang diterima apek maka pihaknya (Bulog, Red) siap mengganti beras tersebut dengan yang baru.
“Selama ini beras yang kami distribusikan tak pernah dikomplain, hanya saja informasinya ada warga Kelurahan Palangka yang mengeluh,” tuturnya didampingi rekan timnya di Kelurahan Palangka, kemarin (22/7).
Menurutnya, kecil kemungkinan jika beras yang didistribusikan ke kelurahan apek atau tak layak konsumsi. Pasalnya, setiap kali beras keluar gudang pihak kelurahan selalu dirangkul untuk sama-sama melakukan peninjauan. Bahkan, lanjut dia, beras yang ada di gudang Bulog semuanya telah disortir untuk mengetahui sejauh mana kualitasnya.
“Intinya kami bertanggung jawab, jika beras kami tak layak konsumsi,” tukasnya.
Sementara, Lurah Palangka, Surya Omega mengaku belum mendapat informasi jika warganya telah mendapatkan beras apek. Pasalnya, jelas Omega, selama dirinya menjabat sebagai lurah, beras Raskin yang didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSM) melalui RT tak pernah mengalami masalah.
“Saya belum tahu jika ada masyarakat yang mengeluh,” terangnya.
Disinggung, apakah di Kelurahan Palangka beras Raskin kerap mengendap? Omega menegaskan, dari pendistribusian kepada 599 kepala keluarga pihaknya hanya membutuhkan waktu satu hari. Jika dibilang terjadi pengendapan, sebagai lurah dia merasa keberatan.
“Kami bekerja sama dengan RT dalam pendistribusian beras, sehingga prosesnya cepat dan tak pernah mengendap hingga beberapa hari,” jelasnya. (pri)
http://kaltengpos.web.id/berita/detail/21974/beras-raskin-bau-apek.html
Bulog: Jika Benar Kami Siap Ganti
PALANGKA RAYA - Dikeluhkannya beras apek oleh warga penerima beras miskin (Raskin) di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya langsung disikapi Badan Urusan Logistik (Bulog) dan lurah setempat. Petugas Satker Raskin Bulog Palangka Raya, Sisi menegaskan, jika benar beras yang diterima apek maka pihaknya (Bulog, Red) siap mengganti beras tersebut dengan yang baru.
“Selama ini beras yang kami distribusikan tak pernah dikomplain, hanya saja informasinya ada warga Kelurahan Palangka yang mengeluh,” tuturnya didampingi rekan timnya di Kelurahan Palangka, kemarin (22/7).
Menurutnya, kecil kemungkinan jika beras yang didistribusikan ke kelurahan apek atau tak layak konsumsi. Pasalnya, setiap kali beras keluar gudang pihak kelurahan selalu dirangkul untuk sama-sama melakukan peninjauan. Bahkan, lanjut dia, beras yang ada di gudang Bulog semuanya telah disortir untuk mengetahui sejauh mana kualitasnya.
“Intinya kami bertanggung jawab, jika beras kami tak layak konsumsi,” tukasnya.
Sementara, Lurah Palangka, Surya Omega mengaku belum mendapat informasi jika warganya telah mendapatkan beras apek. Pasalnya, jelas Omega, selama dirinya menjabat sebagai lurah, beras Raskin yang didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSM) melalui RT tak pernah mengalami masalah.
“Saya belum tahu jika ada masyarakat yang mengeluh,” terangnya.
Disinggung, apakah di Kelurahan Palangka beras Raskin kerap mengendap? Omega menegaskan, dari pendistribusian kepada 599 kepala keluarga pihaknya hanya membutuhkan waktu satu hari. Jika dibilang terjadi pengendapan, sebagai lurah dia merasa keberatan.
“Kami bekerja sama dengan RT dalam pendistribusian beras, sehingga prosesnya cepat dan tak pernah mengendap hingga beberapa hari,” jelasnya. (pri)
http://kaltengpos.web.id/berita/detail/21974/beras-raskin-bau-apek.html
Volume Raskin Disinyalir Berkurang, Pemkab Diminta Alokasikan Bantuan Timbangan
Rabu, 22 Juli 2015
RANGKASBITUNG, BANPOS - Pemkab Lebak diminta untuk mengalokasikan bantuan timbangan di sejumlah titik distribusi Raskin yang ada di Kabupaten Lebak. Pasalnya, volume Raskin disinyalir mengalami pengurangan atau menyusut.
“Kita pikir tidak ada salahnya pemerintah kabupaten menyediakan timbangan disetiap titik pendistribusian Raskin, sebab itu sangat penting untuk menakar berat beras yang dialokasikan, karena selama ini kami mensinyalir timbangan atau berat raskin tak stabil,” ungkap Aktivis Omunas, Ahmad Syarif, Rabu (22/7/2015)
Dia memaparkan, jika pihaknya menemukan dibeberapa titik adanya kekurangan volume beras disetiap karungnya.
“Kami mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini bagian ekonomi untuk mengalokasikan dana untuk pengadaan timbangan disetiap titik pendistribusian raskin,” Katanya.
Berdasarkan pantauannya, dibeberapa titik pendistribusian raskin, jumlah volume berasnya menciut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kebanyakan orang dikampung melihat beras tersebut sesuai dengan takaran, padahal jika ditakar ulang volume beras tersebut menciut,”paparnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, Herman Sadik menampik isu terkait pengurangan volume beras raskin tersebut.
“Di Kabupaten Lebak itu bulog baik penakaran ataupun pendistribusiannya sudah bagus dan akurat,” kilahnya. (ADE)
RANGKASBITUNG, BANPOS - Pemkab Lebak diminta untuk mengalokasikan bantuan timbangan di sejumlah titik distribusi Raskin yang ada di Kabupaten Lebak. Pasalnya, volume Raskin disinyalir mengalami pengurangan atau menyusut.
“Kita pikir tidak ada salahnya pemerintah kabupaten menyediakan timbangan disetiap titik pendistribusian Raskin, sebab itu sangat penting untuk menakar berat beras yang dialokasikan, karena selama ini kami mensinyalir timbangan atau berat raskin tak stabil,” ungkap Aktivis Omunas, Ahmad Syarif, Rabu (22/7/2015)
Dia memaparkan, jika pihaknya menemukan dibeberapa titik adanya kekurangan volume beras disetiap karungnya.
“Kami mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini bagian ekonomi untuk mengalokasikan dana untuk pengadaan timbangan disetiap titik pendistribusian raskin,” Katanya.
Berdasarkan pantauannya, dibeberapa titik pendistribusian raskin, jumlah volume berasnya menciut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kebanyakan orang dikampung melihat beras tersebut sesuai dengan takaran, padahal jika ditakar ulang volume beras tersebut menciut,”paparnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, Herman Sadik menampik isu terkait pengurangan volume beras raskin tersebut.
“Di Kabupaten Lebak itu bulog baik penakaran ataupun pendistribusiannya sudah bagus dan akurat,” kilahnya. (ADE)
Lagi, Warga Keluhkan Kualitas Raskin
Rabu, 22 Juli 2015
WARU – Meski sering diprotes, kualitas beras untuk warga miskin (raskin) belum juga membaik. Pihak desa hanya bisa ngelus dada ketika ada komplain dari warga penerima raskin. “Sebetulnya saya enggak tega melihat kondisi beras seperti itu.
Tapi mau bagaimana lagi? Kami ini hanya bertugas menyalurkan raskin kepada warga yang berhak,” ujar Nawawi, staf Pemerintah Desa Kureksari, Kecamatan Waru, kemarin. Menurut dia, sejak program raskin digulirkan beberapa tahun lalu, mutu beras raskin tak kunjung membaik meski sering dikeluhkan.
Sekitar tiga bulan lalu pihaknya terpaksa mengembalikan raskin ke kabupaten karena sangat tidak layak konsumsi. “Kutunya banyak,” cerita Nawawi. Beras rusak itu kemudiandiganti dengan raskin baru. Mutunya pun tak bagus meski masih bisa dikonsumsi.
Nawawi mengaku sering melaporkan kondisi raskin setiap kali sosialisasi yang diadakan pemkab. Namun, pemkab tak bisa berbuat banyak karena program jaring pengaman sosial ini dari pemerintah pusat.
“Tugas kami hanya mengajukan nama-nama warga yang berhak menerima raskin,” katanya. Dengan harga Rp 1.600 per kilogram, menurut Nawawi, beras untuk keluarga miskin ini tidak akan pernah ditemukan di pasar mana pun. Nawawi pernah mencoba memasak raskin dan merasakannya secara langsung. Beberapa kali gagal karena airnya kurang.
“Beda dengan beras biasa di pasar, raskin ini harus pakai banyak air. Kalau tidak akan mengeras seperti kerak,” tuturnya. Dia menganjurkan sebaiknya beras raskin ini dicampur dengan beras biasa. Hasilnya akan jauh lebih bagus.
“Warga di sini umumnya sudah sangat paham kalau raskin itu perlu dioplos beras biasa. Enggak bagus kalau dimasak begitu saja,” katanya. Meski sering dikeluhkan karena kualitasnya yang apkiran, Nawawi berharap program raskin ini tetap dilanjutkan.
Sebab, masih banyak warga kurang mampu yang kesulitan membeli beras dengan harga pasar. Bagaimana kalau raskin diganti uang? Boleh saja, kata Nawawi. Asalkan besaran uangnya disesuaikan dengan harga beras di pasar. “Kalau diganti uang Rp 1600, jelas enggak bisa membeli beras di pasar,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meminta SKPD terkait agar memperbaiki kualitas beras yang digelontor untuk warga miskin. Pria yang akrab disapa Abah Ipul ini juga berjanji memastikan kondisi beras layak konsumsi.
“Saya minta agar raskin ini benar-benar diterima keluarga miskin di Sidoarjo. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan raskin, misalnya dengan menjualnya lagi,” tegasnya. (nis/rek)
http://dprd-sidoarjokab.go.id/lagi-warga-keluhkan-kualitas-raskin.html
WARU – Meski sering diprotes, kualitas beras untuk warga miskin (raskin) belum juga membaik. Pihak desa hanya bisa ngelus dada ketika ada komplain dari warga penerima raskin. “Sebetulnya saya enggak tega melihat kondisi beras seperti itu.
Tapi mau bagaimana lagi? Kami ini hanya bertugas menyalurkan raskin kepada warga yang berhak,” ujar Nawawi, staf Pemerintah Desa Kureksari, Kecamatan Waru, kemarin. Menurut dia, sejak program raskin digulirkan beberapa tahun lalu, mutu beras raskin tak kunjung membaik meski sering dikeluhkan.
Sekitar tiga bulan lalu pihaknya terpaksa mengembalikan raskin ke kabupaten karena sangat tidak layak konsumsi. “Kutunya banyak,” cerita Nawawi. Beras rusak itu kemudiandiganti dengan raskin baru. Mutunya pun tak bagus meski masih bisa dikonsumsi.
Nawawi mengaku sering melaporkan kondisi raskin setiap kali sosialisasi yang diadakan pemkab. Namun, pemkab tak bisa berbuat banyak karena program jaring pengaman sosial ini dari pemerintah pusat.
“Tugas kami hanya mengajukan nama-nama warga yang berhak menerima raskin,” katanya. Dengan harga Rp 1.600 per kilogram, menurut Nawawi, beras untuk keluarga miskin ini tidak akan pernah ditemukan di pasar mana pun. Nawawi pernah mencoba memasak raskin dan merasakannya secara langsung. Beberapa kali gagal karena airnya kurang.
“Beda dengan beras biasa di pasar, raskin ini harus pakai banyak air. Kalau tidak akan mengeras seperti kerak,” tuturnya. Dia menganjurkan sebaiknya beras raskin ini dicampur dengan beras biasa. Hasilnya akan jauh lebih bagus.
“Warga di sini umumnya sudah sangat paham kalau raskin itu perlu dioplos beras biasa. Enggak bagus kalau dimasak begitu saja,” katanya. Meski sering dikeluhkan karena kualitasnya yang apkiran, Nawawi berharap program raskin ini tetap dilanjutkan.
Sebab, masih banyak warga kurang mampu yang kesulitan membeli beras dengan harga pasar. Bagaimana kalau raskin diganti uang? Boleh saja, kata Nawawi. Asalkan besaran uangnya disesuaikan dengan harga beras di pasar. “Kalau diganti uang Rp 1600, jelas enggak bisa membeli beras di pasar,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meminta SKPD terkait agar memperbaiki kualitas beras yang digelontor untuk warga miskin. Pria yang akrab disapa Abah Ipul ini juga berjanji memastikan kondisi beras layak konsumsi.
“Saya minta agar raskin ini benar-benar diterima keluarga miskin di Sidoarjo. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan raskin, misalnya dengan menjualnya lagi,” tegasnya. (nis/rek)
http://dprd-sidoarjokab.go.id/lagi-warga-keluhkan-kualitas-raskin.html
Rabu, 22 Juli 2015
Jatah Raskin, Kades Sumber Agung Kab. SBT palsukan Paraf warga
Selasa, 21 Juli 2015
Seram Bagian Timur(Care)-Kamarudin 30, Mantan Sekretaris Desa Sumber Agung Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku mengungkapkan ada banyak pemalsuan paraf warga oleh Kepala Desa (Kades) Sumber Agung terkait pembagian Beras Miskin (Raskin) 2014 kepada warga, ungkapnya kepada team Cahayareformasi.com Minggu, 19/7 saat ditemui di kediamannya di Desa Sumber Agung
Dikatakan, banyak warga yang membeli Raskin tanpa dimintai parafnya, namun dalam data pembukuan Raskin 2014 nama-nama warga tersebut dengan sendirinya langsung dibubuhi dengan paraf.
“Bahkan nama sayapun ada dalam data pembukuan tersebut disertai dengan paraf sementara saya tidak pernah melakukan paraf pada saat pembelian Raskin, inikan merupakan suatu penipuan serta pemalsuan dokumen,”bebernya .
Ironisnya lagi kata Kamarudin, jatah Raskin yang seharusnya masuk di Desa Sumber Agung sebanyak 5 Ton, namun yang terdistribusi hanya sebanyak 3,5 Ton di Desa tersebut. “Saat kami menanyakan Ibu Kades beliau sampaikan jatah Raskin untuk Desa Sumber Agung hanya 3,5 Ton, sedangkan saat kami menanyakan langsung ke Camat, dijelaskan bahwa jatah Raskin untuk Desa Sumber Agung sebanyak 5 Ton, bahkan ada lebih sedikit, lagi-lagi kami telah ditipu oleh Kades Sumber Agung,” kesalnya.
Pria yang kesehariannya sebagai petani ini juga menambahkan, saat diselidiki terkait Raskin yang digelapkan sebanyak 1,5 Ton tersebut, ditemukan baha Raskin selundupan tersebut salah satunya dijual kepada Ibu Kartini di SPG Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Raskin Kata Kamarudin, adalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang terjadi di Desa Tersebut. Olehnya itu terkait persoalan tersebut, Kamarudin mendesak kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan setempat untuk sesegera mungkin memeriksa Kades Sumber Agung cs.
“Terlalu banyak persoalan yang terjadi di Desa Kami, olehnya itu ketika persoalan ini diungkap oleh Kejaksaan ataupun pihak Kepolisian setempat, maka dengan sendirinya persoalan lainnya akan terungkap pula,”paparnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa narasumber lainnya, menurut pengakuan beberapa warga yang diwawancarai oleh team Cahayareformasi.com , dikatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan paraf pada saat pembelian Raskin, namun dengan sendirinya nama-nama mereka ada dalam pembukuan Raskin 2014 yang disertai dengan paraf yang jelas-jelas bukan merupakan paraf mereka.
“Apapun alasan yang nantinya dilontarkan oleh Kades yang jelas kami tidak terima terkait persoalan tersebut, karena kami merasa ditipu dan sangat tidak dihargai, sebab beliau seenaknya saja memalsukan paraf kami tanpa sepengetahuan kami pula, “papar salah satu warga.
Parahnya lagi kata warga, ada beberapa nama yang sudah tidak menetap di desa tersebut, namun namanya juga ada dalam pembukuan Raskin 2014 yang disertai dengan paraf. “Desa Sumber Agung tidaklah besar, jadi sangat mudah bagi kami untuk mengetahui siapa-siapa saja yang masih dan sudah tidak lagi menetap di Desa ini,”jelas warga.
Warga yang merasa dirugikan bahkan tidak puas terkait persoalan tersebut juga mendesak kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan setempat untuk sesegera mungkin memeriksa Kades Sumber Agung.
Terpisah, Kades Sumber Agung Rina Susilawati saat dimintai keterangannya terkait persoalan tersebut, membenarkan akan laporan warga dimaksud, dengan alasan bahwa untuk menghindari kecemburuan sosial ditengah-tengah warga, pasalnya ada beberapa warga yang membeli Raskin lebih dari 10 bahkan 20 karung beras.
“Ada beberapa warga yang beli lebih dari 10 bahkan sekitar 20 karung beras, olehnya itu untuk menghindari kecemburuan sosial, mereka yang beli banyak saya bagikan nama-nama mereka menjadi beberapa nama untuk selanjutnya saya paraf sesuai dengan nama-nama tersebut, agar tidak nampak kalau mereka ambil lebih banyak dari yang lainnya“jelasnya. (Lukman/Sahrudin/Dhino)
http://cahayareformasi.com/berita/2015/jatah-raskin-kades-sumber-agung-kab-sbt-palsukan-paraf-warga/
Seram Bagian Timur(Care)-Kamarudin 30, Mantan Sekretaris Desa Sumber Agung Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku mengungkapkan ada banyak pemalsuan paraf warga oleh Kepala Desa (Kades) Sumber Agung terkait pembagian Beras Miskin (Raskin) 2014 kepada warga, ungkapnya kepada team Cahayareformasi.com Minggu, 19/7 saat ditemui di kediamannya di Desa Sumber Agung
Dikatakan, banyak warga yang membeli Raskin tanpa dimintai parafnya, namun dalam data pembukuan Raskin 2014 nama-nama warga tersebut dengan sendirinya langsung dibubuhi dengan paraf.
“Bahkan nama sayapun ada dalam data pembukuan tersebut disertai dengan paraf sementara saya tidak pernah melakukan paraf pada saat pembelian Raskin, inikan merupakan suatu penipuan serta pemalsuan dokumen,”bebernya .
Ironisnya lagi kata Kamarudin, jatah Raskin yang seharusnya masuk di Desa Sumber Agung sebanyak 5 Ton, namun yang terdistribusi hanya sebanyak 3,5 Ton di Desa tersebut. “Saat kami menanyakan Ibu Kades beliau sampaikan jatah Raskin untuk Desa Sumber Agung hanya 3,5 Ton, sedangkan saat kami menanyakan langsung ke Camat, dijelaskan bahwa jatah Raskin untuk Desa Sumber Agung sebanyak 5 Ton, bahkan ada lebih sedikit, lagi-lagi kami telah ditipu oleh Kades Sumber Agung,” kesalnya.
Pria yang kesehariannya sebagai petani ini juga menambahkan, saat diselidiki terkait Raskin yang digelapkan sebanyak 1,5 Ton tersebut, ditemukan baha Raskin selundupan tersebut salah satunya dijual kepada Ibu Kartini di SPG Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Raskin Kata Kamarudin, adalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang terjadi di Desa Tersebut. Olehnya itu terkait persoalan tersebut, Kamarudin mendesak kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan setempat untuk sesegera mungkin memeriksa Kades Sumber Agung cs.
“Terlalu banyak persoalan yang terjadi di Desa Kami, olehnya itu ketika persoalan ini diungkap oleh Kejaksaan ataupun pihak Kepolisian setempat, maka dengan sendirinya persoalan lainnya akan terungkap pula,”paparnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa narasumber lainnya, menurut pengakuan beberapa warga yang diwawancarai oleh team Cahayareformasi.com , dikatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan paraf pada saat pembelian Raskin, namun dengan sendirinya nama-nama mereka ada dalam pembukuan Raskin 2014 yang disertai dengan paraf yang jelas-jelas bukan merupakan paraf mereka.
“Apapun alasan yang nantinya dilontarkan oleh Kades yang jelas kami tidak terima terkait persoalan tersebut, karena kami merasa ditipu dan sangat tidak dihargai, sebab beliau seenaknya saja memalsukan paraf kami tanpa sepengetahuan kami pula, “papar salah satu warga.
Parahnya lagi kata warga, ada beberapa nama yang sudah tidak menetap di desa tersebut, namun namanya juga ada dalam pembukuan Raskin 2014 yang disertai dengan paraf. “Desa Sumber Agung tidaklah besar, jadi sangat mudah bagi kami untuk mengetahui siapa-siapa saja yang masih dan sudah tidak lagi menetap di Desa ini,”jelas warga.
Warga yang merasa dirugikan bahkan tidak puas terkait persoalan tersebut juga mendesak kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan setempat untuk sesegera mungkin memeriksa Kades Sumber Agung.
Terpisah, Kades Sumber Agung Rina Susilawati saat dimintai keterangannya terkait persoalan tersebut, membenarkan akan laporan warga dimaksud, dengan alasan bahwa untuk menghindari kecemburuan sosial ditengah-tengah warga, pasalnya ada beberapa warga yang membeli Raskin lebih dari 10 bahkan 20 karung beras.
“Ada beberapa warga yang beli lebih dari 10 bahkan sekitar 20 karung beras, olehnya itu untuk menghindari kecemburuan sosial, mereka yang beli banyak saya bagikan nama-nama mereka menjadi beberapa nama untuk selanjutnya saya paraf sesuai dengan nama-nama tersebut, agar tidak nampak kalau mereka ambil lebih banyak dari yang lainnya“jelasnya. (Lukman/Sahrudin/Dhino)
http://cahayareformasi.com/berita/2015/jatah-raskin-kades-sumber-agung-kab-sbt-palsukan-paraf-warga/
Cek Gudang Bulog di Tolikara, Mensos Temukan Beras Tidak Layak
Selasa, 21 Juli 2015
Jakarta - Saat berkunjung ke Tolikara, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyempatkan diri melihat gudang bulog. Dirinya pun kaget dengan kondisi beras di sana yang tidak layak konsumsi.
"Jelek sekali berasnya. Padahal cadangan beras kita 100 ton dan beras yang diberikan merupakan beras medium bukan raskin," ujar Khofifah bertanya kepada wakil bupati di Tolikara, Papua, Selasa (21/7/2015).
"Bagaimana buat dimakan ini. Kasihan pengungsi juga dikasih beras seperti ini," tambah Khofifah lagi.
Mendengar hal itu, Wakil Bupati Tolikara Amosdi Jiqua mengutarakan beras uang diterima dari bulog memang kondisinya seperti itu. Oleh warga, beras tersebut dijadikan makanan hewan ternak.
"Kita dapat pengiriman tiga bulan sekali dari Wamena. Dengan kondisi seperti itu. Oleh warga akhirnya dijadikan makan ternak," terang Amosdi.
Menanggapi hal itu, Khofifah akan berkoordinasi dengan bulog untuk mengecek kembali beras-beras yang disuplai. "Itulah pentingnya saya ke luar kota untuk memonitoring soal raskin yang tidak layak," tutup khofifah.
(spt/gah)
http://news.detik.com/berita/2972309/cek-gudang-bulog-di-tolikara-mensos-temukan-beras-tidak-layak
Jakarta - Saat berkunjung ke Tolikara, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyempatkan diri melihat gudang bulog. Dirinya pun kaget dengan kondisi beras di sana yang tidak layak konsumsi.
"Jelek sekali berasnya. Padahal cadangan beras kita 100 ton dan beras yang diberikan merupakan beras medium bukan raskin," ujar Khofifah bertanya kepada wakil bupati di Tolikara, Papua, Selasa (21/7/2015).
"Bagaimana buat dimakan ini. Kasihan pengungsi juga dikasih beras seperti ini," tambah Khofifah lagi.
Mendengar hal itu, Wakil Bupati Tolikara Amosdi Jiqua mengutarakan beras uang diterima dari bulog memang kondisinya seperti itu. Oleh warga, beras tersebut dijadikan makanan hewan ternak.
"Kita dapat pengiriman tiga bulan sekali dari Wamena. Dengan kondisi seperti itu. Oleh warga akhirnya dijadikan makan ternak," terang Amosdi.
Menanggapi hal itu, Khofifah akan berkoordinasi dengan bulog untuk mengecek kembali beras-beras yang disuplai. "Itulah pentingnya saya ke luar kota untuk memonitoring soal raskin yang tidak layak," tutup khofifah.
(spt/gah)
http://news.detik.com/berita/2972309/cek-gudang-bulog-di-tolikara-mensos-temukan-beras-tidak-layak
Selasa, 21 Juli 2015
Pemkab Bursel Harus Minta Tanggung Jawab Distributor
Selasa, 21 Juli 2015
Tunggak Raskin Ratusan Juta Rupiah
Namrole - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tercatat menunggak raskin terbesar mencapai ratusan juta rupiah yang sampai saat ini belum dibayarkan ke Perum Bulog Devisi Regional Maluku
Tunggakan raskin tersebut sebesar Rp 738.646.000 yang tersebesar di Kecamatan Waesama sebesar Rp 165.888.000, Kecamatan Ambalau Rp. 132.672.000, Namrole Rp. 81.420.000, Leksula Rp. 195.944.000 dan Kecamatan Kepala Madan Rp. 162.722.000.
Camat Namrole, Hamis Waiulung yang ditemui Siwalima di kantornya, pekan lalu mengakui, dari hasil pemeriksaan pihak kejaksaan beberapa waktu lalu diketahui, tunggaknya hutang diseluruh kecamatan di Kabupaten Bursel diakibatkan ulah pihak ketiga, Robert Tjiwangi alias Tiong, Direktur PT. Surya Sakti yang ditunjuk bulog.
Pihak ketiga tidak mendistribusikan raskin tahun 2014 dan baru dipasok pada triwulan kedua Tahun 2015.
Ketua Umum Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bursel, Robo Souwakil kepada Siwalima di Namrole, pekan lalu meminta, Pemkab Bursel harus meminta tanggung jawab dari pihak ketiga.
Ia tidak setuju jika Bupati Tagop Sudarsono Soulissa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky bersikap kompromi dengan pihak penyalur.
Ia tidak sependapat dengan pihak Perum Bulog Devisi Regional Maluku dan Kejati Maluku, yang hanya bersepakat untuk memecat dan meloloskan distributor begitu saja. Padahal, selaku distributor raskin yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, harusnya diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami kira langkah pemecatan terhadap penyalur itu bukan solusi terakhir di negara yang mengedepankan hukum sebagai panglima ini. Sebab, ada dugaan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan. Maka dari itu, Pemkab Bursel harus minta tanggung jawab pihak ketiga,” kata Souwakil.
Jika penyalur tersebut ditunjuk oleh pihak Perum Bulog Devisi Regional Maluku untuk menyalurkan Raskin, tentu ada kesepakatan atau kontrak yang dibuat dan diyakini selaku penyalur raskin di Kabupaten Bursel telah melanggar kesepakatan atau kontrak yang telah dibuat.
Ia meminta, ada sikap tegas dari Pemkab Bursel, sehingga raskin yang seharusnya didistribusi kepada masyarakat tepat watu dapat tersalur dengan baik, dan tidak ada lagi masalah. (S-35)
http://www.siwalimanews.com/post/pemkab_bursel_harus_minta_tanggung_jawab_distributor
Tunggak Raskin Ratusan Juta Rupiah
Namrole - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tercatat menunggak raskin terbesar mencapai ratusan juta rupiah yang sampai saat ini belum dibayarkan ke Perum Bulog Devisi Regional Maluku
Tunggakan raskin tersebut sebesar Rp 738.646.000 yang tersebesar di Kecamatan Waesama sebesar Rp 165.888.000, Kecamatan Ambalau Rp. 132.672.000, Namrole Rp. 81.420.000, Leksula Rp. 195.944.000 dan Kecamatan Kepala Madan Rp. 162.722.000.
Camat Namrole, Hamis Waiulung yang ditemui Siwalima di kantornya, pekan lalu mengakui, dari hasil pemeriksaan pihak kejaksaan beberapa waktu lalu diketahui, tunggaknya hutang diseluruh kecamatan di Kabupaten Bursel diakibatkan ulah pihak ketiga, Robert Tjiwangi alias Tiong, Direktur PT. Surya Sakti yang ditunjuk bulog.
Pihak ketiga tidak mendistribusikan raskin tahun 2014 dan baru dipasok pada triwulan kedua Tahun 2015.
Ketua Umum Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bursel, Robo Souwakil kepada Siwalima di Namrole, pekan lalu meminta, Pemkab Bursel harus meminta tanggung jawab dari pihak ketiga.
Ia tidak setuju jika Bupati Tagop Sudarsono Soulissa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky bersikap kompromi dengan pihak penyalur.
Ia tidak sependapat dengan pihak Perum Bulog Devisi Regional Maluku dan Kejati Maluku, yang hanya bersepakat untuk memecat dan meloloskan distributor begitu saja. Padahal, selaku distributor raskin yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, harusnya diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami kira langkah pemecatan terhadap penyalur itu bukan solusi terakhir di negara yang mengedepankan hukum sebagai panglima ini. Sebab, ada dugaan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan. Maka dari itu, Pemkab Bursel harus minta tanggung jawab pihak ketiga,” kata Souwakil.
Jika penyalur tersebut ditunjuk oleh pihak Perum Bulog Devisi Regional Maluku untuk menyalurkan Raskin, tentu ada kesepakatan atau kontrak yang dibuat dan diyakini selaku penyalur raskin di Kabupaten Bursel telah melanggar kesepakatan atau kontrak yang telah dibuat.
Ia meminta, ada sikap tegas dari Pemkab Bursel, sehingga raskin yang seharusnya didistribusi kepada masyarakat tepat watu dapat tersalur dengan baik, dan tidak ada lagi masalah. (S-35)
http://www.siwalimanews.com/post/pemkab_bursel_harus_minta_tanggung_jawab_distributor
TERNYATA ORANG MAMPU MASIH TERIMA
Senin, 20 Juli 2015
Penyaluran Raskin Menuai Protes
WALMAS--Berbicara soal Beras Miskin (Raskin) memang tidak akan pernah ada habisnya. Selain beras yang didrop tidak berkualitas alias kekung-kuningan, juga kondisi beras yang berulat dan tak layak konsumsi sudah menjadi fenomena setiap hari bagi masyarakat di Walmas.
Namun, persoalan yang paling parah yakni, ternyata sampai detik ini, kategori orang mampu (kaya, red) masih juga menerima raskin.
Pertanyaannya, apakah pemerintah salah data, atau pihak penyalur bersama pemerintah setempat bekerja sama dan sengaja memberikan orang mampu beras miskin.
Ini yang harusnya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah, sebab jika dibiarkan berlarut-larut maka imbasnya akan diraskan sendiri oleh penyalur dan pemerintah.
Jika persoalan tersebut tidak secepatnya ada solusi, maka wajar saja kalau raskin selalu menjadi protes utama bagi masyarakat yang ada di wilayah IV tersebut.
Demikian disampaikan salah seorang warga, sebut saja Ulang, kepada Palopo Pos, via telepon, Minggu, 19 Juli sore kamarin.
Dalam SMS singkatnya, Ulang sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang seolah-olah tidak memperhatikan masalah penyaluran raskin di Walmas.
Bahkan, pria yang juga saat ini menahkodai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gakoptan) di Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, menyebutkan dalam pemberian zakat, dan infaq sangat jelas orang-orang yang masuk kategori mampu tidak akan diberikan zakat, justru mereka yang memberi zakat. Tapi kenyataannya dalam penyaluran raskin hak-hak orang yang membutuhkan masih juga diberikan kepada orang yang masuk kategori mampu.
"Perluka masyarakat tau akan kebenaran yang sesungguhnya?. Intinya, pemerintah memberikan raskin pada orang yang dianggaop layak, sementara pengelola zakat tidak memberi pada orang yang dianggap pemerintah orang miskin. Pertanyaannya siapa yang benar, apakah pengelola zakat yang melanggar Al-Qur'an, Surah Almaa'un, ataukah pemerintah yang berlebihan alias salah sata, "tegas Ulang.
Bapak yang juga mengatasnamakan dirinya Pemerhati Rakyat Indonesia Masyarakat Luwu Islam, juga menegaskan, pemerintah tidak boleh mendiamkan persoalan tersebut.
Harusnya, ada koordinasi yang tepat antara pemerintah, penyalur, Badan Pusat Statistik dan pihak Bulog. Mengapa BPS juga dilibatkan, karena instansi tersebut (BPD) yang mengelola data, mengferivikasi sampai mengvalidasi semua data yang ada di tingkat desa/kelurahan. Sehingga, benar atau tidaknya data yang diperoleh kuncinya ada pada BPS.
"Salah besar jika BPS tidak dipanggil jika ada kesalahan-kesalahan seperti ini, makanya saya selaku masyarakat biasa menyarankan kepada pemerintah supaya cepat bergerak sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, "pungkasnya.(ded)
http://www.palopopos.co.id/walmas/item/7186-ternyata-orang-mampu-masih-terima.html
Penyaluran Raskin Menuai Protes
WALMAS--Berbicara soal Beras Miskin (Raskin) memang tidak akan pernah ada habisnya. Selain beras yang didrop tidak berkualitas alias kekung-kuningan, juga kondisi beras yang berulat dan tak layak konsumsi sudah menjadi fenomena setiap hari bagi masyarakat di Walmas.
Namun, persoalan yang paling parah yakni, ternyata sampai detik ini, kategori orang mampu (kaya, red) masih juga menerima raskin.
Pertanyaannya, apakah pemerintah salah data, atau pihak penyalur bersama pemerintah setempat bekerja sama dan sengaja memberikan orang mampu beras miskin.
Ini yang harusnya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah, sebab jika dibiarkan berlarut-larut maka imbasnya akan diraskan sendiri oleh penyalur dan pemerintah.
Jika persoalan tersebut tidak secepatnya ada solusi, maka wajar saja kalau raskin selalu menjadi protes utama bagi masyarakat yang ada di wilayah IV tersebut.
Demikian disampaikan salah seorang warga, sebut saja Ulang, kepada Palopo Pos, via telepon, Minggu, 19 Juli sore kamarin.
Dalam SMS singkatnya, Ulang sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang seolah-olah tidak memperhatikan masalah penyaluran raskin di Walmas.
Bahkan, pria yang juga saat ini menahkodai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gakoptan) di Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, menyebutkan dalam pemberian zakat, dan infaq sangat jelas orang-orang yang masuk kategori mampu tidak akan diberikan zakat, justru mereka yang memberi zakat. Tapi kenyataannya dalam penyaluran raskin hak-hak orang yang membutuhkan masih juga diberikan kepada orang yang masuk kategori mampu.
"Perluka masyarakat tau akan kebenaran yang sesungguhnya?. Intinya, pemerintah memberikan raskin pada orang yang dianggaop layak, sementara pengelola zakat tidak memberi pada orang yang dianggap pemerintah orang miskin. Pertanyaannya siapa yang benar, apakah pengelola zakat yang melanggar Al-Qur'an, Surah Almaa'un, ataukah pemerintah yang berlebihan alias salah sata, "tegas Ulang.
Bapak yang juga mengatasnamakan dirinya Pemerhati Rakyat Indonesia Masyarakat Luwu Islam, juga menegaskan, pemerintah tidak boleh mendiamkan persoalan tersebut.
Harusnya, ada koordinasi yang tepat antara pemerintah, penyalur, Badan Pusat Statistik dan pihak Bulog. Mengapa BPS juga dilibatkan, karena instansi tersebut (BPD) yang mengelola data, mengferivikasi sampai mengvalidasi semua data yang ada di tingkat desa/kelurahan. Sehingga, benar atau tidaknya data yang diperoleh kuncinya ada pada BPS.
"Salah besar jika BPS tidak dipanggil jika ada kesalahan-kesalahan seperti ini, makanya saya selaku masyarakat biasa menyarankan kepada pemerintah supaya cepat bergerak sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, "pungkasnya.(ded)
http://www.palopopos.co.id/walmas/item/7186-ternyata-orang-mampu-masih-terima.html
Kamis, 16 Juli 2015
Warga Keluhkan Kualitas Raskin Semakin Luntur di Rambutan Masam
Kamis, 16 Juli 2015
JAMS EKONOMI-Warga yang menerima Beras Miskin (Raskin) pada bulan ini harus merasa kecewa. Pasalnya Raskin yang mereka terima semakin luntur alias cukup buruk kualitasnya dari bulan-bulan sebelumnya.
Seperti diungkapkan beberapa warga Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, untuk bulan ini kualitas Raskin tidak layak untuk makan.
"Berasnya buruk sekali, selain banyak yang hancur juga warga berasnya pirang." Ujar warga setempat.
Sementara saat wartawan menanyakan langsung dengan Sekdes Rambutan Masam, Moh Husin mengatakan, seharusnya sejak Raskin tersebut masuk ke desa, Kepala Dusun (Kadus) yang menangani Raskin cepat mengambil tindakan, dan melaporkan hal itu ke pihak Pemkab Batanghari.
"Beras sudah ada datang sekitar 10 hari yang lalu. Dan seharusnya mengetahui kondisi tersebut, cepat beri laporan." Katanya, Rabu (15/7).
Menurut Solihan, untuk ini Pemerintah Desa lebih cepat mengambil tindakan. Apalagi saat ini sudah memasuki pada pembayaran zakat fitrah. Kalau berasnya tidak layak di komsumsi bagaimana bisa untuk zakat fitrah.
"Ya kasihan warga yang menerima Raskin, Sementara beras tersebut juga akan digunakan untuk zakat fitrah" Sebutnya.
Menanggapi hal itu, Bagian Bulog Provinsi Jambi saat ditelpon oleh pihak Bagian Ekonomi Setda Batanghari mengatakan, agar Raskin yang tidak layak komsumsi dikembalikan ke Bulog, agar diganti dengan beras yang bagus.
"Kita juga memeriksa Raskin sebelum dikirim ke Batanghari dan kalau ada juga ditemukan yang tidak bagus, itu mungkin ada yang lupa. Kalau ditemukan Raskin tidak bagus kembalikan lagi, suapaya kita ganti yang lebih bagus lagi," katanya via telepon seluler.
Sebelumnya hal serupa juga dikatakan oleh Kabag Ekonomi Setda Batanghari, Hendri Jumiral, bila ada ditemukan Raskin tidak bagus, bisa dikembalikan lagi.
"Boleh ditukar lagi dengan beras bagus dari Bulog" Sebutnya.
http://jambstyle.com/detail/warga-keluhkan-kualitas-raskin-semakin-luntur-di-rambutan-masam/
JAMS EKONOMI-Warga yang menerima Beras Miskin (Raskin) pada bulan ini harus merasa kecewa. Pasalnya Raskin yang mereka terima semakin luntur alias cukup buruk kualitasnya dari bulan-bulan sebelumnya.
Seperti diungkapkan beberapa warga Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, untuk bulan ini kualitas Raskin tidak layak untuk makan.
"Berasnya buruk sekali, selain banyak yang hancur juga warga berasnya pirang." Ujar warga setempat.
Sementara saat wartawan menanyakan langsung dengan Sekdes Rambutan Masam, Moh Husin mengatakan, seharusnya sejak Raskin tersebut masuk ke desa, Kepala Dusun (Kadus) yang menangani Raskin cepat mengambil tindakan, dan melaporkan hal itu ke pihak Pemkab Batanghari.
"Beras sudah ada datang sekitar 10 hari yang lalu. Dan seharusnya mengetahui kondisi tersebut, cepat beri laporan." Katanya, Rabu (15/7).
Menurut Solihan, untuk ini Pemerintah Desa lebih cepat mengambil tindakan. Apalagi saat ini sudah memasuki pada pembayaran zakat fitrah. Kalau berasnya tidak layak di komsumsi bagaimana bisa untuk zakat fitrah.
"Ya kasihan warga yang menerima Raskin, Sementara beras tersebut juga akan digunakan untuk zakat fitrah" Sebutnya.
Menanggapi hal itu, Bagian Bulog Provinsi Jambi saat ditelpon oleh pihak Bagian Ekonomi Setda Batanghari mengatakan, agar Raskin yang tidak layak komsumsi dikembalikan ke Bulog, agar diganti dengan beras yang bagus.
"Kita juga memeriksa Raskin sebelum dikirim ke Batanghari dan kalau ada juga ditemukan yang tidak bagus, itu mungkin ada yang lupa. Kalau ditemukan Raskin tidak bagus kembalikan lagi, suapaya kita ganti yang lebih bagus lagi," katanya via telepon seluler.
Sebelumnya hal serupa juga dikatakan oleh Kabag Ekonomi Setda Batanghari, Hendri Jumiral, bila ada ditemukan Raskin tidak bagus, bisa dikembalikan lagi.
"Boleh ditukar lagi dengan beras bagus dari Bulog" Sebutnya.
http://jambstyle.com/detail/warga-keluhkan-kualitas-raskin-semakin-luntur-di-rambutan-masam/
Selasa, 14 Juli 2015
Berkutu, 17 Camat Diperintahkan Tarik Raskin dari Warga
Selasa, 14 Juli 2015
BIREUEN, KOMPAS.com - Bupati Bireuen, Aceh, Ruslan M Daud memerintahkan 17 camat dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait untuk segera menarik seluruh beras untuk warga miskin (raskin) dari Bulog yang telah diterima warga. Perintah itu dikeluarkan Ruslan setelah mengetahui bahwa raskin yang dibagikan tersebut berkualitas buruk.
Ruslan mengaku tak bisa lagi memberikan tolerasi, setelah sekian kali Bulog mempermainkan warga dengan memebrikan beras tak layak makan. (Baca: Bupati Bireuen Berang Warganya Diberi Beras Bulog Berkutu)
Menurut dia, warga hanya tahu bahwa beras berkutu, berdedak, ataupun masih berbulir padi datang dari Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupatenlah yang disangka mempermainkan warga.
”Namanya juga warga, mana tau asal beras tersebut dari mana, yang diketahui pasti berasal dari Pemda, makanya dikembalikan kemari,” ungkap Ruslan saat dihubungi melalui sambungan telepon Selasa (14/7/2015) pagi.
Dia menegaskan, semua beras yang telah ditarik nantinya akan segera diantarkan kembali ke Bulog. ”Kalau memang timbul cost atau biaya antar dan lain-lain, suruh tanggung pada pihak Bulog supaya ini menjadi pelajaran terakhir bagi mereka,” tandas Ruslan dengan nada tinggi.
http://regional.kompas.com/read/2015/07/14/09282231/Berkutu.17.Camat.Diperintahkan.Tarik.Raskin.dari.Warga.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
BIREUEN, KOMPAS.com - Bupati Bireuen, Aceh, Ruslan M Daud memerintahkan 17 camat dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait untuk segera menarik seluruh beras untuk warga miskin (raskin) dari Bulog yang telah diterima warga. Perintah itu dikeluarkan Ruslan setelah mengetahui bahwa raskin yang dibagikan tersebut berkualitas buruk.
Ruslan mengaku tak bisa lagi memberikan tolerasi, setelah sekian kali Bulog mempermainkan warga dengan memebrikan beras tak layak makan. (Baca: Bupati Bireuen Berang Warganya Diberi Beras Bulog Berkutu)
Menurut dia, warga hanya tahu bahwa beras berkutu, berdedak, ataupun masih berbulir padi datang dari Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupatenlah yang disangka mempermainkan warga.
”Namanya juga warga, mana tau asal beras tersebut dari mana, yang diketahui pasti berasal dari Pemda, makanya dikembalikan kemari,” ungkap Ruslan saat dihubungi melalui sambungan telepon Selasa (14/7/2015) pagi.
Dia menegaskan, semua beras yang telah ditarik nantinya akan segera diantarkan kembali ke Bulog. ”Kalau memang timbul cost atau biaya antar dan lain-lain, suruh tanggung pada pihak Bulog supaya ini menjadi pelajaran terakhir bagi mereka,” tandas Ruslan dengan nada tinggi.
http://regional.kompas.com/read/2015/07/14/09282231/Berkutu.17.Camat.Diperintahkan.Tarik.Raskin.dari.Warga.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Pengangkatan Tiga Dirut PLN, Pertamina, dan Bulog Dipersoalkan
Senin. 13 Juli 2015
JAKARTA, (PRLM).- Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mempertanyakan pengangkatan tiga direktur utama di Badan Usaha Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. BUMN itu adalah PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Perum Bulog.
"Saat Rini bergabung menjadi motor tim sukses Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus berhasil mengantarkannya menjadi Presiden RI, kami masih belum bisa menyimpulkan seperti apa sebenarnya yang ada dalam pemikirannya," kata Junisab Akbar kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/7/2015).
Menurut Junisab, sekarang sudah mulai terang benderang terlihat seperti motifnya. Salah satu parameternya adalah ketika dia mengatur susunan jajaran-jajaran Direksi BUMN yang masuk kategori sangat strategis baik dari sisi tugas pokok dan fungsi maupun dari sisi aset.
Seperti yang sudah kami paparkan tentang regulasi-regulasi yang dipengaruhinya terkait dengan dugaan mengamputasi kemampuan kewenangan pengelolaan Pulau Batam yang sejak masa Presiden Soeharto diplot untuk menjadi wilayah penerima 'muntahan' banjir perekonomian dunia dari negara tetangga yang dikenal sebagai negara broker, Singapura. "Karena 'pengaruh' Rini sekarang kota itu menjadi kota mati, tidak seperti sediakala," papar Junisab.
Dijelaskan, dari lingkup tata kelola penempatan personal di jajaran Direksi BUMN, kami akan mendalami bagaimana nilai minus yang bisa dilekatkan kepada Rini. Minus, kata Junisab, karena terlihat keputusannya tersebut ternyata bukan dalam kerangka peningkatan kemampuan BUMN menjalankan fungsinya.
"Namun lebih pada titik berat karena 'pendekatan luar biasa' yang intens dilakukan oleh personal-personal yang ditempatkannya tersebut semata. Rentang pendekatan-pendekatan itu yang sempat menjadi 'bom' yang kemudian diledakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Itulah protesnya SBY atas adanya kasak-kusuk atau intervensi dari oknum dari Tim Transisi Joko Widodo ke BUMN-BUMN," jelasnya.
Lebih lanjut Junisab menjelaskan, jejak awal atas dugaan adanya pendekatan itu mulai tampak saat Menteri BUMN Rini yang juga adalah sebagai kuasa pemegang saham milik negara di seluruh BUMN menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero.
"Rini menempatkan Dwi di posisi BUMN yang sangat-sangat strategis dalam berbisnis dan melakukan tugas-tugas negara kepada warganya dalam bidang perminyakan," kata dia.
Tidak cukup sampai disitu, lalu Rini melakukan kebijakan yang juga patut untuk dipertanyakan dengan menempatkan Sofyan Basir yang adalah Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi Dirut PT Perusahaan Listik Negara (PLN) Persero.
Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa PLN adalah BUMN terbesar dalam kepemilikan aset-aset yang berbentuk barang tidak bergerak, selain melakukan pemutaran uang publik secara harian dari penjualan energi listrik kepada masyarakat maupun dunia industri, ujarnya.
"Belum cukup menjamah dua BUMN strategis itu. Rini mendorong penempatan Djarot Kusumayakti yang adalah anak buah Sofyan Basir sebagai salah satu Direktur di Bank BRI menjadi Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog merupakan jantung dalam negara ini sebab kewenangannya akan sangat signifikan mempengaruhi konstelasi dalam bernegara sebab terkait mengelola pangan dan turunannya bagi masyarakat Indonesia," ungkap Junisab.
Penempatan dua orang petinggi Bank BRI itu menurut kami diduga penuh dengan aroma bau politis yang sangat menyengat, karena terkait Djarot yang diduga berdarah-darah terkait dugaan kredit fiktif yang jumlahnya ratusan miliar saat dia menjadi pimpinan Bank BRI di Sumatra Selatan.
Pasca kejadian berdarah yang herannya tidak sampai menyeretnya ke depan hukum itu, ternyata kemudian dia 'ditarik' Sofyan menjadi Tim saat fit and propertes pemilihan jajaran Direksi Bank BRI di jaman Dahlan Iskan. (Satrio Widianto/A-88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/07/13/334658/pengangkatan-tiga-dirut-pln-pertamina-dan-bulog-dipersoalkan
JAKARTA, (PRLM).- Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mempertanyakan pengangkatan tiga direktur utama di Badan Usaha Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. BUMN itu adalah PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Perum Bulog.
"Saat Rini bergabung menjadi motor tim sukses Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus berhasil mengantarkannya menjadi Presiden RI, kami masih belum bisa menyimpulkan seperti apa sebenarnya yang ada dalam pemikirannya," kata Junisab Akbar kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/7/2015).
Menurut Junisab, sekarang sudah mulai terang benderang terlihat seperti motifnya. Salah satu parameternya adalah ketika dia mengatur susunan jajaran-jajaran Direksi BUMN yang masuk kategori sangat strategis baik dari sisi tugas pokok dan fungsi maupun dari sisi aset.
Seperti yang sudah kami paparkan tentang regulasi-regulasi yang dipengaruhinya terkait dengan dugaan mengamputasi kemampuan kewenangan pengelolaan Pulau Batam yang sejak masa Presiden Soeharto diplot untuk menjadi wilayah penerima 'muntahan' banjir perekonomian dunia dari negara tetangga yang dikenal sebagai negara broker, Singapura. "Karena 'pengaruh' Rini sekarang kota itu menjadi kota mati, tidak seperti sediakala," papar Junisab.
Dijelaskan, dari lingkup tata kelola penempatan personal di jajaran Direksi BUMN, kami akan mendalami bagaimana nilai minus yang bisa dilekatkan kepada Rini. Minus, kata Junisab, karena terlihat keputusannya tersebut ternyata bukan dalam kerangka peningkatan kemampuan BUMN menjalankan fungsinya.
"Namun lebih pada titik berat karena 'pendekatan luar biasa' yang intens dilakukan oleh personal-personal yang ditempatkannya tersebut semata. Rentang pendekatan-pendekatan itu yang sempat menjadi 'bom' yang kemudian diledakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Itulah protesnya SBY atas adanya kasak-kusuk atau intervensi dari oknum dari Tim Transisi Joko Widodo ke BUMN-BUMN," jelasnya.
Lebih lanjut Junisab menjelaskan, jejak awal atas dugaan adanya pendekatan itu mulai tampak saat Menteri BUMN Rini yang juga adalah sebagai kuasa pemegang saham milik negara di seluruh BUMN menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero.
"Rini menempatkan Dwi di posisi BUMN yang sangat-sangat strategis dalam berbisnis dan melakukan tugas-tugas negara kepada warganya dalam bidang perminyakan," kata dia.
Tidak cukup sampai disitu, lalu Rini melakukan kebijakan yang juga patut untuk dipertanyakan dengan menempatkan Sofyan Basir yang adalah Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi Dirut PT Perusahaan Listik Negara (PLN) Persero.
Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa PLN adalah BUMN terbesar dalam kepemilikan aset-aset yang berbentuk barang tidak bergerak, selain melakukan pemutaran uang publik secara harian dari penjualan energi listrik kepada masyarakat maupun dunia industri, ujarnya.
"Belum cukup menjamah dua BUMN strategis itu. Rini mendorong penempatan Djarot Kusumayakti yang adalah anak buah Sofyan Basir sebagai salah satu Direktur di Bank BRI menjadi Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog merupakan jantung dalam negara ini sebab kewenangannya akan sangat signifikan mempengaruhi konstelasi dalam bernegara sebab terkait mengelola pangan dan turunannya bagi masyarakat Indonesia," ungkap Junisab.
Penempatan dua orang petinggi Bank BRI itu menurut kami diduga penuh dengan aroma bau politis yang sangat menyengat, karena terkait Djarot yang diduga berdarah-darah terkait dugaan kredit fiktif yang jumlahnya ratusan miliar saat dia menjadi pimpinan Bank BRI di Sumatra Selatan.
Pasca kejadian berdarah yang herannya tidak sampai menyeretnya ke depan hukum itu, ternyata kemudian dia 'ditarik' Sofyan menjadi Tim saat fit and propertes pemilihan jajaran Direksi Bank BRI di jaman Dahlan Iskan. (Satrio Widianto/A-88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/07/13/334658/pengangkatan-tiga-dirut-pln-pertamina-dan-bulog-dipersoalkan
Senin, 13 Juli 2015
Terlalu, Bulog Distribusikan Beras Busuk ke Warga
Senin, 13 Juli 2015
WARTA KOTA, PALMERAH— Bupati Bireuen Ruslan M Daud merasa kecewa dan marah besar terhadap Bulog yang kedapatan mendistribusikan beras miskin ke sejumlah desa dalam konsidi busuk dan tidak layak dikosumsi.
"Saya kecewa dan mengecam tindakan Perum Bulog yang menyalurkan beras busuk untuk masyarakat kurang mampu di desa-desa," katanya saat acara sahur bersama dan penutupan safari Ramadhan di Meuligoe Bupati di Bireuen, Minggu.
Bupati Ruslan menyatakan rasa kecewa besar atas sikap tidak profesional Perum Bulog yang memasok raskin busuk, berkutu dan tak layak dikonsumsi ke daerahnya itu.\
Ruslan mendesak seluruh camat yang sudah menerima pengiriman raskin yang tidak layak di makan, agar segera mengembalikannya ke penyalur serta meminta ganti dengan beras berkualitas yang sesuai standar.
"Ini perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan jahat, tidak pantas beras busuk ini disalurkan kepada masyarakat miskin. Saya benar-benar kecewa dan marah, begitu tahu raskin yang disalurkan ke Kabupaten Bireuen sudah busuk, berbau dan berkutu," sebut Ruslan.
Ia menyatakan, meskipun beras itu untuk warga kurang mampu, namun setiap masyarakat harus mengkonsumsi beras yang layak.
"Bukan beras busuk yang hanya pantas sebagai makanan unggas," tegas Bupati Ruslan.
Kekesalan Bupati Ruslan semakin memuncak, setelah sejumlah warga yang kecewa membawa raskin busuk itu ke Meuligoe Bupati Bireuen pada waktu sahur.
Bersama itu juga, Bupati Bireuen tidak habis-habisnya mempertanyakan mengapa raskin berkualitas sangat buruk.
"Beras miskin ini bukan gratis, tapi dibayar kok, meski disubsidi pemerintah, sehingga seharusnya yang disalurkan ke masyarakat kami di Bireuen haruslah beras layak konsumsi dan sesuai standar," tegasnya lagi. (Antara)
http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/13/terlalu-bulog-distribusikan-beras-busuk-ke-warga
WARTA KOTA, PALMERAH— Bupati Bireuen Ruslan M Daud merasa kecewa dan marah besar terhadap Bulog yang kedapatan mendistribusikan beras miskin ke sejumlah desa dalam konsidi busuk dan tidak layak dikosumsi.
"Saya kecewa dan mengecam tindakan Perum Bulog yang menyalurkan beras busuk untuk masyarakat kurang mampu di desa-desa," katanya saat acara sahur bersama dan penutupan safari Ramadhan di Meuligoe Bupati di Bireuen, Minggu.
Bupati Ruslan menyatakan rasa kecewa besar atas sikap tidak profesional Perum Bulog yang memasok raskin busuk, berkutu dan tak layak dikonsumsi ke daerahnya itu.\
Ruslan mendesak seluruh camat yang sudah menerima pengiriman raskin yang tidak layak di makan, agar segera mengembalikannya ke penyalur serta meminta ganti dengan beras berkualitas yang sesuai standar.
"Ini perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan jahat, tidak pantas beras busuk ini disalurkan kepada masyarakat miskin. Saya benar-benar kecewa dan marah, begitu tahu raskin yang disalurkan ke Kabupaten Bireuen sudah busuk, berbau dan berkutu," sebut Ruslan.
Ia menyatakan, meskipun beras itu untuk warga kurang mampu, namun setiap masyarakat harus mengkonsumsi beras yang layak.
"Bukan beras busuk yang hanya pantas sebagai makanan unggas," tegas Bupati Ruslan.
Kekesalan Bupati Ruslan semakin memuncak, setelah sejumlah warga yang kecewa membawa raskin busuk itu ke Meuligoe Bupati Bireuen pada waktu sahur.
Bersama itu juga, Bupati Bireuen tidak habis-habisnya mempertanyakan mengapa raskin berkualitas sangat buruk.
"Beras miskin ini bukan gratis, tapi dibayar kok, meski disubsidi pemerintah, sehingga seharusnya yang disalurkan ke masyarakat kami di Bireuen haruslah beras layak konsumsi dan sesuai standar," tegasnya lagi. (Antara)
http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/13/terlalu-bulog-distribusikan-beras-busuk-ke-warga
Minggu, 12 Juli 2015
Dinsos Temukan Dua Tronton Raskin Buloq Sampang Berkwalitas Jelek
Minggu, 12 Juli 2015
Sampang (beritajatim.com) - Dalam pendistribusian beras miskin (Raskin) di Kabupaten Sampang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat mengaku kecewa dengan kinerja Tim Gudang Bulog Sampang.
Kasi Rehabilitasi Pelayanan Sosial, Dinsosnakertrans Syamsul Arifin, mengatakan, kekecewaan itu diakibatkan kualitas Raskin yang jelek, sehingga banyak penerima yang mengaluh.
"Bulan kemaren kami juga mendapatkan informasi dari Desa Ragung Kecamatan Pengarengan, Pelenggiyen Kecamatan Kedungdung dan Desa Rongdelem Kecamatan Omben, jika penerima Raskin mendapat jatah Raskin dengan kualitas jelek," kata Syamsul Arifin, Sabtu (11/7/2015).
Masih kata Syamsul, pada bulan kemaren tim surve Kabupaten Sampang menemukan sekitar dua truk tronton berisi beras miskin berkualitas jelek yang disalurkan dari Jawa ke Sampang. "Dari hasil tim, bahwa memang kualitas Raskin yang disebar jelek, jadi kami langsung minta untuk dikembalikan," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Gudang Bulog Sampang Holly saat dikonfirmasi mengaku tidak pernah mendapatkan laporan terkait Raskin dengan kualitas jelek dari masyarakat maupun kepala desa (Kades). "Tidak ada laporan kesini, kalau memang ada temuan selama 1 x 24 jam, kami siap menggantinya," singkatnya. [sar/kun]
http://beritajatim.com/ekonomi/242839/dinsos_temukan_dua_tronton_raskin_buloq_sampang_berkwalitas_jelek.html#.VaJ6Jl_tmko
Sampang (beritajatim.com) - Dalam pendistribusian beras miskin (Raskin) di Kabupaten Sampang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat mengaku kecewa dengan kinerja Tim Gudang Bulog Sampang.
Kasi Rehabilitasi Pelayanan Sosial, Dinsosnakertrans Syamsul Arifin, mengatakan, kekecewaan itu diakibatkan kualitas Raskin yang jelek, sehingga banyak penerima yang mengaluh.
"Bulan kemaren kami juga mendapatkan informasi dari Desa Ragung Kecamatan Pengarengan, Pelenggiyen Kecamatan Kedungdung dan Desa Rongdelem Kecamatan Omben, jika penerima Raskin mendapat jatah Raskin dengan kualitas jelek," kata Syamsul Arifin, Sabtu (11/7/2015).
Masih kata Syamsul, pada bulan kemaren tim surve Kabupaten Sampang menemukan sekitar dua truk tronton berisi beras miskin berkualitas jelek yang disalurkan dari Jawa ke Sampang. "Dari hasil tim, bahwa memang kualitas Raskin yang disebar jelek, jadi kami langsung minta untuk dikembalikan," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Gudang Bulog Sampang Holly saat dikonfirmasi mengaku tidak pernah mendapatkan laporan terkait Raskin dengan kualitas jelek dari masyarakat maupun kepala desa (Kades). "Tidak ada laporan kesini, kalau memang ada temuan selama 1 x 24 jam, kami siap menggantinya," singkatnya. [sar/kun]
http://beritajatim.com/ekonomi/242839/dinsos_temukan_dua_tronton_raskin_buloq_sampang_berkwalitas_jelek.html#.VaJ6Jl_tmko
Raskin Seperti Makanan Binatang, Bupati Bireuen Marahi Bulog
Minggu, 12 Juli 2015
Bireuen – Bulog kedapatan mendistribusikan beras miskin (raskin) tak layak dimakan manusia ke sejumlah pelosok desa di Kabupaten Bireuen, temuan raskin busuk dan tak layak konsumsi itu, mendapat reaksi keras dari Bupati Bireuen H. Ruslan M. Daud yang mengecam keras tindakan Perum Bulog tersebut, karena menyalurkan beras busuk untuk masyarakatnya.
Saat berbicara di Meuligoe Bupati Bireuen, Minggu (12/7/2015) dalam acara sahur bersama dan penutupan Safari Ramadan Pemkab Bireuen, Bupati Ruslan di hadapan para wartawan dan pegiat LSM, menyatakan rasa kecewa besar atas sikap tidak profesional Perum Bulog yang memasok raskin busuk, berkutu dan tak layak dikonsumsi lagi oleh manusia ke Bireuen.
Dalam kesempatan itu, Ruslan mendesak seluruh camat yang sudah menerima pengiriman raskin yang tidak layak dimakan, agar segera mengembalikannya ke penyalur serta meminta ganti dengan beras berkualitas yang sesuai standar.
“Ini perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan jahat, tidak pantas beras busuk ini disalurkan kepada masyarakat miskin. Saya benar-benar kecewa dan marah, begitu tahu raskin yang disalurkan ke Kabupaten Bireuen sudah busuk, berbau dan berkutu,” sebut H. Ruslan M. Daud geram.
Terhadap penyaluran raskin yang tidak standar, memang cukup beralasan. Pasalnya meskipun miskin namun setiap masyarakat harus mengkonsumsi beras yang layak. Bukan beras busuk yang hanya pantas sebagai makanan unggas, Bupati Bireuen menyomprot Bulog di hadapan sejumlah tamu, termasuk pada SKPK, camat, LSM, OKP dan sejumlah wartawan serta tokoh masyarakat.
Kekesalan Bupati Ruslan semakin memuncak, setelah sejumlah warga yang kecewa membawa raskin busuk itu ke Meuligoe Bupati Bireuen pada waktu sahur bersama itu juga, Bupati Bireuen tidak habis-habis mempertanyakan mengapa raskin berkualitas sangat buruk.
“Beras miskin ini bukan gratis, tapi dibayar kok, meski disubsidi pemerintah. Sehingga, seharusnya yang disalurkan ke masyarakat kami di Bireuen haruslah beras layak konsumsi dan sesuai standar,” tukasnya. Alamak! [Hamdani/Kontributor]
http://www.juangnews.com/raskin-seperti-makanan-binatang-bupati-bireuen-marahi-bulog/
Bireuen – Bulog kedapatan mendistribusikan beras miskin (raskin) tak layak dimakan manusia ke sejumlah pelosok desa di Kabupaten Bireuen, temuan raskin busuk dan tak layak konsumsi itu, mendapat reaksi keras dari Bupati Bireuen H. Ruslan M. Daud yang mengecam keras tindakan Perum Bulog tersebut, karena menyalurkan beras busuk untuk masyarakatnya.
Saat berbicara di Meuligoe Bupati Bireuen, Minggu (12/7/2015) dalam acara sahur bersama dan penutupan Safari Ramadan Pemkab Bireuen, Bupati Ruslan di hadapan para wartawan dan pegiat LSM, menyatakan rasa kecewa besar atas sikap tidak profesional Perum Bulog yang memasok raskin busuk, berkutu dan tak layak dikonsumsi lagi oleh manusia ke Bireuen.
Dalam kesempatan itu, Ruslan mendesak seluruh camat yang sudah menerima pengiriman raskin yang tidak layak dimakan, agar segera mengembalikannya ke penyalur serta meminta ganti dengan beras berkualitas yang sesuai standar.
“Ini perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan jahat, tidak pantas beras busuk ini disalurkan kepada masyarakat miskin. Saya benar-benar kecewa dan marah, begitu tahu raskin yang disalurkan ke Kabupaten Bireuen sudah busuk, berbau dan berkutu,” sebut H. Ruslan M. Daud geram.
Terhadap penyaluran raskin yang tidak standar, memang cukup beralasan. Pasalnya meskipun miskin namun setiap masyarakat harus mengkonsumsi beras yang layak. Bukan beras busuk yang hanya pantas sebagai makanan unggas, Bupati Bireuen menyomprot Bulog di hadapan sejumlah tamu, termasuk pada SKPK, camat, LSM, OKP dan sejumlah wartawan serta tokoh masyarakat.
Kekesalan Bupati Ruslan semakin memuncak, setelah sejumlah warga yang kecewa membawa raskin busuk itu ke Meuligoe Bupati Bireuen pada waktu sahur bersama itu juga, Bupati Bireuen tidak habis-habis mempertanyakan mengapa raskin berkualitas sangat buruk.
“Beras miskin ini bukan gratis, tapi dibayar kok, meski disubsidi pemerintah. Sehingga, seharusnya yang disalurkan ke masyarakat kami di Bireuen haruslah beras layak konsumsi dan sesuai standar,” tukasnya. Alamak! [Hamdani/Kontributor]
http://www.juangnews.com/raskin-seperti-makanan-binatang-bupati-bireuen-marahi-bulog/
Bupati Bireuen Berang Warganya Diberi Beras Bulog Berkutu
Minggu, 12 Juli 2015
BIREUEN, KOMPAS.com - Bupati Bireuen Ruslan M Daud berang menemukan beras raskin Bulog yang tidak layak konsumsi. Beras tersebut banyak kutunya dan berbatu.
”Bukan sekali ini saja tapi sudah berulang kali seperti ini, apa dipikir bukan manusia yang memakannya,” kata Ruslan dengan tinggi saat menerima aduan masyarakat pada Minggu (12/7/2015).
Serta bukan kali ini saja ia mengaku temuan ini diadukan ke pihak bulog. "Tapi jawaban diperoleh tetap sama, yakni 'akan kami ganti, mohon bersabar'," kata Ruslan menirukan jawaban yang dia terima setelah mengadukan hal tersebut.
Dia mengaku tak habis pikir mengingat Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi. Namun, masyarakat terpaksa mengonsumsi beras raskin berkualitas buruk.
Amatan Kompas.com, Minggu (12/7), ratusan kilo beras raskin yang dikembalikan masyarakat kepada bupati saat sahur tadi pagi terlihat berkutu, berbatu bahkan masih banyak berbentuk padi. Belum lagi dedaknya yang mengepul setiap beras digenggam.
Kepala Bulog Perwakilan Lhokseumawe Ruslian yang dihubungi melalui telepon selulernya mengakui kurangnya kontrol dari petugas di gudang bulog. Seharusnya, kata dia, setiap beras yang disalurkan harus disortir dengan ketat dan disaksikan oleh petugas raskin kecamatan atau petugas yang ditunjuk oleh pemkab terkait.
”Beras yang dinyatakan tidak layak salur akan diganti dengan beras sesuai standar medium, bukan premium,” ungkapnya.
Ia pun meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji hal itu tidak terulang lagi.
http://regional.kompas.com/read/2015/07/12/15201011/Bupati.Bireuen.Berang.Warganya.Diberi.Beras.Bulog.Berkutu
BIREUEN, KOMPAS.com - Bupati Bireuen Ruslan M Daud berang menemukan beras raskin Bulog yang tidak layak konsumsi. Beras tersebut banyak kutunya dan berbatu.
”Bukan sekali ini saja tapi sudah berulang kali seperti ini, apa dipikir bukan manusia yang memakannya,” kata Ruslan dengan tinggi saat menerima aduan masyarakat pada Minggu (12/7/2015).
Serta bukan kali ini saja ia mengaku temuan ini diadukan ke pihak bulog. "Tapi jawaban diperoleh tetap sama, yakni 'akan kami ganti, mohon bersabar'," kata Ruslan menirukan jawaban yang dia terima setelah mengadukan hal tersebut.
Dia mengaku tak habis pikir mengingat Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi. Namun, masyarakat terpaksa mengonsumsi beras raskin berkualitas buruk.
Amatan Kompas.com, Minggu (12/7), ratusan kilo beras raskin yang dikembalikan masyarakat kepada bupati saat sahur tadi pagi terlihat berkutu, berbatu bahkan masih banyak berbentuk padi. Belum lagi dedaknya yang mengepul setiap beras digenggam.
Kepala Bulog Perwakilan Lhokseumawe Ruslian yang dihubungi melalui telepon selulernya mengakui kurangnya kontrol dari petugas di gudang bulog. Seharusnya, kata dia, setiap beras yang disalurkan harus disortir dengan ketat dan disaksikan oleh petugas raskin kecamatan atau petugas yang ditunjuk oleh pemkab terkait.
”Beras yang dinyatakan tidak layak salur akan diganti dengan beras sesuai standar medium, bukan premium,” ungkapnya.
Ia pun meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji hal itu tidak terulang lagi.
http://regional.kompas.com/read/2015/07/12/15201011/Bupati.Bireuen.Berang.Warganya.Diberi.Beras.Bulog.Berkutu
Anggota DPR: Jangan ada lagi beras berkutu buat rakyat
Minggu, 12 Juli 2015
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR, Refrizal menyatakan posisi Badan Urusan Logistik (Bulog) otomatis berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan bisa saja sekaligus dirangkap oleh Kemendag. Sebab, kata dia, Bulog nantinya adalah operator yang menjalankan kebijakan pemerintah.
Dia mengatakan tentang posisi Bulog dalam kaitan implementasi Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dijelaskan, UU Pangan mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional yang berfungsi sebagai regulator.
Sementara operator berbagai kebijakan pemerintah atau Kementerian Perdagangan dalam hal pangan dan stabilisasi harga adalah Bulog.
"Tugas pemerintah/Kemendag adalah wajib menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kemendag yang memiliki dana dan kementerian itu yang memerintahkan Bulog untuk membeli pangan untuk rakyat. Jadi ke depan posisi Bulog otomatis di bawah Kementerian Perdagangan atau bisa saja Mendag merangkap sekaligus sebagai Kepala Bulog," katanya di Jakarta, Sabtu (11/7).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih jauh mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres itu ditandatangani tanggal 15 Juni 2015.
Sayangnya, kata Refrizal, dalam Perpres itu belum terlihat ada sanksi untuk pedagang atau mafia yang menaikkan harga seenaknya.
"Kalau di Malaysia ada UU Pengawalan Kebutuhan Pokok dan di dalamnya ada sanksi tegas untuk pelanggar. Saya harapkan Kementerian Perdagangan yang membawahi Bulog harus memberi sanksi keras kepada pedagang atau oknum Bulog yang bermain-main soal harga pangan," katanya.
Mengenai maraknya mafia beras, Refrizal mengatakan, itu tugas Kemendag untuk mengatasinya. Serta melalui Bulog untuk memberantas mafia beras, termasuk menyediakan beras berkualitas untuk rakyat miskin.
"Jangan lagi memberikan beras berkutu seperti yang terjadi selama ini," katanya.
Banyak pihak mengapresiasi kinerja Kemendag dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta melakukan distribusi ke seluruh Indonesia selama bulan Ramadan. Menteri Perdagangan (Mendag), Rahmat Gobel juga dinilai mampu memberantas mafia yang selama ini menjadi momok bagi publik yang kerap menaikkan harga setiap kali hari raya tiba.
Ketua DPP Partai Golkar (PG), Priyo Budi Santoso mengatakan, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah ada, tetapi lagi-lagi pemerintah tak berdaya melawan maraknya mafia.
"Tetapi melihat kinerja Mendag Rachmat Gobel yang mampu melawan ancaman mafia pangan, saya pikir adalah bagus kalau Bulog berada di bawah Kementerian Perdagangan atau Mendag menjadi ex officio kepala Bulog," kata Priyo.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, dirinya mengamati cara kerja Mendag ini agak lain. Dia tidak hanya melakukan operasi pasar besar-besaran di berbagai tempat untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memberantas para mafia pangan.
"Memberantas mafia pangan itu tidak main-main, karena kerap seorang menteri yang justru menjadi korban. Karena itu, Mendag harus diberi kewenangan mengendalikan Bulog, sehingga para mafia akan takut dengan sendirinya," kata Priyo.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman mengatakan posisi Bulog berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian BUMN seperti saat ini. Bulog bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara kebijakan sehari-harinya berada di bawah Kementerian Perdagangan.
"Lebih jelasnya, Dirut Bulog sebagai pelaksana dari kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Karena Kemendag itulah yang melaksanakan fungsi sebagai pengendali persoalan perdagangan di dalam negeri," ungkapnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-dpr-jangan-ada-lagi-beras-berkutu-buat-rakyat.html
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR, Refrizal menyatakan posisi Badan Urusan Logistik (Bulog) otomatis berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan bisa saja sekaligus dirangkap oleh Kemendag. Sebab, kata dia, Bulog nantinya adalah operator yang menjalankan kebijakan pemerintah.
Dia mengatakan tentang posisi Bulog dalam kaitan implementasi Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dijelaskan, UU Pangan mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional yang berfungsi sebagai regulator.
Sementara operator berbagai kebijakan pemerintah atau Kementerian Perdagangan dalam hal pangan dan stabilisasi harga adalah Bulog.
"Tugas pemerintah/Kemendag adalah wajib menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kemendag yang memiliki dana dan kementerian itu yang memerintahkan Bulog untuk membeli pangan untuk rakyat. Jadi ke depan posisi Bulog otomatis di bawah Kementerian Perdagangan atau bisa saja Mendag merangkap sekaligus sebagai Kepala Bulog," katanya di Jakarta, Sabtu (11/7).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih jauh mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres itu ditandatangani tanggal 15 Juni 2015.
Sayangnya, kata Refrizal, dalam Perpres itu belum terlihat ada sanksi untuk pedagang atau mafia yang menaikkan harga seenaknya.
"Kalau di Malaysia ada UU Pengawalan Kebutuhan Pokok dan di dalamnya ada sanksi tegas untuk pelanggar. Saya harapkan Kementerian Perdagangan yang membawahi Bulog harus memberi sanksi keras kepada pedagang atau oknum Bulog yang bermain-main soal harga pangan," katanya.
Mengenai maraknya mafia beras, Refrizal mengatakan, itu tugas Kemendag untuk mengatasinya. Serta melalui Bulog untuk memberantas mafia beras, termasuk menyediakan beras berkualitas untuk rakyat miskin.
"Jangan lagi memberikan beras berkutu seperti yang terjadi selama ini," katanya.
Banyak pihak mengapresiasi kinerja Kemendag dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta melakukan distribusi ke seluruh Indonesia selama bulan Ramadan. Menteri Perdagangan (Mendag), Rahmat Gobel juga dinilai mampu memberantas mafia yang selama ini menjadi momok bagi publik yang kerap menaikkan harga setiap kali hari raya tiba.
Ketua DPP Partai Golkar (PG), Priyo Budi Santoso mengatakan, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah ada, tetapi lagi-lagi pemerintah tak berdaya melawan maraknya mafia.
"Tetapi melihat kinerja Mendag Rachmat Gobel yang mampu melawan ancaman mafia pangan, saya pikir adalah bagus kalau Bulog berada di bawah Kementerian Perdagangan atau Mendag menjadi ex officio kepala Bulog," kata Priyo.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, dirinya mengamati cara kerja Mendag ini agak lain. Dia tidak hanya melakukan operasi pasar besar-besaran di berbagai tempat untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memberantas para mafia pangan.
"Memberantas mafia pangan itu tidak main-main, karena kerap seorang menteri yang justru menjadi korban. Karena itu, Mendag harus diberi kewenangan mengendalikan Bulog, sehingga para mafia akan takut dengan sendirinya," kata Priyo.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman mengatakan posisi Bulog berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian BUMN seperti saat ini. Bulog bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara kebijakan sehari-harinya berada di bawah Kementerian Perdagangan.
"Lebih jelasnya, Dirut Bulog sebagai pelaksana dari kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Karena Kemendag itulah yang melaksanakan fungsi sebagai pengendali persoalan perdagangan di dalam negeri," ungkapnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-dpr-jangan-ada-lagi-beras-berkutu-buat-rakyat.html
Sabtu, 11 Juli 2015
Bupati Temukan Beras Bulog Berkutu
Sabtu. 11 Juli 2015
KENDAL – Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti geram ketika mendapatkan beras di Gudang Bulog Sumberejo, Kaliwungu yang mulai berkutu. Temuan ini diketahui setelah Bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak), kemarin. Widya meminta agar beras-beras yang mulai berkutu jangan sampai didistribusikan kepada warga. Sebab beras yang sudah mulai berkutu tidak boleh dikonsumsi.
Sidak dilakukan untuk memastikan agar warga yang terdaftar penerima beras miskin (raskin) atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) menerima raskin dalam kondisi layak konsumsi. “Jangan sampai raskin yang sampai bermasalah, apalagi ini mau lebaran,” kata Widya, disela sidak kemarin.
Bupati menambahkan, jika satu karung ditemukan lima kutu, Bulog tidak boleh mendistribusikannya kepada warga. Begitupun warga yang mendapatkan beras berkutu dan warna sudah tidak cerah lagi bisa ditukar ke Bulog. “Warga boleh menukar tanpa dipungut biaya sepeserpun,” imbuhnya.
Widya mengatakan, jika beras yang tersimpan di gudang bulog tidak boleh lebih dari enam bulan. Jika lebih dari waktu, maka beras akan mudah diserang bubuk atau kutu serta beras sudah tidak lagi layak dikonsumsi. “Jadi sebelum enam bulan harus sudah didistribusikan kepada warga, agar tidak rusak,” tambahnya.
Kepala Gudang Bulog Sumberejo, Aruman mengatakan jika beras-beras tersebut baru disimpan digudang sekira tiga bulan. Sebab beras yang tersimpan di gudang, bulan april lalu. Sehingga baru tiga bulan berada digudang bulog. “Perihal adanya kutu, memang sudah seharusnya kami lalukan fumigasi. Sebab, beras ketika disimpan digudang harus dilakukan fumigasi setiap tiga bulan sekali agar tidak berkutu. Rencananya, pekan depan beras-beras ini akan kami lakukan fumigasi,” katanya.
Ia memastikan untuk kebutuhan beras masih mencukupi untuk empat sampai lima bulan kedepan. Sebab saat ini stok beras di Gudang Bulog Sumberejo ada sebanyak 3.000 ton. Setiap bulannya dikirim sebanyak 886.995 kilogram dari total RTS PM 19.133 kepala keluarga.
“Sebenarnya sejak awal tahun kami sudah ada 4.000 ton beras. Sebanyak 1.000 ton diantaranya sudah kami distribusikan kepada RSPM. Sisa beras yang ada ini ada untuk memenuhi beras kepada warga,” tambahnya.
Ia tidak menampik jika banyak beras di gudang kurang bagus dan itu merupakan kendala. Sebab beras-beras dari yang masuk ke Bulog adalah beras kualitas menengah kebawah. Yakni beras dari para petani yang sudah tidak bisa dijual dengan harga tinggi ke pedagang, oleh petani dijual kepada Bulog. Karena bulog hanya mampu membeli Rp 7.500 perkilogram,” tambahnya. (bud/fth)
http://www.radarsemarang.com/2015/07/11/bupati-temukan-beras-bulog-berkutu.html
KENDAL – Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti geram ketika mendapatkan beras di Gudang Bulog Sumberejo, Kaliwungu yang mulai berkutu. Temuan ini diketahui setelah Bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak), kemarin. Widya meminta agar beras-beras yang mulai berkutu jangan sampai didistribusikan kepada warga. Sebab beras yang sudah mulai berkutu tidak boleh dikonsumsi.
Sidak dilakukan untuk memastikan agar warga yang terdaftar penerima beras miskin (raskin) atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) menerima raskin dalam kondisi layak konsumsi. “Jangan sampai raskin yang sampai bermasalah, apalagi ini mau lebaran,” kata Widya, disela sidak kemarin.
Bupati menambahkan, jika satu karung ditemukan lima kutu, Bulog tidak boleh mendistribusikannya kepada warga. Begitupun warga yang mendapatkan beras berkutu dan warna sudah tidak cerah lagi bisa ditukar ke Bulog. “Warga boleh menukar tanpa dipungut biaya sepeserpun,” imbuhnya.
Widya mengatakan, jika beras yang tersimpan di gudang bulog tidak boleh lebih dari enam bulan. Jika lebih dari waktu, maka beras akan mudah diserang bubuk atau kutu serta beras sudah tidak lagi layak dikonsumsi. “Jadi sebelum enam bulan harus sudah didistribusikan kepada warga, agar tidak rusak,” tambahnya.
Kepala Gudang Bulog Sumberejo, Aruman mengatakan jika beras-beras tersebut baru disimpan digudang sekira tiga bulan. Sebab beras yang tersimpan di gudang, bulan april lalu. Sehingga baru tiga bulan berada digudang bulog. “Perihal adanya kutu, memang sudah seharusnya kami lalukan fumigasi. Sebab, beras ketika disimpan digudang harus dilakukan fumigasi setiap tiga bulan sekali agar tidak berkutu. Rencananya, pekan depan beras-beras ini akan kami lakukan fumigasi,” katanya.
Ia memastikan untuk kebutuhan beras masih mencukupi untuk empat sampai lima bulan kedepan. Sebab saat ini stok beras di Gudang Bulog Sumberejo ada sebanyak 3.000 ton. Setiap bulannya dikirim sebanyak 886.995 kilogram dari total RTS PM 19.133 kepala keluarga.
“Sebenarnya sejak awal tahun kami sudah ada 4.000 ton beras. Sebanyak 1.000 ton diantaranya sudah kami distribusikan kepada RSPM. Sisa beras yang ada ini ada untuk memenuhi beras kepada warga,” tambahnya.
Ia tidak menampik jika banyak beras di gudang kurang bagus dan itu merupakan kendala. Sebab beras-beras dari yang masuk ke Bulog adalah beras kualitas menengah kebawah. Yakni beras dari para petani yang sudah tidak bisa dijual dengan harga tinggi ke pedagang, oleh petani dijual kepada Bulog. Karena bulog hanya mampu membeli Rp 7.500 perkilogram,” tambahnya. (bud/fth)
http://www.radarsemarang.com/2015/07/11/bupati-temukan-beras-bulog-berkutu.html
Warga Legok Ngeluh Dapat Raskin tak Layak
Jumat, 10 Juli 2015
Laporan WArtawan Tribun Jambi, Bandot Arywono
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pembagian beras miskin (Raskin) di Kelurahan Legok diprotes warga, pasalnya warga menilai beras yang dibagikan tidak layak konsumsi.
Jamain satu diantara warga RT 21, Kelurahan Legok kepada Tribunjambi.com, Jumat (10/7) mengatakan beras Raskin kondisinya hancur dan tidak layak konsumsi. "Cubalah kalau mau bagi raskin yang bagus berasnya, jangan macam ini," kata Jamain.
Warga menurutnya minta agar Pemerintah segera mengganti beras yang mereka sebut tidak layak konsumsi tersebut. "Kita minta ke Pemkot agar diganti, inikan untuk dimakan apalagi bulan puasa seperti ini," kata Jamain.
Sementara itu pihak Bulog Divre Jambi mengaku baru mendengar adanya keluhan warga yang menyebutkan beras tidak layak konsumsi. "Kita malah belum terima laporan, kalau memang benar besok kita turun ke lapangan untuk cek," kata David Susanto Kabid Pelayanan Publik Bulog Divre Jambi, Jumat malam.
Laporan WArtawan Tribun Jambi, Bandot Arywono
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pembagian beras miskin (Raskin) di Kelurahan Legok diprotes warga, pasalnya warga menilai beras yang dibagikan tidak layak konsumsi.
Jamain satu diantara warga RT 21, Kelurahan Legok kepada Tribunjambi.com, Jumat (10/7) mengatakan beras Raskin kondisinya hancur dan tidak layak konsumsi. "Cubalah kalau mau bagi raskin yang bagus berasnya, jangan macam ini," kata Jamain.
Warga menurutnya minta agar Pemerintah segera mengganti beras yang mereka sebut tidak layak konsumsi tersebut. "Kita minta ke Pemkot agar diganti, inikan untuk dimakan apalagi bulan puasa seperti ini," kata Jamain.
Sementara itu pihak Bulog Divre Jambi mengaku baru mendengar adanya keluhan warga yang menyebutkan beras tidak layak konsumsi. "Kita malah belum terima laporan, kalau memang benar besok kita turun ke lapangan untuk cek," kata David Susanto Kabid Pelayanan Publik Bulog Divre Jambi, Jumat malam.
Tiap Bulan Sampel Raskin Dipajang di Pendapa
Sabtu,11 Juli 2015
PURWOKERTO – Penyaluran beras miskin (raskin) kepada masyarakat penerima di Kabupaten Banyumas setiap bulannya akan diambil sampel dan dipajang di Pendapa Si Panji.
Hal itu dilakukan untuk memudahkan pengawasan dan koordinasi jika sewaktuwaktu ada temuan atau laporan raskin kurang memenuhi syarat langsung bisa ditindaklanjuti atau dicarikan solusi.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Banyumas, Sugiyanto, menyatakan semula pengambilan sampel hanya direncanakan tiga bulan, yakni dari Juli hingga September. Namun dari hasil evaluasi Kamis sore lalu, Bupati mengharapkan bisa dilakukan seterusnya tiap bulan.
”Tujuannya untuk memastikan raskin yang tersalurkan kondisinya benar-benar seperti yang diharapkan masyarakat penerima, karena di Banyumas pihak Bulog sudah berkomitmen merupakan hasil penyerapan beras baru,” katanya, kemarin.
Terkait hasil sampel dari 27 kecamatan untuk jatah Juli disalurkan akhir Juni lalu yang warna berasnya agak kecokelatan hanya ditemukan di Desa Kalicupak Lor dan Kalisogra Kecamatan Kalibagor. Untuk mayoritas di desa lain kualitasnya bagus.
Saat evaluasi Kamis lalu, kades dari dua desa tersebut juga datang dan memperlihatkan beras yang sudah disalurkan ke warga. Menurut mereka warga yang sudah menerima tidak ada yang komplain.
Panen Baru
”Itu berarti memang masih layak dikomsusmsi. Saat dicium bau berasnya juga hasil panenan baru. Cuma saat raskin datang ke desa sebelum dibagikan ke warga, saat diambil sampel dan dikirimkan ke Bupati sempat ditemukan warnanya cokelat dan ada yang remuk,” terangnya Kepala Subbulog Divre IV Banyumas, Setio Wastono, mengatakan kejadian temuan sampel di dua desa di Kecamatan Kalibagor sudah dilakukan pelacakan. Saat ada laporan masuk waktu itu pihak gudang dan satgas juga turun langsung ke desa tersebut.
”Hasil pelacakan kita, kondisi berasnya seperti itu karena dari sumber asal panenan, kondisi tektur berasnya memang seperti itu. Beras yang dikirim rekanan itu campuran ada yang dari Banyumas dan Cilacap,” jelasnya.
Untuk jatah raskin di Banyumas semua hasil panenan baru. Stok yang ada di gudang Bulog saat ini bisa mencukupi sampai Januari tahun depan. Adapun daerah lain seperti Cilacap, kata dia, stok lama masih setengah penyaluran.
Kemudian Purbalingga satu penyaluran dan Banjarnegara juga setengah penyaluran. Sebelum disalurkan, juga dilakukan perbaikan kualitas. Setelah itu semua penyaluran raskin sudah memakai beras baru. (G22-17)
PURWOKERTO – Penyaluran beras miskin (raskin) kepada masyarakat penerima di Kabupaten Banyumas setiap bulannya akan diambil sampel dan dipajang di Pendapa Si Panji.
Hal itu dilakukan untuk memudahkan pengawasan dan koordinasi jika sewaktuwaktu ada temuan atau laporan raskin kurang memenuhi syarat langsung bisa ditindaklanjuti atau dicarikan solusi.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Banyumas, Sugiyanto, menyatakan semula pengambilan sampel hanya direncanakan tiga bulan, yakni dari Juli hingga September. Namun dari hasil evaluasi Kamis sore lalu, Bupati mengharapkan bisa dilakukan seterusnya tiap bulan.
”Tujuannya untuk memastikan raskin yang tersalurkan kondisinya benar-benar seperti yang diharapkan masyarakat penerima, karena di Banyumas pihak Bulog sudah berkomitmen merupakan hasil penyerapan beras baru,” katanya, kemarin.
Terkait hasil sampel dari 27 kecamatan untuk jatah Juli disalurkan akhir Juni lalu yang warna berasnya agak kecokelatan hanya ditemukan di Desa Kalicupak Lor dan Kalisogra Kecamatan Kalibagor. Untuk mayoritas di desa lain kualitasnya bagus.
Saat evaluasi Kamis lalu, kades dari dua desa tersebut juga datang dan memperlihatkan beras yang sudah disalurkan ke warga. Menurut mereka warga yang sudah menerima tidak ada yang komplain.
Panen Baru
”Itu berarti memang masih layak dikomsusmsi. Saat dicium bau berasnya juga hasil panenan baru. Cuma saat raskin datang ke desa sebelum dibagikan ke warga, saat diambil sampel dan dikirimkan ke Bupati sempat ditemukan warnanya cokelat dan ada yang remuk,” terangnya Kepala Subbulog Divre IV Banyumas, Setio Wastono, mengatakan kejadian temuan sampel di dua desa di Kecamatan Kalibagor sudah dilakukan pelacakan. Saat ada laporan masuk waktu itu pihak gudang dan satgas juga turun langsung ke desa tersebut.
”Hasil pelacakan kita, kondisi berasnya seperti itu karena dari sumber asal panenan, kondisi tektur berasnya memang seperti itu. Beras yang dikirim rekanan itu campuran ada yang dari Banyumas dan Cilacap,” jelasnya.
Untuk jatah raskin di Banyumas semua hasil panenan baru. Stok yang ada di gudang Bulog saat ini bisa mencukupi sampai Januari tahun depan. Adapun daerah lain seperti Cilacap, kata dia, stok lama masih setengah penyaluran.
Kemudian Purbalingga satu penyaluran dan Banjarnegara juga setengah penyaluran. Sebelum disalurkan, juga dilakukan perbaikan kualitas. Setelah itu semua penyaluran raskin sudah memakai beras baru. (G22-17)
Pendistribusian Raskin di Cianjur Masih Temui Persoalan
Jumat, 10 Juli 2015
CIANJUR,(PRLM).- Sejumlah persoalan masih ditemui dalam pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) di wilayah Kabupaten Cianjur. Kualitas beras yang semula selalu dikeluhkan masyarakat, saat ini setahap demi setahap sudah menjadi lebih baik.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur, Yanto Hartono melalui Kepala Bidang (Kabid) Distribusi dan Akses Pangan, H. Abdul Hanan Sukmana mengatakan, hasil evaluasi dalam setengah tahun terakhir pendistribusian raskin terungkap masih ada sejumlah persoalan. Hal itu perlu dilakukan penanganan segera agar distribusi raskin berjalan lancar.
“Biaya angkut ke titik distribusi bagi desa yang sulit dijangkau oleh truk besar, sesuai hasil rapat koordinasi dengan Tim Raskin Kabupaten, pihak Bulog akan mengganti biaya angkut tersebut dengan syarat pihak desa harus mengusulkan penggantian melalui surat resmi secara rinci bentuk penggantiannya,” kata Hanan saat dihubungi, Jum’at (10/7/2015).
Persoalan lainnya, insentif bongkar Rp 6,- dari Bulog untuk yang menurunkan beras dari truk dirasakan terlalu kecil. Pihak Bulog akan mengusulkan ke pemerintah pusat menaikan insentif tersebut antara Rp 15,- sampai Rp 30,- per kilogramnya.
Selain itu Biaya Oprasional Penyaluran ( BOP ) yang tidak tersedia menjadi tanda tanya sebagian pengelola raskin di desa, namun sebagian desa banyak juga yang meminta agar BOP tidak perlu ada. Alasannya disamping pengadministrasiannya sulit juga menjadi sasaran bagi orang orang yang mau mengambil keuntungan.
Tidak hanya itu, persoalan lainya masih ada desa-desa yang belum mengambil beras jatahnya dikarenakan masuk musim panen dan juga ada beberapa desa yang masih menunggak pembayarannya.
Hingga pertengahan tahun, ternyata serapan raskin di wilayah Kabupaten Cianjur hanya bulan pertama yang sudah mencapai 100 persen atau sekitar 3.165.990 kilogram/bulan. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 211.066 RTS-PM yang menjadi program sasaran.
“Memang serapannya masih kurang, banyak hal yang menyebabkan serapan tidak maksimal. Kita terus berupaya agar serapan raskin ini bisa maksimal, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan,” tegas Hanan.
Hanan menyebut berdasarkan data dan evaluasi yang dilakukan dalam semester II ini, realisasi serapan raskin untuk bulan Januari mencapai 100 persen, bulan Februari 99,58 %, bulan Maret 98,84 %, bulan April 94,91 %, bulan Mei 87,75 %, dan bulan Juni 72,31 %.
“Dari 32 kecamatan di Cianjur, jumlah penerima raskin paling banyak diterima Kecamatan Cibeber mencapai 172,155 kilogram per bulan untuk 11.477 RTS. Sedangkan yang terkecil Kecamatan Campaka Mulya sebesar 47,100 kilogram/bulan untuk 3.140 RTS,” paparnya (Bisri Mustofa/A-89)***
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/07/10/334316/pendistribusian-raskin-di-cianjur-masih-temui-persoalan
CIANJUR,(PRLM).- Sejumlah persoalan masih ditemui dalam pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) di wilayah Kabupaten Cianjur. Kualitas beras yang semula selalu dikeluhkan masyarakat, saat ini setahap demi setahap sudah menjadi lebih baik.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur, Yanto Hartono melalui Kepala Bidang (Kabid) Distribusi dan Akses Pangan, H. Abdul Hanan Sukmana mengatakan, hasil evaluasi dalam setengah tahun terakhir pendistribusian raskin terungkap masih ada sejumlah persoalan. Hal itu perlu dilakukan penanganan segera agar distribusi raskin berjalan lancar.
“Biaya angkut ke titik distribusi bagi desa yang sulit dijangkau oleh truk besar, sesuai hasil rapat koordinasi dengan Tim Raskin Kabupaten, pihak Bulog akan mengganti biaya angkut tersebut dengan syarat pihak desa harus mengusulkan penggantian melalui surat resmi secara rinci bentuk penggantiannya,” kata Hanan saat dihubungi, Jum’at (10/7/2015).
Persoalan lainnya, insentif bongkar Rp 6,- dari Bulog untuk yang menurunkan beras dari truk dirasakan terlalu kecil. Pihak Bulog akan mengusulkan ke pemerintah pusat menaikan insentif tersebut antara Rp 15,- sampai Rp 30,- per kilogramnya.
Selain itu Biaya Oprasional Penyaluran ( BOP ) yang tidak tersedia menjadi tanda tanya sebagian pengelola raskin di desa, namun sebagian desa banyak juga yang meminta agar BOP tidak perlu ada. Alasannya disamping pengadministrasiannya sulit juga menjadi sasaran bagi orang orang yang mau mengambil keuntungan.
Tidak hanya itu, persoalan lainya masih ada desa-desa yang belum mengambil beras jatahnya dikarenakan masuk musim panen dan juga ada beberapa desa yang masih menunggak pembayarannya.
Hingga pertengahan tahun, ternyata serapan raskin di wilayah Kabupaten Cianjur hanya bulan pertama yang sudah mencapai 100 persen atau sekitar 3.165.990 kilogram/bulan. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 211.066 RTS-PM yang menjadi program sasaran.
“Memang serapannya masih kurang, banyak hal yang menyebabkan serapan tidak maksimal. Kita terus berupaya agar serapan raskin ini bisa maksimal, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan,” tegas Hanan.
Hanan menyebut berdasarkan data dan evaluasi yang dilakukan dalam semester II ini, realisasi serapan raskin untuk bulan Januari mencapai 100 persen, bulan Februari 99,58 %, bulan Maret 98,84 %, bulan April 94,91 %, bulan Mei 87,75 %, dan bulan Juni 72,31 %.
“Dari 32 kecamatan di Cianjur, jumlah penerima raskin paling banyak diterima Kecamatan Cibeber mencapai 172,155 kilogram per bulan untuk 11.477 RTS. Sedangkan yang terkecil Kecamatan Campaka Mulya sebesar 47,100 kilogram/bulan untuk 3.140 RTS,” paparnya (Bisri Mustofa/A-89)***
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/07/10/334316/pendistribusian-raskin-di-cianjur-masih-temui-persoalan
Jumat, 10 Juli 2015
Pejabat Bulog Ditantang Makan Beras Berkutu
Jumat, 10 Juli 2015
MEDAN (Waspada): Kebijakan Bulog yang menyalurkan beras berkutu untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara, menuai kecaman dari berbagai kalangan.
Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) menantang pejabat Bulog Sumut untuk mengkonsumsi beras berkutu tersebut. Sebaliknya, beras yang dikonsumsi pejabat Bulog Sumut seharihari, disalurkan untuk masyarakat miskin.
Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi melalui selularnya, Kamis (9/7) menilai, tindakan Bulog Sumut sangat tidak manusiawi. “Mentangmentang masyarakat tersebut miskin, lalu diberikan beras yang tidak berkualitas,” katanya.
Tulus menegaskan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjamin pasokan bahan pangan dengan kualitas yang baik. “Jadi, Bulog jangan menyalurkan beras berkutu tersebut kepada masyarakat miskin dan menggantinya dengan beras yang lebih baik,” ujarnya.
Dia mempertanyakan kesiapan seluruh pejabat Bulog untuk mengkonsumsi beras dengan kualitas rendah itu. “Bila Bulog berada di posisi sebagai penerima Raskin, apakah mereka juga mau mengkonsumsi beras berkutu seperti itu. Alangkah baiknya bila beras itu dikembalikan ke daerah asalnya,” tambah Tulus.
Pernyataan bernada tantangan serupa juga diutarakan Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK). “Kalau menurut Bulog beras berkutu itu memang layak dikonsumsi, kenapa tidak pejabat Bulog saja yang mengkonsumsinya. Sebaliknya, beras yang biasa dikonsumsi pejabat Bulog disalurkan untuk masyarakat miskin. Setidaknya agar mereka juga dapat merasakan terhinanya warga penerima raskin karena harus mengkonsumsi beras berkutu,” ujar Direktur LAPK, Farid Wajdi.
Menurutnya, beras yang terkontaminasi kutu ini lebih cocok untuk dijadikan pakan ternak. “Bulog harus segera mengembalikan beras yang terkontaminasi kutu itu ke daerah asalnya. Karena LAPK menganggap, masuknya beras yang terkontaminasi kutu jelas melecehkan masyarakat Sumut,” tegasnya.
Sementara itu, Humas Bulog Sumut Rudi Adlyn menegaskan, beras medium tersebut tidak mengandung bahaya dan layak untuk konsumsi. “Beras itu tidak berbahaya. Kejadiannya ini ibarat gula yang dikerumuni semut, beras juga mengandung hama. Bahkan beras yang dijual di pasaran juga ada pasir dan akan ada kutu bila disimpan dalam suhu tertentu,” katanya.
Dia juga tidak mempermasalahkan bila pejabat Bulog harus mengkonsumsi beras tersebut. “Nggak jadi masalah karena beras itu layak untuk dikonsumsi, terkecuali beras busuk baru kita tolak,” ujarnya sembari meminta agar permasalahan tersebut jangan diperbesar, sebab anggota DPRDSU sudah meninjau gudang Bulog dan tidak mendapati keanehan pada beras itu.
Dia menambahkan, pasokan beras untuk konsumsi masyarakat Sumut adalah kualitas medium. “Jadi tidak ada masalah. Boleh kita cek ke gudang, beras yang kemarin kita pasok tidak ada masalah, dan kutu yang sempat ada sudah bersih dengan sendirinya karena ditiup angin saat bongkar di pelabuhan,” ujarnya. (c02)
http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43486:pejabat-bulog-ditantang-makan-beras-berkutu&catid=51:medan&Itemid=206
MEDAN (Waspada): Kebijakan Bulog yang menyalurkan beras berkutu untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara, menuai kecaman dari berbagai kalangan.
Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) menantang pejabat Bulog Sumut untuk mengkonsumsi beras berkutu tersebut. Sebaliknya, beras yang dikonsumsi pejabat Bulog Sumut seharihari, disalurkan untuk masyarakat miskin.
Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi melalui selularnya, Kamis (9/7) menilai, tindakan Bulog Sumut sangat tidak manusiawi. “Mentangmentang masyarakat tersebut miskin, lalu diberikan beras yang tidak berkualitas,” katanya.
Tulus menegaskan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjamin pasokan bahan pangan dengan kualitas yang baik. “Jadi, Bulog jangan menyalurkan beras berkutu tersebut kepada masyarakat miskin dan menggantinya dengan beras yang lebih baik,” ujarnya.
Dia mempertanyakan kesiapan seluruh pejabat Bulog untuk mengkonsumsi beras dengan kualitas rendah itu. “Bila Bulog berada di posisi sebagai penerima Raskin, apakah mereka juga mau mengkonsumsi beras berkutu seperti itu. Alangkah baiknya bila beras itu dikembalikan ke daerah asalnya,” tambah Tulus.
Pernyataan bernada tantangan serupa juga diutarakan Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK). “Kalau menurut Bulog beras berkutu itu memang layak dikonsumsi, kenapa tidak pejabat Bulog saja yang mengkonsumsinya. Sebaliknya, beras yang biasa dikonsumsi pejabat Bulog disalurkan untuk masyarakat miskin. Setidaknya agar mereka juga dapat merasakan terhinanya warga penerima raskin karena harus mengkonsumsi beras berkutu,” ujar Direktur LAPK, Farid Wajdi.
Menurutnya, beras yang terkontaminasi kutu ini lebih cocok untuk dijadikan pakan ternak. “Bulog harus segera mengembalikan beras yang terkontaminasi kutu itu ke daerah asalnya. Karena LAPK menganggap, masuknya beras yang terkontaminasi kutu jelas melecehkan masyarakat Sumut,” tegasnya.
Sementara itu, Humas Bulog Sumut Rudi Adlyn menegaskan, beras medium tersebut tidak mengandung bahaya dan layak untuk konsumsi. “Beras itu tidak berbahaya. Kejadiannya ini ibarat gula yang dikerumuni semut, beras juga mengandung hama. Bahkan beras yang dijual di pasaran juga ada pasir dan akan ada kutu bila disimpan dalam suhu tertentu,” katanya.
Dia juga tidak mempermasalahkan bila pejabat Bulog harus mengkonsumsi beras tersebut. “Nggak jadi masalah karena beras itu layak untuk dikonsumsi, terkecuali beras busuk baru kita tolak,” ujarnya sembari meminta agar permasalahan tersebut jangan diperbesar, sebab anggota DPRDSU sudah meninjau gudang Bulog dan tidak mendapati keanehan pada beras itu.
Dia menambahkan, pasokan beras untuk konsumsi masyarakat Sumut adalah kualitas medium. “Jadi tidak ada masalah. Boleh kita cek ke gudang, beras yang kemarin kita pasok tidak ada masalah, dan kutu yang sempat ada sudah bersih dengan sendirinya karena ditiup angin saat bongkar di pelabuhan,” ujarnya. (c02)
http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43486:pejabat-bulog-ditantang-makan-beras-berkutu&catid=51:medan&Itemid=206
Kamis, 09 Juli 2015
Warga Menemeng Kompak Kembalikan Raskin
Rabu, 8 Juli 2015
PRAYA—Buruknya kualitas bantuan beras miskin (raskin) kembali ditemukan di Lombok Tengah.
Warga Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata kompak mengembalikan sedikitnya 14 ton raskin ke Bulog Regional Divre Ubung Kecamatan Jonggat, Senin (6/7). Mereka tidak terima dengan kualitas raskin yang disalurkan Bulog. Berkas itu layaknya menjadi pakan ternak, karena bau, kuning, hitam dan berkutu.
Parahnya lagi, warga menemukan beras tersebut bercampur nasi aking (nasi kering) dan semacam beras palsu. Beras ini seperti butiran batu warna kuning keemasan dan mirip pecahan jagung. Namun, setelah diperiksa secara teliti, butiran campuran beras itu ternyata bukan nasi jagung, melainkan benda yang tidak dikenal.
Karenanya, warga Menemeng beramai-ramai mengembalikan raskin tersebut. ‘’Kalau sekedar kutuan dan kuning, kami masih bisa terima. Tapi kalau sudah bercampur seperti ini, tidak ada warga yang mau menerimanya,’’ tegas Kepala Dusun Presak Desa Menemeng, Mahmud Ali kepada Radar Lombok, kemarin (7/7).
Diakuinya, memang tidak semua beras yang didapatkan seperti itu. Namun, dirinya tidak mau mengambil resiko dengan penolakan warga. Sehingga langsung mengembalikan raskin tersebut untuk ditukar kemudian. ‘’Saya tidak mau ambil resiko, makanya kita kembalikan,’’ cetusnya.
Ditambahkan Staf Kantor Desa Menemeng, Sofyan Hardi menuturkan, tidak semuanya beras yang dikembalikan itu buruk. Hanya saja, warga banyak menemukan raskin buruk, sehingga tidak mau mengambil resiko. Mereka beramai-ramai mengembalikan raskin tersebut.
Waktu kejadian, ungkap Sofyan, dirinya mengawal langsung pendistribusian raskin tersebut di setiap dusun. Dia kemudian dihubungi Kepala Dusun Gundul, Fajarudin, bahwa raskin yang diterimanya sangat buruk. Berkas itu bercampur nasi aking dan butiran mirip beras palsu.
Tak lama kemudian, ia dihubungi Kadus Dasan Gundul, disambut Kadus Montng Are, Jabon dan Sempoja. Semua dusun itu mengembalikan jatah raskin 2 bulan tersebut. Rincinya, Dusun Gundul mengembalikan sebanyak 222 karung, Sempoja 219 karung, Dasan Gundul 198 karung, Jabon 261 karung, dan Montong Are 282 karung. ‘’Totalnya itu mencapai 19 ton lebih,’’ katanya.
Dijelaskan Sofyan, semua beras yang dikembalikan itu memang tidak buruk. Namun, kepala dusun dan masyarakat tidak mau mengembil resiko dengan sampel yang mereka temukan. Pihaknya memang curiga dengan kualitas beras yang disalurkan Bulog tersebut.
Dari temuan masyarakat, ia diberitahuan bahwa beras itu merupakan stok tahun 2014. Artinya, beras itu pengadaan tahun 2013 dan baru disalurkan tahun 2015 sekarang ini. Dari karung yang ditemukan, Sofyan mengaku menerima laporan bahwa beras tersebut merupakan pengadaan UD Tekad Makmur.
Dalam hal ini, pihaknya tidak mau berpolemik dengan Bulog, sehingga harus mengembalikan beras tersebut. ‘’Dan sekarang semuanya sudah diganti,’’ sebutnya.
Sementara Kepala Bulog Regional Divre Ubung, Khaerudin yang dikonfirmasi membenarkan, bahwa beras tersebut dikembalikan warga Menemeng. Pihaknya mendapatkan protes, bahwa beras tersebut tidak layak komsumsi. Khaerudin membantah tegas dalam hal ini, bahwa beras tersebut tidak semuanya buruk.
Hanya beberapa saja yang kebetulan ditemukan masyarakat, sehingga langsung dikembalikan. ‘’Ada sekitar 14 ton yang dikembalikan,’’ akunya.
Bagaimana dengan campuran nasi aking dan beras palsu? Khaerudin tidak menampik, bahwa kemungkinan bisa saja terjadi hal seperti itu. Artinya, bisa saja semasa penjemuran padi berdampingan dengan nasi aking. Sehingga terjadi percampuran saat penggilingan.
Namun, untuk beras palsu dan butiran benda asing menyerupai nasi jagung tersebut, dia tidak tahu. Yang diketahuinya hanya laporan soal bercampurnya beras tersebut dengan nasi aking. ‘’Tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi,’’ bebernya.
Untuk beras yang dikembalikan ini, Kherudin mengaku akan melakukan seleksi kembali. Beras yang memang tidak layak komsumsi akan dipisahkan untuk disalurkan. Sedangkan beras yang layak komsumsi akan tetap disalurkan. ‘’Yang jelas, dia mengklaim, bahwa beras itu stok tahun 2015,’’ tandasnya. (dal)
http://www.radarlombok.co.id/warga-menemeng-kompak-kembalikan-raskin.html
PRAYA—Buruknya kualitas bantuan beras miskin (raskin) kembali ditemukan di Lombok Tengah.
Warga Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata kompak mengembalikan sedikitnya 14 ton raskin ke Bulog Regional Divre Ubung Kecamatan Jonggat, Senin (6/7). Mereka tidak terima dengan kualitas raskin yang disalurkan Bulog. Berkas itu layaknya menjadi pakan ternak, karena bau, kuning, hitam dan berkutu.
Parahnya lagi, warga menemukan beras tersebut bercampur nasi aking (nasi kering) dan semacam beras palsu. Beras ini seperti butiran batu warna kuning keemasan dan mirip pecahan jagung. Namun, setelah diperiksa secara teliti, butiran campuran beras itu ternyata bukan nasi jagung, melainkan benda yang tidak dikenal.
Karenanya, warga Menemeng beramai-ramai mengembalikan raskin tersebut. ‘’Kalau sekedar kutuan dan kuning, kami masih bisa terima. Tapi kalau sudah bercampur seperti ini, tidak ada warga yang mau menerimanya,’’ tegas Kepala Dusun Presak Desa Menemeng, Mahmud Ali kepada Radar Lombok, kemarin (7/7).
Diakuinya, memang tidak semua beras yang didapatkan seperti itu. Namun, dirinya tidak mau mengambil resiko dengan penolakan warga. Sehingga langsung mengembalikan raskin tersebut untuk ditukar kemudian. ‘’Saya tidak mau ambil resiko, makanya kita kembalikan,’’ cetusnya.
Ditambahkan Staf Kantor Desa Menemeng, Sofyan Hardi menuturkan, tidak semuanya beras yang dikembalikan itu buruk. Hanya saja, warga banyak menemukan raskin buruk, sehingga tidak mau mengambil resiko. Mereka beramai-ramai mengembalikan raskin tersebut.
Waktu kejadian, ungkap Sofyan, dirinya mengawal langsung pendistribusian raskin tersebut di setiap dusun. Dia kemudian dihubungi Kepala Dusun Gundul, Fajarudin, bahwa raskin yang diterimanya sangat buruk. Berkas itu bercampur nasi aking dan butiran mirip beras palsu.
Tak lama kemudian, ia dihubungi Kadus Dasan Gundul, disambut Kadus Montng Are, Jabon dan Sempoja. Semua dusun itu mengembalikan jatah raskin 2 bulan tersebut. Rincinya, Dusun Gundul mengembalikan sebanyak 222 karung, Sempoja 219 karung, Dasan Gundul 198 karung, Jabon 261 karung, dan Montong Are 282 karung. ‘’Totalnya itu mencapai 19 ton lebih,’’ katanya.
Dijelaskan Sofyan, semua beras yang dikembalikan itu memang tidak buruk. Namun, kepala dusun dan masyarakat tidak mau mengembil resiko dengan sampel yang mereka temukan. Pihaknya memang curiga dengan kualitas beras yang disalurkan Bulog tersebut.
Dari temuan masyarakat, ia diberitahuan bahwa beras itu merupakan stok tahun 2014. Artinya, beras itu pengadaan tahun 2013 dan baru disalurkan tahun 2015 sekarang ini. Dari karung yang ditemukan, Sofyan mengaku menerima laporan bahwa beras tersebut merupakan pengadaan UD Tekad Makmur.
Dalam hal ini, pihaknya tidak mau berpolemik dengan Bulog, sehingga harus mengembalikan beras tersebut. ‘’Dan sekarang semuanya sudah diganti,’’ sebutnya.
Sementara Kepala Bulog Regional Divre Ubung, Khaerudin yang dikonfirmasi membenarkan, bahwa beras tersebut dikembalikan warga Menemeng. Pihaknya mendapatkan protes, bahwa beras tersebut tidak layak komsumsi. Khaerudin membantah tegas dalam hal ini, bahwa beras tersebut tidak semuanya buruk.
Hanya beberapa saja yang kebetulan ditemukan masyarakat, sehingga langsung dikembalikan. ‘’Ada sekitar 14 ton yang dikembalikan,’’ akunya.
Bagaimana dengan campuran nasi aking dan beras palsu? Khaerudin tidak menampik, bahwa kemungkinan bisa saja terjadi hal seperti itu. Artinya, bisa saja semasa penjemuran padi berdampingan dengan nasi aking. Sehingga terjadi percampuran saat penggilingan.
Namun, untuk beras palsu dan butiran benda asing menyerupai nasi jagung tersebut, dia tidak tahu. Yang diketahuinya hanya laporan soal bercampurnya beras tersebut dengan nasi aking. ‘’Tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi,’’ bebernya.
Untuk beras yang dikembalikan ini, Kherudin mengaku akan melakukan seleksi kembali. Beras yang memang tidak layak komsumsi akan dipisahkan untuk disalurkan. Sedangkan beras yang layak komsumsi akan tetap disalurkan. ‘’Yang jelas, dia mengklaim, bahwa beras itu stok tahun 2015,’’ tandasnya. (dal)
http://www.radarlombok.co.id/warga-menemeng-kompak-kembalikan-raskin.html
Warga Keluhkan Beras Raskin Berkutu dan Bau Apek
Rabu, 8 Juli 2015
Beras raskin tak layak konsumsi terjadi RT 03/04 Kelurahan Rangga Mekar, Bogor Selatan, Kota Bogor.
Heibogor.com – Adanya temuan kasus jeleknya kondisi beras miskin (raskin) dan bisa dikatakan tak layak konsumsi ditemukan dan menuai keluhan warga. Kali ini terjadi RT 03/04 Kelurahan Rangga Mekar, Bogor Selatan, Kota Bogor.
Ketua RW 04 Acep Ihar menjelaskan, pihaknya menerima 126 karung beras raskin seharga Rp 2 ribu per kilo dari pihak Kelurahan Rangga Mekar dan kondisinya memang sudah tidak layak konsumsi.
“Kita hanya menerima 126 karung beras raskin. Parahnya lagi lebih dari setengah dari jumlahnya beras tersebut banyak menir, kekuning-kuningan, berbau, dan banyak terdapat kutu beras,” ujarnya kepada heibogor.com, Rabu (08/07/15).
Selanjutnya Ia menambahkan, akan melaporkan dan mengembalikan temuan beras raskin karena tidak layak konsumsi. “Kita akan melaporkan temuan raskin tidak layak konsumsi ini ke pihak kelurahan, kalo dijual ke masyarakat juga pasti mereka akan kecewa,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu warga Yuli (45) sangat mengeluhkan kondisi ini. Kejadian serupa bukan hanya terjadi di pembagian raskin kali ini saja, melainkan sudah terjadi berulang dan untuk kesekian kalinya.
Diharapkannya selaku masyarakat yang bisa dikatakan tak mampu, kiranya kondisi ini bisa mendapatkan perhatian dari pihak terkait, baik itu Pemkot Bogor atau dari pihak Bulog, selaku penanggung jawab pembagian jatah raskin tersebut.
“Kalau bisa, kami minta petugas bisa mengawasi setiap pendistribusian berasnya, jadi kasus seperti ini tidak terulang lagi kedepan. Dan untuk jatah beras yang sudah terlanjur kami terima ini, diberikan gantinya, kami akui kami sangat membutuhkannya,” jelasnya.
http://www.heibogor.com/post/detail/13463/Warga-Keluhkan-Beras-Raskin-Berkutu-dan-Bau-Apek
Beras raskin tak layak konsumsi terjadi RT 03/04 Kelurahan Rangga Mekar, Bogor Selatan, Kota Bogor.
Heibogor.com – Adanya temuan kasus jeleknya kondisi beras miskin (raskin) dan bisa dikatakan tak layak konsumsi ditemukan dan menuai keluhan warga. Kali ini terjadi RT 03/04 Kelurahan Rangga Mekar, Bogor Selatan, Kota Bogor.
Ketua RW 04 Acep Ihar menjelaskan, pihaknya menerima 126 karung beras raskin seharga Rp 2 ribu per kilo dari pihak Kelurahan Rangga Mekar dan kondisinya memang sudah tidak layak konsumsi.
“Kita hanya menerima 126 karung beras raskin. Parahnya lagi lebih dari setengah dari jumlahnya beras tersebut banyak menir, kekuning-kuningan, berbau, dan banyak terdapat kutu beras,” ujarnya kepada heibogor.com, Rabu (08/07/15).
Selanjutnya Ia menambahkan, akan melaporkan dan mengembalikan temuan beras raskin karena tidak layak konsumsi. “Kita akan melaporkan temuan raskin tidak layak konsumsi ini ke pihak kelurahan, kalo dijual ke masyarakat juga pasti mereka akan kecewa,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu warga Yuli (45) sangat mengeluhkan kondisi ini. Kejadian serupa bukan hanya terjadi di pembagian raskin kali ini saja, melainkan sudah terjadi berulang dan untuk kesekian kalinya.
Diharapkannya selaku masyarakat yang bisa dikatakan tak mampu, kiranya kondisi ini bisa mendapatkan perhatian dari pihak terkait, baik itu Pemkot Bogor atau dari pihak Bulog, selaku penanggung jawab pembagian jatah raskin tersebut.
“Kalau bisa, kami minta petugas bisa mengawasi setiap pendistribusian berasnya, jadi kasus seperti ini tidak terulang lagi kedepan. Dan untuk jatah beras yang sudah terlanjur kami terima ini, diberikan gantinya, kami akui kami sangat membutuhkannya,” jelasnya.
http://www.heibogor.com/post/detail/13463/Warga-Keluhkan-Beras-Raskin-Berkutu-dan-Bau-Apek
Rabu, 08 Juli 2015
Kualitas Raskin Buruk , Bulog Tidak Peduli Nasib Warga Miskin
Rabu, 8 Juli 2015
MEDAN ( Berita ): Beras miskin (Raskin) yang dipasok Bulog ke wilayah Sumatera Utara, terus menuai masalah. Akibatnya, Bulog dituding tidak peduli dengan nasib warga miskin.
Terbukti, belum tuntas kasus Raskin di Kota P. Sidimpuan yang sulit dimasak dan keras,kini warga miskin Kota Medan terancam mengkonsumsi beras berkutu. Meski ditemukan beragam masalah terkait kualitas Raskin,namun pihak Bulog Sumatera Utara yang dikonfirmasi Waspada, Selasa (7/7), tetap bersikeras memasok dan menyimpan Raskin sebanyak 4.200 ton itu kegudang sebagai tambahan stok.
Bulog beranggapan bahwa beras sebanyak 4.200 ton yang berasal dari Jawa Timur ini masih layak dikonsumsi sehingga tidak dipulangkan ke daerah asalnya.
“Beras yang ada kutunya hanya sebagian kecil, sehingga diyakini tidak membahayakan. Apalagi Bulog akan segera melakukan fumigasi terhadap beras itu setelah semua sampai di gudang,” kata Humas Bulog Sumut, Rudi Adlyn di Medan, Selasa (7/7).
Menurutnya, kutu beras itu kemungkinan muncul karena kondisi lembab di dalam kapal selama perjalanan dari Surabaya menuju Belawan, Medan. Mengenai bau kurang sedap yang berasal dari beras ini, Rudi membantahnya. “Tidak benar bau, hanya ada kutu dan itu pun tidak sampai mengganggu kualitas beras itu,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 4.200 ton Raskin berkutu dipasok Bulog Sumut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan menggunakan KM Segara Bapak, yang dibongkar di dermaga 006 Gudang Arang, Pelabuhan Belawan, pada Senin (6/7).
Adanya temuan beras berkutu ini bertolak belakang dengan komitmen Perum Bulog yang berjanji tidak akan memberikan masyarakat beras dengan kualitas rendah dan berkutu.
Tidak Peduli
Mengetahui beras itu tetapakan disimpan sebagai tambahan stok beras Bulog, sejumlah masyarakat menuding Bulog tidak peduli dengan nasib warga miskin yang akan menerima beras dengan kualitas buruk tersebut.“Kasihan sekali warga miskin mau dikasi makan beras berkutu.
Bagaimana masyarakat kita bisa sehat kalau makanan pokoknya saja mengandung kutu,” tutur seorang ibu rumah tangga, Dewi, warga Jl.Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati Medan. Hal senada diutarakan Sulaiman, warga Medan. Dia mengharapkan beras itu segera dikembalikan ke daerah asalnya.
“Seharusnya Bulog lebih memperhatikan kualitas beras yang akan diberikan kepada warga miskin. Kita harap Bulog mengembalikan beras berkutu itu ke daerah asalnya,” tambahnya.
Di P. Sidimpuan, warga miskin penerima Raskin kecewa. Pasalnya, beras dari Bulog sulit dimasak dan keras serta tidak lengket seperti kebanyakan beras lainnya. “Kami tidak lagi mengkonsumsi beras Ras tidak enak, kasar dan tidak lengket,” ujar Sahril Tanjung , 44,warga Aek Tuhul Kota P. Sidim-puan, Senin (6/7).
Hal senada juga diakui Rosida, 37, penduduk yang sama. Raskin kali ini jauh beda dengan Raskin sebelumnya.“Nasinya serser (tidak lengket), seperti mentah begitu,”kata Rosidah.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre IV P. Sidimpuan Ali Akbar Siregar yang dikonfirmasi melalui Kasi Pelayanan Publik, Berdian Wiradika Damanik mengatakan, Raskin yang didistribusikan pada Juni 2015 itu, berasal dari gudang Medan. “Kita hanya melihat dari tampilan fisik berasnya. Sedang rasanya kita tidak tahu, apalagi sulit dimasak dan keras,”katanya.(WSP/c02/c13)
http://beritasore.com/2015/07/08/kualitas-raskin-buruk-bulog-tidak-peduli-nasib-warga-miskin/
MEDAN ( Berita ): Beras miskin (Raskin) yang dipasok Bulog ke wilayah Sumatera Utara, terus menuai masalah. Akibatnya, Bulog dituding tidak peduli dengan nasib warga miskin.
Terbukti, belum tuntas kasus Raskin di Kota P. Sidimpuan yang sulit dimasak dan keras,kini warga miskin Kota Medan terancam mengkonsumsi beras berkutu. Meski ditemukan beragam masalah terkait kualitas Raskin,namun pihak Bulog Sumatera Utara yang dikonfirmasi Waspada, Selasa (7/7), tetap bersikeras memasok dan menyimpan Raskin sebanyak 4.200 ton itu kegudang sebagai tambahan stok.
Bulog beranggapan bahwa beras sebanyak 4.200 ton yang berasal dari Jawa Timur ini masih layak dikonsumsi sehingga tidak dipulangkan ke daerah asalnya.
“Beras yang ada kutunya hanya sebagian kecil, sehingga diyakini tidak membahayakan. Apalagi Bulog akan segera melakukan fumigasi terhadap beras itu setelah semua sampai di gudang,” kata Humas Bulog Sumut, Rudi Adlyn di Medan, Selasa (7/7).
Menurutnya, kutu beras itu kemungkinan muncul karena kondisi lembab di dalam kapal selama perjalanan dari Surabaya menuju Belawan, Medan. Mengenai bau kurang sedap yang berasal dari beras ini, Rudi membantahnya. “Tidak benar bau, hanya ada kutu dan itu pun tidak sampai mengganggu kualitas beras itu,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 4.200 ton Raskin berkutu dipasok Bulog Sumut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan menggunakan KM Segara Bapak, yang dibongkar di dermaga 006 Gudang Arang, Pelabuhan Belawan, pada Senin (6/7).
Adanya temuan beras berkutu ini bertolak belakang dengan komitmen Perum Bulog yang berjanji tidak akan memberikan masyarakat beras dengan kualitas rendah dan berkutu.
Tidak Peduli
Mengetahui beras itu tetapakan disimpan sebagai tambahan stok beras Bulog, sejumlah masyarakat menuding Bulog tidak peduli dengan nasib warga miskin yang akan menerima beras dengan kualitas buruk tersebut.“Kasihan sekali warga miskin mau dikasi makan beras berkutu.
Bagaimana masyarakat kita bisa sehat kalau makanan pokoknya saja mengandung kutu,” tutur seorang ibu rumah tangga, Dewi, warga Jl.Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati Medan. Hal senada diutarakan Sulaiman, warga Medan. Dia mengharapkan beras itu segera dikembalikan ke daerah asalnya.
“Seharusnya Bulog lebih memperhatikan kualitas beras yang akan diberikan kepada warga miskin. Kita harap Bulog mengembalikan beras berkutu itu ke daerah asalnya,” tambahnya.
Di P. Sidimpuan, warga miskin penerima Raskin kecewa. Pasalnya, beras dari Bulog sulit dimasak dan keras serta tidak lengket seperti kebanyakan beras lainnya. “Kami tidak lagi mengkonsumsi beras Ras tidak enak, kasar dan tidak lengket,” ujar Sahril Tanjung , 44,warga Aek Tuhul Kota P. Sidim-puan, Senin (6/7).
Hal senada juga diakui Rosida, 37, penduduk yang sama. Raskin kali ini jauh beda dengan Raskin sebelumnya.“Nasinya serser (tidak lengket), seperti mentah begitu,”kata Rosidah.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre IV P. Sidimpuan Ali Akbar Siregar yang dikonfirmasi melalui Kasi Pelayanan Publik, Berdian Wiradika Damanik mengatakan, Raskin yang didistribusikan pada Juni 2015 itu, berasal dari gudang Medan. “Kita hanya melihat dari tampilan fisik berasnya. Sedang rasanya kita tidak tahu, apalagi sulit dimasak dan keras,”katanya.(WSP/c02/c13)
http://beritasore.com/2015/07/08/kualitas-raskin-buruk-bulog-tidak-peduli-nasib-warga-miskin/
Karena Raskin, Kadivre Bulog Jateng Dicopot
Rabu, 08 Juli 2015
KEPALA Divisi Regional (Divre) Bulog Jawa Tengah (Jateng), Damin Hartono, akhirnya dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu diduga lantaran banyaknya persoalan beras miskin (raskin) di Provinsi Jateng yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.
Diketahui, berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-196/DS 102/06/2015 tertanggal 07 Juli 2015, telah ditetapkan alih tugas pejabat struktural jenjang I Perum Bulog, dimana Damin Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Kadivre Bulog Jateng, dialih-tugaskan menjadi Peneliti Utama R & D Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
Sementera itu, posisi Damin digantikan oleh Usep Karyana yang sebelumnya menjabat sebagai Kadivre Bulog Lampung.
Koordinator Nasional Protanikita, Bonang mengingatkan, agar Kadivre yang baru mampu mengemban amanah dengan baik.
“Kadivre yang baru harus optimal menyerap gabah/beras produksi petani lokal, dan harus berani menjamin kualitas beras raskin sesuai amanat Inpres Perberasan,†tegas Bonang kepada Media Indonesia,Rabu(8/7/2015).
Kadivre yang baru, kata Bonang, harus seirama dengan Gubernur dalam berpihak terhadap petani lokal, dan Keluarga Miskin (Gakin) penerima raskin.
“Kadivre yang baru pun harus melakukan pengecekan terhadap kualitas raskin hasil pengadaan Kadivre yang lama, agar tidak terus-menerus merugikan Gakin,†ujarnya.
Selain dua pejabat tersebut, Direksi Perum Bulog juga merombak sejumlah pejabat lainnya. Dindin Syamsudin yang semula menjabat sebagai Wakil Kadivre Bulog Jatim, dipercaya menjadi Pjs TK I Kadivre Bulog Lampung, dan Abdullah Djawas yang semula menjabat Kadivre Bulog Sulsel dan Sulbar dipindahkan menjadi Peneliti Utama Divisi R & D Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usah.
Selanjutnya, Abd.Muis S Ali yang semula menjadi Kadivre Bulog Kalbar dipercaya menjadi Kadivre Bulog Sulsel dan Sulbar, serta Muhammad Attar Rizal yang semula menjadi Kasubdivre Bulog Idramayu kini dipromosikan menjadi Kadivre Bulog Kalbar. (Faw)
http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/2475/Karena-Raskin-Kadivre-Bulog-Jateng-Dicopot/2015/07/08
KEPALA Divisi Regional (Divre) Bulog Jawa Tengah (Jateng), Damin Hartono, akhirnya dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu diduga lantaran banyaknya persoalan beras miskin (raskin) di Provinsi Jateng yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.
Diketahui, berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-196/DS 102/06/2015 tertanggal 07 Juli 2015, telah ditetapkan alih tugas pejabat struktural jenjang I Perum Bulog, dimana Damin Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Kadivre Bulog Jateng, dialih-tugaskan menjadi Peneliti Utama R & D Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
Sementera itu, posisi Damin digantikan oleh Usep Karyana yang sebelumnya menjabat sebagai Kadivre Bulog Lampung.
Koordinator Nasional Protanikita, Bonang mengingatkan, agar Kadivre yang baru mampu mengemban amanah dengan baik.
“Kadivre yang baru harus optimal menyerap gabah/beras produksi petani lokal, dan harus berani menjamin kualitas beras raskin sesuai amanat Inpres Perberasan,†tegas Bonang kepada Media Indonesia,Rabu(8/7/2015).
Kadivre yang baru, kata Bonang, harus seirama dengan Gubernur dalam berpihak terhadap petani lokal, dan Keluarga Miskin (Gakin) penerima raskin.
“Kadivre yang baru pun harus melakukan pengecekan terhadap kualitas raskin hasil pengadaan Kadivre yang lama, agar tidak terus-menerus merugikan Gakin,†ujarnya.
Selain dua pejabat tersebut, Direksi Perum Bulog juga merombak sejumlah pejabat lainnya. Dindin Syamsudin yang semula menjabat sebagai Wakil Kadivre Bulog Jatim, dipercaya menjadi Pjs TK I Kadivre Bulog Lampung, dan Abdullah Djawas yang semula menjabat Kadivre Bulog Sulsel dan Sulbar dipindahkan menjadi Peneliti Utama Divisi R & D Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usah.
Selanjutnya, Abd.Muis S Ali yang semula menjadi Kadivre Bulog Kalbar dipercaya menjadi Kadivre Bulog Sulsel dan Sulbar, serta Muhammad Attar Rizal yang semula menjadi Kasubdivre Bulog Idramayu kini dipromosikan menjadi Kadivre Bulog Kalbar. (Faw)
http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/2475/Karena-Raskin-Kadivre-Bulog-Jateng-Dicopot/2015/07/08
Raskin Sudah Jadi Bubuk, Warga Ngadu ke Bupati
Selasa, 7 Juli 2015
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari
TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Beberapa orang warga dari Parit Perabungan, Kecamatan Betara datang menemui Bupati Usman Ermulan, Selasa (7/7), mereka mengadukan soal kualitas raskin yang diterima warga, sembari membawa beras yang dimaksud.
Beras di dalam kantong plastik satu kilogram itu terlihat sudah menjadi bubuk, warnanyapun tidak lagi putih, sudah seperti kapur dan berkutu.
Mereka mengaku sangat keberatan dengan kualitas beras yang dibeli seharga Rp 2000 per kilogram tersebut, karena selain tak enak dipandang, ketika dimasak juga rasanya sudah berubah.
"Jadi kami bermaksud mengadukannya ke Pak Bupati akan diambil tindakan, karena sudah beberapa bulan terakhir beras yang kami terima seperti ini terus," kata seorang warga, Bujang kepada awak media usai menemui Usman Ermulan.
http://jambi.tribunnews.com/2015/07/07/raskin-sudah-jadi-bubuk-warga-ngadu-ke-bupati
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari
TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Beberapa orang warga dari Parit Perabungan, Kecamatan Betara datang menemui Bupati Usman Ermulan, Selasa (7/7), mereka mengadukan soal kualitas raskin yang diterima warga, sembari membawa beras yang dimaksud.
Beras di dalam kantong plastik satu kilogram itu terlihat sudah menjadi bubuk, warnanyapun tidak lagi putih, sudah seperti kapur dan berkutu.
Mereka mengaku sangat keberatan dengan kualitas beras yang dibeli seharga Rp 2000 per kilogram tersebut, karena selain tak enak dipandang, ketika dimasak juga rasanya sudah berubah.
"Jadi kami bermaksud mengadukannya ke Pak Bupati akan diambil tindakan, karena sudah beberapa bulan terakhir beras yang kami terima seperti ini terus," kata seorang warga, Bujang kepada awak media usai menemui Usman Ermulan.
http://jambi.tribunnews.com/2015/07/07/raskin-sudah-jadi-bubuk-warga-ngadu-ke-bupati
Selasa, 07 Juli 2015
Masih Ada Raskin Berkualitas Rendah
Selasa, 7 Juli 2015
Hasil Sampel ke Tim Pemkab
PURWOKERTO – Hasil pengiriman sampel penyaluran raskin jatah bulan Juli yang diajukan bulan Juni lalu, ternyata masih ada laporan temuan beras subsidi tersebut masih berkualitas rendah, berwarna cokelat dan kondisi remuk. Padahal sebelumnya Pemkab bersama Buliog setempat menyatakan raskin yang disalurkan menggunakan beras hasil panenan baru. Kepala Bagian Perekonomian Setda Banyumas, Sugiyanto, mengatakan dari sampel 27 kecamatan yang dikirim ke tim kabupaten ternyata ada satu kecamatan yakni Kalibagor yang menerima penyaluran raskin dengan kualitas rendah. ”Temuannya di Desa Kalicupak Lor dan Kalisorga Wetan, raskin yang diterima masyarakat dari laporan dan sampel kondisinya kurang bagus,” katanya, kemarin.
Menurut dia, pihaknya baru sebatas menerima laporan dari sampel yang dikirim masing-masing kecamatan. Terkait penyebabnya apa belum mendapatkan laporan jelas. ”Belum tahu apakah karena masih menggunakan stok lama atau bagaimana. Informasinya masih kita kumpulkan,” katanya.
Belum Ada Keluhan Dari hasil temuan itu, lanjut dia, akan menjadi bahan evaluasi bersama agar penyaluran tahap berikutnya tidak terulang kejadian seperti di beberapa desa di Kecamatan Kalibagor. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan Bulog Sub Divre IV Banyumas dan pihak kecamatan setempat. ”Penyebab dan solusinya seperti apa, baru akan kita bahas dalam rapat Kamis (9/7) mendatang,” kata dia.
Humas Bulog Sub Divre IV Banyumas, M Priyono, mengatakan untuk penyaluran raskin jatah Juli yang diajukan Juni lalu sejauh ini pihaknya belum mendapat keluhan dari masyarakat. ”Biasanya kalau ada raskin dengan kualitas rendah masyarakat langsung komplain, tapi sampai sekarang belum ada komplain,” kata dia terpisah. Lebih jauh dia mengatakan, jika ada sampel dengan kualitas rendah seharusnya raskin tersebut langsung dikembalikan. Namun hingga saat ini belum ada raskin yang dikembalikan. ”Sampel raskin itu diambil sebelum terdistribusikan ke masyarakat. Jika memang ditemukan kualitas rendah , seharusnya beras tersebut tidak dibagikan. Karena sudah disetujui Pemkab, berarti raskin tersebut layak komsumsi,” terangnya.
Terkait informasi tersebut, kata dia, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan ke lokasi, namun tidak ada keluhan dari masyarakat terkait hal tersebut maupun ditemukan raskin dengan kualitas rendah. ”Tidak ada. Kami sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi,” tegasnya.
Dia menilai, dari sampel yang dikirimkan tersebut tidak bisa mewakili kualitas raskin di lapangan terus dinilai rendah semua di wilayah tersebut. ”Itu kan cuma satu sendok, jadi saya rasa tidak bisa mewakili raskin yang disalurkan ke masyarakat,” jelasnya.(G22-17)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/masih-ada-raskin-berkualitas-rendah/
Hasil Sampel ke Tim Pemkab
PURWOKERTO – Hasil pengiriman sampel penyaluran raskin jatah bulan Juli yang diajukan bulan Juni lalu, ternyata masih ada laporan temuan beras subsidi tersebut masih berkualitas rendah, berwarna cokelat dan kondisi remuk. Padahal sebelumnya Pemkab bersama Buliog setempat menyatakan raskin yang disalurkan menggunakan beras hasil panenan baru. Kepala Bagian Perekonomian Setda Banyumas, Sugiyanto, mengatakan dari sampel 27 kecamatan yang dikirim ke tim kabupaten ternyata ada satu kecamatan yakni Kalibagor yang menerima penyaluran raskin dengan kualitas rendah. ”Temuannya di Desa Kalicupak Lor dan Kalisorga Wetan, raskin yang diterima masyarakat dari laporan dan sampel kondisinya kurang bagus,” katanya, kemarin.
Menurut dia, pihaknya baru sebatas menerima laporan dari sampel yang dikirim masing-masing kecamatan. Terkait penyebabnya apa belum mendapatkan laporan jelas. ”Belum tahu apakah karena masih menggunakan stok lama atau bagaimana. Informasinya masih kita kumpulkan,” katanya.
Belum Ada Keluhan Dari hasil temuan itu, lanjut dia, akan menjadi bahan evaluasi bersama agar penyaluran tahap berikutnya tidak terulang kejadian seperti di beberapa desa di Kecamatan Kalibagor. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan Bulog Sub Divre IV Banyumas dan pihak kecamatan setempat. ”Penyebab dan solusinya seperti apa, baru akan kita bahas dalam rapat Kamis (9/7) mendatang,” kata dia.
Humas Bulog Sub Divre IV Banyumas, M Priyono, mengatakan untuk penyaluran raskin jatah Juli yang diajukan Juni lalu sejauh ini pihaknya belum mendapat keluhan dari masyarakat. ”Biasanya kalau ada raskin dengan kualitas rendah masyarakat langsung komplain, tapi sampai sekarang belum ada komplain,” kata dia terpisah. Lebih jauh dia mengatakan, jika ada sampel dengan kualitas rendah seharusnya raskin tersebut langsung dikembalikan. Namun hingga saat ini belum ada raskin yang dikembalikan. ”Sampel raskin itu diambil sebelum terdistribusikan ke masyarakat. Jika memang ditemukan kualitas rendah , seharusnya beras tersebut tidak dibagikan. Karena sudah disetujui Pemkab, berarti raskin tersebut layak komsumsi,” terangnya.
Terkait informasi tersebut, kata dia, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan ke lokasi, namun tidak ada keluhan dari masyarakat terkait hal tersebut maupun ditemukan raskin dengan kualitas rendah. ”Tidak ada. Kami sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi,” tegasnya.
Dia menilai, dari sampel yang dikirimkan tersebut tidak bisa mewakili kualitas raskin di lapangan terus dinilai rendah semua di wilayah tersebut. ”Itu kan cuma satu sendok, jadi saya rasa tidak bisa mewakili raskin yang disalurkan ke masyarakat,” jelasnya.(G22-17)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/masih-ada-raskin-berkualitas-rendah/
Raskin Bau dan Berkutu? Ini Solusi Wakil Bupati Banjarnegara
Senin, 06 Juli 2015
TEMPO.CO, Banjarnegara - Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Hadi Supeno, meminta masyarakat berani menolak beras murah dari pemerintah yang tak layak konsumsi. Beras untuk penduduk miskin ini mulai dibagikan pada 1 Juli 2015.
“Bila sampai menemukan beras dengan kondisi tak layak makan, apalagi berkutu dan bau, masyarakat harus berani menolak. Karena beras tak layak konsumsi jelas tidak manusiawi,” kata Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, Senin, 6 Juli 2015. Menurut Hadi, warga berhak menolak beras semacam itu. “Jangan khawatir, beras yang ditolak itu akan diganti oleh Bulog” katanya.
Kepala Gudang Depot Logistik 407 Purwonegoro menjamin pihaknya akan mengganti jika ada beras dari gudang itu yang jelek. “Kami garansi seratus persen. Kalau memang beras raskin yang dibagikan kondisinya jelek, akan kami ganti langsung” kata Purwonegaro.
Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Banjarnegara Teguh Handoko menegaskan, beras untuk penduduk miskin yang dibagikan pada bulan Juli merupakan hasil pengadaan bulan ini juga. “Sehingga besar kemungkinannya kondisi beras masih baik,” ujar Teguh.
Menurut Teguh, kasus beras tak layak yang ditolak penduduk pernah terjadi. Tapi, kata dia, hingga kini belum ada laporan penduduk miskin menerima beras tidak layak. “Untuk pembagian raskin bulan Juli saya juga belum menerima laporan adanya penerimaan beras raskin di bawah standar. Semoga saja hal ini tidak terjadi,” katanya.
Di Banjarnegara, ada 8865 keluarga miskin yang menerima pembagian beras murah. Tiap keluarga mendapat jatah 15 kilogram. Kepala Desa Merden, Sukarso, mengatakan belum pernah ada penduduk di desanya yang menolak pemberian beras murah karena kualitas yang buruk.
“Selama ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap kondisi beras,” ujar Sukarso. Di desanya ada 749 kepala keluarga yang mendapat jatah beras murah.
ARIS ANDRIANTO
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/06/058681559/raskin-bau-dan-berkutu-ini-solusi-wakil-bupati-banjarnegara
TEMPO.CO, Banjarnegara - Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Hadi Supeno, meminta masyarakat berani menolak beras murah dari pemerintah yang tak layak konsumsi. Beras untuk penduduk miskin ini mulai dibagikan pada 1 Juli 2015.
“Bila sampai menemukan beras dengan kondisi tak layak makan, apalagi berkutu dan bau, masyarakat harus berani menolak. Karena beras tak layak konsumsi jelas tidak manusiawi,” kata Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, Senin, 6 Juli 2015. Menurut Hadi, warga berhak menolak beras semacam itu. “Jangan khawatir, beras yang ditolak itu akan diganti oleh Bulog” katanya.
Kepala Gudang Depot Logistik 407 Purwonegoro menjamin pihaknya akan mengganti jika ada beras dari gudang itu yang jelek. “Kami garansi seratus persen. Kalau memang beras raskin yang dibagikan kondisinya jelek, akan kami ganti langsung” kata Purwonegaro.
Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Banjarnegara Teguh Handoko menegaskan, beras untuk penduduk miskin yang dibagikan pada bulan Juli merupakan hasil pengadaan bulan ini juga. “Sehingga besar kemungkinannya kondisi beras masih baik,” ujar Teguh.
Menurut Teguh, kasus beras tak layak yang ditolak penduduk pernah terjadi. Tapi, kata dia, hingga kini belum ada laporan penduduk miskin menerima beras tidak layak. “Untuk pembagian raskin bulan Juli saya juga belum menerima laporan adanya penerimaan beras raskin di bawah standar. Semoga saja hal ini tidak terjadi,” katanya.
Di Banjarnegara, ada 8865 keluarga miskin yang menerima pembagian beras murah. Tiap keluarga mendapat jatah 15 kilogram. Kepala Desa Merden, Sukarso, mengatakan belum pernah ada penduduk di desanya yang menolak pemberian beras murah karena kualitas yang buruk.
“Selama ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap kondisi beras,” ujar Sukarso. Di desanya ada 749 kepala keluarga yang mendapat jatah beras murah.
ARIS ANDRIANTO
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/06/058681559/raskin-bau-dan-berkutu-ini-solusi-wakil-bupati-banjarnegara
Senin, 06 Juli 2015
Korupsi Raskin, Sekdes di Lampung Barat Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara
Senin, 6 Juli 2015
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fahrorrozi (42) hanya bisa pasrah saat majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang menjatuhkan vonis kepadanya, Senin (6/7/2015).
Mantan Sekretaris Desa Pekon Kota Jawa, Bengkunat, Pesisir Barat ini dijatuhi vonis selama satu tahun dan empat bulan penjara. Fahrurrozi dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi atas beras rakyat miskin (raskin) Pekon Kota Jawa sebanyak 32 ton.
"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Mardison.
Kasus dugaan korupsi raskin tersebut bermula saat terdakwa menjadi penanggung jawab pendistribusian dan administrasi beras untuk rakyat miskin Kecamatan Bengkunat Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai Rp 171,6 juta.
Penulis: Tri Purna Jaya
Editor: heribertus sulis setyanto
http://lampung.tribunnews.com/2015/07/06/korupsi-raskin-sekdes-di-lampung-barat-divonis-1-tahun-4-bulan-penjara
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fahrorrozi (42) hanya bisa pasrah saat majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang menjatuhkan vonis kepadanya, Senin (6/7/2015).
Mantan Sekretaris Desa Pekon Kota Jawa, Bengkunat, Pesisir Barat ini dijatuhi vonis selama satu tahun dan empat bulan penjara. Fahrurrozi dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi atas beras rakyat miskin (raskin) Pekon Kota Jawa sebanyak 32 ton.
"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Mardison.
Kasus dugaan korupsi raskin tersebut bermula saat terdakwa menjadi penanggung jawab pendistribusian dan administrasi beras untuk rakyat miskin Kecamatan Bengkunat Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai Rp 171,6 juta.
Penulis: Tri Purna Jaya
Editor: heribertus sulis setyanto
http://lampung.tribunnews.com/2015/07/06/korupsi-raskin-sekdes-di-lampung-barat-divonis-1-tahun-4-bulan-penjara
4000 Ton Beras Bulog Busuk dan Berkutu Dibongkar Pelabuhan Belawan
Minggu, 5 Juli 2015
Matatelinga.com, Sebanyak 4000 ton beras bulog asal Surabaya yang diangkut kapal KM Segara Bapak dan sandar didermaga 006 Pelabuhan Belawan Lama ketika dibongkar oleh TKBM ( tenaga kerja bongkar muat ) bauk dan berkutu sehingga para pekerja tubuhnya gatal gatal dan bila digaruk menjadi bendol bendol dan mengeluarkan air Minggu ( 5/7/2015 )
Salah seorang pekerja bongkar muat , Sarmin ,45, pada Wartatawan mengatakan, kapal pengakut beras sebanyak 4000 ton km Segara Bapak ini tiba di Pelabuhan Belawan Lama pada Juma’at tanggal 3 Juli 2015 lalu dari Surabaya membawa muatan beras bulog party 4000 ton
Beras sebanyak 4000 ton yang bauk apek dan berkutu ini untuk para Rakyat miskin diwilayah Propinsi Sumatera Utara , pembongkarannya kini terus berlanjut walau para pekerja bongkar muatnya diserang kutu sehingga cara pengerjaannya lambat .
Sementara itu petugas bongkar muat beras sebanyak 4000 ton ini mengatakan bahwa beras tersebut belum di fumigasi oleh petugas Karantina Pertanian yang menanganinya , kami hanya disuruh membongkar saja ,kata Torkis Simanjuntak bersama teman temannya .
Beras sebanyak 4000 ton ini dibongkar dari atas kapal secara truk losing ,dari atas kapal langsung ketruk kemudian diangkut menuju ke kegudang bulog yang ada di Medan ini seperti Mabar , Kayu Putih dan Binjai dan kemudian dibagikan kepada warga miskin .
Sementara itu Humas Bulog ,Rudi saat dikonpirmasi wartawan membenarkan bahwa beras sebanyak 4000 ton itu asal Surabaya dan milik Bulog Sumatera Utara . Masalah beras itu bauk apek dan berkutu pihak Bulog belum mengetahuinya .
Bila benar beras yang dibawa kapal KM Segara Bapak ini bauk apek dan berkutu maka maka pembongkarannya harus segera dihentikan dan kapal yang berisi beras itu akan di fumigasi agar kutu kutunya mati dan memudahkan para pekerja membongkar muatan kapal tersebut , kata Rudi.
(Mt/Hendrik)
http://matatelinga.com/view/Berita-Sumut/28325/4000-Ton-Beras-Bulog-Busuk-dan-Berkutu-Dibongkar-Pelabuhan-Belawan.html#.VZpj8xvtmko
Matatelinga.com, Sebanyak 4000 ton beras bulog asal Surabaya yang diangkut kapal KM Segara Bapak dan sandar didermaga 006 Pelabuhan Belawan Lama ketika dibongkar oleh TKBM ( tenaga kerja bongkar muat ) bauk dan berkutu sehingga para pekerja tubuhnya gatal gatal dan bila digaruk menjadi bendol bendol dan mengeluarkan air Minggu ( 5/7/2015 )
Salah seorang pekerja bongkar muat , Sarmin ,45, pada Wartatawan mengatakan, kapal pengakut beras sebanyak 4000 ton km Segara Bapak ini tiba di Pelabuhan Belawan Lama pada Juma’at tanggal 3 Juli 2015 lalu dari Surabaya membawa muatan beras bulog party 4000 ton
Beras sebanyak 4000 ton yang bauk apek dan berkutu ini untuk para Rakyat miskin diwilayah Propinsi Sumatera Utara , pembongkarannya kini terus berlanjut walau para pekerja bongkar muatnya diserang kutu sehingga cara pengerjaannya lambat .
Sementara itu petugas bongkar muat beras sebanyak 4000 ton ini mengatakan bahwa beras tersebut belum di fumigasi oleh petugas Karantina Pertanian yang menanganinya , kami hanya disuruh membongkar saja ,kata Torkis Simanjuntak bersama teman temannya .
Beras sebanyak 4000 ton ini dibongkar dari atas kapal secara truk losing ,dari atas kapal langsung ketruk kemudian diangkut menuju ke kegudang bulog yang ada di Medan ini seperti Mabar , Kayu Putih dan Binjai dan kemudian dibagikan kepada warga miskin .
Sementara itu Humas Bulog ,Rudi saat dikonpirmasi wartawan membenarkan bahwa beras sebanyak 4000 ton itu asal Surabaya dan milik Bulog Sumatera Utara . Masalah beras itu bauk apek dan berkutu pihak Bulog belum mengetahuinya .
Bila benar beras yang dibawa kapal KM Segara Bapak ini bauk apek dan berkutu maka maka pembongkarannya harus segera dihentikan dan kapal yang berisi beras itu akan di fumigasi agar kutu kutunya mati dan memudahkan para pekerja membongkar muatan kapal tersebut , kata Rudi.
(Mt/Hendrik)
http://matatelinga.com/view/Berita-Sumut/28325/4000-Ton-Beras-Bulog-Busuk-dan-Berkutu-Dibongkar-Pelabuhan-Belawan.html#.VZpj8xvtmko
Kepala Daerah Diminta Cek Kualitas Raskin Sebelum Didistribusikan
Minggu 5 Juli 2015
Pasuruan - Mensos Khofifah Indarparawansa mendorong semua kepala daerah segera menyerahkan Surat Perintah Alokasi (SPA) raskin ke Bulog untuk mempercepat distribusi. Selain itu meminta bulog agar sebelum lebaran raskin sudah sampai ke penerima manfaat.
"Supaya pada saat lebaran masyarakat kurang mampu relatif lebih tenang karena sudah ada beras," kata Khofifah saat sidak ke gudang Bulog Gadingrejo Pasuruan, Minggu (5/7/2015).
Untuk memastikan beras yang didistribusikan layak konsumsi, Mensos meminta semua kepala daerah lebih proaktif dengan mengecek beras yang akan mereka terima.
"Tolong dicek ke bulog agar bisa memastikan raskin layak konsumsi, pemerintah daerah harus proaktif. Memang ada kebijakan beras yang tak layak bisa dikembalikan, tapi kalau sudah sampai ke rumah warga mana tahu mereka gudang Bulog," tandasnya.
Kementerian Sosial akan terus melakukan monitoring dan evaluasi raskin. "Saya sedapat mungkin singgah ke gudang Bulong saat kunjungan ke daerah sehinga bisa memastikan stok cukup, kualitas layak dan distribusi tepat waktu," pungkasnya.
Kepala Bulog Jatim Witono mengatakan distribusi raskin Jawa Timur bulan Januari-Juli 2015 sudah mencapai 87,8 persen. Ia memastikan sebelum lebaran akan mencapai 100 persen.
"Stok raskin aman sampai Desember," kata Witono.
(fat/fat)
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/2960787/kepala-daerah-diminta-cek-kualitas-raskin-sebelum-didistribusikan
Pasuruan - Mensos Khofifah Indarparawansa mendorong semua kepala daerah segera menyerahkan Surat Perintah Alokasi (SPA) raskin ke Bulog untuk mempercepat distribusi. Selain itu meminta bulog agar sebelum lebaran raskin sudah sampai ke penerima manfaat.
"Supaya pada saat lebaran masyarakat kurang mampu relatif lebih tenang karena sudah ada beras," kata Khofifah saat sidak ke gudang Bulog Gadingrejo Pasuruan, Minggu (5/7/2015).
Untuk memastikan beras yang didistribusikan layak konsumsi, Mensos meminta semua kepala daerah lebih proaktif dengan mengecek beras yang akan mereka terima.
"Tolong dicek ke bulog agar bisa memastikan raskin layak konsumsi, pemerintah daerah harus proaktif. Memang ada kebijakan beras yang tak layak bisa dikembalikan, tapi kalau sudah sampai ke rumah warga mana tahu mereka gudang Bulog," tandasnya.
Kementerian Sosial akan terus melakukan monitoring dan evaluasi raskin. "Saya sedapat mungkin singgah ke gudang Bulong saat kunjungan ke daerah sehinga bisa memastikan stok cukup, kualitas layak dan distribusi tepat waktu," pungkasnya.
Kepala Bulog Jatim Witono mengatakan distribusi raskin Jawa Timur bulan Januari-Juli 2015 sudah mencapai 87,8 persen. Ia memastikan sebelum lebaran akan mencapai 100 persen.
"Stok raskin aman sampai Desember," kata Witono.
(fat/fat)
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/2960787/kepala-daerah-diminta-cek-kualitas-raskin-sebelum-didistribusikan
Pak rakyat jangan di kasih beras raskin beras nya tdk layak di makan manusia cek saja di dolog Demak trim atas perhatiannya
Ditulis oleh admin pada Min, 05/07/2015 - 18:30
nomor hp:
+628213793xxxx
isi:
Pak rakyat jangan di kasih beras raskin beras nya tdk layak di makan manusia cek saja di dolog Demak trim atas perhatiannya
http://birohumas.jatengprov.go.id/node/5370
nomor hp:
+628213793xxxx
isi:
Pak rakyat jangan di kasih beras raskin beras nya tdk layak di makan manusia cek saja di dolog Demak trim atas perhatiannya
http://birohumas.jatengprov.go.id/node/5370
Langganan:
Postingan (Atom)