Pemerintah Galau Lanjutkan Program Raskin

Rabu, 25 Februari 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri-menteri dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih belum satu suara terkait kelanjutan program beras untuk rakyat miskin (raskin).

Pada 13 Februari 2015, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pemerintah akan segera menghapus pemberian subsidi pangan dalam bentuk beras.

Menurut Bambang ketika itu, jika pemerintah ingin mendukung ketersediaan beras bagi keluarga miskin maka yang lebih tepat adalah dengan cara memberikan subsidi tunai langsung. Cara tersebut menurutnya lebih tepat sasaran karena akan langsung diterima masyarakat yang dapat membantu membeli beras.

Namun, awal pekan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelontorkan sebanyak 300 ribu ton beras ke masyarakat untuk menekan lonjakan harga beras yang sudah menembus Rp 10 ribu per liter dalam dua bulan terakhir.

Kesimpang-siuran kebijakan tersebut diduga menjadi penyebab keterlambatan Bulog dalam menyalurkan raskin ke masyarakat. Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan seharusnya sejak Desember 2014, pemerintah sudah menginstruksikan penyaluran raskin sebanyak 232 ribu ton per bulan ke masyarakat. Namun sampai saat ini baru dua kali raskin sebanyak 144.500 ton per bulan yang keluar dari gudang Bulog ke masyarakat.

Lenny menyebut ada faktor administrasi yang menghambat penyaluran raskin dan mengakibatkan harga beras di masyarakat melonjak hingga 30 persen. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari faktor administrasi tersebut.

Penjelasan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kemudian angkat bicara mengenai masalah administrasi yang menjadi kendala tersebut.

Sofyan mengakui bahwa saat ini, pemerintah ingin tetap memperbaiki sistem penyaluran raskin ke masyarakat. Pemerintah menurut Sofyan memang tidak menyalurkan raskin selama periode November sampai Desember 2014.

Ketika harga mulai bergerak naik, baru kemudian pemerintah menyalurkan raskin namun dalam jumlah yang tidak banyak. “Biasanya 230 ribu ton per bulan, tapi di Januari 2015 hanya dikeluarkan 91 ribu ton dan Februari sebanyak 140 ribu ton melalui operasi pasar,” ujar Sofyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/2).

Pemerintah menurut Sofyan masih belum menemukan mekanisme penyaluran raskin yang tepat sehingga bisa langsung diterima masyarakat tanpa ada praktik penyelewengan di lapangan.

“Ke depan kita pikirkan dengan cara melakukan exercise. Selalu ada ruang untuk memperbaiki sistem. Kita lihat setelah raskin digelontorkan sebanyak 300 ribu ton, harga turun atau tidak. Kalau belum turun, operasi pasar digalakkan,” tegasnya. (gen)

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150225101637-92-34667/pemerintah-galau-lanjutkan-program-raskin/