Senin, 31 Agustus 2015
Manado, ME
Wakil rakyat Sulut Dapil Manado, Sisca Mangindaan, memanfaatkan masa reses untuk turun menjaring aspirasi di Kecamatan Malalayang Satu. Di wilayah ini, personil Komisi IV DPRD Sulut itu mendengar aspirasi terkait masalah pembagian beras miskin (Raskin).
Menurut warga, di Malalayang banyak masyarakat yang ekonomi di bawah belum terdata menjadi penerima raskin. Selain itu warga sering menerima beras dengan kualitas buruk. Ada yang sudah berwarna kuning.
Mengkritisi hal ini, Mangindaan pun mengharapkan aparat lingkungan mendata kembali masyarakat yang ekonomi di bawah untuk menjadi penerima Raskin.
"Untuk beras raskin yang sudah berwarna kuning, kami anggota Deprov akan turun langsung ke Bulog untuk mengecek kebenaran pengeluhan masyarakat," tegasnya.(joyke watania)
http://manadoexpress.co/berita-8815-warga-malalayang-keluhkan-masalah-raskin.html
Senin, 31 Agustus 2015
Rakyat Makin Susah, Kok Harga Beras Raskin Selangit
Senin, 31 Agustus 2015
DHARMASRAYA — Pemerintah berusaha untuk memutus mata rantai kemiskinan di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengelontorkan sejumlah program, salah satunya adalah program beras miskin (raskin).
Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.
Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS), melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, raskin bertujuan untuk meningkatkan, membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.
Ironisnya, kendati program raskin tersebut sudah jelas peruntukannya dan harganya pun sudah ditentukan pemerintah. Namun masih saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai peluang bisnis guna meraup keuntungan pribadi atau kelompok.
Di Kenagarian Lubuk Karak, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, harga raskin melambung tinggi. Harga yang seharusnya, dan sudah ditetapkan pemerintah senilai Rp30 ribu per 15 kilonya, dijual kepada masyarakat seharga Rp40 hingga Rp45 ribu per 15 kilonya.
Harga Rp30 ribu tersebut sudah termasuk biaya operasional pendistribusian senilai Rp2 ribu, dan Rp28 ribu disetorkan kepada pihak nagari.
Selain dana operasional Rp2 ribu dalam setiap 15 kilo beras raskin, pihak pendistribusi yang ada di tingkat jorong juga mendapat biaya operasional dari pemerintah yang diterima 3 bulan sekali.
“Di sini kami beli beras raskin seharga Rp40 hingga 45 ribu per 15 kilo. Kami tidak tahu berapa harga sebenarnya,” ungkap beberapa ibu rumah tangga di Kenagarian Lubuk Karak kepada sejumlah awak media beberapa waktu lalu sambil berpesan agar tidak menyebut namanya.
Sementara itu, Walinagari Lubuk Karak, Marti Aziz, mengaku tidak tahu atas kejadian tersebut. “Saya tidak tahu kalau warga saya membeli raskin seharga Rp40 hingga Rp45 ribu,” katanya.
Dia berjanji akan menelusuri dan menindaklanjuti hal tersebut. “Saya berjanji akan memanggil oknum yang melakukan pengelembungan harga beras raskin itu,” tegasnya.
Terpisah Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya, Rinaldi Putra, mengatakan, jika hal tersebut benar, jelas melanggar aturan. ”Itu jelas melanggar aturan, saya akan tindaklanjuti informasi ini,” tegasnya.
Kemudian Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, St. Budi Sanjoyo, sangat geram mendengar informasi tersebut. Dirinya meminta pihak terkait untuk mengusut pelaku. ”Perbuatan tersebut jelas melanggar hukum, masak iya masyarakat miskin dijadikan objek bisnis dengan mengelembungkan harga raskin. Pihak terkait harus usut tuntas hal tersebut,” tegasnya.
Kemudian anggota DPRD Dharmasraya, Suardi Ayup, yang juga mantan walinagari Siguntur mengatakan, harga beras raskin tersebut sudah ditentukan Pemerintah. Kalau ada kelebihan harga harus melalui musyawarah, dan itupun tidak membebankan masyarakat.
“Kelebihan harga raskin digunakan untuk biaya operasional, dan itu harus melalui musyawarah dengan melibatkan Badan Musyawarah Nagari. Kemudian dikeluarkan SK nya oleh walinagari. Kelebihan harganya pun tidak besar, paling besar Rp2 hingga Rp4 ribu,” tandasnya.
(mbs)
http://news.okezone.com/read/2015/08/31/340/1205306/rakyat-makin-susah-kok-harga-beras-raskin-selangit
DHARMASRAYA — Pemerintah berusaha untuk memutus mata rantai kemiskinan di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengelontorkan sejumlah program, salah satunya adalah program beras miskin (raskin).
Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.
Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS), melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, raskin bertujuan untuk meningkatkan, membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.
Ironisnya, kendati program raskin tersebut sudah jelas peruntukannya dan harganya pun sudah ditentukan pemerintah. Namun masih saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai peluang bisnis guna meraup keuntungan pribadi atau kelompok.
Di Kenagarian Lubuk Karak, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, harga raskin melambung tinggi. Harga yang seharusnya, dan sudah ditetapkan pemerintah senilai Rp30 ribu per 15 kilonya, dijual kepada masyarakat seharga Rp40 hingga Rp45 ribu per 15 kilonya.
Harga Rp30 ribu tersebut sudah termasuk biaya operasional pendistribusian senilai Rp2 ribu, dan Rp28 ribu disetorkan kepada pihak nagari.
Selain dana operasional Rp2 ribu dalam setiap 15 kilo beras raskin, pihak pendistribusi yang ada di tingkat jorong juga mendapat biaya operasional dari pemerintah yang diterima 3 bulan sekali.
“Di sini kami beli beras raskin seharga Rp40 hingga 45 ribu per 15 kilo. Kami tidak tahu berapa harga sebenarnya,” ungkap beberapa ibu rumah tangga di Kenagarian Lubuk Karak kepada sejumlah awak media beberapa waktu lalu sambil berpesan agar tidak menyebut namanya.
Sementara itu, Walinagari Lubuk Karak, Marti Aziz, mengaku tidak tahu atas kejadian tersebut. “Saya tidak tahu kalau warga saya membeli raskin seharga Rp40 hingga Rp45 ribu,” katanya.
Dia berjanji akan menelusuri dan menindaklanjuti hal tersebut. “Saya berjanji akan memanggil oknum yang melakukan pengelembungan harga beras raskin itu,” tegasnya.
Terpisah Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya, Rinaldi Putra, mengatakan, jika hal tersebut benar, jelas melanggar aturan. ”Itu jelas melanggar aturan, saya akan tindaklanjuti informasi ini,” tegasnya.
Kemudian Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, St. Budi Sanjoyo, sangat geram mendengar informasi tersebut. Dirinya meminta pihak terkait untuk mengusut pelaku. ”Perbuatan tersebut jelas melanggar hukum, masak iya masyarakat miskin dijadikan objek bisnis dengan mengelembungkan harga raskin. Pihak terkait harus usut tuntas hal tersebut,” tegasnya.
Kemudian anggota DPRD Dharmasraya, Suardi Ayup, yang juga mantan walinagari Siguntur mengatakan, harga beras raskin tersebut sudah ditentukan Pemerintah. Kalau ada kelebihan harga harus melalui musyawarah, dan itupun tidak membebankan masyarakat.
“Kelebihan harga raskin digunakan untuk biaya operasional, dan itu harus melalui musyawarah dengan melibatkan Badan Musyawarah Nagari. Kemudian dikeluarkan SK nya oleh walinagari. Kelebihan harganya pun tidak besar, paling besar Rp2 hingga Rp4 ribu,” tandasnya.
(mbs)
http://news.okezone.com/read/2015/08/31/340/1205306/rakyat-makin-susah-kok-harga-beras-raskin-selangit
Minggu, 30 Agustus 2015
Bulog Divre Madura Dipusingkan dengan Penyelewengan Raskin
 |
Kepala Bulog sub divre Madura, Kurniawan
Bangkalan, Maduranewsmedia.com– seringya terjadi penyelewengan raskin di Madura membuat Bulog sub Madura kebingungan. Pasalnya untuk mengantisipasi terjadinya penyelengan raskin ini, pihkanya telah melakukan langkah antisipasi. “Saya juga bingung kenapa ya kok masi ada saja Raskin yang diselewengkan,” kata Kepala Bulog sub diivre Madura, Kurniawan saat bertemua dengan para pengusaha pengggilingan padi dan tengkulak di Makodim Bangkalan.
Dikatakn Kurniawan, adanya penyelewengan raskin yang yang selam ini terjadi, hal itu bukan mrenjadi tanggung jawab buloq. “Bukan tanggung jawab buloq, karena kita sudah menyampaikan raskin ini sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Kurniawan.
Lebih lanjut Kurniawan menjelaskan, dalam pendistribusian raskin ini, bulog hanya mengantarkan ke titik distribusi yang ditingkat kecamatan. “Kita ini mengantarkan raskin hingga di titik distribusi, nah dari titik distribusi ke titik bagi itu menjadi tangung jawab kades, dan di sini yang sering terjadi peyelewengan,” pungkasnya. (hib/shb)
http://maduranewsmedia.com/terkini/bulog-divre-madura-dipusingkan-dengan-penyelewengan-raskin/
YLKI Minta Bulog Tak Bagikan Raskin Kualitas Buruk
Minggu, 30 Agustus 2015
MEDAN, suaramerdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumut tidak menyalurkan beras miskin kualitas buruk kepada masyarakat.
Hal itu dikemukakan Ketua YLKI Sumut, Abubakar Siddik menyusul pembagian raskin kualitas buruk di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
“Beras miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi itu dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Abubakar di Medan, Minggu (30/8).
Menurutnya, sebelum membagikan raskin, Bulog harus memeriksa secara cermat dan jangan diserahkan begitu saja kepada masyarakat.
“Hal seperti ini diharapkan jangan terulang lagi,” ujar Abubakar.
Dia menyebutkan, raskin yang diberikan kepada warga harus yang bermutu serta berkualitas baik.
“Jangan sampai beras yang diberikan kepada masyarakat dapat menimbulkan masalah,” katanya.
Dia juga mengapresiasi kinerja pelaksana koordinator lapangan Bulog di Kabupaten Deli Serdang, yang menarik secepatnya raskin yang kurang baik itu dari peredaran, agar tidak dikonsumsi masyarakat.
“Ini membuktikan kesadaran yang cukup tinggi dan memiliki tanggung jawab besar terhadap beras yang kurang bermutu itu, jangan sampai beredar di masyarakat,” ucapnya.
(Ant/ CN33)
http://berita.suaramerdeka.com/ylki-minta-raskin-kualitas-buruk-tak-dibagikan/
MEDAN, suaramerdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumut tidak menyalurkan beras miskin kualitas buruk kepada masyarakat.
Hal itu dikemukakan Ketua YLKI Sumut, Abubakar Siddik menyusul pembagian raskin kualitas buruk di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
“Beras miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi itu dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Abubakar di Medan, Minggu (30/8).
Menurutnya, sebelum membagikan raskin, Bulog harus memeriksa secara cermat dan jangan diserahkan begitu saja kepada masyarakat.
“Hal seperti ini diharapkan jangan terulang lagi,” ujar Abubakar.
Dia menyebutkan, raskin yang diberikan kepada warga harus yang bermutu serta berkualitas baik.
“Jangan sampai beras yang diberikan kepada masyarakat dapat menimbulkan masalah,” katanya.
Dia juga mengapresiasi kinerja pelaksana koordinator lapangan Bulog di Kabupaten Deli Serdang, yang menarik secepatnya raskin yang kurang baik itu dari peredaran, agar tidak dikonsumsi masyarakat.
“Ini membuktikan kesadaran yang cukup tinggi dan memiliki tanggung jawab besar terhadap beras yang kurang bermutu itu, jangan sampai beredar di masyarakat,” ucapnya.
(Ant/ CN33)
http://berita.suaramerdeka.com/ylki-minta-raskin-kualitas-buruk-tak-dibagikan/
Jumat, 28 Agustus 2015
Menteri Sosial Ubah Nama Raskin Jadi Rastra
Jumat, 28 Agustus 2015
ALOR, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera atau rastra.
Pemikiran untuk mengubah nama beras yang disubsidi oleh pemerintah ini muncul ketika Khofifah mengunjungi Gudang Bulog Divre Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia lalu mengumumkannya ketika melakukan peninjauan pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Alor.
"Hari ini saya ingin sampaikan pergantian nama dari Raskin menjadi Rastra, beras sejahtera," kata Menteri Sosial usai meninjau pembagian uang bantuan Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Alor, NTT, Jumat (28/8/2015).
Menurut Khofifah, penggantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk menbantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Raskin atau sekarang disebut rastra adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berekonomi lemah. Beras ini dijual pada harga yang relatif murah dan mendapat subsidi sebesar Rp 5.000 per kilogram.
http://regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah.Nama.Raskin.Jadi.Rastra?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
ALOR, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera atau rastra.
Pemikiran untuk mengubah nama beras yang disubsidi oleh pemerintah ini muncul ketika Khofifah mengunjungi Gudang Bulog Divre Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia lalu mengumumkannya ketika melakukan peninjauan pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Alor.
"Hari ini saya ingin sampaikan pergantian nama dari Raskin menjadi Rastra, beras sejahtera," kata Menteri Sosial usai meninjau pembagian uang bantuan Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Alor, NTT, Jumat (28/8/2015).
Menurut Khofifah, penggantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk menbantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Raskin atau sekarang disebut rastra adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berekonomi lemah. Beras ini dijual pada harga yang relatif murah dan mendapat subsidi sebesar Rp 5.000 per kilogram.
http://regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah.Nama.Raskin.Jadi.Rastra?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Menkeu Sebut Penyaluran Beras Raskin Rawan Penggelapan
Jumat, 28 Agustus 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengakui sistem penyaluran beras raskin rawan dengan penggelapan. Pasalnya, kata dia, selama ini sistem penyaluran raskin terlalu banyak melibatkan banyak orang atau padat karya.
"Percaya sama saya, kalau yang padat karya seperti itu pasti ujungnya padat penggelapan," ujar Bambang saat memberikan sambutan dalam acara pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) di Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Dia menjelaskan, dalam program raskin disebutkan bahwa setiap rumah tangga sasaran mendapatkan 15 kg raskin per bulan. Angka tersebut kata Bambang hanya menjadi sekedar angka untuk menghitung jumlah raskin yang akan diberikan kepada rumah tangga sasaran diseluruh Indonesia dengan hitungan: 15 (kg) x jumlah rumah tangga sasaran x 12 (bulan).
Sayangnya, setelah mendapatkan total angka beras raskin, penyaluran beras tersebut tidak dilakukan dalam satu paket per 15 kg kepada pemerintah daerah melainkan dalam bentuk beras karungan.
Akibatnya, lanjut Bambang, untuk menyalurkan 15 kg kepada rumah tangga sasaran diperlukan banyak tangan untuk membagi porsi beras 1 karung manjadi paket 15 kg. Di sinilah penggelapan terjadi menurut Menkeu.
"Nah akhirnya pejabat lurah atau camat diminta bagi-bagi (beras 1 karung itu) jadi paket 15 kg. Membagi 1 karung jadi paket 15 kg ini saja sudah menyiksa. Kedua paket itu harus diberikan ke keluarga tertentu. Lalu terjadilah situasi dimana yang dapat itu bukan yang membutuhkan. Kalau pun keluarga sasaran dapat, itu jadi tidak 15 kg karena yang bagi orang-orang ini," kata Bambang.
Oleh karena itu, dia mendorong adanya satu sistem pembayaran berupa satu kartu pintar yang bisa digunakan keluarga sasaran raskin membeli beras 15 kg per bulan di vendor-vendor beras yang ditugasi oleh pemerintah di berbagai pelosok negeri. Dengan begitu Bambang yakin penyaluran raskin akan lebih tetap sasaran.
Selain bisa digunakan membeli raskin, kartu pintar itu juga diharapkan bisa digunakan untuk keperluan lainya misalnya pembelian BBM bersubsidi dan pembelian pupuk subsidi yang penyalurannya juga banyak yang tidak tepat sasaran. Intinya kata dia, subsidi yang diberikan pemerintah tidak diberikan berupa subsidi barang sehingga harganya murah, melainkan subsidi langsung ke orang yang berhak menerima bantuan pemerintah tersebut.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengakui sistem penyaluran beras raskin rawan dengan penggelapan. Pasalnya, kata dia, selama ini sistem penyaluran raskin terlalu banyak melibatkan banyak orang atau padat karya.
"Percaya sama saya, kalau yang padat karya seperti itu pasti ujungnya padat penggelapan," ujar Bambang saat memberikan sambutan dalam acara pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) di Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Dia menjelaskan, dalam program raskin disebutkan bahwa setiap rumah tangga sasaran mendapatkan 15 kg raskin per bulan. Angka tersebut kata Bambang hanya menjadi sekedar angka untuk menghitung jumlah raskin yang akan diberikan kepada rumah tangga sasaran diseluruh Indonesia dengan hitungan: 15 (kg) x jumlah rumah tangga sasaran x 12 (bulan).
Sayangnya, setelah mendapatkan total angka beras raskin, penyaluran beras tersebut tidak dilakukan dalam satu paket per 15 kg kepada pemerintah daerah melainkan dalam bentuk beras karungan.
Akibatnya, lanjut Bambang, untuk menyalurkan 15 kg kepada rumah tangga sasaran diperlukan banyak tangan untuk membagi porsi beras 1 karung manjadi paket 15 kg. Di sinilah penggelapan terjadi menurut Menkeu.
"Nah akhirnya pejabat lurah atau camat diminta bagi-bagi (beras 1 karung itu) jadi paket 15 kg. Membagi 1 karung jadi paket 15 kg ini saja sudah menyiksa. Kedua paket itu harus diberikan ke keluarga tertentu. Lalu terjadilah situasi dimana yang dapat itu bukan yang membutuhkan. Kalau pun keluarga sasaran dapat, itu jadi tidak 15 kg karena yang bagi orang-orang ini," kata Bambang.
Oleh karena itu, dia mendorong adanya satu sistem pembayaran berupa satu kartu pintar yang bisa digunakan keluarga sasaran raskin membeli beras 15 kg per bulan di vendor-vendor beras yang ditugasi oleh pemerintah di berbagai pelosok negeri. Dengan begitu Bambang yakin penyaluran raskin akan lebih tetap sasaran.
Selain bisa digunakan membeli raskin, kartu pintar itu juga diharapkan bisa digunakan untuk keperluan lainya misalnya pembelian BBM bersubsidi dan pembelian pupuk subsidi yang penyalurannya juga banyak yang tidak tepat sasaran. Intinya kata dia, subsidi yang diberikan pemerintah tidak diberikan berupa subsidi barang sehingga harganya murah, melainkan subsidi langsung ke orang yang berhak menerima bantuan pemerintah tersebut.
Dewan Nilai Bupati Pamekasan Gagal Atasi Masalah Raskin
Kamis, 27 Agustus 2015
TIMESINDONESIA, MADURA - Banyaknya persoalan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kabupaten Pamekasan, menjadi salah satu bukti gagalnya Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dalam mengatasi persoalan tersebut. Sebab, sejak awal memimpin, Bupati Syafii berkeliling ke 13 Kecamatan untuk mengubah pola distribusi Raskin dari pengelolaan aparat desa ke kelompok masyarakat (Pokmas).
Anggota DPRD Pamekasan, Munaji Santoso mengatakan, Syafii berjanji akan mengubah pola distribusi Raskin kepada pola Pokmas karena dianggap sebagai solusi dari masalah Raskin yang banyak diselewengkan oleh aparat desa. Tapi kenyataannya, sampai sekarang pola itu tidak kunjung terealisasi.
Sampai saat ini, baru Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu yang bisa menerapkan pendistribusian Raskin dengan pola Pokmas. Sedangkan sebelas kecamatan lainnya, masih menggunakan pola lama melalui aparat desa. Akibatnya, masalah Raskin tidak sampai kepada penerimanya, masih sangat tinggi.
“Saya menilai Bupati gagal mengatasi masalah Raskin. Apalagi baru-baru ini kasus Raskin dicegat warga karena ada dugaan akan diselewengkan,” terang Munaji, Kamis (27/8/2015.
Munaji berharap, Bupati Syafii tegas untuk mengubah pola distribusi Raskin jika bisa menjadi solusi masalah Raskin yang ada selama ini. Bupati jangan hanya berstatemen terus di media, tetapi tidak ada langkah konkrit yang dilakukan.
Bupati Syafii, saat dikonfirmasi mengaku, perubahan pola distribusi raskin di Pamekasan sangat lambat. Dua kecamatan, yakni Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu yang dijadikan proyek percontohan. Sedangkan kecamatan lainnya, masih menggunakan pola lama. Namun, meskipun menggunakan pola lama, setidaknya koordinator lapangan Raskin di tingkat kecamatan jangan permanen.
“Saya ingin Korlap Raskin di kecamatan itu diganti setiap tahun. Hal itu akan mengurangi pelanggaran Raskin di masing-masing kecamatan,” terang Bupati Syafii.
Di Pamekasan, beberapa kepala desa yang sudah menjalani proses dan ketetapan hukum terkait dengan pelanggaran Raskin, di antaranya, Kepala Desa Toket, Isnaini dan suaminya, Mustahep Kepala Desa Larangan Slampar, Kepala Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, mantan Kepala Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong.
Sabtu malam kemarin, satu truk Raskin yang sudah diganti bungkusnya menggunakan karung pakan ayam, dihadang warga Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, karena diduga akan diselewengkan. Truk beserta beras sekitar 40 ton, sudah diamankan Polres Pamekasan. Lima orang sudah diperiksa Polisi, di antaranya Kepala Desa Bujur Timur, Korlap Raskin Kecamatan Batumarmar dan tiga warga penerima Raskin asal Desa Bujur Timur. (*)
http://www.timesindonesia.co.id/baca/103543/2/20150827/161945/dewan-nilai-bupati-pamekasan-gagal-atasi-masalah-raskin/
TIMESINDONESIA, MADURA - Banyaknya persoalan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kabupaten Pamekasan, menjadi salah satu bukti gagalnya Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dalam mengatasi persoalan tersebut. Sebab, sejak awal memimpin, Bupati Syafii berkeliling ke 13 Kecamatan untuk mengubah pola distribusi Raskin dari pengelolaan aparat desa ke kelompok masyarakat (Pokmas).
Anggota DPRD Pamekasan, Munaji Santoso mengatakan, Syafii berjanji akan mengubah pola distribusi Raskin kepada pola Pokmas karena dianggap sebagai solusi dari masalah Raskin yang banyak diselewengkan oleh aparat desa. Tapi kenyataannya, sampai sekarang pola itu tidak kunjung terealisasi.
Sampai saat ini, baru Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu yang bisa menerapkan pendistribusian Raskin dengan pola Pokmas. Sedangkan sebelas kecamatan lainnya, masih menggunakan pola lama melalui aparat desa. Akibatnya, masalah Raskin tidak sampai kepada penerimanya, masih sangat tinggi.
“Saya menilai Bupati gagal mengatasi masalah Raskin. Apalagi baru-baru ini kasus Raskin dicegat warga karena ada dugaan akan diselewengkan,” terang Munaji, Kamis (27/8/2015.
Munaji berharap, Bupati Syafii tegas untuk mengubah pola distribusi Raskin jika bisa menjadi solusi masalah Raskin yang ada selama ini. Bupati jangan hanya berstatemen terus di media, tetapi tidak ada langkah konkrit yang dilakukan.
Bupati Syafii, saat dikonfirmasi mengaku, perubahan pola distribusi raskin di Pamekasan sangat lambat. Dua kecamatan, yakni Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu yang dijadikan proyek percontohan. Sedangkan kecamatan lainnya, masih menggunakan pola lama. Namun, meskipun menggunakan pola lama, setidaknya koordinator lapangan Raskin di tingkat kecamatan jangan permanen.
“Saya ingin Korlap Raskin di kecamatan itu diganti setiap tahun. Hal itu akan mengurangi pelanggaran Raskin di masing-masing kecamatan,” terang Bupati Syafii.
Di Pamekasan, beberapa kepala desa yang sudah menjalani proses dan ketetapan hukum terkait dengan pelanggaran Raskin, di antaranya, Kepala Desa Toket, Isnaini dan suaminya, Mustahep Kepala Desa Larangan Slampar, Kepala Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, mantan Kepala Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong.
Sabtu malam kemarin, satu truk Raskin yang sudah diganti bungkusnya menggunakan karung pakan ayam, dihadang warga Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, karena diduga akan diselewengkan. Truk beserta beras sekitar 40 ton, sudah diamankan Polres Pamekasan. Lima orang sudah diperiksa Polisi, di antaranya Kepala Desa Bujur Timur, Korlap Raskin Kecamatan Batumarmar dan tiga warga penerima Raskin asal Desa Bujur Timur. (*)
http://www.timesindonesia.co.id/baca/103543/2/20150827/161945/dewan-nilai-bupati-pamekasan-gagal-atasi-masalah-raskin/
Raskin di Desa Cipayung Cikarang Tak Layak Konsumsi
Kamis, 27 Agustus 2015
CIKARANG_DAKTACOM: DPRD Kabupaten Bekasi menghimbau masyarakat untuk mengawasi penyaluran beras miskin (raskin) hal ini terkait dengan adanya pembagian raskin yang kurang layak konsumsi.
Pembagian raskin yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai tidak layak, penyaluran beras yang tidak layak itu diketahui terjadi di beberapa desa salah satunya di desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, M. Abdurahman mengatakan kondisi beras miskin yang tidak layak konsumsi harus menjadi perhatian Bulog.
Ia mengharapkan agar Bulog dapat melakukan pengawasan terkait penyaluran beras raskin, karena yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah masyarkat.
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur masyarakat wajib melakukan pengawasan dan berani menolak apabila beras miskin kondisinya tidak layak.
Abdurahman menambahkan, sebagai mitra kerja dari Bulog dan bagian pengawas ekonomi pemerintah daerah, pihaknya juga berencana melakukan pemanggilan supaya diketahui apakah ada kendala pengiriman hingga raskin yang sampai ke masyarakat kondisinya tidak layak.
http://www.dakta.com/news/2494/raskin-di-desa-cipayung-cikarang-tak-layak-konsumsi
CIKARANG_DAKTACOM: DPRD Kabupaten Bekasi menghimbau masyarakat untuk mengawasi penyaluran beras miskin (raskin) hal ini terkait dengan adanya pembagian raskin yang kurang layak konsumsi.
Pembagian raskin yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai tidak layak, penyaluran beras yang tidak layak itu diketahui terjadi di beberapa desa salah satunya di desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, M. Abdurahman mengatakan kondisi beras miskin yang tidak layak konsumsi harus menjadi perhatian Bulog.
Ia mengharapkan agar Bulog dapat melakukan pengawasan terkait penyaluran beras raskin, karena yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah masyarkat.
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur masyarakat wajib melakukan pengawasan dan berani menolak apabila beras miskin kondisinya tidak layak.
Abdurahman menambahkan, sebagai mitra kerja dari Bulog dan bagian pengawas ekonomi pemerintah daerah, pihaknya juga berencana melakukan pemanggilan supaya diketahui apakah ada kendala pengiriman hingga raskin yang sampai ke masyarakat kondisinya tidak layak.
http://www.dakta.com/news/2494/raskin-di-desa-cipayung-cikarang-tak-layak-konsumsi
Kamis, 27 Agustus 2015
Kasus Korupsi Raskin Berjalan Lambat
Rabu, 26 Agustus 2015
PURWAKARTA, RAKA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menyatakan kesiapannya bersabar menunggu berkas kasus korupsi raskin, oleh mantan Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka, Ina Herlina atau yang hari ini menjadi anggota DPRD Purwakarta.
"Kalau kita (Kejari) posisinya menunggu," kata Kepala Kejari Purwakarta, I Wayan Mastra melalui Pejabat Fungsional Pidsus, Endah Kusumaningrum SH MH.
Menurut Endah, karena kasus ini temuan Polres Purwakarta, maka kewenangan awal penanganannya merupakan wilayah kerja lembaga tersebut. Kecuali jika berkasnya sudah lengkap atau P21, maka hal itu bergeser menjadi ranah kerja Kejari. Persoalannya, lanjut dia, berkas tersebut belum lengkap hingga kini. Alasannya, beberapa persyaratan yang diajukan kejaksaan kepada pihak penyidik Polres belum terpenuhi. Alhasil, Kejari terpaksa mengembalikan berkas tersebut ke polisi bahkan hingga tiga kali. "Sudah tiga kali kita kembalikan (berkasnya), karena memang ada yang belum lengkap," tandasnya.
Meski begitu, pihaknya tetap menunggu pelimpahan kembali berkas tersebut tentu dengan syarat kelengkapan yang sudah dipenuhi. Apalagi, tak ada batasan waktu maupun jumlah pelimpahan. Dengan begitu, kapan pun Kejari siap menunggu dan menerima. "Ini kan kaitannya dengan hak warga terhadap kepastian hukum. Karenanya, tak ada batasan waktu maupun jumlah pengembalian (berkas), bahkan hingga 10 kali sekalipun," beber Endah.
Diketahui, Ina Herlina tersangkut masalah hukum dugaan penjualan raskin saat masih menjabat kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka tahun 2009. Kasus yang berhasil diendus pihak Polres Purwakarta ini bahkan sudah memenjarakan satu orang kepala desa lain masih di Kecamatan Campaka, Dahyar. Dahyar bahkan sudah divonis penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung dua tahun. Ina diduga bersama-sama dengan Dahyar menggelapkan beras yang diperuntukan bagi warga miskin tersebut. (nos)
http://www.radar-karawang.com/2015/08/kasus-korupsi-raskin-berjalan-lambat.html
PURWAKARTA, RAKA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menyatakan kesiapannya bersabar menunggu berkas kasus korupsi raskin, oleh mantan Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka, Ina Herlina atau yang hari ini menjadi anggota DPRD Purwakarta.
"Kalau kita (Kejari) posisinya menunggu," kata Kepala Kejari Purwakarta, I Wayan Mastra melalui Pejabat Fungsional Pidsus, Endah Kusumaningrum SH MH.
Menurut Endah, karena kasus ini temuan Polres Purwakarta, maka kewenangan awal penanganannya merupakan wilayah kerja lembaga tersebut. Kecuali jika berkasnya sudah lengkap atau P21, maka hal itu bergeser menjadi ranah kerja Kejari. Persoalannya, lanjut dia, berkas tersebut belum lengkap hingga kini. Alasannya, beberapa persyaratan yang diajukan kejaksaan kepada pihak penyidik Polres belum terpenuhi. Alhasil, Kejari terpaksa mengembalikan berkas tersebut ke polisi bahkan hingga tiga kali. "Sudah tiga kali kita kembalikan (berkasnya), karena memang ada yang belum lengkap," tandasnya.
Meski begitu, pihaknya tetap menunggu pelimpahan kembali berkas tersebut tentu dengan syarat kelengkapan yang sudah dipenuhi. Apalagi, tak ada batasan waktu maupun jumlah pelimpahan. Dengan begitu, kapan pun Kejari siap menunggu dan menerima. "Ini kan kaitannya dengan hak warga terhadap kepastian hukum. Karenanya, tak ada batasan waktu maupun jumlah pengembalian (berkas), bahkan hingga 10 kali sekalipun," beber Endah.
Diketahui, Ina Herlina tersangkut masalah hukum dugaan penjualan raskin saat masih menjabat kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka tahun 2009. Kasus yang berhasil diendus pihak Polres Purwakarta ini bahkan sudah memenjarakan satu orang kepala desa lain masih di Kecamatan Campaka, Dahyar. Dahyar bahkan sudah divonis penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung dua tahun. Ina diduga bersama-sama dengan Dahyar menggelapkan beras yang diperuntukan bagi warga miskin tersebut. (nos)
http://www.radar-karawang.com/2015/08/kasus-korupsi-raskin-berjalan-lambat.html
Rabu, 26 Agustus 2015
Saksi Ngaku Karung Bulog Rusak
Selasa, 25 Agustus 2015
Hasil Penyelidikan Sementara Dugaan Penyelewengan Raskin
PAMEKASAN – Polres Pamekasan telah memanggil berbagai pihak untuk mengungkap dugaan penyelewengan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar. Di antaranya, sopir truk berinisial J, Kepala Desa (Kades) Bujur Timur Muhammad Hori, pihak Kecamatan Batumarmar Rudy Hartono, dan penerima manfaat bantuan raskin.
Tapi sejauh ini belum ada satu pun di antara pihak-pihak itu yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan raskin. Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha menjelaskan, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka karena tidak cukup bukti. Terlebih, saksi kunci yakni J belum bisa diperiksa karena sakit.
Polres berencana akan mencari bukti tambahan untuk mengungkap dugaan penyelewengan raskin. ”Kami memang telah memintai keterangan berbagai pihak. Namun kami butuh bukti yang lebih kuat. Sebab saat itu, masyarakat menangkap truk pengangkut raskin dalam perjalanan,” kata dia.
Seandainya penangkapan dilakukan di luar Desa Bujur Timur, lanjut Sugeng, tentu pengungkapan dugaan penyelewengan raskin lebih mudah. Jadi untuk saat ini, polisi akan menelusuri terlebih dahulu raskin itu mau dibawa kemana.
Tapi, indikasi raskin itu akan diselewengkan sangat kuat. Sebab karung kemasan raskin diganti dengan karung pakan ternak. Karena itu, Sugeng berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan, tak terkecuali pihak Bulog.
”Berdasarkan keterangan J dan Kades, kemasan raskin diganti karena karung dari Bulog rusak. Kami akan menguji kebenaran keterangan ini, akan kami cari bukti pendukung. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap,” tegasnya.
Sementara itu, manajemen Bulog Sub Divre XII Madura Pamekasan tidak ada yang mau memberi penjelasan tentang penebusan raskin untuk Desa Bujur Timur. Menurut pihak Sub Divre XII, yang mengetahui data penebusan raskin adalah bagian gudang Bulog. Sebaliknya, kata gudang Bulog, yang mengetahui penebusan raskin adalah pihak Sub Divre XII.
Untuk diketahui, Polres Pamekasan mengamankan 3 ton raskin di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar pada Sabtu lalu (22/8). Raskin tersebut diduga akan diselewengkan dengan menggunakan truk bernomor polisi (nopol) M 8711 UA. Indikasinya, kemasan raskin dalam truk yang dikendarai J diganti dengan karung pakan ternak ukuran 50 kilogram. (sin/hud)
http://radarmadura.co.id/2015/08/saksi-ngaku-karung-bulog-rusak/
Hasil Penyelidikan Sementara Dugaan Penyelewengan Raskin
PAMEKASAN – Polres Pamekasan telah memanggil berbagai pihak untuk mengungkap dugaan penyelewengan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar. Di antaranya, sopir truk berinisial J, Kepala Desa (Kades) Bujur Timur Muhammad Hori, pihak Kecamatan Batumarmar Rudy Hartono, dan penerima manfaat bantuan raskin.
Tapi sejauh ini belum ada satu pun di antara pihak-pihak itu yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan raskin. Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha menjelaskan, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka karena tidak cukup bukti. Terlebih, saksi kunci yakni J belum bisa diperiksa karena sakit.
Polres berencana akan mencari bukti tambahan untuk mengungkap dugaan penyelewengan raskin. ”Kami memang telah memintai keterangan berbagai pihak. Namun kami butuh bukti yang lebih kuat. Sebab saat itu, masyarakat menangkap truk pengangkut raskin dalam perjalanan,” kata dia.
Seandainya penangkapan dilakukan di luar Desa Bujur Timur, lanjut Sugeng, tentu pengungkapan dugaan penyelewengan raskin lebih mudah. Jadi untuk saat ini, polisi akan menelusuri terlebih dahulu raskin itu mau dibawa kemana.
Tapi, indikasi raskin itu akan diselewengkan sangat kuat. Sebab karung kemasan raskin diganti dengan karung pakan ternak. Karena itu, Sugeng berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan, tak terkecuali pihak Bulog.
”Berdasarkan keterangan J dan Kades, kemasan raskin diganti karena karung dari Bulog rusak. Kami akan menguji kebenaran keterangan ini, akan kami cari bukti pendukung. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap,” tegasnya.
Sementara itu, manajemen Bulog Sub Divre XII Madura Pamekasan tidak ada yang mau memberi penjelasan tentang penebusan raskin untuk Desa Bujur Timur. Menurut pihak Sub Divre XII, yang mengetahui data penebusan raskin adalah bagian gudang Bulog. Sebaliknya, kata gudang Bulog, yang mengetahui penebusan raskin adalah pihak Sub Divre XII.
Untuk diketahui, Polres Pamekasan mengamankan 3 ton raskin di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar pada Sabtu lalu (22/8). Raskin tersebut diduga akan diselewengkan dengan menggunakan truk bernomor polisi (nopol) M 8711 UA. Indikasinya, kemasan raskin dalam truk yang dikendarai J diganti dengan karung pakan ternak ukuran 50 kilogram. (sin/hud)
http://radarmadura.co.id/2015/08/saksi-ngaku-karung-bulog-rusak/
Selasa, 25 Agustus 2015
3 Hari, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Penangkapan Raskin
Senin, 24 Agustus, 2015
PortalMadura.Com, Pamekasan – Penyidik Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur belum menetapkan tersangka dalam kasus penangkapan truk bermuatan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang diduga hendak diselewengkan, Sabtu (22/8/2015) sekira pukul 03.00 Wib.
Kasubag Humas Polres Pamekasan, Iptu Ruslan Hidayat mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi dalam kasus yang terjadi di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar tersebut. Saksi yang sudah dimintai keterangan adalah pihak kecamatan dan tiga orang penerima manfaat.
“Sampai saat ini masih belum ada penetapan tersangka, karena masih dalam proses penyelidikan. Tentunya penyidik akan mengembangkan terus,” dalihnya, Senin (24/8/2015).
Tidak menutup kemungkinan akan ada saksi baru yang akan dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Hal itu untuk melengkapi keterangan atas dugaan penyelewengan raskin yang telah dioplos tersebut.
Adapun sopir truk berinisial J warga Desa Kadur Kecamatan Kadur saat ini tengah dirawat di rumah sakit Paru Pamekasan lantaran terserang penyakit jantung setelah dimintai keterangan oleh polisi.
“Barang bukti berasnya kami belum bisa memastikan berapa jumlahnya,” katanya.
Polsek Batumarmar menangkap truk pengangkut raskin yang telah dioplos atau diganti dengan sak pakan ayam. Truk itu datang dari rumah kepala desa dan akan diantarkan ke rumah pamong. (Marzukiy/har)
http://portalmadura.com/3-hari-polisi-belum-tetapkan-tersangka-penangkapan-raskin-35933
PortalMadura.Com, Pamekasan – Penyidik Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur belum menetapkan tersangka dalam kasus penangkapan truk bermuatan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang diduga hendak diselewengkan, Sabtu (22/8/2015) sekira pukul 03.00 Wib.
Kasubag Humas Polres Pamekasan, Iptu Ruslan Hidayat mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi dalam kasus yang terjadi di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar tersebut. Saksi yang sudah dimintai keterangan adalah pihak kecamatan dan tiga orang penerima manfaat.
“Sampai saat ini masih belum ada penetapan tersangka, karena masih dalam proses penyelidikan. Tentunya penyidik akan mengembangkan terus,” dalihnya, Senin (24/8/2015).
Tidak menutup kemungkinan akan ada saksi baru yang akan dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Hal itu untuk melengkapi keterangan atas dugaan penyelewengan raskin yang telah dioplos tersebut.
Adapun sopir truk berinisial J warga Desa Kadur Kecamatan Kadur saat ini tengah dirawat di rumah sakit Paru Pamekasan lantaran terserang penyakit jantung setelah dimintai keterangan oleh polisi.
“Barang bukti berasnya kami belum bisa memastikan berapa jumlahnya,” katanya.
Polsek Batumarmar menangkap truk pengangkut raskin yang telah dioplos atau diganti dengan sak pakan ayam. Truk itu datang dari rumah kepala desa dan akan diantarkan ke rumah pamong. (Marzukiy/har)
http://portalmadura.com/3-hari-polisi-belum-tetapkan-tersangka-penangkapan-raskin-35933
Diduga Selewengkan Raskin, Polisi Periksa Kades di Pamekasan
Senin, 24 Agustus 2015
Metrotvnews.com, Pamekasan: Kepolisian Resor Pamekasan terus mendalami kasus dugaan penyelewengan puluhan karung beras untuk masyarakat miskin (raskin), seberat kurang lebih dari 3,7 ton yang diamankan di Desa Bujur Timur, Batumarmar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu, 22 Agustus.
Atas pengembangan yang dilakukan, lima saksi yang diduga terkait dengan kasus tersebut diperiksa untuk dimintai keterangan.
Menurut Kasubag Humas Polres Pamekasan, Iptu Ruslan Hidayat, polisi sudah memeriksa saksi-saksi, di antaranya Kepala Desa Bujur Timur, Muhammad Hori dan Koordinator Raskin Kecamatan Batumarmar, Rudi Hartono.
”Kita juga periksa penerima manfaat untuk dimintai keterangannya,” kata Ruslan Senin (24/8/2015).
Menurut Ruslan, penerima manfaat yang diperiksa terdiri dari tiga orang warga desa setempat di antaranya, Pulima, Rifai alias Pak Mad, dan Mohammad alias Pak Pin yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polres Pamekasan.
”Untuk penentuan tersangka masih belum karena masih proses penyelidikan,” tambah mantan KBO Narkoba Polres Pamekasan itu.
Sementara sopir truk berinisial J, yang diminta keterangan oleh polisi, masih dirawat di RS Paru Pamekasan karena kondisi kesehatannya menurun. ”Kita larikan ke rumah sakit untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” sambung Ruslan.
Sebelumnya Polres Pamekasan mengamankan 75 karung beras raskin yang sudah ditempatkan pada karung bermuatan 50 kilogram. Pihak kepolisian menduga kuat beras tersebut akan diselewengkan karena dibawa dini hari.
UWA
http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/08/24/424187/diduga-selewengkan-raskin-polisi-periksa-kades-di-pamekasan
Metrotvnews.com, Pamekasan: Kepolisian Resor Pamekasan terus mendalami kasus dugaan penyelewengan puluhan karung beras untuk masyarakat miskin (raskin), seberat kurang lebih dari 3,7 ton yang diamankan di Desa Bujur Timur, Batumarmar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu, 22 Agustus.
Atas pengembangan yang dilakukan, lima saksi yang diduga terkait dengan kasus tersebut diperiksa untuk dimintai keterangan.
Menurut Kasubag Humas Polres Pamekasan, Iptu Ruslan Hidayat, polisi sudah memeriksa saksi-saksi, di antaranya Kepala Desa Bujur Timur, Muhammad Hori dan Koordinator Raskin Kecamatan Batumarmar, Rudi Hartono.
”Kita juga periksa penerima manfaat untuk dimintai keterangannya,” kata Ruslan Senin (24/8/2015).
Menurut Ruslan, penerima manfaat yang diperiksa terdiri dari tiga orang warga desa setempat di antaranya, Pulima, Rifai alias Pak Mad, dan Mohammad alias Pak Pin yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polres Pamekasan.
”Untuk penentuan tersangka masih belum karena masih proses penyelidikan,” tambah mantan KBO Narkoba Polres Pamekasan itu.
Sementara sopir truk berinisial J, yang diminta keterangan oleh polisi, masih dirawat di RS Paru Pamekasan karena kondisi kesehatannya menurun. ”Kita larikan ke rumah sakit untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” sambung Ruslan.
Sebelumnya Polres Pamekasan mengamankan 75 karung beras raskin yang sudah ditempatkan pada karung bermuatan 50 kilogram. Pihak kepolisian menduga kuat beras tersebut akan diselewengkan karena dibawa dini hari.
UWA
http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/08/24/424187/diduga-selewengkan-raskin-polisi-periksa-kades-di-pamekasan
Senin, 24 Agustus 2015
Mensos Temukan Raskin Berkutu di Gudang Bulog
Minggu, 23 Agustus 2015
JOMBANG - Kasus pembagian beras untuk rakyat miskin atau raskin yang tidak layak konsumsi ternyata masih saja terus terjadi. Menteri Sosial RI, Khafifah Indar Parawansa menemukan beras raskin yang berkutu, saat sedang melakukan sidak ke rumah warga miskin di Jombang, Jawa Timur.
Warga miskin Jombang, Nur Ani mengaku dirinya hanya menerima beras raskin dari Bulog selama ini hanya lima kilogram, bukan sesuai ketentuan pemerintah seberat 15 kilogram.
“Kami hanya mendapatkan lima kilogram perbulan dari Bulog,” ujar Nur saat berbicara kepada Mensos Khofifah, di Jombang, Jawa Timur, Minggu (23/8/2015).
Selain itu, kata dia, kualitas beras sangat buruk, seperti baunya apek, warnanya kecoklatan, berkutu, dan berkerikil. “Untuk bisa di makan, kami menyelep ulang beras itu, agar bersih,” tuturnya.
Khofifah pun langsung mengajak para wartawan untuk melihat kondisi raskin tersebut ke gudang Bulog Tunggorono, Kecamatan Kota Jombang, Jawa Timur. Dan ternyata, Khofifah melihat sendiri bahwa kondisi stok beras yang dimiliki Bulog ternyata memang berkutu.
Kepala Gudang Bulog Tunggorono, Harsoyo, berdalih, beras yang dilihat memang sudah waktunya difumigasi, sehingga wajar jika berkutu. Selain itu, dia pun menambahkan, jika Menteri Khofifah melakukan kunjungan di sore hari, sehingga banyak hama beterbangan dilingkungan gudang tempat penyimpanan beras.
“Nanti kami membagikan beras ini, setelah difumigasi terlebih dahulu, sehingga tidak akan ada kutunya lagi,” ujar Harsoyo.
Terkait temuan tersebut, Khofifah mengingatkan kepada Bulog agar terus memperbaiki dan menjaga kualitas raskin yang dibagikan kepada warga. Dia juga mengingatkan jika raskin selama ini tidak dibagikan oleh Bulog secara gratis, tapi sudah dibayar oleh pemerintah sehingga kualitasnya harus diperhatikan.
“Semua pihak agar jangan terlalu lama menyimpan beras untuk warga miskin, karena jika disimpan terlalu, pada saat dibagikan di khawatirkan kualitasnya akan menurun,” tegas Khofifah. (awl)
JOMBANG - Kasus pembagian beras untuk rakyat miskin atau raskin yang tidak layak konsumsi ternyata masih saja terus terjadi. Menteri Sosial RI, Khafifah Indar Parawansa menemukan beras raskin yang berkutu, saat sedang melakukan sidak ke rumah warga miskin di Jombang, Jawa Timur.
Warga miskin Jombang, Nur Ani mengaku dirinya hanya menerima beras raskin dari Bulog selama ini hanya lima kilogram, bukan sesuai ketentuan pemerintah seberat 15 kilogram.
“Kami hanya mendapatkan lima kilogram perbulan dari Bulog,” ujar Nur saat berbicara kepada Mensos Khofifah, di Jombang, Jawa Timur, Minggu (23/8/2015).
Selain itu, kata dia, kualitas beras sangat buruk, seperti baunya apek, warnanya kecoklatan, berkutu, dan berkerikil. “Untuk bisa di makan, kami menyelep ulang beras itu, agar bersih,” tuturnya.
Khofifah pun langsung mengajak para wartawan untuk melihat kondisi raskin tersebut ke gudang Bulog Tunggorono, Kecamatan Kota Jombang, Jawa Timur. Dan ternyata, Khofifah melihat sendiri bahwa kondisi stok beras yang dimiliki Bulog ternyata memang berkutu.
Kepala Gudang Bulog Tunggorono, Harsoyo, berdalih, beras yang dilihat memang sudah waktunya difumigasi, sehingga wajar jika berkutu. Selain itu, dia pun menambahkan, jika Menteri Khofifah melakukan kunjungan di sore hari, sehingga banyak hama beterbangan dilingkungan gudang tempat penyimpanan beras.
“Nanti kami membagikan beras ini, setelah difumigasi terlebih dahulu, sehingga tidak akan ada kutunya lagi,” ujar Harsoyo.
Terkait temuan tersebut, Khofifah mengingatkan kepada Bulog agar terus memperbaiki dan menjaga kualitas raskin yang dibagikan kepada warga. Dia juga mengingatkan jika raskin selama ini tidak dibagikan oleh Bulog secara gratis, tapi sudah dibayar oleh pemerintah sehingga kualitasnya harus diperhatikan.
“Semua pihak agar jangan terlalu lama menyimpan beras untuk warga miskin, karena jika disimpan terlalu, pada saat dibagikan di khawatirkan kualitasnya akan menurun,” tegas Khofifah. (awl)
Warga Cipayung Bekasi Keluhkan Raskin Rusak
Minggu, 23 Agustus 2015
WARTA KOTA, BEKASI - Ribuan Kepala Keluarga (KK) Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, mengeluhkan penyaluran beras miskin (raskin) dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Karawang, Jawa Barat. Sebab 10 ton beras yang disuplai ke desa tersebut hancur seperti bubuk sehingga dianggap tak layak konsumsi.
"Hari Jumat (21/8) kemarin, kami menerima raskin yang telah patah tiga, sehingga kami menganggap tidak layak konsumsi," kata Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkipli pada Minggu (23/8/2015).
Zuli mengatakan, sebetulnya Desa Cipayung memperoleh beras murah sebanyak 15 ton dengan menggunakan dua unit truk. Truk pertama membawa beras 10 ton dan truk kedua membawa 5 ton beras.
Setibanya truk pertama di desa tersebut warga terkejut raskin yang diterima tak layak konsumsi. Mereka lalu meminta petugas untuk mengembalikan raskin itu ke gudang.
Sementara truk kedua yang tengah berada di perjalanan, terpaksa dikembalikan ke gudang juga, karena saat dicek petugas bulog berasnya tak layak konsumsi.
"Karena kami minta tukar dengan beras baru, akhirnya Sabtu (22/8) kemarin berasnya ditukar dengan yang layak," ujar Zuli.
Menurutnya, pengiriman raskin di bulan Agustus sudah menjadi rutinitas yang diterima warga Cipayung. Biasanya, kantor desa, membeli Rp 1.000 per kilogramnya dari Bulog, Karawang. Meski demikian, ada penurunan junlah raskin yang dipasok Bulog Karawang.
Seingatnya, tahun 2012 lalu kiriman raskin di Desa Cipayung mencapai 18 ton. Lalu ada penurunan jumlah raskin sebanyak tiga ton tiga tahun kemudian atau 2015 ini.
Saat ditanya ke petugas, kata dia, penurunan pengiriman beras dikarenakan cadangan beras di sana juga sedikit.
"Sebetulnya nggak cukup kalau dijual ke masyarakat, karena kalau dihitung-hitung hanya 1.500 KK saja yang dapat. Padahal di sini ada 1.500 KK lebih yang dikategorikan miskin," kata Zuli yang mengaku tak ingat jumlah pasti KK miskin di sana.
Pembelian beras raskin ini, diakui Zuli dibeli dari Gudang Bulog Palumbonsari, Karawang, Jawa Barat.
Bahkan, kejadian ini sempat diadukan juga ke Bupati Bekasi dan bagian ekonomi pemerintah Kabupaten Bekasi. Agar pembelian raskin tidak dilakukan di gudang yang mengeluarkan beras berkualitas rendah.
"Kami berharap menjadi pertimbangan masalah ini. Khawatir akan terjadi pula di daerah lain, "jelasnya.Dia berkeyakinan kejadian ini kemungkinan bukan di Desa Cipayung saja. Di desa lain atau kecamatan lain pun bisa jadi berasnya seperti ini. Zuli menganggap dengan kondisi beras yang hancur hanya layak dikonsumsi binatang, bukan untuk manusia.
"Tadi dapat informasi di salah satu desa di Cibarusah katanya kondisinya sama hancur. Tapi saya nggak tahu, di sana dikembalikan juga atau tidak," ungkapnya.
Koordinator Daerah Distribusi Beras Kabupaten Bekasi, pada Bulog Karawang, Yusron berdalih, masalah itu sudah diselesaikan dengan petugasnya menggganti beras yang baru.
Yusron mengatakan, beberapa raskin di sana memang ada yang patah atau tidak konsumsi. Namun, jumlahnya tidak sampai 50 persen, tapi hanya 30 persen. Namun, karena desakan warga tersebut minta diganti, akhirnya keinginan itu diwujudkan.
"Sebenarnya tidak banyak yang patah, yah jumlahnya nggak banyak," ujar Yusron yang enggan membeberkan data dengan detail.
Yusron menduga, penyebab patahnya beras itu karena faktor cuaca yang panas dan masa penyimpanan di dalam gudang yang cukup lama. Sehingga, kata dia, wajar saja apabila ada beras yang mengalami hal demikian.
"Cara penyimpanannya juga kan ditumpuk, mungkin karena itu berasnya ada yang patah," kata Yusron. Menurut Yusron, saat ini ada sekitar 50.000 ton beras yang tersimpan di dalam gudang. Beras-beras itu, kata dia, biasanya didistribusikan untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
"Setiap bulan kami distribusikan ke tiga daerah tersebut," jelas Yusron.
Mengenai, layak atau tidaknya beras yang disimpan dalam gudang itu, Yusron mengaku, semua itu dilihat dari uji labotarium.
Dirinya hanya mendistribusikan saja, kepada tiga daerah yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah dan Bulog.
"Soal persyaratan daerah penerima raskin itu ada di pemerintah pusat," kata Yusron.
http://wartakota.tribunnews.com/2015/08/23/warga-cipayung-bekasi-keluhkan-raskin-rusak
WARTA KOTA, BEKASI - Ribuan Kepala Keluarga (KK) Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, mengeluhkan penyaluran beras miskin (raskin) dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Karawang, Jawa Barat. Sebab 10 ton beras yang disuplai ke desa tersebut hancur seperti bubuk sehingga dianggap tak layak konsumsi.
"Hari Jumat (21/8) kemarin, kami menerima raskin yang telah patah tiga, sehingga kami menganggap tidak layak konsumsi," kata Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkipli pada Minggu (23/8/2015).
Zuli mengatakan, sebetulnya Desa Cipayung memperoleh beras murah sebanyak 15 ton dengan menggunakan dua unit truk. Truk pertama membawa beras 10 ton dan truk kedua membawa 5 ton beras.
Setibanya truk pertama di desa tersebut warga terkejut raskin yang diterima tak layak konsumsi. Mereka lalu meminta petugas untuk mengembalikan raskin itu ke gudang.
Sementara truk kedua yang tengah berada di perjalanan, terpaksa dikembalikan ke gudang juga, karena saat dicek petugas bulog berasnya tak layak konsumsi.
"Karena kami minta tukar dengan beras baru, akhirnya Sabtu (22/8) kemarin berasnya ditukar dengan yang layak," ujar Zuli.
Menurutnya, pengiriman raskin di bulan Agustus sudah menjadi rutinitas yang diterima warga Cipayung. Biasanya, kantor desa, membeli Rp 1.000 per kilogramnya dari Bulog, Karawang. Meski demikian, ada penurunan junlah raskin yang dipasok Bulog Karawang.
Seingatnya, tahun 2012 lalu kiriman raskin di Desa Cipayung mencapai 18 ton. Lalu ada penurunan jumlah raskin sebanyak tiga ton tiga tahun kemudian atau 2015 ini.
Saat ditanya ke petugas, kata dia, penurunan pengiriman beras dikarenakan cadangan beras di sana juga sedikit.
"Sebetulnya nggak cukup kalau dijual ke masyarakat, karena kalau dihitung-hitung hanya 1.500 KK saja yang dapat. Padahal di sini ada 1.500 KK lebih yang dikategorikan miskin," kata Zuli yang mengaku tak ingat jumlah pasti KK miskin di sana.
Pembelian beras raskin ini, diakui Zuli dibeli dari Gudang Bulog Palumbonsari, Karawang, Jawa Barat.
Bahkan, kejadian ini sempat diadukan juga ke Bupati Bekasi dan bagian ekonomi pemerintah Kabupaten Bekasi. Agar pembelian raskin tidak dilakukan di gudang yang mengeluarkan beras berkualitas rendah.
"Kami berharap menjadi pertimbangan masalah ini. Khawatir akan terjadi pula di daerah lain, "jelasnya.Dia berkeyakinan kejadian ini kemungkinan bukan di Desa Cipayung saja. Di desa lain atau kecamatan lain pun bisa jadi berasnya seperti ini. Zuli menganggap dengan kondisi beras yang hancur hanya layak dikonsumsi binatang, bukan untuk manusia.
"Tadi dapat informasi di salah satu desa di Cibarusah katanya kondisinya sama hancur. Tapi saya nggak tahu, di sana dikembalikan juga atau tidak," ungkapnya.
Koordinator Daerah Distribusi Beras Kabupaten Bekasi, pada Bulog Karawang, Yusron berdalih, masalah itu sudah diselesaikan dengan petugasnya menggganti beras yang baru.
Yusron mengatakan, beberapa raskin di sana memang ada yang patah atau tidak konsumsi. Namun, jumlahnya tidak sampai 50 persen, tapi hanya 30 persen. Namun, karena desakan warga tersebut minta diganti, akhirnya keinginan itu diwujudkan.
"Sebenarnya tidak banyak yang patah, yah jumlahnya nggak banyak," ujar Yusron yang enggan membeberkan data dengan detail.
Yusron menduga, penyebab patahnya beras itu karena faktor cuaca yang panas dan masa penyimpanan di dalam gudang yang cukup lama. Sehingga, kata dia, wajar saja apabila ada beras yang mengalami hal demikian.
"Cara penyimpanannya juga kan ditumpuk, mungkin karena itu berasnya ada yang patah," kata Yusron. Menurut Yusron, saat ini ada sekitar 50.000 ton beras yang tersimpan di dalam gudang. Beras-beras itu, kata dia, biasanya didistribusikan untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
"Setiap bulan kami distribusikan ke tiga daerah tersebut," jelas Yusron.
Mengenai, layak atau tidaknya beras yang disimpan dalam gudang itu, Yusron mengaku, semua itu dilihat dari uji labotarium.
Dirinya hanya mendistribusikan saja, kepada tiga daerah yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah dan Bulog.
"Soal persyaratan daerah penerima raskin itu ada di pemerintah pusat," kata Yusron.
http://wartakota.tribunnews.com/2015/08/23/warga-cipayung-bekasi-keluhkan-raskin-rusak
Bulog Kerawang Bobol, Raskin Tak Layak Konsumsi Dibagikan di Bekasi
Minggu, 23 Agustus 2015
Rimanews - Beras miskin (Raskin) dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Karawang, Jawa Barat tidak layak konsumsi. Beras sebanyak 10 ton itu saat disalurkan ke ribuan warga di Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, dianggap patah tiga atau mirip seperti bubuk.
Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Zuli Zulkipli mengatakan, temuan itu terjadi pada saat pengiriman beras Bulog Karawang ke Desa Cipayung pada Jumat (21/8/2015) lalu. "Ternyata saat dicek beras itu sudah patah tiga, alias tidak layak konsumsi. Sehingga kami tolak beras itu," kata dia, Minggu (23/8/2015).
Zuli menambahkan, pengiriman Raskin itu sudah menjadi rutinitas yang diterima warga Cipayung pada Agustus ini. Melalui desa, beras itu dibeli Rp1.000 per kilogramnya. Rencananya, pembelian bulan ini sebanyak 15 ton raskin.
"Saat pengiriman pertama langsung dikirim dua truk cold diesel. Satu truck bermuatan 10 ton beras, satu lagi 5 ton beras," imbuh Kepala BPD Cipayung itu
Namun, saat dilakukan pengecekan di mobil pertama, Zuli mengaku, kondisi beras sudah patah tiga (tidak layak konsumsi). Sehingga, truk yang bermuatan 5 ton enggan menurunkan muatan raskin, karena warga sudah menolaknya. "Akhirnya, truk yang bermuatan 5 ton, tidak jadi menurunkan beras, dan kembali lagi di gudang," ujarnya.
Zuli berharap, Pemerintah Kabupaten Bekasi mempertimbangkan pengambilan beras ke Bulog Palumbansari, Karawang, Jawa Barat. Dia khawatir kejadian yang sama bisa terulang.
Update : Wisnu Cipto Nugroho
Sumber : Rimanews
http://m.nasional.rimanews.com/peristiwa/read/20150823/230242/Bulog-Kerawang-Bobol-Raskin-Tak-Layak-Konsumsi-Dibagikan-di-Bekasi
Rimanews - Beras miskin (Raskin) dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Karawang, Jawa Barat tidak layak konsumsi. Beras sebanyak 10 ton itu saat disalurkan ke ribuan warga di Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, dianggap patah tiga atau mirip seperti bubuk.
Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Zuli Zulkipli mengatakan, temuan itu terjadi pada saat pengiriman beras Bulog Karawang ke Desa Cipayung pada Jumat (21/8/2015) lalu. "Ternyata saat dicek beras itu sudah patah tiga, alias tidak layak konsumsi. Sehingga kami tolak beras itu," kata dia, Minggu (23/8/2015).
Zuli menambahkan, pengiriman Raskin itu sudah menjadi rutinitas yang diterima warga Cipayung pada Agustus ini. Melalui desa, beras itu dibeli Rp1.000 per kilogramnya. Rencananya, pembelian bulan ini sebanyak 15 ton raskin.
"Saat pengiriman pertama langsung dikirim dua truk cold diesel. Satu truck bermuatan 10 ton beras, satu lagi 5 ton beras," imbuh Kepala BPD Cipayung itu
Namun, saat dilakukan pengecekan di mobil pertama, Zuli mengaku, kondisi beras sudah patah tiga (tidak layak konsumsi). Sehingga, truk yang bermuatan 5 ton enggan menurunkan muatan raskin, karena warga sudah menolaknya. "Akhirnya, truk yang bermuatan 5 ton, tidak jadi menurunkan beras, dan kembali lagi di gudang," ujarnya.
Zuli berharap, Pemerintah Kabupaten Bekasi mempertimbangkan pengambilan beras ke Bulog Palumbansari, Karawang, Jawa Barat. Dia khawatir kejadian yang sama bisa terulang.
Update : Wisnu Cipto Nugroho
Sumber : Rimanews
http://m.nasional.rimanews.com/peristiwa/read/20150823/230242/Bulog-Kerawang-Bobol-Raskin-Tak-Layak-Konsumsi-Dibagikan-di-Bekasi
Minggu, 23 Agustus 2015
Penangkapan 2 Truk Raskin di Sumenep, Polisi Datangkan Aparat Bulog Jatim
Minggu, 23 Agustus 2015
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Proses hukum penangkapan dua truk yang kedapatan mengangkut beras yang diduga beras bantuan bagi warga miskin (raskin) di Kecamatan Lenteng, beberapa hari yang lalu terus jalan. Buktinya, Aparat Kepolisian Polres Sumenep, terus melakukan penyelidikan guna untuk mengembangkan kasus tersebut.
Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Polisi Rendra Radita Dewayana melalui Kasat Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna menjelaskan, proses penanganan kasus raskin tersebut terus berjalan, saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi.
"Untuk sementara waktu kami masih belum menetapkan tersangka. Karena masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan saksi," kata dia.
Minggu (9/8) lalu sekitar pukul 24.30, aparat Kepolisian Polres Sumenep mengamankan dua truk Fuso yang sedang mengangkut beras Bulog yang diduga raskin di Lapangan sepak bola Kecamatan Lenteng, Sumenep. Selain mengamankan barang bukti (BB), polisi juga mengamankan Rasul, warga Kabupaten Pamekasan, yang sedang mengendarai trukc dengan nomor polisi M 9168 C dan juga Junaidi, warga Kecamatan Lenteng, yang pada saat itu mengendarai truk dengan nomor polisi Nopol P 8859 UN.
Polisi juga mengamankan Rendra, warga Kecamatan Lenteng. Rendra merupakan pihak ketiga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan berada bulog. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian polres sumenep, Rendra mengaku mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
"Dari keterangan tiga saksi yang sudah kami periksa tidak ditemukan pelanggaran, karena mereka memiliki ijin untuk pengemasan dan pengadaan raskin, tapi kami masih akan satu saksi lagi dari bulog Jawa Timur," terang dia.
Ditambahkan, saksi yang akan didatangkan dari Kantor Bulog Jawa Timur nantinya akan menentukan langkah pihak kepolisian untuk menaikkan penanganan kasus tersebut ketingkat penyidikan.
?"Untuk proses hukum 2 truk beras yang diduga raskin, kami masih akan memeriksa satu saksi lagi, karena saksi tersebut akan menjadi saksi kunci nanti,” tukas dia. (fay/ns)
http://www.bangsaonline.com/berita/13476/penangkapan-2-truk-raskin-di-sumenep-polisi-datangkan-aparat-bulog-jatim
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Proses hukum penangkapan dua truk yang kedapatan mengangkut beras yang diduga beras bantuan bagi warga miskin (raskin) di Kecamatan Lenteng, beberapa hari yang lalu terus jalan. Buktinya, Aparat Kepolisian Polres Sumenep, terus melakukan penyelidikan guna untuk mengembangkan kasus tersebut.
Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Polisi Rendra Radita Dewayana melalui Kasat Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna menjelaskan, proses penanganan kasus raskin tersebut terus berjalan, saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi.
"Untuk sementara waktu kami masih belum menetapkan tersangka. Karena masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan saksi," kata dia.
Minggu (9/8) lalu sekitar pukul 24.30, aparat Kepolisian Polres Sumenep mengamankan dua truk Fuso yang sedang mengangkut beras Bulog yang diduga raskin di Lapangan sepak bola Kecamatan Lenteng, Sumenep. Selain mengamankan barang bukti (BB), polisi juga mengamankan Rasul, warga Kabupaten Pamekasan, yang sedang mengendarai trukc dengan nomor polisi M 9168 C dan juga Junaidi, warga Kecamatan Lenteng, yang pada saat itu mengendarai truk dengan nomor polisi Nopol P 8859 UN.
Polisi juga mengamankan Rendra, warga Kecamatan Lenteng. Rendra merupakan pihak ketiga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan berada bulog. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian polres sumenep, Rendra mengaku mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
"Dari keterangan tiga saksi yang sudah kami periksa tidak ditemukan pelanggaran, karena mereka memiliki ijin untuk pengemasan dan pengadaan raskin, tapi kami masih akan satu saksi lagi dari bulog Jawa Timur," terang dia.
Ditambahkan, saksi yang akan didatangkan dari Kantor Bulog Jawa Timur nantinya akan menentukan langkah pihak kepolisian untuk menaikkan penanganan kasus tersebut ketingkat penyidikan.
?"Untuk proses hukum 2 truk beras yang diduga raskin, kami masih akan memeriksa satu saksi lagi, karena saksi tersebut akan menjadi saksi kunci nanti,” tukas dia. (fay/ns)
http://www.bangsaonline.com/berita/13476/penangkapan-2-truk-raskin-di-sumenep-polisi-datangkan-aparat-bulog-jatim
Jumat, 21 Agustus 2015
Warga Miskin Deli Serdang Mengeluh Terima Beras Bulog Bau dan Berkutu
Jumat, 21 Agustus 2015
Laporan Wartawan Tribun Medan, Indra Gunawan Sipahutar
TRIBUNNEWS.COM, LUBUKPAKAM - Diperkirakan ribuan warga miskin yang ada di Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang menerima beras bulog yang tidak layak konsumsi. Hal ini menjadi keluhan warga sebab kondisi beras berbau, berwarna kehitaman dan juga berkutu.
Kades Desa Suka Mandi Hulu, Tumpul Siahaan mengatakan warganya saja ada sebanyak 216 kepala keluarga yang kecewa. Sebab beras yang disalurkan ke desa untuk bulan Agustus ini beda kualitasnya dari biasanya.
"Jadi seperti yang kalian lihat ini. Berasnya bau dan kotor. Selain itu juga tampak hancur dan berkutu. Berlumut juga serta bewarna hitam. Masyarakat saya ya kecewa," ujar Tumpul yang ditemui Jumat, (21/8/2015).
Sementara itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pagar Merbau, Fahrie yang sering dikenal sebagai pendamping beras raskin mengatakan kejadian ini tidak hanya dialami oleh warga Desa Suka Mandi Hulu saja, namun juga 15 desa lain di Kecamatan Pagar Merbau.
"Jadi semua desa di Kecamatan Pagar Merbau ini kondisi berasnya sama saja. Ya saya atas adanya hal ini akan kita laporkan langsung ke Kementerian Sosial. Laporannya itu online dengan laporan kalau kasusnya beras di Kecamatan Pagar Merbau tidak layak konsumsi. Banyak yang mengeluh," kata Fahrie. (dra/tribun-medan.com)
http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/21/warga-miskin-deli-serdang-mengeluh-terima-beras-bulog-bau-dan-berkutu
Laporan Wartawan Tribun Medan, Indra Gunawan Sipahutar
TRIBUNNEWS.COM, LUBUKPAKAM - Diperkirakan ribuan warga miskin yang ada di Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang menerima beras bulog yang tidak layak konsumsi. Hal ini menjadi keluhan warga sebab kondisi beras berbau, berwarna kehitaman dan juga berkutu.
Kades Desa Suka Mandi Hulu, Tumpul Siahaan mengatakan warganya saja ada sebanyak 216 kepala keluarga yang kecewa. Sebab beras yang disalurkan ke desa untuk bulan Agustus ini beda kualitasnya dari biasanya.
"Jadi seperti yang kalian lihat ini. Berasnya bau dan kotor. Selain itu juga tampak hancur dan berkutu. Berlumut juga serta bewarna hitam. Masyarakat saya ya kecewa," ujar Tumpul yang ditemui Jumat, (21/8/2015).
Sementara itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pagar Merbau, Fahrie yang sering dikenal sebagai pendamping beras raskin mengatakan kejadian ini tidak hanya dialami oleh warga Desa Suka Mandi Hulu saja, namun juga 15 desa lain di Kecamatan Pagar Merbau.
"Jadi semua desa di Kecamatan Pagar Merbau ini kondisi berasnya sama saja. Ya saya atas adanya hal ini akan kita laporkan langsung ke Kementerian Sosial. Laporannya itu online dengan laporan kalau kasusnya beras di Kecamatan Pagar Merbau tidak layak konsumsi. Banyak yang mengeluh," kata Fahrie. (dra/tribun-medan.com)
http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/21/warga-miskin-deli-serdang-mengeluh-terima-beras-bulog-bau-dan-berkutu
Dugaan Penyelewengan Raskin Menyangkut Anggota DPRD di Purwakarta Mengambang
Jumat, 21 Agustus 2015
PURWAKARTA (Pos Kota) – Kasus dugaan penyelewengan beras raskin tahun anggaran 2009 diduga menyeret mantan Kades Kertamukti IH hingga kini terus bergulir.
Penyidik Kejari Purwakarta emoh dinyatakan tak serius tangani kasus tersebut. Mereka balik “menantang” penyidik Polres Purwakarta duduk bersama untuk menyamakan pandangan terkait kekurangan pada berkas kasus tersebut.
“Kendalanya, ada berkas yang harus dilengkapi penyidik Polres. Berkasnya sudah P-19,” ujar staf Pidsus Kejari Purwakarta, Endah SH, Kamis (20/8).
Diakuinya, berkas tindak pidana korupsi raskin ini sudah tiga kali bolak balik dari penyidik kepolisian ke kejaksaan dan sebaliknya. Ia ngotot meminta penyidik kepolisian karena tak ingin kandas ditingkat peradilan.
“Di ranah peradilan menjadi wilayah kewenangan jaksa penuntut umum. Kita tidak ingin, BAP kita dimentahkan karena ada salah satu unsur sebagai subtansi materiil tak lengkap,” jelas Endah.
Alasan inilah, lanjut dia, yang menuntut berkas tersebut harus benar benar lengkap terpenuhi subtansi materi.
Endah menjelaskan,pihaknya memilah kasus tersebut terjadi saat IH menjabat Kades. Kemudian IH kini menjabat anggota DPRD Purwakarta, lembaga Kejari tak mau tahu. “Kita menanganinya saat dia menjabat kades. Penanganannya intens disitu. Kami tak tahu setelahnya IH menjabat apa,”ujarnya.
Ditegaskan, penanganan kasus hukum IH tak terpengaruh intervensi. Lembaganya bekerja serius dan bertekad kasus tersebut cepat tuntas.
Sekedar diketahui, kasus penyelewengan raskin 2009 itu juga menyeret oknum kades cisaat, AH. Diduga AH dan IH secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi raskin. AH telah lebih dulu mendekam di LP Purwakarta, sedangkan IH hingga kini masih mengirup udara bebas. (dadan)
http://poskotanews.com/2015/08/21/dugaan-penyelewengan-raskin-menyangkut-anggota-dprd-di-purwakarta-mengambang/
PURWAKARTA (Pos Kota) – Kasus dugaan penyelewengan beras raskin tahun anggaran 2009 diduga menyeret mantan Kades Kertamukti IH hingga kini terus bergulir.
Penyidik Kejari Purwakarta emoh dinyatakan tak serius tangani kasus tersebut. Mereka balik “menantang” penyidik Polres Purwakarta duduk bersama untuk menyamakan pandangan terkait kekurangan pada berkas kasus tersebut.
“Kendalanya, ada berkas yang harus dilengkapi penyidik Polres. Berkasnya sudah P-19,” ujar staf Pidsus Kejari Purwakarta, Endah SH, Kamis (20/8).
Diakuinya, berkas tindak pidana korupsi raskin ini sudah tiga kali bolak balik dari penyidik kepolisian ke kejaksaan dan sebaliknya. Ia ngotot meminta penyidik kepolisian karena tak ingin kandas ditingkat peradilan.
“Di ranah peradilan menjadi wilayah kewenangan jaksa penuntut umum. Kita tidak ingin, BAP kita dimentahkan karena ada salah satu unsur sebagai subtansi materiil tak lengkap,” jelas Endah.
Alasan inilah, lanjut dia, yang menuntut berkas tersebut harus benar benar lengkap terpenuhi subtansi materi.
Endah menjelaskan,pihaknya memilah kasus tersebut terjadi saat IH menjabat Kades. Kemudian IH kini menjabat anggota DPRD Purwakarta, lembaga Kejari tak mau tahu. “Kita menanganinya saat dia menjabat kades. Penanganannya intens disitu. Kami tak tahu setelahnya IH menjabat apa,”ujarnya.
Ditegaskan, penanganan kasus hukum IH tak terpengaruh intervensi. Lembaganya bekerja serius dan bertekad kasus tersebut cepat tuntas.
Sekedar diketahui, kasus penyelewengan raskin 2009 itu juga menyeret oknum kades cisaat, AH. Diduga AH dan IH secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi raskin. AH telah lebih dulu mendekam di LP Purwakarta, sedangkan IH hingga kini masih mengirup udara bebas. (dadan)
http://poskotanews.com/2015/08/21/dugaan-penyelewengan-raskin-menyangkut-anggota-dprd-di-purwakarta-mengambang/
Kamis, 20 Agustus 2015
Raskin Berulat dan Berjamur, Ini Komentar Bulog Jambi
Rabu, 19 Agustus 2015
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beras miskin (Raskin) warga RT 21 Danau Sipin tak layak konsumsi, pasalnya berulat, berbatu dan berjamur.
Kabid Pelayanan Publik, Bulog Divisi Regional Jambi, David Susanto mengatakan raskin yang diberikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak konsumsi.
“Raskin jumlahnya banyak, setoknya ribuan ton. Jadi, kami tidak mungkin mengecek setiap karung beras satu per satu," katanya.
Ia mengatakan, bagi warga atau RT yang mendapati beras yang tak layak konsumsi, silahkan lapor ke Bulog atau lurah setempat
"Biar kami jemput dan langsung kami tukar dengan beras yang bagus,” katanya.
http://jambi.tribunnews.com/2015/08/19/raskin-berulat-dan-berjamur-ini-komentar-bulog-jambi
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beras miskin (Raskin) warga RT 21 Danau Sipin tak layak konsumsi, pasalnya berulat, berbatu dan berjamur.
Kabid Pelayanan Publik, Bulog Divisi Regional Jambi, David Susanto mengatakan raskin yang diberikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak konsumsi.
“Raskin jumlahnya banyak, setoknya ribuan ton. Jadi, kami tidak mungkin mengecek setiap karung beras satu per satu," katanya.
Ia mengatakan, bagi warga atau RT yang mendapati beras yang tak layak konsumsi, silahkan lapor ke Bulog atau lurah setempat
"Biar kami jemput dan langsung kami tukar dengan beras yang bagus,” katanya.
http://jambi.tribunnews.com/2015/08/19/raskin-berulat-dan-berjamur-ini-komentar-bulog-jambi
Rabu, 19 Agustus 2015
Kades Tolak Beras Bulog Campur Kutu
Rabu, 19 Agustus 2015
Publikbogor.id (Cigudeg) – Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, menolak kirimian beras dari Sub Divre Bulog Dramaga, Bogor. Karena, beras untuk orang miskin itu, sudah tidak layak untuk dikonsumsi.
“Terpaksa kami kembalikan kiriman beras bulog itu, karena kondisi beras sudah hancur, kotor penuh debu beras kualitas jelek itu juga penuh dengan kutu beras,” ujar Kepala Desa Sukaraksa, Tirta Supirta, Rabu (19/8/2015).
Tirta terpaksa mengembalikan beras untuk warga miskin (Raskin) sebanyak satu truk itu, ke Sub Divre Bulog Dramaga, karena tidak ingin mengecewakan masyarakat. “Raskin itu warnanya kuning, jika dimasak pasti bau. Saya tidak mau ambil resiko, karena pasti masyarakat akan menolaknya,” tutur Tirta.
Dijelaskan Tirta, dirinya mengetahui beras bulog itu tidak layak konsumsi, saat staf desa memeriksa terlebih dahulu beberapa karung beras sebelum diturunkan semuanya. “Ketika staf saya memeriksa beberapa karung dan dilihat berasnya sangat tidak layak, saya anjurkan untuk di kembalikan saja,” ungkapnya.
Dia berharap, pemerintah serius dalam membantu warga miskin. Bagaimana pun, masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan beras bulog dari pemerintah. “Masyarakat kami juga manusia. Jelas tidak mau kalau harus mengkonsumsi beras yang sangat tidak layak untuk dimakan,” pungkasnya.
Penulis : Agus
Editor : Iman R Hakim
http://publikbogor.id/2015/08/kades-tolak-beras-bulog-campur-kutu/
Publikbogor.id (Cigudeg) – Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, menolak kirimian beras dari Sub Divre Bulog Dramaga, Bogor. Karena, beras untuk orang miskin itu, sudah tidak layak untuk dikonsumsi.
“Terpaksa kami kembalikan kiriman beras bulog itu, karena kondisi beras sudah hancur, kotor penuh debu beras kualitas jelek itu juga penuh dengan kutu beras,” ujar Kepala Desa Sukaraksa, Tirta Supirta, Rabu (19/8/2015).
Tirta terpaksa mengembalikan beras untuk warga miskin (Raskin) sebanyak satu truk itu, ke Sub Divre Bulog Dramaga, karena tidak ingin mengecewakan masyarakat. “Raskin itu warnanya kuning, jika dimasak pasti bau. Saya tidak mau ambil resiko, karena pasti masyarakat akan menolaknya,” tutur Tirta.
Dijelaskan Tirta, dirinya mengetahui beras bulog itu tidak layak konsumsi, saat staf desa memeriksa terlebih dahulu beberapa karung beras sebelum diturunkan semuanya. “Ketika staf saya memeriksa beberapa karung dan dilihat berasnya sangat tidak layak, saya anjurkan untuk di kembalikan saja,” ungkapnya.
Dia berharap, pemerintah serius dalam membantu warga miskin. Bagaimana pun, masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan beras bulog dari pemerintah. “Masyarakat kami juga manusia. Jelas tidak mau kalau harus mengkonsumsi beras yang sangat tidak layak untuk dimakan,” pungkasnya.
Penulis : Agus
Editor : Iman R Hakim
http://publikbogor.id/2015/08/kades-tolak-beras-bulog-campur-kutu/
Lepas Stiker, Batal Dapat Raskin Gratis
Selasa, 18 Agustus 2015
Dinas Sosial tetap akan memasang stiker di rumah-rumah penduduk yang menerima beras gratis dari Pemkab Tabalong.
Meskipun di group media sosial warga Tabalong pemasangan stiker untuk penduduk miskin masih menjadi pro dan kontra, ini kalimatnya lain, kita hanya membeitahukan kalau ini adalah rumah penerima raskin gratis dari pemerintah terang Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Tabalong, H.Yuhani, S.Ag, S.SPd, M.Si kepada korankontras.net diruang kerjanya siang tadi (18/08).
Stiker untuk keluarga miskin penerima raskin sudah disiapkan oleh pihaknya tinggal memasang ke rumah-rumah, tujuannya untuk memudahkan pendataannya saja imbuh Yuhani.
Bagi rumah yang dipasangi stiker tapi kemudian melepasnya akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan penerima raskin. stikernya jangan dilepas kalau dilepas raskin tidak diberikantandasnya.
Rencannya raskin akan diberikan kepada penduduk miskin secara gratis dari pemerintah Tabalong mulai tahun 2016 nanti, sementara ini memang ada yang diberikan gratis tapi penduduk yang masuk kategori sangat miskin saja sedangkan yang miskin masih harus menebus sebagaimana aturan pusat yaitu harga per zak raskin isi 15 kilogram seharga Rp. 24.000,-
Dari data dinas sosial penerima raskin di Tabalong sebanyak sepuluh ribu lima puluh orang dan yang tergolong sangat miskin sebanyak 2.377 orang.
Untuk penerima tahun 2016 nanti Dinsos Tabalong masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik berapa warga yang berhak menerima beras gratis (boel)
http://korankontras.net/?p=576
Dinas Sosial tetap akan memasang stiker di rumah-rumah penduduk yang menerima beras gratis dari Pemkab Tabalong.
Meskipun di group media sosial warga Tabalong pemasangan stiker untuk penduduk miskin masih menjadi pro dan kontra, ini kalimatnya lain, kita hanya membeitahukan kalau ini adalah rumah penerima raskin gratis dari pemerintah terang Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Tabalong, H.Yuhani, S.Ag, S.SPd, M.Si kepada korankontras.net diruang kerjanya siang tadi (18/08).
Stiker untuk keluarga miskin penerima raskin sudah disiapkan oleh pihaknya tinggal memasang ke rumah-rumah, tujuannya untuk memudahkan pendataannya saja imbuh Yuhani.
Bagi rumah yang dipasangi stiker tapi kemudian melepasnya akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan penerima raskin. stikernya jangan dilepas kalau dilepas raskin tidak diberikantandasnya.
Rencannya raskin akan diberikan kepada penduduk miskin secara gratis dari pemerintah Tabalong mulai tahun 2016 nanti, sementara ini memang ada yang diberikan gratis tapi penduduk yang masuk kategori sangat miskin saja sedangkan yang miskin masih harus menebus sebagaimana aturan pusat yaitu harga per zak raskin isi 15 kilogram seharga Rp. 24.000,-
Dari data dinas sosial penerima raskin di Tabalong sebanyak sepuluh ribu lima puluh orang dan yang tergolong sangat miskin sebanyak 2.377 orang.
Untuk penerima tahun 2016 nanti Dinsos Tabalong masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik berapa warga yang berhak menerima beras gratis (boel)
http://korankontras.net/?p=576
Selasa, 18 Agustus 2015
Masyarakat Tobelo Terima Raskin Tidak Layak Dikonsumsi
Selasa, 18 Agustus 2015
kieraha.com- Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sangat minim terhadap kualitas beras bersubsidi, sehingga Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat tidak layak untuk di konsumsi.
Sungguh ironis, Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat ditemukan tidak layak untuk di konsumsi. Bahkan beras tersebut sudah menguning dan dipenuhi dengan kutu dan ulat-ulat kecil.
Salah satu Ibu Rumah Tangga di desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Mitsi, mengaku, beras raskin yang diterima di triwulan ketiga ini sangat memprihatinkan. Selain beras yang sudah menguning, beras yang dikonsumsi tersebut sudah penuh dengan kutu dan ulat-ulat kecil. “Beras kami bersihkan sangat lama dan hampir satu hari penuh karena harus dibersihkan kutu dan ulat-ulat kecil yang sudah tercampur dengan beras ,” jelas Mitsi warga Kali Upa kepada Kiera.com, Senin (17/8).
Ia menuturkan, seharusnya pemerintah dapat memperhatikan hal-hal tersebut sehingga masyarakat dalam memperoleh beras bantuan untuk rakyat miskin merupakan yang layak di konsumsi. “Beras yang sudah di masak ketika kami makan terasa asam,” jelasnya.
Demikian hal juga dibenarkan, Beatriks Y, selaku Ibu Rumah Tangga ini mengaku sudah kerap kali mendapatkan beras raskin yang dipenuhi kutu. Meski beras yang dipenuhi kutu, Ia sendiri merasa prihatin karena harus menikmati beras yang tidak layak. “Kami tetap saja makan, ketika mau masak beras di bersihkan sangat lama, sebab beras yang sudah tercampur dengan batu-batu kecil dan beras sangat kotor. Bukan hanya kami, di desa lain juga terima beras yang sama. Kalau beras tidak ada ulat-ulat kecil, berarti dipenuhi kutu dan batu-batu kecil,” jelasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam pemberitaan, Pemda Halut melalui Bagian Ekonomi dan Kesra Halut juga telah mengambil sampel beras untuk penyaluran beras. Namun dalam pantauan koran ini dilapangan, ternyata masih juga beras yang disalurkan dari Bulog Tobelo, yang kualitasnya patut dipertanyakan. (don)
http://kieraha.com/headline/masyarakat-tobelo-terima-raskin-tidak-layak-dikonsumsi/#.VdMPerLtmko
kieraha.com- Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sangat minim terhadap kualitas beras bersubsidi, sehingga Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat tidak layak untuk di konsumsi.
Sungguh ironis, Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat ditemukan tidak layak untuk di konsumsi. Bahkan beras tersebut sudah menguning dan dipenuhi dengan kutu dan ulat-ulat kecil.
Salah satu Ibu Rumah Tangga di desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Mitsi, mengaku, beras raskin yang diterima di triwulan ketiga ini sangat memprihatinkan. Selain beras yang sudah menguning, beras yang dikonsumsi tersebut sudah penuh dengan kutu dan ulat-ulat kecil. “Beras kami bersihkan sangat lama dan hampir satu hari penuh karena harus dibersihkan kutu dan ulat-ulat kecil yang sudah tercampur dengan beras ,” jelas Mitsi warga Kali Upa kepada Kiera.com, Senin (17/8).
Ia menuturkan, seharusnya pemerintah dapat memperhatikan hal-hal tersebut sehingga masyarakat dalam memperoleh beras bantuan untuk rakyat miskin merupakan yang layak di konsumsi. “Beras yang sudah di masak ketika kami makan terasa asam,” jelasnya.
Demikian hal juga dibenarkan, Beatriks Y, selaku Ibu Rumah Tangga ini mengaku sudah kerap kali mendapatkan beras raskin yang dipenuhi kutu. Meski beras yang dipenuhi kutu, Ia sendiri merasa prihatin karena harus menikmati beras yang tidak layak. “Kami tetap saja makan, ketika mau masak beras di bersihkan sangat lama, sebab beras yang sudah tercampur dengan batu-batu kecil dan beras sangat kotor. Bukan hanya kami, di desa lain juga terima beras yang sama. Kalau beras tidak ada ulat-ulat kecil, berarti dipenuhi kutu dan batu-batu kecil,” jelasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam pemberitaan, Pemda Halut melalui Bagian Ekonomi dan Kesra Halut juga telah mengambil sampel beras untuk penyaluran beras. Namun dalam pantauan koran ini dilapangan, ternyata masih juga beras yang disalurkan dari Bulog Tobelo, yang kualitasnya patut dipertanyakan. (don)
http://kieraha.com/headline/masyarakat-tobelo-terima-raskin-tidak-layak-dikonsumsi/#.VdMPerLtmko
Minggu, 16 Agustus 2015
Distribusi Raskin Tertutup Lebih Efektif
Sabtu, 15 Agustus 2015
KEBUMEN- Tidak seperti distribusi gas elpiji 3 kg, sistem yang diterapkan untuk pembagian raskin dilakukan secara tertutup. Kini, yang bisa mendapatkan raskin hanya pemilik kartu raskin.
Penerapan distribusi raskin sejak April tersebut sampai saat ini berjalan lancar dan cukup efektif. Hal itu dikatakan Kabag Perekonomian Setda Pemkab Kebumen Wahyu Siswanti. Menurutnya, penerapan distribusi raskin secara tertutup itu telah dianggarkan dalam APBD 2015.
Kartu raskin itu dibagikan ke desa melalui kecamatan. RTS yang mendapat jatah raskin memegang kartu dan saat mengambil harus menunjukkan kartunya. Dalam pengawasannya, Satgas raskin kecamatan memantau ke desa-desa. ‘’Datanya dari statistik,’’ kata Wahyu yang ditemui Suara Merdeka, kemarin. Setiap tahunnya, kata wahyu, ada pemutakhiran data.
Antara lain karena pindah rumah, ada duplikasi data, meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya, serta perubahan dari miskin menjadi kaya. Perubahan itu harus dilakukan oleh desa melalui musyawarah. Diharapkan, distribusi raskin secara tertutup itu semakin tepat sasaran. Jatahnya 15 kg per rumah tangga sasaran (RTS).
Untuk kuota raskin di Kebumen, berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2013 sebanyak 107.486 RTW. Dan pada tahun ini sudah mengawali pendataan dari statistik. ‘’Hasil pendataan tersebut ditunggu untuk program berikutnya,’’ imbuh Wahyu.
Pantau Kualitas
Untuk pembagian raskin 2015, pada Agustus telah diajukan menjelang Lebaran. Sehingga bulan ini tidak terima jatah raskin. Pertimbangannya untuk menjaga ketersediaan beras dan invlasi. Wahyu berharap, ada pengganti raskin Agustus. Namun dari pemerintah tidak ada.
Adapun untuk pengadaan raskin dilakukan oleh Bulog. Pihaknya selaku Satgas selalu memantau kualitasnya yakni harus memenuhi spesifikasi dan kualifikasi, di mana kadar air maksimall 14 persen, derajat sosok 95 persen, butir patah maksimal 20 persen, serta menir maksimal 2 persen.
‘’Raskin juga harus terbebas dari penyakit, bau busuk dan bahan kimia,’’ tandasnya. Pihaknya pun berkomitmen 2×24 jam siap mengganti jika terdapat raskin berkualitas jelek. Asalkan belum sampai ke titik sasaran atau dibagikan. (K5-42)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/distribusi-raskin-tertutup-lebih-efektif/
KEBUMEN- Tidak seperti distribusi gas elpiji 3 kg, sistem yang diterapkan untuk pembagian raskin dilakukan secara tertutup. Kini, yang bisa mendapatkan raskin hanya pemilik kartu raskin.
Penerapan distribusi raskin sejak April tersebut sampai saat ini berjalan lancar dan cukup efektif. Hal itu dikatakan Kabag Perekonomian Setda Pemkab Kebumen Wahyu Siswanti. Menurutnya, penerapan distribusi raskin secara tertutup itu telah dianggarkan dalam APBD 2015.
Kartu raskin itu dibagikan ke desa melalui kecamatan. RTS yang mendapat jatah raskin memegang kartu dan saat mengambil harus menunjukkan kartunya. Dalam pengawasannya, Satgas raskin kecamatan memantau ke desa-desa. ‘’Datanya dari statistik,’’ kata Wahyu yang ditemui Suara Merdeka, kemarin. Setiap tahunnya, kata wahyu, ada pemutakhiran data.
Antara lain karena pindah rumah, ada duplikasi data, meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya, serta perubahan dari miskin menjadi kaya. Perubahan itu harus dilakukan oleh desa melalui musyawarah. Diharapkan, distribusi raskin secara tertutup itu semakin tepat sasaran. Jatahnya 15 kg per rumah tangga sasaran (RTS).
Untuk kuota raskin di Kebumen, berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2013 sebanyak 107.486 RTW. Dan pada tahun ini sudah mengawali pendataan dari statistik. ‘’Hasil pendataan tersebut ditunggu untuk program berikutnya,’’ imbuh Wahyu.
Pantau Kualitas
Untuk pembagian raskin 2015, pada Agustus telah diajukan menjelang Lebaran. Sehingga bulan ini tidak terima jatah raskin. Pertimbangannya untuk menjaga ketersediaan beras dan invlasi. Wahyu berharap, ada pengganti raskin Agustus. Namun dari pemerintah tidak ada.
Adapun untuk pengadaan raskin dilakukan oleh Bulog. Pihaknya selaku Satgas selalu memantau kualitasnya yakni harus memenuhi spesifikasi dan kualifikasi, di mana kadar air maksimall 14 persen, derajat sosok 95 persen, butir patah maksimal 20 persen, serta menir maksimal 2 persen.
‘’Raskin juga harus terbebas dari penyakit, bau busuk dan bahan kimia,’’ tandasnya. Pihaknya pun berkomitmen 2×24 jam siap mengganti jika terdapat raskin berkualitas jelek. Asalkan belum sampai ke titik sasaran atau dibagikan. (K5-42)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/distribusi-raskin-tertutup-lebih-efektif/
Sabtu, 15 Agustus 2015
Gudang Beras Raskin di Cibinong Digrebek Tentara
Jumat, 14 AGUSTUS 2015
TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang dan tempat pengoplosan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kampung Tapos, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, digerebek petugas gabungan TNI dari Yonif 315 Garuda dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Jumat, 14 Agustus 2015.
Dalam penggerebekan petugas TNI mengamankan beras raskin sebanyak delapan ton raskin yang akan dijual ke pasaran. "Dalam DO yang mereka pegang, seharusnya raskin ini dikirim dan didistribusikan untuk masyarakat Kecamatan Sukamakmur, tapi malah diselundupkan," kata Komandan Yonif 315 Garuda Mayor Infanteri Irwan Budiana.
Saat digerebek, tentara mengamankan barang bukti delapan ton beras raskin yang sudah dipindahkan dari karung 'Bulog' ke karung beras lain dengan berbagai merek. Irwan mengaku tentara berhasil menangkap pemilik gudang, satu orang sopir truk, dan dua pegawainya.
"Pemilik gudang, yang juga pelaku, memerintahkan untuk mengganti karung beras 'Raskin Bulog' ke karung beras komersial, pelaku diketahui bernama Kim Yan, 42 tahun," kata dia.
Menurut Irwan, penggerebekan ini dipicu oleh adanya keluhan dari masyarakat. Warga mengadu setelah menemukan truk berisi raskin yang seharusnya didistribusikan untuk sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor malah diturunkan di gudang tersebut. "Mendapat laporan tersebut kami langsung melakukan pengintaian," kata dia.
Mayor Irawan mengatakan, saat digerebek, pemilik gudang sempat panik dan mencoba memberi uang suap pada petugas Yonif 315 Garuda. "Anggota kami sempat akan disuap oleh pelaku dan diberikan uang Rp 5 juta, akan tetapi ditolak mentah-mentah," katanya.
M. SIDIK PERMANA
http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/14/064692003/gudang-beras-raskin-di-cibinong-digrebek-tentara
TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang dan tempat pengoplosan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kampung Tapos, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, digerebek petugas gabungan TNI dari Yonif 315 Garuda dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Jumat, 14 Agustus 2015.
Dalam penggerebekan petugas TNI mengamankan beras raskin sebanyak delapan ton raskin yang akan dijual ke pasaran. "Dalam DO yang mereka pegang, seharusnya raskin ini dikirim dan didistribusikan untuk masyarakat Kecamatan Sukamakmur, tapi malah diselundupkan," kata Komandan Yonif 315 Garuda Mayor Infanteri Irwan Budiana.
Saat digerebek, tentara mengamankan barang bukti delapan ton beras raskin yang sudah dipindahkan dari karung 'Bulog' ke karung beras lain dengan berbagai merek. Irwan mengaku tentara berhasil menangkap pemilik gudang, satu orang sopir truk, dan dua pegawainya.
"Pemilik gudang, yang juga pelaku, memerintahkan untuk mengganti karung beras 'Raskin Bulog' ke karung beras komersial, pelaku diketahui bernama Kim Yan, 42 tahun," kata dia.
Menurut Irwan, penggerebekan ini dipicu oleh adanya keluhan dari masyarakat. Warga mengadu setelah menemukan truk berisi raskin yang seharusnya didistribusikan untuk sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor malah diturunkan di gudang tersebut. "Mendapat laporan tersebut kami langsung melakukan pengintaian," kata dia.
Mayor Irawan mengatakan, saat digerebek, pemilik gudang sempat panik dan mencoba memberi uang suap pada petugas Yonif 315 Garuda. "Anggota kami sempat akan disuap oleh pelaku dan diberikan uang Rp 5 juta, akan tetapi ditolak mentah-mentah," katanya.
M. SIDIK PERMANA
http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/14/064692003/gudang-beras-raskin-di-cibinong-digrebek-tentara
Jumat, 14 Agustus 2015
Selewengkan Jatah Raskin Senilai Rp 2,6 Miliar, Mantan Kades di Pamekasan Ditangkap
Kamis, 13 Agustus 2015
TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN - Mantan Kepala Desa (Kades) Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Mustahep (35), ditangkap aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, di rumahnya, Kamis (13/8/2015).
Ditangkapnya Mustahep, yang terlibat kasus penyimpangan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan kerugian sebesar Rp 2,6 miliar, berkaitan dengan turunnya kasasi Mahkamah Agung (MA), yang memutuskan Mustahep divonis 4 tahun penjara.
Proses penangkapan yang dipimpin Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Moertjahjanto, dibantu sejumlah aparat Polres Pamekasan, saat itu Mustahep tidak melakukan perlawanan, kecuali sejumlah keluarga yang menghendaki agar Mustahep tidak dibawa.
Meski Mustahep awalnya menolak untuk dibawa. Ia meminta penangkapan dirinya ditunda lain waktu, karena masih ada sesuatu yang harus dituntaskan, namun aparat tidak mengabulkan.
Karena khawatir Mustahep melarikan diri. Sehingga Mustahep ditangkap dan langsung dijebloskan ke Lapas Kelas II-A, Pamekasan.
Sebab sebelumnya, Musthep sudah diberi surat panggilan untuk menghadap penyidik Kejari Pamekasan, berkaitan dengan putusan kasasi MA.
Namun Mustahep tidak datang tanpa alasan yang jelas.
Kepada Surya, Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Moertjahjanto, mengatakan, eksekusi terhadap Mustahep ini, berdasarkan putusan MA Nomor 109/K/Pidsus/2015, tertanggal 3 Juni 2015.
http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/13/selewengkan-jatah-raskin-senilai-rp-26-miliar-mantan-kades-di-pamekasan-ditangkap
TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN - Mantan Kepala Desa (Kades) Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Mustahep (35), ditangkap aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, di rumahnya, Kamis (13/8/2015).
Ditangkapnya Mustahep, yang terlibat kasus penyimpangan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan kerugian sebesar Rp 2,6 miliar, berkaitan dengan turunnya kasasi Mahkamah Agung (MA), yang memutuskan Mustahep divonis 4 tahun penjara.
Proses penangkapan yang dipimpin Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Moertjahjanto, dibantu sejumlah aparat Polres Pamekasan, saat itu Mustahep tidak melakukan perlawanan, kecuali sejumlah keluarga yang menghendaki agar Mustahep tidak dibawa.
Meski Mustahep awalnya menolak untuk dibawa. Ia meminta penangkapan dirinya ditunda lain waktu, karena masih ada sesuatu yang harus dituntaskan, namun aparat tidak mengabulkan.
Karena khawatir Mustahep melarikan diri. Sehingga Mustahep ditangkap dan langsung dijebloskan ke Lapas Kelas II-A, Pamekasan.
Sebab sebelumnya, Musthep sudah diberi surat panggilan untuk menghadap penyidik Kejari Pamekasan, berkaitan dengan putusan kasasi MA.
Namun Mustahep tidak datang tanpa alasan yang jelas.
Kepada Surya, Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Moertjahjanto, mengatakan, eksekusi terhadap Mustahep ini, berdasarkan putusan MA Nomor 109/K/Pidsus/2015, tertanggal 3 Juni 2015.
http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/13/selewengkan-jatah-raskin-senilai-rp-26-miliar-mantan-kades-di-pamekasan-ditangkap
Rabu, 12 Agustus 2015
Tak Layak Dimakan, Beginilah Kondisi Beras Raskin
Selasa, 11 Agustus 2015
12 Ton diedarkan oleh Bulog di Madiun.
VIVA.co.id - Paerah, janda berusia 75 tahun, warga desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, duduk di kursi depan rumahnya sambil membersihkan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang baru diterima tiga hari lalu.
Beras itu bercampur dengan tanah, berbau apek, dan berwarna kecoklatan.
Paerah adalah salah satu penerima raskin yang tidak layak konsumsi. “Berasnya seperti ini, bagaimana mau dimasak. Kalau mau dimasak, harus dipoles lagi di penggilingan padi. Itu pun tetap saja masih apek nasinya,” tutur Paerah, Selasa 11 Agustus 2015.
Setiap dua bulan sekali, Paerah mendapat jatah raskin yang diambil di Kantor Desa Luworo. “Baru kali ini dapat yang paling jelek. Kalau sebelumnya, tidak begitu jelek berasnya,” tuturnya menggunakan bahasa Jawa.
Tidak hanya Paerah yang mengeluh, Sugiyem dan Sukemi, tetangga Paerah juga mengeluhkan hal yang sama. “Semua dapatnya, ya seperti ini, kadang-kadang ada binatangnya di karung beras,” kata Sukemi.
Menurut data di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, penerima raskin sebanyak 493 kepala keluarga (KK). “Yang dibagikan pada hari Jumat 7 Agustus 2015, itu dua bulan. Sehingga, semua yang terbagi ke penerima mencapai jumlah 14.790 kilogram raskin,” kata Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng, Citra Alifianingtyas.
Kata dia, karena ada laporan bahwa beras yang beredar tidak layak konsumsi, maka untuk sementara pembagian raskin dihentikan. “Sebanyak 2.760 kg yang masih berada di kantor desa, kemarin ditarik kembali oleh Bulog, dan akan diganti secepatnya. Namun, hingga hari ini, beras pengganti belum datang,” ujar Citra.
Sujono, kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Luworo, mengatakan bahwa Bulog harus segera mengganti beras. “Yang sudah terbagi pun seharusnya diganti dengan beras yang lebih bagus, yang layak untuk dikonsumsi. Sehingga, ini menjadi catatan bagi kami bahwa pembagian beras raskin ini harus disertai dengan kualitas yang bagus,” ujar Sujono.
Sementara itu, Kepala Bulog Madiun, Suharto Djabar belum bisa dihubungi terkait temuan beras untuk rakyat miskin yang tidak layak konsumsi ini. (asp)
12 Ton diedarkan oleh Bulog di Madiun.
 |
Beras raskin dari Bulog. (Adieb Ahsani/Madiun) (Adib Ahsani (Madiun))
VIVA.co.id - Paerah, janda berusia 75 tahun, warga desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, duduk di kursi depan rumahnya sambil membersihkan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang baru diterima tiga hari lalu.
Beras itu bercampur dengan tanah, berbau apek, dan berwarna kecoklatan.
Paerah adalah salah satu penerima raskin yang tidak layak konsumsi. “Berasnya seperti ini, bagaimana mau dimasak. Kalau mau dimasak, harus dipoles lagi di penggilingan padi. Itu pun tetap saja masih apek nasinya,” tutur Paerah, Selasa 11 Agustus 2015.
Setiap dua bulan sekali, Paerah mendapat jatah raskin yang diambil di Kantor Desa Luworo. “Baru kali ini dapat yang paling jelek. Kalau sebelumnya, tidak begitu jelek berasnya,” tuturnya menggunakan bahasa Jawa.
Tidak hanya Paerah yang mengeluh, Sugiyem dan Sukemi, tetangga Paerah juga mengeluhkan hal yang sama. “Semua dapatnya, ya seperti ini, kadang-kadang ada binatangnya di karung beras,” kata Sukemi.
Menurut data di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, penerima raskin sebanyak 493 kepala keluarga (KK). “Yang dibagikan pada hari Jumat 7 Agustus 2015, itu dua bulan. Sehingga, semua yang terbagi ke penerima mencapai jumlah 14.790 kilogram raskin,” kata Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng, Citra Alifianingtyas.
Kata dia, karena ada laporan bahwa beras yang beredar tidak layak konsumsi, maka untuk sementara pembagian raskin dihentikan. “Sebanyak 2.760 kg yang masih berada di kantor desa, kemarin ditarik kembali oleh Bulog, dan akan diganti secepatnya. Namun, hingga hari ini, beras pengganti belum datang,” ujar Citra.
Sujono, kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Luworo, mengatakan bahwa Bulog harus segera mengganti beras. “Yang sudah terbagi pun seharusnya diganti dengan beras yang lebih bagus, yang layak untuk dikonsumsi. Sehingga, ini menjadi catatan bagi kami bahwa pembagian beras raskin ini harus disertai dengan kualitas yang bagus,” ujar Sujono.
Sementara itu, Kepala Bulog Madiun, Suharto Djabar belum bisa dihubungi terkait temuan beras untuk rakyat miskin yang tidak layak konsumsi ini. (asp)
Senin, 10 Agustus 2015
Pindahkan Beras, 2 Truk Diselediki Polres Sumenep, Ada Apa?
Senin, 10 Agustus 2015
Raskin Jatim yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumenep diduga digelapkan setelah Polres Sumenep menemukan dua bak truk di Kecamatan Lenteng.
Madiunpos.com, SUMENEP — Polres Sumenep mengamankan dua truk yang diparkir di lapangan sepak bola Kecamatan Lenteng, Minggu (9/8/2015) malam. Awak kedua truk itu tengah memindahkan karung-karung yang diduga beras Program Beras untuk Keluarga Miskin (raskin) Jatim dari truk satu ke truk lainnya.
Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Hasanuddin, menyebut temuan beras yang diduga raskin Jatim tersebut masih dalam proses penyelidikan. Menurut dia, Polres Sumenep akan meminta keterangan sejumalah saksi terkait temuan beras di dalam dua bak truk itu.
“Kasus itu masih dalam proses penyelidikan. Tim penyidik Satuan Reskrim Polres Sumenep masih meminta keterangan sejumlah saksi atas temuan raskin di dua truk tersebut,” ujar Hasanuddin seperti diberitakan Kantor Berita Antara, Senin (10/8/2015).
Guna menyelidiki temuan beras yang diduga raskin Jatim itu, menurut Hasanuddin, tim Resmob Polres Sumenep langsung mengamankan truk beserta beras di dalam baknya. Kedua kendaraan besar itu adalah truk Fuso warna merah berpelat nomor M 91xx C dan satu truk warna kuning berpelat nomor P 88xx UN.
”Sejumlah kuli angkut memindahkan beras yang diduga raskin 2015 di truk warna kuning ke truk fuso. Informasi awal, beras diduga raskin yang diangkut truk warna kuning itu diambil dari rumah HR [warga Kecamatan Lenteng] dan selanjutnya dipindahkan ke truk Fuso,” kata Hasanuddin.
Selain HR, kedua sopir truk juga bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penggelapan raskin Jatim itu adalah JN yang merupakan sopir truk warna kuning dan RS sebagai sopir truk fuso.
Dikutip Madiunpos.com dari lamann Jatimprov.go.id, penerima raskin 2015 di Jawa Timur berjumlah 2.857.469 rumah tangga sasaran rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang besarnya mencapai 42.862 ton/bulan telah tersebar di 8.506 titik distribusi. RTS-PM menerima 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp1.600/kg. Penyaluran raskin 2015 di Jatim telah berlangsung sejak awal Februari.
http://jogja.solopos.com/baca/2015/08/10/raskin-jatim-pindahkan-beras-2-truk-diselediki-polres-sumenep-ada-apa-631734
Raskin Jatim yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumenep diduga digelapkan setelah Polres Sumenep menemukan dua bak truk di Kecamatan Lenteng.
Madiunpos.com, SUMENEP — Polres Sumenep mengamankan dua truk yang diparkir di lapangan sepak bola Kecamatan Lenteng, Minggu (9/8/2015) malam. Awak kedua truk itu tengah memindahkan karung-karung yang diduga beras Program Beras untuk Keluarga Miskin (raskin) Jatim dari truk satu ke truk lainnya.
Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Hasanuddin, menyebut temuan beras yang diduga raskin Jatim tersebut masih dalam proses penyelidikan. Menurut dia, Polres Sumenep akan meminta keterangan sejumalah saksi terkait temuan beras di dalam dua bak truk itu.
“Kasus itu masih dalam proses penyelidikan. Tim penyidik Satuan Reskrim Polres Sumenep masih meminta keterangan sejumlah saksi atas temuan raskin di dua truk tersebut,” ujar Hasanuddin seperti diberitakan Kantor Berita Antara, Senin (10/8/2015).
Guna menyelidiki temuan beras yang diduga raskin Jatim itu, menurut Hasanuddin, tim Resmob Polres Sumenep langsung mengamankan truk beserta beras di dalam baknya. Kedua kendaraan besar itu adalah truk Fuso warna merah berpelat nomor M 91xx C dan satu truk warna kuning berpelat nomor P 88xx UN.
”Sejumlah kuli angkut memindahkan beras yang diduga raskin 2015 di truk warna kuning ke truk fuso. Informasi awal, beras diduga raskin yang diangkut truk warna kuning itu diambil dari rumah HR [warga Kecamatan Lenteng] dan selanjutnya dipindahkan ke truk Fuso,” kata Hasanuddin.
Selain HR, kedua sopir truk juga bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penggelapan raskin Jatim itu adalah JN yang merupakan sopir truk warna kuning dan RS sebagai sopir truk fuso.
Dikutip Madiunpos.com dari lamann Jatimprov.go.id, penerima raskin 2015 di Jawa Timur berjumlah 2.857.469 rumah tangga sasaran rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang besarnya mencapai 42.862 ton/bulan telah tersebar di 8.506 titik distribusi. RTS-PM menerima 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp1.600/kg. Penyaluran raskin 2015 di Jatim telah berlangsung sejak awal Februari.
http://jogja.solopos.com/baca/2015/08/10/raskin-jatim-pindahkan-beras-2-truk-diselediki-polres-sumenep-ada-apa-631734
PMII Kecam Kinerja Bulog
Minggu, 9 Agustus 2015
Atas Ditemukannya Raskin Kualitas Jelek
BANJAR – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Ahmad Muhafid, mengecam keras kinerja Bulog atas ditemukannya puluhan kilogram beras miskin (raskin) kualitas jelek di Cibeureum RT 01 RW 14 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman.
“Kami mengecam keras Bulog dengan ditemukannya lagi raskin kualitas jelek,” ujarnya pada radartasikmalaya.com, Minggu (9/8/2015).
Dia sangat menyayangkan kinerja bulog yang tidak teliti dalam pendistribusian raskin di Kota Banjar. Terlebih kejadian ini bukan kali pertama, karena sebelumnya juga pernah terjadi kejadian serupa. “Kami jelas sangat menyayangkan hal ini terjadi lagi. Itu menandakan kinerja Bulog yang tidak teliti dalam pendistribusian raskin,” kata Ahmad.
Untuk itu PMII akan mendesak Pemerintah Kota Banjar, untuk memberikan peringatan tegas kepada pihak Bulog. Sebab, pihaknya menilai raskin berkualitas jelek sama halnya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Kata dia, meski pada akhirnya akan diganti oleh Bulog, namun Ahmad menyayangkan kejadian tersebut terulang lagi. “Kami juga berharap, semoga kejadian ini tidak terulang kembali, sehingga masyarakat Kota Banjar tidak dirugikan oleh beras raskin berkualitas jelek,” tukas Ahmad. (agp)
http://www.radartasikmalaya.com/kota-banjar/2015/pmii-kecam-kinerja-bulog.html
Atas Ditemukannya Raskin Kualitas Jelek
BANJAR – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Ahmad Muhafid, mengecam keras kinerja Bulog atas ditemukannya puluhan kilogram beras miskin (raskin) kualitas jelek di Cibeureum RT 01 RW 14 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman.
“Kami mengecam keras Bulog dengan ditemukannya lagi raskin kualitas jelek,” ujarnya pada radartasikmalaya.com, Minggu (9/8/2015).
Dia sangat menyayangkan kinerja bulog yang tidak teliti dalam pendistribusian raskin di Kota Banjar. Terlebih kejadian ini bukan kali pertama, karena sebelumnya juga pernah terjadi kejadian serupa. “Kami jelas sangat menyayangkan hal ini terjadi lagi. Itu menandakan kinerja Bulog yang tidak teliti dalam pendistribusian raskin,” kata Ahmad.
Untuk itu PMII akan mendesak Pemerintah Kota Banjar, untuk memberikan peringatan tegas kepada pihak Bulog. Sebab, pihaknya menilai raskin berkualitas jelek sama halnya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Kata dia, meski pada akhirnya akan diganti oleh Bulog, namun Ahmad menyayangkan kejadian tersebut terulang lagi. “Kami juga berharap, semoga kejadian ini tidak terulang kembali, sehingga masyarakat Kota Banjar tidak dirugikan oleh beras raskin berkualitas jelek,” tukas Ahmad. (agp)
http://www.radartasikmalaya.com/kota-banjar/2015/pmii-kecam-kinerja-bulog.html
Minggu, 09 Agustus 2015
Ditemukan Raskin Berkualitas Buruk, DPRD Banjar Akan Panggil Bulog Ciamis
Sabtu, 8 Agustus 2015
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Komisi I DPRD Kota Banjar mengagendakan pemanggilan pihak Sub Divre Bulog Ciamis, terkait temuan beras berkualitas jelek dan berkutu untuk rakyat miskin (raskin) di Kota Banjar.
“Kami akan memanggil Bulog Ciamis guna meminta penjelasan dan mengetahui pokok permasalahan kejadian tersebut. Dan surat pemanggilan telah kami layangkan untuk hadir pada hari Senin (10/08/2015) besok,” kata ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, Natsir, kepada HR Online, via telepon seluler, Sabtu (08/08/2015).
Dijelaskan Natsir, pemanggilan itu selain menindaklanjuti laporan dan keluhan dari rumah tangga sasaran (RTS), juga DPRD Banjar sendiri menilai Bulog selaku badan penyangga pangan dinilai kurang memperhatikan raskin yang disalurkannya.
“Kejadian itu bukan yang pertama di Banjar, sebab sebelumnya juga terjadi hal serupa yakni pada bulan Februari dan Maret 2015. Makanya Bulog dipanggil bagaimana tanggungjawab serta langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tukasnya.
Meski pada kenyataannya Bulog melakukan penggantian. Namun, tidak hanya sebatas selesai dengan penggantian saja. Artinya, itu belum sampai menyelesaikan persoalan.
“Jika tak ada solusi lebih tepat dan pengawasan yang lebih ketat, hal demikian tidak menutup kemungkinan akan terus terulang kembali. Memang Bulog sudah memiliki standar operasional, akan tetapi apakah hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan,” ujar Natsir.
Untuk itu, pihaknya akan mempertanyakan sejauhmana SOP tersebut dijalankan. Dia menduga raskin yang dikirim bukan pembelian dari petani atau mitra di Banjar, sebab kualitas petani di Banjar ini cukup bagus.
“Selain Bulog yang dipanggil, dalam waktu bersamaan kami sekaligus memanggil Dinas Sosial Kota Banjar dan Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjar. Penganggaran dan teknisnya ada pada OPD tersebut, jadi harus sama-sama memberi penjelasan,” jelasnya.
Tak menutup kemungkinan juga pihaknya akan menghadirkan sang pelapor yaitu RTS penerima raskin. Agar semuanya selesai dan jelas, jadi dibutuhkan duduk bersama. (Nanks/R5/HR-Online)
http://www.harapanrakyat.com/2015/08/ditemukan-raskin-berkualitas-buruk-dprd-banjar-akan-panggil-bulog-ciamis/
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Komisi I DPRD Kota Banjar mengagendakan pemanggilan pihak Sub Divre Bulog Ciamis, terkait temuan beras berkualitas jelek dan berkutu untuk rakyat miskin (raskin) di Kota Banjar.
“Kami akan memanggil Bulog Ciamis guna meminta penjelasan dan mengetahui pokok permasalahan kejadian tersebut. Dan surat pemanggilan telah kami layangkan untuk hadir pada hari Senin (10/08/2015) besok,” kata ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, Natsir, kepada HR Online, via telepon seluler, Sabtu (08/08/2015).
Dijelaskan Natsir, pemanggilan itu selain menindaklanjuti laporan dan keluhan dari rumah tangga sasaran (RTS), juga DPRD Banjar sendiri menilai Bulog selaku badan penyangga pangan dinilai kurang memperhatikan raskin yang disalurkannya.
“Kejadian itu bukan yang pertama di Banjar, sebab sebelumnya juga terjadi hal serupa yakni pada bulan Februari dan Maret 2015. Makanya Bulog dipanggil bagaimana tanggungjawab serta langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tukasnya.
Meski pada kenyataannya Bulog melakukan penggantian. Namun, tidak hanya sebatas selesai dengan penggantian saja. Artinya, itu belum sampai menyelesaikan persoalan.
“Jika tak ada solusi lebih tepat dan pengawasan yang lebih ketat, hal demikian tidak menutup kemungkinan akan terus terulang kembali. Memang Bulog sudah memiliki standar operasional, akan tetapi apakah hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan,” ujar Natsir.
Untuk itu, pihaknya akan mempertanyakan sejauhmana SOP tersebut dijalankan. Dia menduga raskin yang dikirim bukan pembelian dari petani atau mitra di Banjar, sebab kualitas petani di Banjar ini cukup bagus.
“Selain Bulog yang dipanggil, dalam waktu bersamaan kami sekaligus memanggil Dinas Sosial Kota Banjar dan Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjar. Penganggaran dan teknisnya ada pada OPD tersebut, jadi harus sama-sama memberi penjelasan,” jelasnya.
Tak menutup kemungkinan juga pihaknya akan menghadirkan sang pelapor yaitu RTS penerima raskin. Agar semuanya selesai dan jelas, jadi dibutuhkan duduk bersama. (Nanks/R5/HR-Online)
http://www.harapanrakyat.com/2015/08/ditemukan-raskin-berkualitas-buruk-dprd-banjar-akan-panggil-bulog-ciamis/
Sabtu, 08 Agustus 2015
DPRD Kota Banjar Panggil Bulog Ciamis Soal Raskin Jelek
Sabtu, 8 Agustus 2015
BANJAR,(PRLM).- Menindak lanjuti temuan beras untuk rakyat miskinjatah Bulan Agustus 2015, yang dinilai jelek, kusam, berkutu serta bau, DPRD Kota Banjar memanggil pihak Bulog Divisi Regional Ciamis. Badan penyangga pangan dinilai kurang memerhatikan raskin yang hendak disalurkan ke rumah tangga sasaran.
"Kami sepakat untuk memanggil pihak Bulog Ciamis selaku penyalur raskin di wilayah Kota Banjar. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, apabila tidak ada masyarkat yang komplain dengan kualitas beras tersebut," tutur Bambang Suprayogi, anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Jumat (7/8/2015).
Dia mengungkapkan pemanggilan Bulog Divre Ciamis sudah disepakati oleh anggota lainnya. Direncanakan pemanggilan dilaksanakan pada hari Senin ( 10/8/2015). Salah satu hal mendasar yang hendak ditanyakan menyangkut raskin yang berkualitas jelek.
"Kejadian itu bukan yang pertama, sebab sebelumnya juga terjadi hal serupa, ada rumah tangga sasaran yang mengeluh soal kualitas raskin yang diterimanya. Hal itu kemudian ditanggapi oleh Bulog dengan mengganti beras tersebut," katanya.
Bambang yang didampingi Ketua Komisi 1 DPRD Kota banjar Nashir, menambahkan bahwa persoalan raskin dengan kualitas jelek yang dikeluhkan oleh rumah tangga sasaran (RTS) tidak hanya selesai dengan penggantian. Akan tetapi, hal tersebut harus dicari akar permasalahannya.
"Apabila ditemukan raskin kualitas jelek atau di bawah standar, kemudian selesai begitu saja dengan diganti, tidak menyelesaikan persoalan, sebab tidak menutup kemungkinan hal serupa kembali terulang. Kami kira harus dicari solusi yang lebih tepat, seperti pengawasan lebih diperketat," jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menegaskan bahwa persoalan raskin yang dikomplain, tidak hanya sebatas banyak atau sedikitnya RTS yang mengeluh dan melayangkan kompalin. Sebab hal itu merupakan persoalan serius, karena menyangkut tingkat kepercayaan dan kesehatan warga penerima raskin.
"Memang Bulog sudah memiliki standar operasional, akan tetapi apakan hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan. Yang pasti, kami di DPRD segera memanggil Bulog Ciamis, agar menjelaskan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi," kata Bambang.
Sementara itu ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Nashir mengungkapkan pemanggilan Bulog Ciamis terkait dengan raskin bermutu jelek, dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (10/8/2015). Pemanggilan tersebut untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab serta langkah antisipasi agar kejadian seruupa tidak terulang kembali.
"Pemanggilan itu sudah diagendakan. Kami minta penjelasan Bulog soal raskin yang dikomplain oleh warga karena dinilai jelek," tuturnya.
Sebelumnya kepala Sub Divisi Regional Bulog Ciamis, Cecep panji Nadya menegaskan bahwa siap untuk mengganti raskin yang rusak. Raskin yang disalurkan untuk Kota Banjar pada bulan Agustus, merupakan hasil pengadaan pada Bulan Mei 2015.
Dia menegaskan bahwa raskin yang disalurkan sesuai dengan standar yang teklah ditetapkan pemerintah, seperti persentase bulir patah atau broken dan lainnya. Kualitas raskin yang disalurkan adalah kelas medium.
Keluhan jeleknya kualitas raskin terjadi di wilayah RT 1/RW14 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan/Kota Banjar. Beras tersebut belum dibagikan ke RTS, karena setelah dicek, ternyata kualitas raskin jelek. Selain kusam, bau, banyak kutu yang sudah mati, banyak bulir patah, serta beras rapuh.(Nurhandoko Wiyoso/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/08/07/337475/dprd-kota-banjar-panggil-bulog-ciamis-soal-raskin-jelek
BANJAR,(PRLM).- Menindak lanjuti temuan beras untuk rakyat miskinjatah Bulan Agustus 2015, yang dinilai jelek, kusam, berkutu serta bau, DPRD Kota Banjar memanggil pihak Bulog Divisi Regional Ciamis. Badan penyangga pangan dinilai kurang memerhatikan raskin yang hendak disalurkan ke rumah tangga sasaran.
"Kami sepakat untuk memanggil pihak Bulog Ciamis selaku penyalur raskin di wilayah Kota Banjar. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, apabila tidak ada masyarkat yang komplain dengan kualitas beras tersebut," tutur Bambang Suprayogi, anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Jumat (7/8/2015).
Dia mengungkapkan pemanggilan Bulog Divre Ciamis sudah disepakati oleh anggota lainnya. Direncanakan pemanggilan dilaksanakan pada hari Senin ( 10/8/2015). Salah satu hal mendasar yang hendak ditanyakan menyangkut raskin yang berkualitas jelek.
"Kejadian itu bukan yang pertama, sebab sebelumnya juga terjadi hal serupa, ada rumah tangga sasaran yang mengeluh soal kualitas raskin yang diterimanya. Hal itu kemudian ditanggapi oleh Bulog dengan mengganti beras tersebut," katanya.
Bambang yang didampingi Ketua Komisi 1 DPRD Kota banjar Nashir, menambahkan bahwa persoalan raskin dengan kualitas jelek yang dikeluhkan oleh rumah tangga sasaran (RTS) tidak hanya selesai dengan penggantian. Akan tetapi, hal tersebut harus dicari akar permasalahannya.
"Apabila ditemukan raskin kualitas jelek atau di bawah standar, kemudian selesai begitu saja dengan diganti, tidak menyelesaikan persoalan, sebab tidak menutup kemungkinan hal serupa kembali terulang. Kami kira harus dicari solusi yang lebih tepat, seperti pengawasan lebih diperketat," jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menegaskan bahwa persoalan raskin yang dikomplain, tidak hanya sebatas banyak atau sedikitnya RTS yang mengeluh dan melayangkan kompalin. Sebab hal itu merupakan persoalan serius, karena menyangkut tingkat kepercayaan dan kesehatan warga penerima raskin.
"Memang Bulog sudah memiliki standar operasional, akan tetapi apakan hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan. Yang pasti, kami di DPRD segera memanggil Bulog Ciamis, agar menjelaskan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi," kata Bambang.
Sementara itu ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Nashir mengungkapkan pemanggilan Bulog Ciamis terkait dengan raskin bermutu jelek, dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (10/8/2015). Pemanggilan tersebut untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab serta langkah antisipasi agar kejadian seruupa tidak terulang kembali.
"Pemanggilan itu sudah diagendakan. Kami minta penjelasan Bulog soal raskin yang dikomplain oleh warga karena dinilai jelek," tuturnya.
Sebelumnya kepala Sub Divisi Regional Bulog Ciamis, Cecep panji Nadya menegaskan bahwa siap untuk mengganti raskin yang rusak. Raskin yang disalurkan untuk Kota Banjar pada bulan Agustus, merupakan hasil pengadaan pada Bulan Mei 2015.
Dia menegaskan bahwa raskin yang disalurkan sesuai dengan standar yang teklah ditetapkan pemerintah, seperti persentase bulir patah atau broken dan lainnya. Kualitas raskin yang disalurkan adalah kelas medium.
Keluhan jeleknya kualitas raskin terjadi di wilayah RT 1/RW14 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan/Kota Banjar. Beras tersebut belum dibagikan ke RTS, karena setelah dicek, ternyata kualitas raskin jelek. Selain kusam, bau, banyak kutu yang sudah mati, banyak bulir patah, serta beras rapuh.(Nurhandoko Wiyoso/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/08/07/337475/dprd-kota-banjar-panggil-bulog-ciamis-soal-raskin-jelek
Bulog Akui Banyak Raskin Berkualitas Buruk
Jumat, 07 Agustus 2015
JAKARTA - Beras untuk keluarga miskin (raskin) dikeluhkan banyak kalangan karena kualitasnya yang rendah. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan raskin berkutu dan bau.
Bulog pun tak menampik adanya raskin dengan kualitas buruk. Kepala Bidang Humas Perum Bulog Muhson mengakui bahwa tak semua raskin yang didistribusikan BUMN pangan itu berkualitas baik. Terlebih, raskin yang didistribusikan Bulog jumlahnya tidak sedikit.
"Kalau ada yang menyatakan seperti itu (kualitas raskin buruk, red), kami nggak menutup kemungkinan kalau di antara jutaan ton sak-sak itu ada yang kurang baik. Mungkin kena hujan atau lembab. Kami nggak menutup mata kalau ada yang kurang baik," ujar Muhson kepada JPNN.com, Jumat (7/8).
Meski demikian, Muhson menegaskan bahwa Bulog tetap berkoordinasi dengan pihak lain di lapangan agar warga mendapat raskin berkualitas baik. Salah satunya dengan menyemprot gudang penyimpanan raskin bila ada serbuan hama.
"Misalnya dalam pemeriksaan raskin ada gurem yang berterbangan, kami akan semprot biar hilang. Kami terus berkoordinasi di lapangan. Jadi prinsipnya, kami selalu terbuka untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," tandas Muhson.(chi/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/07/319276/Bulog-Akui-Banyak-Raskin-Berkualitas-Buruk-
JAKARTA - Beras untuk keluarga miskin (raskin) dikeluhkan banyak kalangan karena kualitasnya yang rendah. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan raskin berkutu dan bau.
Bulog pun tak menampik adanya raskin dengan kualitas buruk. Kepala Bidang Humas Perum Bulog Muhson mengakui bahwa tak semua raskin yang didistribusikan BUMN pangan itu berkualitas baik. Terlebih, raskin yang didistribusikan Bulog jumlahnya tidak sedikit.
"Kalau ada yang menyatakan seperti itu (kualitas raskin buruk, red), kami nggak menutup kemungkinan kalau di antara jutaan ton sak-sak itu ada yang kurang baik. Mungkin kena hujan atau lembab. Kami nggak menutup mata kalau ada yang kurang baik," ujar Muhson kepada JPNN.com, Jumat (7/8).
Meski demikian, Muhson menegaskan bahwa Bulog tetap berkoordinasi dengan pihak lain di lapangan agar warga mendapat raskin berkualitas baik. Salah satunya dengan menyemprot gudang penyimpanan raskin bila ada serbuan hama.
"Misalnya dalam pemeriksaan raskin ada gurem yang berterbangan, kami akan semprot biar hilang. Kami terus berkoordinasi di lapangan. Jadi prinsipnya, kami selalu terbuka untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," tandas Muhson.(chi/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/07/319276/Bulog-Akui-Banyak-Raskin-Berkualitas-Buruk-
Jumat, 07 Agustus 2015
Beras Raskin Berkutu Beredar
Jumat, 07 Agustus 2015
JAKARTA-Masyarakat semakin resah dengan beredarnya beras untuk rakyat miskin (raskin) yang mengandung kutu. Menyikapi masalah tersebut ratusan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti pemuda, mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) di Jakarta pada Kamis (6/8).
Koordinator Lapangan AMRI Iwan Muhamad menyampaikan beberapa hari terakhir masyarakat sangat resah dengan adanya isu soal raskin kutu. Meskipun kebenaran dari isu tersebut belum dibuktikan tetapi berangkat dari pengalaman- pengalaman sebelumnya masalah menyangkut raskin yang berkualitas buruk kerap terjadi. Akibatnya, isu soal beredarnya raskin berkutu tersebut membuat masyarakat kia khawatir, sebab bisa saja isu itu benar-benar terjadi.
“Kami minta Bulog segera memperbaiki distribusi raskin yang kualitasnya buruk tersebut. Secara ekonomi kami memang tak memiliki apa-apa tetapi janganlah mempersulit hidup kami dengan raskin yang berkutu atau berkualitas buruk. Sebagai orang miskin kami punya hak untuk mendapatkan perhatian dari negara dan negara punya tanggung jawab untuk memperhatikan nasib kami,”ungkapnya.
Iwan berpendapat, dari tahun ke tahun masalah distribusi pangan selalu saja terjadi. Kendatipun pimpinan Bulog diganti tetap saja persoalan ini tak dapat dihentikan. Ia berpendapat hal itu tak terlepas dari manajemen Bulog yang memang dikuasai oleh mafia pangan itu sendiri. Sudah begitu lama Bulog dibajak oleh sekumpulan mafia.
Dampak dari permainan para mafia itu terangnya ialah adanya raskin yang berkutu. Kebijakan membeli beras bukan gabah yang lebih awet disimpan menjadi pemicu terjadinya beras yang busuk dan dipenuhi kutu. Dalam hal ini diduga kuat adanya kerja sama antara oknum di tubuh Bulog dengan mafia-mafia beras yang menguasai penggilingan padi, sehingga Bulog lebih memilih membeli beras ketimbang gabah.
“Kami juga menduga barang yang sama hanya berputarputar dari gudang ke gudang untuk menguburkan kasus pembelian fiktif, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang selanjutnya mengakibatkan buruknya kualitas beras,”paparnya. ers/E-9
http://www.koran-jakarta.com/?34092-beras%20raskin%20berkutu%20beredar
JAKARTA-Masyarakat semakin resah dengan beredarnya beras untuk rakyat miskin (raskin) yang mengandung kutu. Menyikapi masalah tersebut ratusan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti pemuda, mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) di Jakarta pada Kamis (6/8).
Koordinator Lapangan AMRI Iwan Muhamad menyampaikan beberapa hari terakhir masyarakat sangat resah dengan adanya isu soal raskin kutu. Meskipun kebenaran dari isu tersebut belum dibuktikan tetapi berangkat dari pengalaman- pengalaman sebelumnya masalah menyangkut raskin yang berkualitas buruk kerap terjadi. Akibatnya, isu soal beredarnya raskin berkutu tersebut membuat masyarakat kia khawatir, sebab bisa saja isu itu benar-benar terjadi.
“Kami minta Bulog segera memperbaiki distribusi raskin yang kualitasnya buruk tersebut. Secara ekonomi kami memang tak memiliki apa-apa tetapi janganlah mempersulit hidup kami dengan raskin yang berkutu atau berkualitas buruk. Sebagai orang miskin kami punya hak untuk mendapatkan perhatian dari negara dan negara punya tanggung jawab untuk memperhatikan nasib kami,”ungkapnya.
Iwan berpendapat, dari tahun ke tahun masalah distribusi pangan selalu saja terjadi. Kendatipun pimpinan Bulog diganti tetap saja persoalan ini tak dapat dihentikan. Ia berpendapat hal itu tak terlepas dari manajemen Bulog yang memang dikuasai oleh mafia pangan itu sendiri. Sudah begitu lama Bulog dibajak oleh sekumpulan mafia.
Dampak dari permainan para mafia itu terangnya ialah adanya raskin yang berkutu. Kebijakan membeli beras bukan gabah yang lebih awet disimpan menjadi pemicu terjadinya beras yang busuk dan dipenuhi kutu. Dalam hal ini diduga kuat adanya kerja sama antara oknum di tubuh Bulog dengan mafia-mafia beras yang menguasai penggilingan padi, sehingga Bulog lebih memilih membeli beras ketimbang gabah.
“Kami juga menduga barang yang sama hanya berputarputar dari gudang ke gudang untuk menguburkan kasus pembelian fiktif, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang selanjutnya mengakibatkan buruknya kualitas beras,”paparnya. ers/E-9
http://www.koran-jakarta.com/?34092-beras%20raskin%20berkutu%20beredar
Polisi Usut Korupsi Raskin Senilai Rp2 Miliar di Biak
Jum'at, 7 Agustus 2015
BIAK - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor, Papua, menduga ada korupsi beras miskin (raskin) di Distrik Samofa senilai Rp2 miliar. Dugaan itu kini sedang diusut.
Kapolres Biak Numfor AKBP Hadi Wahyudi mengatakan, penyidikan dugaan korupsi raskin itu akan diusut hingga tuntas. Pelakunya akan dihukum sesuai aturan.
"Siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi raskin di Distrik Samofa akan ditindak tegas hingga ke proses peradilan," ujarnya, Jumat (7/8/2015).
Ia menambahkan, penanganan kasus itu kini sudah sampai pada proses pemeriksaan saksi. Barang bukti juga dikumpulkan guna menetapkan tersangka.
"Saya harap dalam waktu dekat sudah ditetapkan tersangkanya sesuai dengan temuan barang bukti dan keterangan saksi yang sedang diperiksa," ucap Hadi.
(abp)
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/340/1192028/polisi-usut-korupsi-raskin-senilai-rp2-miliar-di-biak
BIAK - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor, Papua, menduga ada korupsi beras miskin (raskin) di Distrik Samofa senilai Rp2 miliar. Dugaan itu kini sedang diusut.
Kapolres Biak Numfor AKBP Hadi Wahyudi mengatakan, penyidikan dugaan korupsi raskin itu akan diusut hingga tuntas. Pelakunya akan dihukum sesuai aturan.
"Siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi raskin di Distrik Samofa akan ditindak tegas hingga ke proses peradilan," ujarnya, Jumat (7/8/2015).
Ia menambahkan, penanganan kasus itu kini sudah sampai pada proses pemeriksaan saksi. Barang bukti juga dikumpulkan guna menetapkan tersangka.
"Saya harap dalam waktu dekat sudah ditetapkan tersangkanya sesuai dengan temuan barang bukti dan keterangan saksi yang sedang diperiksa," ucap Hadi.
(abp)
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/340/1192028/polisi-usut-korupsi-raskin-senilai-rp2-miliar-di-biak
Tolak Beras Tak Layak, Bulog Didemo Masyarakat
Kamis, 06 Agustus 2015
Akibat temuan beras miskin yang tak layak konsumsi, Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di depan kantor Bulog.
MajalahKartini.co.id - Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di depan kantot BULOG Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (6/8).
Koordinator Lapangan Aksi Mustari Sulaeman mendesak Kementrian BUMN segera merombak kepengurusan di BULOG agar sinergis dan kompetibel dengan program "Kedaulatan pangan" dalam Visi Nawa Cita pemerintahan Jokowi-Jk saat diwawancarai. "Kami meminta agar pemerintah lewat kementerian BUMN segera merombak kepengurusan di BULOG," ucapnya.
Seperti diketahui bahwa warga kebayoran lama yang juga terlibat dalam masa aksi menemukan temuan di lapangan yang mana beras murah atau beras miskin yang mereka beli dan konsumsi dinilai masih sangat buruk, jenis beras murah tersebut menguning dan berkutu," ujar Mustari.
"Warga kebayoran lama mendapati beras murah yang sudah menguning dan berkutu, apakah ini yang bulog atau pemerintah berikan untuk rakyat kecil?" kata mustari.
Selain itu, diduga pula barang yang sama hanya berputar-putar dari gudang kegudang untuk mengaburkan kasus "pembelian fiktif" yang dilakukan oleh oknum di tubuh BULOG yang bekerja sama dengan rekanan, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang menyebabkan busuk dan berkutu.
Kasus-kasus kebiasaan impor pangan di masa lalu, pengadaan beras dan kebutuhan pokok lainnya dinilai menunjukkan pula kinerja buruk di lingkungan BULOG, sehingga Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih meminta pemerintah khusunya melalui Kementrian BUMN segera menindak lanjuti persoalan tersebut demi kemakmuran masyarakat. (Foto: ANT FOTO/Dhedez Anggara)
Akibat temuan beras miskin yang tak layak konsumsi, Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di depan kantor Bulog.
MajalahKartini.co.id - Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di depan kantot BULOG Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (6/8).
Koordinator Lapangan Aksi Mustari Sulaeman mendesak Kementrian BUMN segera merombak kepengurusan di BULOG agar sinergis dan kompetibel dengan program "Kedaulatan pangan" dalam Visi Nawa Cita pemerintahan Jokowi-Jk saat diwawancarai. "Kami meminta agar pemerintah lewat kementerian BUMN segera merombak kepengurusan di BULOG," ucapnya.
Seperti diketahui bahwa warga kebayoran lama yang juga terlibat dalam masa aksi menemukan temuan di lapangan yang mana beras murah atau beras miskin yang mereka beli dan konsumsi dinilai masih sangat buruk, jenis beras murah tersebut menguning dan berkutu," ujar Mustari.
"Warga kebayoran lama mendapati beras murah yang sudah menguning dan berkutu, apakah ini yang bulog atau pemerintah berikan untuk rakyat kecil?" kata mustari.
Selain itu, diduga pula barang yang sama hanya berputar-putar dari gudang kegudang untuk mengaburkan kasus "pembelian fiktif" yang dilakukan oleh oknum di tubuh BULOG yang bekerja sama dengan rekanan, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang menyebabkan busuk dan berkutu.
Kasus-kasus kebiasaan impor pangan di masa lalu, pengadaan beras dan kebutuhan pokok lainnya dinilai menunjukkan pula kinerja buruk di lingkungan BULOG, sehingga Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih meminta pemerintah khusunya melalui Kementrian BUMN segera menindak lanjuti persoalan tersebut demi kemakmuran masyarakat. (Foto: ANT FOTO/Dhedez Anggara)
Pemerintah Harus Perbaiki Kualitas Raskin
Kamis, 6 Agustus 2015
JAKARTA - Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) meminta pemerintah memperbaiki kualitas Raskin (beras miskin). Pasalnya, raskin yang didapat masyarakat saat ini berkualitas kurang baik.
"Beras miskin tidak seharusnya berkutu, bau, ini harus diperbaiki, bebaskan bulog dari mafia pangan, kata koordinator AMIR, Ikhwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (6/8/2015).
Ikhwan menyebutkan, buruknya kualitas beras miskin itu tidak terlepas dari lemahnya manajemen Bulog dalam mengelola dan menyimpan beras-beras yang sudah di panen.
Dirinya juga meminta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menindak pihak-pihak yang menjadikan raskin sebagai komoditas untuk mencari keuntungan pihak tertentu.
Menurut Ikhwan, PT Bulog (Persero) yang merupakan perusahaan pelat merah harus mengubah kebijakan dalam membeli beras. Di mana, bukan gabah yang seharusnya dibeli oleh Bulog melainkan beras langsung agar lebih awet dalam penyimpanannya.
"Meski kita hanya rakyat biasa, kita juga memiliki hak untuk mendapatkan beras yang layak, kami masyarakat miskin bukan ayam, tidak sepantasnya pula di ransum beras busuk dan kutuan," tandasnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/06/320/1191718/pemerintah-harus-perbaiki-kualitas-raskin
JAKARTA - Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) meminta pemerintah memperbaiki kualitas Raskin (beras miskin). Pasalnya, raskin yang didapat masyarakat saat ini berkualitas kurang baik.
"Beras miskin tidak seharusnya berkutu, bau, ini harus diperbaiki, bebaskan bulog dari mafia pangan, kata koordinator AMIR, Ikhwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (6/8/2015).
Ikhwan menyebutkan, buruknya kualitas beras miskin itu tidak terlepas dari lemahnya manajemen Bulog dalam mengelola dan menyimpan beras-beras yang sudah di panen.
Dirinya juga meminta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menindak pihak-pihak yang menjadikan raskin sebagai komoditas untuk mencari keuntungan pihak tertentu.
Menurut Ikhwan, PT Bulog (Persero) yang merupakan perusahaan pelat merah harus mengubah kebijakan dalam membeli beras. Di mana, bukan gabah yang seharusnya dibeli oleh Bulog melainkan beras langsung agar lebih awet dalam penyimpanannya.
"Meski kita hanya rakyat biasa, kita juga memiliki hak untuk mendapatkan beras yang layak, kami masyarakat miskin bukan ayam, tidak sepantasnya pula di ransum beras busuk dan kutuan," tandasnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/06/320/1191718/pemerintah-harus-perbaiki-kualitas-raskin
Kamis, 06 Agustus 2015
Kualitas Raskin Rendah, Warga Jakarta Bakal Serbu Kantor Bulog
Kamis, 6 Agustus 2015
Liputan6.com, Jakarta - Ratusan warga DKI Jakarta bakal menyerbu kantor pusat Perum Bulog yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (6/8/2015). Datangnya warga DKI Jakarta ke kantor Bulog tersebut untuk menuntut peningkatan kualitas beras miskin (raskin) yang selama ini sudah didistribusikan.
Koordinator aksi, Ikhwan mengungkapkan diharapkan dengan adanya tindak protes dari berbagai kalangan masyarakat miskin untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini, ke depan Bulog dapat meningkatkan kualitas raskinnya.
"Iya benar, ratusan orang, itu terdiri dari gabungan para kaum miskin kota di Jakarta," kata Ikhwan saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (6/8/2015).
Setelah melakukan orasi di kantor Bulog dan diharapkan dapat bermediasi dengan jajaran Direksi Perum Bulog, Ikhwan mengaku bahwa warga DKI Jakarta juga akan mengunjungi Kantor Kementerian BUMN untuk meminta Menteri BUMN Rini Soemarno memperingatkan Perum Bulog.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, beras miskin (raskin) yang diterima warga kurang mampu harus sesuai standar kualitas yang ditentukan. Raskin yang didistribusikan tidak boleh busuk, berkerikil, berwarna kuning, dan mengandung plastik yang berbahaya.
"Kesepakatan Kemensos dengan Perum Bulog kalau ada raskin di bawah standar kualitas yang ditentukan, maka kembalikan kepada gudang yang mengeluarkan," ujar Khofifah.
Khofifah menambahkan, pada dasarnya Bulog akan memusnahkan beras yang tak layak konsumsi. Pemerintah kabupaten/kota setempat harus memastikan kondisi beras yang akan didistribusikan layak konsumsi saat mengirim Surat Perintah Alokasi (SPA).
"Saat pemkab/kota mengirim SPA, mereka bisa tanya mana yang untuk masyarakat saya, mereka bisa cek. Jadi yang punya tugas untuk melihat kondisi kualitas beras yang mau dibagi adalah pemerintah setempat," tandas dia.
Politisi PKB ini menjelaskan, pemerintah pusat telah menempatkan tim koordinasi (tikor) raskin di masing-masing kabupaten/kota. Mereka bertugas mengoordinir pendistribusian raskin di daerah-daerah agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Jika beras yang sudah didistribusikan ke tangan penerima kemudian kondisinya tidak layak konsumsi, masyarakat berhak melaporkannya ke tikor raskin. (Yas/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2287409/kualitas-raskin-rendah-warga-jakarta-bakal-serbu-kantor-bulog
Liputan6.com, Jakarta - Ratusan warga DKI Jakarta bakal menyerbu kantor pusat Perum Bulog yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (6/8/2015). Datangnya warga DKI Jakarta ke kantor Bulog tersebut untuk menuntut peningkatan kualitas beras miskin (raskin) yang selama ini sudah didistribusikan.
Koordinator aksi, Ikhwan mengungkapkan diharapkan dengan adanya tindak protes dari berbagai kalangan masyarakat miskin untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini, ke depan Bulog dapat meningkatkan kualitas raskinnya.
"Iya benar, ratusan orang, itu terdiri dari gabungan para kaum miskin kota di Jakarta," kata Ikhwan saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (6/8/2015).
Setelah melakukan orasi di kantor Bulog dan diharapkan dapat bermediasi dengan jajaran Direksi Perum Bulog, Ikhwan mengaku bahwa warga DKI Jakarta juga akan mengunjungi Kantor Kementerian BUMN untuk meminta Menteri BUMN Rini Soemarno memperingatkan Perum Bulog.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, beras miskin (raskin) yang diterima warga kurang mampu harus sesuai standar kualitas yang ditentukan. Raskin yang didistribusikan tidak boleh busuk, berkerikil, berwarna kuning, dan mengandung plastik yang berbahaya.
"Kesepakatan Kemensos dengan Perum Bulog kalau ada raskin di bawah standar kualitas yang ditentukan, maka kembalikan kepada gudang yang mengeluarkan," ujar Khofifah.
Khofifah menambahkan, pada dasarnya Bulog akan memusnahkan beras yang tak layak konsumsi. Pemerintah kabupaten/kota setempat harus memastikan kondisi beras yang akan didistribusikan layak konsumsi saat mengirim Surat Perintah Alokasi (SPA).
"Saat pemkab/kota mengirim SPA, mereka bisa tanya mana yang untuk masyarakat saya, mereka bisa cek. Jadi yang punya tugas untuk melihat kondisi kualitas beras yang mau dibagi adalah pemerintah setempat," tandas dia.
Politisi PKB ini menjelaskan, pemerintah pusat telah menempatkan tim koordinasi (tikor) raskin di masing-masing kabupaten/kota. Mereka bertugas mengoordinir pendistribusian raskin di daerah-daerah agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Jika beras yang sudah didistribusikan ke tangan penerima kemudian kondisinya tidak layak konsumsi, masyarakat berhak melaporkannya ke tikor raskin. (Yas/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2287409/kualitas-raskin-rendah-warga-jakarta-bakal-serbu-kantor-bulog
Raskin Harus Diawasi, Kualitas Jelek Jangan Dibagi
Kamis, 06 Agustus 2015
BANJAR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, Nana Suryana meminta pengawasan pendistribusian beras miskin (raskin) ditingkatkan. Hal itu menyusul ditemukannya puluhan kilogram raskin di Lingkungan Cibeureum RT 01 RW 14 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman yang kualitasnya jelek.
Menurut Nana, ditemukannya raskin berkualitas jelek jangan sampai terulang lagi. Sebab, kata dia, Februari lalu kualitas raskin yang dibagikan kepada masyarakat pun jelek. “Peningkatan pengawasan harus dilakukan oleh semua elemen terkait,” ujarnya kepada Radar Tasikmalaya (Grup JPNN), Rabu (5/8).
Ia mengatakan jangan karena raskin untuk orang miskin, lantas kualitasnya tidak dipertimbangkan. Karena itu Nana meminta mulai dari pendistribusian awal raskin harus terkontrol. Sebab, menurutnya, jika pengawasan di pendistribusian akhir tidak akan berhasil. “Kalau kulitas raskin itu jelek kan kasihan masyarakat yang mengonsumsinya,” ujar Nana.
Lanjut Nana, akan lebih sulit prosesnya ketika harus mengembalikan barang yang sudah terdistribusikan dibandingkan dengan pengawasan di tingkat awal, atau saat barang mulai diambil dari penyedia. Karena itu, kata Nana, perlu kerja sama secara menyeluruh.
Diberitakan sebelumnya, puluhan kilogram beras untuk keluarga miskin (raskin) di Lingkungan Cibeureum RT 01 RW 14 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman terpaksa dikembalikan karena kualitasnya jelek. Selain terdapat banyak kutu, warnanya kusam dan bau apek.
"Beras ini tadinya akan langsung dibagi ke warga, tetapi setelah dilihat kualitasnya sangat jelek dan tidak layak konsumsi," kata Ketua RT 01 RW 14 Mumu (57) kepada Radar Selasa (4/8).
Mumu mengatakan, bahwa raskin yang diterimanya itu tidak layak untuk dikonsumsi karena banyak dimakan kutu, sehingga ketika beras dicuci akan hancur dan tidak bisa dimasak.
Diapun mengaku kasihan kepada warga jika beras ini dibagikan karena tidak layak dikonsumsi. "Daripada menimbulkan permasalahan, saya langsung kembalikan raskin ini ke Kelurahan Hegarsari," paparnya. (agp)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/06/318931/Raskin-Harus-Diawasi,-Kualitas-Jelek-Jangan-Dibagi-
BANJAR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, Nana Suryana meminta pengawasan pendistribusian beras miskin (raskin) ditingkatkan. Hal itu menyusul ditemukannya puluhan kilogram raskin di Lingkungan Cibeureum RT 01 RW 14 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman yang kualitasnya jelek.
Menurut Nana, ditemukannya raskin berkualitas jelek jangan sampai terulang lagi. Sebab, kata dia, Februari lalu kualitas raskin yang dibagikan kepada masyarakat pun jelek. “Peningkatan pengawasan harus dilakukan oleh semua elemen terkait,” ujarnya kepada Radar Tasikmalaya (Grup JPNN), Rabu (5/8).
Ia mengatakan jangan karena raskin untuk orang miskin, lantas kualitasnya tidak dipertimbangkan. Karena itu Nana meminta mulai dari pendistribusian awal raskin harus terkontrol. Sebab, menurutnya, jika pengawasan di pendistribusian akhir tidak akan berhasil. “Kalau kulitas raskin itu jelek kan kasihan masyarakat yang mengonsumsinya,” ujar Nana.
Lanjut Nana, akan lebih sulit prosesnya ketika harus mengembalikan barang yang sudah terdistribusikan dibandingkan dengan pengawasan di tingkat awal, atau saat barang mulai diambil dari penyedia. Karena itu, kata Nana, perlu kerja sama secara menyeluruh.
Diberitakan sebelumnya, puluhan kilogram beras untuk keluarga miskin (raskin) di Lingkungan Cibeureum RT 01 RW 14 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman terpaksa dikembalikan karena kualitasnya jelek. Selain terdapat banyak kutu, warnanya kusam dan bau apek.
"Beras ini tadinya akan langsung dibagi ke warga, tetapi setelah dilihat kualitasnya sangat jelek dan tidak layak konsumsi," kata Ketua RT 01 RW 14 Mumu (57) kepada Radar Selasa (4/8).
Mumu mengatakan, bahwa raskin yang diterimanya itu tidak layak untuk dikonsumsi karena banyak dimakan kutu, sehingga ketika beras dicuci akan hancur dan tidak bisa dimasak.
Diapun mengaku kasihan kepada warga jika beras ini dibagikan karena tidak layak dikonsumsi. "Daripada menimbulkan permasalahan, saya langsung kembalikan raskin ini ke Kelurahan Hegarsari," paparnya. (agp)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/06/318931/Raskin-Harus-Diawasi,-Kualitas-Jelek-Jangan-Dibagi-
Waduh! Kata Bulog Ciamis Beras Raskin Ada Kutunya Itu Biasa
Rabu, 5 Agustus 2015
wartapriangan.com, BERITA CIAMIS.
Bulog Sub Divisi Regional Ciamis melalui Kasi Oprasional, Anwar Kurniawan mengatakan kutu dalam beras Bulog itu biasa.
“Sepertinya beras Bulog seluruh Indonesia pasti ada kutunya. Jadi beras Bulog ada kutunya itu biasa, yang penting sudah mati. Dan kemarin pun di Banjar 6 karung yang ada kutunya itu, langsung kami ganti melalui gudang Bulog yang ada di Kota Banjar,” ujarnya, Rabu (05/08).
Mengenai hal prosedur tetapnya (protap) yang dilakukan Bulog demi menjaga kualitas beras raskin, Anwar menuturkan bulog selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu oleh tim, sebelum pendistribusian. “Kejaksaan, kepolisian pun ikut turun dalam pengecekan beras raskin sebelum didistribusikan ke masyarakat”.
“Dan setiap tiga bulan kami sering memberikan obat untuk kutu beras. Sehingga, apabila terdapat kutu dalam beras raskin, itu adalah kutu mati dan tidak berbahaya bagi kesehatan,” jelasnya pada Warta Priangan.
Selain itu lanjut Anwar, beras yang tersedia di Bulog Ciamis merupakan beras asli daerah Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Garut sesuai dengan wilayah kerja Bulog Sub Ciamis.
“Jika masyarakat menerima beras Bulog ada yang kondisinya geuneuk menurut kami itu wajar. Ya, kualitas beras daerah Ciamis, Banjar ya seperti itu,” terangya kembali.
Saat ditanya tentang standarisasi beras Bulog, Anwar pun mengatakan sesuai dengan Inpres no 50 tahun 2015, dengan kualitas medium. Sehingga sangat dibedakan dengan kualitas beras yang baik di pasaran.
“Kadar airnya harus 14%, patahan berasnya harus 20% dan 4% butiran menir dari 100 gram yang di survey. Sehingga masyarakat pun harus paham betul kondisi beras yang ada di Bulog sub devisi regional Ciamis,” tandasnya. (Sarif Hidayat/WP)
http://www.wartapriangan.com/waduh-kata-bulog-ciamis-beras-raskin-ada-kutunya-itu-biasa/8723/
wartapriangan.com, BERITA CIAMIS.
Bulog Sub Divisi Regional Ciamis melalui Kasi Oprasional, Anwar Kurniawan mengatakan kutu dalam beras Bulog itu biasa.
“Sepertinya beras Bulog seluruh Indonesia pasti ada kutunya. Jadi beras Bulog ada kutunya itu biasa, yang penting sudah mati. Dan kemarin pun di Banjar 6 karung yang ada kutunya itu, langsung kami ganti melalui gudang Bulog yang ada di Kota Banjar,” ujarnya, Rabu (05/08).
Mengenai hal prosedur tetapnya (protap) yang dilakukan Bulog demi menjaga kualitas beras raskin, Anwar menuturkan bulog selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu oleh tim, sebelum pendistribusian. “Kejaksaan, kepolisian pun ikut turun dalam pengecekan beras raskin sebelum didistribusikan ke masyarakat”.
“Dan setiap tiga bulan kami sering memberikan obat untuk kutu beras. Sehingga, apabila terdapat kutu dalam beras raskin, itu adalah kutu mati dan tidak berbahaya bagi kesehatan,” jelasnya pada Warta Priangan.
Selain itu lanjut Anwar, beras yang tersedia di Bulog Ciamis merupakan beras asli daerah Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Garut sesuai dengan wilayah kerja Bulog Sub Ciamis.
“Jika masyarakat menerima beras Bulog ada yang kondisinya geuneuk menurut kami itu wajar. Ya, kualitas beras daerah Ciamis, Banjar ya seperti itu,” terangya kembali.
Saat ditanya tentang standarisasi beras Bulog, Anwar pun mengatakan sesuai dengan Inpres no 50 tahun 2015, dengan kualitas medium. Sehingga sangat dibedakan dengan kualitas beras yang baik di pasaran.
“Kadar airnya harus 14%, patahan berasnya harus 20% dan 4% butiran menir dari 100 gram yang di survey. Sehingga masyarakat pun harus paham betul kondisi beras yang ada di Bulog sub devisi regional Ciamis,” tandasnya. (Sarif Hidayat/WP)
http://www.wartapriangan.com/waduh-kata-bulog-ciamis-beras-raskin-ada-kutunya-itu-biasa/8723/
Rabu, 05 Agustus 2015
Beras Raskin, Ketika Kaum Berada Mengaku Miskin
Selasa, 04 Agustus 2015
Beberapa waktu lalu, sembari berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat di kampung, terucap sebuah kesan yang cukup menggelitik bagi fikiran dan hati saya terkait beras raskin. Apa itu? ternyata jumlah masyarakat penerima beras raskin selalu bertambah dan tak berkurang selama bertahun-tahun. Sang tokoh inipun bercerita bahwa ternyata penerima beras raskin yang dahulunya memang benar-benar miskin, ternyata ketika saat ini kehidupan mereka sudah mapan, status mereka tetap tidak berubah. Yakni masih saja dilabeli miskin dan menerima beras rangsum dari pemerintah ini.
Tentu saja, kesan yang saya tangkap ini menyiratkan bahwa selama ini pemerintah dalam menggelontorkan dana bagi penerima beras raskin, ternyata sudah salah sasaran. Masyarakat yang dahulunya amat pantas menerima beras bagi kaum tak punya ini sampai saat ini masih saja menjadi pelanggan. Padahal ketika di crossceck mereka yang "mengaku" sebagai kaum miskin sejatinya sudah mengalami perubahan status ekonomi. Meskipun tidak tergolong kaya, tapi kehidupan mereka sudah berubah. Dari yang tadinya berubah bambu, kini rumah mereka sudah berdinding bata dan sudah berkeramik. Adapula di antara mereka yang sudah memiliki kendaraan pribadi bahkan memiliki mobil. Tapi sayang sekali status miskin ini tak juga dikoreksi. Padahal ketika kebutuhan akan bantuan beras rakyat miskin ini tidak dikoreksi, maka sudah dapat dipastikan pengeluaran negara (APBN) bagi pemenuhan permintaan beras tak tepat sasaran. Rakyat yang sejatinya seharusnya tidak "memiskinkan" diri, ternyata masih saja mengaku-ngaku miskin lantaran mendapatkan jatah beras beberapa kilogram ini.
Sebuah kontra diksi dan kontra produktif terkait kebijakan pemerintah yang hendak mengentaskan kemiskinan dan mengurangi beban negara terkait penerima "beras jatah" ini.
Hal ini tentu tidak sejalan dengan pernyataan Menko Kesra bahwa
"Tindak lanjut dari rekomendasi KPK, maka, pemutakhiran Basis Data Terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan upaya penajaman sasaran program. Kita menyadari bahwa ketepatan sasaran adalah faktor kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Keyakinan ini memerlukan itikad dan dukungan seluruh pelaksana di pusat dan daerah dari mulai penetapan data sasaran dan pengawasan pada saat penyaluran. Sejalan dengan upaya penajaman sasaran, Pedoman Umum (Pedum) Raskin ini hendaknya menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2015" (Kata Pengantar Menko Kesra dalam Pedoman Umum Raskin 2015)
Pemerintah sejatinya dan semestinya sudah semakin ringan dengan meningkatnya status sosial masyarakat, ternyata sejauh ini masih saja dibebani dengan pengeluaran yang semestinya diperhitungkan lagi dan harus diarahkan pada hal yang lebih penting dari itu semua. Bolehlah beras raskin tetap diberikan, tapi semestinya data-data penerima jatah pun harus di-update ulang sehingga tidak ada kesan menggunakan uang negara pada hal yang tidak sepatutnya.
Ada yang salah dalam hal ini. Dan setelah saya telusuri semakin dalam ternyata ada beberapa point mengapa kebutuhan beras raskin tak juga menurun?
Pertama, selaku pelaksana kebijakan di tingkat daerah, kelurahan selama ini kurang jeli ketika berhadapan dengan data-data kemkinan di daerahnya. Hal ini disebabkan karena ujung tombak data yang sejatinya merupakan hasil evaluasi di tingkat RW dan RT masih saja belum diperbaruhi secara optimal, Dampaknya orang-orang yang beberapa tahun lalu memang dimasukkan dalam kategori miskin, hingga sepuluh tahun kemudian ternyata masih saja dianggap miskin. Padahal kehidupan mereka sudah berubah. Ada yang awalnya berumah geribik, saat ini hampir 90% rumah-rumah mereka berdinding batu bata. Belum lagi kepemilikan kendaraan yang menunjukkan status sosial masyarakat ini pun tidak termasuk dalam skala penilaian, apakah mereka pantas disebut miskin, menengah atau kaya.
Fakta inilah yang menjadi pemicu awal, data-data yang semestinya diperbaiki dan disaring kembali siapa saja yang berhak menerima ternyata masih saja sulit diperoleh data yang valid. Kembali pada lemahnya kontrol masyarakat dan aparat desa dalam melakukan update data.
Kedua, para aparat desa, sampai sejauh ini masih saja mengandalkan rasa tahu sama tahu dan sama rata. Mereka beranggapan bahwa ketika satu keluarga menerima beras raskin, maka sepatutnya semua masyarakat bisa merasakannya. Padahal semestinya hanyalah orang-orang yang miskin dan berhak mendapatkan saja yang masuk ketegori penerima. Kadang tak bisa dipungkiri, ada tekanan publik yang mengharuskan aparat di tingkat desa tak mau ambil pusing, daripada dicecar masyarakat karena dianggap tak adil, mereka lebih memilih menuruti apa mau masyarakat.
Jika kebijakan untuk rakyat miskin ternyata bermodalkan sama rasa, tentu efeknya kurang baik. Masyarakat yang sejatinya sudah harus menolak beras bantuan ini ternyata masih saja merasa berhak menerima. Mereka tak berpikir bahwa ada yang lebih membutuhkan bahan pangan pokok ini dibandingkan dirinya yang sudah mampu.
Tekanan publik yang "haus" akan beras bantuan juga menjadi pemicu kenapa kebijakan beras raskin ini tidak juga tepat sasaran.
Ketiga, BPS selaku basis data pokok terkait data kependudukan dan ekonomi masyarakat juga sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Ada ketidak singkronan antara data yang dikeluarkan dengan fakta di lapangan. Sehingga dampaknya alokasi pengeluaran beras yang diajukan kepada pemerintah pun masih memerlukan evaluasi lagi yang lebih menyeluruh.
Jika stake holder terkait kebijakan beras raskin ternyata masih mengeluarkan data-data yang "kurang" valid, semestinya ditinjau ulang dan dilakukan editing agar permintaan kebutuhan akan beras bagi warga kurang mampu ini tidak tepat sasaran.
Karena sejalan dengan tujuan dari beras raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sehingga data per tahun 2015 ini sejumlah 5.530.897 RTS benar-benar akurat. Dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak layak menerima dengan mudahnya menerima beras ini dengan melupakan hak-hak kaum miskin lainnya.
Dampaknya, jika data pengeluaran 15 kg tiap bulan untuk RTS yang menjadi sasaran beras miskin ini benar-benar valid, maka akan banyak program pemerintah yang bisa dibantu dan mendapatkan alokasi dana yang lebih penting daripada memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya mampu secara finansial tapi tetap saja merasa miskin.
Salam
M. Ali Amiruddin
http://www.kompasiana.com/maliamiruddin/beras-raskin-ketika-kaum-berada-mengaku-miskin_55c0866a9293731e06bf0bfa
Beberapa waktu lalu, sembari berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat di kampung, terucap sebuah kesan yang cukup menggelitik bagi fikiran dan hati saya terkait beras raskin. Apa itu? ternyata jumlah masyarakat penerima beras raskin selalu bertambah dan tak berkurang selama bertahun-tahun. Sang tokoh inipun bercerita bahwa ternyata penerima beras raskin yang dahulunya memang benar-benar miskin, ternyata ketika saat ini kehidupan mereka sudah mapan, status mereka tetap tidak berubah. Yakni masih saja dilabeli miskin dan menerima beras rangsum dari pemerintah ini.
Tentu saja, kesan yang saya tangkap ini menyiratkan bahwa selama ini pemerintah dalam menggelontorkan dana bagi penerima beras raskin, ternyata sudah salah sasaran. Masyarakat yang dahulunya amat pantas menerima beras bagi kaum tak punya ini sampai saat ini masih saja menjadi pelanggan. Padahal ketika di crossceck mereka yang "mengaku" sebagai kaum miskin sejatinya sudah mengalami perubahan status ekonomi. Meskipun tidak tergolong kaya, tapi kehidupan mereka sudah berubah. Dari yang tadinya berubah bambu, kini rumah mereka sudah berdinding bata dan sudah berkeramik. Adapula di antara mereka yang sudah memiliki kendaraan pribadi bahkan memiliki mobil. Tapi sayang sekali status miskin ini tak juga dikoreksi. Padahal ketika kebutuhan akan bantuan beras rakyat miskin ini tidak dikoreksi, maka sudah dapat dipastikan pengeluaran negara (APBN) bagi pemenuhan permintaan beras tak tepat sasaran. Rakyat yang sejatinya seharusnya tidak "memiskinkan" diri, ternyata masih saja mengaku-ngaku miskin lantaran mendapatkan jatah beras beberapa kilogram ini.
Sebuah kontra diksi dan kontra produktif terkait kebijakan pemerintah yang hendak mengentaskan kemiskinan dan mengurangi beban negara terkait penerima "beras jatah" ini.
Hal ini tentu tidak sejalan dengan pernyataan Menko Kesra bahwa
"Tindak lanjut dari rekomendasi KPK, maka, pemutakhiran Basis Data Terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan upaya penajaman sasaran program. Kita menyadari bahwa ketepatan sasaran adalah faktor kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Keyakinan ini memerlukan itikad dan dukungan seluruh pelaksana di pusat dan daerah dari mulai penetapan data sasaran dan pengawasan pada saat penyaluran. Sejalan dengan upaya penajaman sasaran, Pedoman Umum (Pedum) Raskin ini hendaknya menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2015" (Kata Pengantar Menko Kesra dalam Pedoman Umum Raskin 2015)
Pemerintah sejatinya dan semestinya sudah semakin ringan dengan meningkatnya status sosial masyarakat, ternyata sejauh ini masih saja dibebani dengan pengeluaran yang semestinya diperhitungkan lagi dan harus diarahkan pada hal yang lebih penting dari itu semua. Bolehlah beras raskin tetap diberikan, tapi semestinya data-data penerima jatah pun harus di-update ulang sehingga tidak ada kesan menggunakan uang negara pada hal yang tidak sepatutnya.
Ada yang salah dalam hal ini. Dan setelah saya telusuri semakin dalam ternyata ada beberapa point mengapa kebutuhan beras raskin tak juga menurun?
Pertama, selaku pelaksana kebijakan di tingkat daerah, kelurahan selama ini kurang jeli ketika berhadapan dengan data-data kemkinan di daerahnya. Hal ini disebabkan karena ujung tombak data yang sejatinya merupakan hasil evaluasi di tingkat RW dan RT masih saja belum diperbaruhi secara optimal, Dampaknya orang-orang yang beberapa tahun lalu memang dimasukkan dalam kategori miskin, hingga sepuluh tahun kemudian ternyata masih saja dianggap miskin. Padahal kehidupan mereka sudah berubah. Ada yang awalnya berumah geribik, saat ini hampir 90% rumah-rumah mereka berdinding batu bata. Belum lagi kepemilikan kendaraan yang menunjukkan status sosial masyarakat ini pun tidak termasuk dalam skala penilaian, apakah mereka pantas disebut miskin, menengah atau kaya.
Fakta inilah yang menjadi pemicu awal, data-data yang semestinya diperbaiki dan disaring kembali siapa saja yang berhak menerima ternyata masih saja sulit diperoleh data yang valid. Kembali pada lemahnya kontrol masyarakat dan aparat desa dalam melakukan update data.
Kedua, para aparat desa, sampai sejauh ini masih saja mengandalkan rasa tahu sama tahu dan sama rata. Mereka beranggapan bahwa ketika satu keluarga menerima beras raskin, maka sepatutnya semua masyarakat bisa merasakannya. Padahal semestinya hanyalah orang-orang yang miskin dan berhak mendapatkan saja yang masuk ketegori penerima. Kadang tak bisa dipungkiri, ada tekanan publik yang mengharuskan aparat di tingkat desa tak mau ambil pusing, daripada dicecar masyarakat karena dianggap tak adil, mereka lebih memilih menuruti apa mau masyarakat.
Jika kebijakan untuk rakyat miskin ternyata bermodalkan sama rasa, tentu efeknya kurang baik. Masyarakat yang sejatinya sudah harus menolak beras bantuan ini ternyata masih saja merasa berhak menerima. Mereka tak berpikir bahwa ada yang lebih membutuhkan bahan pangan pokok ini dibandingkan dirinya yang sudah mampu.
Tekanan publik yang "haus" akan beras bantuan juga menjadi pemicu kenapa kebijakan beras raskin ini tidak juga tepat sasaran.
Ketiga, BPS selaku basis data pokok terkait data kependudukan dan ekonomi masyarakat juga sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Ada ketidak singkronan antara data yang dikeluarkan dengan fakta di lapangan. Sehingga dampaknya alokasi pengeluaran beras yang diajukan kepada pemerintah pun masih memerlukan evaluasi lagi yang lebih menyeluruh.
Jika stake holder terkait kebijakan beras raskin ternyata masih mengeluarkan data-data yang "kurang" valid, semestinya ditinjau ulang dan dilakukan editing agar permintaan kebutuhan akan beras bagi warga kurang mampu ini tidak tepat sasaran.
Karena sejalan dengan tujuan dari beras raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sehingga data per tahun 2015 ini sejumlah 5.530.897 RTS benar-benar akurat. Dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak layak menerima dengan mudahnya menerima beras ini dengan melupakan hak-hak kaum miskin lainnya.
Dampaknya, jika data pengeluaran 15 kg tiap bulan untuk RTS yang menjadi sasaran beras miskin ini benar-benar valid, maka akan banyak program pemerintah yang bisa dibantu dan mendapatkan alokasi dana yang lebih penting daripada memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya mampu secara finansial tapi tetap saja merasa miskin.
Salam
M. Ali Amiruddin
http://www.kompasiana.com/maliamiruddin/beras-raskin-ketika-kaum-berada-mengaku-miskin_55c0866a9293731e06bf0bfa
Warga Kembalikan Raskin Jelek
Selasa, 4 Agustus, 2015
BANJAR, (PRLM).- Seluruh beras untuk keluarga miskin atau raskin di lingkungan RT 01/14 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar terpaksa dikembalikan, karena kualitasnya jelek. Selain terdapat banyak kutu , berwarna kusam, serta bau apek, banyak bulir beras patah.
Pantauan di Kelurahan Hegarsari, Selasa (4/8/2015) beras yang baru diterima tersebut masih dikumpulkan di rumah Ketua Rt 1/RW14, Mumu. Sebanyak 6 karung beras yang didroping dari Bulog, masing-masing berisi 15 kilogram, seluruhnya sudah dibuka.
Kondisi raskin terlihat sangat jelek. Tidak hanya kusam dan bau apek, ketika dillihat lebih teliti, terdapat banyak benda hitam, ternyata kutu beras yang sudah mati. Selain itu, banyak terdapat beras yang patah atau broken, sedangkan beras yang masih utuh kondisinya rapuh, sehingga banyak tepung.
"Sebenarnya beras tersebut akan langsung dibagi untuk warga, akan tetapi setelah dilihat kualitasnya sangat kelek, tidak layak konsumsi. Saya tidak tega harus membagikan beras dengan kondisi seperti itu," tutur Mumu, Ketua RT 01/14, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman.
Dia menyatakan, raskin yang diterimanya tidak layak untuk dikonsumsi. Akibat banyak dimakan kutu, beras tersebut akan hancur ketika dicuci, sehingga tidak bisa dimasak.
"Masih lebih baik apabila hanya warnanya hitam atau kusam, dan bulir beras banyak yang utuh, masih bisa dimasak. Daripada menimbulkan permasalahan, saya langsung kembalikan raskin tersebut ke Kelurahan Hegarsari," katanya.
Mumu mengatakan sebaiknya sebelum raskin didistribusikan ke rumah tangga sasaran, diperiksa lebih ketat, sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dia juga mengungkapkan pada bulan Februari 2015, kualitas raskin juga jelek, hingga akhirnya dikembalikan, untuk diganti yang lebih baik.
"Jangan hanya sekadar memberi, dengan mengabaikan kualitas. Ingat, warga miskin juga ikut bayar pajak. Terus terang raskin dengan kualitas seperti sekarang ini, ayam saja belum tentu mau makan," ujar Mumu.
Terpisah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Hegarsari, Evi Handayani membenarkan adanya pengembalian raskin dari wilayah tersebut. Dia mengatakan, belum mengetahui pasti kondisi beras lainnya, karena masih dalam karung.
"Apabila memang tidak layak, atau kualitasnya jelek, raskin dikembalikan untuk diganti dengan yang baru. Saya juga belum tahu, raskin di karung lainnya, apakah kondisinya sama atau tidak masih dalam karung tertutup," katanya. (nurhandoko wiyoso/A-88)***
 |
MUMU, Ketua RT 01/14 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar menunjukkan beras untuk rakyat miskin (raskin) jatah bulan Agustus 2015 yang baru diterimanya, Selasa (4/8/2015). Sebanyak 6 karung raskin terpaksa dikembalikan karena kualitasnya jelek, selain berkutu, kotor juga bau apek. Termasuk juga lebih banyak beras pecah, hingga mudah menjadi tepung.*
Pantauan di Kelurahan Hegarsari, Selasa (4/8/2015) beras yang baru diterima tersebut masih dikumpulkan di rumah Ketua Rt 1/RW14, Mumu. Sebanyak 6 karung beras yang didroping dari Bulog, masing-masing berisi 15 kilogram, seluruhnya sudah dibuka.
Kondisi raskin terlihat sangat jelek. Tidak hanya kusam dan bau apek, ketika dillihat lebih teliti, terdapat banyak benda hitam, ternyata kutu beras yang sudah mati. Selain itu, banyak terdapat beras yang patah atau broken, sedangkan beras yang masih utuh kondisinya rapuh, sehingga banyak tepung.
"Sebenarnya beras tersebut akan langsung dibagi untuk warga, akan tetapi setelah dilihat kualitasnya sangat kelek, tidak layak konsumsi. Saya tidak tega harus membagikan beras dengan kondisi seperti itu," tutur Mumu, Ketua RT 01/14, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman.
Dia menyatakan, raskin yang diterimanya tidak layak untuk dikonsumsi. Akibat banyak dimakan kutu, beras tersebut akan hancur ketika dicuci, sehingga tidak bisa dimasak.
"Masih lebih baik apabila hanya warnanya hitam atau kusam, dan bulir beras banyak yang utuh, masih bisa dimasak. Daripada menimbulkan permasalahan, saya langsung kembalikan raskin tersebut ke Kelurahan Hegarsari," katanya.
Mumu mengatakan sebaiknya sebelum raskin didistribusikan ke rumah tangga sasaran, diperiksa lebih ketat, sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dia juga mengungkapkan pada bulan Februari 2015, kualitas raskin juga jelek, hingga akhirnya dikembalikan, untuk diganti yang lebih baik.
"Jangan hanya sekadar memberi, dengan mengabaikan kualitas. Ingat, warga miskin juga ikut bayar pajak. Terus terang raskin dengan kualitas seperti sekarang ini, ayam saja belum tentu mau makan," ujar Mumu.
Terpisah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Hegarsari, Evi Handayani membenarkan adanya pengembalian raskin dari wilayah tersebut. Dia mengatakan, belum mengetahui pasti kondisi beras lainnya, karena masih dalam karung.
"Apabila memang tidak layak, atau kualitasnya jelek, raskin dikembalikan untuk diganti dengan yang baru. Saya juga belum tahu, raskin di karung lainnya, apakah kondisinya sama atau tidak masih dalam karung tertutup," katanya. (nurhandoko wiyoso/A-88)***
Senin, 03 Agustus 2015
29 Kecamatan di Cianjur Nunggak Pembayaran Raskin
Senin, 3 Agustus 2015
CIANJUR, (PRLM).- Hanya tiga dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur hingga Juli 2015 yang bisa melunasi pembayaran beras untuk rakyat miskin (Raskin) tahun 2015. Sisanya sebanyak 29 kecamatan masih nunggak pembayaran raskin untuk kebutuhan dari Januari-Juli 2015.
Hal itu tidak ditampik oleh Kepala Bidang Distribusi dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Kabupaten Cianjur, H. Hanan Sukmana. Menurut Hanan, tunggakan pembayaran raskin tersebut sifatnya berjalan. Sehingga setiap hari bisa saja terjadi perubahan.
"Ini sifatnya berjalan, sehingga jumlahnya setiap hari dimungkinkan akan berkurang. Ada jeda waktu pembayaran dari tingkat desa. Kita berikan waktu selama tujuh hari setelah raskin diterima untuk melakukan pembayaran. Jika itu tidak dilakukan atau melebihi waktu yang ditetapkan, desa yang bersangkutan tidak akan menerima jatah raskin bulan berikutnya," kata Hanan saat dihubungi, Senin (3/8/2015).
Dikatakan Hanan, tidak hanya tunggakan, serapan raskin juga tidak berjalan merata. Ada sejumlah desa yang tidak mengambil jatah raskin dengan berbagai pertimbangan. "Memang ada desa yang tidak mengambil jatah raskinnya karena ada rasa kekawatiran. Seperti yang terjadi pada bulan Juli lalu, ada desa yang kawatir raskin di pakai zakat, makanya atas pertimbangan tida diambil," jelasnya.
Dari 32 wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur, baru tiga kecamatan yang sudah melunasi pembayaran raskin. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pasir Kuda, Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Takokak. Sedangkan sisanya 29 kecamatan masih menunggak pembayaran pagu raskin 2015 dengan besaran bervariasi.
"Untuk kecamatan yang masih menyisakan tunggakan paling besar hingga akhir Juli adalah wilayah Kecamatan Cidaun sebesar Rp 171.214.000,-. Sedangkan wilayah kecamatan yang paling kecil menyisakan tunggakan pembayaran pagu raskin di wilayah Kecamatan Warongkondang sebesar Rp 46.056.000,00," jelas Hanan.
Hanan menegaskan, tingginya tunggakan pembayaran pagu raskin tersebut salah satunya akibat minimnya serapan raskin, khususnya pada bulan Juli. Selain itu ada juga akibat keterlambatan pembayaran dari tingkat desa yang sudah mengambil pagu raskinnya.
"Tunggakan itu banyak juga akibat serapan yang minim, seperti yang terjadi diwilayah Cianjur selatan. Saat terjadi musim panen, mereka tidak mengambil pagu raskinnya. Demikian juga saat menjelang lebaran pada bulan Juli, raskin tidak diambil ada kekawatiran dipakai untuk fitrah. Ini menjadi jumlah tunggakan menjadi besar," paparnya.
Pihaknya tidak memungkiri, diantara tunggakan itu ada juga akibat keterlambatan pembayaran. "Ya masih ada uang pembayarannya belum sisetorkan, padahal raskinnya sudah diambil. Ini juga sangat mempengaruhi besaranya tunggakan," tegasnya.
Untuk itulah pihaknya minggu-minggu ini akan segera melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke lapangan untuk mengetahui secara pasti kendala yang terjadi sehingga tunggakan pagu raskin masih tinggi. Sehingga jika sudah diketahui secara pasti bisa diambil langkah-langkah penanganannya.
"Minggu-minggu ini kita akan lakukan monev dilapangan. Kita harapkan setelah monev nanti tunggakan pagu raskin itu bisa berkurang. Yang belum mengambil raskin, bisa segera diambil dan dilakukan pembayaran tepat waktu," harapnya (Bisri Mustofa/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/08/03/336877/29-kecamatan-di-cianjur-nunggak-pembayaran-raskin
CIANJUR, (PRLM).- Hanya tiga dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur hingga Juli 2015 yang bisa melunasi pembayaran beras untuk rakyat miskin (Raskin) tahun 2015. Sisanya sebanyak 29 kecamatan masih nunggak pembayaran raskin untuk kebutuhan dari Januari-Juli 2015.
Hal itu tidak ditampik oleh Kepala Bidang Distribusi dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Kabupaten Cianjur, H. Hanan Sukmana. Menurut Hanan, tunggakan pembayaran raskin tersebut sifatnya berjalan. Sehingga setiap hari bisa saja terjadi perubahan.
"Ini sifatnya berjalan, sehingga jumlahnya setiap hari dimungkinkan akan berkurang. Ada jeda waktu pembayaran dari tingkat desa. Kita berikan waktu selama tujuh hari setelah raskin diterima untuk melakukan pembayaran. Jika itu tidak dilakukan atau melebihi waktu yang ditetapkan, desa yang bersangkutan tidak akan menerima jatah raskin bulan berikutnya," kata Hanan saat dihubungi, Senin (3/8/2015).
Dikatakan Hanan, tidak hanya tunggakan, serapan raskin juga tidak berjalan merata. Ada sejumlah desa yang tidak mengambil jatah raskin dengan berbagai pertimbangan. "Memang ada desa yang tidak mengambil jatah raskinnya karena ada rasa kekawatiran. Seperti yang terjadi pada bulan Juli lalu, ada desa yang kawatir raskin di pakai zakat, makanya atas pertimbangan tida diambil," jelasnya.
Dari 32 wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur, baru tiga kecamatan yang sudah melunasi pembayaran raskin. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pasir Kuda, Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Takokak. Sedangkan sisanya 29 kecamatan masih menunggak pembayaran pagu raskin 2015 dengan besaran bervariasi.
"Untuk kecamatan yang masih menyisakan tunggakan paling besar hingga akhir Juli adalah wilayah Kecamatan Cidaun sebesar Rp 171.214.000,-. Sedangkan wilayah kecamatan yang paling kecil menyisakan tunggakan pembayaran pagu raskin di wilayah Kecamatan Warongkondang sebesar Rp 46.056.000,00," jelas Hanan.
Hanan menegaskan, tingginya tunggakan pembayaran pagu raskin tersebut salah satunya akibat minimnya serapan raskin, khususnya pada bulan Juli. Selain itu ada juga akibat keterlambatan pembayaran dari tingkat desa yang sudah mengambil pagu raskinnya.
"Tunggakan itu banyak juga akibat serapan yang minim, seperti yang terjadi diwilayah Cianjur selatan. Saat terjadi musim panen, mereka tidak mengambil pagu raskinnya. Demikian juga saat menjelang lebaran pada bulan Juli, raskin tidak diambil ada kekawatiran dipakai untuk fitrah. Ini menjadi jumlah tunggakan menjadi besar," paparnya.
Pihaknya tidak memungkiri, diantara tunggakan itu ada juga akibat keterlambatan pembayaran. "Ya masih ada uang pembayarannya belum sisetorkan, padahal raskinnya sudah diambil. Ini juga sangat mempengaruhi besaranya tunggakan," tegasnya.
Untuk itulah pihaknya minggu-minggu ini akan segera melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke lapangan untuk mengetahui secara pasti kendala yang terjadi sehingga tunggakan pagu raskin masih tinggi. Sehingga jika sudah diketahui secara pasti bisa diambil langkah-langkah penanganannya.
"Minggu-minggu ini kita akan lakukan monev dilapangan. Kita harapkan setelah monev nanti tunggakan pagu raskin itu bisa berkurang. Yang belum mengambil raskin, bisa segera diambil dan dilakukan pembayaran tepat waktu," harapnya (Bisri Mustofa/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/08/03/336877/29-kecamatan-di-cianjur-nunggak-pembayaran-raskin
Bulog Bilang Beberapa Daerah Di Kaltim Tolak Raskin
Minggu, 2 Agustus 2015
Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bulog Divisi Regional Kalimantan Timur mengaku resapan raskin di provinsi tersebut tak bisa mencapai hingga 100% akibat beberapa kendala.
Kepala Bulog Divre Kaltim Yayan Suparyan mengatakan kendala serapan raskin tersebut bukan berasal dari rantai pendistribusian yang tak lancar ataupun hasil produksi padi yang kurang.
“Serapan raskin di sini belum bisa 100% karena terkendala beberapa daerah yang tidak mau disalurkan raskin, seperti Malinau misalnya. Tidak jelas apa alasannya kenapa mereka menolak penyaluran raskin,” tutur Yayan kepada Bisnis, Jumat (31/7/2015).
Selain itu, kendala lain disebabkan oleh perbedaan pagu yang ditetapkan oleh pusat dan pagu yang ada di lapangan.
“Kalau di Jawa pagunya tinggi, tapi kadang kurang. Kalau di sini, tidak semua warga yang berhak menerima jatah raskin itu mau menggunakan raskin, jadi jelas saja beda,” sambungnya.
Saat ini serapan raskin di Kalimantan Timur mencapai 5.050 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 10.000 ton. Dari serapan tersebut, 60% disalurkan di wilayah Samarinda.
“Sisanya disalurkan di Balikpapan dan di kota dan kabupaten lain di Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara,” tutup Yayan.
http://sulawesi.bisnis.com/read/20150802/10/190742/bulog-bilang-beberapa-daerah-di-kaltim-tolak-raskin
Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bulog Divisi Regional Kalimantan Timur mengaku resapan raskin di provinsi tersebut tak bisa mencapai hingga 100% akibat beberapa kendala.
Kepala Bulog Divre Kaltim Yayan Suparyan mengatakan kendala serapan raskin tersebut bukan berasal dari rantai pendistribusian yang tak lancar ataupun hasil produksi padi yang kurang.
“Serapan raskin di sini belum bisa 100% karena terkendala beberapa daerah yang tidak mau disalurkan raskin, seperti Malinau misalnya. Tidak jelas apa alasannya kenapa mereka menolak penyaluran raskin,” tutur Yayan kepada Bisnis, Jumat (31/7/2015).
Selain itu, kendala lain disebabkan oleh perbedaan pagu yang ditetapkan oleh pusat dan pagu yang ada di lapangan.
“Kalau di Jawa pagunya tinggi, tapi kadang kurang. Kalau di sini, tidak semua warga yang berhak menerima jatah raskin itu mau menggunakan raskin, jadi jelas saja beda,” sambungnya.
Saat ini serapan raskin di Kalimantan Timur mencapai 5.050 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 10.000 ton. Dari serapan tersebut, 60% disalurkan di wilayah Samarinda.
“Sisanya disalurkan di Balikpapan dan di kota dan kabupaten lain di Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara,” tutup Yayan.
http://sulawesi.bisnis.com/read/20150802/10/190742/bulog-bilang-beberapa-daerah-di-kaltim-tolak-raskin
Sabtu, 01 Agustus 2015
Raskin Banyak Kutu Busuk
Pegawai Bulog Jadi Tersangka
FI.C0,Lamongan – Kembali Beras untuk rakyat miskin ( raskin ) ditemukan tidak layak konsumsi,selain banyak kutu,warna kusam dan bau apek.Ispandoyo mengatakan, Beras bantuan untuk orang miskin yang banyak ditemukan kutu disinyalir juga adanya mafia beras di Bulog dan mitra Bulog.kata pengamat raskin
Belum lama terjadi Desa Sambangan kecamatan Babat ,7 Juli lalu,beberapa warga membenarkan bahwa beras dari Bulog Babat Cabang Drive 3 Bjonegoro memang tidak layak dibagikan pada masyarakat. Kualitas beras, banyak masyarakat mengeluh tentang pengiriman raskin yang kurang pemantauan dari pihak pemerintah Kabupaten di Desa Nogojatisari Kecamatan Sambeng juga ditemukan beras warnanya abu-abu dan berkutu.
Camat Sambeng Drs. Suparno, M.Si juga memberi intruksi pada Kepala Desa dan perangkat desa bila ada pengiriman beras raskin yang kualitasnya buruk segera melaporkan pada pihak kecamatan. Bulog Babat setiap pengiriman bantuan pangan beras ke pedesaan mutunya selalu kurang baik. Sementara itu Kasub Bulog Babat,belum bias dikonfirmasi, salah satu staff menjawab sedang tidak ada di kantor.
Sebelumnya,atas kejadian beras raskin yang kualitas jelek di desa Sukoanyar,Turi beberapa waktu lalu, Sulistiono ketua LSM APPML menyayangkan Bulog tidak bisa menjaga kualitas beras raskin yang didistribusikan ke masyarakat miskin. Pihak bulog Lamongan dianggap lalai dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum beras itu keluar gudang. Pihak APPML sendiri sudah memperingatkan Bulog Lamongan agar menjaga kualitas beras Raskin, tetapi kenyataan di Lapangan masih ditemukan beras yang kualitasnya dibawah standar.
Sulistiono mencurigai beras yang berkutu dan berkualitas jelek merupakan stok beras lama yang disimpan digudang Bulog Lamongan. Beras yang pada awalnya sudah kualitas jelek kemudian disimpan di dalam gudang akan bertambah jelek dan Bulog tidak melakukan pengecekan rutin terkait kondisi beras. Akhirnya yang mengkonsumsi beras dengan kualitas dibawah standar adalah rakyat kecil yang miskin.
Bahkan pihak Bulog bisa juga melakukan permainan dengan mafia beras. Beras dengan kualitas baik akan dijual ke luar lamongan sedangkan beras dengan kualitas jelek akan dijual di Lamongan dan dibagikan melalui bantuan beras raskin.
“kualitas beras yang jelek di masyarakat berarti ada ketidakberesan pendistribusian beras raskin. Kemungkinan juga beras yang baik akan dijual ke luar dan beras yang jelek diberikan ke masyarakat miskin”terang Sulistiono.
Sulistiono mempertanyakan kinerja pengawas bantuan raskin yang dibentuk oleh Bulog Lamongan. pengawas raskin yang terdiri dari LSM di Lamongan tidak mampu melakukan tugas nya dengan baik. Tugas pengawas seharusnya mengawasi beras raskin tetapi masih ditemukan beras raskin dengan kualitas yang jelek. Tentunya kejadian ini menjadi caatatan negatif kinerja Bulog lamongan dan pengawas Raskin.
Ispandoyo berharap penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Lamongan menindak tegas mafia beras dan rekanan Bulog. Karena mafia ini yang akan merusak kualitas beras Raskin di Lamongan, sehingga dampaknya akan merugikan masyarakat banyak. pihak pemerintah kabupaten melalui bagian perekonomian juga harus melakukan evaluasi mengenai jumlah dan data penerima raskin di Lamongan
.
Polres ,Pegawai Bulog Sebagai Tersangka
Hari ini Penyidik Polres Bojonegoro berencana melakukan pemanggilan pertama kepada salah seorang pegawai Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Sub Divre) III Bojonegoro sebagai tersangka.
Namun, Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser masih merahasiakan pegawai Bulog yang akan dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka itu. “Nanti dulu, tunggu saja. Datang atau tidak dia,” ujar AKBP Hendri Fiuser , Kapolres Bojonegoro pada 28 Juli lalu.
Salah seorang pegawai bulog itu ditetapkan sebagai tersangka hasil tindaklanjut temuan bantuan beras untuk warga miskin (raskin) yang disalurkan kepada masyarakat penerima tidak layak konsumsi. Beras tersebut diketahui berkutu, baunya apek dan berasnya hancur.”Dia (tersangka) yang bertanggungjawab atas distribusi masuk dan keluarnya beras di gudang bulog,” terangnya.Penetapan tersangka itu, lanjut Kapolres perbuatan yang sudah mengarah kepada unsur tindak pidana sudah ada. Tersangka diduga melanggar Undang-undang Pangan. “Karena beras tersebut tidak sesuai mutu untuk dikonsumsi ,” ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Polres Bojonegoro menyita sekitar 8,4 ton beras milik Bulog Sub Divre III Bojonegoro yang berkutu dan tak layak konsumsi. Beras tersebut akan didistribusikan kepada warga di Desa Njumok, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro. Selain menyita beras, polisi juga menyita satu unit truk bernomor polisi S 8345 D milik bulog Sub Divre Bojonegoro yang digunakan untuk mendistribusikan raskin.
Beras tidak layak konsumsi itu diambil dari rekanan bulog yaitu dari gudang UD Rahayu Gumilang di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu milik Eliyas (58). Sedangkan Eliyas mengatakan, beras tersebut adalah stok timbun sejak Maret 2014 dan gudangnya hanya dipinjam saja oleh bulog ( rohmad, joko ,gus,suroso )
http://forumindonesia.co/2015/07/31/raskin-banyak-kutu-busuk/
FI.C0,Lamongan – Kembali Beras untuk rakyat miskin ( raskin ) ditemukan tidak layak konsumsi,selain banyak kutu,warna kusam dan bau apek.Ispandoyo mengatakan, Beras bantuan untuk orang miskin yang banyak ditemukan kutu disinyalir juga adanya mafia beras di Bulog dan mitra Bulog.kata pengamat raskin
Belum lama terjadi Desa Sambangan kecamatan Babat ,7 Juli lalu,beberapa warga membenarkan bahwa beras dari Bulog Babat Cabang Drive 3 Bjonegoro memang tidak layak dibagikan pada masyarakat. Kualitas beras, banyak masyarakat mengeluh tentang pengiriman raskin yang kurang pemantauan dari pihak pemerintah Kabupaten di Desa Nogojatisari Kecamatan Sambeng juga ditemukan beras warnanya abu-abu dan berkutu.
Camat Sambeng Drs. Suparno, M.Si juga memberi intruksi pada Kepala Desa dan perangkat desa bila ada pengiriman beras raskin yang kualitasnya buruk segera melaporkan pada pihak kecamatan. Bulog Babat setiap pengiriman bantuan pangan beras ke pedesaan mutunya selalu kurang baik. Sementara itu Kasub Bulog Babat,belum bias dikonfirmasi, salah satu staff menjawab sedang tidak ada di kantor.
Sebelumnya,atas kejadian beras raskin yang kualitas jelek di desa Sukoanyar,Turi beberapa waktu lalu, Sulistiono ketua LSM APPML menyayangkan Bulog tidak bisa menjaga kualitas beras raskin yang didistribusikan ke masyarakat miskin. Pihak bulog Lamongan dianggap lalai dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum beras itu keluar gudang. Pihak APPML sendiri sudah memperingatkan Bulog Lamongan agar menjaga kualitas beras Raskin, tetapi kenyataan di Lapangan masih ditemukan beras yang kualitasnya dibawah standar.
Sulistiono mencurigai beras yang berkutu dan berkualitas jelek merupakan stok beras lama yang disimpan digudang Bulog Lamongan. Beras yang pada awalnya sudah kualitas jelek kemudian disimpan di dalam gudang akan bertambah jelek dan Bulog tidak melakukan pengecekan rutin terkait kondisi beras. Akhirnya yang mengkonsumsi beras dengan kualitas dibawah standar adalah rakyat kecil yang miskin.
Bahkan pihak Bulog bisa juga melakukan permainan dengan mafia beras. Beras dengan kualitas baik akan dijual ke luar lamongan sedangkan beras dengan kualitas jelek akan dijual di Lamongan dan dibagikan melalui bantuan beras raskin.
“kualitas beras yang jelek di masyarakat berarti ada ketidakberesan pendistribusian beras raskin. Kemungkinan juga beras yang baik akan dijual ke luar dan beras yang jelek diberikan ke masyarakat miskin”terang Sulistiono.
Sulistiono mempertanyakan kinerja pengawas bantuan raskin yang dibentuk oleh Bulog Lamongan. pengawas raskin yang terdiri dari LSM di Lamongan tidak mampu melakukan tugas nya dengan baik. Tugas pengawas seharusnya mengawasi beras raskin tetapi masih ditemukan beras raskin dengan kualitas yang jelek. Tentunya kejadian ini menjadi caatatan negatif kinerja Bulog lamongan dan pengawas Raskin.
Ispandoyo berharap penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Lamongan menindak tegas mafia beras dan rekanan Bulog. Karena mafia ini yang akan merusak kualitas beras Raskin di Lamongan, sehingga dampaknya akan merugikan masyarakat banyak. pihak pemerintah kabupaten melalui bagian perekonomian juga harus melakukan evaluasi mengenai jumlah dan data penerima raskin di Lamongan
.
Polres ,Pegawai Bulog Sebagai Tersangka
Hari ini Penyidik Polres Bojonegoro berencana melakukan pemanggilan pertama kepada salah seorang pegawai Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Sub Divre) III Bojonegoro sebagai tersangka.
Namun, Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser masih merahasiakan pegawai Bulog yang akan dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka itu. “Nanti dulu, tunggu saja. Datang atau tidak dia,” ujar AKBP Hendri Fiuser , Kapolres Bojonegoro pada 28 Juli lalu.
Salah seorang pegawai bulog itu ditetapkan sebagai tersangka hasil tindaklanjut temuan bantuan beras untuk warga miskin (raskin) yang disalurkan kepada masyarakat penerima tidak layak konsumsi. Beras tersebut diketahui berkutu, baunya apek dan berasnya hancur.”Dia (tersangka) yang bertanggungjawab atas distribusi masuk dan keluarnya beras di gudang bulog,” terangnya.Penetapan tersangka itu, lanjut Kapolres perbuatan yang sudah mengarah kepada unsur tindak pidana sudah ada. Tersangka diduga melanggar Undang-undang Pangan. “Karena beras tersebut tidak sesuai mutu untuk dikonsumsi ,” ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Polres Bojonegoro menyita sekitar 8,4 ton beras milik Bulog Sub Divre III Bojonegoro yang berkutu dan tak layak konsumsi. Beras tersebut akan didistribusikan kepada warga di Desa Njumok, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro. Selain menyita beras, polisi juga menyita satu unit truk bernomor polisi S 8345 D milik bulog Sub Divre Bojonegoro yang digunakan untuk mendistribusikan raskin.
Beras tidak layak konsumsi itu diambil dari rekanan bulog yaitu dari gudang UD Rahayu Gumilang di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu milik Eliyas (58). Sedangkan Eliyas mengatakan, beras tersebut adalah stok timbun sejak Maret 2014 dan gudangnya hanya dipinjam saja oleh bulog ( rohmad, joko ,gus,suroso )
http://forumindonesia.co/2015/07/31/raskin-banyak-kutu-busuk/
Langganan:
Postingan (Atom)