Kamis, 30 April 2015
JAKARTA, KOMPAS — Walaupun sudah 16 tahun menjalankan, pemerintah dinilai belum mempunyai pedoman khusus pembagian beras untuk rakyat miskin. Tanpa pedoman khusus, praktik penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan tidak tepat jumlah.
"Pedoman ini sangat penting karena pembagian raskin (beras untuk rakyat miskin) melibatkan banyak institusi dari tingkat pusat ataupun di daerah," kata Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan Yudi Ramdan Budiman di Jakarta, Rabu (29/4).
Penyaluran raskin yang menyangkut 15 juta rumah tangga penerima manfaat dengan nilai Rp 18,8 triliun pada 2014 seharusnya dilakukan dengan sistem dan mekanisme yang bisa digunakan di setiap institusi. Dengan demikian, setiap pihak yang terkait mengetahui siapa mengerjakan apa.
"Organisasi pelaksana raskin ini sangat banyak, dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bulog, hingga pemerintah daerah dengan berbagai tingkatan. Tim koordinasi yang dibentuk ternyata belum punya gambaran pekerjaan sehingga sering kali keputusan yang diambil kurang tepat," kata Yudi.
Persoalan lain, pemutakhiran data yang tidak jalan. Data untuk pembagian raskin tahun 2014 ternyata memakai data tahun 2011. Data yang ada tidak divalidasi sehingga pembagian bantuan itu tidak tepat sasaran. Seharusnya, pemda melakukan pemutakhiran data dan melaporkan secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi.
Data yang tidak tepat berakibat penerimaan beras yang tidak sesuai jumlah. Seharusnya setiap rumah tangga menerima 15 kilogram beras per bulan. Namun, karena jumlah rumah tangga yang miskin bertambah, jatah beras tidak mencukupi. Akhirnya, setiap rumah tangga menerima beras kurang dari 15 kilogram.
"Pembagian raskin ini sangat penting karena bisa menekan inflasi. Ketika November-Desember 2014, raskin tidak dibagikan, harga beras melonjak sehingga terjadi inflasi," ujar Yudi.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati berpendapat, data yang tak akurat merupakan persoalan mendasar di semua program sosial pemerintah, bukan hanya pada raskin. Masalah terbesar meliputi pengadaan, pola distribusi, dan koordinasi. Untuk pengadaan, misalnya, sejauh ini beras yang dibagikan selalu mempunyai keragaman jenis dan harga. Cerita yang beredar bahkan menyebutkan beras tidak layak konsumsi.
"Rantai itu belum pernah dievaluasi pemerintah sehingga pembagian raskin yang buruk selalu terulang. Pemerintah seharusnya mulai menyusun standar baku pengadaan, pola distribusi, dan koordinasi atau penanggung jawab pembagian," kata Enny.
(ARN/MED)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150430kompas/#/18/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar