Ungkap Masalah Raskin di Kepulauan

Jumat, 12 Desember 2014

Tak Dibagikan Sama Sekali dan Kurangi Takaran

ARJASA – Dugaan pemotongan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Sumenep tersebar di sejumlah desa. Masalah tersebut tidak hanya terjadi di daratan. Kondisi di kepulauan juga tidak jauh beda.

Demikian disampaikan Anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) 7 Imran kemarin (11/12). Dia mengaku kerap mendapat laporan masalah penyelewengan raskin. Bahkan, dia menyebutkan, masalah itu tidak hanya terjadi di satu desa.

Imran menjelaskan, penyelewengan raskin hampir menyeluruh di Kecamatan Arjasa dan Kangayan, Pulau Kangean. Namun, modus penyelewengan tiap desa berbeda. Dia menuturkan, ada raskin yang hanya dibagikan sebagian. Ada pula yang tidak diberikan sama  sekali.

Di desa tempat dia tinggal, Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, juga tidak luput dari masalah raskin. Bahkan, menurut politikus Partai Hanura itu, masalah raskin di desanya lebih parah dibandingkan dengan desa lainnya.

Raskin 2014 di desa tersebut tidak pernah dibagikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). ”Saya mendapat laporan dari warga bahwa pada 2014 raskin tidak dicairkan sama sekali. Untuk daerah lain, raskin hanya dicairkan beberapa bulan,” katanya.

Modus lain masalah raskin adalah mengurangi takaran. Sesuai dengan ketentuan, tiap RTSPM semestinya menerima 15 kilogram tiap bulan. Namun, beras yang diterima warga kurang dari 15 kilogram.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep itu berjanji akan berkoordinasi dengan komisi A. Tujuannya, merumuskan langkah selanjutnya. Termasuk, mengenai kemungkinan akan memanggil instansi yang menangani raskin.

Menurut dia, pemotongan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Imran berharap ada tindakan konkret aparat penegak hukum dengan menyelidikinya. ”Saya juga heran. Dari dulu kami sudah berkoar-koar terkait dengan masalah penyelewengan bantuan sosial. Namun, selama ini tidak ada tindakan apa pun dari aparat penegak hukum,” sesalnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep Moh. Hanafi menyatakan, pihaknya sudah mendistribusikan raskin sampai ke balai desa. Bahkan, pendistribusian untuk kepulauan  memiliki cara berbeda. ”Untuk kepulauan, kami menggunakan pihak ketiga. Dengan  begitu, raskin tersebut dipastikan sampai ke balai desa,” terangnya.

Meski demikian, Hanafi mengakui petugas sulit melakukan pengawasan hingga tingkat desa. Sebab, selain jumlah petugas yang terbatas, tujuan pendistribusian raskin sulit dijangkau. ”Pengawasan sudah kami lakukan. Hanya, untuk menjangkau semua desa, kami kesulitan,” tambahnya.

Menanggapi informasi dugaan penyelewengan, dia berjanji akan menelusuri. Sebab, beradar bukti administrasi, rata-rata desa sudah menebus raskin hingga 100 persen.

Terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasubbaghumas AKP Jaiman menepis tudingan tidak adanya pengawasan dari aparat kepolisian. Mantan Kapolsek Arjasa itu menjelaskan, pengawasan raskin sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Setiap penebusan raskin dikawal petugas hingga ke balai desa. ”Kalau penyelewengannya terjadi setelah raskin sampai di desa, kami tidak  tahu. Kami telah melakukan pengawalan hingga balai desa,” terangnya. (han/luq)

http://radarmadura.co.id/2014/12/ungkap-masalah-raskin-di-kepulauan/