Getol Ungkap JB, Abaikan Kasus Raskin

2 Maret 2013

Kediri – Pengungkapan kasus dugaan penyelewengan distribusi beras jatah warga miskin (raskin) di Kota Kediri ditengarai macet. Padahal, sebelumnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kediri Kota sudah memeriksa dua pejabat Pemkot dan dari Bulog Sub Divre V Kediri. Kemudian polisi juga secara maraton memeriksa 46 lurah yang dimungkinkan mengetahui proses pendistribusian raskin selama ini.     

Melambatnya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan distribusi Raskin ini, dimungkinkan karena polisi sedang getol mengungungkap kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Brawijaya (JB) Kota Kediri. Sehingga tenaga penyidik tersedot untuk menangani proyek jembatan senilai Rp 71 miliar yang kini banyak menjadi perhatian masyarakat Kota Tahu.

Namun masyarakat mengharapkan kepolisian tidak menyepelekan kasus Raskin, karena ini juga menyangkut masyarakat banyak, terutama dari keluarga miskin (gakin) di Kota Kediri.

Menurut Ketua LSM Montera, Andhi Mahfud, kondisi ini dinilainya memprihatinkan. Kasus dugaan penyelewengan distribusi raskin yang juga berhubungan dengan wong cilik, juga harus mendapat perhatian serius. ”Saya khawatir kasus yang berhubungan langsung dengan wong cilik, kurang diprioritaskan. Saya khawatir kasus raskin akan terulang lagi,” ujar dia.

Kapolres Kediri Kota AKBP, Ratno Kuncoro yang dikonfirmasi terkait tudingan melemahnya pengungkapan kasus dugaan distribusi raskin, mengatakan, dugaan kasus penyelewengan raskin, sampai kini masih dalam penanganan. Tim penyidik Tipikor juga terus bekerja keras untuk mengungkap adanya indikasi kecurangan distribusi raskin.

Ditambahkan Kapolres, saat ini penyelidikan masih terus berjalan. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangannya. “Dengan penanganan yang serius ini, kami berharap distribusi raskin di tahun - tahun mendatang tidak bermasalah lagi dan semakin lancar. Kemungkinan adanya kecurangan juga tidak ada lagi,” harap dia.

Sekadar diketahui, pada awal Februari lalu, Polres Kediri Kota memeriksa para Lurah untuk melengkapi atau melanjutkan penyelidikan dugaan penyelewengan pendistribusian raskin. Karena distribusi raskin ditengarai tidak tepat sasaran dan diduga mengakibatkan salah satu warga stres berat hingga melakukan tindakan nekat, mencoba bunuh diri bersama dua anak balitanya.

Menurut Kasubag Humas Polres Kediri Kota, AKP Surono, pemeriksaan para Lurah terkait pembagian raskin di wilayah Kota Kediri atau di wilayah kelurahan masing-masing yang ditengarai menyimpang.
Sementara pemeriksaan tidak dapat dilakukan serentak, karena jumlah penyidik yang terbatas. Sehingga penyidikan dilakukan bergiliran.

Para Lurah yang dipanggil, jelas dia, karena dianggap tahu terkait pendistribusian raskin. Mereka tentu  tahu warganya yang mestinya menerita jatah raskin dan tidak. Sementara ini ada dugaan, warga yang mestinya mendapat jatah malah tidak kebagian dan sebaliknya dengan berbagai dalih. Padahal itu tidak dibenarkan. Kejadian ini yang sedang didalami Unit Tipikor.

Sebelumnya, Unit Tipikor juga memeriksa dua pejabat Pemkot Kediri yang diduga terkait distribusi  raskin, yaitu Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Suprapto dan Kabag Perekonomian, Edi Lukmono. Selain itu polisi juga memeriksa petinggi Bulog Sub Drive V Kediri. Pemeriksaan mereka ini, kata Ratno Kuncoro, juga untuk mengungkap dugaan penyelewengan distribusi raskin.

Walikota Kediri Samsul Ashar juga mendukung pemeriksaan aparatnya terkait distribusi raskin. Apalagi, kata dia, distribusi raskin selama ini dinilainya amburadul dan tidak tepat sasaran. Penyebabnya, salah satunya karena data tidak akurat. Karena itu, Walikota ingin data itu dibuat rapi dan benar. gim

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=716501e7d524d3c8335ede3ce1f976cc&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc