Menko Kesra: Kartel Raskin Harus Didalami

Minggu, 6 April 2014

Agung Laksono Jakarta - Menko Kesra Agung Laksono menanggapi pernyataan pimpinan KPK atas dugaan permainan kartel dalam distribusi beras yang dikhususkan untuk warga tak mampu. Agung meminta dugaan itu didalami.

"Di mana sih kartelnya? Itu masih perlu didalami, karena yang membeli bulog. Dan dia belinya dari mana? Dari rakyat," ucap Agung di kediamannya, Jl Cipinang Cempedak 2, Cawang, Jakarta Timur, Minggu (6/4/2014).

Agung tidak menutup kemungkinan adanya kartel tersebut. "Tapi kalaupun ada mungkin spot-spot saja, tidak masif. Apalagi sekarang eranya lebih terbuka dan sudah diumumkan, pembelinya adalah bulog," tutur dia.

Dia juga mengaku sepakat dengan usulan KPK untuk mengevaluasi beras bagi warga kurang mampu (raskin). Program andalan pemerintah sejak tahun 1998 ini diakuinya masih banyak kekurangan seperti kualitas beras.

"Tapi itu hanya dalam hal <i>safeguarding saja</i>. Adanya kutu di dalam beras bukan karena kualitas beras yang jelek, tapi lamanya penumpukan," ucapnya.

Menurut Agung, lamanya penumpukan tersebut justru membuktikan bahwa penyerapan bulog terhadap hasil panen masyarakat cukup maksimal. Hanya saja metode penyimpanan di gudang masih harus ditingkatkan lagi.

"Jadi kalau KPK bilang program raskin perlu dievaluasi, iya benar, dan itu selalu kami lakukan. Tapi kalau dihilangkan itu tidak bisa. That's not a solution," kata Agung.
Waketum DPP Golkar ini menganalogikan pemerintah sebagai dokter, rakyat sebagai pasien dan raskin adalah obat. "Masa pasiennya sakit bukannya dikasih obat tapi dibiarin aja, biar mati aja sekalian. Kasarnya begitu kan," tutupnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut ada indikasi jaringan kartel dalam raskin. KPK menyarankan dilakukan evaluasi terhadap program ini.

Evaluasi menurut Busyro harus memperhitungkan sejumlah faktor agar sasaran program tepat. Faktor itu antara lain, penataan ulang kelembagaan program, penajaman metode penetapan target tepat sasaran, perbaikan tata laksana, perbaikan kualitas beras dan peningkatan pemahaman seluruh pihak yang terlibat.

Pemerintah juga diharapkan memperbaiki kebijakan dan mekanisme perhitungan subsidi agar lebih transparan dan akuntabel.

http://news.detik.com/read/2014/04/06/194922/2547086/10/menko-kesra-kartel-raskin-harus-didalami?nd772204btr