Rabu, 11 Juni 2014
SEMARANG, suaramerdeka.com - Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) sudah sesuai prosedur di pemerintah pusat. Persoalan muncul di pemerintah daerah, terutama perangkat desa yang kurang memahami mekanisme penyaluran.
Karena itu Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenko Kesra Chazali Situmorang meminta pemerintah daerah lebih serius dalam menangani raskin. Pemda harus mengucurkan dana distribusi raskin sehingga tepat sasaran dan tidak memberatkan rumah tangga sasaran (RTS).
"Program Raskin sudah berjalan 16 tahun. Tapi masih dijumpai permasalahan dalam penyaluran, terutama pada distribusi," katanya, dalam konferensi pers di Semarang, Rabu (11/6).
Persoalan distribusi ini yang seringkali menyebabkan beras terlalu lama tersimpan sehingga kualitasnya sudah buruk ketika sampai di RTS. Padahal pemerintah pusat membeli beras kualitas medium.
Pemda yang tak mengucurkan dana distribusi membuat warga menebus raskin lebih mahal. Seharusnya, harga tebus raskin sama di seluruh Indonesia. Yakni Rp 1600 per kilogram.
( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar