Kamis, 30 April 2015
JAKARTA, KOMPAS — Walaupun sudah 16 tahun menjalankan, pemerintah dinilai belum mempunyai pedoman khusus pembagian beras untuk rakyat miskin. Tanpa pedoman khusus, praktik penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan tidak tepat jumlah.
"Pedoman ini sangat penting karena pembagian raskin (beras untuk rakyat miskin) melibatkan banyak institusi dari tingkat pusat ataupun di daerah," kata Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan Yudi Ramdan Budiman di Jakarta, Rabu (29/4).
Penyaluran raskin yang menyangkut 15 juta rumah tangga penerima manfaat dengan nilai Rp 18,8 triliun pada 2014 seharusnya dilakukan dengan sistem dan mekanisme yang bisa digunakan di setiap institusi. Dengan demikian, setiap pihak yang terkait mengetahui siapa mengerjakan apa.
"Organisasi pelaksana raskin ini sangat banyak, dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bulog, hingga pemerintah daerah dengan berbagai tingkatan. Tim koordinasi yang dibentuk ternyata belum punya gambaran pekerjaan sehingga sering kali keputusan yang diambil kurang tepat," kata Yudi.
Persoalan lain, pemutakhiran data yang tidak jalan. Data untuk pembagian raskin tahun 2014 ternyata memakai data tahun 2011. Data yang ada tidak divalidasi sehingga pembagian bantuan itu tidak tepat sasaran. Seharusnya, pemda melakukan pemutakhiran data dan melaporkan secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi.
Data yang tidak tepat berakibat penerimaan beras yang tidak sesuai jumlah. Seharusnya setiap rumah tangga menerima 15 kilogram beras per bulan. Namun, karena jumlah rumah tangga yang miskin bertambah, jatah beras tidak mencukupi. Akhirnya, setiap rumah tangga menerima beras kurang dari 15 kilogram.
"Pembagian raskin ini sangat penting karena bisa menekan inflasi. Ketika November-Desember 2014, raskin tidak dibagikan, harga beras melonjak sehingga terjadi inflasi," ujar Yudi.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati berpendapat, data yang tak akurat merupakan persoalan mendasar di semua program sosial pemerintah, bukan hanya pada raskin. Masalah terbesar meliputi pengadaan, pola distribusi, dan koordinasi. Untuk pengadaan, misalnya, sejauh ini beras yang dibagikan selalu mempunyai keragaman jenis dan harga. Cerita yang beredar bahkan menyebutkan beras tidak layak konsumsi.
"Rantai itu belum pernah dievaluasi pemerintah sehingga pembagian raskin yang buruk selalu terulang. Pemerintah seharusnya mulai menyusun standar baku pengadaan, pola distribusi, dan koordinasi atau penanggung jawab pembagian," kata Enny.
(ARN/MED)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150430kompas/#/18/
Kamis, 30 April 2015
BPK: Program Raskin 2014 Tak Tepat Sasaran
RABU, 29 APRIL 2015
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) pada 2014. Juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan, Yudi Ramdan Budiman, mengatakan penyaluran subsidi raskin dinilai belum efektif. “Banyak kendala ditemukan pada tim koordinasi raskin,” ujar Yudi saat ditemui di kantornya, Rabu, 29 April 2015.
Program subsidi raskin ini dikelola tim koordinasi yang merupakan gabungan dari beberapa instansi yang terdiri atas unsur pusat dan daerah. Seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bulog, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dari hasil pemeriksaan kinerja, Yudi menjelaskan, BPK menilai kinerja tim koordinasi masih tumpang tindih. Hal itu terjadi karena pembentukan tim belum disertai dengan penetapan tugas pokok dan fungsi setiap instansi. “Sehingga terjadi ketidakjelasan tanggung jawab dan uraian tugas dalam pengelolaan program,” katanya.
Selain itu, kata Yudi, data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) yang ditetapkan TNP2K juga belum sesuai dengan kondisi riil penerima raskin. Terdapat 196 desa atau kelurahan di 50 kabupaten atau kota yang tidak melakukan pemutakhiran data.
Yudi menjelaskan proses pemutakhiran DPM yang tidak layak menerima bantuan raskin melalui musyawarah desa atau kelurahan tidak seluruhnya dikirimkan ke TNP2K dan diproses lebih lanjut. Untuk mengisi kekosongan RTS PM dari pagu yang tersedia, pada 2015, TNP2K menetapkan data RTS PM dalam Basis Data Terpadu (BDT) dengan status kesejahteraan yang lebih tinggi dari sasaran sebelumnya. “Hal tersebut memberikan dampak bahwa data RTS PM yang disahkan sebagai penerima raskin tidak sesuai dengan kondisi riil di daerah dan berpotensi tidak tepat sasaran,” tuturnya. Menurut Yudi, selama sebelas tahun sejak 1999 program raskin ini berjalan, permasalahan tersebut terus berulang.
Dari hasil temuan tersebut, BPK memberikan beberapa rekomendasi, antara lain, supaya tim koordinasi menetapkan pembagian tugas dan mekanisme kerja yang jelas. “Sehingga dapat berfungsi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan program raskin,” ucapnya. Lebih lanjut, BPK juga merekomendasikan agar mekanisme pemutakhiran data RTS PM lebih efektif dengan melibatkan instansi atau pihak lain yang terkait. “Selanjutnya menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik dan mekanismenya.”
http://www.tempo.co/read/news/2015/04/29/173662005/BPK-Program-Raskin-2014-Tak-Tepat-Sasaran
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) pada 2014. Juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan, Yudi Ramdan Budiman, mengatakan penyaluran subsidi raskin dinilai belum efektif. “Banyak kendala ditemukan pada tim koordinasi raskin,” ujar Yudi saat ditemui di kantornya, Rabu, 29 April 2015.
Program subsidi raskin ini dikelola tim koordinasi yang merupakan gabungan dari beberapa instansi yang terdiri atas unsur pusat dan daerah. Seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bulog, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dari hasil pemeriksaan kinerja, Yudi menjelaskan, BPK menilai kinerja tim koordinasi masih tumpang tindih. Hal itu terjadi karena pembentukan tim belum disertai dengan penetapan tugas pokok dan fungsi setiap instansi. “Sehingga terjadi ketidakjelasan tanggung jawab dan uraian tugas dalam pengelolaan program,” katanya.
Selain itu, kata Yudi, data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) yang ditetapkan TNP2K juga belum sesuai dengan kondisi riil penerima raskin. Terdapat 196 desa atau kelurahan di 50 kabupaten atau kota yang tidak melakukan pemutakhiran data.
Yudi menjelaskan proses pemutakhiran DPM yang tidak layak menerima bantuan raskin melalui musyawarah desa atau kelurahan tidak seluruhnya dikirimkan ke TNP2K dan diproses lebih lanjut. Untuk mengisi kekosongan RTS PM dari pagu yang tersedia, pada 2015, TNP2K menetapkan data RTS PM dalam Basis Data Terpadu (BDT) dengan status kesejahteraan yang lebih tinggi dari sasaran sebelumnya. “Hal tersebut memberikan dampak bahwa data RTS PM yang disahkan sebagai penerima raskin tidak sesuai dengan kondisi riil di daerah dan berpotensi tidak tepat sasaran,” tuturnya. Menurut Yudi, selama sebelas tahun sejak 1999 program raskin ini berjalan, permasalahan tersebut terus berulang.
Dari hasil temuan tersebut, BPK memberikan beberapa rekomendasi, antara lain, supaya tim koordinasi menetapkan pembagian tugas dan mekanisme kerja yang jelas. “Sehingga dapat berfungsi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan program raskin,” ucapnya. Lebih lanjut, BPK juga merekomendasikan agar mekanisme pemutakhiran data RTS PM lebih efektif dengan melibatkan instansi atau pihak lain yang terkait. “Selanjutnya menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik dan mekanismenya.”
http://www.tempo.co/read/news/2015/04/29/173662005/BPK-Program-Raskin-2014-Tak-Tepat-Sasaran
Rabu, 29 April 2015
BPK: Ada Risiko Penyimpangan Subsidi Raskin di Bulog
Rabu, 29 April 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pelaksanaan program penyaluran subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) belum sepenuhnya efektif karena data penerima yang tidak mutakhir dan kualitas beras yang meragukan.
Yudi Ramdan, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK mengatakan instansinya telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan raskin 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Perum Bulog, TNP2K dan instansi terkait lainnya.
"Pemeriksaan tersebut dilakukan di 10 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Barat," ujar Yudi di Jakarta, Rabu (29/4).
Untuk diketahui, program subsidi raskin ini dikelola oleh Tim Koordinator Raskin Pusat yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah. Anggaran untuk program subsidi raskin sepanjang 2014 tercatat sebesar Rp 18,16 triliun, dan terealisasi Rp 17,19 triliun atau 95,65 persen.
"Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin Tahun Anggaran 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin," jelas Yudi.
Dia mengatakan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan program penyaluran subsidi beras raskin belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan program karena masih terdapat sejumlah permasalahan.
"Pertama, data penerima manfaat raskin belum mutakhir. Terdapat 196 desa/kelurahan di 50 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Data yang digunakan masih data 2011. Hal ini berakibat sebagian penerima program raskin berisiko tidak tepat sasaran," jelasnya.
Kedua, mekanisme pengujian kualitas beras raskin belum jelas. Terdapat pengembalian raskin ke Perum Bulog karena kualitas beras yang diterima tidak baik, karena berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk dan berbau apek.
"Hal tersebut mengakibatkan risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog," ungkap Yudi.
Berkenaan dengan masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku penanggung jawab program raskin agar menetapkan pihak pelaksana perekaman data dan menyempurnakan pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin.
"Kemudian kami menginstruksikan Tim Koordinasi Raskin untuk berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian raskin pada saat penyaluran," katanya.
Selain itu, agar program raskin lebih efektif, BPK merekomendasikan Kementerian Sosial menetapkan tenaga kesejahteraan sukarela kecamatan sebagai pendamping program, yang bertugas melakukan monitoring, sosialisasi dan pelaporan secara online.
"Kami juga merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pagu raskin secara berjenjang. Serta meminta Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin berupaya optimal tidak menunda penyaluran beras raskin kepada rumah tangga sasaran," ujar Yudi. (gen)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429111318-78-49982/bpk-ada-risiko-penyimpangan-subsidi-raskin-di-bulog/
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pelaksanaan program penyaluran subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) belum sepenuhnya efektif karena data penerima yang tidak mutakhir dan kualitas beras yang meragukan.
Yudi Ramdan, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK mengatakan instansinya telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan raskin 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Perum Bulog, TNP2K dan instansi terkait lainnya.
"Pemeriksaan tersebut dilakukan di 10 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Barat," ujar Yudi di Jakarta, Rabu (29/4).
Untuk diketahui, program subsidi raskin ini dikelola oleh Tim Koordinator Raskin Pusat yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah. Anggaran untuk program subsidi raskin sepanjang 2014 tercatat sebesar Rp 18,16 triliun, dan terealisasi Rp 17,19 triliun atau 95,65 persen.
"Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin Tahun Anggaran 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin," jelas Yudi.
Dia mengatakan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan program penyaluran subsidi beras raskin belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan program karena masih terdapat sejumlah permasalahan.
"Pertama, data penerima manfaat raskin belum mutakhir. Terdapat 196 desa/kelurahan di 50 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Data yang digunakan masih data 2011. Hal ini berakibat sebagian penerima program raskin berisiko tidak tepat sasaran," jelasnya.
Kedua, mekanisme pengujian kualitas beras raskin belum jelas. Terdapat pengembalian raskin ke Perum Bulog karena kualitas beras yang diterima tidak baik, karena berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk dan berbau apek.
"Hal tersebut mengakibatkan risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog," ungkap Yudi.
Berkenaan dengan masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku penanggung jawab program raskin agar menetapkan pihak pelaksana perekaman data dan menyempurnakan pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin.
"Kemudian kami menginstruksikan Tim Koordinasi Raskin untuk berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian raskin pada saat penyaluran," katanya.
Selain itu, agar program raskin lebih efektif, BPK merekomendasikan Kementerian Sosial menetapkan tenaga kesejahteraan sukarela kecamatan sebagai pendamping program, yang bertugas melakukan monitoring, sosialisasi dan pelaporan secara online.
"Kami juga merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pagu raskin secara berjenjang. Serta meminta Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin berupaya optimal tidak menunda penyaluran beras raskin kepada rumah tangga sasaran," ujar Yudi. (gen)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429111318-78-49982/bpk-ada-risiko-penyimpangan-subsidi-raskin-di-bulog/
Gawat, 6 Warga Diduga Keracunan Beras Raskin Tak Layak Konsumsi
Rabu, 29 April 2015
Suara Garuda;-
JATIM- Sejumlah warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim) mendadak terserang sakit perut usai mengkonsumsi beras miskin (raskin) yang diduga tidak layak konsumsi.
Menurut Ketua BPD Desa Paowan, Tolak Imam Riyanto, sedikitnya ada enam warga yang mengalami sakit perut hingga muntah-muntah. Ditengarai, sakit perut yang dialami sejumlah warga tersebut akibat mengkonsumsi beras raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang didatangkan dari Bulog Klatakan.
"Pendistribusian beras itu berlangsung saat malam hari pada pertengahan Maret lalu. Kualitas beras raskin tersebut kemungkinan tidak layak dikonsumsi. Selain baunya apek, warnanya juga kusam dan berkutu,” ungkap Imam Riyanto layaknya dilansir raskinwatch, Selasa, (27/4/2015).
Diketahui, data masyarakat penerima manfaat raskin untuk Desa Paowan berjumlah sekitar 470 Kepala Keluarga (KK). Satu dari enam warga yang mengalami muntah-muntah tersebut adalah Endah (50), warga RT 4 RW 1, Dusun Bukkolan, Desa Paowan. (Redaksi)*
http://suaragaruda.blogspot.com/2015/04/gawat-6-warga-diduga-keracunan-beras.html
Suara Garuda;-
JATIM- Sejumlah warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim) mendadak terserang sakit perut usai mengkonsumsi beras miskin (raskin) yang diduga tidak layak konsumsi.
Menurut Ketua BPD Desa Paowan, Tolak Imam Riyanto, sedikitnya ada enam warga yang mengalami sakit perut hingga muntah-muntah. Ditengarai, sakit perut yang dialami sejumlah warga tersebut akibat mengkonsumsi beras raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang didatangkan dari Bulog Klatakan.
"Pendistribusian beras itu berlangsung saat malam hari pada pertengahan Maret lalu. Kualitas beras raskin tersebut kemungkinan tidak layak dikonsumsi. Selain baunya apek, warnanya juga kusam dan berkutu,” ungkap Imam Riyanto layaknya dilansir raskinwatch, Selasa, (27/4/2015).
Diketahui, data masyarakat penerima manfaat raskin untuk Desa Paowan berjumlah sekitar 470 Kepala Keluarga (KK). Satu dari enam warga yang mengalami muntah-muntah tersebut adalah Endah (50), warga RT 4 RW 1, Dusun Bukkolan, Desa Paowan. (Redaksi)*
http://suaragaruda.blogspot.com/2015/04/gawat-6-warga-diduga-keracunan-beras.html
Yang Korupsi Raskin di Ambon Harus Diproses Hukum
Selasa, 28 April 2015
MALUKUnews, Ambon: Para koruptor Beras Miskin (Raskin) yang bekerja atas nama masyarakat hanya untuk mencari keuantungan sendiri harusnya diproses hukum. Akibat dari perbuatan itu masyarakat akhirnya menjadi korban. Bahkan sampai saat ini masyarakat yang ada di Desa Urimessing, Kota Ambon, tidak pernah menerima jatah beras Raskin beberapa tahun belakangan ini.
Prosedur Raskin turun ke masyarakat di Desa, uang masyarakat harus dikumpulkan pada RT selanjutnya baru diserahkan ke pihak pemerintah desa, barulah beras diterima masyarakat, dan itu yang dilakukan masyarakat yang ada di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon.
Tapi anehnya sudah beberapa tahun belakangan ini masyarakat tidak pernah menerima bantuan beras miskin tanpa adanya alasan dari Pemerintah desa setempat. “ Pemerintah desa pun seakan menutup mata dengan masalah ini, seharusnya orang-orang yang bertanggungjawab dalam menangani Raskin di masyarakat ini harus dipanggil untuk diperiksa. Jika memang terindikasi melakukan penyimpangan mestinya diproses hukum sehingga dunia juga tau bahwa ada ‘tikus-tikus’ kecil yang sengaja main kotor hanya untuk kepentingan pribadi,” ungkap salah satu RT di Negeri Urimessing, yang namnya tak mau dipublikasikan.
Menurutnya, masyarakat Desa Urimessing saat ini sudah bertanya-tanya, mengapa sudah tidak menerima jatah beras miskin tersebut, sementara masyarakat tidak pernah berhutang beras. Akibat dari adanya tanggapan masyarakat tersebut, dirinya meminta agar ada perhatian dari pemerintah Kota Ambon maupun pihak berwajib agar dapat melihat masalah ini, dan selanjutnya dapat mengambil langkah terkait sikap para korup Raskin tersebut. (Eda)
http://malukunews.co/berita/ambon/7a21dfibzw641ld7
MALUKUnews, Ambon: Para koruptor Beras Miskin (Raskin) yang bekerja atas nama masyarakat hanya untuk mencari keuantungan sendiri harusnya diproses hukum. Akibat dari perbuatan itu masyarakat akhirnya menjadi korban. Bahkan sampai saat ini masyarakat yang ada di Desa Urimessing, Kota Ambon, tidak pernah menerima jatah beras Raskin beberapa tahun belakangan ini.
Prosedur Raskin turun ke masyarakat di Desa, uang masyarakat harus dikumpulkan pada RT selanjutnya baru diserahkan ke pihak pemerintah desa, barulah beras diterima masyarakat, dan itu yang dilakukan masyarakat yang ada di Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon.
Tapi anehnya sudah beberapa tahun belakangan ini masyarakat tidak pernah menerima bantuan beras miskin tanpa adanya alasan dari Pemerintah desa setempat. “ Pemerintah desa pun seakan menutup mata dengan masalah ini, seharusnya orang-orang yang bertanggungjawab dalam menangani Raskin di masyarakat ini harus dipanggil untuk diperiksa. Jika memang terindikasi melakukan penyimpangan mestinya diproses hukum sehingga dunia juga tau bahwa ada ‘tikus-tikus’ kecil yang sengaja main kotor hanya untuk kepentingan pribadi,” ungkap salah satu RT di Negeri Urimessing, yang namnya tak mau dipublikasikan.
Menurutnya, masyarakat Desa Urimessing saat ini sudah bertanya-tanya, mengapa sudah tidak menerima jatah beras miskin tersebut, sementara masyarakat tidak pernah berhutang beras. Akibat dari adanya tanggapan masyarakat tersebut, dirinya meminta agar ada perhatian dari pemerintah Kota Ambon maupun pihak berwajib agar dapat melihat masalah ini, dan selanjutnya dapat mengambil langkah terkait sikap para korup Raskin tersebut. (Eda)
http://malukunews.co/berita/ambon/7a21dfibzw641ld7
Warga Keluhkan Kwalitas Raskin Jelek, Bulog Sampang Bungkam
Selasa, 28 April 2015
Sampang, Radaronline
Beras bantuan dari pemerintah bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang selama 4 bulan terakhir tahun 2015 belum di distribusikan oleh Bulog. Beruntung akhirnya pada bulan ke 4 bulog Sampang mendistribusikan.
Namun sayang pendistribusian raskin dari bulog Sampang hanya sebagian saja dikarenakan pihak desa belum menebus. Sehingga, bulog belum berani menyalurkan. Jadi, harus ditebus dulu baru dikirim.
Dalam pantauan Radaronline, Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura yang telah menebus bulan Januari 2015 ke bulog dan langsung di kirim ke titik distribusi (TD), yaitu ke rumah Kepala Desa Ragung, Senin (27/4/2015) kemarin.
Kades Ragung, Hj. Suhartatik, saat di konfirmasi di rumahnya kemarin mengatakan beras bagi RTSM yang dari bulog kwalitasnya jelek, warnanya kuning dan bau apek. “Tidak layak untuk di konsumsi,” katanya kepada Radaronline.
Suhartatik menambahkan saat pertama mobil truk menurunkan beras sekitar 3 sak oleh petugas bulog yang mengawal di perlihatkan contoh berasnya yang bagus dan putih. Namun, setelah di cek sendiri ke sak yang lain, ternyata lain yakni warna berasnya kuning dan baunya apek.
“Pertamanya oleh petugas pengiriman di perlihatkan contoh beras yang bagus dan putih, setelah itu di cek sendiri ke sak yang lain ternyata, berasnya kuning dan baunya apek,” tuturnya.
H. Suhriyah, salah satu warga Desa Ragung yang kebetulan ada rumahnya Kades Ragung juga mengecek Raskin mengatakan berasnya warnanya kuning. “Baunya gak enak dan tidak bisa di masak,” ucapnya.
Radaronline mencoba mengkonfirmasikan kepada petugas pengiriman raskin dari Bulog ke Desa Ragung, petugas mengatakan beras yang di kirim sebanyak 545 sak 8.175 ton ke Desa Ragung, beras yang di kirim oleh bulog adalah beras medium, jelasnya dan langsung meninggalkan rumah kades dengan mobil truknya.
Koordinator lapangan (Korlap) Bulog Sampang, Hayu, melalui telepon selularnya dengan pesan singkat tentang kwalitas raskin yang jelek dan bau, tidak ada balasan ataupun respon sama sekali. (Met/Hans).
http://radaronline.co.id/2015/04/28/warga-keluhkan-kwalitas-raskin-jelek-bulog-sampang-bungkam/
 |
Warga sedang mengecek beras raskin di rumah Kades Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang Madura, yang kwalitasnya jelek dan bau apek. (Foto: Met)
Sampang, Radaronline
Beras bantuan dari pemerintah bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang selama 4 bulan terakhir tahun 2015 belum di distribusikan oleh Bulog. Beruntung akhirnya pada bulan ke 4 bulog Sampang mendistribusikan.
Namun sayang pendistribusian raskin dari bulog Sampang hanya sebagian saja dikarenakan pihak desa belum menebus. Sehingga, bulog belum berani menyalurkan. Jadi, harus ditebus dulu baru dikirim.
Dalam pantauan Radaronline, Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura yang telah menebus bulan Januari 2015 ke bulog dan langsung di kirim ke titik distribusi (TD), yaitu ke rumah Kepala Desa Ragung, Senin (27/4/2015) kemarin.
Kades Ragung, Hj. Suhartatik, saat di konfirmasi di rumahnya kemarin mengatakan beras bagi RTSM yang dari bulog kwalitasnya jelek, warnanya kuning dan bau apek. “Tidak layak untuk di konsumsi,” katanya kepada Radaronline.
Suhartatik menambahkan saat pertama mobil truk menurunkan beras sekitar 3 sak oleh petugas bulog yang mengawal di perlihatkan contoh berasnya yang bagus dan putih. Namun, setelah di cek sendiri ke sak yang lain, ternyata lain yakni warna berasnya kuning dan baunya apek.
“Pertamanya oleh petugas pengiriman di perlihatkan contoh beras yang bagus dan putih, setelah itu di cek sendiri ke sak yang lain ternyata, berasnya kuning dan baunya apek,” tuturnya.
H. Suhriyah, salah satu warga Desa Ragung yang kebetulan ada rumahnya Kades Ragung juga mengecek Raskin mengatakan berasnya warnanya kuning. “Baunya gak enak dan tidak bisa di masak,” ucapnya.
Radaronline mencoba mengkonfirmasikan kepada petugas pengiriman raskin dari Bulog ke Desa Ragung, petugas mengatakan beras yang di kirim sebanyak 545 sak 8.175 ton ke Desa Ragung, beras yang di kirim oleh bulog adalah beras medium, jelasnya dan langsung meninggalkan rumah kades dengan mobil truknya.
Koordinator lapangan (Korlap) Bulog Sampang, Hayu, melalui telepon selularnya dengan pesan singkat tentang kwalitas raskin yang jelek dan bau, tidak ada balasan ataupun respon sama sekali. (Met/Hans).
http://radaronline.co.id/2015/04/28/warga-keluhkan-kwalitas-raskin-jelek-bulog-sampang-bungkam/
Selasa, 28 April 2015
Diduga Tak Layak Konsumsi, 6 Warga Keracunan Raskin
Senin, 27 April 2015
SITUBONDO (BM) - Pembagian beras keluarga miskin (raskin) di Desa Paowan Kecamatan Panarukan, membawa bencana. Sejumlah warga yang mengkonsumsi raskin tersebut mendadak terserang sakit perut.
Ketua BPD Desa Paowan Tolak Imam Riyanto, mengatakan sedikitnya ada enam warga yang mengalami sakit perut hingga muntah-muntah. Ada tengara, raskin yang dikonsumsi warga akibat kualitas beras yang didatangkan i Bulog Klatakan jelek dan tak layak konsumsi.
"Pendistribusian beras itu berlangsung pada malam hari pada pertengahan Maret lalu. Kualitas beras raskin tersebut kemungkinan tidak layak dikonsumsi. Selain baunya apek, warnanya juga kusam dan berkutu,” ungkapnya.
Sementara, data penerima jatah raskin untuk Desa Paowan berjumlah sekitar 470 kepala keluarga (KK). Satu dari enam warga yang mengalami muntah-muntah tersebut adalah Endah (50), warga RT 4 RW 1 Dusun Bukkolan Desa Paowan. (edi/nov)
http://www.beritametro.co.id/timur-raya/diduga-tak-layak-konsumsi-6-warga-keracunan-raskin
SITUBONDO (BM) - Pembagian beras keluarga miskin (raskin) di Desa Paowan Kecamatan Panarukan, membawa bencana. Sejumlah warga yang mengkonsumsi raskin tersebut mendadak terserang sakit perut.
Ketua BPD Desa Paowan Tolak Imam Riyanto, mengatakan sedikitnya ada enam warga yang mengalami sakit perut hingga muntah-muntah. Ada tengara, raskin yang dikonsumsi warga akibat kualitas beras yang didatangkan i Bulog Klatakan jelek dan tak layak konsumsi.
"Pendistribusian beras itu berlangsung pada malam hari pada pertengahan Maret lalu. Kualitas beras raskin tersebut kemungkinan tidak layak dikonsumsi. Selain baunya apek, warnanya juga kusam dan berkutu,” ungkapnya.
Sementara, data penerima jatah raskin untuk Desa Paowan berjumlah sekitar 470 kepala keluarga (KK). Satu dari enam warga yang mengalami muntah-muntah tersebut adalah Endah (50), warga RT 4 RW 1 Dusun Bukkolan Desa Paowan. (edi/nov)
http://www.beritametro.co.id/timur-raya/diduga-tak-layak-konsumsi-6-warga-keracunan-raskin
Harga Beras Murah, Warga Jual Raskin
Selasa, 28 April 2015
Raskin Wonogiri dijual oleh sebagian warga.
Solopos.com, WONOGIRI — Sejumlah warga miskin (gakin) di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, menjual beras untuk rakyat miskin (raskin) bantuan dari pemerintah. Turunnya harga beras di pasaran membuat warga penerima raskin mampu membeli beras di pasaran dengan kualitas yang dinilai lebih bagus. Mereka pun menjual raskin yang kualitasnya dinilai lebih jelek.
Salah seorang warga Dusun Kalikatir, Desa Nambangan, Baduno, mengaku menjual raskin seberat 15 kg yang diterimanya pada April 2015. Raskin 15 kg itu laku dijual seharga Rp85.000.
“Saya menebus raskin seberat 15 kg senilai Rp24.000 di balai desa. Kemudian raskin saya jual di pasar laku senilai Rp85.000,” ujar Baduno, saat ditemui Solopos.com di salah satu kios sembako di Selogiri, Senin (27/4/2015).
Dia mengatakan harga beras dengan kualitas bagus seperti jenis C4 hanya Rp8.000/kg. Sementara beras raskin dengan kualitas rendah hanya Rp4.500/kg sampai Rp5.000/kg. Sebelumnya, saat harga beras jenis C4 sempat menyentuh Rp12.000/kg, raskin menjadi salah satu alternatif mendapatkan pangan murah.
“Saya tidak tertarik mengonsumsi raskin karena kualitasnya biasa. Raskin saya jual dan hasil penjualan raskin itu untuk membeli beras dengan kualitas lebih bagus,” kata dia.
Dia mau mengonsumsi raskin jika harga beras di pasaran mahal. Warga lainnya, Kardiansyah, mengatakan raskin seberat 15 kg yang diterimanya dari pemerintah ia tukar tambah dengan beras berkualitas lebih bagus.
“Selisih antara harga beras berkualitas bagus dengan raskin sangat sedikit sehingga saya pilih tukar tambah,” papar dia.
Ia berdalih tidak ada larangan menjual atau menukar tambah raskin dengan beras yang lebih bagus. “Asal warga miskin saat mengambil beras di balai desa membayar secara tunai, setelah itu raskin mau diapakan terserah warga,” jelas dia.
Ia menukar tambah semua raskin jatah Maret 2015 dan April 2015 dengan beras jenis C4. Ditemui terpisah, salah seorang pedagang sembako, Sriyem, mengatakan sudah bukan rahasia lagi jika harga beras di pasaran murah, pasti banyak warga miskin menjual raskin.
Pada Maret 2015 lalu, ia menerima puluhan kg raskin yang dijual warga. “[Pada Maret 2015] Raskin 15 kg kami beli Rp70.000. Sekarang harga raskin turun seiring banyaknya petani yang panen serentak. Raskin 15 kg sekarang harganya Rp60.000,” kata dia.
http://www.solopos.com/2015/04/28/raskin-wonogiri-harga-beras-murah-warga-jual-raskin-599025
Raskin Wonogiri dijual oleh sebagian warga.
Solopos.com, WONOGIRI — Sejumlah warga miskin (gakin) di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, menjual beras untuk rakyat miskin (raskin) bantuan dari pemerintah. Turunnya harga beras di pasaran membuat warga penerima raskin mampu membeli beras di pasaran dengan kualitas yang dinilai lebih bagus. Mereka pun menjual raskin yang kualitasnya dinilai lebih jelek.
Salah seorang warga Dusun Kalikatir, Desa Nambangan, Baduno, mengaku menjual raskin seberat 15 kg yang diterimanya pada April 2015. Raskin 15 kg itu laku dijual seharga Rp85.000.
“Saya menebus raskin seberat 15 kg senilai Rp24.000 di balai desa. Kemudian raskin saya jual di pasar laku senilai Rp85.000,” ujar Baduno, saat ditemui Solopos.com di salah satu kios sembako di Selogiri, Senin (27/4/2015).
Dia mengatakan harga beras dengan kualitas bagus seperti jenis C4 hanya Rp8.000/kg. Sementara beras raskin dengan kualitas rendah hanya Rp4.500/kg sampai Rp5.000/kg. Sebelumnya, saat harga beras jenis C4 sempat menyentuh Rp12.000/kg, raskin menjadi salah satu alternatif mendapatkan pangan murah.
“Saya tidak tertarik mengonsumsi raskin karena kualitasnya biasa. Raskin saya jual dan hasil penjualan raskin itu untuk membeli beras dengan kualitas lebih bagus,” kata dia.
Dia mau mengonsumsi raskin jika harga beras di pasaran mahal. Warga lainnya, Kardiansyah, mengatakan raskin seberat 15 kg yang diterimanya dari pemerintah ia tukar tambah dengan beras berkualitas lebih bagus.
“Selisih antara harga beras berkualitas bagus dengan raskin sangat sedikit sehingga saya pilih tukar tambah,” papar dia.
Ia berdalih tidak ada larangan menjual atau menukar tambah raskin dengan beras yang lebih bagus. “Asal warga miskin saat mengambil beras di balai desa membayar secara tunai, setelah itu raskin mau diapakan terserah warga,” jelas dia.
Ia menukar tambah semua raskin jatah Maret 2015 dan April 2015 dengan beras jenis C4. Ditemui terpisah, salah seorang pedagang sembako, Sriyem, mengatakan sudah bukan rahasia lagi jika harga beras di pasaran murah, pasti banyak warga miskin menjual raskin.
Pada Maret 2015 lalu, ia menerima puluhan kg raskin yang dijual warga. “[Pada Maret 2015] Raskin 15 kg kami beli Rp70.000. Sekarang harga raskin turun seiring banyaknya petani yang panen serentak. Raskin 15 kg sekarang harganya Rp60.000,” kata dia.
http://www.solopos.com/2015/04/28/raskin-wonogiri-harga-beras-murah-warga-jual-raskin-599025
Senin, 27 April 2015
Pendistribusian Raskin di Purwodadi Dikeluhkan
Minggu, 26 Apr 2015
BANGUNREJO, mediapringsewu.co.id – Masyarakat miskin di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah mengeluhkan terlambatnya pendistribusian beras miskin (Raskin). Padahal, warga sudah membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan beras tersebut.
DT, salah seorang warga setempat mengaku kalau dirinya sudah memberikan uang sebesar Rp45 ribu untuk mendapatkan Raskin. “Padahal, uang itu hasil dari meminjam. Sebab saya khawatir, tidak kebagian beras setelah mendengar beras akan turun,” ungkapnya kepada mediapringsewu.co.id
Ketua RTT 004, Selamet yang berhasil dikonfirmasi mediapringsewu.co.id mengatakan total uang sebesar Rp841 ribu dari warga yang sudah ditarik, sudah ia setorkan kepada pamong. “Iya mas, duit dari warga untuk nebus beras sudah saya setoran ke bayan. Biasanya, setelah uang disetorkan beras akan turun dan dibagikan,” terang Selamet.
Sementara itu, Holidin, Kepala Kampung Purwodadi mengatakan bahwa diwilyahanya sedang ada perampingan keuangan yang mengakibatkan terlambatnya Raskin. “Tapi, saya akan upayakan Raskin bisa cepat keluar setelah administrasi selesai,” pungkasnya. (Wondo)
http://mediapringsewu.co.id/pendistribusian-raskin-di-purwodadi-dikeluhkan/
BANGUNREJO, mediapringsewu.co.id – Masyarakat miskin di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah mengeluhkan terlambatnya pendistribusian beras miskin (Raskin). Padahal, warga sudah membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan beras tersebut.
DT, salah seorang warga setempat mengaku kalau dirinya sudah memberikan uang sebesar Rp45 ribu untuk mendapatkan Raskin. “Padahal, uang itu hasil dari meminjam. Sebab saya khawatir, tidak kebagian beras setelah mendengar beras akan turun,” ungkapnya kepada mediapringsewu.co.id
Ketua RTT 004, Selamet yang berhasil dikonfirmasi mediapringsewu.co.id mengatakan total uang sebesar Rp841 ribu dari warga yang sudah ditarik, sudah ia setorkan kepada pamong. “Iya mas, duit dari warga untuk nebus beras sudah saya setoran ke bayan. Biasanya, setelah uang disetorkan beras akan turun dan dibagikan,” terang Selamet.
Sementara itu, Holidin, Kepala Kampung Purwodadi mengatakan bahwa diwilyahanya sedang ada perampingan keuangan yang mengakibatkan terlambatnya Raskin. “Tapi, saya akan upayakan Raskin bisa cepat keluar setelah administrasi selesai,” pungkasnya. (Wondo)
http://mediapringsewu.co.id/pendistribusian-raskin-di-purwodadi-dikeluhkan/
Lagi, Badai Korupsi Landa Bulog Dompu
Minggu, 26 April, 2015
Sepertinya Bulog Dompu atau yang sudah berganti label Gudang Bulog tidak habisnya dilanda masalah. Belum selesai kasus korupsi beras raskin sekitar 39 Juta rupiah yang melibatkan Kepala Bulog Muhammad, kini ada kasus terbaru yang lebih garang dan fantastis nilainya. Milyaran rupiah diduga menguap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB. Informasi yang dihimpun dilapangan, bahwa saat Muhammad secara intens diperiksa dalam kasus korupsi beras raskin, dan ditahan oleh Kejari Dompu, ada laporan yang masuk ke BPK perihal adanya dugaan korupsi dalam hal kuantitas beras untuk masyarakat. Saat itu juga, langsung dilakukan audit oleh lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen tersebut. Informasi yang dihimpun tersebut diamini oleh Kejari Dompu melalui Kasi Pidana Khusus Joko Suryanto, SH ketika dikonfirmasi Kamis kemarin diruang kerjanya. Dirinya mengiyakan bahwa benar ada dugaan korupsi milyaran rupiah di Bulog Dompu masa kepemimpinan Muhammad, berdasarkan audit oleh BPK Mataram. Terkait dengan kasus tersebut, tengah dilakukan upaya penyelesaian dengan pendekatan perdata, dimana yang disangkakan harus mengembalikan kerugian negara. Namun, sejauh ini kami tengah melakukan pengembangan atau pendalaman. "Kami dalami dulu" katanya singkat. [] - 05
Sepertinya Bulog Dompu atau yang sudah berganti label Gudang Bulog tidak habisnya dilanda masalah. Belum selesai kasus korupsi beras raskin sekitar 39 Juta rupiah yang melibatkan Kepala Bulog Muhammad, kini ada kasus terbaru yang lebih garang dan fantastis nilainya. Milyaran rupiah diduga menguap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB. Informasi yang dihimpun dilapangan, bahwa saat Muhammad secara intens diperiksa dalam kasus korupsi beras raskin, dan ditahan oleh Kejari Dompu, ada laporan yang masuk ke BPK perihal adanya dugaan korupsi dalam hal kuantitas beras untuk masyarakat. Saat itu juga, langsung dilakukan audit oleh lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen tersebut. Informasi yang dihimpun tersebut diamini oleh Kejari Dompu melalui Kasi Pidana Khusus Joko Suryanto, SH ketika dikonfirmasi Kamis kemarin diruang kerjanya. Dirinya mengiyakan bahwa benar ada dugaan korupsi milyaran rupiah di Bulog Dompu masa kepemimpinan Muhammad, berdasarkan audit oleh BPK Mataram. Terkait dengan kasus tersebut, tengah dilakukan upaya penyelesaian dengan pendekatan perdata, dimana yang disangkakan harus mengembalikan kerugian negara. Namun, sejauh ini kami tengah melakukan pengembangan atau pendalaman. "Kami dalami dulu" katanya singkat. [] - 05
Sabtu, 25 April 2015
Sembilan Ribu Warga Miskin Kulonprogo Tak Peroleh Raskin
Jumat, 24 April 2015
Laporan Reporter Tribun Jogja, Joseph Harry
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Persoalan akurasi data penerima manfaat beras untuk masyarakat miskin (raskin), masih menjadi masalah. Di Kabupaten Kulonprogo, dari total 22 ribu warga miskin yang terdata, penerima raskin berdasarkan kuota Kementerian Sosial hanya 13 ribu. Praktis, sekitar 9.000 warga miskin Kulonprogo tidak mendapat jatah raskin sampai saat ini.
Kabid Sosial Dinsosnaker Kulonprogo, Nurhadianto, mengakui hal itu saat menerima kunjungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jumat (24/4/2015). "Persoalan raskin salah sasaran menjadi sorotan. Karena kondisi demikian itu kemudian muncul kebijakan lokal di masyarakat berupa bagito (bagi-bagi roto, Red)," ujarnya.
Kondisi itu menjadi keprihatinan Kementerian Sosial. Saat kunjungan pada Jumat, wakil Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Agung Wibisono, menyatakan sengaja datang untuk memperoleh data-data tersebut.
http://jogja.tribunnews.com/2015/04/24/sembilan-ribu-warga-miskin-kulonprogo-tak-peroleh-raskin
Laporan Reporter Tribun Jogja, Joseph Harry
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Persoalan akurasi data penerima manfaat beras untuk masyarakat miskin (raskin), masih menjadi masalah. Di Kabupaten Kulonprogo, dari total 22 ribu warga miskin yang terdata, penerima raskin berdasarkan kuota Kementerian Sosial hanya 13 ribu. Praktis, sekitar 9.000 warga miskin Kulonprogo tidak mendapat jatah raskin sampai saat ini.
Kabid Sosial Dinsosnaker Kulonprogo, Nurhadianto, mengakui hal itu saat menerima kunjungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jumat (24/4/2015). "Persoalan raskin salah sasaran menjadi sorotan. Karena kondisi demikian itu kemudian muncul kebijakan lokal di masyarakat berupa bagito (bagi-bagi roto, Red)," ujarnya.
Kondisi itu menjadi keprihatinan Kementerian Sosial. Saat kunjungan pada Jumat, wakil Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Agung Wibisono, menyatakan sengaja datang untuk memperoleh data-data tersebut.
http://jogja.tribunnews.com/2015/04/24/sembilan-ribu-warga-miskin-kulonprogo-tak-peroleh-raskin
Jumat, 24 April 2015
Kualitas Raskin Bikin Prihatin
Kamis, 23 April 2015
INDRAMAYU– Keluhan terhadap kualitas beras untuk warga miskin (raskin) kembali muncul. Kali ini berdasarkan masukan dari masyarakat Desa/Kecamatan. Mereka menyesalkan kualitas raskin yang nyaris tak layak makan.
Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bansa (PKB) Ahmad Mujani Nur SHI juga mengaku, menerima pengaduan dari masyarakat terkait kualitas raskin yang jelek. “Ternyata masih ditemukan kualitas raskin yang jelek, diantaranya ada kutunya dan kotor. Mestinya pihak Bulog harus memperhatikan masalah ini,” ujar Mujani, kepada Radar, Rabu (22/4).
Terkait persoalan ini, anggota Komisi B DPRD Indramayu akan melakukan koordinasi dengan komisi terkait yaitu Komisi A. Diharapkan dalam waktu dekat bisa memanggil pihak Bulog Indramayu agar memberikan penjelasan terkait kualitas raskin yang bikin prihatin ini.
Selain persoalan tersebut, ujar Mujani, di beberapa tempat juga masih ditemukan adanya warga yang menerima raskin dengan jumlah sangat sedikit yaitu antara empat sampai lima kilogram. Padahal satu orang sebenarnya mendapatkan alokasi 15 kg. Begitu juga terkait masalah harga raskin yang seharusnya Rp1.600/kg, ternyata ada yang menjual jauh diatas Rp2.000/kg.
Mujani berharap kepada Bulog agar mengirimkan raskin yang benar-benar berkualitas. Dengan demikian tidak akan ditemukan lagi permasalahan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Ata Rizal mengatakan, terkait adanya keluhan tentang kualiats raskin, pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud. Dikatakan, raskin yang jelek sebenarnya bisa dikembalikan dan ditukar, asalkan belum dibagikan kepada masyarakat. Sayangnya selama ini jarang yang melakukan pengecekan terlebih dahulu, dan langsung dibagikan kepada masyarakat.
“Sebenarnya raskin yang sudah rusak atau kualitasnya jelek bisa dikembalikan atau ditukar, asalkan belum dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya. (oet)
http://www.radarcirebon.com/kualitas-raskin-bikin-prihatin.html
INDRAMAYU– Keluhan terhadap kualitas beras untuk warga miskin (raskin) kembali muncul. Kali ini berdasarkan masukan dari masyarakat Desa/Kecamatan. Mereka menyesalkan kualitas raskin yang nyaris tak layak makan.
Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bansa (PKB) Ahmad Mujani Nur SHI juga mengaku, menerima pengaduan dari masyarakat terkait kualitas raskin yang jelek. “Ternyata masih ditemukan kualitas raskin yang jelek, diantaranya ada kutunya dan kotor. Mestinya pihak Bulog harus memperhatikan masalah ini,” ujar Mujani, kepada Radar, Rabu (22/4).
Terkait persoalan ini, anggota Komisi B DPRD Indramayu akan melakukan koordinasi dengan komisi terkait yaitu Komisi A. Diharapkan dalam waktu dekat bisa memanggil pihak Bulog Indramayu agar memberikan penjelasan terkait kualitas raskin yang bikin prihatin ini.
Selain persoalan tersebut, ujar Mujani, di beberapa tempat juga masih ditemukan adanya warga yang menerima raskin dengan jumlah sangat sedikit yaitu antara empat sampai lima kilogram. Padahal satu orang sebenarnya mendapatkan alokasi 15 kg. Begitu juga terkait masalah harga raskin yang seharusnya Rp1.600/kg, ternyata ada yang menjual jauh diatas Rp2.000/kg.
Mujani berharap kepada Bulog agar mengirimkan raskin yang benar-benar berkualitas. Dengan demikian tidak akan ditemukan lagi permasalahan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Ata Rizal mengatakan, terkait adanya keluhan tentang kualiats raskin, pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud. Dikatakan, raskin yang jelek sebenarnya bisa dikembalikan dan ditukar, asalkan belum dibagikan kepada masyarakat. Sayangnya selama ini jarang yang melakukan pengecekan terlebih dahulu, dan langsung dibagikan kepada masyarakat.
“Sebenarnya raskin yang sudah rusak atau kualitasnya jelek bisa dikembalikan atau ditukar, asalkan belum dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya. (oet)
http://www.radarcirebon.com/kualitas-raskin-bikin-prihatin.html
Harga Raskin di Purbatua Rp2 Ribu Per Kg
Kamis, 23 April 2015
Logo_RaskinMETROSIANTAR.com, TAPUT – Harga beras miskin (raskin) di Kecamatan Pubatua, Rp 1.700 – Rp2 ribu per kg. Harga itu dinilai masyarakat jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.
Salah seorang warga R Siregar, Rabu (22/3) mengatakan, harga raskin di daerahnya mencapai Rp2 ribu per kg. Harga yang cukup tinggi itu dinilai sangat memberatkan masyarakat. Selain harga di atas HET, jadwal penyaluran raskin pun tidak menentu.
Sementara dasar hukum acuan HET raskin yang telah ditetapkan dalam peraturan, yakni Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta peraturan pemerintah No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan, harga tebus raskin hanya Rp1.600 per kg.
“Harga raskin di sini Rp1.700 per kg sampai Rp2 ribu per kg. Harga itu sangat tinggi bagi masyarakat ekonomi kelas ke bawah. Selain itu, penyalurannya juga dijatah dan tidak tentu kapan datangnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Fajar Gultom saat diminta penjelasannya tentang harga raskin diatas HET mengatakan, mereka akan segera turun ke lapangan meninjau kebenarannya. “Jika itu memang terjadi, kita akan panggil kepala desa yang ada di Purbatua untuk diperiksa sesuai hukum yang berlaku,” terangnya. (tul)
Logo_RaskinMETROSIANTAR.com, TAPUT – Harga beras miskin (raskin) di Kecamatan Pubatua, Rp 1.700 – Rp2 ribu per kg. Harga itu dinilai masyarakat jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.
Salah seorang warga R Siregar, Rabu (22/3) mengatakan, harga raskin di daerahnya mencapai Rp2 ribu per kg. Harga yang cukup tinggi itu dinilai sangat memberatkan masyarakat. Selain harga di atas HET, jadwal penyaluran raskin pun tidak menentu.
Sementara dasar hukum acuan HET raskin yang telah ditetapkan dalam peraturan, yakni Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta peraturan pemerintah No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan, harga tebus raskin hanya Rp1.600 per kg.
“Harga raskin di sini Rp1.700 per kg sampai Rp2 ribu per kg. Harga itu sangat tinggi bagi masyarakat ekonomi kelas ke bawah. Selain itu, penyalurannya juga dijatah dan tidak tentu kapan datangnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Fajar Gultom saat diminta penjelasannya tentang harga raskin diatas HET mengatakan, mereka akan segera turun ke lapangan meninjau kebenarannya. “Jika itu memang terjadi, kita akan panggil kepala desa yang ada di Purbatua untuk diperiksa sesuai hukum yang berlaku,” terangnya. (tul)
Kamis, 23 April 2015
Pemkot Salatiga akan menukar Raskin tak layak konsumsi
Kamis, 23 April 2015
Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah akan mengganti Beras untuk Warga Miskin (Raskin) yang diterima warga dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Salatiga, Adi Setiarso kepada Kontributor Elshinta, Pranoto, Rabu (22/04) siang.
Menurut Adi, menindak lanjuti keluhan sejumlah warga di Dukuh Sembir, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Salatiga yang beberapa waktu lalu menerima Raskin dengan kwalitas tidak layak konsumsi, karena beras Raskin dalam kondisi hancur dan ada kutunya.
Sebenarnya Pemkot Salatiga telah memilih Raskin dalam kwalitas baik, namun ternyata setelah didistribusikan sejumlah warga menerimanya berbeda, yakni beras tidak layak konsumsi.
"Bagi warga yang menerima Raskin dengan kwalitas tidak baik agar segera membawa ke kelurahan masing-masing, untuk selanjutnya Pemkot Salatiga akan menukarkannya ke bulog," ucapnya.
Adi menambahkan, pihaknya berharap kasus Raskin dengan kwalitas tidak layak konsumsi tidak terulang kembali, karena sesuai prosedur meskipun harga Raskin lebih murah, namun pemerintah menjamin kwalitas Raskin dalam kondisi baik.
http://elshinta.com/news/9026/2015/04/22/pemkot-salatiga-akan-menukar-raskin-tak-layak-konsumsi
Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah akan mengganti Beras untuk Warga Miskin (Raskin) yang diterima warga dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Salatiga, Adi Setiarso kepada Kontributor Elshinta, Pranoto, Rabu (22/04) siang.
Menurut Adi, menindak lanjuti keluhan sejumlah warga di Dukuh Sembir, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Salatiga yang beberapa waktu lalu menerima Raskin dengan kwalitas tidak layak konsumsi, karena beras Raskin dalam kondisi hancur dan ada kutunya.
Sebenarnya Pemkot Salatiga telah memilih Raskin dalam kwalitas baik, namun ternyata setelah didistribusikan sejumlah warga menerimanya berbeda, yakni beras tidak layak konsumsi.
"Bagi warga yang menerima Raskin dengan kwalitas tidak baik agar segera membawa ke kelurahan masing-masing, untuk selanjutnya Pemkot Salatiga akan menukarkannya ke bulog," ucapnya.
Adi menambahkan, pihaknya berharap kasus Raskin dengan kwalitas tidak layak konsumsi tidak terulang kembali, karena sesuai prosedur meskipun harga Raskin lebih murah, namun pemerintah menjamin kwalitas Raskin dalam kondisi baik.
http://elshinta.com/news/9026/2015/04/22/pemkot-salatiga-akan-menukar-raskin-tak-layak-konsumsi
Bulog Subang Terima Beras Hajatan
Kamis, 23 April 2015
REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Bulog Sub Divre Subang, Jabar, tak bisa berkutik dengan penjualan beras hasil hajatan masyarakat. Jadi, perusahaan milik BUMN tersebut, sampai saat ini masih membeli beras hasil hajatan.
Makanya, sering tersiar kabar, beras miskin (raskin) yang dijual oleh Bulog kualitasnya jelek. Hal itu, salah satu dampak dari pembelian beras hasil hajatan.
Kepala Bulog Sub Divre Subang, Dedi Supriyadi, tak menampik bila ada mitra Bulog yang menjual beras hasil hajatan. Bahkan, pihaknya tak bisa membedakan beras yang diterima Bulog itu, merupakan beras hajatan atau bukan.
"Susah membedakannya. Apalagi, bila berasnya sudah di oplos," ujar Dedi, kepada Republika, Rabu (22/4).
Dia menjelaskan, penyerapan lebih banyak di beras ketimbang gabah. Dengan kata lain, mayoritas mitra Bulog menjual sudah berbentuk beras. Tidak lagi berbentuk gabah.
Untuk pembelian beras tersebut, pemerintah telah menetapkan harga (HPP), yakni sebesar Rp 7.300 per kilogram. Harga tersebut, untuk pembelian beras medium.
Rupanya, ada mitra Bulog yang menjual beras hasil dari hajatan. Akan tetapi, pihaknya tak bisa memrediksi berapa prosentasenya. Namun, yang jelas rata-rata setiap mitra menjual beras mencapai 10 ton.
Pihaknya tak bisa menolak kondisi tersebut. Sebab, hal itu sudah jadi kebiasaan. Bahkan, bila Bulog menolaknya, khawatir akan didemo masyarakat. Sebab, pernah Bulog menolak beras hajatan. Masyarakat justru protes. "Masyarakat bilang, berasnya bagus," ujarnya.
Selama beras masyarakat itu bagus, lanjut Dedi, pihaknya tak bisa berkutik. Terkecuali, beras hajatan yang dijual ke Bulog itu ada campuran raskinnya. Baru, akan ditolak.
Sementara itu, Casinah (46 tahun), warga Desa Mariuk, Kecamatan Tambak Dahan, mengaku, pantas saja bila selama ini kualitas raskin jelek. Sebab, beras yang dibeli Bulog merupakan beras hasil hajatan. "Namanya beras hajatan, berarti oplosan. Ada yang bagus dan jelek," ujarnya.
Kualitas raskin yang sering dikeluhkan masyarakat, yakni, bila warnanya kuning kusam. Selain itu, banyak binatang (toko)serta berbau. Beruntung beras itu harganya murah, hanya Rp 2.000 per liter. Jadi, masyarakat masih menggandrunginya.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/23/nn83hl-bulog-subang-terima-beras-hajatan
REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Bulog Sub Divre Subang, Jabar, tak bisa berkutik dengan penjualan beras hasil hajatan masyarakat. Jadi, perusahaan milik BUMN tersebut, sampai saat ini masih membeli beras hasil hajatan.
Makanya, sering tersiar kabar, beras miskin (raskin) yang dijual oleh Bulog kualitasnya jelek. Hal itu, salah satu dampak dari pembelian beras hasil hajatan.
Kepala Bulog Sub Divre Subang, Dedi Supriyadi, tak menampik bila ada mitra Bulog yang menjual beras hasil hajatan. Bahkan, pihaknya tak bisa membedakan beras yang diterima Bulog itu, merupakan beras hajatan atau bukan.
"Susah membedakannya. Apalagi, bila berasnya sudah di oplos," ujar Dedi, kepada Republika, Rabu (22/4).
Dia menjelaskan, penyerapan lebih banyak di beras ketimbang gabah. Dengan kata lain, mayoritas mitra Bulog menjual sudah berbentuk beras. Tidak lagi berbentuk gabah.
Untuk pembelian beras tersebut, pemerintah telah menetapkan harga (HPP), yakni sebesar Rp 7.300 per kilogram. Harga tersebut, untuk pembelian beras medium.
Rupanya, ada mitra Bulog yang menjual beras hasil dari hajatan. Akan tetapi, pihaknya tak bisa memrediksi berapa prosentasenya. Namun, yang jelas rata-rata setiap mitra menjual beras mencapai 10 ton.
Pihaknya tak bisa menolak kondisi tersebut. Sebab, hal itu sudah jadi kebiasaan. Bahkan, bila Bulog menolaknya, khawatir akan didemo masyarakat. Sebab, pernah Bulog menolak beras hajatan. Masyarakat justru protes. "Masyarakat bilang, berasnya bagus," ujarnya.
Selama beras masyarakat itu bagus, lanjut Dedi, pihaknya tak bisa berkutik. Terkecuali, beras hajatan yang dijual ke Bulog itu ada campuran raskinnya. Baru, akan ditolak.
Sementara itu, Casinah (46 tahun), warga Desa Mariuk, Kecamatan Tambak Dahan, mengaku, pantas saja bila selama ini kualitas raskin jelek. Sebab, beras yang dibeli Bulog merupakan beras hasil hajatan. "Namanya beras hajatan, berarti oplosan. Ada yang bagus dan jelek," ujarnya.
Kualitas raskin yang sering dikeluhkan masyarakat, yakni, bila warnanya kuning kusam. Selain itu, banyak binatang (toko)serta berbau. Beruntung beras itu harganya murah, hanya Rp 2.000 per liter. Jadi, masyarakat masih menggandrunginya.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/23/nn83hl-bulog-subang-terima-beras-hajatan
Warga Poco Likang Kembalikan Raskin ke Bulog Ruteng
Kamis, 23 April 2015
Laporan Wartawan Pos Kupang, Egy Moa
POS KUPANG.COM, RUTENG -- Kualitas beras rakyat miskin (raskin) dikeluhkan warga Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng. Warna beras yang kekuning-kuningan, hitam, berdebu dan mengeluarkan aroma yang bau lebih cocok dimasak untuk makanan babi.
"Warnanya kekuning-kuningan, ada yang mulai kehitam-hitaman Baunya tidak sedap dan kalau dipegang, tangan kita berdebu. Kalau kena air, perlahan hancur. Beras ini tidak cocok untuk manusia. Lebih pantas dimakan babi," keluh warga Desa Poco Likang, Dominikus Jenanit.
Hari Senin (20/4/2015) warga Poco Likang mengembalikan 64 karung raskin yang diangkut pick up ke Gudang Bulog Sub Divre Ruteng. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Stanislaus Warus, memimpin lima orang warga perwakilan masyarakat menyerahkan beras itu.
Tiba di gudang Bulog, warga memperlihatkan keadaan beras kepada pegawai Bulog dan wartawan yang telah ada di sana. Tampaknya beras yang dibagikan tidak layak dimakan.
Stanis, mengatakan jatah raskin untuk 172 rumah tangga sasaran miskin (RTSM) Poco Likang sebanyak 15.480 kg dikirim ke desa, Senin (20/4). Setiap RTSM memperoleh 90 kg jatah bulan Januari-Juni 2015. Ketika membuka karung raskin, mereka marah-marah mendapati kondisi beras yang rusak.
"Kami minta warga mengumpulkan lagi beras yang rusak. Kami tidak mau warga makan beras yang rusak, dikembalikan ke Bulog supaya diganti dengan beras yang layak dikonsumsi," ujar Stanis.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Manggarai, Marsel Gambang, menghimbau penerima raskin melaporkan kepada pemerintah kabupaten bila memperoleh raskin rusak atau jumlahnya tidak sesuai jatah yakni 15 kg/bulan.
"Tidak perlu masyarakat yang antar itu beras. Cukup dengan memberitahukan kepada tim koordinasi raskin kabupaten lalu kami minta Bulog menjemput beras yang rusak sekaligus menggantikannya dengan beras yang baik," ujar Marsel, di Ruteng, Senin (20/54/2015).*
Laporan Wartawan Pos Kupang, Egy Moa
POS KUPANG.COM, RUTENG -- Kualitas beras rakyat miskin (raskin) dikeluhkan warga Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng. Warna beras yang kekuning-kuningan, hitam, berdebu dan mengeluarkan aroma yang bau lebih cocok dimasak untuk makanan babi.
"Warnanya kekuning-kuningan, ada yang mulai kehitam-hitaman Baunya tidak sedap dan kalau dipegang, tangan kita berdebu. Kalau kena air, perlahan hancur. Beras ini tidak cocok untuk manusia. Lebih pantas dimakan babi," keluh warga Desa Poco Likang, Dominikus Jenanit.
Hari Senin (20/4/2015) warga Poco Likang mengembalikan 64 karung raskin yang diangkut pick up ke Gudang Bulog Sub Divre Ruteng. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Stanislaus Warus, memimpin lima orang warga perwakilan masyarakat menyerahkan beras itu.
Tiba di gudang Bulog, warga memperlihatkan keadaan beras kepada pegawai Bulog dan wartawan yang telah ada di sana. Tampaknya beras yang dibagikan tidak layak dimakan.
Stanis, mengatakan jatah raskin untuk 172 rumah tangga sasaran miskin (RTSM) Poco Likang sebanyak 15.480 kg dikirim ke desa, Senin (20/4). Setiap RTSM memperoleh 90 kg jatah bulan Januari-Juni 2015. Ketika membuka karung raskin, mereka marah-marah mendapati kondisi beras yang rusak.
"Kami minta warga mengumpulkan lagi beras yang rusak. Kami tidak mau warga makan beras yang rusak, dikembalikan ke Bulog supaya diganti dengan beras yang layak dikonsumsi," ujar Stanis.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Manggarai, Marsel Gambang, menghimbau penerima raskin melaporkan kepada pemerintah kabupaten bila memperoleh raskin rusak atau jumlahnya tidak sesuai jatah yakni 15 kg/bulan.
"Tidak perlu masyarakat yang antar itu beras. Cukup dengan memberitahukan kepada tim koordinasi raskin kabupaten lalu kami minta Bulog menjemput beras yang rusak sekaligus menggantikannya dengan beras yang baik," ujar Marsel, di Ruteng, Senin (20/54/2015).*
Rabu, 22 April 2015
Raskin Apek, Warga Menjualnya ke Pedagang Beras
Selasa, 21 April 2015
SURYA.co.id | MAGETAN - Warga kurang beruntung penerima beras miskin (Raskin) di Kabupaten Magetan mengeluh lagi. Pasalnya Raskin yang ditebusnya Rp 1.600 per kilogram itu kualitasnya sangat rendah. Selain berbau apek, banyak patahan dan sekam. Warnanya kuning kotor.
"Sejak beberapa kali pembagian, Raskin kualitasnya sangat rendah, apek, kotor banyak sekam dan patahan,"kata Basori, perangkat Desa Bogem, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Selasa (21/4/2015).
Menurut Basori warganya, penerima Raskin selama ini dijual kembali ke pedagang beras atau kalau dimakan sendiri bersama keluarganya, Raskin di bersihkan lagi dengan diselep ke penggilingan keliling. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau apek dan kotor.
"Dengan diselep ulang, beras bisa sedikit kelihatan bersih dan bau apek sedikit berkurang. Selep juga mengurangi warna kuning, kotor dan bersekam,"kata sambong (penjaga air di desa).
Dikatakan Basori, kalau dijual ke pedagang beras di pasar desa setempat, raskin bisa laku sampai Rp 3.000 - Rp 3.500 per kilogram.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kabupaten Magetan Condrowati, yang mengurus distribusi Raskin itu ke seluruh Kabupaten Magetan, mengaku belum mengetahui adanya Raskin bermutu beras itu.
"Trimakasih, saya akan checking lapangan. Kalau memang ada Raskin yang tidak layak makan akan kita tegur Bulog,"kata Codrowati, Selasa (21/4/2015).
http://surabaya.tribunnews.com/2015/04/21/raskin-apek-warga-menjualnya-ke-pedagang-beras
SURYA.co.id | MAGETAN - Warga kurang beruntung penerima beras miskin (Raskin) di Kabupaten Magetan mengeluh lagi. Pasalnya Raskin yang ditebusnya Rp 1.600 per kilogram itu kualitasnya sangat rendah. Selain berbau apek, banyak patahan dan sekam. Warnanya kuning kotor.
"Sejak beberapa kali pembagian, Raskin kualitasnya sangat rendah, apek, kotor banyak sekam dan patahan,"kata Basori, perangkat Desa Bogem, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Selasa (21/4/2015).
Menurut Basori warganya, penerima Raskin selama ini dijual kembali ke pedagang beras atau kalau dimakan sendiri bersama keluarganya, Raskin di bersihkan lagi dengan diselep ke penggilingan keliling. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau apek dan kotor.
"Dengan diselep ulang, beras bisa sedikit kelihatan bersih dan bau apek sedikit berkurang. Selep juga mengurangi warna kuning, kotor dan bersekam,"kata sambong (penjaga air di desa).
Dikatakan Basori, kalau dijual ke pedagang beras di pasar desa setempat, raskin bisa laku sampai Rp 3.000 - Rp 3.500 per kilogram.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kabupaten Magetan Condrowati, yang mengurus distribusi Raskin itu ke seluruh Kabupaten Magetan, mengaku belum mengetahui adanya Raskin bermutu beras itu.
"Trimakasih, saya akan checking lapangan. Kalau memang ada Raskin yang tidak layak makan akan kita tegur Bulog,"kata Codrowati, Selasa (21/4/2015).
http://surabaya.tribunnews.com/2015/04/21/raskin-apek-warga-menjualnya-ke-pedagang-beras
Raskin di Desa Pematang Panggang Rp 3.600 per Kilogram
Selasa, 21 April 2015
SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG -- Warga miskin di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengeluhkan mahalnya harga beras miskin (raskin) yang dijual oleh perangkat desa kepada masyarakat.
Harga normal yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1.600 per Kg, kini masyarakat miskin di desa tersebut harus membelinya dengan harga Rp 3.600 per Kg.
Seperti dikatakan salah seorang warga Pematang Panggang sebut saja Agus (56).
Menurutnya, harga raskin yang dijual seharga Rp 3.600 per Kg dinilai terlalu mahal karena harga yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 1.600 per Kg. “Sebelumnya tidak semahal ini, sekarang untuk menebus 15 Kg raskin harus membayar Rp 55 ribu. Kami kan masyarakat miskin, jika harus mengeluarkan uang banyak tidak perlu membeli beras bulog,” ujar Agus, Selasa (21/4/2015).
Dikatakannya, sekarang ini beban masyarakat miskin semakin bertambah, selain kenaikan harga sembako akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), masyarakat juga harus mengeluarkan uang Rp 55 ribu untuk menebus raskin.
“Ya kebetulan lagi pegang uang, cuma kalau sedang tidak punya uang terpaksa kami tidak makan karena tidak bisa menebus beras. Kami harap pemerintah bisa turun tangan menyelesaikan masalah ini, kalau tidak oknum yang ingin memperkaya diri sendiri bisa semakin berkuasa,” terangnya.
http://palembang.tribunnews.com/2015/04/21/raskin-di-desa-pematang-panggang-rp-3600-per-kilogram
SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG -- Warga miskin di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengeluhkan mahalnya harga beras miskin (raskin) yang dijual oleh perangkat desa kepada masyarakat.
Harga normal yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1.600 per Kg, kini masyarakat miskin di desa tersebut harus membelinya dengan harga Rp 3.600 per Kg.
Seperti dikatakan salah seorang warga Pematang Panggang sebut saja Agus (56).
Menurutnya, harga raskin yang dijual seharga Rp 3.600 per Kg dinilai terlalu mahal karena harga yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 1.600 per Kg. “Sebelumnya tidak semahal ini, sekarang untuk menebus 15 Kg raskin harus membayar Rp 55 ribu. Kami kan masyarakat miskin, jika harus mengeluarkan uang banyak tidak perlu membeli beras bulog,” ujar Agus, Selasa (21/4/2015).
Dikatakannya, sekarang ini beban masyarakat miskin semakin bertambah, selain kenaikan harga sembako akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), masyarakat juga harus mengeluarkan uang Rp 55 ribu untuk menebus raskin.
“Ya kebetulan lagi pegang uang, cuma kalau sedang tidak punya uang terpaksa kami tidak makan karena tidak bisa menebus beras. Kami harap pemerintah bisa turun tangan menyelesaikan masalah ini, kalau tidak oknum yang ingin memperkaya diri sendiri bisa semakin berkuasa,” terangnya.
http://palembang.tribunnews.com/2015/04/21/raskin-di-desa-pematang-panggang-rp-3600-per-kilogram
Selasa, 21 April 2015
Pengurangan Raskin di Bantaeng Diprotes
Senin , 20 April 2015
FAJAR ONLINE, BANTAENG - Pengurangan jumlah penerima beras miskin (raskin) di Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dipersoalkan. {Pemicunya beberapa warga miskin tak dapat lagi jatah raskin dan jenis bantuan bersubsidi dan layanan kesehatan lainnya.
Protes terhadap kebijakan pendistribusian beras miskin tersebut terus disuarakan puluhan warga yang sebelumnya menerima raskin. Sebaliknya banyak raskin nyasar ke warga yang termasuk kategori mapan.
Ketua DPD Lembaga Kemitraan Pemberantasan Kejahatan (LKPK) Bantaeng, Andi Imran sangat menyayangkan tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng. “Seharusnya penghapusan jatah penerima raskin pada warga mapan, bukan sebaliknya raskin warga kurang mampu yang dihapus,” ujarnya, Senin 20 April. (jai)
FAJAR ONLINE, BANTAENG - Pengurangan jumlah penerima beras miskin (raskin) di Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dipersoalkan. {Pemicunya beberapa warga miskin tak dapat lagi jatah raskin dan jenis bantuan bersubsidi dan layanan kesehatan lainnya.
Protes terhadap kebijakan pendistribusian beras miskin tersebut terus disuarakan puluhan warga yang sebelumnya menerima raskin. Sebaliknya banyak raskin nyasar ke warga yang termasuk kategori mapan.
Ketua DPD Lembaga Kemitraan Pemberantasan Kejahatan (LKPK) Bantaeng, Andi Imran sangat menyayangkan tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng. “Seharusnya penghapusan jatah penerima raskin pada warga mapan, bukan sebaliknya raskin warga kurang mampu yang dihapus,” ujarnya, Senin 20 April. (jai)
Bulog Salurkan Raskin Rusak
Senin, 20 April 2015
BADAN Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Ruteng salurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dalam kondisi rusak. Hal itu diketahui saat pembagian raskin untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Senin (20/4) siang.
Pantauan VN di kantor Lurah Watu, Kampung Nekang, Ruteng, sejumlah warga terlihat mengantre pembagian raskin oleh petugas kelurahan. Beberapa warga yang telah mendapatkan bagiannya dan memeriksa kondisi beras menyampaikan kekecewaannya.
“Beras yang kami terima dalam kondisi rusak. Tahun-tahun sebelumnya juga kami terima beras seperti ini,” ujar salah seorang warga. Ia mengaku tak tahu akan berbuat apa setelah menerima beras itu. “Kalau ada warga yang lain yang mengembalikannya, saya juga ikut,” imbuhnya.
Lurah Watu Hendrik Jegaut menunjukkan kepada wartawan kondisi beras yang baru didroping Senin pagi itu. “Teman-teman wartawan silakan melihat sendiri. Inilah kondisi beras yang kami terima. Kami arahkan agar kalau ditemukan yang rusak supaya dikembalikan,” ujar Hendrik.
Tampak kondisi beras berwarna kekuning-kuningan dengan sebagian butir beras patah-patah dan banyak terdapat dedak halus. “Kalau masyarakat mau tolak, silakan. Kalau kami yang tolak nanti kami dianggap memprovokasi masyarakat,” imbuhnya.
Ia mengatakan, jika ada yang menolak raskin karena kondisinya rusak, mereka akan mengarahkan warga ke Dolog Divisi Regional Ruteng. Di Kelurahan Watu terdapat 108 RTSPM. Penerimaan beras kali ini merupakan semester pertama yakni untuk bulan Januari sampai Juni 2015. Setiap RTSPM mendapat jatah 90 kg.
Dikonfirmasi langsung di kantornya, Kepala Sub Divisi Regional Bulog Ruteng Imanuel Louk mengatakan, raskin yang dibagikan saat ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selain Banyuwangi, ada pula dari Sumbawa, NTB. Beras dari kedua wilayah itu merupakan hasil panen tahun lalu.
Ia mengatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) terpaksa mendatangkan beras dari luar Manggarai, karena harga beras petani saat ini lebih tinggi dari harga yang ditentukan pemerintah. Harga pemerintah Rp 7.300 per kilogram beras medium. Namun harga beras medium petani lokal saat ini di atas Rp 7.500 per kilogram.
Terkait kondisi beras yang rusak, ia mengatakan telah memeriksa kondisi beras tersebut sebelum didistribusikan kepada masyarakat. “Kita sudah periksa dan tidak ada yang rusak. Hanya memang dia kuning dan patah-patah saja. Tapi patahnya di bawah 20 persen dan itu masih normal. Tetapi kalau masyarakat temukan ada yang rusak, silakan kembalikan ke kami dan kami siap ganti,” ujarnya.
Senin sore, Imanuel mengirim pesan singkat kepada VN memberitahukan bahwa warga Kelurahan Watu mengembalikan 13 karung raskin yang kondisinya kurang baik. Ia juga mengatakan, raskin yang dikembalikan itu sudah diganti dengan raskin yang baik. (R-3)
http://www.vnewsmedia.com/bulog-salurkan-raskin-rusak/
BADAN Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Ruteng salurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dalam kondisi rusak. Hal itu diketahui saat pembagian raskin untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Senin (20/4) siang.
Pantauan VN di kantor Lurah Watu, Kampung Nekang, Ruteng, sejumlah warga terlihat mengantre pembagian raskin oleh petugas kelurahan. Beberapa warga yang telah mendapatkan bagiannya dan memeriksa kondisi beras menyampaikan kekecewaannya.
“Beras yang kami terima dalam kondisi rusak. Tahun-tahun sebelumnya juga kami terima beras seperti ini,” ujar salah seorang warga. Ia mengaku tak tahu akan berbuat apa setelah menerima beras itu. “Kalau ada warga yang lain yang mengembalikannya, saya juga ikut,” imbuhnya.
Lurah Watu Hendrik Jegaut menunjukkan kepada wartawan kondisi beras yang baru didroping Senin pagi itu. “Teman-teman wartawan silakan melihat sendiri. Inilah kondisi beras yang kami terima. Kami arahkan agar kalau ditemukan yang rusak supaya dikembalikan,” ujar Hendrik.
Tampak kondisi beras berwarna kekuning-kuningan dengan sebagian butir beras patah-patah dan banyak terdapat dedak halus. “Kalau masyarakat mau tolak, silakan. Kalau kami yang tolak nanti kami dianggap memprovokasi masyarakat,” imbuhnya.
Ia mengatakan, jika ada yang menolak raskin karena kondisinya rusak, mereka akan mengarahkan warga ke Dolog Divisi Regional Ruteng. Di Kelurahan Watu terdapat 108 RTSPM. Penerimaan beras kali ini merupakan semester pertama yakni untuk bulan Januari sampai Juni 2015. Setiap RTSPM mendapat jatah 90 kg.
Dikonfirmasi langsung di kantornya, Kepala Sub Divisi Regional Bulog Ruteng Imanuel Louk mengatakan, raskin yang dibagikan saat ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selain Banyuwangi, ada pula dari Sumbawa, NTB. Beras dari kedua wilayah itu merupakan hasil panen tahun lalu.
Ia mengatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) terpaksa mendatangkan beras dari luar Manggarai, karena harga beras petani saat ini lebih tinggi dari harga yang ditentukan pemerintah. Harga pemerintah Rp 7.300 per kilogram beras medium. Namun harga beras medium petani lokal saat ini di atas Rp 7.500 per kilogram.
Terkait kondisi beras yang rusak, ia mengatakan telah memeriksa kondisi beras tersebut sebelum didistribusikan kepada masyarakat. “Kita sudah periksa dan tidak ada yang rusak. Hanya memang dia kuning dan patah-patah saja. Tapi patahnya di bawah 20 persen dan itu masih normal. Tetapi kalau masyarakat temukan ada yang rusak, silakan kembalikan ke kami dan kami siap ganti,” ujarnya.
Senin sore, Imanuel mengirim pesan singkat kepada VN memberitahukan bahwa warga Kelurahan Watu mengembalikan 13 karung raskin yang kondisinya kurang baik. Ia juga mengatakan, raskin yang dikembalikan itu sudah diganti dengan raskin yang baik. (R-3)
http://www.vnewsmedia.com/bulog-salurkan-raskin-rusak/
Senin, 20 April 2015
Warga Tidak Miskin Ngotot Beli Raskin di Sukra Indramayu
Minggu, 19 April 2015
INDRAMAYU (Pos Kota) – Delapan kuwu di Kecamatan Sukra mulai mendistribusikan Raskin yang dijual kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di masing-masing desa dengan harga Rp1.600 per Kg, sesuai instruksi Camat Sukra Ahmad Santoso SE.
Sebelumnya, ke-8 Kuwu di Kecamatan Sukra itu menolak menerima Raskin. Alasannya karena Pemerintah Desa bingung membagi Raskin itu. Masalahnya, karena masyarakat, baik yang miskin sungguhan maupun yang miskin-miskinan sama-sama ngotot ingin membeli Raskin. Hal itu membuat Pemerintah Desa bingung membagi Raskin.
Jika Raskin hanya dijual kepada RTS, maka Pemerintah Desa Karanglayung akan menjadi sasaran unjuk rasa masyarakat. Sebaliknya, seandainya Raskin dijual kepada seluruh warga, maka hal itu tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Karanglayung yang sudah membentuk Satuan Kerja Raskin menyerahkan masalah pembagian Raskin kepada RTS untuk dibagi kepada warga lain yang berminat, sekalipun tergolong warga non miskin.
Satuan Kerja Raskin Desa Karanglayung Kartim dihubungi Pos Kota di Aula Balai Desa Karanglayung kemarin mengatakan, kiriman Raskin dari gudang Dolog untuk Desa Karanglayung sebulan berjumlah 354 karung, masing-masing karung berisi Raskin seberat 15 kg dengan harga jual Rp24 ribu ke tiap RTS.
Realita di masyarakat, Raskin menjadi Rasta alias Beras Dijual Rata. “Kami selaku Satker memberikan solusi dalam pendistribusian Raskin. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi masalah kepada RTS yang menerima Raskin 15 kg dibagi untuk 4 RTS. Yang membagi Raskin itu adalah RTS nya sendiri. Setiap RTS yang berhak membeli Raskin itu sudah diberi kartu pengambilan Raskin,’’ paparnya.
Kartim mengharapkan Raskin yang dipasok dari sejumlah gudang Dolog untuk dikonsumsi keluarga miskin itu kualitasnya harus yang sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan pemerintah yang mensubsidi penjualan Raskin kepada RTS itu, sehingga Raskin itu layak dikonsumsi manusia.
(taryani/sir)
http://poskotanews.com/2015/04/19/warga-tidak-miskin-ngotot-beli-raskin-di-sukra-indramayu/
INDRAMAYU (Pos Kota) – Delapan kuwu di Kecamatan Sukra mulai mendistribusikan Raskin yang dijual kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di masing-masing desa dengan harga Rp1.600 per Kg, sesuai instruksi Camat Sukra Ahmad Santoso SE.
Sebelumnya, ke-8 Kuwu di Kecamatan Sukra itu menolak menerima Raskin. Alasannya karena Pemerintah Desa bingung membagi Raskin itu. Masalahnya, karena masyarakat, baik yang miskin sungguhan maupun yang miskin-miskinan sama-sama ngotot ingin membeli Raskin. Hal itu membuat Pemerintah Desa bingung membagi Raskin.
Jika Raskin hanya dijual kepada RTS, maka Pemerintah Desa Karanglayung akan menjadi sasaran unjuk rasa masyarakat. Sebaliknya, seandainya Raskin dijual kepada seluruh warga, maka hal itu tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Karanglayung yang sudah membentuk Satuan Kerja Raskin menyerahkan masalah pembagian Raskin kepada RTS untuk dibagi kepada warga lain yang berminat, sekalipun tergolong warga non miskin.
Satuan Kerja Raskin Desa Karanglayung Kartim dihubungi Pos Kota di Aula Balai Desa Karanglayung kemarin mengatakan, kiriman Raskin dari gudang Dolog untuk Desa Karanglayung sebulan berjumlah 354 karung, masing-masing karung berisi Raskin seberat 15 kg dengan harga jual Rp24 ribu ke tiap RTS.
Realita di masyarakat, Raskin menjadi Rasta alias Beras Dijual Rata. “Kami selaku Satker memberikan solusi dalam pendistribusian Raskin. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi masalah kepada RTS yang menerima Raskin 15 kg dibagi untuk 4 RTS. Yang membagi Raskin itu adalah RTS nya sendiri. Setiap RTS yang berhak membeli Raskin itu sudah diberi kartu pengambilan Raskin,’’ paparnya.
Kartim mengharapkan Raskin yang dipasok dari sejumlah gudang Dolog untuk dikonsumsi keluarga miskin itu kualitasnya harus yang sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan pemerintah yang mensubsidi penjualan Raskin kepada RTS itu, sehingga Raskin itu layak dikonsumsi manusia.
(taryani/sir)
http://poskotanews.com/2015/04/19/warga-tidak-miskin-ngotot-beli-raskin-di-sukra-indramayu/
Kades Terpidana Penyalahgunaan Raskin Tidak Ditahan
Minggu, 19 April 2015
LUWURAYA.NET-Terpidana 12 Kepala Desa dan seorang mantan Camat tidak segera dimasukkan ke Bui. Mereka masih berkeliaran.
Dalam putusannya, majelis hakim tanggal 17 November 2011, diketuai Purwanto menjatuhkan vonis masing-masing lima bulan penjara potong masa tahanan terhadap 12 kepala desa. Para kades terbukti bersalah menggelapkan uang pembayaran beras miskin (Raskin) untuk Kecamatan Bua.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Purwanto tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Belopa, Andy Rahman SH. JPU menuntut para terdakwa satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp50 juta.Para terpidana dikenai pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurut sumber
Luwuraya.net,
Bob Syukuri sebagai Kuasa Hukum para terpidana masih akan membicarakan dengan “klient”nya apakah vonis itu diterima atau banding.
Sejak proses hukum para terdakwa tak pernah ditahan mulai di Polres Luwu hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palopo. Kepada mereka hanya pernah wajib lapor dan tahanan kota.
Sedangkan mantan Camat Bua, Andi Sanakira, dan mantan mitra angkut Sub Divre VI Bulog Palopo, Suprapto juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
Mereka semuanya secara bersama telah terbukti menyelewengkan jatah beras miskin(raskin) 2010 sebanyak 40 ton yang senilai Rp 170.000.000.( Buntoro )
http://www.luwuraya.net/2011/11/kades-terpidana-penyalahgunaan-raskin-tidak-ditahan/
LUWURAYA.NET-Terpidana 12 Kepala Desa dan seorang mantan Camat tidak segera dimasukkan ke Bui. Mereka masih berkeliaran.
Dalam putusannya, majelis hakim tanggal 17 November 2011, diketuai Purwanto menjatuhkan vonis masing-masing lima bulan penjara potong masa tahanan terhadap 12 kepala desa. Para kades terbukti bersalah menggelapkan uang pembayaran beras miskin (Raskin) untuk Kecamatan Bua.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Purwanto tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Belopa, Andy Rahman SH. JPU menuntut para terdakwa satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp50 juta.Para terpidana dikenai pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurut sumber
Luwuraya.net,
Bob Syukuri sebagai Kuasa Hukum para terpidana masih akan membicarakan dengan “klient”nya apakah vonis itu diterima atau banding.
Sejak proses hukum para terdakwa tak pernah ditahan mulai di Polres Luwu hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palopo. Kepada mereka hanya pernah wajib lapor dan tahanan kota.
Sedangkan mantan Camat Bua, Andi Sanakira, dan mantan mitra angkut Sub Divre VI Bulog Palopo, Suprapto juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
Mereka semuanya secara bersama telah terbukti menyelewengkan jatah beras miskin(raskin) 2010 sebanyak 40 ton yang senilai Rp 170.000.000.( Buntoro )
http://www.luwuraya.net/2011/11/kades-terpidana-penyalahgunaan-raskin-tidak-ditahan/
Jumat, 17 April 2015
Tidak Layak, Warga Rame-Rame Kembalikan Raskin ke RT
Jumat, 17 April 2015
Warga empat RT 1,2,3 dan 4 yang mendapatkan jatah beras Misikin (Raskin) di Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmlaya, rame-rame kembalikan beras miskin (Raskin) ke pihak RT masing-masing, akibat kualitas jelek. Beras tersebut banyak, kutu, kotor dan berbau.
Mereka menilai beras tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, sejumlah Kepala RT di desa tersebut berencana untuk mengembalikan kembali beras bantuan tersebut ke pihak Pemerintah Desa.
Menurut Ketua RT 2, Wati , harga beras raskin tersebut Rp 2.000 per kilogram, setiap KK mendapatkan 2 kilogram. Tetapi sangat disayangkan, meski harganya murah tapi beras tersebut tidak layak konsumsi.
"Jika dimasak nasinya berwarna kuning dan bau, sehingga tidak menggugah selera makan. Bila pemerintah memang yakin beras-beras yang dibagikan kepada warga tersebut layak untuk dikonsumsi, semestinya mereka juga memakan beras yang sama," ujarnya, Kamis (16/4/2015).
Hampir seluruh warga yang sudah membeli akhirnya mengembalikan beras tersebut karena tidak layak konsumsi. Mereka mengeluhkan kondisi beras yang bau, hancur, berkutu, bahkan terdapat ulat. Kalaupun tidak dikembalikan, raskin tersebut digunakan sebagai pakan ayam." ujar Ibu RT 02, Eutik di rumahnya, Desa Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.
Ia menjelaskan, setiap RT pada desa tersebut dibagikan sebanyak 7 karung raskin. Satu karung berisi sekitar 15 kg raskin, ada juga yang berisi sekitar 14 kg raskin.
"Saya merasa prihatin karena warganya diberikan makanan seperti demikian," katanya.
Salah satu warga di RT tersebut, Tati (35) mengatakan, dirinya memang warga miskin, tapi bukan berarti bisa diberikan makanan bantuan yang tidak layak konsumsi. Raskin itu hanya pantas diberikan untuk hewan. Menurutnya, sudah miskin, warga juga akan semakin bodoh dan kekurangan gizi bila mesti memakan raskin seperti demikian.
"Saya mana bisa memberikan anak saya makanan seperti demikian. Bila mesti memakan nasi dari beras seperti itu, saya malah khawatir anak saya menjadi kekurangan gizi dan bodoh. Bagaimana pemerintah mau menyejahterakan dan mengangkat derajat masyarakat miskin bila memberikan beras saja kualitasnya seperti ini," katanya.
Pada hari ketiga sejak pembagian raskin, sejumlah warga berangsur terus menerus mengembalikan beras tersebut. Total beras yang dibagikan ke desa tersebut yakni sekitar 420 kg dan dibagikan ke 4 RT. Masyarakat sangat berharap kondisi yang sudah berulang terjadi tersebut bisa berubah.
Septian Danardi
http://m.galamedianews.com/bandung-raya/18202/tidak-layak-warga-ramerame-kembalikan-raskin-ke-rt.html
Warga empat RT 1,2,3 dan 4 yang mendapatkan jatah beras Misikin (Raskin) di Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmlaya, rame-rame kembalikan beras miskin (Raskin) ke pihak RT masing-masing, akibat kualitas jelek. Beras tersebut banyak, kutu, kotor dan berbau.
Mereka menilai beras tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, sejumlah Kepala RT di desa tersebut berencana untuk mengembalikan kembali beras bantuan tersebut ke pihak Pemerintah Desa.
Menurut Ketua RT 2, Wati , harga beras raskin tersebut Rp 2.000 per kilogram, setiap KK mendapatkan 2 kilogram. Tetapi sangat disayangkan, meski harganya murah tapi beras tersebut tidak layak konsumsi.
"Jika dimasak nasinya berwarna kuning dan bau, sehingga tidak menggugah selera makan. Bila pemerintah memang yakin beras-beras yang dibagikan kepada warga tersebut layak untuk dikonsumsi, semestinya mereka juga memakan beras yang sama," ujarnya, Kamis (16/4/2015).
Hampir seluruh warga yang sudah membeli akhirnya mengembalikan beras tersebut karena tidak layak konsumsi. Mereka mengeluhkan kondisi beras yang bau, hancur, berkutu, bahkan terdapat ulat. Kalaupun tidak dikembalikan, raskin tersebut digunakan sebagai pakan ayam." ujar Ibu RT 02, Eutik di rumahnya, Desa Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.
Ia menjelaskan, setiap RT pada desa tersebut dibagikan sebanyak 7 karung raskin. Satu karung berisi sekitar 15 kg raskin, ada juga yang berisi sekitar 14 kg raskin.
"Saya merasa prihatin karena warganya diberikan makanan seperti demikian," katanya.
Salah satu warga di RT tersebut, Tati (35) mengatakan, dirinya memang warga miskin, tapi bukan berarti bisa diberikan makanan bantuan yang tidak layak konsumsi. Raskin itu hanya pantas diberikan untuk hewan. Menurutnya, sudah miskin, warga juga akan semakin bodoh dan kekurangan gizi bila mesti memakan raskin seperti demikian.
"Saya mana bisa memberikan anak saya makanan seperti demikian. Bila mesti memakan nasi dari beras seperti itu, saya malah khawatir anak saya menjadi kekurangan gizi dan bodoh. Bagaimana pemerintah mau menyejahterakan dan mengangkat derajat masyarakat miskin bila memberikan beras saja kualitasnya seperti ini," katanya.
Pada hari ketiga sejak pembagian raskin, sejumlah warga berangsur terus menerus mengembalikan beras tersebut. Total beras yang dibagikan ke desa tersebut yakni sekitar 420 kg dan dibagikan ke 4 RT. Masyarakat sangat berharap kondisi yang sudah berulang terjadi tersebut bisa berubah.
Septian Danardi
http://m.galamedianews.com/bandung-raya/18202/tidak-layak-warga-ramerame-kembalikan-raskin-ke-rt.html
Jangan Bangga Terima Raskin Contohlah Desa Tuik
Kamis, 16 April 2015
Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Barat H Zuhri M Syazali menyampaikan, desa-desa di Kabupaten Bangka Barat, terutama desa-desa mandiri yang sudah bergerak di sektor pertanian dan membuka lahan sawah, aga bisa mencontoh Desa Tuik Kecamatan Kelapa, yang mulai tahun ini sudah membebaskan warga miskin dari beras miskin (raskin).
"Iya, Desa Tuik sudah mengentaskan itu, warga miskin disana sudah mengkonsumsi beras hasil petanian mandiri di desa, hasil produksinya mampu mengentaskan warga miskin dari raskin. Jangan bangga dengan raskin, kita dari Pemkab Bangka Barat terus beupaya menggerakkan sektor pertanian, salah satu dari tujuannya adalah membebaskan warga miksin dari raskin," ujar Zuhri kepada Bangkapos.com, Kamis (16/4/2015).
Dikatakan Zuhri, raskin di Desa Tuik sudah diganti dengan beras berkualitas, hasil pertanian sawahnya sendiri, sehingga di desa ini tidak ada raskin lagi.
Beras yang dimakan warga miskin di Desa Tuik adalah beras merah. Beras tersebut kualitasnya tinggi dan produk petani lokal, warga miskin di desa ini juga ikut mengelola sawah, sehingga hasil produksinya untuk makanan pokok si warga miskin tadi.
http://bangka.tribunnews.com/2015/04/16/jangan-bangga-terima-raskin-contohlah-desa-tuik
Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Barat H Zuhri M Syazali menyampaikan, desa-desa di Kabupaten Bangka Barat, terutama desa-desa mandiri yang sudah bergerak di sektor pertanian dan membuka lahan sawah, aga bisa mencontoh Desa Tuik Kecamatan Kelapa, yang mulai tahun ini sudah membebaskan warga miskin dari beras miskin (raskin).
"Iya, Desa Tuik sudah mengentaskan itu, warga miskin disana sudah mengkonsumsi beras hasil petanian mandiri di desa, hasil produksinya mampu mengentaskan warga miskin dari raskin. Jangan bangga dengan raskin, kita dari Pemkab Bangka Barat terus beupaya menggerakkan sektor pertanian, salah satu dari tujuannya adalah membebaskan warga miksin dari raskin," ujar Zuhri kepada Bangkapos.com, Kamis (16/4/2015).
Dikatakan Zuhri, raskin di Desa Tuik sudah diganti dengan beras berkualitas, hasil pertanian sawahnya sendiri, sehingga di desa ini tidak ada raskin lagi.
Beras yang dimakan warga miskin di Desa Tuik adalah beras merah. Beras tersebut kualitasnya tinggi dan produk petani lokal, warga miskin di desa ini juga ikut mengelola sawah, sehingga hasil produksinya untuk makanan pokok si warga miskin tadi.
http://bangka.tribunnews.com/2015/04/16/jangan-bangga-terima-raskin-contohlah-desa-tuik
ADA TUNGGAKAN, BULOG TAK SALURKAN BERAS RASKIN
Kamis, 16 April 2015
WE Online, Manado - Penyaluran beras masyarakat miskin (raskin) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih terkendala dengan tunggakan sehingga ada masyarakat yang belum menerima.
"Bulog akan mengeluarkan beras raskin jika petugas di desa dan kecamatan telah melakukan pembayaran," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut, Yayan Suparyan di Manado, Kamis (16/4/2015).
Yayan mengatakan, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut masih ada beberapa daerah yang masih memiliki tunggakan sehingga penyaluran raskin masih terkendala. Kendati sudah mengagendakan penyaluran raskin, Bulog tetap akan menahan bagi pelaksana raskin di masing-masing desa dan kelurahan yang masih menunggak. Dia berharap kabupaten/kota yang masih ada tunggakan agar segera melunasi tunggakan tersebut.
"Raskin itu merupakan hak warga berpendapatan rendah, karena itu pelaksana di desa dan kelurahan agar melunasi bila masih ada tunggakan," kata Yayan.
Dari 15 kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai ini, tunggakan terbanyak di Kabupaten Minahasa Utara, karena daerah ini luas dan pagunya besar, katanya. Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2014 sudah 68 persen hingga pertengahan April 2015 dengan alokasi bulan Maret.
Dia mengatakan, sebenarnya penyaluran raskin dapat dituntaskan tepat waktu, namun karena masih banyak tunggakan dari kantor desa/kelurahan, Bulog sedikit menahan. Padahal, katanya, masyarakat sudah membayar ke petugas di desa, namun belum melakukan penyetoran ke Bulog. (Ant)
http://wartaekonomi.co.id/read/2015/04/16/53659/ada-tunggakan-bulog-tak-salurkan-beras-raskin.html
WE Online, Manado - Penyaluran beras masyarakat miskin (raskin) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih terkendala dengan tunggakan sehingga ada masyarakat yang belum menerima.
"Bulog akan mengeluarkan beras raskin jika petugas di desa dan kecamatan telah melakukan pembayaran," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut, Yayan Suparyan di Manado, Kamis (16/4/2015).
Yayan mengatakan, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut masih ada beberapa daerah yang masih memiliki tunggakan sehingga penyaluran raskin masih terkendala. Kendati sudah mengagendakan penyaluran raskin, Bulog tetap akan menahan bagi pelaksana raskin di masing-masing desa dan kelurahan yang masih menunggak. Dia berharap kabupaten/kota yang masih ada tunggakan agar segera melunasi tunggakan tersebut.
"Raskin itu merupakan hak warga berpendapatan rendah, karena itu pelaksana di desa dan kelurahan agar melunasi bila masih ada tunggakan," kata Yayan.
Dari 15 kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai ini, tunggakan terbanyak di Kabupaten Minahasa Utara, karena daerah ini luas dan pagunya besar, katanya. Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2014 sudah 68 persen hingga pertengahan April 2015 dengan alokasi bulan Maret.
Dia mengatakan, sebenarnya penyaluran raskin dapat dituntaskan tepat waktu, namun karena masih banyak tunggakan dari kantor desa/kelurahan, Bulog sedikit menahan. Padahal, katanya, masyarakat sudah membayar ke petugas di desa, namun belum melakukan penyetoran ke Bulog. (Ant)
http://wartaekonomi.co.id/read/2015/04/16/53659/ada-tunggakan-bulog-tak-salurkan-beras-raskin.html
Kamis, 16 April 2015
Bau Apek, Pemkab Tolak Kiriman Raskin
Kamis, 16 April 2015
Sumenep (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menolak beras untuk program raskin yang dikirim Bulog Divisi Regional Jawa Timur ke Bulog Sumenep.
"Sebagian beras yang dikirim itu kualitasnya jelek. Bau apek, warnanya kuning, dan patah-patah. Pokoknya tidak memenuhi syaratlah. Makanya kami menolak kiriman beras itu," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh. Hanafi, Kamis (16/04/15).
Namun ia mengaku belum tahu persis, berapa jumlah raskin yang berkualitas jelek itu. Yang jelas, raskin tidak layak itu segera dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Beras yang berkualitas jelek itu pasti kami kembalikan. Kami tidak tahu persis darimana beras untuk raskin itu. Informasinya dari luar Madura," ungkapnya.
Pantauan di lapangan, ada 17 truk mengangkut raskin yang dikirim dari Bulog Divisi Regional Jawa Timur ke Bulog Sumenep.
"Raskin yang dikirim ke Bulog Sumenep tersebut cukup untuk jatah lebih dari 1 bulan. Tapi karena sebagian kualitasnya jelek, maka kami kembalikan. Namun untuk raskin 1 bulan jatah bulan Januari, sudah siap di gudang Bulog," terang Hanafi.
Ia menambahkan, raskin tersebut segera didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat. "Dalam waktu dekat, kami segera memanggil para Camat, untuk persiapan pendistribusian raskin jatah 1 bulan," terangnya.
Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, jatah raskin Sumenep per bulan sebanyak 1.745 ton dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat 116.378. [tem/but]
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/236006/bau_apek,_pemkab_tolak_kiriman_raskin.html#.VS-wzdK8PGc
Sumenep (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menolak beras untuk program raskin yang dikirim Bulog Divisi Regional Jawa Timur ke Bulog Sumenep.
"Sebagian beras yang dikirim itu kualitasnya jelek. Bau apek, warnanya kuning, dan patah-patah. Pokoknya tidak memenuhi syaratlah. Makanya kami menolak kiriman beras itu," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh. Hanafi, Kamis (16/04/15).
Namun ia mengaku belum tahu persis, berapa jumlah raskin yang berkualitas jelek itu. Yang jelas, raskin tidak layak itu segera dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Beras yang berkualitas jelek itu pasti kami kembalikan. Kami tidak tahu persis darimana beras untuk raskin itu. Informasinya dari luar Madura," ungkapnya.
Pantauan di lapangan, ada 17 truk mengangkut raskin yang dikirim dari Bulog Divisi Regional Jawa Timur ke Bulog Sumenep.
"Raskin yang dikirim ke Bulog Sumenep tersebut cukup untuk jatah lebih dari 1 bulan. Tapi karena sebagian kualitasnya jelek, maka kami kembalikan. Namun untuk raskin 1 bulan jatah bulan Januari, sudah siap di gudang Bulog," terang Hanafi.
Ia menambahkan, raskin tersebut segera didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat. "Dalam waktu dekat, kami segera memanggil para Camat, untuk persiapan pendistribusian raskin jatah 1 bulan," terangnya.
Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, jatah raskin Sumenep per bulan sebanyak 1.745 ton dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat 116.378. [tem/but]
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/236006/bau_apek,_pemkab_tolak_kiriman_raskin.html#.VS-wzdK8PGc
Serapan Beras Rendah, Bulog Surati Gubernur Jateng
Kamis, 16 April 2015
Semarang - Bulog Divisi Regional Jawa Tengah telah menyurati Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait penurunan jumlah serapan beras pada masa panen kali ini.
"Kami sudah melaporkan kepada gubernur bahwa hasil serapan Bulog pada panen kali ini mengalami penurunan, ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah tetapi terjadi di Bulog seluruh Indonesia," kata Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Damin Hartono di Semarang, Kamis (16/4).
Pihaknya berharap agar gubernur membentuk tim untuk mengoptimalisasikan pengadaan beras di lapangan. Diharapkan, tim tersebut terdiri dari Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Biro Produksi di bawah Asisten III.
"Selanjutnya, tim tersebut dapat melihat kondisi di lapangan seperti apa, jadi bisa sama-sama mengetahui yang sebenarnya terjadi," katanya.
Diakuinya, hingga saat ini tidak mudah memperoleh hasil panen sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Bulog, di antaranya kadar air maksimal 14 persen, tingkat kepatahan maksimal 20 persen, tingkat menir atau pecahan beras maksimal 2 persen, dan derajat sosok minimal 95 persen.
"Derajat sosok ini artinya tingkat terkelupasnya kulit ari pada beras, semakin banyak kulit ari yang terlepas maka beras tersebut minim gizi. Kulit ari pada beras mengandung serat dan vitamin B," katanya.
Menurutnya, yang banyak tersedia di lapangan saat ini adalah kadar air pada beras di atas 15 persen. Dengan kadar air tersebut maka waktu simpan beras di gudang tidak bisa lebih dari tiga bulan.
"Untuk yang berkadar air 14 persen saja waktu simpannya sekitar enam bulan, kalau kita paksa mengambil yang kadar air 15 persen maka jika penyimpanan lebih dari tiga bulan beras bisa menjadi tepung," katanya.
Sedangkan mengenai tingkat patahan, diakuinya, proses penggilingan beras sangat mempengaruhi. Masih banyak terjadi di lapangan, para petani memanfaatkan jasa penyewaan penggilingan gabah keliling, padahal alat tersebut mengakibatkan beras menjadi tidak utuh.
"Kalau pemerintah bisa melihat kondisi di lapangan, harapan kami nantinya ada solusi terkait proses penggilingan padi menjadi beras ini," katanya.
Sebelumnya diberitakan, untuk proses pengadaan beras pada musim panen kali ini yaitu dari bulan Maret-April baru masuk sekitar 10 ribu ton beras ke Bulog Divre Jateng. Kondisi tersebut berbeda dari tahun lalu yang pada periode sama tingkat serapan beras sudah mencapai 95.000 ton.
/YS
http://www.beritasatu.com/nasional/266001-serapan-beras-rendah-bulog-surati-gubernur-jateng.html
Semarang - Bulog Divisi Regional Jawa Tengah telah menyurati Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait penurunan jumlah serapan beras pada masa panen kali ini.
"Kami sudah melaporkan kepada gubernur bahwa hasil serapan Bulog pada panen kali ini mengalami penurunan, ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah tetapi terjadi di Bulog seluruh Indonesia," kata Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Damin Hartono di Semarang, Kamis (16/4).
Pihaknya berharap agar gubernur membentuk tim untuk mengoptimalisasikan pengadaan beras di lapangan. Diharapkan, tim tersebut terdiri dari Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Biro Produksi di bawah Asisten III.
"Selanjutnya, tim tersebut dapat melihat kondisi di lapangan seperti apa, jadi bisa sama-sama mengetahui yang sebenarnya terjadi," katanya.
Diakuinya, hingga saat ini tidak mudah memperoleh hasil panen sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Bulog, di antaranya kadar air maksimal 14 persen, tingkat kepatahan maksimal 20 persen, tingkat menir atau pecahan beras maksimal 2 persen, dan derajat sosok minimal 95 persen.
"Derajat sosok ini artinya tingkat terkelupasnya kulit ari pada beras, semakin banyak kulit ari yang terlepas maka beras tersebut minim gizi. Kulit ari pada beras mengandung serat dan vitamin B," katanya.
Menurutnya, yang banyak tersedia di lapangan saat ini adalah kadar air pada beras di atas 15 persen. Dengan kadar air tersebut maka waktu simpan beras di gudang tidak bisa lebih dari tiga bulan.
"Untuk yang berkadar air 14 persen saja waktu simpannya sekitar enam bulan, kalau kita paksa mengambil yang kadar air 15 persen maka jika penyimpanan lebih dari tiga bulan beras bisa menjadi tepung," katanya.
Sedangkan mengenai tingkat patahan, diakuinya, proses penggilingan beras sangat mempengaruhi. Masih banyak terjadi di lapangan, para petani memanfaatkan jasa penyewaan penggilingan gabah keliling, padahal alat tersebut mengakibatkan beras menjadi tidak utuh.
"Kalau pemerintah bisa melihat kondisi di lapangan, harapan kami nantinya ada solusi terkait proses penggilingan padi menjadi beras ini," katanya.
Sebelumnya diberitakan, untuk proses pengadaan beras pada musim panen kali ini yaitu dari bulan Maret-April baru masuk sekitar 10 ribu ton beras ke Bulog Divre Jateng. Kondisi tersebut berbeda dari tahun lalu yang pada periode sama tingkat serapan beras sudah mencapai 95.000 ton.
/YS
http://www.beritasatu.com/nasional/266001-serapan-beras-rendah-bulog-surati-gubernur-jateng.html
Bau Apek, Sumenep Tolak Beras Miskin dari Bulog Jatim
KAMIS, 16 APRIL 2015
TEMPO.CO, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan mengembalikan kiriman beras untuk warga miskin dari Bulog Jawa Timur. Beras Bulog itu ditolak karena kualitas beras jatah untuk penduduk miskin Sumenep sangat buruk.
"Sebagian beras itu bau apek," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep Mohammad Hanafi saat dikonfirmasi Kamis, 16 April 2015. Warnanya pun kuning dan banyak yang patah.
Hanafi belum memastikan berapa total jumlah raskin kiriman dari Bulog Jatim itu. Namun menurut data, kata dia, beras yang apek itu harusnya jatah untuk Februari. Beras diangkut dengan menggunakan 17 truk. "Jatah Januari sudah siap didistribusikan."
Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur beras jatah warga miskin Sumenep sebanyak 1.745 ton per bulan. Jatah itu untuk 116.378 rumah tangga sasaran.
Kepala Bulog Subdivre Madura Amrullah belum dapat dikonfirmasi soal penolakan kiriman beras berbau itu. Telepon dan pesan pendek yang dikirim Tempo belum direspons.
TEMPO.CO, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan mengembalikan kiriman beras untuk warga miskin dari Bulog Jawa Timur. Beras Bulog itu ditolak karena kualitas beras jatah untuk penduduk miskin Sumenep sangat buruk.
"Sebagian beras itu bau apek," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep Mohammad Hanafi saat dikonfirmasi Kamis, 16 April 2015. Warnanya pun kuning dan banyak yang patah.
Hanafi belum memastikan berapa total jumlah raskin kiriman dari Bulog Jatim itu. Namun menurut data, kata dia, beras yang apek itu harusnya jatah untuk Februari. Beras diangkut dengan menggunakan 17 truk. "Jatah Januari sudah siap didistribusikan."
Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur beras jatah warga miskin Sumenep sebanyak 1.745 ton per bulan. Jatah itu untuk 116.378 rumah tangga sasaran.
Kepala Bulog Subdivre Madura Amrullah belum dapat dikonfirmasi soal penolakan kiriman beras berbau itu. Telepon dan pesan pendek yang dikirim Tempo belum direspons.
Selewengkan 32,8 Ton Raskin, PNS Kecamatan Bengkunat Belimbing Ditahan
Rabu, 15 April 2015
LIWA -- Polres Lampung Barat resmi menahan pegawai negeri sipil Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Fahrurozi atas dugaan penyimpangan beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebanyak 32,8 ton tahun 2011.
Fahrurozi ditahan di sel Polres Lampung Barat sejak selasa (15/4/2015) atas dugaan tidak mendistribusikan raskin ke beberapa pekon di wilayah Pesisir Barat pada tahun 2011.
Kasatreskrim Iptu Haidirsyah Polres Lampung Barat Iptu Haidirsyah mengatakan setelah melalui proses penyelidikan atas dugaan penyimpangan raskin, Fahrurozi resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk kepentingingan penyidikan. "Pagi ini kami resmi menahan tersangka kasus koruspi raksin di Bengkunat Belimbing," kata Hadirsyah, Rabu (15/4/2015).
Kanit Tindak Pidana Korusi Ipda Ono Karyono menjelaskan penahanan Fahrurrozi dilakukan setelah melalui rangkaian proses penyelidikan dan ditemukan adanya dugaan penyimpangan raskin di Kecamatan Bengkunat Belimbing yang jumlahnya 32,8 ton. "Motifnya rata-rata raskin ke-13 tidak diditribusikan hingga ke pekon-pekon," Kata Ono.
Ono menerangkan mengacu pada hasil penghitungan oleh tim ahli Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Lampung kerugian negara akibat penyimpangan raskin tersebut mencapai Rp171,6 juta.
Dia manambahkan tersangka ditahan di Polres hingga 20 hari ke depan karena dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. "Sejauh ini tersangka telah mengakui perbuatannya. Tersangka menebus di Bulog kemudian menjual secara acak dengan mengganti karungnya," ujarnya.
http://lampost.co/berita/selewengkan-328-ton-raskin-pns-kecamatan-bengkunat-belimbing-ditahan
LIWA -- Polres Lampung Barat resmi menahan pegawai negeri sipil Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Fahrurozi atas dugaan penyimpangan beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebanyak 32,8 ton tahun 2011.
Fahrurozi ditahan di sel Polres Lampung Barat sejak selasa (15/4/2015) atas dugaan tidak mendistribusikan raskin ke beberapa pekon di wilayah Pesisir Barat pada tahun 2011.
Kasatreskrim Iptu Haidirsyah Polres Lampung Barat Iptu Haidirsyah mengatakan setelah melalui proses penyelidikan atas dugaan penyimpangan raskin, Fahrurozi resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk kepentingingan penyidikan. "Pagi ini kami resmi menahan tersangka kasus koruspi raksin di Bengkunat Belimbing," kata Hadirsyah, Rabu (15/4/2015).
Kanit Tindak Pidana Korusi Ipda Ono Karyono menjelaskan penahanan Fahrurrozi dilakukan setelah melalui rangkaian proses penyelidikan dan ditemukan adanya dugaan penyimpangan raskin di Kecamatan Bengkunat Belimbing yang jumlahnya 32,8 ton. "Motifnya rata-rata raskin ke-13 tidak diditribusikan hingga ke pekon-pekon," Kata Ono.
Ono menerangkan mengacu pada hasil penghitungan oleh tim ahli Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Lampung kerugian negara akibat penyimpangan raskin tersebut mencapai Rp171,6 juta.
Dia manambahkan tersangka ditahan di Polres hingga 20 hari ke depan karena dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. "Sejauh ini tersangka telah mengakui perbuatannya. Tersangka menebus di Bulog kemudian menjual secara acak dengan mengganti karungnya," ujarnya.
http://lampost.co/berita/selewengkan-328-ton-raskin-pns-kecamatan-bengkunat-belimbing-ditahan
Rabu, 15 April 2015
Peneliti IPB: Program Raskin Belum Capai Target
Selasa, 14 April 2015
BOGOR (Pos Kota) – Keterbatasan ekonomi yang dialami masyarakat kelompok miskin membuat kelompok ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Pemerintah diminta harus peduli. Pemberian bantuan pangan sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 yang menetapkan bahwa pemerintah wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Peneliti dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB), Alla Asmara, Rina Oktaviani, Sri Hartoyo, dan Lukytawati Anggraeni memaparkan bahwa salah satu program bantuan pemerintah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yakni Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan program, sehingga kinerja programnya belum mencapai target yang diharapkan.
Melalui penelitian yang dilakukan analisis terhadap dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap kinerja ekonomi makro dan sektoral.
Data yang dihimpun dalam kegiatan penelitian ini meliputi data sekunder yang didapatkan dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Keuangan, dan instansi lainnya. Melalui data ini, dilakukan penelaahan dampak atas insentif fiskal dan perdagangan terhadap kondisi ketahanan pangan Indonesia pada level makro dan mikro dengan menggunakan Computable General Equilibrium Model (CGE) dan pendekatan top-down.
Dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap kinerja ekonomi sektoral menunjukkan bahwa peningkatan subsidi pangan berdasarkan rujukan RAPBN 2011 diprediksi akan meningkatkan output domestik padi dan beras masing-masing sebesar 6,56 persen dan 6,69 persen.
Sementara itu, dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap tingkat konsumsi dan harga yang diterima rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin dapat meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok rumah tangga tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan memberikan pengaruh yang cenderung positif terhadap perekonomian secara keseluruhan, mendorong peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin.
(yopi/sir)
http://poskotanews.com/2015/04/14/peneliti-ipb-program-raskin-belum-capai-target/
BOGOR (Pos Kota) – Keterbatasan ekonomi yang dialami masyarakat kelompok miskin membuat kelompok ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Pemerintah diminta harus peduli. Pemberian bantuan pangan sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 yang menetapkan bahwa pemerintah wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Peneliti dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB), Alla Asmara, Rina Oktaviani, Sri Hartoyo, dan Lukytawati Anggraeni memaparkan bahwa salah satu program bantuan pemerintah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yakni Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan program, sehingga kinerja programnya belum mencapai target yang diharapkan.
Melalui penelitian yang dilakukan analisis terhadap dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap kinerja ekonomi makro dan sektoral.
Data yang dihimpun dalam kegiatan penelitian ini meliputi data sekunder yang didapatkan dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Keuangan, dan instansi lainnya. Melalui data ini, dilakukan penelaahan dampak atas insentif fiskal dan perdagangan terhadap kondisi ketahanan pangan Indonesia pada level makro dan mikro dengan menggunakan Computable General Equilibrium Model (CGE) dan pendekatan top-down.
Dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap kinerja ekonomi sektoral menunjukkan bahwa peningkatan subsidi pangan berdasarkan rujukan RAPBN 2011 diprediksi akan meningkatkan output domestik padi dan beras masing-masing sebesar 6,56 persen dan 6,69 persen.
Sementara itu, dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap tingkat konsumsi dan harga yang diterima rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin dapat meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok rumah tangga tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan memberikan pengaruh yang cenderung positif terhadap perekonomian secara keseluruhan, mendorong peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin.
(yopi/sir)
http://poskotanews.com/2015/04/14/peneliti-ipb-program-raskin-belum-capai-target/
Selasa, 14 April 2015
LSM-LIDIK ACEH ” Mafia raskin merajalela di Aceh “
Senin, 13 April 2015
Pikiran-Nasional Aceh – Salah satunya wilayah kota banda aceh, raskin yang seharusnya dapat memutus mata rantai kemiskinan, malah dijadikan ajang cari keuntungan bagi para oknum aparatur desa dari mulai tingkat bawah sampai menengah
“ Ketua Lsm-lidik Aceh Iskandar melalui Sekretaris nya yang sekaligus Biro Media Pikiran-Nasional Ardi Irawan menilai pembagian raskin tahun 2015 ada indikasih mencari keuntungan semata, dan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah seakan tidak berlaku
Kabit Pelayanan Publik Perum Bulog Aceh, Drs Johan Salim Nasution saat di konfirmasi Ketua Lsm-Lidik Iskandar diruang kerjanya senin 13/4 Johan mengatakan pendistribusian raskin tahun 2015 ini sekaligus tiga bulan januari, februari dan maret, seharusnya masing-masing RTS menerima jatah raskin sebanyak 45kg, perum bulog mendistribusikan beras raskin tersebut ada yang 1 bulan sekali dan ada yang 2 bulan sekali sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh walikota perihal DO raskin, tetapi walaupun perum bulog mengeluarkan 2 bulan sekali jatah RTS tetap hitungan nya /bulan karna, jatah RTs dalam perbulan 15 kg dan seandainya bulog mengeluarkan 2 bulan sekali bearti RTS mendapatkan jatah raskin sebanyak 30 kg dan harga standar pemerintah dalam /kg nya dikenakan 1600 /kg nya hal itu yang disampaikan Johan kepada Lsm-Lidik
IMG_1016_FotorIskandar menambahkan tetapi kenyataan dilapangan NOLLLLL salah satunya Desa Lam Ara, jumlah RTS sesuai dengan data terpadu 70 RTS dan perbulannya jatah yang dikeluarkan oleh perum bulog sebanyak 1050 kg sama halnya dengan 70 sak dikalikan 3 bulan sekaligus sebanyak 3150 kg dan jumlah sak sebanyak 210 sak, dan seharusnya warga desa lam’ara dalam per RTS mendapat beras raskin sebanyak 45 kg, tetapi kenyataanya warga desa tersebut hanya mendapatkan jatah raskin dalam / 3 bulan sebanyak 5-7 kg saja
Ditambah lagi dengan harga tebus nya yang diatas harga setandar pemerintah dari Rp. 1600 /kg menjadi Rp. 2400/ kg nya, harga tersebut menurut Iskandar sudah sangant-sangat terlalu tinggi dari setandar harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah
Lanjut Iskandar, anehnya lagi mengapa kalau beras yang sebanyak 3150 kg dan jumlah sak nya 210 sak, tapi kenapa yang diterima warga hanya 5-7 kg saja ini sudah tidak masuk akal, jadi yang selebih nya dikemanakan?.. dan kalau ada kebijakan dari desa beras itu di bagi ratakan kewarga yang lain kalau menurut saya itu bukan kebijakan dan program ini bukan untuk memutus matarantai kemiskinan melainkan kedepan akan menambah kemiskinan ujar Iskandar
‘’ Hal yang sama yang terjadi di Desa Lambaro Skep, Geuchik Lambaro skep melalui sekretaris nya Tarmia Hamid saat dikonfirmasi awak media ini diruangan kerjanya senin 9/2 lalu menyangkut dengan harga beras raskin yang dikenekan bagi warga dalam kg nya, Hamid mengatakan untuk harga beras nya berfariasi mulai dari Rp. 33000rb sampai dengan 35000rb, Lanjut Hamid, harga tersebut sudah termasuk untuk tebus dikecamatan dan untuk mengantarkan kerumah-rumah RTS
Informasi warga desa tersebut yang engan disebutkan namanya berhasil dikutip oleh media ini mengatakan pembagian raskin didesa kami kebanyakan tidak beres baik dari jumlah kg sampai dengan harga nya kami warga tidak tau harus mengadu kemana karna menurut kami percuma saja kami mengadu dengan pemerintah toh kenyataanyapun keluhan kami tidak pernah akan digubris ujar warga
“Iskandar berharap kepada pemerintah aceh agar segera mengambil tindakan untuk tidak mengabaikan nasip rakyat yang semakin lama hidup nya semakin terjimpit.
http://pinal-news.com/2015/04/13/lsm-lidik-aceh-mafia-raskin-merajalela-di-aceh/
Pikiran-Nasional Aceh – Salah satunya wilayah kota banda aceh, raskin yang seharusnya dapat memutus mata rantai kemiskinan, malah dijadikan ajang cari keuntungan bagi para oknum aparatur desa dari mulai tingkat bawah sampai menengah
“ Ketua Lsm-lidik Aceh Iskandar melalui Sekretaris nya yang sekaligus Biro Media Pikiran-Nasional Ardi Irawan menilai pembagian raskin tahun 2015 ada indikasih mencari keuntungan semata, dan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah seakan tidak berlaku
Kabit Pelayanan Publik Perum Bulog Aceh, Drs Johan Salim Nasution saat di konfirmasi Ketua Lsm-Lidik Iskandar diruang kerjanya senin 13/4 Johan mengatakan pendistribusian raskin tahun 2015 ini sekaligus tiga bulan januari, februari dan maret, seharusnya masing-masing RTS menerima jatah raskin sebanyak 45kg, perum bulog mendistribusikan beras raskin tersebut ada yang 1 bulan sekali dan ada yang 2 bulan sekali sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh walikota perihal DO raskin, tetapi walaupun perum bulog mengeluarkan 2 bulan sekali jatah RTS tetap hitungan nya /bulan karna, jatah RTs dalam perbulan 15 kg dan seandainya bulog mengeluarkan 2 bulan sekali bearti RTS mendapatkan jatah raskin sebanyak 30 kg dan harga standar pemerintah dalam /kg nya dikenakan 1600 /kg nya hal itu yang disampaikan Johan kepada Lsm-Lidik
IMG_1016_FotorIskandar menambahkan tetapi kenyataan dilapangan NOLLLLL salah satunya Desa Lam Ara, jumlah RTS sesuai dengan data terpadu 70 RTS dan perbulannya jatah yang dikeluarkan oleh perum bulog sebanyak 1050 kg sama halnya dengan 70 sak dikalikan 3 bulan sekaligus sebanyak 3150 kg dan jumlah sak sebanyak 210 sak, dan seharusnya warga desa lam’ara dalam per RTS mendapat beras raskin sebanyak 45 kg, tetapi kenyataanya warga desa tersebut hanya mendapatkan jatah raskin dalam / 3 bulan sebanyak 5-7 kg saja
Ditambah lagi dengan harga tebus nya yang diatas harga setandar pemerintah dari Rp. 1600 /kg menjadi Rp. 2400/ kg nya, harga tersebut menurut Iskandar sudah sangant-sangat terlalu tinggi dari setandar harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah
Lanjut Iskandar, anehnya lagi mengapa kalau beras yang sebanyak 3150 kg dan jumlah sak nya 210 sak, tapi kenapa yang diterima warga hanya 5-7 kg saja ini sudah tidak masuk akal, jadi yang selebih nya dikemanakan?.. dan kalau ada kebijakan dari desa beras itu di bagi ratakan kewarga yang lain kalau menurut saya itu bukan kebijakan dan program ini bukan untuk memutus matarantai kemiskinan melainkan kedepan akan menambah kemiskinan ujar Iskandar
‘’ Hal yang sama yang terjadi di Desa Lambaro Skep, Geuchik Lambaro skep melalui sekretaris nya Tarmia Hamid saat dikonfirmasi awak media ini diruangan kerjanya senin 9/2 lalu menyangkut dengan harga beras raskin yang dikenekan bagi warga dalam kg nya, Hamid mengatakan untuk harga beras nya berfariasi mulai dari Rp. 33000rb sampai dengan 35000rb, Lanjut Hamid, harga tersebut sudah termasuk untuk tebus dikecamatan dan untuk mengantarkan kerumah-rumah RTS
Informasi warga desa tersebut yang engan disebutkan namanya berhasil dikutip oleh media ini mengatakan pembagian raskin didesa kami kebanyakan tidak beres baik dari jumlah kg sampai dengan harga nya kami warga tidak tau harus mengadu kemana karna menurut kami percuma saja kami mengadu dengan pemerintah toh kenyataanyapun keluhan kami tidak pernah akan digubris ujar warga
“Iskandar berharap kepada pemerintah aceh agar segera mengambil tindakan untuk tidak mengabaikan nasip rakyat yang semakin lama hidup nya semakin terjimpit.
http://pinal-news.com/2015/04/13/lsm-lidik-aceh-mafia-raskin-merajalela-di-aceh/
Kualitas Raskin Untuk Bombana Tidak Layak
Senin, 13 April 2015
indopos.co.id - Program beras miskin (Raskin) kembali dikucurkan di Bombana, Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun begitu sampai di tangan masyarakat yang berhak menerima, penyalurannya mulai disorot. Selain karena kualitas berasnya yang dinilai tidak layak konsumsi, aroma pungutan liar (Pungli) juga mengemuka saat didistribusikan kepada warga.
Sorotan penyaluran raskin di Bombana diutarakan Jasman, warga dari Mataoleo. Bersama puluhan masyarakat dari daerah itu, Jasman menyampaikan protesnya dengan menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati. Menurut Jasman, beras raskin dari bulog berisi 15 kilogram, merupakan beras lama, yang sudah berwarna agak kekuning-kuningan. Tidak hanya itu, penyaluran beras bagi warga tidak mampu, juga disalahgunakan oleh oknum-oknum aparat desa. Sebab para penerima dibebankan sejumlah biaya.
"Kualitas berasnya sudah tidak layak konsumsi. Pembagiannya juga disertai permainan dengan meminta pungutan. Ini pelanggaran dan harus ditindak," teriak Jasman saat menyampaikan orasinya, akhir pekan kemarin. Menurut Jasman, ada tiga Desa yang disinyalir membebani masyarakat dengan melakukan pungli dari pembagian raskin. Ketiga desa itu, Desa Lora, Desa Tajuncu dan Desa Pulau Tambako. Modusnya, oknum di tiga desa itu, menaikan harga raskin dari harga standar yakni 24 Ribu rupiah, menjadi 30 ribu per karung.
Menurut Jasman, beban biaya ini, jelas-jelas sangat merugikan masyarakat miskin. Lagi pula, penyaluran beras itu telah disepakati ditingkat Kabupaten Bombana, bahwa tidak ada lagi biaya pemotongan, karena segala biaya akibat penyaluran, sudah ditanggulangi Pemkab Bombana.
Unjuk rasa masyarakat Mataoleo ini diterima Asisten I Pemkab Bombana, Djalaluddin. Didepan pendemo, mantan Kadis PU ini mengatakan, tindakan memungut biaya dalam pembagian raskin itu, jelas-jelas melanggar. "Silahkan adik-adik lapor ke polisi, karena tindakan oknum aparat desa itu, sudah salah dan melanggar," ucap Djalaluddin dengan tegas.
Menurutnya, biaya penyaluran Raskin di Bombana memang dibebankan kepada pemerintah daerah, olehnya itu tidak diperbolehkan lagi memungut biaya di masyarakat. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dengan Pihak Bulog Bombana.
Sementara Kepala kantor seksi logistik (Kansilog) Bulog Bombana, A. Nurhayati menuturkan, dirinya tidak menampik jika dalam pembagian beras miskin itu ditemukan beras tidak layak konsumsi atau berwarna kekuning-kuningan. Menurut dia, hal itu disebabkan karena adanya beberapa stok yang sudah lama menumpuk.
Namun persoalan ini sudah disampaikan saat sosialisasi raskin bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Sehingga begitu ada temuan raskin tidak layak konsumsi, pihaknya bersedia mengganti sesuai dengan jumlahnya. (nur/jpnn)
indopos.co.id - Program beras miskin (Raskin) kembali dikucurkan di Bombana, Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun begitu sampai di tangan masyarakat yang berhak menerima, penyalurannya mulai disorot. Selain karena kualitas berasnya yang dinilai tidak layak konsumsi, aroma pungutan liar (Pungli) juga mengemuka saat didistribusikan kepada warga.
Sorotan penyaluran raskin di Bombana diutarakan Jasman, warga dari Mataoleo. Bersama puluhan masyarakat dari daerah itu, Jasman menyampaikan protesnya dengan menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati. Menurut Jasman, beras raskin dari bulog berisi 15 kilogram, merupakan beras lama, yang sudah berwarna agak kekuning-kuningan. Tidak hanya itu, penyaluran beras bagi warga tidak mampu, juga disalahgunakan oleh oknum-oknum aparat desa. Sebab para penerima dibebankan sejumlah biaya.
"Kualitas berasnya sudah tidak layak konsumsi. Pembagiannya juga disertai permainan dengan meminta pungutan. Ini pelanggaran dan harus ditindak," teriak Jasman saat menyampaikan orasinya, akhir pekan kemarin. Menurut Jasman, ada tiga Desa yang disinyalir membebani masyarakat dengan melakukan pungli dari pembagian raskin. Ketiga desa itu, Desa Lora, Desa Tajuncu dan Desa Pulau Tambako. Modusnya, oknum di tiga desa itu, menaikan harga raskin dari harga standar yakni 24 Ribu rupiah, menjadi 30 ribu per karung.
Menurut Jasman, beban biaya ini, jelas-jelas sangat merugikan masyarakat miskin. Lagi pula, penyaluran beras itu telah disepakati ditingkat Kabupaten Bombana, bahwa tidak ada lagi biaya pemotongan, karena segala biaya akibat penyaluran, sudah ditanggulangi Pemkab Bombana.
Unjuk rasa masyarakat Mataoleo ini diterima Asisten I Pemkab Bombana, Djalaluddin. Didepan pendemo, mantan Kadis PU ini mengatakan, tindakan memungut biaya dalam pembagian raskin itu, jelas-jelas melanggar. "Silahkan adik-adik lapor ke polisi, karena tindakan oknum aparat desa itu, sudah salah dan melanggar," ucap Djalaluddin dengan tegas.
Menurutnya, biaya penyaluran Raskin di Bombana memang dibebankan kepada pemerintah daerah, olehnya itu tidak diperbolehkan lagi memungut biaya di masyarakat. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dengan Pihak Bulog Bombana.
Sementara Kepala kantor seksi logistik (Kansilog) Bulog Bombana, A. Nurhayati menuturkan, dirinya tidak menampik jika dalam pembagian beras miskin itu ditemukan beras tidak layak konsumsi atau berwarna kekuning-kuningan. Menurut dia, hal itu disebabkan karena adanya beberapa stok yang sudah lama menumpuk.
Namun persoalan ini sudah disampaikan saat sosialisasi raskin bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Sehingga begitu ada temuan raskin tidak layak konsumsi, pihaknya bersedia mengganti sesuai dengan jumlahnya. (nur/jpnn)
Senin, 13 April 2015
Jokowi Kesal Bulog Salurkan Beras Busuk
Senin, 13 April 2015
Beras busuk ditemukan Presiden, saat blusukan ke Tangerang.
VIVA.co.id - Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Itulah peribahasa yang pantas disandangkan pada kinjer Badan Urusan Logistik (Bulog).
Bagaimana tidak, akhirnya buruknya kinerja badan milik pemerintah yang mengatur dan mencadangkan beras nasional itu terbongkar juga.
Semua berawal dari blusukan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke salah satu pasar modern di Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin 13 April 2015.
Jokowi menemukan bukti buruknya kinerja Bulog dengan temuan beras berkualitas buruk yang disalurkan Bulog ke pedagang pasar tersebut.
"Itu memang stok-stok lama, emang seperti itu, tidak usah ditutup-tutupilah," kata Jokowi sedikit kesal.
Beras berkualitas buruk yang disalurkan Bulog memiliki warna kehitaman dan beraroma tak sedap, layaknya beras yang sudah membusuk.
Jokowi menjanjikan akan membenahi kinerja Bulog dan memperbaharui stok beras Bulog, dengan stok beras yang baru dan segar saat panen raya nanti.
"Ini bulan ini, bulan ini baru membeli, pakai stok yang baru. Dulu kan, emang stok lama semua, sampe item gitu. Memang faktanya seperti itu. Kita ngerti semua," kata dia. (asp)
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/612999-jokowi-kesal-bulog-salurkan-beras-busuk
Beras busuk ditemukan Presiden, saat blusukan ke Tangerang.
VIVA.co.id - Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Itulah peribahasa yang pantas disandangkan pada kinjer Badan Urusan Logistik (Bulog).
Bagaimana tidak, akhirnya buruknya kinerja badan milik pemerintah yang mengatur dan mencadangkan beras nasional itu terbongkar juga.
Semua berawal dari blusukan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke salah satu pasar modern di Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin 13 April 2015.
Jokowi menemukan bukti buruknya kinerja Bulog dengan temuan beras berkualitas buruk yang disalurkan Bulog ke pedagang pasar tersebut.
"Itu memang stok-stok lama, emang seperti itu, tidak usah ditutup-tutupilah," kata Jokowi sedikit kesal.
Beras berkualitas buruk yang disalurkan Bulog memiliki warna kehitaman dan beraroma tak sedap, layaknya beras yang sudah membusuk.
Jokowi menjanjikan akan membenahi kinerja Bulog dan memperbaharui stok beras Bulog, dengan stok beras yang baru dan segar saat panen raya nanti.
"Ini bulan ini, bulan ini baru membeli, pakai stok yang baru. Dulu kan, emang stok lama semua, sampe item gitu. Memang faktanya seperti itu. Kita ngerti semua," kata dia. (asp)
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/612999-jokowi-kesal-bulog-salurkan-beras-busuk
Sabtu, 11 April 2015
Jatah Raskin Bulog Sampang Bau Apek, Warga Kecewa
Sabtu, 11 April 2015
SAMPANG (BANGSAONLINE.com) - Penerima manfaat bantuan beras miskin (raskin) yang didistribusikan gudang Bulog Sampang dikeluhkan masyarakat Sampang karena kualitas raskin yang buruk, diantaranya berbau apek sehingga tidak layak konsumsi. Masyarakat mempertanyakan pengadaan raskin yang buruk tersebut, dan meminta pihak Bulog bertanggungjawab.
Warga yang mengeluhkan jatah raskin diantaranya berasal dari Kecamatan Karang Penang, Robatal dan Kecamatan Pengarengan. Mereka mengaku beras yang diterima tidak bisa dimakan, karena bau apek dan berulat.
"Jatah raskin yang diberikan Bulog sangat bau sekali. Karena bau apek dan berulat, kami tidak bisa memasaknya. Sehingga dijadikan pakan ayam beras itu," ucap Bakar warga Desa Apaan Kecamatan Pengarengan.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Sampang berencana akan memanggil kepala gudang Bulog Sampang untuk diminta keteranga terkait jatah raskin yang tak layak konsumsi tersebut.
“Pemanggilan pertama sudah dilakukan, tapi Kepala Gudang Bulog tidak hadir. Kami akan panggil lagi,” kata anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh Maniri, Jumat (10/4).
Ia menjelaskan, pihak Bulog harus memaparkan pendistribusian dan kualitas beras raskin yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat penerima.
“Bulog sepertinya belum mau menghargai Komisi IV, karena panggilan pertama tidak hadir tanpa alasan. Padahal, dibutuhkan keterangannya,” ujarnya.
Meski ia belum menjadwalkan pemanggilan kedua tersebut. Pihaknya tetap berprasangka baik terhadap Bulog meski sudah mengecewakan anggota dewan.
Sementara, Staf Pendistribusian Gudang Bulog Sampang, Fauzain Effendi menjelaskan, pada waktu ada undangan dari Komisi IV bertepatan dengan acara serah terima pimpinan yang baru. “Mungkin saja pimpinan yang baru belum menerima laporan surat dari DPRD,” kilahnya
http://www.bangsaonline.com/berita/10306/jatah-raskin-bulog-sampang-bau-apek-warga-kecewa
SAMPANG (BANGSAONLINE.com) - Penerima manfaat bantuan beras miskin (raskin) yang didistribusikan gudang Bulog Sampang dikeluhkan masyarakat Sampang karena kualitas raskin yang buruk, diantaranya berbau apek sehingga tidak layak konsumsi. Masyarakat mempertanyakan pengadaan raskin yang buruk tersebut, dan meminta pihak Bulog bertanggungjawab.
Warga yang mengeluhkan jatah raskin diantaranya berasal dari Kecamatan Karang Penang, Robatal dan Kecamatan Pengarengan. Mereka mengaku beras yang diterima tidak bisa dimakan, karena bau apek dan berulat.
"Jatah raskin yang diberikan Bulog sangat bau sekali. Karena bau apek dan berulat, kami tidak bisa memasaknya. Sehingga dijadikan pakan ayam beras itu," ucap Bakar warga Desa Apaan Kecamatan Pengarengan.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Sampang berencana akan memanggil kepala gudang Bulog Sampang untuk diminta keteranga terkait jatah raskin yang tak layak konsumsi tersebut.
“Pemanggilan pertama sudah dilakukan, tapi Kepala Gudang Bulog tidak hadir. Kami akan panggil lagi,” kata anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh Maniri, Jumat (10/4).
Ia menjelaskan, pihak Bulog harus memaparkan pendistribusian dan kualitas beras raskin yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat penerima.
“Bulog sepertinya belum mau menghargai Komisi IV, karena panggilan pertama tidak hadir tanpa alasan. Padahal, dibutuhkan keterangannya,” ujarnya.
Meski ia belum menjadwalkan pemanggilan kedua tersebut. Pihaknya tetap berprasangka baik terhadap Bulog meski sudah mengecewakan anggota dewan.
Sementara, Staf Pendistribusian Gudang Bulog Sampang, Fauzain Effendi menjelaskan, pada waktu ada undangan dari Komisi IV bertepatan dengan acara serah terima pimpinan yang baru. “Mungkin saja pimpinan yang baru belum menerima laporan surat dari DPRD,” kilahnya
http://www.bangsaonline.com/berita/10306/jatah-raskin-bulog-sampang-bau-apek-warga-kecewa
Masih Ditemukan Raskin Tak Layak
Sabtu, 11 April 2015
KULONPROGO – Beras bagi warga miskin (raskin) dengan kualitas kurang baik ternyata masih ditemukan. Yakni berupa beras berwarna kuning, bahkan ada yang tak layak konsumsi.
Hal itu terungkap dalam evaluasi distribusi raskin Maret pada Rakor Raskin di Dinas Sosnakertrans Kulonprogo, Kamis (9/4). Raskin yang berwarna kuning itu ditemukan di Kalibawang. Sedangkan di Desa Srikayangan, Sentolo, kepala desa menolak raskin yang disalurkan karena tidak layak.
Meski demikian Bulog langsung melakukan penggantian. ‘’Ada satu warga yang diambil sampel bagus, tapi sampai rumah ada yang berwarna kuning. Juga ada kantong raskin tertulis dari Jombang, Jawa Timur,’’ ungkap Tim Raskin Kecamatan Kalibawang, Sri Sudiati.
Menanggapi hal itu, perwakilan Bulog DIY, Priyo mengatakan, Bulog siap mengganti beras raskin yang berwarna kuning bila masih utuh. Sebab sesuai pedoman umum, raskin dapat diganti bila kualitasnya tidak baik. ‘’Kalau beras masih ada dan utuh bisa diganti.
Hari ini akan kami ganti, dan kalau terjadi lagi di lain kali segera saja dilaporkan, Bulog siap menindaklanjuti,’’ jelasnya. Adapun terkait adanya raskin dari Jawa Timur, lanjut Priyo, lantaran kebutuhan beras di DIY mencapai 51.000 ton per tahun.
Sedangkan pasokan dari DIY sendiri hanya mampu 31.000 ton per tahun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kekurangannya mengambil dari luar DIY.
Priyo menambahkan, untuk stok beras hingga April ini baru menyerap 1.600 ton, padahal pada April tahun lalu bisa mencapai 5.000 ton. DIa berharap dengan kondisi musim yang bagus, Bulog bisa sebanyak-banyaknya menyerap, baik dari Gapoktan maupun mitra Bulog. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK se-Kulonprogo juga memantau pendistribusian raskin hingga beberapa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM).
Selain mengambil sedikit sampel beras, pemantau sempat pula merasakan beras yang dimasak salah satu warga penerima raskin. Dalam pemantauan itu terkumpul sampel raskin dari 87 desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans Kulonprogo), Eko Pranyata mengatakan, pengambilan sampel raskin di masing-masing RTSPM pada saat pendistribusian tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kelayakan raskin agar tidak berlarut-larut. ‘’Dari sampel yang terkumpul tersebut terdapat 20 persen yang berasnya banyak remuknya,’’ imbuhnya. (H87-32)
KULONPROGO – Beras bagi warga miskin (raskin) dengan kualitas kurang baik ternyata masih ditemukan. Yakni berupa beras berwarna kuning, bahkan ada yang tak layak konsumsi.
Hal itu terungkap dalam evaluasi distribusi raskin Maret pada Rakor Raskin di Dinas Sosnakertrans Kulonprogo, Kamis (9/4). Raskin yang berwarna kuning itu ditemukan di Kalibawang. Sedangkan di Desa Srikayangan, Sentolo, kepala desa menolak raskin yang disalurkan karena tidak layak.
Meski demikian Bulog langsung melakukan penggantian. ‘’Ada satu warga yang diambil sampel bagus, tapi sampai rumah ada yang berwarna kuning. Juga ada kantong raskin tertulis dari Jombang, Jawa Timur,’’ ungkap Tim Raskin Kecamatan Kalibawang, Sri Sudiati.
Menanggapi hal itu, perwakilan Bulog DIY, Priyo mengatakan, Bulog siap mengganti beras raskin yang berwarna kuning bila masih utuh. Sebab sesuai pedoman umum, raskin dapat diganti bila kualitasnya tidak baik. ‘’Kalau beras masih ada dan utuh bisa diganti.
Hari ini akan kami ganti, dan kalau terjadi lagi di lain kali segera saja dilaporkan, Bulog siap menindaklanjuti,’’ jelasnya. Adapun terkait adanya raskin dari Jawa Timur, lanjut Priyo, lantaran kebutuhan beras di DIY mencapai 51.000 ton per tahun.
Sedangkan pasokan dari DIY sendiri hanya mampu 31.000 ton per tahun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kekurangannya mengambil dari luar DIY.
Priyo menambahkan, untuk stok beras hingga April ini baru menyerap 1.600 ton, padahal pada April tahun lalu bisa mencapai 5.000 ton. DIa berharap dengan kondisi musim yang bagus, Bulog bisa sebanyak-banyaknya menyerap, baik dari Gapoktan maupun mitra Bulog. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK se-Kulonprogo juga memantau pendistribusian raskin hingga beberapa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM).
Selain mengambil sedikit sampel beras, pemantau sempat pula merasakan beras yang dimasak salah satu warga penerima raskin. Dalam pemantauan itu terkumpul sampel raskin dari 87 desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans Kulonprogo), Eko Pranyata mengatakan, pengambilan sampel raskin di masing-masing RTSPM pada saat pendistribusian tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kelayakan raskin agar tidak berlarut-larut. ‘’Dari sampel yang terkumpul tersebut terdapat 20 persen yang berasnya banyak remuknya,’’ imbuhnya. (H87-32)
BPK: Penyaluran Beras Miskin Masih Bermasalah
Jum'at, 10 April 2015
Mayoritas daerah penerima belum perbaharui data.
Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah menteri kabinet kerja memantau stok beras di gudang Bulog, Jakarta, (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) sepanjang 2014 lalu masih berisiko tinggi tidak tepat sasaran. Sebab banyak daerah penerima subsidi tersebut belum memperbaharui data masyarakat miskin yang pantas menikmati program itu.
Dikutip VIVA.co.id, Jumat 10 April 2015, dari dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2014, Terdapat 122 desa atau kelurahan di 36 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Total daerah yang mendapatkan raskin sebanyak 196 desa/ kelurahan di 50 kabupaten/ kota.
Selain masalah pola distribusi, BPK juga menemukan ketidakjelasan dalam mekanisme pengujian kualitas beras yang digunakan untuk raskin. Hal itu menyebabkan di beberapa daerah, ada raskin kualitas buruk disalurkan.
Bahkan, masyarakat penerimanya pun ada yang mengembalikan beras yang sudah dibelinya ke Perum Bulog, karena beras berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk, dan berbau apek.
Hasil pemeriksaan tersebut menyimpuklan bahwa ada risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog. Karena tidak jelasnya standar kualitas beras yang diterima rumah tangga sasaran.
BPK merekomendasikan menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan selaku penanggung jawab program raskin untuk, menetapkan pihak pelaksana perekaman data serta menyempurnakan pedoman umum atau menyusun pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin.
Menko PMK juga harus menginstruksikan tim koordinasi raskin berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian beras raskin pada saat penyaluran.
Sebagai Informasi, raskin adalah program pendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan langsung. Program subsidi raskin ini dikelola oleh tim koordinator raskin yang terdiri dari unsur pusat dan daerah.
Anggaran program subsidi raskin untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp18,16 triliun dan terealisasi Rp17,19 triliun atau 94,65 persen. Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin pada 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/612138-bpk--penyaluran-beras-miskin-masih-bermasalah
Mayoritas daerah penerima belum perbaharui data.
Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah menteri kabinet kerja memantau stok beras di gudang Bulog, Jakarta, (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) sepanjang 2014 lalu masih berisiko tinggi tidak tepat sasaran. Sebab banyak daerah penerima subsidi tersebut belum memperbaharui data masyarakat miskin yang pantas menikmati program itu.
Dikutip VIVA.co.id, Jumat 10 April 2015, dari dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2014, Terdapat 122 desa atau kelurahan di 36 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Total daerah yang mendapatkan raskin sebanyak 196 desa/ kelurahan di 50 kabupaten/ kota.
Selain masalah pola distribusi, BPK juga menemukan ketidakjelasan dalam mekanisme pengujian kualitas beras yang digunakan untuk raskin. Hal itu menyebabkan di beberapa daerah, ada raskin kualitas buruk disalurkan.
Bahkan, masyarakat penerimanya pun ada yang mengembalikan beras yang sudah dibelinya ke Perum Bulog, karena beras berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk, dan berbau apek.
Hasil pemeriksaan tersebut menyimpuklan bahwa ada risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog. Karena tidak jelasnya standar kualitas beras yang diterima rumah tangga sasaran.
BPK merekomendasikan menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan selaku penanggung jawab program raskin untuk, menetapkan pihak pelaksana perekaman data serta menyempurnakan pedoman umum atau menyusun pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin.
Menko PMK juga harus menginstruksikan tim koordinasi raskin berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian beras raskin pada saat penyaluran.
Sebagai Informasi, raskin adalah program pendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan langsung. Program subsidi raskin ini dikelola oleh tim koordinator raskin yang terdiri dari unsur pusat dan daerah.
Anggaran program subsidi raskin untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp18,16 triliun dan terealisasi Rp17,19 triliun atau 94,65 persen. Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin pada 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/612138-bpk--penyaluran-beras-miskin-masih-bermasalah
Jumat, 10 April 2015
Ada Warga Miskin Tak Dapat Raskin, Lurah di Sarolangun Ngaku Tidak Tahu
Kamis, 9 April 2015
KILAS JAMBI – Zakaria (35) warga RT 8 Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun bisa menjadi gambaran program beras untuk warga miskin atau Raskin belum menyentuh semua masyarakat miskin. Ironisnya, sang lurah di daerah Zakaria tinggal mengaku tidak tahu.
Lurah Pasar Sarolangun, M Alhawarismi ketika diminta keterangannya mengatakan, pihaknya tidak tahu jika ada warganya yang tergolong miskin tak dapat Raskin. (Baca Juga : Hidup Kekurangan, Zakaria Sang Pemulung Tak Pernah Tersentuh Raskin)
“Saya dak tau, saya baru enam bulan jadi Lurah Pasar. Sejauh ini tidak ada laporan dari pihak RT,” katanya.
Untuk memastikan Raskin jatuh ke tangan yang berhak, Alhawarismi mengaku telah menyurati seluruh RT di Kelurahan Pasar untuk mendata ulang penerima Raskin.
“Sudah saya surati seluruh RT, untuk memantau kembali jumlah KK miskin penerima Raskin, yang belum terdata akan kita masukkan,” kata Alhawarismi berjanji. (Yansah)
http://kilasjambi.com/index.php/seputar-jambi/item/3901-ada-warga-miskin-tak-dapat-raskin-lurah-di-sarolangun-ngaku-tidak-tahu
KILAS JAMBI – Zakaria (35) warga RT 8 Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun bisa menjadi gambaran program beras untuk warga miskin atau Raskin belum menyentuh semua masyarakat miskin. Ironisnya, sang lurah di daerah Zakaria tinggal mengaku tidak tahu.
Lurah Pasar Sarolangun, M Alhawarismi ketika diminta keterangannya mengatakan, pihaknya tidak tahu jika ada warganya yang tergolong miskin tak dapat Raskin. (Baca Juga : Hidup Kekurangan, Zakaria Sang Pemulung Tak Pernah Tersentuh Raskin)
“Saya dak tau, saya baru enam bulan jadi Lurah Pasar. Sejauh ini tidak ada laporan dari pihak RT,” katanya.
Untuk memastikan Raskin jatuh ke tangan yang berhak, Alhawarismi mengaku telah menyurati seluruh RT di Kelurahan Pasar untuk mendata ulang penerima Raskin.
“Sudah saya surati seluruh RT, untuk memantau kembali jumlah KK miskin penerima Raskin, yang belum terdata akan kita masukkan,” kata Alhawarismi berjanji. (Yansah)
http://kilasjambi.com/index.php/seputar-jambi/item/3901-ada-warga-miskin-tak-dapat-raskin-lurah-di-sarolangun-ngaku-tidak-tahu
Kejaksaan Biak Tahan Tiga Tersangka Korupsi Raskin
Kamis, 9 April 2015
Biak, Jubi/Antara – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Biak Numfor, Papua, menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi beras miskin (raskin) ke Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB, Kamis (9/4/2015) sore.
Kepala Kejaksaan Negeri Biak Made Jaya Ardana dalam keterangan pers di Biak, Kamis (9/4/2015), mengungkapkan tiga tersangka berinisial JS (mantan kepala distrik/camat) dan MK (pengelola raskin serta KK, anggota kepolisian untuk kasus raskin Distrik Bruyadori Kepulauan Numfor.
“Untuk pengembangan penyidikan guna mempercepat proses penegakan hukum tiga tersangka secara resmi ditahan selama 20 hari kedepan,” tegas Kajari Made Jaya Ardana didampingi Kasi Pidana Khusus Arnolda Awom.
Ia mengakui, sesuai dengan barang bukti diserahkan penyidik, ketiga tersangka sudah mempunyai unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, koorporasi atau orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian Negara.
Berdasarkan data kerugian Negara diakibatkan kasus penyalagunaan korupsi raskin, menurut Kajari Made, untuk Distrik Yendidori didapat kerugian Negara mencapai Rp660 juta sedangkan Distrik Bruyadori merugian Negara di atas Rp300 jutaan.
Menyingung tersangka raskin camat Bruyadori berinisial MA, menurut Kajari Made, hingga saat ini sedang berada di pulau Numfor karena kesulitan transportasi untuk memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan.
“Dijadwalakn tersangka raskin Kadistrik Bruyadori MA akan tiba di Biak Jumat 10 April 2015, ya penyidik pidana khusus siap melakukan tindakan hokum jika bersangkutan tak memenuhi panggilan penyidik,” katanya.
Berdasarkan data penyidik Kejaksaan Negeir Biak juga tengah melakukan penanganan korupsi raskin Distrik Kepulauan Aimando dengan tersangka HR dengan kerugian Negara mencapai Rp1 miliar lebih. (*)
http://tabloidjubi.com/2015/04/09/kejaksaan-biak-tahan-tiga-tersangka-korupsi-raskin-2/
Biak, Jubi/Antara – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Biak Numfor, Papua, menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi beras miskin (raskin) ke Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB, Kamis (9/4/2015) sore.
Kepala Kejaksaan Negeri Biak Made Jaya Ardana dalam keterangan pers di Biak, Kamis (9/4/2015), mengungkapkan tiga tersangka berinisial JS (mantan kepala distrik/camat) dan MK (pengelola raskin serta KK, anggota kepolisian untuk kasus raskin Distrik Bruyadori Kepulauan Numfor.
“Untuk pengembangan penyidikan guna mempercepat proses penegakan hukum tiga tersangka secara resmi ditahan selama 20 hari kedepan,” tegas Kajari Made Jaya Ardana didampingi Kasi Pidana Khusus Arnolda Awom.
Ia mengakui, sesuai dengan barang bukti diserahkan penyidik, ketiga tersangka sudah mempunyai unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, koorporasi atau orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian Negara.
Berdasarkan data kerugian Negara diakibatkan kasus penyalagunaan korupsi raskin, menurut Kajari Made, untuk Distrik Yendidori didapat kerugian Negara mencapai Rp660 juta sedangkan Distrik Bruyadori merugian Negara di atas Rp300 jutaan.
Menyingung tersangka raskin camat Bruyadori berinisial MA, menurut Kajari Made, hingga saat ini sedang berada di pulau Numfor karena kesulitan transportasi untuk memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan.
“Dijadwalakn tersangka raskin Kadistrik Bruyadori MA akan tiba di Biak Jumat 10 April 2015, ya penyidik pidana khusus siap melakukan tindakan hokum jika bersangkutan tak memenuhi panggilan penyidik,” katanya.
Berdasarkan data penyidik Kejaksaan Negeir Biak juga tengah melakukan penanganan korupsi raskin Distrik Kepulauan Aimando dengan tersangka HR dengan kerugian Negara mencapai Rp1 miliar lebih. (*)
http://tabloidjubi.com/2015/04/09/kejaksaan-biak-tahan-tiga-tersangka-korupsi-raskin-2/
Kamis, 09 April 2015
Ditemukan Raskin Berwarna Kuning dan Remuk
Kamis, 9 April 2015
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) berwarna kuning dan remuk masih ditemukan di sebagian wilayah di Kulonprogo. Raskin yang kondisinya tidak layak tersebut menjadi temuan Tim Koordinasi Raskin dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kamis (9/4/2015).
Tim tersebut melakukan pemantauan distribusi raskin sampai ke tingkat masyarakat. Mereka mengambil sampel beras tersebut dari beberapa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM). Tidak hanya itu, anggota tim juga merasakan nasi hasil olahan raskin di salah satu rumah warga penerima.
Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo, Eko Pranyata, mengatakan tim berhasil mengumpulkan sampel raskin dari 87 desa dan kelurahan di Kulonprogo. Masing-masing tim raskin dan TKSK tersebut kemudian membawa sampel itu pada Rakor Raskin di Dinsosnakertrans.
"Dari sampel yang terkumpul, terdapat 20 persen berasnya dalam kondisi remuk," ungkap Eko, Kamis (9/4/2015).
Eko menjelaskan, permasalahan raskin tak layak selama ini memang menjadi persoalan klasik. Sebab itu, pengambilan sampel dari warga penerima saat distribusi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Eko berharap dengan upaya itu persoalan kelayakan raskin teratasi.
Tidak hanya kondisi raskin yang remuk, dalam evaluasi distribusi raskin Maret, tim juga menemukan raskin berwarna kuning. Disebutkan temuan itu terutama di wilayah Kalibawang. Di lokasi lain, menurut Eko, Kades Srikayangan terpaksa menolak raskin yang didistribusikan karena tidak layak. "Saat itu bulog langsung menggantinya dengan yang baik," ujarnya. (*)
Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary
http://jogja.tribunnews.com/2015/04/09/ditemukan-raskin-berwarna-kuning-dan-remuk
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) berwarna kuning dan remuk masih ditemukan di sebagian wilayah di Kulonprogo. Raskin yang kondisinya tidak layak tersebut menjadi temuan Tim Koordinasi Raskin dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kamis (9/4/2015).
Tim tersebut melakukan pemantauan distribusi raskin sampai ke tingkat masyarakat. Mereka mengambil sampel beras tersebut dari beberapa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM). Tidak hanya itu, anggota tim juga merasakan nasi hasil olahan raskin di salah satu rumah warga penerima.
Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo, Eko Pranyata, mengatakan tim berhasil mengumpulkan sampel raskin dari 87 desa dan kelurahan di Kulonprogo. Masing-masing tim raskin dan TKSK tersebut kemudian membawa sampel itu pada Rakor Raskin di Dinsosnakertrans.
"Dari sampel yang terkumpul, terdapat 20 persen berasnya dalam kondisi remuk," ungkap Eko, Kamis (9/4/2015).
Eko menjelaskan, permasalahan raskin tak layak selama ini memang menjadi persoalan klasik. Sebab itu, pengambilan sampel dari warga penerima saat distribusi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Eko berharap dengan upaya itu persoalan kelayakan raskin teratasi.
Tidak hanya kondisi raskin yang remuk, dalam evaluasi distribusi raskin Maret, tim juga menemukan raskin berwarna kuning. Disebutkan temuan itu terutama di wilayah Kalibawang. Di lokasi lain, menurut Eko, Kades Srikayangan terpaksa menolak raskin yang didistribusikan karena tidak layak. "Saat itu bulog langsung menggantinya dengan yang baik," ujarnya. (*)
Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary
http://jogja.tribunnews.com/2015/04/09/ditemukan-raskin-berwarna-kuning-dan-remuk
Bantuan Raskin Jangan 'Dibagito'
Kamis, 9 April 2015
WONOSARI (KRjogja.com) - Warga miskin di Desa Grogol, Kecamatan Paliyan menerima bantuan raskin, Kamis (09/04/2015). Bantuan raskin di Desa Grogol menurut PJs Kades Grogol Ngadiyono mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Jika sebelumnya penerima raskin mencapai 350 Kepala Keluarga (KK), kini turun menjadi 327 KK.
“Yang paling penting bantuan raskin jangan sampai dibagi rata (bagito). Hal tersebut sudah disepakati bahwa raskin hanya untuk yang berhak menerima,” kata Pjs Kades Grgogol, Paliyan Ngadiyono di sela-sela memantau distribusi raskin.
Dikatakan, bantuan raskin diturunkan dib alai desa selanjutnya diambil dengan mobil bak ataupun lainnya. Akan tetapi ada juga warga yang mengambil langsung ke balai desa. Bantuan raskin memang disasarkan bagi warga kurang mampu dengan membeli Rp 1.600 /kilogram.
“Warga penerima bantuan raskin juga sudah diinformasikan bila ada yang berkualitas buruk bisa ditukarkan. Namun sampai sekarang belum ada laporan terkait beras dengan kualitas jelek,” ujarnya.
Ditanya terkait turunnya jumlah penerima raskin, Ngadiyono mengaku dipengaruhi banyak hal. Sebagian warga penerima sudah ada yang meninggal dunia, serta berpindah tempat. Sehingga jumlah penerima bantuan raskin di Desa Grogol berkurang.
“Distribusi raskin diharapkan berjalan dengan tertib dan lancar,” imbuhnya.(Ded)
http://krjogja.com/read/255731/bantuan-raskin-jangan-dibagito.kr
WONOSARI (KRjogja.com) - Warga miskin di Desa Grogol, Kecamatan Paliyan menerima bantuan raskin, Kamis (09/04/2015). Bantuan raskin di Desa Grogol menurut PJs Kades Grogol Ngadiyono mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Jika sebelumnya penerima raskin mencapai 350 Kepala Keluarga (KK), kini turun menjadi 327 KK.
“Yang paling penting bantuan raskin jangan sampai dibagi rata (bagito). Hal tersebut sudah disepakati bahwa raskin hanya untuk yang berhak menerima,” kata Pjs Kades Grgogol, Paliyan Ngadiyono di sela-sela memantau distribusi raskin.
Dikatakan, bantuan raskin diturunkan dib alai desa selanjutnya diambil dengan mobil bak ataupun lainnya. Akan tetapi ada juga warga yang mengambil langsung ke balai desa. Bantuan raskin memang disasarkan bagi warga kurang mampu dengan membeli Rp 1.600 /kilogram.
“Warga penerima bantuan raskin juga sudah diinformasikan bila ada yang berkualitas buruk bisa ditukarkan. Namun sampai sekarang belum ada laporan terkait beras dengan kualitas jelek,” ujarnya.
Ditanya terkait turunnya jumlah penerima raskin, Ngadiyono mengaku dipengaruhi banyak hal. Sebagian warga penerima sudah ada yang meninggal dunia, serta berpindah tempat. Sehingga jumlah penerima bantuan raskin di Desa Grogol berkurang.
“Distribusi raskin diharapkan berjalan dengan tertib dan lancar,” imbuhnya.(Ded)
http://krjogja.com/read/255731/bantuan-raskin-jangan-dibagito.kr
Pilih Raskin daripada Nasi Aking
Kamis, 9 April 2015
Wacana penggantian beras untuk warga miskin alias raskin dengan uang tunai sempat bergulir dua pekan lalu. Padahal, kenyataannya raskin masih sangat dibutuhkan. Raskin masih tetap membantu banyak warga negara ini. Dengan alokasi raskin hampir 3 juta ton setahun dan masing-masing dipatok jatah 15 kilogram per rumah tangga sasaran per bulan, belasan juta rumah tangga bisa mendapat sumber pangan memadai.
Di lapangan, jumlah penerima raskin yang dibagikan sejak 17 tahun lalu itu membengkak karena jatah untuk penerima dibagi ke warga lain yang juga membutuhkan. Itu terjadi jika jatah yang diterima di satu desa, misalnya, tidak mencukupi untuk semua warga yang berhak mendapatkan. Aparat pemerintah biasanya mengurangi jatah penerima yang terdaftar untuk dibagikan kepada warga lain yang juga membutuhkan.
Dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram, raskin sangat membantu warga yang berpenghasilan pas-pasan, bahkan kekurangan. Untuk mendapatkan 15 kilogram raskin, warga hanya mengeluarkan uang Rp 24.000. Dengan jumlah uang yang sama, saat harga beras melambung menjadi Rp 9.000-Rp 12.000 per kilogram sebelum musim panen, warga hanya mendapat sekitar 2 kilogram beras.
Berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2015 yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, jumlah penerima raskin tahun ini 15.530.897 rumah tangga sasaran. Beras yang dialokasikan 2,79 juta ton.
Oleh karena itu, ketika wacana penggantian raskin dengan uang tunai mengemuka, sejumlah pihak tegas menolak. Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf adalah satu di antara sekian pejabat pemerintah daerah yang menolak rencana itu. Dia dan sejumlah kalangan, baik warga penerima raskin, petani, maupun beberapa pihak lain, khawatir uang pengganti raskin akan digunakan untuk keperluan lain. Saat itu terjadi, warga kurang mampu kembali akan terjerat kesulitan mendapatkan beras.
Saifullah Yusuf, di Surabaya, Selasa (24/3), menegaskan, penyaluran raskin tetap berupa beras bukan uang tunai. Alasannya, jika diberikan uang, penggunaan dikhawatirkan bukan untuk kebutuhan pokok.
Menurut Saifullah, yang perlu dibenahi dalam penyaluran raskin adalah agar warga yang menikmati benar-benar yang layak menerima, tidak salah sasaran, seperti yang terjadi saat ini. "Program raskin tidak sekadar bagi-bagi beras, tetapi untuk menyeimbangkan harga beras serta membantu penduduk miskin. Kalau dibagikan uang tunai, yang dibeli bukan beras atau singkong, tetapi pulsa atau barang lain," katanya.
Kualitas buruk
Wacana penggantian raskin dengan uang tunai bukan tanpa sebab. Kualitas sebagian raskin yang sangat buruk adalah salah satunya, selain masih kurang bagusnya manajemen penyaluran.
Manajemen penyaluran yang kurang baik, membuat raskin disalahgunakan. Kejaksaan Negeri Biak, Papua, misalnya, menemukan penyalahgunaan beras untuk orang miskin di Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor. Total penyalahgunaan beras sekitar 9 ton.
Kepala Kejaksaan Negeri Biak Made Jaya Ardana, Jumat (3/4), menyebutkan, kasus ini terungkap dari pengaduan sejumlah warga dari empat desa di Distrik Aimando, yang merasa kesal karena tak pernah menerima raskin pada periode 2012-2014. Ardana menyatakan, dari hasil penghitungan sementara, total kerugian negara lebih dari Rp 4 miliar.
Ketua Dewan Riset Jawa Tengah Daniel D Kameo, Senin (23/3), di Semarang, mengatakan, penggantian raskin dengan uang tunai terkait dengan banyaknya keluhan warga penerima raskin, terutama soal kualitas beras yang kurang baik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menemukan sekitar 240 ton raskin berkualitas buruk di sejumlah gudang pada awal Februari 2015.
"Program raskin sudah berlangsung 17 tahun. Program itu semestinya bisa dikelola dengan baik, termasuk penyediaan raskin makin berkualitas. Namun, kenyataannya problem raskin selalu sama, yakni mutu beras jelek, beras berkutu, dan tak layak dimakan," ujar Daniel.
Penggantian raskin dengan uang tunai, kata Daniel, dapat mendorong warga mengonsumsi bahan pangan alternatif sesuai program diversifikasi pangan yang digariskan pemerintah.
Kondisi sebagian raskin yang buruk membuat bahan pangan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Kualitas beras yang berkutu, kotor, bulukan, hanya layak untuk dikonsumsi ternak. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika sebagian penerima raskin menjual jatah mereka.
Nasi aking
Salah satu kekurangan inilah yang harus dibenahi meskipun Perum Bulog telah menjamin bahwa raskin adalah beras dengan kualitas setara beras kelas medium. Dengan mendapat raskin, warga kurang mampu akan tetap mampu mengonsumsi pangan memadai yang dibutuhkan tubuh mereka. Sebab, raskin tetap lebih baik dari pangan jenis lain yang sebenarnya tidak layak konsumsi, seperti nasi aking.
Nasi sisa yang dikeringkan kemudian ditanak lagi telah lama dikonsumsi sebagian warga di masa paceklik. Nasi aking menjadi pilihan karena harganya murah meski tidak semurah harga tebus raskin.
Sebagian warga Kabupaten Indramayu, daerah sentra penghasil beras di pantai utara (pantura) Jawa Barat, misalnya, terpaksa mengonsumsi nasi aking gara-gara ketidakmampuan mereka. Harga beras yang mahal membuat sebagian warga di daerah itu kesulitan mendapatkan beras kualitas layak dengan harga terjangkau. Mereka terpaksa mengonsumsi nasi aking.
Warni (35), warga Krangkeng, Indramayu, Kamis (26/2), misalnya, tidak mampu membeli beras pada hari itu. Dengan terpaksa, dia menyuapi anaknya yang berusia tiga tahun, Rizki, dengan nasi aking. Namun, si anak menolak makanan yang tidak enak dikonsumsi itu.
Bagi sebagian warga Krangkeng, mengonsumsi nasi aking sudah menjadi rahasia umum. Mereka sebenarnya malu mengungkapkan secara terbuka. Namun, kemampuan ekonomi yang terbatas memaksa mereka memakan sumber pangan apa saja yang ada, termasuk nasi aking. Nasi itu oleh warga biasanya diolah dengan dikukus atau diliwet. Untuk menambah cita rasa, nasi aking biasanya diberi parutan kelapa dan garam.
Saat harga beras mahal, warga menyiasati perut yang lapar dengan nasi aking. Mereka mendapatkan nasi aking dengan memanfaatkan sisa nasi keluarga atau membeli dari pedagang yang menjajakan keliling kampung. Satu kilogram harganya Rp 2.500, lebih mahal dari harga tebus raskin.
Taska Eko Sonjaya (52), bapak lima anak, warga Kelurahan Kesambi, Kota Cirebon, yang bekerja sebagai tukang becak, kadang-kadang makan nasi aking. Pendapatannya yang tak menentu membuat dia tidak setiap hari mampu makan nasi.
Sementara itu ketidakmampuan membeli beras setiap hari, terutama saat harga beras mahal, membuat sebagian warga Dusun Petiran, Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengonsumsi nasi jagung.
Pipit (40), ibu rumah tangga di Pagergunung, mengatakan, ketika harga beras melonjak, dia dan keluarga kembali pada kebiasaan lama, mengonsumsi nasi jagung. Jagung diperoleh dari ladang sendiri. Lahan seluas 0,5 hektar miliknya mampu menghasilkan 2 kuintal jagung.
Di tengah-tengah kenaikan harga sejumlah komoditas, raskin menjadi penolong sebagian warga negara ini. Raskin tetap dibutuhkan dan tentu lebih baik daripada nasi aking.
 | ||
| . |
Taska Eko Sonjaya (52), Kamis (26/2), di rumahnya di Kelurahan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Eko dan keluarganya tak mampu membeli beras yang harganya terus naik. Pendapatan Eko sebagai tukang becak tak menentu. Ia menyelingi menu makanan keluarga dengan nasi aking untuk menghemat pengeluaran. Karena itu, raskin menjadi tumpuan bagi warga ekonomi lemah untuk mendapatkan asupan gizi memadai.
KOMPAS/RINI KUSTIASIH
Di lapangan, jumlah penerima raskin yang dibagikan sejak 17 tahun lalu itu membengkak karena jatah untuk penerima dibagi ke warga lain yang juga membutuhkan. Itu terjadi jika jatah yang diterima di satu desa, misalnya, tidak mencukupi untuk semua warga yang berhak mendapatkan. Aparat pemerintah biasanya mengurangi jatah penerima yang terdaftar untuk dibagikan kepada warga lain yang juga membutuhkan.
Dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram, raskin sangat membantu warga yang berpenghasilan pas-pasan, bahkan kekurangan. Untuk mendapatkan 15 kilogram raskin, warga hanya mengeluarkan uang Rp 24.000. Dengan jumlah uang yang sama, saat harga beras melambung menjadi Rp 9.000-Rp 12.000 per kilogram sebelum musim panen, warga hanya mendapat sekitar 2 kilogram beras.
Berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2015 yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, jumlah penerima raskin tahun ini 15.530.897 rumah tangga sasaran. Beras yang dialokasikan 2,79 juta ton.
Oleh karena itu, ketika wacana penggantian raskin dengan uang tunai mengemuka, sejumlah pihak tegas menolak. Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf adalah satu di antara sekian pejabat pemerintah daerah yang menolak rencana itu. Dia dan sejumlah kalangan, baik warga penerima raskin, petani, maupun beberapa pihak lain, khawatir uang pengganti raskin akan digunakan untuk keperluan lain. Saat itu terjadi, warga kurang mampu kembali akan terjerat kesulitan mendapatkan beras.
Saifullah Yusuf, di Surabaya, Selasa (24/3), menegaskan, penyaluran raskin tetap berupa beras bukan uang tunai. Alasannya, jika diberikan uang, penggunaan dikhawatirkan bukan untuk kebutuhan pokok.
Menurut Saifullah, yang perlu dibenahi dalam penyaluran raskin adalah agar warga yang menikmati benar-benar yang layak menerima, tidak salah sasaran, seperti yang terjadi saat ini. "Program raskin tidak sekadar bagi-bagi beras, tetapi untuk menyeimbangkan harga beras serta membantu penduduk miskin. Kalau dibagikan uang tunai, yang dibeli bukan beras atau singkong, tetapi pulsa atau barang lain," katanya.
Kualitas buruk
Wacana penggantian raskin dengan uang tunai bukan tanpa sebab. Kualitas sebagian raskin yang sangat buruk adalah salah satunya, selain masih kurang bagusnya manajemen penyaluran.
Manajemen penyaluran yang kurang baik, membuat raskin disalahgunakan. Kejaksaan Negeri Biak, Papua, misalnya, menemukan penyalahgunaan beras untuk orang miskin di Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor. Total penyalahgunaan beras sekitar 9 ton.
Kepala Kejaksaan Negeri Biak Made Jaya Ardana, Jumat (3/4), menyebutkan, kasus ini terungkap dari pengaduan sejumlah warga dari empat desa di Distrik Aimando, yang merasa kesal karena tak pernah menerima raskin pada periode 2012-2014. Ardana menyatakan, dari hasil penghitungan sementara, total kerugian negara lebih dari Rp 4 miliar.
Ketua Dewan Riset Jawa Tengah Daniel D Kameo, Senin (23/3), di Semarang, mengatakan, penggantian raskin dengan uang tunai terkait dengan banyaknya keluhan warga penerima raskin, terutama soal kualitas beras yang kurang baik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menemukan sekitar 240 ton raskin berkualitas buruk di sejumlah gudang pada awal Februari 2015.
"Program raskin sudah berlangsung 17 tahun. Program itu semestinya bisa dikelola dengan baik, termasuk penyediaan raskin makin berkualitas. Namun, kenyataannya problem raskin selalu sama, yakni mutu beras jelek, beras berkutu, dan tak layak dimakan," ujar Daniel.
Penggantian raskin dengan uang tunai, kata Daniel, dapat mendorong warga mengonsumsi bahan pangan alternatif sesuai program diversifikasi pangan yang digariskan pemerintah.
Kondisi sebagian raskin yang buruk membuat bahan pangan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Kualitas beras yang berkutu, kotor, bulukan, hanya layak untuk dikonsumsi ternak. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika sebagian penerima raskin menjual jatah mereka.
Nasi aking
Salah satu kekurangan inilah yang harus dibenahi meskipun Perum Bulog telah menjamin bahwa raskin adalah beras dengan kualitas setara beras kelas medium. Dengan mendapat raskin, warga kurang mampu akan tetap mampu mengonsumsi pangan memadai yang dibutuhkan tubuh mereka. Sebab, raskin tetap lebih baik dari pangan jenis lain yang sebenarnya tidak layak konsumsi, seperti nasi aking.
Nasi sisa yang dikeringkan kemudian ditanak lagi telah lama dikonsumsi sebagian warga di masa paceklik. Nasi aking menjadi pilihan karena harganya murah meski tidak semurah harga tebus raskin.
Sebagian warga Kabupaten Indramayu, daerah sentra penghasil beras di pantai utara (pantura) Jawa Barat, misalnya, terpaksa mengonsumsi nasi aking gara-gara ketidakmampuan mereka. Harga beras yang mahal membuat sebagian warga di daerah itu kesulitan mendapatkan beras kualitas layak dengan harga terjangkau. Mereka terpaksa mengonsumsi nasi aking.
Warni (35), warga Krangkeng, Indramayu, Kamis (26/2), misalnya, tidak mampu membeli beras pada hari itu. Dengan terpaksa, dia menyuapi anaknya yang berusia tiga tahun, Rizki, dengan nasi aking. Namun, si anak menolak makanan yang tidak enak dikonsumsi itu.
Bagi sebagian warga Krangkeng, mengonsumsi nasi aking sudah menjadi rahasia umum. Mereka sebenarnya malu mengungkapkan secara terbuka. Namun, kemampuan ekonomi yang terbatas memaksa mereka memakan sumber pangan apa saja yang ada, termasuk nasi aking. Nasi itu oleh warga biasanya diolah dengan dikukus atau diliwet. Untuk menambah cita rasa, nasi aking biasanya diberi parutan kelapa dan garam.
Saat harga beras mahal, warga menyiasati perut yang lapar dengan nasi aking. Mereka mendapatkan nasi aking dengan memanfaatkan sisa nasi keluarga atau membeli dari pedagang yang menjajakan keliling kampung. Satu kilogram harganya Rp 2.500, lebih mahal dari harga tebus raskin.
Taska Eko Sonjaya (52), bapak lima anak, warga Kelurahan Kesambi, Kota Cirebon, yang bekerja sebagai tukang becak, kadang-kadang makan nasi aking. Pendapatannya yang tak menentu membuat dia tidak setiap hari mampu makan nasi.
Sementara itu ketidakmampuan membeli beras setiap hari, terutama saat harga beras mahal, membuat sebagian warga Dusun Petiran, Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengonsumsi nasi jagung.
Pipit (40), ibu rumah tangga di Pagergunung, mengatakan, ketika harga beras melonjak, dia dan keluarga kembali pada kebiasaan lama, mengonsumsi nasi jagung. Jagung diperoleh dari ladang sendiri. Lahan seluas 0,5 hektar miliknya mampu menghasilkan 2 kuintal jagung.
Di tengah-tengah kenaikan harga sejumlah komoditas, raskin menjadi penolong sebagian warga negara ini. Raskin tetap dibutuhkan dan tentu lebih baik daripada nasi aking.
BPMPD Minta Masyarakat Laporkan Raskin Kualitas Rendah
Rabu, 8 April 2015
Denpasar (Antara Bali) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana meminta masyarakat jika menerima beras miskin berkualitas rendah atau di luar ketentuan, agar segera melaporkan pada pihak terkait.
"Saya juga sudah menugaskan staf, sebelum Bulog mengirimkan raskin ke desa, agar dicek dulu sebelum dikirim," kata Lihadnyana, di Denpasar, Rabu.
Ia mengemukakan, seharusnya raskin yang dibagikan itu berkualitas medium, namun realitanya tidak jarang ada yang "bermain" dengan kualitas beras yang dibagikan.
"Dari sisi penyalurannya, ada juga raskin yang dibagi rata di desa atau dengan kata lain diterima oleh mereka yang tidak berhak," ucapnya.
Di samping itu, tambah Lihadnyana, ditemukan pula raskin yang dibagikan tidak sesuai dengan data dari Menkokesra. Misalkan, didata Menkokesra yang seharusnya mendapat raskin di desa itu ada 100, tetapi ternyata dibagikan pada 120 orang.
"Dampaknya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan jatah raskin 15 kilogram dalam sebulan, justru menjadi 10 kilogram dan bahkan delapan kilogram," ucapnya.
Terkait dengan kualitas raskin yang diterima, ujar dia, kalau ternyata berkualitas rendah diharapkan segera melaporkan dan mengembalikan pada pihak terkait. Sedangkan untuk perbedaan harga raskin yang dibayarkan masyarakat, hal itu karena persoalan titik bagi raskin yang tidak dilakukan di kantor desa.
"Oleh karena ternyata banyak yang tidak tepat sasaran, kami merencanakan ke depannya agar ada kartu raskin. Kartu itulah yang nantinya ditukarkan masyarakat dengan raskin," kata Lihadnyana.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Badan Pusat Statistik dan Perum Bulog terkait dengan rencana pembuatan kartu raskin itu.
"Mudah-mudahan tahun depan bisa mulai digunakan kartu itu. Sembari menunggu kartu, kami juga mendekati tokoh desa dan kepala desa agar raskin itu dibagikan memang kepada masyarakat yang berhak,"ucapnya.
Lihadnyana mengemukakan, tahun ini raskin di Bali diterima oleh 151 ribu rumah tangga sasaran (RTS). Masing-masing RTS berhak mendapatkan jatah raskin sebanyak 15 kilogram per bulan selama setahun. (WDY)
http://www.antarabali.com/berita/70499/bpmpd-minta-masyarakat-laporkan-raskin-kualitas-rendah
Denpasar (Antara Bali) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana meminta masyarakat jika menerima beras miskin berkualitas rendah atau di luar ketentuan, agar segera melaporkan pada pihak terkait.
"Saya juga sudah menugaskan staf, sebelum Bulog mengirimkan raskin ke desa, agar dicek dulu sebelum dikirim," kata Lihadnyana, di Denpasar, Rabu.
Ia mengemukakan, seharusnya raskin yang dibagikan itu berkualitas medium, namun realitanya tidak jarang ada yang "bermain" dengan kualitas beras yang dibagikan.
"Dari sisi penyalurannya, ada juga raskin yang dibagi rata di desa atau dengan kata lain diterima oleh mereka yang tidak berhak," ucapnya.
Di samping itu, tambah Lihadnyana, ditemukan pula raskin yang dibagikan tidak sesuai dengan data dari Menkokesra. Misalkan, didata Menkokesra yang seharusnya mendapat raskin di desa itu ada 100, tetapi ternyata dibagikan pada 120 orang.
"Dampaknya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan jatah raskin 15 kilogram dalam sebulan, justru menjadi 10 kilogram dan bahkan delapan kilogram," ucapnya.
Terkait dengan kualitas raskin yang diterima, ujar dia, kalau ternyata berkualitas rendah diharapkan segera melaporkan dan mengembalikan pada pihak terkait. Sedangkan untuk perbedaan harga raskin yang dibayarkan masyarakat, hal itu karena persoalan titik bagi raskin yang tidak dilakukan di kantor desa.
"Oleh karena ternyata banyak yang tidak tepat sasaran, kami merencanakan ke depannya agar ada kartu raskin. Kartu itulah yang nantinya ditukarkan masyarakat dengan raskin," kata Lihadnyana.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Badan Pusat Statistik dan Perum Bulog terkait dengan rencana pembuatan kartu raskin itu.
"Mudah-mudahan tahun depan bisa mulai digunakan kartu itu. Sembari menunggu kartu, kami juga mendekati tokoh desa dan kepala desa agar raskin itu dibagikan memang kepada masyarakat yang berhak,"ucapnya.
Lihadnyana mengemukakan, tahun ini raskin di Bali diterima oleh 151 ribu rumah tangga sasaran (RTS). Masing-masing RTS berhak mendapatkan jatah raskin sebanyak 15 kilogram per bulan selama setahun. (WDY)
http://www.antarabali.com/berita/70499/bpmpd-minta-masyarakat-laporkan-raskin-kualitas-rendah
Belum Dikirim, Raskin di Gudang Bulog Kosong
Rabu, 8 April 2015
KORANKABAR (SUMENEP)-Hingga memasuki bulan keempat 2015, beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Sumenep masih juga belum ada kejelasan.
Berkaca pada tahun 2014 lalu, pada bulan kedua, raskin sudah mulai didistribusikan. Sementara tahun ini, stok raskinnya saja di gudang Bulog masih kosong untuk pendistribusin tahun 2015.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Sumenep Mohammad Hanafi mengatakan stok raskin di gudang Bulog masih belum tersedia sampai sekarang ini.
Saat ini raskin seharusnya sudah didistribusikan ke masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) di masing-masing desa yang ada.
“Memang raskin saat ini hingga bulan keempat belum bisa didistribusikan, karena memang stok raskin di gudang bulog belum ada. Karena masih belum ada pengiriman raskin itu sendiri dari Bulog Jawa Timur. Jadi untuk penerima raskin masih belum bisa menerima raskin untuk saat ini dan masih menuggu kiriman dari Bulog provinsi,” ujar Hanafi pada Kabar Madura, Selasa (7/4).
Soal langkah yang diambilnya, Hanafi mengirim surat ke Sub Divre dengan tembusan ke pemerintah pusat. Isi surat terbut berkaitan dengan agar raskin sesegera mungkin untuk dilakukan pengiriman ke Sumenep.
Pasalnya, raskin saat ini sudah ditunggu dan diharapkan masyarakat penerima. Karena saat ini harga beras cukup tinggi, sehingga didistribusikannya raskin tersebut akan mengurangi beban masyarakat.
Selain itu juga dapat menjawab mahalnya harga beras yang dikeluhkan oleh masyarakat, utamanya masyarakat tidak mampu dan penerima raskin itu sendiri.
“Soal kendala dari Sumenep tidak, karena kita atau gudang Bulog di Sumenep posisinya hanya menerima dari kiriman dari Jawa Timur. Maka dari itu, kita di sini posisinya menunggu pengiriman dan melakukan langkah-langkah supaya pengiriman segera dilakukan. Salah satunya dengan berkirim surat itu,” tukasnya.
Hanya saja, berdasarkan informasi yang diterimanya, pengiriman akan dilakukan pada bulan April ini. Namun untuk kepastiannya tanggal berapa masih belum ada.
“Sehingga kami tidak memastikan kapan. Karena kami dalam posisi menunggu, sambil berupaya,” ujarnya.
“Selain berupaya dan berkomunikasi dengan Sub Divre, kami juga berkomunikasi ke bawah, yaitu ke tingkat kecamatan dan desa. Sehingga dari kecamatan dan desa itu, agar disosialisasikan serta memberikan pemahaman dan pengertian bahwa untuk raskin masih belum ada pengiriman dari Jawa Timur,” pungkasnya. (ong/zis)
http://korankabar.com/belum-dikirim-raskin-di-gudang-bulog-kosong/
KORANKABAR (SUMENEP)-Hingga memasuki bulan keempat 2015, beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Sumenep masih juga belum ada kejelasan.
Berkaca pada tahun 2014 lalu, pada bulan kedua, raskin sudah mulai didistribusikan. Sementara tahun ini, stok raskinnya saja di gudang Bulog masih kosong untuk pendistribusin tahun 2015.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Sumenep Mohammad Hanafi mengatakan stok raskin di gudang Bulog masih belum tersedia sampai sekarang ini.
Saat ini raskin seharusnya sudah didistribusikan ke masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) di masing-masing desa yang ada.
“Memang raskin saat ini hingga bulan keempat belum bisa didistribusikan, karena memang stok raskin di gudang bulog belum ada. Karena masih belum ada pengiriman raskin itu sendiri dari Bulog Jawa Timur. Jadi untuk penerima raskin masih belum bisa menerima raskin untuk saat ini dan masih menuggu kiriman dari Bulog provinsi,” ujar Hanafi pada Kabar Madura, Selasa (7/4).
Soal langkah yang diambilnya, Hanafi mengirim surat ke Sub Divre dengan tembusan ke pemerintah pusat. Isi surat terbut berkaitan dengan agar raskin sesegera mungkin untuk dilakukan pengiriman ke Sumenep.
Pasalnya, raskin saat ini sudah ditunggu dan diharapkan masyarakat penerima. Karena saat ini harga beras cukup tinggi, sehingga didistribusikannya raskin tersebut akan mengurangi beban masyarakat.
Selain itu juga dapat menjawab mahalnya harga beras yang dikeluhkan oleh masyarakat, utamanya masyarakat tidak mampu dan penerima raskin itu sendiri.
“Soal kendala dari Sumenep tidak, karena kita atau gudang Bulog di Sumenep posisinya hanya menerima dari kiriman dari Jawa Timur. Maka dari itu, kita di sini posisinya menunggu pengiriman dan melakukan langkah-langkah supaya pengiriman segera dilakukan. Salah satunya dengan berkirim surat itu,” tukasnya.
Hanya saja, berdasarkan informasi yang diterimanya, pengiriman akan dilakukan pada bulan April ini. Namun untuk kepastiannya tanggal berapa masih belum ada.
“Sehingga kami tidak memastikan kapan. Karena kami dalam posisi menunggu, sambil berupaya,” ujarnya.
“Selain berupaya dan berkomunikasi dengan Sub Divre, kami juga berkomunikasi ke bawah, yaitu ke tingkat kecamatan dan desa. Sehingga dari kecamatan dan desa itu, agar disosialisasikan serta memberikan pemahaman dan pengertian bahwa untuk raskin masih belum ada pengiriman dari Jawa Timur,” pungkasnya. (ong/zis)
http://korankabar.com/belum-dikirim-raskin-di-gudang-bulog-kosong/
Rabu, 08 April 2015
Raskin Jelek Ditemukan di Puntang Indramayu
Rabu, 8 April 2015
Raskin jelek itu diperkirakan terlalu lama disimpan di gudang. Beruntung Ketua RT lapor ke Kuwu Puntang H.Kartomo dan meneruskan ke petugas gudang Dolog.
INDRAMAYU (Pos Kota) – Raskin (beras miskin) berbau apek, menggumpal dan berubah warna ditemukan pengurus RT saat akan menjualnya ke masyarakat miskin Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jabar.
Lantaran raskin bermutu jelek, pengurus RT buru-buru menyelamatkan warganya. Caranya dengan menahan raskin buruk itu dan tidak dijual ke masyarakat. Raskin itu bermutu jelek, berbau apek, menggumpal, berubah warna, berbubuk.
Walau beberapa karung raskiin jelek akhirnya ditukar petugas gudang Dolog Cadangpinggan, namun masyarakat sempat kecewa. Sebab raskin jelek masih juga muncul.
“Mestinya sebelum didistribusikan tiap karung raskin itu dicek supaya ketahuan raskin jelek dan cepat diganti dengan raskin yang layak konsumsi,” kata Halil, 42 warga.
(taryani/sir)
http://poskotanews.com/2015/04/08/raskin-jelek-ditemukan-di-puntang-indramayu/
Raskin jelek itu diperkirakan terlalu lama disimpan di gudang. Beruntung Ketua RT lapor ke Kuwu Puntang H.Kartomo dan meneruskan ke petugas gudang Dolog.
INDRAMAYU (Pos Kota) – Raskin (beras miskin) berbau apek, menggumpal dan berubah warna ditemukan pengurus RT saat akan menjualnya ke masyarakat miskin Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jabar.
Lantaran raskin bermutu jelek, pengurus RT buru-buru menyelamatkan warganya. Caranya dengan menahan raskin buruk itu dan tidak dijual ke masyarakat. Raskin itu bermutu jelek, berbau apek, menggumpal, berubah warna, berbubuk.
Walau beberapa karung raskiin jelek akhirnya ditukar petugas gudang Dolog Cadangpinggan, namun masyarakat sempat kecewa. Sebab raskin jelek masih juga muncul.
“Mestinya sebelum didistribusikan tiap karung raskin itu dicek supaya ketahuan raskin jelek dan cepat diganti dengan raskin yang layak konsumsi,” kata Halil, 42 warga.
(taryani/sir)
http://poskotanews.com/2015/04/08/raskin-jelek-ditemukan-di-puntang-indramayu/
Langganan:
Postingan (Atom)